PEMANGGILAN
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.
Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022
Waktu : 14.00 – Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Adaptif PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xx.00 Xxxxxxx 00000 – Xxxxxxxxx
Perseroan telah melakukan Pengumuman Pemberitahuan Rapat pada tanggal 1 Maret 2022 yang telah dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan: (i) Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
(iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) dan Pasal 23 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“PERMEN TJSL”) bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Pengesahan Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN PER- 12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UU BUMN dan (iii) Pasal 23 ayat (4) PERMEN TJSL dan (iv) Pasal
13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Pubik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesak Efek Terlebih Dahulu (“PM-HMETD”).
Penjelasan:
Perseroan berencana untuk melaksanakan PM- HMETD dan melakukan hal-hal lain terkait dengan PMHMETD tersebut termasuk perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 14/POJK.04/2019 dalam rangka melakukan penambahan modal dengan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Penjelasan:
a. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 2 Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012, PER- 14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diberlakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Perseroan.
b. Sesuai ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 04/MBU/2014, PER-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diberlakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Perseroan.
c. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PER- 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Xxx Xxxberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan melalui pengukuhan dalam RUPS Perseroan.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Penjelasan:
Laporan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 guna memenuhi ketentuan dalam Pasal
6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS. Perubahan Anggaran yang dimaksud adalah Perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang mengatur tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Adapun perubahannya adalah untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 15 Maret 2022.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolekfif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT.
6. Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx) sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (xxxxx://xxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx- gp0xz25971XBanJDoXq1#keterbukaan) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS” melalui email:
c. Asli surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan
di kantor Perseroan, beralamat di Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xx. 18 Jakarta 12510 – Indonesia , atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM beralamat di Jl. Xxxxx Xxxxx No.28, Jakarta 10210.
d. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI.
e. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
f. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat
7. Apabila Pemegang Xxxxx tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.
c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang berlaku ditempat Rapat sebagai berikut:
1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
2) Menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tidak lebih dari 37,3oC
4) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 16 Maret 2022 DIREKSI
INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.
Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (“Company”), having its domicile in Jakarta, here with invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
Day/Date : Thursday, 7 April 2022
Time : 14.00 Western Indonesian Time – On wards Venue : Auditorium Room of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 – Indonesia
The Company has announced the Notice of the Meeting on March 1,2022 which has been published on the Indonesia Stock Exchange’s website, the Company’s website, and the Indonesia Central Securities Depository’s (KSEI) website.
Agenda of the Meeting:
1. Approval of the Annual Report including the Ratification of the Financial Statements and the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of Annual Report of the Partnership and Community Development Program for Financial Year 2021.
Explanation:
In accordance with: (i) Article 18 of the Company's Articles of Association (ii) Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), (iii) Article 23 paragraph
(1) of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises ("SOE Law") and (iv) Article 23 paragraph (2) of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of the State-Owned Enterprises ("Ministerial Regulation on TJSL"), that the Annual Report including the ratification of the financial statements and the supervisory duties report of the Board of Commissioners must obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS") and Ratification of the Report of Partnership and Community Development Program become an integral part of the Ratification of the Annual Report of the relevant State-Owned Enterprise.
2. Determination on the Use of the Company’s Net Profit for Financial Year 2021.
Explanation:
In accordance with the provisions: (i) Article 26 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and (ii) Article 71 of the Company Law, the use of the Company's Net Profit is decided at the GMS.
3. Determination of Salary/honorarium, facility and other allowances as well as tantiem/work incentives/special incentives for the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Explanation:
In accordance with the provisions: (i) Article 11 of the Company's Articles of Association, (ii) Article 96 and Article 113 of the Company Law, and (iii) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER- 04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as has most currently amended through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-
Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
4. Appointment of Public Accountant Firm to conduct audit report of financial statements as well as Implementation of the Financing of the Micro and Medium Enterprises Program (PUMK) for Financial Year 2022
Explanation:
In accordance with the provisions: (i) Article 21 paragraph (2) of the Company's Articles of Association
(ii) Article 71 of the SOE Law and (iv) Article 23 paragraph (4) of Ministerial Regulation on TJSL and (iv) Article 13 paragraph (1) of Regulation of Financial Services Authority No. 13 / POJK.03 / 2017 concerning the Use of Services of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities, the Annual General Meeting of Shareholders shall determine Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's current year's Financial Statements by considering proposals of the Board of Commissioners.
5. Approval of the Capital Increase Plan by Granting Preemptive Rights (“PM-HMETD”).
Explanation:
The Company plans to implement the PM-HMETD and carry out other matters related to the PMHMETD including amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association. In accordance with the provisions of Article 8 POJK No. 14/POJK.04/2019 in order to increase capital with Pre-emptive Rights, the Company must obtain approval from the Company's GMS.
6. Confirmation of the Enforcement of the Regulation of the Minister of SOEs
Explanation:
a. In accordance with the provisions of Article 32 paragraph 2 of the Regulation of Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012, then Regulation of Minister of SOEs No. PER-14/MBU/10/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State- Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises is enforced through its confirmation at the Company's GMS.
b. In accordance with the provisions of Article 5 (1) of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014, then Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER- 13/MBU/09/2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises is enforced through its confirmation at the Company's GMS.
c. In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of State- Owned Enterprises Number PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, this Ministerial Regulation is enforced through confirmation at the Company's GMS.
7. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from Shelf Registration Bonds of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Explanation:
Report on Proceeds from the Public Offering of Shelf Registration of Debt Securities, Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2020 and Shelf Registration Bonds III Phase II 2021 in order to comply with the provisions in Article 6 of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism for Electronic Power of Attorney in the GMS for Issuers of Securities which is Public Company and the Shares are stored in KSEI's Collective Custody.
b. Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company's website (xxxxx://xxxx.xx.xx/xxxxxxxx- investor-gp0xz25971XBanJDoXq1#keterbukaan) which can be filled out and sent by email with subject “Surat Kuasa RUPS”:
8.
Notes:
the Public Offering.
Amendments to the Company's Articles of Association. Explanation:
In accordance with the provisions of Article 28 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, the amendments to the Articles of Association are determined in the GMS. The Amendment to the Articles of Association in question is the Amendment to the provisions of Article 3 of the Articles of Association which regulates the Purpose and Objectives and Business Activities. The amendment is carried out to adjust to the provisions of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) of 2020.
c. The original power of attorney must be received by the
Company's Board of Directors at the Company's office, having its address at Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xx. 18 Jakarta 12510 – Indonesia, or the Securities Administration Bureau of the Company (“BAE”) PT DATINDO ENTRYCOM having its address at Puri Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, during every business hour.
d. The Company will provide Meeting materials for each agenda item as of the Meeting’s Invitation Date until the Meeting is held through the Company's website and eASY.KSEI.
e. The Notary, assisted by the BAE, will check and count the votes for each agenda item in each decision making of the Meeting based on the power of attorney submitted by the
1. The Company does not send a separate invitation to the
Shareholders of the Company because this advertisement is valid as and official invitation pursuant to article 82 paragraph (2) of the Company Law .
2. Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 15 Maret 2022 up to 16.00 West Indonesian Time, and or for Shareholders whose shares are included in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are the securities sub-account holders at the close of trading on the Stock Exchange on 15 March 2022.
3. For shareholders whose shares are included in the collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Written Confirmation for Meetings (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat / KTUR) can be obtained at the Securities Company or at the Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts.
4. As a manifestation of the Company’s compliance with the provisions stipulated by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive and/or prevention measures of the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company strongly urges all Shareholders to attend the Meeting by granting power of attorney through an e-proxy that provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) for scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI.
5. By referring to POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting that they can provide electronic power of attorney through eASY.KSEI as detailed below or in writing to the Independent Party. The written power of attorney is given to the authorizee who has complied with the provisions of Article 85 of the Company Law.
6. The procedure for granting power of attorney and procedures for holding the Meeting are as follows:
a. Shareholders may submit power of attorney through the eASY.KSEI (xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx) application in accordance with the Decree of the Board of Directors of KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Enforcement of KSEI Electronic General Meeting System
shareholders as referred to in letter a above.
f. This preventive action does not preclude shareholders who are willing to attend the Meeting directly, however with due regard to restrictions that may be applied in accordance with Government protocols implemented by hotel / building management or local authorities.
7. If the Shareholders maintain to intend to physically attend the Meeting, please comply with the following procedures:
a. Shareholders (or their proxies) who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer of the Company prior to enter the Meeting room.
b. Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds and other legal entities are required to bring a photocopy of their complete Articles of Association along with the latest deed of composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners and/or management.
c. Shareholders (or their proxies) must comply and pass the health protocols that apply at the Meeting venue as follows:
1) Have a Certificate of Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative Covid-19 result with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting.
2) Use a mask while in the meeting area.
3) Based on detection and monitoring, have temperature of not more than 37.3°C
4) Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 set by the Company.
8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the venue of the Meeting 60 (sixty) minutes before the Meeting starts.
Jakarta, 16 March 2022 BOARD OF DIRECTORS