IDENTITAS PEMILIK MODUL
PRODI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MODUL PRAKTIKUM KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2017
IDENTITAS PEMILIK MODUL
NAMA : ..............................................................................
NIM : ..............................................................................
PRODI : ..............................................................................
DOSEN : ..............................................................................
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Modul Praktikum Kebijakan fiskal dan moneter. Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Keuangan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pembaca yang berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.
Kami menyadari bahwa penyelesaian buku initidak terlepas dari bantuan berbagi pihak,dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.
Medan, Oktober 2017
DAFTAR ISI | ||
KATA PENGANTAR............................................................................... | i | |
DAFTAR ISI ............................................................................................. | ii | |
PER 1. UANG DAN BANK SENTRAL ............................................. | 1 | |
A. EVOLUSI BANK SENTRAL............................................ | 1 | |
B. FUNGSI DARI SEBUAH BANK SENTRAL MODERN.. | 3 | |
PER 2. UANG DAN BANK SENTRAL (LANJUTAN)..................... | 7 | |
A. BANK-BANK SENTRAL DI ASIA PASIFIK.................... | 7 | |
B. HUBUNGAN BANK SENTRAL DAN PEMERINTAH .... | 9 | |
PER 3. KEBIJAKAN MONETER DALAM BERBAGAI REZIM | ||
KURS ...................................................................................... | 12 | |
A. APA ITU KEBIJAKAN MONETER .................................. | 12 | |
B. KENDALA ANGGARAN PEMERINTAH ........................ | 13 | |
C. KURS, ARUS PEMODALAN, DAN KEBIJAKAN | ||
MONETER......................................................................... | 15 | |
PER 4. BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER............. A. KEBIJAKAN MONETER UNTUK STABILITASI | 19 | |
DAN PERTUMBUHAN .................................................... | 19 | |
B. DERAGULASI FINANSIAL DAN KEBIJAKAN | ||
MONETER UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS | ||
HARGA.............................................................................. | 19 | |
C. PRINSIP- PRINSIP BANK SENTRAL DAN | ||
KEBIJAKAN MONETER MENCIPTAKAN STABILITAS | ||
HARGA.............................................................................. | 20 | |
PER 5. | PILIHAN-PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN | |
MONETER BAGI STABILITAS NEGARA......................... | 23 | |
A. PERTUMBUHAN UANG, INFLASI, DAN STABILITAS | 23 | |
B. DEFICIT ANGGARAN DAN INFLASI............................. | 24 | |
PER 6. | PILIHAN-PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN | |
MONETER BAGI STABILITAS NEGARA (LANJUTAN) | 28 | |
A. INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .................. | 28 | |
B. PEMBIAYAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ....... | 29 | |
C. STRATEGI KEBIJAKAN MONETER............................... | 29 | |
PER 7. | PILIHAN-PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BAGI STABILITAS NEGARA (LANJUTAN)..... | 33 |
A. JANGKAR NOMINAL BAGI KEBIJAKAN MONETER.. | 33 | |
B. KERANGKA UMUM KEBIJAKAN MONETER .............. | 34 | |
C. STATEGI KEBIJAKAN MONETER ................................. | 34 | |
PER 8. | PROSES PENAWARAN UANG DAN MENAJEMEN |
MONETER ............................................................................. 38
A. PROSES PENAWARAN UANG........................................ 38
B. INSTRUMENT TAK LANGSUNG DAN PROSES PENAWARAN UANG ..................................................... 39
C. INTERVENSI PASAR VALUTA ASING DAN
PER 9. | PENAWARAN UANG ...................................................... PROSES PENAWARAN UANG DAN | 40 |
MENAJEMEN MONETER (LANJUTAN)........................... A. MASALAH-MASALAH POKOK DALAM PENAWARAN UANG DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG ............................................................... | 44 44 | |
PER 10. | MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN PERMINTAAN UANG ................................................. A. MEKANISME TRANSMISI KLASIK VERSUS KEYNESIAN ..................................................................... | 49 49 |
B. REPRESI FINANSIAL DAN KEBIJAKAN MONETER ... C. MEKANISME TRANSMISI UMUM KEBIJAKAN MONETER......................................................................... | 50 52 | |
PER 11. | MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN PERMINTAAN UANG (LANJUTAN)..... A. PELAJARAN PENTING TENTANG PERSOALAN YANG BELUM TERPECAHKAN TERKAIT MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN PERMINTAAN UANG ........................ | 56 56 |
B. STABILITAS PERMINTAAAN UANG ........................... | 57 | |
PER 12. | INFLASI DAN KEBIJAKAN MONETER DISEJUMLAH NEGARA ASIA PASIFIK ............................ A. INFLASI DAN KEBIJAKAN MONETER DISEJUMLAH NEGARA ASIA PASIFIK................................................. | 61 61 |
B. KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN KEBIJAKAN MONETER DI ASIAPASIFIK .......................................... 63
PRATIKUM 1
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengerti evolosi bank sentral dan funsinya dalam suatu konteks historis.
3. Pokok Bahasan
UANG DAN BANK SENTRAL
4. Sub Pokok Bahasan
Evolusi bank sentral
Fungsi dari sebuah bank sentral modern
5. Materi
EVOLUSI KELEMBAGAAN BANK SENTRAL : KEDUDUKAN, STATUS DAN TUGAS BANK SENTRAL
1. Evolusi Kelembagaan Bank Sentral
Kelembagaan bank sentral juga mengalami tahapan perkembangan mengikuti perkembangan perekonomian dan sosial politik dari suatu negara. Secara umum, bentuk dan ukuran kelembagaan bank sentral yang ada saat ini merupakan hasil evolusi kelembagaan bank sentral sebagai bentuk penyesuaian lembaga terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungannya khususnya perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan perkembangan ilmu ekonomi. Pada tahap awal evolusi kelembagaan bank sentral, bank-bank yang didirikan dan kemudian menjadi bank sentral pada umumnya adalah merupakan bank komersial yang kemudian diberi hak khusus oleh pemerintah. Bank ini menjadi bank komersial yang spesial karena diberi mandat dari pemerintah untuk menerbitkan dan mengedarkan uang dan bertindak sebagai banknya pemerintah. Dengan adanya hak ini, bank komersial tersebut kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi. Bank sirkulasi adalah suatu lembaga yang mendapat tugas dari negara/pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Meski telah ditunjuk sebagai bank sirkulasi, pada masa itu lembaga tersebut masih melakukan tugas dan kewajiban sebagai bank komersial.
Bahkan ada bank yang didirikan untuk menjalankan mandat sebagai bankir pemerintah juga ditunjuk untuk menjalankan kegiatan jasa bank komersial. Sebagai bank komersial, lembaga tersebut, masih menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana. Pada masa tersebut, peran lembaga tersebut masih terbatas pada tugas di bidang sistem pembayaran yaitu mengedarkan uang dan memberikan jasa perbankan. Peran kebijakan moneter juga belum terlalu menonjol, mengingat permasalahan di bidang moneter belum begitu kompleks. Adapun tugas yang cukup krusial adalah
terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai sumber pinjaman akhir bagi bank yang kesulitan likuiditas (the lender of the last resort). Berdasarkan perkembangan yang terjadi tersebut, kapan sebenarnya sebuah komersial bank berubah menjadi bank sentral?
Menurut Xxxxx et al, (1994), suatu bank dapat dikatakan menjadi bank sentral apabila melakukan setidaknya 3 hal yaitu: 1) sebagai banknya pemerintah,
2) memiliki hak tunggal untuk mengedarkan uang, 3) berfungsi sebagai the lender of the last resort. Dalam perkembangannya, bank sentral juga berperan sebagai supervisor dan regulator dari bank sentral, bahkan untuk beberapa negara bank sentral juga berperan sebagai penjaga kestabilan sistem keuangan. Perang di bidang sistem keuangan juga berkembang pada lembaga keuangan di luar perbankan seperti lembaga asuransi, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya.
2. Evolusi Peran Bank Sentral
Sebagaimana diuraikan di atas, peran bank sentral mengalami evolusi yang beragam tergantung pada perkembangan ekonomi, sosial politik dan tuntutan masyarakat pada eranya. Sebagai salah satu contoh, sebuah bank komersial kemudian berubah menjadi bank sentral dikarenakan mendapat mandat dari pemerintah yaitu sebagai bankirnya pemerintah. Ada juga bank sentral yang berperan sebagai bank komersial karena mandat dari pemerintah sebagaimana terjadi pada negara-negara Skandinavia dan Belanda. Beberapa bank sentral lain didirikan dengan maksud tertentu seperti untuk membiayai perang (Bank of England), atau untuk mengembalikan kestabilan ekonomi setelah terjadinya perang.
Seiring dengan perkembangan perekonomian, sosial politik dan pengetahuan dan teori yang berkembang saat itu, maka peran dan tugas bank sentral juga mengalami perubahan yang cukup besar. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berkembangnya perdagangan internasional, mulai muncul masalah kurs dan kestabilan nilai mata uang. Hal ini menyebabkan tugas bank sentral berkembang menjadi tugas untuk memelihara kestabilan nilai mata uangnya. Dengan demikian, kestabilan mata uang berkembang dari hanya dari sisi internal bertambah dengan kestabilan nilai mata uang dari sisi eksternal. Dari sisi internal, kestabilan nilai mata uang diukur dengan kestabilan harga atau inflasi,sedangkan dari sisi eksternal kestabilan mata uang diukur dengan kestabilan nilai kurs mata uang yang dikeluarkan di banding mata uang lain. Demikian pula dengan tujuan utama bank sentral juga mengalami perubahan sesuai dengan jamannya. Pada saat negara-negara menganut standar emas klasik, tujuannya adalah untuk memelihara tingkat corvertability dari logam mulia yang digunakan sebagai standar. Pada saat terjadi penggantian mazhab dari standar emas menjadi fiat money, tujuan dari kebijakan bank sentral adalah dalam memelihara kestabilan harga. Di samping kestabilan harga sebagai sasaran akhir dari kebijakan moneter, pada umumnya bank sentral juga memiliki intermediate target sebagai salah satu sasaran yang dipertimbangkan untuk mencapai sasaran akhir. Perkembangan peran bank sentral pada akhir abad 20 dan awal 21, juga mengalami perluasan. Pada dekade ini berkembang pandangan bahwa kestabilan moneter merupakan salah satu kondisi yang diperlukan bagi kestabilan finansial dan demikian pula sebaliknya, kestabilan finansial sangat diperlukan bagi menjaga kestabilan harga. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangannya adalah
bahwa berfungsinya sistem keuangan, khususnya sistem perbankan akan mendorong berjalannya transmisi kebijakan moneter dan mewujudkan efektivitas kebijakan moneter. Sehingga terganggunya kestabilan sistem keuangan, khususnya perbankan dapat mengganggu mekanisme transmisi kebijakan moneter.
Berkembangnya peran bank sentral dalam upaya menjaga kestabilan sistem keuangan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari hubungan panjang antara bank sentral dengan lembaga keuangan khususnya perbankan. Pada awal pendiriannya bank sentral merupakan salah satu bank komersial, dan akhirnya mendapat mandat khusus untuk menerbitkan uang kertas dan logam. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola hubungan, yang semula hubungan antar sesama bank komersial menjadi hubungan antara bank sentral dengan bank komersial. Hal tersebut merupakan salah satu kunci utama berkembangnya peran bank sentral dalam menjaga kestabilan sistem keuangan.
3. Evolusi Tugas Bank Sentral
Sejalan dengan perkembangan dan evolusi peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara/kawasan, tugas yang diemban oleh bank sentral juga mengalami tahapan evolusi sesuai dengan tuntutan dan mandat yang diberikan kepada bank sentral. Sebagaimana diketahui, mandat pertama yang diberikan kepada bank sentral adalah dalam hal pengedaran uang. Bank Sentral diberikan hak monopoli/kewenangan tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Tugas ini dikenal sebagai tugas dalam mengatur dan memelihara sistem pembayaran. Dengan semakin berkembangnya perdagangan antar negara, bank sentral kemudian diberi mandat untuk memelihara kestabilan nilai uang yang diedarkan. Tugas ini selanjutnya lebih dikenal sebagai tugas di bidang moneter. Selanjutnya sejalan dengan peran bank sentral sebagai pelaksana lender of the last resort, bank sentral juga diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank komersial. Tugas bank sentral sebagai the lender of the last resort adalah memberikan injeksi likuiditas pada bank atau lembaga keuangan yang mengalami kesulitan dana. Pada tahap selanjutnya, secara perlahan bank sentral mulai meninggalkan peran sebagai bank komersial.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari konflik kepentingan antara sesama bank komersial. Di samping itu juga sebagai salah satu konsekuensi dari peran bank sentral sebagai penjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas sebagai the lender of the last resort, bank sentral memerlukan informasi yang lengkap perihal kondisi bank yang akan diberi pinjaman. Untuk itu, bank sentral perlu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan bank secara individual. Dengan kondisi yang demikian pada akhirnya ada bank sentral yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Namun demikian tidak semua bank sentral yang diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral yang tidak mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bank adalah bank sentral di negara-negara Skandinavia, seperti Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan negaranegara Amerika Latin seperti Chile, Meksiko, dan Peru. Apabila bank sentral tidak diberi tugas mengawasi bank, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh lembaga lain
yang khusus didirikan untuk tugas tersebut. Kedudukannya dapat berada di dalam pemerintah seperti di bawah menteri keuangan atau juga dapat dilakukan oleh lembaga khusus yang terpisah dari pemerintah. Adakalanya bank sentral juga didirikan dan diberi tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai tugas bank sentral yang disebutkan di atas, sebenarnya terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh bank sentral.
Menurut Xxxxxxxxxxxx (1996), tujuan dari kebijakan bank sentral pada dasarnya dapat terdiri dari menjaga kestabilan harga, nilai tukar, kesinambungan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, full employment dan kesejahteraan umum. Dari pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bank sentral pada perkembangannya memiliki multiple objectives atau tujuan yang jamak. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dinamika faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral, pada akhir abad 20 dan awal abad 21, cukup banyak bank sentral yang merevisi tujuannya, dari multiple objectives, seperti meningkatkan kapasitas output perekonomian, memperluas kesempatan kerja, menjaga kestabilan nilai mata uang negara, disesuaikan menjadi single objectives yaitu mencapai dan memelihara kestabilan harga.
PERAN BANK SENTRAL DALAM MENJAGA KESTABILAN SISTEM KEUANGAN
Perhatian bank sentral terhadap kestabilan sistem keuangan merupakan perubahan terkini yang terjadi di awal abad 21. Beberapa pertimbangan utama bank sentral untuk fokus dengan stabilitas sistem keuangan adalah ketidakstabilan sistem keuangan yang merupakan ancaman bagi tercapainya sasaran kebijakan bank sentral yaitu kestabilan harga.
Sebagaimana dimaklumi, kestabilan harga diperlukan untuk mendukung kesinambungan output/pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan, maka bank sentral diberikan kewenangan untuk menjadi sumber pinjaman terakhir bagi lembaga keuangan yang kesulitan likuiditas pada saat terjadi krisis. Sudah menjadi kelaziman sejarah bahwa peran utama bank sentral sebagai salah satu sumber pemberi pinjaman likuiditas darurat kepada pasar, baik melalui operasi pasar terbuka, maupun kepada lembaga keuangan tertentu melalui kebijakan pinjaman dalam bentuk discount window. Lebih jauh lagi, kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh bank sentral pada umumnya dilaksanakan melalui operasi di pasar keuangan, dan transmisi kebijakan moneter ke pada ekonomi riil akan sangat dipengaruhi oleh berfungsi pasar dan lembaga keuangan. Demikian pula sebaliknya, dengan dicapainya kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan maka akan lebih menjamin terwujud dan berfungsinya kestabilan sistem keuangan.
Dari penjelasan di atas, maka secara garis besar peran bank sentral dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yaitu peran di bidang moneter, sistem pembayaran, perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengerti evolosi bank sentral dan funsinya dalam suatu konteks historis.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Apa yang dimaksud dengan bank sentral?
2 Bagaimana evolusi kelembagaan bank sentral?
3 Jelaskan evolusi peran bank sentral!
PRATIKUM 2
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan memahami tentang peran bank- bank sentral utama di asia pasifik.
3. Pokok Bahasan
UANG DAN BANK SENTRAL (LANJUTAN)
4. Sub Pokok Bahasan
Bank-bank sentral di asia pasifik
Hubungan bank sentral dan pemerintah
5. Materi
BANK SENTRAL DI BEBERAPA NEGARA ASIA PASIFIK
1. Bank of England
Bank of England merupakan bank sentral yang ke dua didirikan di dunia setelah bank sentral Swedia. Bank of England didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai bankir pemerintah dan sebagai pengelola hutang negara. Dalam perjalanannya, tugas dan peran bank sentral Inggris mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ekonomi, keuangan, pandangan teori ekonomi dan sosial politik yang terjadi di Inggris. Pada awalnya, Bank of England didirikan untuk menggalang dana guna mengelola hutang negara, kemudian untuk membiayai kegiatan penyelesaian konflik antar negara. Sejak awal peran utama Bank of England dalam sistem pembayaran yaitu mencetak dan mengedarkan mata uang poundsteerling. Selanjutnya Bank of England mendapat mandat untuk mengawasi dan menjaga stabilitas moneter.
Pada tahun 1997, Bank of England diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan moneter yang terpisah dari pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Bank of England secara kelembagaan terpisah dari pemerintah. Dan dalam rangka pemfokusan pelaksanaan tugas di bidang moneter, tugas pengaturan dan pengawasan Bank of England dialihkan kepada lembaga lain yaitu Financial Services Authority. Dengan demikian secara kelembagaan tugas Bank of England hanya di bidang sistem pembayaran dan moneter. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank of England juga ditugaskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
2. Federal Reserve Banks of America
Pendirian bank sentral di Amerika Serikat juga mengalami tahapan dan evolusi yang hampir sama dengan bank sentral negara lain. Upaya awal untuk membentuk bank sentral Amerika dilakukan dengan membentuk First Bank of the United States (1791-1811), dan The Second Bank of United States (1816-1836). Kedua bank sentral ini belum berhasil menjalankan perannya sebagai bank sentral, salah satunya karena tidak lagi mendapat kepercayaan dari publik, serta
dikarenakan terlalu terpusatnya kewenangan finansial yang dilakukan oleh pemerintah federal. Dari 1836 sampai dengan 1913, di Amerika Serikat merupakan masa di mana tidak ada bank sentral yang menjaga stabilitas sistem keuangannya. Sebagai akibatnya pada masa tersebut merupakan masa yang cukup sering terjadi guncangan finansial, kepanikan pasar keuangan yang selanjutnya diikuti dengan terkontraksinya perekonomian Amerika Serikat. Kepanikan ekonomi dan penurunan ekonomi mencapai puncaknya dengan adanya kegagalan Knickerbocker Trus Company di tahun 1907. Hal ini telah mendorong dibentuknya National Monetary Commision pada tahun 1908 untuk melakukan studi dan rekomendasi terhadap perubahan struktural yang harus dilakukan untuk mencapai kestabilan sistem keuangan.
Setelah perdebatan panjang akhirnya kongres menyetujui The Federal Reserve Act 1913 yang menjadi dasar dibentuknya The Federal Reserve System. Pada pembukaannya, tujuan dari didirikannya bank sentral Amerika Serikat adalah “To provide of the establishment of Federal Reserve Banks, to furnish an elastic currency, to afford means of rediscounting commercial paper, to establish a more effective supervision of banking in the United States, and for other purposes” Dari uraian tersebut, terlihat bahwa tugas bank sentral tersebut memiliki tujuan yang lebih dari satu. Tugas bank sentral secara lengkap yaitu moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Selanjutnya baru pada tahun 1977 secara eksplisit tujuan dari kebijakan makro di tetapkan yaitu “Board of Governors of the Federal Reserve System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and credit aggregates commensurate with the economy’s long rung potential to increase production, so as to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates.” Penegasan tersebut menjelaskan bahwa bank sentral Amerika Serikat ternyata tetap memiliki tujuan yang jamak.
3. Xxxx Xxxx Monetary Authority (HKMA)
The Xxxx Xxxx Monetary Authority (HKMA) adalah salah satu bentuk lembaga yang melaksanakan peran dan tugas bank sentral yang berbeda dengan struktur bank sentral pada umumnya. HKMA didirikan pada 1 April 1993 yang merupakan penggabungan antara badan pengelola pertukaran mata uang (The Office of The Exchange Fund), dengan badan pengawasan perbankan (The Office of The Commissioner of Banking). Fungsi dan tanggung jawab dari ketentuan pertukaran mata uang dan perbankan sebagaimana diatur dalam The Exchange Fund Ordinance dan The Banking Ordinance. Dalam melaksanakan tugasnya, HKMA melaporkan kepada Menteri Keuangan (Financial Secretary).
The HKMA merupakan lembaga pemerintah yang diberikan otoritas dan tanggung jawab untuk memelihara kestabilan moneter dan perbankan. Fungsi Utama dari The HKMA adalah: a. Menjaga kestabilan nilai dolar Xxxx Xxxx b. Mengelola cadangan devisa Xxxx Xxxx dengan cara yang efektif dan aman. c. Mendorong terpeliharanya kestabilan dan keamanan sistem perbankan di Xxxx Xxxx d. Mengembangkan infrastruktur keuangan di Xxxx Xxxx sehingga memperlancar aliran dana secara lancar tanpa hambatan.
Tujuan dari kebijakan The HKMA adalah :
a. Memelihara kestabilan mata uang dalam kerangka sistem devisa yang ditetapkan melalui manajemen devisa, kebijakan moneter dan kebijakan lain yang diperlukan.
b. Mendorong terpeliharanya stabilitas dan keamanan sistem perbankan melalui pengaturan kepada bank dan lembaga simpanan dana masyarakat serta pengawasan kepada lembaga yang diawasi.;
c. Mendorong berkembang dan terintegrasinya sistem keuangan, khususnya dalam hal sistem pembayaran dan settlement secara efisien.
4. Monetary Authority of Singapore (MAS)
Sebagai salah satu negara di Asia yang berkembang menjadi salah satu pusat keuangan dunia, Singapura, juga memiliki bank sentral. Salah satu tujuannya adalah sebagai langkah antisipasi dari perkembangan perekonomian Singapura dan meningkatnya permintaan akan layanan bank yang kompleks dan dinamisnya perkembangan moneter di negara tersebut. Kondisi ini yang memerlukan adanya lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan moneter di Singapura. Dengan perkembangan tersebut, maka Parlemen Singapura mengeluarkan Undangundang tentang The Monetary Authority of Singapore yang berlaku sejak 1 Januari 1971.
The Monetary Authority of Singapore adalah lembaga yang menjadi Bank Sentral Singapura yang memegang mandat penuh untuk melaksanakan fungsi- fungsi bank sentral. Sebagai bank sentral, The Monetary Authority of Singapore merupakan salah satu bank sentral yang memiliki dan menjalankan peran yang cukup luas. Namun demikian, tugas atau misi utama bank sentral bersifat jamak yaitu mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang tidak inflatoir dan berkembang pusat keuangan yang sehat.
Fungsi dan tanggung jawab Bank Sentral Singapura cukup luas yaitu:
a. Sebagai bank sentral, The Monetary Authority of Singapore melaksanakan kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengedarkan uang, mengawasi sistem pembayaran dan menjadi bankirnya pemerintah.
b. The monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai integrated supervision dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Singapura sebagai pelaksana tugas dalam menjaga kestabilan sistem keuangan.
c. The monetary Authority of Singapore juga bertindak sebagai pengelola cadangan devisa negara.
Selain itu, The Monetary Authority of Singapore juga berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan dunia.
HUBUNGAN BANK SENTRAL DAN PEMERINTAH
Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi
terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.
Sejarah bank sentral tidak terlepas dari sejarah dikenalnya sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara umum, dan mulai ditemukannya metode perbankan untuk pertama kalinya dalam perekonomian dan perdagangan suatu negara. Di mana pada zaman dahulu alat tukar yang digunakan adalah memang berupa uang yang memang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap material yang terbuat dari uang tersebut. Biasanya berupa uang logam (emas, perak, perunggu, dll) yang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap nilai dari uang logam tersebut. Artinya jika uang logam emas seberat 1 gram bernilai 1000 misalnya, pada saat itu memang karena emas dengan kondisi 1 gr tersebut ketika diperdagangkan/dipertukarkan di mana-mana nilainya adalah 1000. Alat tukar dengan uang logam seperti ini sudah lebih maju dibandingkan dengan kondisi sebelumnya di mana perdagangan dilakukan dengan alat tukar yang belum bisa diterima oleh banyak kalangan atau bahkan sistem barter langsung terhadap barang yang diperdagangkan di mana ini menjadi cikal-bakal dimulainya perdagangan dalam sejarah peradaban manusia.
Seiring dengan waktu dan terus berkembangnya perdagangan dan perekonomian, alat tukar berupa uang logam tersebut mulai menjadi keterbatasan karena memang ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk mencetak jenis uang seperti itu, dan ini menghambat potensi untuk berkembang lebih besarnya lagi perekonomian suatu negara sementara jenis-jenis produk baru dan bentuk industri baru sangat potensial untuk muncul namun amat disayangkan jika aktivitas perdagangan dan perekonomian secara umum harus terhambat karena mengikuti kemampuan ketersediaan uang berupa logam yang sangat terbatas tersebut.
Untuk itulah kemudian dikenal sistem uang kertas yang pertama kali ditemukan melalui sistem penjaminan yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan penjamin sekaligus penyimpan yang disebut bank, di mana uang kertas yang dikeluarkan oleh bank tersebut dijamin memiliki nilai yang sama atau dijanjikan akan memiliki nilai beberapa kali lebih besar terhadap emas atau uang logam yang di simpan oleh nasabah/masyarakat pada waktu mendatang atau pada masa yang ditentukan. Pada praktik dan perkembangannya masing-masing, bank- bank yang pada saat itu membuat aturannya sendiri-sendiri dan jenis-jenis jaminan/uang kertasnya masing-masing yang sangat potensial merugikan masyarakat karena belum dikelola negara untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau aturan yang tidak adil. Di mana pada suatu ketika seorang nasabah berniat untuk mengambil kembali emas atau uang logam yang disimpan pada bank tersebut dengan cara menukar kembali uang kertas yang dia dapat dari bank tersebut ternyata harus kecewa karena uang logam yang dia terima lebih sedikit dari yang dijanjikan atau bahkan lebih kecil dari jumlah yang sama dari yang pernah ia simpan ke bank tersebut. Pada masa itulah mulai terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah model-model fraud dan rekayasa dalam sektor industri yang baru ini, yaitu sektor keuangan.
Sejak itulah negara menyadari perlunya suatu bank sentral yang selanjutnya didirikan dengan tujuan untuk memastikan adanya satu jenis mata uang kertas yang sama dan berlaku di suatu negara tersebut agar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya karena dijamin oleh negara (dengan cara awalnya negara menjamin uang kertas tersebut dengan sejumlah emas deposit atau logam berharga lainnya yang dicadangkan setiap mencetak nominal uang tersebut, namun belakangan tidak lagi dan jaminannya hanya atas nama negara saja atau sejumlah kecil emas) dan dapat dipergunakan terus menerus oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekenomiannya di negara tersebut. Dan dengan kewenangannya bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar tersebut agar dapat menggerakkan roda perekonomian dengan keseimbangan yang tepat antara peredaran jumlah uang dan barang, dan dapat terus saling mengembangkan, dengan cara tidak sampai menyebabkan kelebihan jumlah likuiditas/uang yang beredar dalam perekonomian negara tersebut yang dapat menyebabkan inflasi (naiknya harga-harga atau turunnya nilai uang), dan juga sebaliknya jangan sampai terjadi kekurangan likuiditas yang dapat menyebabkan perekonomian sulit bergerak apalagi untuk berkembang.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan memahami tentang peran bank- bank sentral utama di asia pasifik.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 jelaskan perkembangan Bank sentral di beberapa negara Asia Pasifik.
2 Bagaimanakah hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah?
PRATIKUM 3
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menelaah konsep-konsep dan prinsip dasar dari kebijakan moneter, tingkatan-tingkatan kemandirian kebijakan oneter dalam berbagai rezim kurs dan corak pembatasan mobilitas modal
3. Pokok Bahasan
KEBIJAKAN MONETER DALAM BERBAGAI REZIM KURS
4. Sub Pokok Bahasan
Apa itu kebijakan moneter
Kendala anggaran pemerintah
Kurs, arus pemodalan, dan kebijakan moneter
5. Materi
KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang- kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
KENDALA ANGGARAN PEMERINTAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Sistem penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih bermasalah. Antara perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan masih belum terintegrasi dengan baik sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan.
Menteri Keuangan Xxx Xxxxxxx mengambil contoh dalam hal pengelolaan anggaran untuk pendidikan. Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen penuh meng-alokasikan sebagian besar anggaran untuk menyokong aspek pendidikan di berbagai wilayah.
Jika mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat ketentuan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
Namun, hasil yang diperoleh tidak sebaik seperti yang diterima negara tetangga seperti Vietnam yang juga mengalokasikan porsi anggaran serupa.
"Alokasi anggaran pendidikan 20% itu hasilnya menge naskan. Indonesia dan Vietnam sama-sama punya komitmen membelanjakan 20% untuk pendidikan. Tapi dari skor math, science, dan membaca, posisi Indonesia di PISA (Programme for International Student Assesment) berada di urutan 52 dari 65 negara, sedangkan Vietnam urutan 8," ujar Sri dalam gelaran Budget Day di Kementerian Keuangan, kemarin.
Dengan lugas dia mengatakan jajaran Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara semestinya tertohok sebab capaian tersebut menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan anggaran pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Contoh ketidakefektifan pengganggaran juga ditemukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx mengatakan pihaknya masih menemukan adanya kementerian dan lembaga yang mendanai fungsi kewenang-an daerah.
"Misalnya dalam fungsi kesehatan, perlindung-an sosial dan perumahan berikut fasilitas umum," ujar Budiarso.
Di sisi lain, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pun melesat tajam. Dalam APBN Perubahan 2017, TKDD tercatat Rp 755,9 triliun dan kemudian meningkat menjadi Rp 766,2 triliun dalam APBN 2018.
"Kenaikan dari belanja APBD dan TKDD tidak diikuti pengelolaan anggaran yang efektif. Seperti belanja pegawai di daerah jauh lebih besar dari
porsi belanja modal. Perbandingannya itu 36,8% belanja pegawai dan belanja modal 20%," papar Budiarso yang mengungkapkan belanja daerah masih banyak yang bergantung pada dana alokasi khusus (DAK).
Dorong sinergi
Xxxx mengefektifkan penggunaan anggaran yang ada, Xxx Xxxxxxx mendorong tiga direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Perbendaharaan, untuk bersinergi menghasilkan perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang berkualitas.
"Saya ingin semua memiliki bekal dasar nilai dan sikap yang sama sebagai pengelola keuangan negara," tegasnya. Xxx Xxxxxxx menyebutkan sinergi tersebut berarti bahwa keseluruhan rantai siklus pengelolaan keuangan negara harus saling sama kuat.
Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelapor-an anggaran harus dipikirkan dalam porsi yang sama.
"Biasanya tenaga sudah habis untuk alokasi sehingga tidak ada tenaga untuk analisis. Kualitas anggaran seperti ini tidak baik," tandas Sri Mulyani.
KURS, ARUS PERMODALAN, DAN KEBIJAKAN MONETER
Kurs
Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.
Dalam sistem pertukaran dinyatakan oleh yang pernyataan besaran jumlah unit yaitu "mata uang" (atau "harga mata uang" atau "sarian mata uang") yang dapat dibeli dari 1 penggalan "unit mata uang" (disebut pula sebagai "dasar mata uang"). sebagai contoh, dalam penggalan disebutkan bahwa kurs EUR-USD adalah 1,4320 (1,4320 USD per EUR) yang berarti bahwa penggalan mata uang adalah dalam USD dengan penggunaan penggalan nilai dasar tukar mata uang adalah EUR.
Sistem nilai tukar mata uang bebas-apung merupakan nilai tukar yang dibolehkan untuk berbeda terhadap yang lain dan mata uang ditentukan berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar atas dari penawaran dan permintaan nilai tukar mata uang akan cenderung berubah hampir selalu seperti yang akan dikutip pada papan pasar keuangan, terutama oleh bank-bank di seluruh dunia sedangkan dalam penggunaan sistem pasak nilai tukar mata uang atau merupakan nilai tukar tetap dengan ketentuan berlakunya devaluasi dari nilai mata uang berdasarkan sistem Bretton Woods.
Arus Modal
Aliran keluar modal merupakan ekonomi panjang yang menggambarkan modal mengalir keluar dari (atau keluar) ekonomi tertentu. Aliran keluar modal
juga disebabkan oleh sebarang bilangan ekonomi atau sebab-sebab politik tetapi selalunya boleh berasal dari ketidakstabilan dalam bidang yang sama.
Tanpa mengira sebab, aliran keluar modal secara amnya dianggap sebagai negara-negara sentiasa tidak diingini dan banyak membuat undang-undang untuk menyekat pergerakan modal dari sempadan negara-negara '(dipanggil pengendalian modal). Walaupun ini boleh membantu dalam pertumbuhan sementara, ia sering menyebabkan masalah yang lebih ekonomi berbanding daripada ia membantu.
Aliran keluar modal besar biasanya mempunyai tanda-tanda masalah yang lebih besar, bukan masalah itu sendiri.
Negara dengan sekatan aliran keluar yang didapati begitu sukar untuk menarik aliran masuk modal kerana syarikat mengetahui sama ada mereka tidak mempunyai peluang untuk memulihkan lebih banyak hasil daripada pelaburan mereka.
Kerajaan yang mengawal institusi modal tidak dapat memberi isyarat kepada rakyat bahawa sesuatu yang mungkin salah dengan ekonomi, walaupun undang- undang hanyalah semata-mata langkah untuk berjaga-jaga.
Aliran keluar modal Argentina yang berleluasa dan secara tiba-tiba dialami pada tahun 1990-an itu selepas wangnya menerima tekanan dramatik untuk menyesuaikan diri dalam cahaya yang kadar pertukaran tetap, yang membawa kepada kemelesetan. Makroekonomi moden sering menyebut negara ini sebagai contoh klasik daripada masalah negara membangun yang baru ditubuhkan.
Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran- sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
Trinitas Mustahil
Trinitas mustahil (biasa disebut Trilema) adalah trilema ekonomi internasional yang menyatakan bahwa sebuah negara mustahil menerapkan tiga kebijakan di bawah ini secara bersamaan.
Nilai tukar asing yang stabil
Keterbukaan arus modal (tanpa pengendalian modal)
Kebijakan moneter yang independen
Trinitas mustahil ini merupakan hipotesis yang didasarkan pada paritas tingkat bunga terbuka dan hasil penelitian empiris bahwa negara-negara yang pernah mencoba menerapkan tiga kebijakan tersebut justru gagal melaksanakannya.
Gabungan dari tiga kebijakan ini, yaitu nilai tukar tetap, arus modal terbuka, dan kebijakan moneter independen, dikenal sebagai penyebab krisis keuangan. Krisis peso Meksiko (1994–95), krisis keuangan Asia 1997 (1997–98), dan jatuhnya keuangan Argentina (2001–02)[1] sering dijadikan contoh kasus trinitas mustahil.
Krisis Asia Timur (1997–98) diketahui terjadi akibat penggabungan tiga kebijakan yang melanggar konsep trinitas mustahil. Negara-negara Asia Timur saat itu menjangkarkan mata uangnya ke dolar Amerika Serikat secara de facto (nilai tukar tetap),[3] mengizinkan pergerakan modal yang bebas (arus modal terbuka), dan membuat kebijakan moneter yang independen secara bersamaan. Karena ada penjangkaran dolar secara de facto, investor asing dapat menanamkan modal di negara-negara Asia tanpa perlu mengkhawatirkan fluktuasi nilai tukar. Kedua, keterbukaan arus modal membuat investasi asing masuk tanpa hambatan. Ketiga, tingkat bunga jangka pendek di negara-negara Asia jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga jangka pendek Amerika Serikat tahun 1990-1999. Berkat faktor-faktor tersebut, banyak investor asing yang menanamkan uangnya di Asia dan mendulang laba besar. Ketika keseimbangan perdagangan negara-negara Asia sedang baik, investasi akan terus berputar di negara tersebut. Ketika keseimbangan perdagangannya bergeser, investor langsung menarik uangnya sehingga memicu krisis Asia.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menelaah konsep- konsep dan prinsip dasar dari kebijakan moneter, tingkatan-tingkatan kemandirian kebijakan oneter dalam berbagai rezim kurs dan corak pembatasan mobilitas modal
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Jelaskan apakah yang dimaksud dengan trinitas mustahil?
2 Apa fungsi dari kebijakan moneter?
3 Jelaskan bagaimana arus permodalan yang terjadi di Indonesia.
PRATIKUM 4
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat memadukan prinsip-prinsi dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami tentang bank sentral dan kebijakan moneter
3. Pokok Bahasan
BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER
4. Sub Pokok Bahasan
Kebijakan moneter untuk stabilitasi dan pertumbuhan
Deragulasi finansial dan kebijakan moneter untuk menciptakan stabilitas harga
Prinsip- prinsip bank sentral dan kebijakan moneter
5. Materi
KEBIJAKAN MONETER UNTUK STABILISASI DAN PERTUMBUHAN
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.
Dalam upaya mencapai tujuan rersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.
DERAGULASI FINANSIAL DAN KEBIJAKAN MONETER UNTUK KESTABILAN HARGA
Kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut,
sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran- sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
PRINSIP BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.
Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.
Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.
Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.
Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.
Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat memadukan prinsip- prinsi dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami tentang bank sentral dan kebijakan moneter
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Apasajakah yang termasuk dalam kebijakan moneter?
2 Bagaimanakah kaitan antara deragulasi finansial dan kebijakan moneter dalam penciptaan
kestabilan harga?
3 Jelaskan prinsip bank sentral dalam melaksanakan tugasnya.
PRATIKUM 5
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengerti berbagai teori, model, dan pendekatan tentang inflasi dan kebijakan moneter
3. Pokok Bahasan
PILIHAN-PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BAGI STABILITAS NEGARA
4. Sub Pokok Bahasan
Pertumbuhan uang, inflasi, dan stabilitas
Deficit anggaran dan inflasi
5. Materi
PERTUMBUHAN UANG, INFLASI, DAN STABILITAS
Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.
Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.
Pada awalnya di Indonesia, uang —dalam hal ini uang kartal— diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.
Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum tahun 80-an, masalah stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-karya Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, dan lainnya.
Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga yang kemudian akan memengaruhi output dan ketenagakerjaan. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan. Interest rate, biaya yang timbul ketika meminjam uang, adalah salah satu alat penting untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral seringkali diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol persediaan uang, interest rate, dan perbankan.
Krisis moneter dapat menyebabkan efek yang besar terhadap perekonomian, terutama jika krisis tersebut menyebabkan kegagalan moneter dan turunnya nilai mata uang secara berlebihan yang menyebabkan orang lebih memilih barter sebagai cara bertransaksi. Ini pernah terjadi di Rusia, sebagai contoh, pada masa keruntuhan Uni Soviet.
DEFISIT ANGGARAN DAN INFLASI
Defisit secara harfiah berarti adalah kekurangan dalam kas keuangan. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi (biasanya pemerintah) memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Xxxxx dari defisit adalah surplus. Hal pertama yang harus dicatat adalah, munculnya kekurangan dalam pendanaan di banyak negara merupakan hal yang klasik. Pemerintah di banyak negara juga mengenal defisit anggaran, bahkan sebelum penemuan istilah anggaran umum. Dulu, negara meminjam dari pedagang dan rentenir saat dalam kondisi membutuhkan, khususnya untuk membiayai perang, seremoni dan festival kerajaan, dan menanggulangi bencana.
Perlu juga dipaparkan, terjadinya defisit anggaran diakibatkan oleh beberapa faktor penting: adakalanya ia terjadi karena anggaran yang memang kurang, dan adakalanya pula cara atau metode pembiayaan yang mengakibatkan defisit. Defisit berarti, pemerintah mengkonsumsi lebih dari jumlah pendapatannya yang kemudian biaya kekurangannya itu diambilkan dari pendapatan individu. Ini artinya, total permintaan terhadap barang dan jasa berlebih jika dibandingkan dengan total penawaran. Pengertian ini dengan asumsi bahwa masyarakat terhalangi dari perdagangan luar negeri yang menyebabkan seluruh konsumsi individu harus ditekan untuk memberi ruang bagi konsumsi pemerintah yang berlebih.
Jika defisit anggaran didanai melalui prosedur pinjaman publik dalam negeri, tekanan moneter dari total permintaan pemerintah terhadap harga tidak akan terjadi—setidaknya dalam teori—karena sarana pembayaran individu yang kelebihan berhasil di serap, dan dengan demikian inflasi mata uang tidak terjadi
karena kebijakan tersebut. Adapun apabila defisit dibiayai oleh pinjaman Bank Sentral—penerbitan mata uang—maka tekanan inflasi harga mata uang mulai muncul sebagai akibat adanya alat pembayaran yang berlebih daripada penawaran yang ada. Adapun dalam sistem perekonomian yang terhubung dengan perdagangan internasional melalui ekspor dan impor, kelebihan konsumsi pemerintah dapat ditutupi oleh impor. Di sini, metode penanganan defisit juga berdampak besar terhadap konsekuensi yang muncul. Yaitu, apabila penanganan defisit anggaran ditutupi dengan penerbitan uang baru (ekspansi moneter) akan menyebabkan inflasi dan merosotnya nilai kurs mata uang lokal di hadapan mata uang asing. Pada akhirnya, penurunan kurs (nilai mata uang) juga akan meningkatkan defisit anggaran yang justru mempersulit penanganan defisit anggaran. Hal inilah yang membuat cara seperti ini tidak dapat diterapkan secara kontinyu dalam kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, ajakan untuk mencapai stabilitas harga dan tukar selalu terfokus pada penyeimbangan pertumbuhan pertukaran uang, yang juga selalu terfokus pada keharusan penyeimbangan antara anggaran suatu negara dengan tidak menutupi defisit anggarannya dengan instrumen moneter.
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi- rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mengerti berbagai teori, model, dan pendekatan tentang inflasi dan kebijakan moneter
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Ada berapakah tingkatan inflasi yang bisa terjadi di suatu negara?
2 Bagaimanakah cara mengatasi defisit anggaran yang terjadi agar tidak semakin berlarut-
larut?
3 Apa sajakah yang dapat menjadi penyebab terjadi nya inflasi dan defisit anggaran ?
PRATIKUM 6
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mengerti tentang hubungan antara pertumbuhan uang dan infasi, hubungan antara iflasi dan pertumbuhan ekonomi, peran uang dan keuangan dalam pertumbuhan ekonomi, serta aneka modal dan penndekatan dalam menerapkan kebijakan moneter
3. Pokok Bahasan
PILIHAN-PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BAGI STABILITAS NEGARA (LANJUTAN)
4. Sub Pokok Bahasan
Inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi
Strategi kebijakan moneter
5. Materi
INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa
depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
Indeks harga barang-barang modal
Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.
PEMBIAYAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960an di bawah Presiden Xxxxxxxx, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Xxxxxxxx segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade Indonesia membangkitan kembali ekonomi, ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan-keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.
STRATEGI KEBIJAKAN MONETER
Jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang- kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mengerti tentang hubungan antara pertumbuhan uang dan infasi, hubungan antara iflasi dan pertumbuhan ekonomi, peran uang dan keuangan dalam pertumbuhan ekonomi, serta aneka modal dan penndekatan dalam menerapkan kebijakan moneter
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Apakah yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif ?
2 Jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka dan rasio cadangan wajib?
3 Jelaskan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
PRATIKUM 7
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai persoalan yang menyangkut pilihan strategi kebijakan moneter dan upaya menciptakan stabilitas harga
3. Pokok Bahasan
PILIHAN-PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN MONETER BAGI STABILITAS NEGARA (LANJUTAN)
4. Sub Pokok Bahasan
Jangkar nominal bagi kebijakan moneter
Kerangka umum kebijakan moneter
Stategi kebijakan moneter
5. Materi
JANGKAR NOMINAL BAGI KEBIJAKAN MONETER
Seiring dengan semakin besarnya peran sistem keuangan dalam perekonomian, dampak ketidakstabilan sistem keuangan menjadi semakin signifikan. Hal ini tercermin pada dari besarnya biaya penyelamatan dan juga beratnya dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global tahun 2008/2009, sehingga menyadarkan pentingnya peran bank sentral untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Strategi kebijakan moneter pasca krisis keuangan global 2008/2009, bank sentral dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian dan sistem keuangan berada dalam kondisi stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan.Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi flexible ITF dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.
Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (crawling band) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal anchor) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya. Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.
Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan kearah mana kapal dilabuhkan. Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan
membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut. Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijaan moneter yang pada gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI.
Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF.
ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran base money, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan.
ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.
ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag.
ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek good governance dari sebuah bank yang telah diberikan independensi.
ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian.
KERANGKA UMUM KEBIJAKAN MONETER
Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.
Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah diperlukannya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF.
Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 mengharuskan bank sentral untuk melakukan stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan perekonomian. Kebijakan yang hanya mengedepankan penerapan ITF menunjukkan pelemahan. Hal ini dikarenakan penerapan ITF secara ketat yang hanya fokus pada mandat kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai dengan targetnya tidak cukup untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan.
STRATEGI KEBIJAKAN MONETER
Jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang- kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai persoalan yang menyangkut pilihan strategi kebijakan moneter dan upaya menciptakan stabilitas harga
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Apakah yang dimaksud denan jangkar nominal bagi ekbijakan moneter?
2 Bagaimanakah kaitan antara kebijakan moneter dengan ITF?
3 Apakah yang dimaksud dengan ITF?
PRATIKUM 8
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai proses penawaran uang.
3. Pokok Bahasan
PROSES PENAWARAN UANG DAN MENAJEMEN MONETER
4. Sub Pokok Bahasan
Proses penawaran uang
Instrument tak langsung dan proses penawaran uang
Intervensi pasar valuta asing dan penawaran uang
5. Materi
PROSES PENAWARAN UANG
Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dan diterima umum untuk melakukan berbagai macam transaksi ekonomi/pembayaran seperti pembelian barang dan jasa, pelunasan hutang, investasi, dan sebagainya. Pembahasan umum yang terkait dengan teori uang dalam ilmu ekonomi moneter biasanya mengenai dengan teori permintaan uang dan teori penawaran uang. Teori permintaan uang sudah kita pelajari dalam modul 3, sehingga pokok pembahasan kita kali ini mengenai teori penawaran uang.
Secara definisi, penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian atau jumlah uang yang beredar (JUB) di masyarakat. Konsep penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan demikian penawaran uang dikendalikan sepenuhnya oleh bank sentral. Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat uang (multiplier). Besarnya uang inti sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh bank sentral. Pelipat uang, selain dipengaruhi oleh perilaku bank sentral juga ditentukan oleh perilaku agen-agen ekonomi lainnya seperti bank umum dan masyarakat domestik.
Konsep uang sangat terkait pada konsep likuiditas. Suatu aset dikatakan likuid jika aset tersebut dengan mudah diuangkan tanpa kehilangan risiko rugi. Pada satu sisi ekstrim dari spektrum likuiditas, uang tunai adalah aset yang paling likuid dengan daya beli penuh. Pada tingkat spektrum likuiditas moderat terdapat uang kuasi yang secara definitif tidak secara langsung berfungsi sebagai medium of exchange. Pada sisi ekstrim lainnya terdapat aset-aset fisik yang sangat tidak
likuid sebagai alat pertukaran seperti rumah, tanah, obligasi jangka panjang dan sebagainya.
INSTRUMENT TAK LANGSUNG DAN PROSES PENAWARAN UANG
Banyak faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang, antara lain tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan nasional serta nilai tukar.
Tingkat bunga.
Bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman yang tidak berubah sepanjang masa kredit. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti misalnya LIBOR dimana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan marjin terhadap kurs referensi. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi meningkat yang pada gilirannya menyebabkan dunia usaha menjadi lesu.
Tingkat inflasi.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/alat tukar) dan yang kedua adalah tekanan produksi dan atau distribusi. Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Inflasi ini terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan yang biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
Sementara itu inflasi tekanan produksi (cost push inflation ) diakibatkan kurangnya produksi dan keterbatasan distribusi. Inflasi ini dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti fiskal, perpajakan, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya. Inflasi ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga
termasuk adanya kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.
Pendapatan Nasional.
Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor- sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Bila pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha (melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga).
Nilai tukar rupiah.
Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat. Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. Nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari penawaran yang tersedia. Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik karena dengan meningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif.
INTERVENSI PASAR VALUTA ASING DAN PENAWARAN UANG
Pasar valuta asing (bahasa Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang sangat tinggi.
Tidak seperti halnya pada bursa saham tempat para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses.
Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar.Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada , dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing di luar kelompok mereka.
Pada akses tingkat di bawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi.
Apabila seorang trader[7] dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut better spread ( selisih tipis antara harga jual dan beli).
Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan.
Bank-bank peringkat atas menguasai "pasar uang antar bank (PUAB)" hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan- perusahaan multi nasional besar ( yang membutuhkan lindung nilai atas risiko transaksi serta membayar para pegawainya di berbagai negara), hedge fund besar [8], dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai proses penawaran uang.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Jelaskan bagaimana proses permintaan dan penawaran uang yang terjadi di pasar.
2 Apa sajakah yang mempengaruhi proses penawaran uang di pasar?
3 Apakah yang dimaksud dengan pasar valuta asing?
4 Jelaskan keterkaitan anatar pasar valuta asing dengan jumlah penawaran uang di bursa
saham.
PRATIKUM 9
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan dapat mengilustrasikan aplikasi berbagai instrument manajemen moneter.
3. Pokok Bahasan
PROSES PENAWARAN UANG DAN MENAJEMEN MONETER (LANJUTAN)
4. Sub Pokok Bahasan
Masalah-masalah pokok dalam penawaran uang di Negara-negara berkembang
5. Materi
MASALAH-MASALAH POKOK DALAM PENAWARAN UANG DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
Dalam perekonomia modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter (pemerintah dan bank sentral) serta lembaga keuangan. Otoritas moneter merupakan pemasok uang inti dan uang primer, sedangkan lembaga keuangan (perbankan) merupakan pemasok uang sekunder masyarakat.
Pasar uang itu sendiri terdiri dari dua sub pasar yaitu sub pasar uang primer dan sub pasar uang sekunder. Meskipun masing-masing mempunyai permintaan dan penawarannya, namun kedua sub tersebut sangat erat berhubungan satu sama lain. Sub pasar uang primer bersifat lebih fundamental karena uang sekunder (giral) hanya bisa tumbuh apabila ada uang primer.
Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran dan bukan sekedar pencetakan uang atau suatu keputusan pemerintah semata. Apabila suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sesuai dengan penawaran uang inti maka para pelaku dalam pasar uang masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di sub pasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
Jika posisi keseimbangan belum tercapai maka akan terus terjadi proses penyesuaian berupa tindakan-tindakan oleh para pelaku pasar uang. Tindakan- tindakan tersebut berupa usaha dari para pelaku pasar untuk mengubah struktur atau komposisi dari kekayaan yang ia pegang menuju ke arah struktur dan komposisi yang ia inginkan. Tindakan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang dan akan berhenti dilakukan apabila semua pelaku dalam pasar uang telah puas dengan struktur dan komposisi neraca (kekayaan) yang mereka punya. Proses penyesuaian komposisi neraca dinamakan proses penyesuaian portofolio atau portfolio adjustment.
Banyak faktor yang mempengruhi pergeseran kurva penawaran uang, antara lain tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan nasional serta nilai tukar.
Tingkat bunga.
Bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman yang tidak berubah sepanjang masa kredit. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu seperti misalnya LIBOR dimana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan marjin terhadap kurs referensi. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi meningkat yang pada gilirannya menyebabkan dunia usaha menjadi lesu.
Tingkat inflasi.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/alat tukar) dan yang kedua adalah tekanan produksi dan atau distribusi. Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Inflasi ini terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan yang biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
Sementara itu inflasi tekanan produksi (cost push inflation ) diakibatkan kurangnya produksi dan keterbatasan distribusi. Inflasi ini dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti fiskal, perpajakan, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya. Inflasi ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum
permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.
Pendapatan Nasional.
Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor- sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan pendapatan nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Bila pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha (melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga).
Nilai tukar rupiah.
Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat. Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. Nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari penawaran yang tersedia. Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik karena dengan meningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan dapat mengilustrasikan aplikasi berbagai instrument manajemen moneter.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Bagaimanakah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan mengatasi
masalah yang muncul dalam proses penawarandan permintaan uang di Inonesia?
2 Berikan satu contoh kasus terkait dengan dampak terjadi nya inflasi pada suatu negara dan
dampaknya pada perekonomian negara tersebut.
PRATIKUM 10
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter secara umum.
3. Pokok Bahasan
MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN PERMINTAAN UANG
4. Sub Pokok Bahasan
Mekanisme transmisi klasik versus Keynesian
Represi finansial dan kebijakan moneter
Mekanisme transmisi umum kebijakan moneter
5. Materi
MEKANISME KLASIK VS KEYNESIAN
Dasar bagi ekonomi klasik membentuk karya Xxxx Xxxxx dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang diterbitkan pada tahun 1776. Xxxxx mengkritik merkantilisme, menganjurkan suatu sistem perdagangan bebas dengan pembagian kerja. Dia menduga sebuah "Tangan Tak Terlihat" yang meregulasi sistem ekonomi terdiri dari aktor-aktor hanya dipandu oleh kepentingan pribadi. Xxxx Xxxx mengembangkan teori ekonomi alternatif, yang disebut ekonomi Marxis. Ekonomi Marxis didasarkan pada teori nilai kerja dan mengasumsikan nilai suatu barang berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Berdasarkan asumsi ini, kapitalisme didasarkan pada para majikan tidak membayar dengan penuh nilai dari pekerja buruh mereka untuk menciptakan keuntungan. Mazhab Austria menanggapi ekonomi Xxxxxx dengan melihat kewirausahaan sebagai kekuatan pendorong pembangunan ekonomi. Ini menggantikan teori nilai kerja dengan sistem penawaran dan permintaan.
Pada tahun 1920-an, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx mendorong pembagian antara mikroekonomi dan makroekonomi. Dalam ekonomi Keynesian tren makroekonomi dapat membanjiri pilihan ekonomi yang dibuat oleh individu. Pemerintah harus mempromosikan permintaan agregasi untuk barang sebagai sarana untuk mendorong ekspansi ekonomi. Setelah Perang Dunia II, Xxxxxx Xxxxxxxx menciptakan konsep monetarisme. Monetarisme berfokus pada penggunaan penawaran dan permintaan uang sebagai metode untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Pada tahun 1970-an, monetarisme telah diadaptasi menjadi ekonomi sisi-penawaran yang menganjurkan pengurangan pajak sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk ekspansi ekonomi.
Aliran pemikiran ekonomi modern lainnya adalah ekonomi Klasik Baru dan ekonomi Keynesian Baru. Ekonomi klasik baru dikembangkan pada tahun 1970- an, menekankan ekonomi mikro yang solid sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi makro. Ekonomi Keynesian Baru diciptakan sebagian sebagai tanggapan terhadap ekonomi Klasik Baru, dan berhubungan dengan bagaimana ketidak- efisiensianan di pasar menciptakan kebutuhan untuk kontrol oleh bank sentral atau pemerintah.
"Sejarah ekonomi" di atas mencerminkan buku teks ekonomi modern dan ini berarti bahwa tahap terakhir dari ilmu direpresentasikan sebagai puncak dari sejarahnya sendiri (Xxxx, 1962). "Tangan tak terlihat" yang disebutkan dalam sebuah halaman yang hilang di tengah sebuah bab dalam "Wealth of Nations", tahun 1776, berkembang sebagai pesan utama dari Xxxxx. Hal tersebut mengesampingkan bawah "tangan tak terlihat" hanya bertindak "secara sering" dan bahwa itu adalah "bukan bagian dari niat nya [individu]" karena persaingan mengarah ke harga yang lebih rendah dengan meniru "si pelaku". Bahwa "tangan tak terlihat" lebih memilih "dukungan dari dalam negeri ke industri asing" dibersihkan—terkadang tanpa indikasi bahwa bagian dari kutipan dipotong. [112] Bagian pembukaan dari "Wealth" yang berisi pesan Xxxxx tidak pernah disebutkan karena tidak dapat diintegrasikan ke dalam teori modern: "Kekayaan" bergantung pada pembagian kerja yang berubah bersamaan dengan volume pasar dan proporsi tenaga kerja produktif sampai yang tidak produktif.
REPRESI FINANSIAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Liberalisasi sektor perbankan nasional ”secara masif ”dimulai sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Hal ini ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. UU ini lalu diperkuat Peraturan Pemerintah No 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Hingga saat ini, kebijakan liberalisasi keuangan telah diadopsi sejumlah negara di Asia Timur. Kecenderungan ini dilatarbelakangi keterlibatan negara-negara Asia Timur dalam forum kerja sama ekonomi internasional, seperti WTO, APEC, dan AEC. Liberalisasi juga dipandang sebagai solusi terhadap krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997/1998. Kecenderungan di atas melahirkan tiga pola pergeseran dalam sistem perbankan Asia Timur, yaitu (1) Perubahan struktur portofolio dari dominasi kredit korporasi ke konsumer dan ritel. (2) Kombinasi antara peranan perbankan swasta dan pemerintah. (3) Semakin besarnya peranan bank asing di Asia Timur (XxXxxxx dan Xxxxxx, 1999). Perubahan di atas melahirkan beberapa isu krusial, seperti ketimpangan alokasi kredit antara kredit konsumsi dan investasi, konsolidasi perbankan yang menggeser kepemilikan bank dari dominasi pemerintah ke swasta, serta kehadiran lembaga keuangan asing dalam industri perbankan nasional. Permasalahannya, liberalisasi keuangan yang dipraktikkan di negara-negara Asia Timur bersifat tak simetris (asymmetric liberalization). Ini tecermin pada perbedaan derajat keterbukaan sistem perbankan setiap negara, di
mana Indonesia merupakan negara dengan derajat keterbukaan (derajat liberalisasi) paling tinggi. Liberalisasi asimetris
Liberalisasi keuangan merupakan bagian integral dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi keuangan mengurangi secara signifikan peranan pemerintah dalam industri keuangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses pelaku usaha baik domestik maupun asing terhadap industri keuangan sehingga terhindar dari represi finansial (XxXxxxxx, 1973). Pengalaman Brasil menunjukkan, liberalisasi yang ditandai meningkatnya peranan perbankan asing (kantor cabang bank asing ditambah bank lokal milik asing) yang mencapai sekitar 40 persen dari sisi permodalan tak membuat kedalaman sistem keuangannya semakin baik. Rasio kredit perbankan terhadap PDB Brasil baru sekitar 43 persen pada 2009. Demikian juga Indonesia dengan derajat keterbukaan sistem keuangan paling besar memiliki rasio kredit terhadap PDB sekitar 29,62 persen tahun 2011. Hal ini hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja yang rasionya 20,4 persen dan 27,6 persen. Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapura 128,6 persen, Malaysia 117,6 persen, dan Thailand 92,97 persen (MAS, 2012). Fakta ini menunjukkan kehadiran bank asing di Indonesia dan sejumlah negara berkembang lain tak membuat alokasi kredit, khususnya ke sektor produktif, lebih baik. Bank asing, termasuk bank lokal milik asing, hanya ikut bersaing menyalurkan kredit di segmen konsumer dan ritel. Penetrasi perbankan asing juga berdampak pada perubahan porsi kepemilikan bank di Indonesia yang telanjur memberikan peluang bagi pihak asing memiliki 99 persen saham perbankan lokal. Tak bisa dihindari, kurang lebih 55,32 persen aset perbankan nasional dikuasai asing hingga akhir 2011 (IRB, 2012). Bank- bank asing memiliki kemudahan mengembangkan segmen bisnisnya di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada kian ketatnya persaingan antarbank dalam memperebutkan nasabah di daerah perkotaan.
Penyaluran kredit perbankan menjadi semakin terkonsentrasi ke sektor konsumer dan korporasi besar. Perkembangan di Indonesia sangat kontras dengan China di mana empat bank BUMN China menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar perbankan nasionalnya. Bahkan, otoritas China secara periodik menginjeksi modal bagi bank pemerintahnya untuk pertahankan pangsa pasar (McCauly dan Xxxxxx, 1999). Mengelola liberalisasi Peranan perbankan asing dalam industri perbankan nasional yang sangat besar tak sejalan dengan kecenderungan di kawasan lain, seperti Asia Pasifik yang porsinya kurang dari 10 persen, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika sekitar 15 persen. Kondisi Indonesia relatif sama dengan Amerika Latin yang porsi bank asingnya mencapai 50 persen. Kehadiran perbankan asing di Indonesia dipicu kemudahan proses perizinan bank dengan prinsip single license.
Bank Asing leluasa membuka kantor cabang dan menempatkan ATM hingga ke daerah. Pada saat yang sama, hampir semua negara anggota ASEAN menerapkan prinsip perizinan bertingkat (multiple license). Tak berlaku asas resiprokal, yaitu kesetaraan perlakuan antara bank asing di Indonesia dan bank lokal di negara asal bank bersangkutan. Idealnya, Indonesia menerapkan pendekatan one on one agreement, yaitu jika perbankan asing membuka satu kantor cabang dan ATM di Indonesia, bank asal Indonesia juga wajib memperoleh perlakuan yang sama dalam membuka kantor cabang dan ATM di negara asal bank asing. Dengan demikian, perubahan UU Perbankan yang sedang dibahas di DPR seharusnya menyentuh beberapa hal pokok: perubahan substansial terkait paradigma kebijakan dari yang sangat liberal (derajat keterbukaan tinggi) jadi sedikit lebih ketat. Misalnya dengan mengurangi porsi asing dalam kepemilikan perbankan nasional dari 99 persen menjadi sekitar 50 persen. Langkah ini sejalan negara lain, seperti Malaysia yang hanya mengizinkan kepemilikan asing 10 persen untuk individu dan 20 persen untuk institusi, Vietnam 30 persen, dan Brasil 50 persen. Bahkan Singapura mewajibkan persetujuan MAS hanya untuk memiliki aset bank lokal di atas 5 persen. Mengatur penetrasi bank asing sehingga bersifat komplementer dengan arah pengembangan industri perbankan nasional. Misalnya dengan mengarahkan bank asing untuk menutupi kekurangan industri perbankan lokal dalam hal pembiayaan infrastruktur. Pengaturan ini juga akan mengeliminasi contagion effect (efek tular) ketika terjadi krisis di negara asal bank asing. Sebagai langkah pengamanan terhadap perekonomian nasional, perlu pengaturan mengenai larangan kepemilikan tunggal (single ownership), termasuk oleh pihak asing. Tujuannya meningkatkan kontrol terhadap aktivitas perbankan nasional sehingga terhindar dari masalah salah kelola seperti yang terjadi pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998.
MEKANISME TRANSMISI UMUM KEBIJAKAN MONETER
Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).
Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan- perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI 7DRR
mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.
Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.
Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument- instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.
Perubahan suku bunga BI 7DRR mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.
Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.
Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan tarnsmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap
penurunan suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter secara umum.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Jelaskan bagaimana teori ekonomi paham Keynesian.
2 Apakah yang dimaksud dengan represi finansial?
3 Jelaskan keterkaitan antara represi finansial dengan kebijakan moneter.
PRATIKUM 11
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan lebih memahami dan mengerti tentang berbgai persoalan yang belum terpecahkan berkenaan dengan mekanismetransmisi kebijakan moneter Negara-negara berkembang.
3. Pokok Bahasan
MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN PERMINTAAN UANG (LANJUTAN)
4. Sub Pokok Bahasan
Pelajaran penting tentang persoalan yang belum terpecahkan terkait mekanisme transmisi kebijakan moneter dan permintaan uang
Stabilitas permintaaan uang
5. Materi
PELAJARAN PENTING TENTANG PERSOALAN YANG BELUM TERPECAHKAN TERKAIT MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DAN PERMINTAAN UANG
Permasalahan kredit perbankan memainkan peran penting dalam perkembangan dunia usaha. Peran perbankan sangat diperlukan sebagai penyedia dana bagi perusahaan dalam berbagai bentuk pinjaman usaha yang nantinya akan digunakan untuk operasional perusahaan. Apabila hal tersebut dapat terjadi secara berkesinambungan, maka perusahaan akan turut membangun perekonomian. Perusahaan yang terus berkembang akan menjadi target bagi para investor dalam menanamkan dana dalam berbagai bentuk investasi. Interaksi antara perbankan dengan perusahaan ini akan menghasilkan berbagai dampak. Banyaknya kredit perbankan yang dikucurkan pada sector riil akan menentukan tingkat kemampuan produksi yang nantinya mempengaruhi output riil di berbagai sector ekonomi, serta berbagai macam pengaruh lain yang akan memberikan dampak bagi perekonomian secara keseluruhan.
Permasalahan muncul ketika keadaan yang terjadi di pasar kredit tidak selalu dalam kondisi keseimbangan karena adanya asym etric information, dimana perbankan lebih selektif dalam mengucurkan kredit kepada perusahaan. Sementara di sisi lain, perusahaan sering bermasalaha dengan neraca perusahaan yang berpengaruh terhadap pemberian kredit.
Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, perkembangan di sector riil akan menjadi terhambat, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap beberapa faktor, sperti tekanan inflasi, meningkatnya pengangguran serta variable ekonomi lain yang akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dibituhkan suatu kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan moneter sehingga kebijakan
tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh yang positif pada berbagai variable ekonomi dan perekonomian secara keseluruhan.
Transmisi Xxxxxxx dan Proses Perputaran Uang
Mekanisme transmisi kebijakan moneter meninjukan interaksi antara bank sentral, perbankan, lembaga keuangan lain dan pelaku ekonomi di sector riil melalui dua proses tahapan perputaran uang, yaitu :
· Interaksi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan lembaga keuangan dan perbankan dalam transaksi keuangan. Interaksi melalui pasar keuangan terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan pengendalian moneter melalui transaksi keuangan yang dilakukan dengan perbankan sesuai dengan arah dan sasaran kebijakan moneter yang telah di tetapkan. Di sisi lain, perbankan lembaga keuangan lainya melakukan transaksi portofolio investasi untuk kepentinganya sendiri maupun nasabah. Interaksi ini dapat terjadi melalui pasar uang rupiah, pasar valas maupun pasar modal. Adanya interaksi antara bank sentral dengan perbankan akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan volume maupun harga ( suku bunga, nilai yukar, yield obligasi atau harga saham) di ketiga pasar tersebut.
·Interaksi melalui fungsi intermediasi, yaitu interaksi perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi di sector riil. Hal ini terjadi karena fungsi intermediasi perbankan dalam memobilisasi simpanan dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan pada dunia usaha. Interaksi ini akan berpengaruh terhadap volume dan suku bunga giro, tabungan dan deposito sehingga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar (M1, M2), permintaan uang dan tabungan masyarakat. Selain itu, interaksi ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal baik ditinjau dari sisi penanaman dana oleh para investor maupun dari sisi pembiayaan oleh perusahaan emiten. Interaksi antara pernagkan dengan pelaku ekonomi baik melalui fungsi intermediasi keuangan maupun melalui pasar modal akan berpengaruh besar terhadap perekonomian, yaitu :
1. Sisi produksi : perkembangan pembiayaan dalam bentuk kredit perbankan maupun emisi saham akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi dunia usaha sehingga akan menentukan tingkat output riil di berbagai sector ekonomi.
2. Sisi permintaan : perkembangan suku bunga kredit perbankan, harga saham, yield obligasi akan menentukan besarnya biaya modal yang akan berpengaruh pada minat investasi dunia usaha.
3. Konsumsi : pengaruhnya dapat terjadi melalui pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana dalam bentuk deposito perbankan , obligasi dan saham ( income effect) maupun biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumsi tersebut dilakukan melalui kredit ( substitution effect).
4.Ekspor-impor : pengaruhnya terjadi melalui perkembangan nilai tukar maupun volume dan suku bunga kredit, emisi saham dan obligasi yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ekspor-impor tersebut.
STABILITAS PERMINTAAAN UANG
Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah disetiap kali nilai-nilai salah satu dari dua komponen mata uang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari suplai yang tersedia.
Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik karena denganmeningkatnya permintaan untuk transaksi uang, atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif. Transaksi permintaan uang akan sangat berhubungan dengan tingkat aktivitas bisnis negara berkaitan, produk domestik bruto (PDB) (gross domestic product (GDP) atau gross domestic income (GDI)) , dan tingkat permintaan pekerja. Semakin tinggi tingkat menganggur pada suatu negara akan semakin sedikit masyarakatnya yang secara keseluruhan akan dapat menghabiskan uang pada belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dan Bank Sentral, di Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia biasanya akan sedikit kesulitan dalam melakukan penyesuaian pasokan uang yang dalam persediaan untuk mengakomodasi perubahan dalam permintaan uang berkaitan dengan transaksi bisnis.
Dalam mengatasi permintaan uang dengan tujuan untuk spekulatif, Bank Sentral akan sangat sulit untuk mengakomodasinya akan tetapi akan selalu mencoba untuk melakukan dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga agar seseorang Investor dapat memilih untuk membeli kembali mata uangnya bila (yaitu suku bunga) cukup tinggi, akan tetapi, dengan semakin tinggi sebuah negara menaikan suku bunganya maka kebutuhan untuk mata uangnya akan semakin besar pula. Dalam hal perlakuan tindakan spekulasi terhadap realitas mata uang akan berkaitan dan dapat menghambat pada pertumbuhan perekonomian negara serta para pelaku spekulasi akan terus, terutama sejak mata uang secara sengaja dibuat agar bisa dalam bawah tekanan terhadap mata uang dalam rangka untuk memaksa agar Bank Sentral dapat menjual mata uangnya untuk tetap membuat stabilitas (bila hal ini terjadi maka para spekulan akan berusaha dapat membeli kembali mata uang tersebut dari bank dan pada harga yang lebih rendah atau selalu akan dekat dengan posisi harapan dengan demikian pengambilan keuntungan terjadi).
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan lebih memahami dan mengerti tentang berbgai persoalan yang belum terpecahkan berkenaan dengan mekanismetransmisi kebijakan moneter Negara-negara berkembang.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Bagaimanakah perkembangan transmisi kebijakan moneter pada saat sekarang ini
di Indonesia?
2 Jelaskan bagaimana menjaga kondisi stabilitas permintaan dan penawaran uang yang beredar di pasar?
PRATIKUM 12
1. Capaian Pembelajaran
Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter di Asia Pasifik dan berbagai teori, model, dan pendekatan terpenting mengenai inflasi dan kebijakan moneter, dengan focus kepada Negara-negara berkembang di asia- pasifik.
2. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengerti mengenai inflasi dan perkembangan kebijakan moneter yang dijalankan untuk mengatasinya di sejumlah Negara di asia pasifik.
3. Pokok Bahasan
INFLASI DAN KEBIJAKAN MONETER DISEJUMLAH NEGARA ASIA PASIFIK
4. Sub Pokok Bahasan
a.Inflasi Dan Kebijakan Moneter Disejumlah Negara Asia Pasifik Australia
Bangladesh China
India Indonesia Jepang
Korea selatan
b.Krisis keuangan global dan kebijakan moneter di asia pasifik
5. Materi
A.INFLASI DAN KEBIJAKAN MONETER DISEJUMLAH NEGARA ASIA PASIFIK
Pertumbuhan perekonomian negara berkembang di Asia dan Pasifik masih solid karena kinerja yang baik di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara membantu mengimbangi penurunan perekonomian Amerika Serikat dan guncangan pasar jangka pendek akibat Brexit, demikian menurut laporan baru Asian Development Bank (ADB).
Dalam Laporan Tambahan pada Asian Development Outlook 2016 (ADO 2016, terbit pada bulan Maret yang lalu), ADB kini memprakirakan perekonomian negara-negara berkembang Asia hanya akan tumbuh 5,6% pada 2016, turun dari proyeksi 5,7% sebelumnya. Untuk 2017, perkiraan pertumbuhannya masih sama pada 5,7%.
“Meskipun Brexit berpengaruh terhadap mata uang dan pasar modal negara berkembang di Asia, dampaknya terhadap ekonomi riil dalam jangka pendek diperkirakan kecil saja,” papar Xxxxx-Xxx Xxx, Ekonom Kepala di ADB. “Namun, mengingat lemahnya prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri utama, para pembuat kebijakan harus tetap waspada dan tanggap terhadap potensi guncangan eksternal, demi memastikan pertumbuhan di kawasan ini tetap kuat.”
Laporan Tambahan ini mencatat bahwa pertumbuhan 2016 dan 2017 dipimpin oleh Asia Selatan, terutama India, yang terus berkembang pesat, sedangkan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (RRT) tampaknya masih mampu mencapai proyeksi pertumbuhan sebelumnya.
Di Asia Tenggara, proyeksi pertumbuhan subkawasan ini pada 2016 dan 2017 tidak berubah sebesar 4,5% dan 4,8%, dengan kinerja solid di sebagian besar perekonomian pada paruh pertama 2016, yang didorong oleh pengeluaran rumah tangga. Pengecualiannya adalah Viet Nam yang menghadapi tekanan perekonomian akibat memburuknya kekeringan sehingga terjadi kontraksi di sektor pertanian.
Perekonomian Indonesia tumbuh 4,9% pada triwulan pertama 2016, ditopang oleh pengeluaran rumah tangga dan investasi yang lebih kuat. Tekanan inflasi yang rendah berkat stabilnya harga bahan bakar, gas cair, dan tarif listrik, serta nilai tukar rupiah yang stabil turut mendukung pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah tumbuh 2,9%, sesuai dengan tren rendahnya belanja pada triwulan pertama.
Pengeluaran rumah tangga diperkirakan akan sedikit naik karena inflasi yang moderat, nilai rupiah yang relatif stabil, dan diturunkannya harga energi pada bulan April, sedangkan kenaikan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah diumumkan dan gaji ke-14 untuk pegawai negeri akan makin meningkatkan pengeluaran rumah tangga.
ADB tetap mempertahankan prakiraan pertumbuhan untuk Indonesia sebesar 5,2% di 2016, dan 5,5 di 2017. Namun, terdapat beberapa risiko. Lebih kecilnya pendapatan dari proyeksi semula dapat menghambat rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur, sedangkan pertumbuhan kredit yang terus melemah dapat memperlambat pulihnya investasi swasta domestik. Risiko eksternal yang utama adalah pertumbuhan global yang lebih lemah dari prakiraan awal, dan meningginya gejolak pasar finansial dunia.
Sementara itu di Asia Timur, sepinya aktivitas di Republik Korea dan Xxxx Xxxx,Tiongkok, tidak mengubah prakiraan pertumbuhan 5,7% pada 2016 dan 5,6% pada 2017, dengan RRT masih mampu mencapai proyeksi pertumbuhan 6,5% pada 2016 dan 6,3% pada 2017. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah RRT diperkirakan akan terus menjalankan langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter.
Asia Selatan diperkirakan akan menjadi subkawasan yang tumbuh paling cepat, dipimpin oleh India yang perekonomiannya berhasil mengatasi tantangan global dan akan mampu mencapai proyeksi target pertumbuhan ADB sebesar 7,4% untuk tahun fiskal 2016 (setahun sampai dengan Maret 2017), didukung oleh belanja konsumen yang kuat dan meningkatnya perekonomian perdesaan. Di Pakistan, kenaikan perbaikan lebih lanjut pada pasokan energi, peningkatan investasi infrastruktur, dan perbaikan kondisi keamanan akan membantu
mendorong pertumbuhan pada 2016 dan 2017, sedangkan perekonomian Bangladesh masih kokoh berkat kekuatan sektor garmennya.
Masih lemahnya harga komoditas dan resesi di Federasi Rusia semakin menurunkan prospek pertumbuhan Asia Tengah, dengan prakiraan 2016 sebelumnya sebesar 2,1% dipangkas menjadi 1,7% dan untuk 2017 dari 2,8% menjadi 2,7%. Merosotnya pendapatan dari ekspor hidrokarbon berdampak terhadap upaya konsolidasi fiskal di Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, sedangkan tingkat remitansi yang menurun, terutama dari Federasi Rusia, semakin mencederai konsumsi domestik di subkawasan ini.
Di Pasifik, pertumbuhan 2016 diperkirakan akan turun ke 3,9% pada 2016 dari sebelumnya 7,1% pada 2015, dengan perekonomian Fiji yang terkena dampak berat Badai Winston. Namun, ada beberapa titik terang dengan penerimaan pariwisata yang lebih besar daripada perkiraan di Kepulauan Cook dan Samoa, sedangkan perekonomian Vanuatu terdongkrak oleh pekerjaan rekonstruksi pascabadai dan proyek infrastruktur besar lainnya.
Laporan ini kini memproyeksikan inflasi di kawasan Asia yang sedang berkembang akan mencapai 2,8% pada 2016 dan 3,0% pada 2017—kenaikan 0,3 poin persentase untuk kedua tahun tersebut dari prakiraan sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar adalah akibat meningkatnya kembali harga minyak dan pangan. Harga minyak kembali naik setelah menyentuh titik terendahnya awal tahun ini dan harga pangan naik hampir 9% pada Juni 2016 dibandingkan setahun sebelumnya, menandai lima bulan berturut-turut indeks tersebut mengalami kenaikan.
ADB, yang berbasis di Manila, berupaya mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Berdiri pada 1966, ADB akan menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini pada Desember 2016. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antara berada di kawasan Asia- Pasifik, termasuk Indonesia. Pada 2015, keseluruhan bantuan ADB mencapai
$27,2 miliar, termasuk pembiayaan bersama (cofinancing) senilai $10,7 miliar.
B.KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN KEBIJAKAN MONETER DI ASIA PASIFIK
Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan.
Krisis ini bermula di Thailand (dikenal dengan nama krisis Xxx Xxx Xxxx di
Thailand; Thai: วกฤตตมย ำกงุ ้ ) seiring jatuhnya nilai mata uang baht setelah
pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh.[1] Saat
krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun,[2] bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.[3]
Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Xxxx Xxxx, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.
Rasio utang-PDB asing naik dari 100% menjadi 167% di empat negara ASEAN pada tahun 1993–96, lalu melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Di Korea Selatan, rasionya naik dari 13% menjadi 21%, lalu memuncak di angka 40%. Negara industri baru lainnya masih lebih baik. Kenaikan rasio pembayaran utang-ekspor hanya dialami oleh Thailand dan Korea Selatan.[4]
Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai $40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, negara- negara yang terdampak parah dalam krisis ini. Upaya menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Xxxxxxxx terpaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah. Dampak krisis masih terasa hingga 1998. Tahun 1998, pertumbuhan Filipina anjlok hingga nol persen. Hanya Singapura dan Taiwan yang agak terhindar dari krisis ini, tetapi keduanya sempat mengalami tekanan besar; Singapura ikut tertekan karena ukuran dan letak geografisnya antara Malaysia dan Indonesia. Tahun 1999, sejumlah analis mengamati bahwa ekonomi di Asia mulai pulih.[5] Setelah krisis tahun 1997, ekonomi di Asia mulai stabil di bawah pengawasan keuangan.[6]
Sebelum tahun 1999, Asia menarik hampir separuh arus modal ke negara berkembang. Negara-negara Asia Tenggara mempertahankan nilai tukar tinggi demi menarik investor asing yang mencari tingkat pengembalian saham tinggi. Hasilnya, Asia Tenggara menerima arus uang yang besar dan mengalami lonjakan harga aset. Pada saat yang sama, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan mengalami tingkat pertumbuhan tinggi, PDB 8–12%, pada akhir 1980-an dan awal 1993. Prestasi ini diakui oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dan dijuluki sebagai "keajaiban ekonomi Asia".
Krisis Asia berpengaruh ke mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan dan Thailand adalah beberapa negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini.
Krisis ekonomi ini juga menuju ke kekacauan politk, paling tercatat dengan mundurnya Xxxxxxx di Indonesia dan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Thailand. Ada peningkatan anti-Barat, dengan Xxxxxx Xxxxx dan IMF khususnya, keluar sebagai kambing hitam.
Secara budaya, krisis finansial Asia mengakibatkan kemunduran terhadap ide adanya beberapa set "Asian value", yaitu Asia Timur memiliki struktur ekonomi dan politik yang superior dibanding Barat. Krisis Asia juga meningkatkan prestise ekonomi RRT.
Krisis Asia menyumbangkan ke krisis Rusia dan Brasil pada 1998, karena setelah krisis Asia bank tidak ingin meminjamkan ke negara berkembang.
Krisis ini telah dianalisis oleh para pakar ekonomi karena perkembangannya, kecepatan, dinamismenya; dia mempengaruhi belasan negara, memiliki efek ke kehidupan berjuta-juta orang, terjadi dalam waktu beberapa bulan saja. Mungkin para pakar ekonomi lebih tertarik lagi dengan betapa cepatnya krisis ini berakhir, meninggalkan ekonomi negara berkembang tak berpengaruh. Keingintahuan ini telah menimbulkan ledakan di pelajaran tentang ekonomi finansial dan "litani" penjelasan mengapa krisis ini terjadi. Beberapa kritik menyalahkan tindakan IMF dalam krisis, termasuk oleh pakar ekonomi Bank Dunia Xxxxxx Xxxxxxxx.
Menarik untuk menanyakan apakah krisis seperti itu dapat terjadi lagi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemungkinannya kecil. Pertama, perlu ditekankan bahwa krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena dampaknya karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya yang terjadi adalah krisis finansial namun berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan melainkan justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan investor, ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi. Xxxxxxxx juga setelah Xxxxxxx jatuh, ketidakpastian politik membuat banyak investor (baik asing maupun domestik) untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia.
Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat’ ('flawed democracy') yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia merupakan salah satu keputusan yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (dengan kata lain kurang stabil) dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok (yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang masih belum matang. Laporan lebih lengkap tentang topik ini silakan kunjungi bagian Reformasi.
Faktor penting lainya yang sangat memperburuk krisis keuangan di Indonesia adalah sektor keuangan Indonesia yang sudah dalam keadaan yang sangat buruk sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patronase dan korupsi yang tidak memiliki model pengawasan yang baik. Bahkan Bank Indonesia tidak tahu tentang arus uang (sehingga menyebabkan timbulnya utang swasta jangka pendek yang sangat besar) yang masuk ke Indonesia dan menyebabkan terjadinya 'ekonomi gelembung' ('bubble economy'). Budaya patronase dan korupsi (serta kurangnya kepastian hukum) sangat menghambat fungsi ekonomi yang efisien dan merupakan bom waktu yang bisa meledak setiap saat.
Namun setelah krisis berakhir, pemerintah-pemerintah Indonesia berikutnya telah membuat langkah-langkah keuangan yang bijak untuk memastikan agar krisis serupa tidak terjadi kembali. Pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan sekarang ketat dan transparan, 'uang panas' ('hot money') ditangani secara lebih hati-hati (misalnya dengan membatasi utang jangka pendek), dan rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah (sekitar 25 persen dan menunjukkan tren menurun) dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju. Pada saat krisis tahun 2008 melanda, Indonesia terkena kembali arus keluar kapital yang besar namun mampu menjamin ekonomi yang stabil karena fundamental ekonomi yang baik. Bahkan selama krisis 2008-2009 Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 4.6 persen terutama didukung oleh konsumsi domestik.
Tetapi skandal-skandal korupsi di Indonesia masih tetap lanjut mengisi halaman surat kabar. Korupsi dan pengelompokan modal pada sekelompok elit kecil masih menjadi masalah serius di negeri ini dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang efisien, baik dan adil. Terutama korupsi politik menyebar luas dan sering kali digunakan politisi untuk mencari keuntungan dalam sektor bisnis nasional.
LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Nama | : | NILAI |
Nim | : | |
Tanggal | : |
I. TUJUAN
Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengerti mengenai inflasi dan perkembangan kebijakan moneter yang dijalankan untuk mengatasinya di sejumlah Negara di asia pasifik.
II. ALAT DAN BAHAN
1.Buku Teks Akuntansi Biaya
2.Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 3.Laptop
4.Internet
III. CARA KERJA
1.Baca teori dan contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan 2.Mencari pengembangan teori dan kasus melalui internet
3.Menjawab pertanyaan di lembar yang tersedia
IV. PERTANYAAN
1 Bagaimanakah krisis ekonomi yang terjadi mempengaruhi perkembangan laju perekonomian suatu negara?
2 Jelaskan tindakan nyata yang diambil pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi krisis
kebijakan moneter.
DAFTAR PUSTAKA
Xxxxxxx. 2010. Bank sentral dan kebijakan moneter di asia-pasifik. Jakarta: Rajawali Pers