RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah dokumen rencana operasional tahunan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan fase keempat dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sekaligus merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan selama tahun 2022.

Renja disusun oleh Xxx Xxnyusun Renja berdasarkan SK Nomor: 38/I/Tahun 2021 yang memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun sebelumnya, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan akan menjadi lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara berkesinambungan.

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

Prof. Xx. Xx. X. Xxxx Xxxxxxxxxxx, M.Eng.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang ………………………………………………………………….	1
1.2	Landasan Hukum ………………………………………………………………	2
1.3	Maksud dan Tujuan …………………………………………………………….	3
1.4 BAB II	Sistematika Penulisan …………………………………………………………. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang … 35

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 45

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 48

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 83

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 91

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 92

3.3. Program dan Kegiatan 96

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kegiatan 144

4.2. Sumber Pendanaan 149

BAB V PENUTUP 192

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i. Orientasi Penyusunan

ii. Forum Perangkat Daerah

iii. Musrenbang

Tabel 1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah …………………………………………	4
Tabel 2.	Realisasi Belanja Tidak Langsung ………………………………………….	4
Tabel 3. Tabel TC.29. Tabel TC.30. Tabel TC.31. Tabel TC.32.	Realisasi Belanja Langsung ………………………………………………… Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang s/d Tahun 2021……………… 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 36 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 …………………… 0 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 ……………………………………………………………………………..	4 1 5 8
Tabel 3.1 Tabel 3.2	3 Prioritas Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 ………………………………………… …………………………. 93 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2022 ………….

DAFTAR TABEL

Gambar 2. Maksud dan Tujuan 3

Gambar 3. Alur Perubahan Belanja Tahun 2020 5

Gambar 4. Xxxxxxx dan Rencana Belanja Dinas ……………………………………………

9

4

Tabel TC.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ………………

9

7

Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2022………………………………

150

DAFTAR GAMBAR

4

8

Gambar 5. Proses Penajaman Rencana Kerja Dinas ……………………………………..

4

9

Gambar 1. Keterkaitan Renja, Xxxxxxx dan Dokumen Lainnnya 1

down, dan buttom up serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, diamanatkan untuk penyusunan rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disusun bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan alokasi penganggaran untuk tahun 2022. Renja tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing, serta dengan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan berorientasi pada proses teknokratik, partisipatif, politis, top

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Keterkaitan Renja, Xxxxxxx dan Dokumen Lainnnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Revisi Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Organisasi Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 25 THN 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengenglolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu data Indonesia

7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengan Nasional 2020-2024

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan da Keuangan Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Nomor: 286.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah denga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:39 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:24 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja merupakan amanat perundang-undangan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang terdiri dari program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun 2019-2023.

b. Tujuan

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Renstra.

2. Sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD tahun 2022

Gambar 2. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun mengikuti penyesuaian dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 dengan sisematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2022.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi capaian dari pelaksanaan rencana kerja tahun 2020, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. SulSel.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mencapai target capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. SulSel sesuai renstra-PD 2019-2023.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 adalah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampaibulan Desember 2020 menujukka realisasi sebesar Rp. 1.694.565.500 atau pada capaian target sebesar 191.91% dari rencana pendapatan sebesar Rp. 882.950.000,-

C. Belanja Langsung

Tabel 2. Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN BELANJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALI- SASI FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	86,94	86,94
1	Gaji dan Tunjangan	00.000.000.000,60	00.000.000.000,00	96,80	100,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	91,20	100,00

Tabel 3. Realisasi Belanja Langsung

NO.	URAIAN PENDAPATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALI- SASI FISIK (%)
			JUMLAH (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	882.950.000,00	1.694.565.500	191,91	191,91

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			( Rp )	( % )
1	2	4	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG	1,015,708,025,718.81	661,484,888,479.00	65.13	74.03
1	Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/kota (prioritas)	100,000,000.00	73,136,020.00	73.14	100.00
2	Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional (prioritas)	75,000,000.00	71,869,280.00	95.83	100.00
3	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya (prioritas)	139,878,832,554.86	85,941,876,303.00	61.44	76.47
4	Program Bina Konstruksi (prioritas)	340,000,000.00	321,438,400.00	94.54	97.06
5	Program Preservasi Jalan (prioritas)	258,931,363,430.11	216,461,365,151.00	83.60	84.91
6	Program Penanggulangan Daerah-daerah Potensi Banjir (prioritas)	72,000,000.00	56,935,000.00	79.08	100.00
7	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya (prioritas)	23,121,009,519.77	9,955,492,003.00	43.06	61.89
8	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	415,616,384,292.73	267,787,732,734.00	64.43	62.44
9	Program Penyelenggaran Penataan Ruang	10,085,865,000.00	1,390,733,219.00	13.79	100.00
10	Program Perencanaan Teknik Dan Evaluasi	49,015,576,667.08	16,483,854,980.00	33.63	94.43
11	Program Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Gedung	93,097,338,094.52	41,369,298,849.00	44.44	75.04
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20,394,029,884.00	18,737,654,894.00	91.88	99.47
13	Program Peningkatan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Aparatur	4,116,153,000.00	2,334,671,493.00	56.72	83.18
14	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	784,473,275.74	421,226,326.00	53.70	87.25
15	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,000,000.00	77,603,827.00	97.00	100.00

B. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020, sebesar Rp.00.000.000.000,60 dan terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000 atau (94.42%).

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 7 kali perubahan anggaran, dan pada akhir tahun teralokasi sebesar Rp.1.081.070.151.180,40. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 723.110.252.436,80 dengan capaian kinerja realisasi fisik sebesar 74,03% dan capaian kinerja keuangan sebesar 65,12% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 354.305.175.851,01.

ANGGARAN POKOK

1. Dinas BMBK = Rp. 690.067.693.445,40

2. Dinas SDACKTR =

Rp.

304.138 .444,40

.819

PARSIAL 5

Rp.

1,773,004,278,647.52

(Pengalokasian Dana

Pinjaman PEN)

PERUBAHAN DPA

Rp.

1,780,858,278,646.70

(Penyesuaian nilai

engalokasian

k

paket dan

p

egiatan APBD Perubahan)

PARSIAL 1

Rp.

1, 8,281,512,889.80

(M indaklanjuti Perda 11/2019 ttg Susunan Perangkat Daerah)

PARSIAL 4

Rp.

877,634,256,619.58

(Pengembalian / Pengalokasian kembali anggaran refocusing)

PARSIAL 1

PERUBAHAN

Rp.

1, 1,07 1,180.40

0,15

(Pengurangan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialokasikan kembali pada di Tahun 2021)

PARSIAL 2

Rp.

976,782,997,889.80

(Menindaklanjuti

PMDN 20/2020 ttg

Percepatan Penanganan Covid- 19)

PARSIAL 3

Rp.

592,394 ,394.58

,296

(Menindaklanjuti SK Bersama MDN dan Menkeu ttg Refocusing Belanja untuk Penanganan Covid- 19)

02

en

08

Gambar 3. Alur Perubahan Belanja Tahun 2020

Perubahan signifikan terjadi akibat terdapatnya alokasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi NasionaL (PEN), yang tersebar pada beberapa kegiatan dan pelaksanaannya berlanjut hingga tahun 2021.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 tidak berjalan normal yang secara umum disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19, beberapa permasalahan secara umum yaitu:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (PRIORITAS)

a. Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan SPAM Lintas Kabupaten/Kota Kurangnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan adanya recofusing (penyesuaian) anggaran karena pandemic, Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ke kabupaten/kota.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (PRIORITAS)

a. Perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi & Air Bersih, Rawa Tambak & Air Baku

Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang tidak terserap sebanyak Rp3,48 milyar serta belanja perjalanan dinas sebanyak Rp63,47 juta, namun pada aspek fisik kegiatan tetap berjalan yang berpotensi pada menurunnya serapan anggaran dan potensi hutang pada APBD 2021.

b. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Air Bersih

Pada belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi dan Belanja barang Yang akan di Serahkan ke Masyarakat terdapat Rp23,09 milyar yang belum terserap disebabkan pada aspek teknis dilapangan terdapat kendala pelaksanaan pada masa pandemi yang berkepanjangan yang berimplikasi pada terganggunya waktu/schedulle pelaksanaan. Hal tersebut juga berpengaruh pada belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan yang menyisakan anggaran sekitar Rp7,08 milyar

c. Perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

Terdapat pekerjaan konstruksi pada kelompok belanja pemeliharaan yang yang belum terbayarkan yang menjadi Hutang yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional, selain itu serapan keuangan yang menurun diakibatkan oleh belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

d. Pengendalian, Operasi dan Pemeliharaan sarana Prasarana irigasi dan jaringan pengairan lainnya

Secara umum kinerja pada kegiatan ini sudah berjalan dengan baik, namun terdapat Belanja perjalanan dinas sebanyak Rp153,5 Juta dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi sebanyak Rp164,5 Juta yang tidak dapat direalisasikan akibat masa pandemi yang membuat seluruh penanggung jawab kegiatan mengambil langkah hati2 dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Komisi Irigasi

Rendahnya serapan keuangan lebih dominan bersumber dari belanja perjalanan dinas yang dialokasikan sebanyak Rp.118 Juta namun yang terserap hanya sekitar 62,06 Juta yang diakibatkan oleh kondisi masa pandemi yang membuat perencanaan perjalanan dinas yang disusun oleh penganggungjawab kegiatan menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

f. Peningkatan infrastruktur irigasi melalui program IPDMIP

Rendahnya serapan keuangan dari alokasi anggaran sebanyak Rp 53,7 Milyar berasal dari kurang maksimalnya pelaksanaan belanja perjalanan dinas dan belanja modal sebanyak Rp9,97 Milyar yang sebagian menjadi Hutang pada ABPD 2021, serta belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi sebanyak Rp4,6 Milyar yang juga menjadi Hutang pada APBD 2021.

g. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. X. Xxxxxx

Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandemi virus corona sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.

h. Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Walanae Cenranae

Kegiatan pada seksi pelaksanaan baru berjalan sejak Bulan September 2020 karena tidak ada pejabat yang bertanggungjawab mengatur kegiatan (kepala seksi tidak ada/kosong), sehingga realisasi keuangan menjadi kurang.

3. PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)

a. Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Secara umum Kinerja sudah dilaksanakan secara baik pada kegiatan ini, namun terdapat Belanja Perjalanan Perjalanan Dinas Luar sebanyak Rp10 jt yang tidak dapat direalisasikan akibat masa pandemi yang membuat semua yang bertanggung jawab berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan.

4. PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)

a. Pengaturan Teknis, Pemeliharaan berkala dan Penanganan Pasca Bencana Paket Pekerjaan Penanganan Pasca Bencana Ruas Palangga – Sapaya saat ini telah selesai 100%, namun masih menunggu proses PHO. Paket pekerjaan yang belum terbayarkan sampai dengan akhir Desember 2020 total sebesar Rp718.895.363,00 (2 paket).

b. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Belanja perjalanan dinas luar daerah yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp25.000.000,00 tidak terserap/tidak ada realisasi karena masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.

x. Xxxxadaan, Pemeliharaan, Pengendalian Penggunaan Peralatan Jalan dan Jembatan

Realisasi keuangan yang kurang:

- Belanja STNK sebesar 38,70% karena peralatan / alat berat sudah didistribusikan ke UPT (di daerah) sehingga tidak dibayarkan.

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar 90,45% karena terkendala kondisi pandemi.

- Belanja Modal pengadaan mesin pemotong pohon (chain saw) telah selesai namun belum dibayarkan.

d. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara

Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun penyerapan anggaran masih kurang karena belanja penggandaan dan belanja dokumentasi tidak ditagihkan / tidak terpakai.

e. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare

Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandemi virus corona, terutama perjalanan dinas sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.

x. Xxxxxxxxxxxx dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar

Masa pandemi covid-19 menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan pemeliharaan rutin dan adanya PSBB di beberapa kabupaten yang menyebabkan kesulitan untuk ke lapangan, sehingga realisasi Fisik dan keuangan tidak mencapai target.

g. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone

Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana sesuai yang direncanakan, sehingga realisasi belanja dokumentasi dan belanja penggandaan menjadi kurang.

h. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba

Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dipengaruhi oleh realisasi belanja yang masih kurang yaitu belanja penggandaaan sebesar Rp 871.800,00 atau 17,44% dan belanja dokumentasi yang tidak terlaksana akibat pandemic covid-19.

i. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Xxxx Xxxxxx, Toraja Utara, dan Enrekang

Kendala yang dihadapi di lapangan adalah curah hujan yang tinggi dan kekurangan material di quarry sehingga pekerjaan kurang maksimal. Selain itu

juga terdapat utang modal sebesar Rp 2.903.508.796,00 pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Kotu - Masale - Baroko - Mebali di Kab. Enrekang dan Xxxx Xxxxxx yang belum dibayarkan.

x. Xxxxxxxxxx Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar, Kab. Maros dan Pangkep

Pelaksanan pekerjaan yang bersamaan dengan musim penghujan sehingga mengakibatkan kendala dalam pengerjaannya. Paket pekerjaan yang belum terlaksana adalah Penanganan jalan kawasan CPI (1 Paket) dan Penanganan jalan pedestrian kawasan CPI (1 Paket) dengan total nilai anggaran sebesar Rp4.455.000.000,00, akan dianggarkan ulang di tahun 2021.

k. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Gowa dan Takalar

Paket pekerjaan sudah 100% dilaksanakan, masih menunggu proses PHO. Terdapat Paket Pekerjaan yang belum dibayarkan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Namboa sebesar Rp497.851.823,00 (utang modal)

l. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bone

Realisasi keuangan sebesar 56,65% disebabkan Lahan untuk pelebaran jalan masih sementara dalam pengerjaan. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan adanya paket pekerjaan preservasi jalan yang tidak terlaksana.

m. Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar

Preservasi Jalan Ruas Tanabau - Ngapaloka - Patumbukang di Kab. Selayar telah selesai dilaksanakan (100%), namun belum terbayar sebesar Rp 927.308.370,00 sehingga realisasi keuangan masih kurang. Selain itu perjalanan dinas terealisasi 35,31% dari anggaran yang disebabkan oleh kondisi masa pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk sering melakukan perjalanan dinas.

n. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Utara Terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayar (masih berupa utang) sehingga belum bertambah di realisasi keuangan, yaitu upah kerja pemasangan batu dan timbunan sebesar Rp16.321.500,00 dan perjalanan dinas Rp8.632.600,00

o. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur Terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayar (masih berupa utang) sehingga belum bertambah di realisasi keuangan, yaitu upah kerja Pengaspalan (Buras) dengan Aspal Minyak sebesar Rp2.500.000,00. Selain itu belanja

perjalanan dinas juga belum terserap secara maksimal karena masa pandemi covid-19.

p. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu dan Palopo Sudah Sesuai Program Fisik Tahun 2020, akan tetapi adanya sisa anggaran yang tidak terserap diakibatkan karena melebihi anggaran dari Analisa .

q. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Toraja Utara Terdapat bagian ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan PHJD sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Disamping itu juga masa pandemi yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang maksimal.

r. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Xxxx Xxxxxx Terdapat Belanja bahan bakar, upah Borongan dan perjalanan dinas dalam daerah yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan (utang beban) . Adanya ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan PHJD sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

s. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Enrekang Terdapat bagian ruas jalan yang selama ini masuk ke dalam pemeliharaan rutin UPT Wil II, saat ini telah masuk ke kegiatan Preservasi jalan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Disamping itu juga ada Belanja Perjalanan dinas yang belum terbayar.

t. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang Perbedaan Realisasi fisik dan realisasi keuangan disebabkab adanya belanja barang yang belum terbayarkan yaitu Pengadaan Bahan Material Jalan dan suku Cadang, Penggandaan dan beberapa pekerjaan tidak terlaksanan akibat pandemi covid 19.

u. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sidrap

Rendahnya Serapan Keuangan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kab. Sidrap karena adanya pekerjaan yang tidak terlaksanan dan adanya belanja yang belum terbayarkan akibat Pandemi Covid 19.

v. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Barru

Kurangnya realisasi keuangan disebabkan masih ada kegiatan yang belum terbayarkan yaitu: Bahan Bakar Opreasional Kendaraan Dinas, Penggandaan dan

Belanja Bahan Bakar Pemeliharaan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Barru.

w. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar dan Kab. Takalar

Belanja pemeliharaan jembatan dengan anggaran sebesar Rp35.764.686,00 belum terealisasi.Kendala yang dihadapi adalah masa pandemi covid-19 yang membuat tenaga teknis kesulitan untuk ke lapangan, cuaca yang kurang mendukung serta peralatan pendukung didalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terkendala

x. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gowa dan Maros

Imbas dari pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Petugas teknis kesulitan untuk melakukan peninjauan ke lapangan selain juga disebabkan oleh cuaca yang kurang mendukung untuk melaksanakan kegiatan. terlihat pada belanja perjalanan dinas. Peralatan pendukung yang digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanannya menjadi terkendala, utamanya belanja pemeliharaan jembatan belum terealisasi (anggaran Rp29.878.184,50).

y. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pangkep

Belanja pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp343.117.110,86 hanya terealisasi sebesar 8,68% disebabkan kondisi jalan dalam pemeliharaan sudah tidak baik, sehingga pekerjaan pemeliharaan tidak dilanjutkan. Dengan tingkat kerusakan jalan yang sudah melebihi 20%, seharusnya sudah dianggarkan untuk dilakukan pembangunan jalan. Selain itu, masa pandemi covid-19 membuat perjalanan dinas yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya (realisasi 14,33%), sehingga realisasi keuangan menjadi sangat kurang.

z. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Malino di Kab. Gowa

Secara umum semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun demikian penyerapan anggaran masih kurang karena realisasi perjalanan dinas yang masih kurang (76,70%). Peralatan pendukung didalam penyelenggaraan pemeliharaan

jalan dan jembatan di tarik ke UPT peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terkendala

aa. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Sapaya di Kab. Gowa

Kurangnya penyerapan pada kegiatan ini disebabkan realisasi kurang karena petugas teknis kesulitan untuk ke lapangan selama masa pandemi Covid—19 di batasi. Kondisi cuaca yang kurang mendukung serta ketiadaan alat pendukung yang digunakan dalam pekerjaaan pemeliharaan membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi terkendala.

bb. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Barat Kab. Bone Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan LS Bahan Material yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penenganan khusus dan peralatan yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan

cc. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Timur Kab. Bone. Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan LS Bahan Material, Upah Kerja Bahan Bakar Minyak yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penanganan khusus dan peralatan yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.

dd. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya Permintaan Bahan Bakar yang tidak terbayarkan dan kegiatan Ready Asphalt Mix tidak

terlaksana karena Pekerjaan RMA diperlukan penenganan khusus dan peralatan yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.

ee. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Wajo

Realisasi Keuangan kurang dari 95% disebabkan karena adanya pengembalian akibat pembayaran double (2 kali) dan adanya Permintaan LS Bahan Material dan Upah Kerja yang tidak terbayarkan.

ff. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Jeneponto dan Bantaeng

Akibat pendemi virus corona sehingga adanya penyesuaian anggaran di UPT Wilayah VI Bulukumba dan adanya pekerjaan pemeliharaan rutin tidak terlaksana dan juga tidak terbayarkan

gg. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sinjai

Akibat pendemi virus corona sehingga adanya penyesuaian anggaran di UPT Wilayah VI Bulukumba dan adanya pekerjaan pemeliharaan rutin tidak terlaksana dan juga tidak terbayarkan

hh. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba Realisasi belanja pemeliharaan 16,62% dikarenakan adanya upah pekerjaan Lapen, Pembersihan kotoran pada saluran dan pemotongan rumput yang belum terbayarkan. Disamping juga realisasi belanja perjalanan dinas yang kurang di masa pandemi virus corona (39,04%).

ii. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar

Rendah serapan keuangan pada kegiatan pemeliharaan rutin karena adanya pekerjaan tidak terlaksanakan akibat pandemi virus corona.

5. PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)

a. Pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengendali banjir Kurangnya serapan keuangan dari belanja perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah karena masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.

b. Operasi dan pemeliharaan stasiun hidrologi, kualitas air, dan fasilitas penunjang lainnya

Kurangnya serapan keuangan dari belanja perjalanan dinas dalam daerah karena masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (PRIORITAS)

a. Pengelolaan dan pengendalian konservasi dan pengembangan sungai, danau, dan waduk.

Rendahnya serapan keuangan pada kegiatan ini diakibatkan oleh Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi dan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk swakelola yang tidak dapat berjalan maksimal

sehingga menyisakan anggaran sekitar Rp2,038 Milyar serta belanja perjalanan dinas sebesar Rp99,3 Juta yang tidak mampu terserap dengan baik.

b. Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi sebanyak 10 Milliar serta perjalanan dinas sebesar Rp123,4 Juta yang tidak terserap dengan akibat pandemi covid 19 mengakibatkan rendahnya capaian keuangan dan fisik pada kegiatan ini

c. Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Walanae Cenranae

Realisasi keuangan sebesar 79,65% dari anggaran berasal dari belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disebabkan kondisi dan situasi masa pandemi mengakibatkan rencana kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.

7. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo

Anggaran belanja modal pengadaan konstruksi jalan tidak dapat terserap maksimal karena dalam pelaksanaannya terkendala warga di lokasi pekerjaan yang menolak kedatangan pekerja dari luar daerah Seko, akses jalan menuju lokasi yang longsor dan terjadi bencana alam banjir bandang di Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara.

b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur

Mobilisasi material dari Sulteng tidak sejalan sesuai rencana akibat adanya penjagaan pos Covid-19 di perbatasan (Desa Lawanke) yang tidak menginzinkan armada dari Sulsel memasuki wilayah Sulteng karena khawatir adanya penularan Covid-19. Untuk itu terpaksa menggunakan armada lokal yang bertonase kecil yg membuat ketertinggalan bobot pekerjaan. Begitu pula tenaga harus menggunakan tenaga lokal yang tidak profesional utamanya pekerjaan harian.

c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Xxxx Xxxxxx, Toraja Utara, dan Enrekang

Pekerjaan pembangunan jalan sementara dalam pegerjaan, kendala yang dihadapi di lapangan adalah curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan kurang maksimal , kurangnya juga material di Kab. Toraja Utara dan Enrekang Disamping

itu pembayaran uang muka Kontrak Pembangunan Jalan di Kab. Xxxx Xxxxxx dan Kab. Toraja Utara (3 Paket) belum terealisir dengan nilai total Rp24.113.604.390,00 (utang modal tahun 2020).

d. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Pare-Pare

Uang muka Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange – Lawo belum dibayarkan dan masih menjadi utang modal sebesar Rp 3.738.495.000,00 (15% dari nilai kontrak). Kendala Pembangunan Jembatan Malake Kab. Sidrap yaitu kondisi struktur bangunan yang bersusun serta banjir di lokasi pekerjaan sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk penyelesaiannya (+/- 40 hari).

e. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo Paket Pekerjaan pembangunan jembatan S. Pacongkang di Kab. Sengkang terkendala lahan untuk pekerjaan jembatan tidak sepenuhnya bebas sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana. Selain itu terdapat juga beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

f. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai Proyek Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan tidak dapat terlaksana karena terkendala masalah lahan untuk pelebaran jalan di arah Sinjai. Penduduk di Kab. Sinjai menunggu ganti rugi pembebasan lahan.

g. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan.

Kurangnya penyerapan anggaran perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan ini disebabkan karena terbatasnya jumlah kendaraan dinas yang dapat menjangkau lokasi, disamping juga akibat masa pandemi membuat semua yang bertanggung jawab berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan. Perjalanan dinas luar daerah hanya terealisir sebesar 32,86% dari anggaran.

h. Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/ Peningkatan Jembatan.

Anggaran kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp25.000.000,00 tidak terealisasi karena keterbatasan waktu, disamping juga sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

i. Pembinaan dan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Adanya transisi kepala seksi sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda/terlambat. Selain itu kondisi masa pandemi yang membuat perjalanan dinas yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal (realisasi 85,31% dari anggaran).

j. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumber Dana Alokasi Khusus Proyek pembangunan jalan Ruas Sabbang-Tallang=9,7 Km baru terealisasi 68,62% dari anggaran sebesar Rp33.893.910.644,70 karena akses ke lokasi yang seringkali bermasalah akibat sering terjadi tanah longsor. Akibatnya anggaran perjalanan dinas dalam daerah juga hanya terserap sebesar 35,82% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.

8. PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG

a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang

Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang telah dilaksanakan namun belum terbayar (utang) sebanyak Rp. 6.426.360,767,- dan honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) yang belum terbayarkan namun kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak Rp.42.000.000,- serta perjalanan luar daerah yang tidak terbayarkan sebanyak Rp. 9.802.000,-.

b. Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota

Pada kegiatan ini terdapat sisa anggaran dari Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) yang tidak terserap, dan perjalanan dinas luar derah tidak terlaksana sebagai akibat pandemic virus corona.

c. Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Terdapat perjalanan luar daerah yang telah dilaksanakan dan belum terbayarkan sebesar Rp. 19.995.600,00 (20% dari nilai anggaran)

d. Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab / Kota Pada sisi keuangan terdapat belanja jasa konsultasi yang telah dilaksanakan namun belum terbayar (utang) sebanyak Rp. 2.005.682.250,- dan perjalanan dalam daerah yang telah dilaksanakan namun belum terbayarkan sebesar Rp.3.561.100,-

9. PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI

a. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan

Belanja perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp25.000.000,00 dikarenakan masa pandemi yang membuat rencana perjalanan dinas yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu juga pegawai yang ditugaskan untuk melakukan monitoring jumlahnya terbatas

b. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/ Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jembatan Malake Kab. Sidrap terkendala kurangnya waktu untuk proses pengadaan konsultan appraisal, BPN belum memberikan hasil pengukuran termasuk data pemilikan tanah yang masih kurang. Untuk paket pekerjaan Penanganan jalan ruas bts Soppeng - Pangkajene.S dan Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo I telah dilaksanakan di tahun 2021.

c. Inventarisasi Quarry dan Penyelidikan Struktur Lapisan Tanah

Belanja Kalibrasi alat laboratorium sebesar Rp59.384.072,00 yang masuk kedalam biaya sertifikasi belum terbayar, sehingga realisasi keuangan menjadi kurang. Selain itu belanja perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas luar daerah tidak terserap secara maksimal sebagai imbas dari pandemi covid-19.

d. Pengembangan konsep pra-rencana, Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun belum terbayarkan (utang modal) sebesar Rp18,70 Milyar (26 paket pekerjaan), sehingga belum bertambah di realisasi keuangan.

e. Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan dan Penyusunan Laik Fungsi Jalan

Secara umum kegiatan telah selesai dilaksanakan. Perjalanan Dinas tidak terlaksanakan secara maksimal akibat adanya kendala situasi PSBB selama masa Pandemi Covid 19 yang membatasi kunjungan perjalanan dinas tersebut, sehingga koordinasi dan konfirmasi data dilakukan secara online.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEDUNG

a. Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung

Realisasi keuangan sebesar 44,44% dari nilai anggaran disebabkan karena:

- Hibah lahan masih berproses, keterlambatan menyelesaikan pekerjaan.

- Recofusing Anggaran

- Pembayaran mengikuti progress fisik

11. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Adanya efisiensi Belanja Listrik selama tahun 2020 dan tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2020 belum terbayar sehingga realisasi keuangan tersisa 20,41%.

b. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Seluruh pajak STNK kendaraan operasional dinas tahun 2020 telah dibayarkan, kecuali tagihan Pajak STNK atas 2 unit kendaraan dinas roda empat sebesar Rp1.952.500,00 masih berupa utang barang dan jasa.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Terdapat Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2020 yang belum terbayar senilai Rp114.150.270,00 atau 15,57% dari nilai anggaran (Utang).

d. Penyediaan Makanan dan Xxxxxxx

Selama pandemi Covid-19 kegiatan rapat bidang dan UPT pada Dinas PU-TR dibatasi pelaksanaannya, sehingga berakibat penyerapan anggaran menjadi kurang maksimal (sisa anggaran 35,37%).

e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Sesuai anjuran Pemerintah agar mengurangi kegiatan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah untuk mengurangi penularan Covid-19 sehingga realisasi perjalanan dinas menjadi kurang, karena beberapa rencana perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah tidak dilaksanakan.

12. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

Realisasi keuangan hanya 72,86% karena adanya rehabilitasi bangunan gedung kantor sehingga kegiatan pemeliharan tidak dilaksanakan.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Terdapat belanja bahan bakar minyak/gas yang tidak terbayarkan sampai desember 2020 yang menjadi utang tahun 2020 sebesar Rp397.447.600,00, sedangkan belanja suku cadang dan jasa servis terealisasi menyesuaikan kebutuhan.

c. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kurangnya realisasi belanja Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dikarenakan terdapat beberapa belanja modal pengadaan alat kantor yang belum terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2020 total senilai Rp961.215.300,00, sehingga tercatat sebagai utang. Modal.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja barang dan jasa pada kegiatan ini pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan meskipun kurang maksimal akibat imbas dari pandemi Covid-19.

e. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website Realisasi fisik kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website sebesar 66,67% namun belum ada realisasi keuangan disebabkan belanja jasa kosultasi kajian (survey Kepuasan masyarakat) yang tidak terbayarkan sampai desember 2020 yang menjadi utang tahun 2020.

13. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

a. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Kegiatan telah dilaksanakan secara virtual sehingga tidak ada realisasi keuangan.

b. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Terdapat sisa anggaran sebesar 63,00% merupakan efisiensi Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta adanya rencana pembuatan aplikasi yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2020.

x. Xxnyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK

Perjalanan dinas dalam daerah Tahun 2020 dibatasi, hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk mencegah penularan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah. (Efisiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah).

Secara umum, Pelaksnaan kegiatan tahun 2020 tidak terlaksanan secara maksimal dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan belanja untuk mengejar target dan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2022, khususnya pada sektor infrastruktur Jalan dan Irigasi.

Tabel 2.1 (T – C .29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Raung Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN /KOTA (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota (SPM)	100 %	0	100.00	0	-	100 %	0	0%
1	Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	100 Orang	0 Orang	-	100 Orang	0	0%	Akan dilaksanakan 2021
2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RISPAM yang disusun	0	0	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	0	50%	Disusun melalui anggaran APBN pada BPPW
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab./kota (SPM)	100 %	0	100.00	0	-	100 %	0	0%
1	Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Pengolahan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	100 Orang	0 Orang	-	100 Orang	0	0	Akan dilaksanakan 2021
2	Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan air limbah yang disusun	0	0	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	0	0%	Tidak dilaksanakan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (Prioritas)	% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM)	69,47 %	68.75	71,46	60.06	3.50%	69,47 %
		Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas)	15.014,3 Ha	10.675,62	15.014,3	0	0	15.014,3 Ha
1	Perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi & Air Bersih, Rawa Tambak & Air Baku	Jumlah dokumen perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi, Rawa Tambak dan Air Baku	25 Dok.	7	25 Dok.		0	25 Dok.
2	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	Luas areal Daerah Irigasi yang di rehabilitasi	9237.8 Ha.	2527.94	9.237,8 Ha.	8.775,91 Ha.	95%	9237.8 Ha.	0	50%	Tahap lelang
		Luas areal Daerah Irigasi yang di tingkatkan	5776.5 Ha.	423.89	5.776,5 Ha.	6.354,15 Ha.	110%	5776.5 Ha.	0	50%	Tahap lelang
3	Perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas areal Daerah Irigasi yang direhabilitasi	735 Ha	270.58	682 Ha	1.915 Ha	280,79 %	795 Ha	0	50%	Tahap lelang
		Luas areal Daerah Irigasi yang ditingkatkan	0 Ha	0	0 Ha	0 Ha	-	0 Ha	0	50%	Tahap lelang
4	Pengendalian, Operasi dan Pemeliharaan sarana Prasarana irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Panjang sarana prasarana irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	5374 Meter	4967.86	10.368 Meter	10.368 Meter	100%	7752 Meter	0	50%
5	Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Komisi Irigasi	Jumlah Rapat Penyusunan Rencana OP	1 Kegiatan Rapat	1 Kegiatan Rapat	1 Kegiatan Rapat	1 Kegiatan Rapat	100%	1 Kegiatan Rapat	1 Kegiatan Rapat	50%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	Peningkatan infrastruktur irigasi melalui program IPDMIP	Luas cakupan layanan peningkatan produktivitas nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian melalui program IPDMIP	0	465.44	2.909 Ha	5.168 Ha	177,66%	2879 Ha	0	50%	Tahap lelang
7	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Sadang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Sadang berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
8	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Jeneberang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Jeneberang berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
9	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona	Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Pompengan Larona berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
10	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Walanae Cenranae	Wilayah cakupan pembinaan dan pelaksanaan Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae Cenranae berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 WS	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
4	PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)	% Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas)	95 %	71.25	85.00		0	90 %
1	Pembinaan, Peningkatan Kompetensi Lembaga/asosiasi Jasa Konstruksi tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	6 Kab/Kota (Maros, Pangkep, Bantaeng , Sidrap , lutim, & palopp	25%	24 Kab/Kota	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Asosiasi/Badan Usaha/OPD yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi	40 Asosiasi	40 Asosiasi	40 Asosiasi	0 Asosiasi	0	40 Asosiasi	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
2	Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi	3 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	36 Laporan	1.200%	3 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
5	PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM)	68.41 %	59.46	62,61		0	65.43 %
1	Pengaturan Teknis, Pemeliharaan berkala dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Paket Pasca bencana alam yang ditangani	6 Paket	11	6 Paket	8 Paket	133%	6 Paket	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah paket Silpa yang terbayarkan	1 Paket	1	0 Paket	4 Paket	0	0 Paket	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
2	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
3	Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian Penggunaan Peralatan Jalan dan Jembatan	Jumlah Alat-alat Laboratorium Jalan dan Jembatan yang diadakan	0 Set Alat Laboratoriu m	1	0 Set Alat Laboratoriu m	0 Set Alat Laboratori um	0	0 Set Alat Laboratorium	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah alat berat / Peralatan yang diadakan, jumlah alat berat yang dipelihara	5 Unit Alat berat/Peral atan	40	5 Unit Alat berat/Perala tan	0 Unit Alat berat/Peral atan	0	5 Unit Alat berat/Peralatan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
5	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Tator	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Xxxx Xxxxxx	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
6	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
7	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
8	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
9	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Xxxx Xxxxxx, Toraja Utara, dan Enrekang	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya	5 Km	0.65	4 Km	2,0 Km	50%	4 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
11	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar, Kab. Maros dan Pangkep	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	1 Km	3.5	1 Km	7,50 Km	750%	1 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
12	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Gowa dan Takalar	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisnya	2 Km	6	3 Km	0,20 Km	7%	2.5 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
13	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bone	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	2 Km	9.32	2.5 Km	6,0 Km	240%	2 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
14	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	8 Km	8	8.5 Km	-	0	8 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
15	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	1.5 Km	2	1 Km	3.50 Km	350%	1.5 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
16	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi (DAK)	Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan Kondisinya	0 Km	10.06		9.79 Km	0	0 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
17	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Utara	Panjang Jalan Provinsi yang diperlihara secara rutin	51 Km	35.44	35 Km	45 km	129%	43 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang diperlihara secara rutin	496 M	496	496 M	0	0	496 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
18	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	44 Km	18.83	24 Km	24 km	100%	34 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	50	50 M	0	0	50 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
19	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu dan Palopo	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	97 Km	9	33 Km	47 km	142%	68 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	50	50 M	0	0	50 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
20	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Toraja Utara	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	20 M	20.36	20 M	0	0	20 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	102 Km	79.62	79 Km	52,50 Km	66%	102 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
21	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Xxxx Xxxxxx	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	53 Km	41.83	37 Km	18,30 Km	49%	53 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	38.5	50 M	0	0	50 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
22	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Enrekang	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	257 M	193.35	257 M	0	0	257 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	56 Km	44.96	54 Km	59,63 km	110%	56 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
23	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	349 M	349	349 M	0	0	349 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	59 Km	50.54	49 Km	3,1 Km	6%	59 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
24	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sidrap	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	257 M	257.4	257 M	0	0	257 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	78 Km	70.42	78 Km	6,850 KM	9%	78 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
25	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Barru	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	357 M	357	357 M	0	0	357 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	48 Km	46.3	40 Km	11 Km	28%	48 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
26	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar dan Kab. Takalar	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	87 Km	60	87 Km	4 km	5%	87 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	117 M	117.45	117 M	0 m	0	117 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
27	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gowa dan Maros	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	79 Km	63.25	79 Km	17 km	22%	79 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	117 M	117.45	117 m	0 m	0	117 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
28	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pangkep	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	50	50 m	0 m	-	50 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	19 Km	33.7	19 Km	0 km	0	19 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
29	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Malino di Kab. Gowa	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	0	0	379,7 m	379,7 m	100%		0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	110 Km	123.24	110 km	33 km	30%	110 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
30	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Sapaya di Kab. Gowa	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	102 M	102.8	102 m	0 m	0	102 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	89 Km	91.88	89 km	10 km	11%	89 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
31	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Barat Kab. Bone	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	300 M	300	300 M	-	0	300 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	113 Km	111.51	113 Km	33 Km	29,20%	113 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
32	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Timur Kab. Bone	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	107 M	107.2	107 M	-	0	107 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	37 Km	32.9	37 Km	10 Km	27%	37 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
33	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	141 Km	128.21	135 Km	135,96 Km	100,71%	141 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	960 M	960	960 M	-	0	960 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
34	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Wajo	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	450 M	450	450 M	-	0	450 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	106 Km	101.19	106 Km	17 Km	16,04%	106 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
35	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Jeneponto dan Bantaeng	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	160 M	160	160 M	-	0	160 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	59 Km	59.61	59 Km	25,00 Km	42,37%	59 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
36	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sinjai	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	450 M	450	450 M	-	0	450 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	92 Km	95.94	92 Km	80,18 Km	87,15%	93 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
37	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba	Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	245 M	83.76	245.3 M	85,00 M	832,48%	245 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	83 Km	245.3	83 Km	23,00 Km	27.71	83 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
38	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar	Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara rutin	5 Km	44.1	245.3 Km	25,00 Km	244,85%	5 Km	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala	50 m	50	50 M	20 M	40%	50 m	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
39	Pengadaan Aspal untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin	Jumlah Aspal yang tersedia untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	648.318 Kg	837.599 Kg	588.044 Kg		0.00	617.446 Kg
40	Preservasi Jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan	0	0	13 Km	13 Km	100%	0	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang jaringan jalan lainnya yang dipelihara	0	0	37 Km	79 Km	213,51%	0	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
6	PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas)	8 Kawasan	1	8 Kawasan		0.00	8 Kawasan
1	Pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengendali banjir	Jumlah bahan pengendalian banjir	440 Unit/Lap.	1	440 Unit/Lap.	-	0.00	440 Unit/Lap.	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah bahan pengendalian banjir	8.250 Lembar/Lap .	1	8.250 Lembar/Lap.	-	0.00	8.250 Lembar/Lap.	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Operasi dan pemeliharaan stasiun hidrologi, kualitas air, dan fasilitas penunjang lainnya	Jumlah Stasiun Hidrologi, kualitas air dan fasilitas penunjang lainnya	21 Kab./Kota; Lap.	21 Kab./Kota; Lap.	21 Kab./Kota; Lap.	21 Kab./Kota; Lap.	100%	21 Kab./Kota; Lap.	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
7	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (Prioritas)	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas)	22.000 Meter	14273.54	17.500		0.00	17.000 Meter
		Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas)	95 %	76.12	85.00		0.00	90 %
1	Pengelolaan dan pengendalian konservasi dan pengembangan sungai, danau, dan waduk	Jumlah Penahan Sedimen, Embung, dan Cekdam yang terbangun	5 Bangunan	3 Bangunan	4 Bangunan	1 Bangunan	25%	5 Bangunan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang perkuatan tebing sungai	6600 m	0	7.400 m	370,34 m	5%	6500 m	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
2	Pengendalian operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk	Panjang sungai yang di normalisasi	22000 m/Lap.	1	17.500 m/Lap.	688 m/Lap.	3,93%	17000 m/Lap.	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
3	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wilayah Sungai Jeneberang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Jeneberang berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 laporan	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
4	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Saddang	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Saddang berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 laporan	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Walanae Cenranae	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae Cenranae berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 laporan	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
6	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Pompengan Larona	Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Pompengan Larona berkualitas	1 WS	1 WS	1 WS	1 laporan	100%	1 WS	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
8	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	% Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %	60.43	93,28		0.00	100 %
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	30 M	31.61	48 M	152 M	316,67%	38 M	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	10.5 Km	71.39	24.5 Km	31.0 Km	0.00	10.5 Km	0	50%	Tahap lelang
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	0 M	0	12 M	15 M	125%	14 M	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	3 Km	1.79	2.5 Km	2.30 Km	120%	3 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Xxxx Xxxxxx, Toraja Utara, dan Enrekang	Jumlah paket Silpa 2017 yg dibayarkan	0 Paket	1	0 Paket		0.00	0 Paket	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
		Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	0 M	0	0 M	50 M	0.00	15 M	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	4 Km	30.24	52.9 Km	9.30 Km	18,2%	22 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Pare-Pare	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	18 M	0	40 M	60 M	150%	40 M	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	3.5 Km	6	30 Km	11.45 Km	1,63%	17 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
5	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng dan Wajo	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	0 M	24	148 M	130 M	87,84%	130 M	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	2 Km	0	10 Km	4.50 Km	45%	10 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai	Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	14 M	0	16 M	80 M	500%	6 M	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	0 Km	6.11	5 Km	-	0.00	0 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
7	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
8	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
9	Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman Jalan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0	50%	Tidak dialokasikan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10	Pembinaan dan Evaluasi mutu Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33 Laporan	3300%	1 Laporan	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
11	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	0 Km	0	0 Km	13.43 Km	0.00	0 Km	0	50%	Tidak dialokasikan 2021
9	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	% Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	70.00		0.00	100 %
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen RTR Provinsi yang disusun	2 Perda RTRW	3	2 RTR KSP	0	0.00	2 Perda RTRW	0	100%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Dokumen KLHS RTR Provinsi yang disusun	2 KLHS RTR KSP	2	2 KLHS RTR KSP	4 KLHS RTR KSP	200%	2 KLHS RTR KSP	0	100%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Perda RTR Provinsi yang ditetapkan	2 RTR KSP	1	2 Perda RTRW	0	0.00	2 RTR KSP	0	0%	Akan dilaksanakan 2021
2	Fasilitasi dan Pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	Jumlah cakupan fasilitasi dan pembinaan Kab/Kota dalam menyusun rencana tata ruangnya	8 RTRW Kab/RDTR/ RTR KSK	5	7 RTRW Kab/RDTR/R TR KSK	19 RTRW Kab/RDTR/ RTR KSK	271,4%	7 RTRW Kab/RDTR/RTR KSK	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
3	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang yang diberikan	10 Rekomenda si	5	10 Rekomendas i	7 Rekomend asi	70%	10 Rekomendasi	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
4	Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab / Kota	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Pengendalian Pemanfaatan ruang Kab/Kota	2 Kab./Kota	2 Kab./Kota	2 Kab./Kota	12 Kab./Kota	600%	2 Kab./Kota	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10	PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	% Kesesuaian perencanaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan	100 %	100 %	100.00		0.00	100 %
1	Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan	Jumlah Kajian naskah akademik Ranperda yang disusun	0 Naskah Akademik	1	0 Naskah Akademik	0 Naskah Akademik	0.00	0 Naskah Akademik	0	0%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
2	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
3	Inventarisasi Quarry dan Penyelidikan Struktur Lapisan Tanah	Jumlah dokumen penyelidikan struktur lapisan tanah dan inventarisasi quarry	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	1 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
4	Pengembangan konsep pra- rencana, Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen pra- rencana	12 Dokumen	0	12 Dokumen	42 Dokumen	350%	12 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	31 Dokumen	172,22%	18 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan dan Penyusunan Laik Fungsi Jalan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laik Fungsi Jalan	6 Dokumen	10	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	0	0%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pemutakhiran Leger Jalan	6 Dokumen	10	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	0	0%	Akan dilaksanakan 2021
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEDUNG	% Bangunan /Gedung /Lingkungan Negara yang Terkelola	100 %	90.06	95.00		0.00	100 %
1	Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung	Jumlah pembangunan dan peningkatan bangunan Mesjid di kawasan CPI	0 %	0	100 %		0.00	0 %	0	80%	Proses Lelang
		Jumlah pembangunan dan peningkatan bangunan Negara Asset Dinas	0 Bangunan	0	0 Bangunan	19 Bangunan	0.00	0 Bangunan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Pembangunan Islamic Center Makassar	0 Bangunan	1	0 Bangunan	0	0.00	0 Bangunan	0	80%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Konstruksi Bangunan Negara dan Public Services yang terbangun	2 Bangunan	3	1 Bangunan	5 Bangunan	500%	2 Bangunan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perencanaan Saluran Pembuang di Kawasan CPI kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0.00	0 Dokumen	0	0%	Tidak dilaksanakan 2021
		Perencanaan Pembangunan Gedung	0 Dokumen	0	0 Dokumen	10 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100.00	100	100.00	100.00	100%	100.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	3 bulan	50%	Biaya Rutin
2	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	99 Unit	74.09	48 Unit	44 Unit	91,67%	98 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	76 Unit	49.09	25 Unit	23 Unit	92%	75 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	671 Orang	671 Orang	667 Orang	664 Orang	99,55%	671 Orang	671 orang	50%	Biaya Rutin
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	110 Jenis ATK	106	60 Jenis ATK	60 Jenis ATK	100%	110 Jenis ATK	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	5 Jenis	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
7	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	0	0.00	2 Pameran	0	50%	Tidak dilaksanakan
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	338 Kali	264	238 Kali	203 Kali	85,29%	312 Kali	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100.00	100	100.00	100.00	100%	100.00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	6 Unit	3	6 Unit	1 Unit	16,6%	6 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	26 Unit	2	26 Unit	0	0.00	27 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas roda dua yang dipelihara	76 Unit	45	25 Unit	0	0.00	75 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	48 Unit	48	48 Unit	48 Unit	100%	48 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
4	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	20 Unit	14	10 Unit	10 Unit	100%	20 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
			76 Jenis	36	36 Jenis	36 Jenis	100%	76 Jenis	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	48 Unit	198	48 Unit	48 Unit	100%	48 Unit	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
6	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	5 Sistem Informasi/A plikasi	0	5 Sistem Informasi/ Aplikasi	5 Sistem Informasi/ Aplikasi	100%	5 Sistem Informasi/Aplik asi	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	60 Berita/Infor masi	0	60 Berita/ Informasi	60 Berita/ Informasi	100%	60 Berita/Informas i	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
14	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti forum perangkat daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	0	0.00	150 Orang	250 orang	50%
2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Dokumen	12	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 dokumen	50%
		Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	5 Dokumen	4	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	1 dokumen	50%
		Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	9 Dokumen	7	4 Dokumen	7 Dokumen	175%	9 Dokumen	2 dokumen	50%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	4 Dokumen	4	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Buku Data dan Informasi yang terpublikasi	100 Buku	100 Buku	100 Buku	0	0.00	100 Buku	0	50%	Tidak dilaksanakan
		Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
3	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	52 Usulan Kegiatan	2 Usulan Kegiatan	2 Usulan Kegiatan	2 Usulan Kegiatan	100%	52 Usulan Kegiatan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
4	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	17 Laporan	17 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	200%	17 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
15	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100		100.00	100.00	100%	100
1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	646 Orang	730 Orang	400 Orang	400 Orang	100%	646 Orang	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (TW I Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Non PNS	240 Pasang	0	240 Pasang	0	0.00	240 Pasang	0	50%	Akan dilaksanakan 2021
		Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	646 Pasang	0	400 Pasang	120 Pasang	30%	646 Pasang	0	50%	Akan dilaksanakan 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2021 serta perkiraan realisasi capaian target Renstra 2018-2023. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan yang meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dinilai berdasarkan indicator yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, serta indikator sasaran Dinas sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(PERMENDAGRI 86/2017)
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	-	-	33,45	37,83	44,23	46,17	33,45	34,78	44,23	46,17	Tidak tercapai, kondisi sedang meningkat
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	poin	-	-	0,0034	0,0033	0,0033	0,0033	0,0034	0,0033	0,0033	0,0033	Mengikuti jumlah penduduk
3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter)	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
4	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	100	-	95,14	96,90	98,10	98,84	95,14	97,10	98,10	98,84	Belum mencapai SPM
6	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
7	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	%	-	-	72,71	75,71	77,00	78,50	72,71	56.64	75,00	77,50	Pendataan stripmap dilakukan tahun 2020-2021, terdapat perbedaan data baseline kondisi baik-sedang
8	Rasio Jaringan Irigasi	%	70	-	59,33	60,06	60,06	61,72	59,33	60,06	60,06	61,72	Cakupan layanan irigasi masih dibawah target nasional
9	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	100	-	96,16	96,16	97,50	99,00	96,16	95,4	97,50	99,00	Belum mencapai SPM
10	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	100	-	96,16	96,16	97,50	99,00	96,16	95,4	97,50	99,00	Belum mencapai SPM

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	%	85	-	74,08	78,74	82,47	86,28	74,08	85,9	86	87	Tercapai
12	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	85	-	74,08	78,74	82,47	86,28	74,08	85,9	86	87	Tercapai
13	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi	%	15	-	2,50	4,02	5,02	6,06	2,50	4,02	5,02	6,06	Akses aman bergantung pada jumlah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan Pemda Kab/Kota
14	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	80	-	57,74	58,23	65,00	70	57,74	68,44	69	70	Tercapai
15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
16	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	20	-	10,53	3,94	18,05	20,05	10,53	3,62	18,05	20,05	Pengurangan sampah bergantung pada penanganan urusan LH pada Pemda Kab/Kota
17	Ketaatan terhadap RTRW	%	-	-	75	85	85	90	75	85	85	90	Dibutuhkan kajian lebih lanjut
18	Luasan RTH publik sebesar dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ditargetkan, perlu pendataan baseline
19	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan, bergantung pada layanan IMB Pemda Kab/Kota
20	Rasio luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan, perlu pendataan baseline

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	(PERMENDAGRI 18/2020)
21	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	%	-	-	1,26	1,25	1,24	1,23	-	-	-	-	Target berdasarkan kajian RP3KP, Penanganan sungai belum dapat mengukur capaian pengurangan
22	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
23	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Ha	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan, permukiman rawan banjir kewenangan Provinsi belum ditetapkan
24	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	M	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
25	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
26	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Ha	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
27	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/ tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Belum disusun
28	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/ tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Belum disusun

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
29	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Ada /tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Belum disusun
30	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	70	-	59,33	60,06	60,06	61,72	59,33	60,06	60,06	61,72	dibawah target nasional
31	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	-	-	70,00	73,00	74,50	76,00	69	55.62	74,50	76,00	Hasil pendataan baseline 2021
32	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	-	-	75,00	78,00	79,12	80,62	51	58.07	79,12	80,62	Hasil pendataan baseline 2021
33	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Belum menjadi kewenangan Dinas PUTR
34	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Layanan SPAM Regional diperkirakan berfungsi tahun 2023
35	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	kawasan	-	-	1	1	1	3	1	1	1	1	Rispam Skala Provinsi
36	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada/tidak	Ada	-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Telah sedang disusun oleh BPPW
37	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM Provinsi	lembaga	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Perseroda SPAM Sulsel
38	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Perseroda SPAM Sulsel
39	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	kerjasam a	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Kerjasama pengembangan SPAM Reg Mamminasata
40	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada layanan

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
41	Jumlah SPALD Regional	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Belum ada
42	Total kapasitas SPALD Regional	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada
43	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada
44	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	unit	-	-	15	15	18	21	15	17	18	21	Merupakan IPLT Kab/Kota
45	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik	lembaga	-	-	Na	Na	-	-	Na	Na	-	-	Tidak ditargetkan
46	Rasio kemantapan jalan	%	75	-	61,52	65,90	72,30	74,24	61,52	66,12	70	74	Upaya peningkatan untuk mengejar target capaian kemantapan
47	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Km	-	-	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	2.009,35	Belum ada perubahan SK
48	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada/tidak	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum ada perubahan SK
49	Panjang jalan yang dibangun	Km	-	-	16,50	7,25	5,81	17,00	16,50	75,93	63,15	17,00	Jumlah volume dinamis,menyesuaikan usulan dan ketersediaan anggaran
50	Panjang jembatan yg dibangun	m	-	-	20,00	80,00	500,00	-	20,00	487	500,00	-
51	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Km	-	-	7,50	-	-	-	7,50	9,79	0	-
52	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	-	-	20,00	80,00	-	-	20,00	0	0	-
53	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Km	-		16,50	7,50	50,00	-	16,50	16,43	81,14	60
54	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	-	-	20,00	80,00	-	-	20,00	0	0	-
55	Panjang jalan yang dipelihara	Km	-	-	1.826,93	1.927,18	1.853,10	1.853,10	1.826,93	1.927,18	1.853,10	1.853,10	Pemeliharaan sesuai kondisi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan setiap bulan
56	Panjang jembatan yang dipelihara	m	-	-	1.072,60	80,00	-	-	1.072,60	80,00	1.072,60	1.072,60

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
57	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dgan sertifikat pelatihan ahli	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akan dilakukan pendataan
58	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	kali	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	Tercapai
59	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	orang	-	-	335	100	100	100	335	100	100	100
60	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	orang	-	-	234	98	100	100	234	98	100	100
61	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
62	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
63	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
64	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ya/Tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
65	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
66	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keija (LPKK)	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
67	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
68	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
69	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
70	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
71	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	-	-	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
72	Persentase kemantapan jalan provinsi	%	72%	-	61,52	65,90	72,30	74,24	61,52	66,12	72,30	74,24
73	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	%	-	-	20,48	42,72	71,79	74,25	20,48	42,72	71,79	74,25	Berdasarkan jumlah penanganan 14 ruas jalan provinsi terisolir
74	Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	km	-	-	1.236,15	1.324,16	1.452,76	1.491,74	1.236,15	1.324,16	1.452,76	1.491,74

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
75	Jumlah wilayah terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses	Kecam- atan	-	-	3	6	8	10	3	6	8	10	Berdasarkan kecamatan pada ruas jalan provinsi yang belum tembus
76	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	-	-	59,33	60,06	60,06	61,72	59,33	60,06	60,06	61,72
77	% Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	-	-	1,26	1,25	1,24	1,23	1,26	0	1,24	1,23	Data belum dapat diukur
78	% Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	%	-	-	72,71	75,71	77,00	78,50	72,71	69,31	75,00	77,50	Pendataan stripmap dilakukan tahun 2020-2021, terdapat perbedaan data baseline kondisi baik-sedang
79	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	satuan wilayah sungai (SWS)	-	-	21	21	21	21	21	21	21	21	Berdasarkan jumlah seleuruh satuan wilayah sungai di Sulsel
80	% Penduduk berakses air minum layak	%	85	-	74,08	78,74	82,47	86,28	74,08	85,9	86	87	Tercapai
81	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Operasional SPAM Regional ditargetkan 2023
82	% ketersediaan layanan konstruksi bangunan/ gedung	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
83	Persentase bangunan strategis yang ditata	%	-	-	20,00	40,00	90,00	95,00	20,00	40,00	90,00	95,00
84	% Pelaksanaan layanan jasa konstruksi	%			60,00	70,00	80,00	90,00	60,00	70,00	80,00	90,00
85	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	-	-	30,00	40,00	50,00	60,00	30,00	40,00	50,00	60,00

NO.	INDIKATOR KINERJA URUSAN PUTR	SATUAN	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
86	% kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	%	-	-	31,80	59,00	72,70	77,20	31,80	59,00	72,70	77,20	Dihitung berdasarkan jumlah KSP dan rencana titik pertumbuhan baru yang sudah diintervensi
87	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	kawasan	-	-	7	13	16	17	7	13	16	17
88	% Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	%	-	-	70,00	75,00	80,00	85,00	70,00	75,00	80,00	85,00
89	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	%	-	-	70,00	75,00	80,00	90,00	70,00	75,00	80,00	90,00
90	% Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	82,07	-	95,14	96,90	98,10	98,84	95,14	97,10	98,10	98,84	Belum mencapai SPM
91	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ditargetkan, SPM Provinsi jika ada layanan
92	% Penduduk terlayani penanganan persampahan	%	80	-	57,74	58,23	65,00	70	57,74	68,44	69	70	Tercapai
93	Cakupan layanan TPA Regional	kab/ kota	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Layanan TPA Regional belum dilaksanakan dan ditargetkan pada tahun 2023

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter“ Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Misi pembangunan atau agenda pembangunan Sulawesi Selatan adalah :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Dari kelima Misi Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka misi Pertama, Kedua, Ketiga dan misi Kelima menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dari lima Misi RPJMD, terdapat 6 Tujuan dan 10 Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai sebagai impact penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode 2018-2023. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkontribusi pada pencapaian 4 sasaran yaitu :

• Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sistem manajemen pemerintahan pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada penilaian SAKIP yang menghasilkan laporan diantaranya Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Evaluasi Kinerja.

• Sasaran 3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah

Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat- pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, serta infrastruktur, sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, bangunan gedung, dan layanan jasa konstruksi.

• Sasaran 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah

Peningkatan ekonomi unggulan daerah dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana kawasan serta bangunan pada kawasan strategis serta lokasi-lokasi untuk kepentingan strategis dan pusat pertumbuhan baru guna mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Selain itu, peningkatan sektor uggulan pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan harus ditunjang ketersediaan infrastruktur untuk menjamin kebutuhan produksi dan pasca produksi.

• Sasaran 10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Terpeliharanya lingkungan dapat dicapai jika pemerintah mampu menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencegah terjadinya kesurakan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan serta peningkatan pencemaran. Selain itu, kualitas lingkungan juga ditunjang dengan penyelenggaraan layanan air limbah domestik dan persampahan.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mengemban fungsi untuk pencapaian program nasional dan internasional seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), arah pengembangan wilayah / penataan ruang serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs).

Berdasarkan hasil telahaan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diprioritaskan pada isu strategis Pembangunan Nasional adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerahkabupaten/kota;

Sedangkan Isu strategis Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang Kegiatan Perekonomian maka pelaksanaan kegiatan diprioritaskan sebagai berikut:

1. Akses dan kemantapan jalan

Penanganan jalan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta meningkatakan kemantapan jalan provinsi. Pengalokasian anggaran yang cukup signifikan meningkatkan capaian kemantapan jalan dari 58,94% menjadi 66,19% di awal tahun 2021. Hal ini masih membutuhkan optimalisasi peningkatan penanganan mengingat target nasional dan target RPJMD untuk kemantapan jalan sebesar 75%.

2. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air

Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini, capaian jaringan irigasi pada DI Provinsi kondisi baik, masih pada angka 58,78% sedangkan target layanan irigasi kondisi baik adalah 80%.

3. Pencapaian SPM Air Minum

Belum berjalannya layanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang merupakan kewenangan provinsi. Pembangunan SPAM regional yang masih dalam tahap perencanaan dan penyiapan sehingga layanan SPAM Regional diperkirakan baru akan berjalan di tahun 2024. Selain itu, penguatan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pencapaian SPM Air Minum juga sangat dibutuhkan.

4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Pembangunan gedung / bangunan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas dalam periode ini. Pembangunan fasilitas keagamaan, rumah sakit, brigade siaga bencana, sarana olahraga, dan gedung perkantoran merupakan prioritas yang akan dilakukan. Hingga saat ini, telah terbangun berapa fasilitas publik untuk layanan masyarakat, fasilitas keagamaan, dan fasilitas perkantoran di beberapa lokasi akan

tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus dilanjutnyan untuk penuntasan pekerjaan.

5. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019. Peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja konstruksi menjadi prioritas yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya dan beberapa tahun mendatang, khususnya pada pelaksanaan konstruksi yang dibiayai oleh APBD Provinsi.

6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru Pembangunan kawasan untuk pelayanan publik, menjadi prioritas dalam periode ini khususnya pembangunan pusat-pusat Kawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sarana prasarana penunjang pariwisata, Hingga saat ini, telah terbangun berapa rest area, fasilitas publik untuk ekonomi masyarakat, di beberapa lokasi akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut masih harus dilanjutnyan untuk penuntasan pekerjaan.

7. Ketaatan pemanfaatan ruang

Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk pembangunan, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 20% dan masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan, serta kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, menyebabkan terjadinya pelanggaran tata ruang. Masih dibutuhkan upaya yang lebih optimal untuk menjadikan Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang.

8. Pencapaian SPM Sanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi. Akan tetapi, upaya ini masih harus terus ditingkatkan mengingat capaian tersebut masih pada tataran akses dasar, sedangkan akses layak masih rendah dan membutuhkan peningkatan peran Pemerintah Kabupaten/Kota.

9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Nilai SAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini harus terus ditingkatkan mengingat capaian nilai Sakip Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2020 pada nilai BB, sedangkan target nilai SAKIP tahun 2022 adalah A.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, serta memperhatikan kondisi serta masukan dari berbagai stakeholder terkait. Maka terdapat kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan tata Ruang yang menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 yaitu:

1. Kekuatan

- Mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor: 39 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

- Jumlah Aparatur yang memadai, sebanyak 646 pegawai serta keberadaan 677 tenaga non ASN.

- Sarana dan prasarana yang memadai.

2. Kelemahan

- Kualitas SDM masih belum merata dan memadai, untuk bidang Teknik khususnya bidang bina marga dan bidang sumber daya air.

- Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset

- Ketersediaan data penyelenggaraan urusan belum optimal

3. Peluang

- Prioritas Pembangunan yang terarah pada pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan layanan dasar (RPJMN, SPM, SDGS)

- Pertumbuhan di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan pertambangan

- Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi

- Berkembangnya teknologi Informasi

- Aspek Geopolitik

- Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa

- Ketersediaan tenaga ahli (akademisi/praktisi)

- Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (APBN, DAK, INGO, CSR, Pinjaman)

4. Ancaman/Tantangan

- Pandemi Covid-19

- Peningkatan kebutuhan atas pangan / komoditas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan)

- Pemanfataan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah

- Kualitas pelaksanaan konstruksi yang belum merata pada penyedia jasa

- Cuaca dan kondisi alam

- Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi

- Penurunan pendapatan daerah dan penurunan transfer fiskal di masa Pandemi

- Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi

- Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah

Hal lain yang menjadi bahan telaah dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 adalah ketersediaan / alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam 8 tahun terkahir, rata-rata alokasi anggaran yang teralokasi pada Dinas pekerjaan Umum dan tata Ruang adalah berda di kisaran angka 700 Milyar, terkecuali pada tahun 2020 yang meningkat signifikan akibat penambahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2022, pagu anggaran Renstra yang tersedia sebesar Rp.688,048,299,855,-. Oleh sebab itu dilakukan kajian dan penajaman lebih lanjut terkait prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2022 dengan mempertimbangkan target, arahan kepala daerah, serta usulan daerah dan pokok pikirn DPRD.

Gambar 4. Kinerja dan Rencana Belanja Dinas

1.780.858.278.646,00

660.427.441.667,99

678.913.578.245,75

732.118.875.079,00

767.798.293.892,07

688.048.299.855,00

687.725.298.047,00

706.623.829.116,00

518.075.943.731,00 520.539.911.048,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif. Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, target capaian program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

Proses review dan penajaman kegiatan tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah, masukan dari tenaga ahli, arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, hasil pelaksanaan penjaringan usulan Musrenbang Kabupaten/Kota, serta pokok pikiran DPRD.

Pelaksanaan Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum menghasilkan poin-poin yang menjadi fokus prioritas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan kemantapan Jalan Provinsi, khususnya pada jalur pusat kegiatan (ibukota kabupaten / wilayah produksi / wilayah pariwisata)

2. Peningkatan aksesibilitas wilayah terisolir yang menghubungkan wilayah pusat pertumbuhan baru

3. Rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Provinsi

4. Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan prioritas

5. Pengendalian dan pendampingan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang

6. Peningkatan layanan SPM Air Minum

Gambar 5. Proses Penajaman Rencana Kerja Dinas

Pada pelaksanan penajaman dan finalisasi rencana kerja, tidak terdapat perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan tertuang pada Rancangan Awal RKPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Perubahan yang terjadi disebabkan karena penyesuaian perkiraan pagu/ indikasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan fisik, serta dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian target dan rasionalisasi pagu belanja penunjang. Adapun hasil review tersaji pada Tabel TC. 31.

Tabel TC31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perangkat daerah		100%	121,421,071,648	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pelaksanaan layanan administrasi perangkat daerah	100%	111,290,080,944
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		7 Dokumen	2,831,678,159	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	7 Dokumen	1,740,000,000	Efisiensi
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Makassar	1 Dokumen	478,377,196	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	350,000,000
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	417,904,423	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	380,000,000
		Jumlah Dokumen RKA UPT WS Jeneberang	Kab. Gowa	1 Dokumen			Kab. Gowa	Jumlah Dokumen RKA UPT WS Jeneberang	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT WS Saddang	Kab. Pinrang	1 Dokumen			Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen RKA UPT WS Saddang	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT WS Walanae Cenranae	Kab. Wajo	1 Dokumen			Kab. Wajo	Jumlah Dokumen RKA UPT WS Walanae Cenranae	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT WS. Pompengan Xxxxxx	Xxxx Palopo	1 Dokumen			Kota Palopo	Jumlah Dokumen RKA UPT WS. Pompengan Larona	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Workshop dan Peralatan	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA UPT Workshop dan Peralatan	1 Dokumen

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Jumlah Dokumen RKA UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. I	Kota Palopo	1 Dokumen			Kota Palopo	Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. I	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. II	Kab. Enrekang	1 Dokumen			Kab. Enrekang	Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. II	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. III	Kota Pare- Pare	1 Dokumen			Kota Pare-Pare	Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. III	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. IV	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. IV	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. V	Kab. Bone	1 Dokumen			Kab. Bone	Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. V	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. VI	Kab. Bulukumba	1 Dokumen			Kab. Bulukumba	Jumlah Dokumen RKA UPT Wil. VI	1 Dokumen
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Kota Makassar	1 Dokumen	60,035,250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	50,000,000
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	334,857,380	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000
		Jumlah Dokumen DPA UPT WS Jeneberang	Kab. Gowa	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA UPT WS Jeneberang	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT WS Saddang	Kab. Pinrang	1 Dokumen			Kab. Gowa	Jumlah Dokumen DPA UPT WS Saddang	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT WS Walanae Cenranae	Kab. Wajo	1 Dokumen			Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen DPA UPT WS Walanae Cenranae	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT WS. Pompengan Xxxxxx	Xxxx Palopo	1 Dokumen			Kab. Wajo	Jumlah Dokumen DPA UPT WS. Pompengan Larona	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Workshop dan Peralatan	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA UPT Workshop dan Peralatan	1 Dokumen	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Jumlah Dokumen DPA UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. I	Kota Palopo	1 Dokumen			Kota Palopo	Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. I	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. II	Kab. Enrekang	1 Dokumen			Kab. Enrekang	Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. II	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. III	Kota Pare- Pare	1 Dokumen			Kota Pare-Pare	Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. III	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. IV	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. IV	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. V	Kab. Bone	1 Dokumen			Kab. Bone	Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. V	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. VI	Kab. Bulukumba	1 Dokumen			Kab. Bulukumba	Jumlah Dokumen DPA UPT Wil. VI	1 Dokumen	-
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Kota Makassar	1 Dokumen	26,325,200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	50,000,000
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	Kota Makassar	1 Dokumen	1,154,791,220	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja	1 Dokumen	560,000,000
		Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Jeneberang	Kab. Gowa	1 Dokumen			Kab. Gowa	Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Jeneberang	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Saddang	Kab. Pinrang	1 Dokumen			Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Saddang	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Walanae Cenranae	Kab. Wajo	1 Dokumen			Kab. Wajo	Jumlah Laporan Realisasi UPT WS Walanae Cenranae	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT WS. Pompengan Xxxxxx	Xxxx Palopo	1 Dokumen			Kota Palopo	Jumlah Laporan Realisasi UPT WS. Pompengan Larona	1 Dokumen

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Workshop dan Peralatan	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Laporan Realisasi UPT Workshop dan Peralatan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Laporan Realisasi UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. I	Kota Palopo	1 Dokumen			Kota Palopo	Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. I	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. II	Kab. Enrekang	1 Dokumen			Kab. Enrekang	Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. II	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. III	Kota Pare- Pare	1 Dokumen			Kota Pare-Pare	Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. III	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. IV	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. IV	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. V	Kab. Bone	1 Dokumen			Kab. Bone	Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. V	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. VI	Kab. Bulukumba	1 Dokumen			Kab. Bulukumba	Jumlah Laporan Realisasi UPT Wil. VI	1 Dokumen
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Makassar	1 Laporan	359,387,490	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan	1 Laporan	300,000,000
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% penyusunan dokumen keuangan tepat waktu		7 Dokumen	75,588,286,381	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya administrasi keuangan dinas	7 Dokumen	68,534,271,183
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	Kota Makassar	646 OB	74,100,698,301	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	646 OB	62,933,143,972	Mengikuti jumlah anggaran tahun 2021
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya laporan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN (Lap)	Kota Makassar	1 Lap	203,355,900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Tersedianya laporan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN (Lap)	1 Lap	-
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian verifikasi keuangan PUTR (Lap)	Kota Makassar	1 Lap	67,586,970	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Tersedianya laporan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian verifikasi keuangan PUTR (Lap)	1 Lap	100,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas (Lap)	Kota Makassar	1 Lap	29,209,400	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas (Lap)	1 Lap	100,000,000
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan Keuangan akhir tahun Dinas (Lap)	Kota Makassar	1 Lap	28,783,810	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan Keuangan akhir tahun Dinas (Lap)	1 Lap	50,000,000
1.03.01.1.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran (Lap)	Kota Makassar	12 Lap	1,133,110,990	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran Dinas (Lap)	12 Lap	700,000,000
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT WS Jeneberang	Kab. Gowa	12 Lap			Kab. Gowa	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT WS Jeneberang	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT WS Sadang	Kab. Pinrang	12 Lap			Kab. Pinrang	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT WS Sadang	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT WS Walanae Cenranae	Kab. Wajo	12 Lap			Kab. Wajo	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT WS Walanae Cenranae	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah I	Kota Palopo	12 Lap			Kota Palopo	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah I	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah II	Kab. Enrekang	12 Lap			Kab. Enrekang	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah II	12 Lap

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah III	Kota Pare- Pare	12 Lap			Kota Pare-Pare	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah III	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah IV	Kota Makassar	12 Lap			Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah IV	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah V	Kab. Bone	12 Lap			Kab. Bone	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah V	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah VI	Kab. Bulukumba	12 Lap			Kab. Bulukumba	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah VI	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Worshop dan Peralatan	Kota Makassar	12 Lap			Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Worshop dan Peralatan	12 Lap
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Konstruksi	Kota Makassar	12 Lap			Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Konstruksi	12 Lap
1.03.01.1.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Lap)	Kota Makassar	4 Lap	25,541,010	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Lap)	4 Lap	100,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% pelaksanaan pengelolaan aset		100%	439,818,313	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersusunya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas	1 Dokumen	670,000,000	Prioritas Perbaikan pengelola an Aset Daerah
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	Kota Makassar	1 Laporan	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Laporan	100,000,000
1.03.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	1 Laporan	439,818,313	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat Daerah	1 Laporan	520,000,000
		Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat DaerahUPT WS Jeneberang	Kab. Gowa	1 Laporan			Kab. Gowa	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat DaerahUPT WS Jeneberang	1 Laporan
		Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat DaerahUPT WS Sadang	Kab. Pinrang	1 Laporan			Kab. Pinrang	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat DaerahUPT WS Sadang	1 Laporan
		Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat DaerahUPT WS Walanae Cenranae	Kab. Wajo	1 Laporan			Kab. Wajo	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aset pada Perangkat DaerahUPT WS Walanae Cenranae	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah I	Kota Palopo	1 Laporan			Kota Palopo	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah I	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah II	Kab. Enrekang	1 Laporan			Kab. Enrekang	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah II	1 Laporan

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah III	Kota Pare- Pare	1 Laporan			Kota Pare-Pare	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah III	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah IV	Kota Makassar	1 Laporan			Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah IV	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah V	Kab. Bone	1 Laporan			Kab. Bone	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah V	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah VI	Kab. Bulukumba	1 Laporan			Kab. Bulukumba	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wilayah VI	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Worshop dan Peralatan	Kota Makassar	1 Laporan			Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Worshop dan Peralatan	1 Laporan
		Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Konstruksi	Kota Makassar	1 Laporan			Kota Makassar	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Konstruksi	1 Laporan
1.03.01.1.03.06	"Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Kota Makassar	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pendapatan daerah		982 Juta	887,796,492	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah pendapatan daerah	1 Milyar	309,990,200
1.03.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (Dok) pada DINAS	Kota Makassar	1 Dokumen	132,759,550	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Makassar	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (Dok) pada DINAS	1 Dokumen	100,000,000
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (Dok) pada UPT WORKSHOP	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (Dok) pada UPT WORKSHOP	1 Dokumen	9,990,200
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (Dok) pada UPT LABORATORIUM	Kota Makassar	1 Dokumen			Kota Makassar	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah (Dok) pada UPT LABORATORIUM	1 Dokumen	200,000,000
1.03.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersusunnya draft dokumen perda analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah (Ranperda/ Perda)	Kota Makassar	1 Ranperda/ Perda	547,290,700	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Makassar	Tersusunnya draft dokumen perda analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah (Ranperda/ Perda)	1 Ranperda/ Perda	-
1.03.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tersedianya SDM dan prasarana system pengolahan data retribusi daerah (OS)	Kota Makassar	4 jenis	94,735,982	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kota Makassar	Tersedianya SDM dan prasarana system pengolahan data retribusi daerah (OS)	2 OS	-
1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya laporan penerimaan retribusi daerah Dinas PUTR (Bulan)	Kota Makassar	12 Laporan	113,010,260	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Makassar	Tersedianya laporan penerimaan retribusi daerah Dinas PUTR (Bulan)	12 Bulan	100,000,000
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya kebutuhan, sarana, & prasarana ASN serta sistem informasi kepegawaian (Perempuan & laki- laki)		7 Dokumen	1,986,659,620.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersusunnya kebutuhan, sarana, & prasarana ASN serta sistem informasi kepegawaian (Perempuan & laki- laki)	7 Dokumen	1,911,869,000
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana tersedia (Unit)	Kota Makassar	1 Unit	220,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Makassar	Jumlah sarana prasarana tersedia (Unit)	1 Unit	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Set)	Kota Makassar	646 Set	1,446,428,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Set)	646 Set	1,211,869,000
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian ASN (perempuan dan laki- laki) Dinas tersedia.	Kota Makassar	646 Dokumen	94,679,530	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian ASN (perempuan dan laki- laki) Dinas tersedia.	646 Dokumen	200,000,000
1.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	% Keberfungsian sistem informasi kepegawaian (%)	Kota Makassar	100%	11,048,730	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Makassar	% Keberfungsian sistem informasi kepegawaian (%)	100%	-
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (perempuan dan laki- laki) Dinas (Dok)	Kota Makassar	1 Dokumen	69,641,330	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (perempuan dan laki- laki) Dinas (Dok)	1 Dokumen	-
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN (perempuan dan laki- laki) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi (Orang)	Kota Makassar	18 Orang	117,568,330	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah ASN (perempuan dan laki- laki) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi (Orang)	18 Orang	500,000,000
1.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (perempuan dan laki- laki) Dinas yang terfasilitasi mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Kota Makassar	100 Orang	27,293,200	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Makassar	Jumlah ASN (perempuan dan laki- laki) Dinas yang terfasilitasi mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	100 Orang	-
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya informasi dan kebutuhan komponen kelistrikan, alat rumah tangga, logistik bahan kantor, dan dokumentasi pengarsipan.		100%	3,505,085,765	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya informasi dan kebutuhan komponen kelistrikan, alat rumah tangga, logistik bahan kantor, dan dokumentasi pengarsipan.	100%	2,679,741,647
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instralasi listrik /penerangan bangunan kantor Dinas dan 12 UPT	Kota Makassar	100%	130,545,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Tersedianya komponen instralasi listrik /penerangan bangunan kantor Dinas	100%	160,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	Kota Makassar	100%	1,023,166,890	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	100%	1,000,000,000
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis) kantor Dinas dan 12 UPT	Kota Makassar	100%	247,769,980	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	100%	124,000,000
1.03.01.1.06.04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	% ketersediaan bahan logistik kantor (%)	Kota Makassar	100%	116,080,525	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kota Makassar	% ketersediaan bahan logistik kantor (%)	100%	-
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Pelaksanaan & ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen Dinas	Kota Makassar	100%	55,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	% Pelaksanaan & ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen Dinas	100%	50,000,000
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	% ketersediaan bahan/material administrasi kantor	Kota Makassar	100%	55,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Makassar	% ketersediaan bahan/material administrasi kantor	100%	-
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	% Pelaksanaan fasilitasi kunjungan / tamu (Perempuan & Laki-Laki)	Kota Makassar	100%	36,993,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	% Pelaksanaan fasilitasi kunjungan / tamu (Perempuan & Laki-Laki)	100%	100,000,000
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% Pelaksanaan koordinasi, & konsultasi antar Provinsi, Kab./Kota	Kota Makassar	100%	1,739,044,010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	% Pelaksanaan koordinasi, & konsultasi antar Provinsi, Kab./Kota	100%	1,195,741,647
1.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	% Penatausahaan Arsip dinamis dinas terkelola dan tersusun (%)	Kota Makassar	100%	65,730,830	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Makassar	% Penatausahaan Arsip dinamis dinas terkelola dan tersusun (%)	100%	-
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Tersedianya dukungan sistem pemerintahan di Dinas yang berbasis elektronik	Kota Makassar	100%	35,754,730	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	% Tersedianya dukungan sistem pemerintahan di Dinas yang berbasis elektronik	100%	50,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	4,536,760,950	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6,000,000,000
1.03.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan	Kota Makassar	2 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan yang disediakan	2 Unit	-
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan	Kota Makassar	3 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan yang disediakan	3 Unit	1,000,000,000
1.03.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat yang disediakan	Kota Makassar	4 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Alat Besar	Kota Makassar	Jumlah alat yang disediakan	4 Unit	5,000,000,000
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Kota Makassar	3 jenis	526,024,950	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah mebel yang disediakan	3 jenis	-
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Makassar	2 jenis	10,736,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	-
1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kota Makassar	1 Gedung	1,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Gedung	-
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	25,080,215,768	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5,925,433,793
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Kota Makassar	12 Bulan	2,093,065,133	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	1,372,635,726
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Makassar	100%	220,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	% ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	200,000,000
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non- ASN Pada kantor Dinas & 12 UPT Tersebar di Kab. Kota	Tersebar di Kab/Kota	676 Org	22,767,150,635	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersebar di Kab/Kota	Jumlah tenaga Non- ASN Pada kantor Dinas & 12 UPT Tersebar di Kab. Kota	676 Org	4,352,798,067

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik			6,564,770,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		8,693,562,000
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPT Workshop dan Peralatan (Unit)	Kota Makassar	256 Unit	4,402,131,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di UPT Workshop dan Peralatan (Unit)	256 Unit	3,351,312,000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas (Unit)						Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas (Unit)
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara di Dinas	Kota Makassar	21 Unit	1,050,386,150	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara di Dinas	21 Unit	281,750,000
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara di UPT Workshop	Kota Makassar	1 Unit			Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara di UPT Workshop	1 Unit	60,500,000
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara di UPT Laboratotium	Kota Makassar	1 Unit			Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara di UPT Laboratotium	1 Unit	2,000,000,000
1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Kota Makassar	1 Set	55,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Makassar	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit	-
1.03.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kota Makassar	1 sistem	57,252,800	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 sistem	-
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	1 Lokasi	500,000,000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 Lokasi	3,000,000,000
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Kota Makassar	1 Lokasi	500,000,000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	1 Lokasi	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai		78.50%	91,951,385,636.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		% Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	78.50%	515,744,659,000
		Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai		21 SWS				Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	21 SWS
1.03.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani	Tersebar di Kab/Kota	20 Lokasi	15,686,564,550.00	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Kab/Kota	Jumlah lokasi Sungai/Danau/Waduk/ Embung yang ditangani	20 Lokasi	1,220,521,920
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis Sumber Daya Air	Tersebar di Kab/Kota	100%			Tersebar di Kab/Kota	Persentase ketersediaan perencanaan teknis Sumber Daya Air	100%
		% pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Jeneberang	Kab. Gowa	60%			Kab. Gowa	% pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Jeneberang	60%
		% Pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Saddang	Kab. Pinrang	60%			Kab. Pinrang	% Pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Saddang	60%
		% Pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Walanae Cenranae	Kab. Wajo	60%			Kab. Wajo	% Pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Walanae Cenranae	60%
		% Pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Pompengan Xxxxxx	Xxxx Palopo	60%			Kota Palopo	% Pengelolaan Sungai/Danau/Waduk/ Embung pada WS Pompengan Larona	60%
		% Pengujian paket pekerjaan SDA yang dilaksanakan	Kota Makassar	100%			Kota Makassar	% Pengujian paket pekerjaan SDA yang dilaksanakan	100%

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	3 Dokumen	1,000,000,000.00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	1,500,000,000
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	10 Dokumen	1,000,000,000.00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000
1.03.02.1.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Dokumen	1,000,000,000.00	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-
1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air terbangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	0 Unit	-	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah embung dan penampung air terbangun	0 Unit	2,000,000,000
1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah sungai yang tanggulnya dibangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	20 Sungai	4,000,000,000.00	Pembangunan Tanggul Sungai	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah sungai yang tanggulnya dibangun	20 Sungai	-
1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah sungai yang tebingnya diperkuat	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	5 Sungai	1,000,000,000.00	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah sungai yang tebingnya diperkuat	5 Sungai	-
1.03.02.1.01.16	Pembangunan Check Dam	Jumlah Checkdam terbangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	5 Unit	1,000,000,000.00	Pembangunan Check Dam	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Checkdam terbangun	5 Unit	-
1.03.02.1.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai direhabilitasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	5 Sungai	1,000,000,000.00	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah tanggul sungai direhabilitasi	5 Sungai	7,000,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang normalisasi/restorasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	20 Sungai	5,000,000,000.00	Normalisasi/Restor asi Sungai	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah sungai yang normalisasi/restorasi	20 Sungai	6,000,000,000
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air terpelihara UPT	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Unit	16,176,300.00	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah embung dan penampung air terpelihara	1 Unit	-
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	153 Unit	265,463,100.00	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi	153 Unit	152,822,000
1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah jaringan informasi Sumber Daya Air	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	40 Jaringan Informasi	85,519,980.00	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah jaringan informasi Sumber Daya Air	40 Jaringan Informasi	100,000,000
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Sumber Daya Air	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	24 Lembaga	166,902,750	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Kelembagaan Sumber Daya Air	24 Lembaga	200,000,000
		Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali dan mutu pekerjaan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%			Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian kendali dan mutu pekerjaan	100%
1.03.02.1.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Jeneberang	WS Jeneberan g	50 WS	152,502,420	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	WS Jeneberang	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Jeneberang	50 WS	172,502,420
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Sadang	WS Sadang	50 WS			WS Sadang	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Sadang	50 WS

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Jwalanae Cenranae	WS Walanae Cenranae	50 WS			WS Walanae Cenranae	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Jwalanae Cenranae	50 WS
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Pompengan Larona	WS Pompenga n Larona	50 WS			WS Pompengan Larona	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau UPT WS Pompengan Larona	50 WS
1.03.02.1.02	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	360.982 Meter	76,264,821,086	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	360.982 Meter	128,739,037,870
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis Irigasi	Kota Makassar	100%			Kota Makassar	Persentase ketersediaan perencanaan teknis Irigasi	100%
		Cakupan layanan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Jeneberang	Kab. Xxxx	00,000 Xx			Xxx. Gowa	Cakupan layanan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Jeneberang	17,594 Ha
		Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Saddang	Kab. Xxxxxxx	00,000 Xx			Xxx. Pinrang	Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Saddang	12,160 Ha
		Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Walanae Cenranae	Kab. Wajo	17,894 Ha			Kab. Wajo	Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx	00,000 Xx

Xx.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Pompengan Xxxxxx	Xxxx Palopo	11,210 Ha			Kota Palopo	Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi Wilayah Sungai Pompengan Larona	11,210 Ha
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	20 Dokumen	3,000,000,000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	7,000,000,000
1.03.02.1.01.03	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dikembangkan	-	0 unit	-	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	-	Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dikembangkan	0 unit	-
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan terbangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1.000 Meter	2,000,000,000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DI Lalengrie dan DI Waru waru Kab. Bone	Panjang jaringan irigasi permukaan terbangun	1.000 Meter	20,000,000,000	Melanjutka n pekerjaan yang telah dilaksanak an
1.03.02.1.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi terbangun	-	0 unit	-	Pembangunan Bendung Irigasi	-	Jumlah bendung irigasi terbangun	0 unit	-
1.03.02.1.02.05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak terbangun	-	1.000 Meter	2,000,000,000	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	-	Panjang jaringan irigasi tambak terbangun	1.000 Meter	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan direhabilitasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	4.500 Meter	53,289,791,003	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DI. Angkona Kab. Lutim, DI. Aparang Hulu Kab. Sinjai, DI. Bilokka, DI. Bongki- Bongki Bulukumba, DI Bontonyeleng Kab. Bulukumba, DI. Bungadidi Kab. Xxxxx, DI. Cenrana Kab. Wajo, DI. Cilellang Kab. Wajo/Soppeng, DI. Jaling Kab. Bone, DI. Laiya Kab. Maros, DI. Lanca Kab. Bone, DI. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Pangkep, DI. Lengkong Pini Kab. Xxxx, DI. Leworeng Kab. Soppeng, D.I Matajang Kab. Barru, DI. Salobunne Kab. Soppeng, Dl. Selli Coppobulu Kab. Bone, DI. Tallu Ura Kab. Enrekang, DI. Tubu Ampak Kab. Luwu/Lutra, DI. Unyi Kab. Bone	Panjang jaringan irigasi permukaan direhabilitasi		133,397,279,000
1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Unit	5,000,000,000.00	Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi	1 Unit	2,000,000,000
1.03.02.1.02.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi yang di rehabilitasi	-	2 Lokasi	5,000,000,000.00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	-	Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi yang di rehabilitasi	2 Lokasi	3,000,000,000
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara Dinas & UPT	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	40.000 Meter	4,976,832,408	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara Dinas & UPT	40.000 Meter	4,941,821,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung irigasi	Jumlah Bendung irigasi Yg beroperasi di 4 Upt Wilayah Sungai	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	10 Buah	301,935,850	Operasi dan Pemeliharaan Bendung irigasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah Bendung irigasi Yg beroperasi di 4 Upt Wilayah Sungai	10 Buah	5,341,821,000
1.03.02.1.02.24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi UPT	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	679.567 Meter	96,636,750	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi UPT	679.567 Meter	-
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina Dinas	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	2 Kelompok	599,625,075	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina Dinas	2 Kelompok	200,000,000
		Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT JENBER		2 Kelompok				Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT JENBER	2 Kelompok	-
		Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT SADANG		2 Kelompok				Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT SADANG	2 Kelompok	-
		Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT WALCEN		2 Kelompok				Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT WALCEN	2 Kelompok	-
		Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT POMPENGAN LARONA		2 Kelompok				Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina UPT POMPENGAN LARONA	2 Kelompok	-
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota		0%	25,014,213,853	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	0%	20,750,619,100
		Cakupan pembinaan dan pengembangan layanan air minum		24 Kab/Kota				Cakupan pembinaan dan pengembangan layanan air minum	24 Kab/Kota

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)		0%	25,014,213,853	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)	0%	20,750,619,100
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota		1%				Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1%
		Persentase Penyiapan pengembangan SPAM Regional		50%				Persentase Penyiapan pengembangan SPAM Regional	50%
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/ kota (Dok)	-	1 Dokumen	1,000,000,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1 Dokumen	-
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Pening kat an/Perluasan/Perbaik an SPAM	Pengendalian pelaksanaan konstruksi SPAM yang di bangun, di tingkatkan, di perluas, & di perbaiki secara optimal pada kewenangan provinsi (Lokasi)	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Lokasi	900,000,000	Supervisi Pembangunan/Peni ngkat an/Perluasan/Perba ikan SPAM	SPAM regional Mamminasata	Jumlah SPAM terbangun yang di supervisi	1 Lokasi	600,000,000
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1.000 Liter/ detik	22,500,000,000	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM regional Mamminasata	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	1.000 Liter/ detik	20,000,000,000
1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	1 Kerjasama	140,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	-	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 Kerjasama	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	274,213,853	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pembinaan pengelolaan SPAM	24 Kab/Kota	150,619,100
1.03.03.1.01.12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggraan SPAM	-	1 Lembaga	200,000,000	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggraan SPAM	1 Lembaga	-
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan layanan TPA Regional		0 Kab/Kota	1,000,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Cakupan layanan TPA Regional	0 Kab/Kota	150,000,000
		Cakupan pembinaan pengelolaan persampahan		24 Kab/Kota				Cakupan pembinaan pengelolaan persampahan	24 Kab/Kota
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang dikembangkan		100 Buah	1,000,000,000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang dikembangkan	100 Buah	150,000,000
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis Persampahan Regional		100%				Persentase ketersediaan perencanaan teknis Persampahan Regional	100%
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan TPA Regional	-	1 Dokumen	700,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	Jumlah dokumen perencanaan TPA Regional	1 Dokumen	-
1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA terbangun	-	0 Unit	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	-	Jumlah TPA/TPST/SPA terbangun	0 Unit	-
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persamapahan tersedia	-	0 Unit	-	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	-	Jumlah sarana dan prasarana persamapahan tersedia	0 Unit	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Fasilitasi	100,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah fasilitasi	1 Fasilitasi	50,000,000
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Cakupan pembinaan pengelolaan persampahan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	24 Kab/ Kota	200,000,000	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pembinaan pengelolaan persampahan	24 Kab/ Kota	100,000,000
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		0%	450,000,000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	0%	150,000,000
		Cakupan pembinaan dan pengembangan layanan air limbah domestik		24 Kab/Kota %				Cakupan pembinaan dan pengembangan layanan air limbah domestik	24 Kab/Kota %
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL		20 Kab/Kota	450,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Jumlah pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL	20 Kab/Kota	150,000,000
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAL Regional		0%				Persentase ketersediaan perencanaan teknis SPAL Regional	0%
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan	-	1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	-
1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	24 Kab./ Kota	200,000,000	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pembinaan SDM dan kelembagaan pengelola air limbah domestik	24 Kab./ Kota	150,000,000
1.03.05.1.01.08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi	-	3 Kab./ Kota	100,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	-	Jumlah Fasilitasi	3 Kab./ Kota	-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi		4%	1,700,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		% Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	4%	100,000,000
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah lokasi sistem drainase dikelola dan dikembangkan		1 kab/kota	1,700,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		Jumlah lokasi sistem drainase dikelola dan dikembangkan	1 kab/kota	100,000,000
		Persentase ketersediaan perencanaan drainase		100%				Persentase ketersediaan perencanaan drainase	100%
1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan kebijakan / perencanaan teknis	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	2 Dokumen	1,200,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan kebijakan / perencanaan teknis	2 Dokumen	100,000,000
1.03.06.1.01.06	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah lokasi drainase kewenangan provinsi terbangun	-	2 Lokasi	500,000,000	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	-	Jumlah lokasi drainase kewenangan provinsi terbangun	2 Lokasi	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan strategis yang ditata		95%	101,501,919,632	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan strategis yang ditata	95%	105,180,553,602
1.03.08.1.01	Kegiatan : Penetapan & Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah lokasi bangunan gedung dikelola		7 Lokasi	101,501,919,632	Kegiatan : Penetapan & Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah lokasi bangunan gedung dikelola	7 Lokasi	105,180,553,602
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan strategis provinsi yang dibangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	5 Lokasi	99,001,919,632	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Islamic Center, Masjid 99 Kubah, Asrama Kendari, serta belanja Hibah Bangunan Gedung	Jumlah bangunan strategis provinsi yang dibangun	5 Lokasi	104,830,553,602

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan strategis provinsi direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai	-	1 Lokasi	2,000,000,000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung utk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	Jumlah bangunan strategis provinsi direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai	1 Lokasi	-
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan		200,000,000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara	100%	50,000,000
		Persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan		150,000,000		Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Persentase pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian	100%	30,553,602
1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan		50,000,000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil	24 Kab./Kota	50,000,000
1.03.08.1.01.09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase layanan HDNo yang didaftarkan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan		50,000,000	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Persentase layanan HDNo yang didaftarkan	100%	100,000,000
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase layanan pengelolaan rumah negara	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan		50,000,000	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Persentase layanan pengelolaan rumah negara	100%	100,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya		17 Kawasan	109,353,237,501 0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	17 Kawasan	55,438,873,700
1.03.09.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan		2 Kawasan	109,353,237,501	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	55,438,873,700
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan		100%				Persentase ketersediaan perencanaan teknis penataan lingkungan	100%
		% Pengujian paket pekerjaan penataan lingkungan yang dilaksanakan		100%				% Pengujian paket pekerjaan penataan lingkungan yang dilaksanakan	100%
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	5,000,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	1,000,000,000
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemelihara an Bangunan dan Lingkungan	Supervisi Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	2 Lokasi	4,000,000,000	Supervisi Penataan/Pemeliha raan Bangunan dan Lingkungan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang disupervisi	2 Lokasi	2,763,873,700
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Rest Area / Stop Area Terbangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	2 Rest Area	100,000,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan edukasi agrowisata Sudiang, RTH dan kawasan kuliner CPI	Jumlah Rest Area / Stop Area Terbangun	0	51,000,000,000
		Jumlah Kawasan Strategis dikembangkan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Kawasan				Jumlah Kawasan Strategis dikembangkan	2 kawasan

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemelihara an Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang terpantau	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	5 Lokasi	250,000,000	Monitoring Penataan/Pemeliha raan Bangunan dan Lingkungan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang terpantau	5 Lokasi	200,000,000
		% pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	103,237,501		Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	% pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian	100%	500,000,000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Jumlah wilayah terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses		1.491,74 Km	229,124,506,345	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	1.491,74 Km	610,321,907,411
1.03.10.1.01	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Provinsi	Makassar	158.86 Km	229,124,506,345	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Makassar	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Provinsi	158.86 Km	610,321,907,411
		Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jalan dan Jembatan	Makassar	100%			Makassar	Persentase ketersediaan perencanaan teknis Jalan dan Jembatan	100%
		Panjang ruas jalan wilayah I yang ditangani	Palopa	296.7 Km			Palopa	Panjang ruas jalan wilayah I yang ditangani	296.7 Km
		Panjang ruas jalan wilayah II yang ditangani	Enrekang	315.86 Km			Enrekang	Panjang ruas jalan wilayah II yang ditangani	315.86 Km
		Panjang ruas jalan wilayah III yang ditangani	Pare-Pare	193.42 Km			Pare-Pare	Panjang ruas jalan wilayah III yang ditangani	193.42 Km
		Panjang ruas jalan wilayah IV yang ditangani	Makassar	448.76 Km			Makassar	Panjang ruas jalan wilayah IV yang ditangani	448.76 Km
		Panjang ruas jalan wilayah V yang ditangani	Bone	398.35 Km			Bone	Panjang ruas jalan wilayah V yang ditangani	398.35 Km

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Panjang ruas jalan wilayah VI yang ditangani	Bulukumb a	283.41 Km			Bulukumba	Panjang ruas jalan wilayah VI yang ditangani	283.41 Km
		% Layanan bahan dan peralatan untuk penanganan jalan	Makassar	100%			Makassar	% Layanan bahan dan peralatan untuk penanganan jalan	100%
		% Pengujian paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan	Makassar	100%			Makassar	% Pengujian paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan	100%
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan jalan dan akses terisolir tersedia	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	2 Dokumen	1,000,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan jalan dan akses terisolir tersedia	2 Dokumen	1,670,780,000
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	% ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	1,000,000,000.00	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	% ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan	100%	-
1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	0 Dokumen	79,978,800	Pengelolaan Leger Jalan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0 Dokumen	93,100,000
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan di 6 UPT	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	867,720,300	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Persentase ketersediaan data jalan dan jembatan	100%	2,322,800,000
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	17 Km	127,809,110,000	Pembangunan Jalan	Ruas Tallang - Sae, Ruas Passobbo - Matangli - Masuppu, Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo, Ruas Lajoa - Pacongkang - Citta - Tobenteng, Ruas Palampang - Munte - Botolempangan, Ruas Bua - Bts.	Panjang jalan yang dibangun		106,405,712,000
1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan diperlebar	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Km	5,000,000,000	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang jalan diperlebar		-

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan direkonstruksi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1 Km	2,000,000,000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Toraja Utara, Ruas Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk, Ruas Pangkep - Matojeng - Tondongkura - Bts. Maros, Ruas Takkalala - Cabenge - Salaonro, Ruas Cabbenge - Soppeng, Ruas Ujung Lamuru - Palattae, Ruas Soppeng - Bts. Sidrap, Ruas Paleteang - Malaga - Kabere, Ruas Pinrang - Rappang, RUas Salaonro - Ulugalung, Ruas Xxxxxx - Xxxxxxxxx, Jalan Xxx Xxxxx Xxxxx, Parigi - Bungoro, serta hibah jalan strategis	Panjang jalan direkonstruksi		246,936,981,000
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan direhabilitasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	65 Km	54,431,000,000	Rehabilitasi Jalan		Panjang jalan direhabilitasi		103,072,546,000
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara pada 6 UPT Wilayah jalan 7 Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	1852 Km	15,033,361,134	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Panjang jalan yang dipelihara pada UPT Wilayah I-VI	1852 Km	19,731,000,000
1.03.10.1.01.16	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	0 Unit	-	Pembangunan Jembatan	Jembatan di Ruas Rantepao - Batusitanduk, Jembatan Bihulo, Jembatan Pacongkang, Jembatan Bua Kajang / S.Ballangpangi	Jumlah jembatan yang dibangun	4 unit	87,161,446,000
1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	0 Unit	-	Pelebaran Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	0 Unit	-
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	0 Unit	-	Rehabilitasi Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	0 Unit	10,000,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jalan pada wilayah UPT Jalan & Jembatan dipelihara 6 UPT	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	242 Km	1,503,336,111	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Panjang jalan pada wilayah UPT Jalan & Jembatan dipelihara	242 Km	2,371,056,411
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase ketersediaan bahan untuk penanganan darurat	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	10,000,000,000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Persentase ketersediaan bahan untuk penanganan darurat	100%	5,000,000,000
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan terpantau dan dievaluasi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	200,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan terpantau dan dievaluasi	100%	717,846,000
		Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	200,000,000		Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian	100%	500,000,000
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang disupervisi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	100%	10,000,000,000	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang disupervisi	100%	24,538,640,000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dg sertifikat pelatihan ahli		60%	1,530,545,240	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	60%	2,000,000,000
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi		250 orang	630,545,240	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli		Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi	250 orang	500,000,000
1.03.11.1.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan SOP yang disusun	Kota Makassar	1 Dokumen	188,465,420	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Kota Makassar	Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan SOP yang disusun	1 Dokumen	200,000,000
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Kota Makassar	200 Orang	442,079,820	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Kota Makassar	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	200 Orang	300,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		100%	400,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		Cakupan terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	100%	400,000,000
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yg bersumber dari APBD provinsi dan APBN	Kota Makassar	50 Jenis	200,000,000	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Makassar	Jumlah data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN	50 Jenis	200,000,000
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah administrator SIPJAKI yang terlatih	Kota Makassar	100 Orang	200,000,000	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kota Makassar	Jumlah administrator SIPJAKI yang terlatih	100 Orang	200,000,000
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	% penyedia jasa konstruksi berkinerja baik		100%	500,000,000	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		% penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	100%	1,100,000,000
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan dan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	24 Lokasi	500,000,000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan dan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	24 Lokasi	1,100,000,000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang		85 %	5,001,420,000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG		Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	85 %	4,400,000,000
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ditetapkan		4 Dokumen	2,850,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ditetapkan	4 Dokumen	2,650,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah materi teknis RRTR yang disetujui	Kota Makassar		2,000,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Kota Makassar	Jumlah kajian teknis ruang KSP yang disusun	4 Dokumen	2,300,000,000
1.03.12.1.01.02 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah perda yang ditetapkan	Kota Makassar	2 Dokumen	750,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Makassar	Jumlah perda yang ditetapkan	2 Dokumen	250,000,000
1.03.12.1.01.03	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Cakupan pelaksanaan sosialisasi	Kota Makassar	24 Kab/kota	100,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Makassar	Cakupan pelaksanaan sosialisasi	24 Kab/kota	100,000,000
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase layanan perencanaan tata ruang		100%	450,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Persentase layanan perencanaan tata ruang	100%	550,000,000
1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	4 Dokumen	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Jumlah RRTR yang disusun dan di koordinasikan	4 Dokumen	250,000,000
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda Tata ruang yang dievaluasi	Kota Makassar	4 Dokumen	100,000,000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW & RRTR Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Ranperda Tata ruang yang dievaluasi	4 Dokumen	300,000,000
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase layanan informasi pemanfatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah		100%	800,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		Persentase layanan informasi pemanfatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	100%	500,000,000
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi pemanfaatan ruang	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	24 Kab/kota	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Tersebar di Kab/Kota Sulawesi Selatan	Cakupan koordinasi pemanfaatan ruang	24 Kab/kota	250,000,000
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	% keberfungsian SIMTARU	Kota Makassar	100%	450,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Makassar	% keberfungsian SIMTARU	100%	250,000,000

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan