PERJANJIAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2023

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

2023

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1

C. Tujuan Perjanjian Kinerja 2

BAB II PERJANJIAN KINERJA ( PK )

A. Sasaran Strategis 3

B. Indikator Kinerja Utama dan Program 3

C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 5

BAB III PENUTUP 10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah berupa pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2022 - 2026. Dokumen ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi berdasarkan target-target yang telah disepakati dalam dokumen Renstra

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari l7 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan Wajib bukan dasar dan urusan pilihan berkaitan dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1

Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya

- Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, maka Perjanjian Kinerja mempunyai Tujuan sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagi dasar evaluasi kinerja aparatur

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS.

Untuk merealisasikan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, sasaran dan program pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2022-2026 yang dipakai pedoman penyusunan Renstra Dinas ditetapkan sasaran strategis.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif.

2. Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha.

3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung.

4. Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Indikator Kinerja PD ( Perangkat Daerah ) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan pengukuran kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra .

Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif. Indikator Kinerja Utama

- Persentase Koperasi Sehat.

- Persentase Koperasi Aktif.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha. Indikator Kinerja Utama

- Peningkatan Persentase Wirausaha di Kab. Badung.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung

Indikator Kinerja Utama

- Persentase Penguasaan Pangsa Pasar

- Persentase UTTP yang ditera

3

4. Sasaran 4 : Meningkatnya implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama

- Persentase Realxxxxx Xxxxxxx

- Predikat AKIP

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di Tahun 2022 seperti tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama ( IKU )	Target
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat dan Aktif	Persentase Koperasi Sehat	8,00 %
		Persentase Koperasi Aktif	89,60 %
2.	Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha	Peningkatan Persentase Wirausaha Kabupaten Badung	20,00 %
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan PDRB Kabupaten Badung	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	14,52 %
		Persentase UTTP yang yang ditera	22 %
5.	Meningkanya Implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja	100%
		Predikat AKIP	83

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) .

7. Program Pengembangan UMKM.

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

4

9. Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

10. Prugram Pengembangan Export.

11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada Sasaran, Indikator Kinerja dan Target serta program yang telah ditetapkan didukung kegiatan yang akan dilaksanakan serta anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiaatn : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 2.574.497,-

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan RestrukturisasiUsaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp.98.373.475,-

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 164.241.933,-

5

4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 49.176.423,-

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jumlah Dana Rp. 60.934.363,-

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalan Dalam daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah dana Rp. 326.054.033,-

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah dana Rp.40.336.295,-

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Dana Rp. 8.583.636.-

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Dana Rp. 8.081.491,-

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Dana Rp. 47.978.508,-

6

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDMUsaha Mikrodan Kewirausahaan.

Jumlah Dana Rp. 195.315.627,-

7. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan : Pengembangan Usaha milro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjsdi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Jumlah dana Rp. 330.019.288,-

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan. Jumlah dana Rp.100.910.030,-

Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana distribusi Perdagangan. Jumlah dana Rp.1.660.546,-

9. Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Jumlah Dana Rp. 7.435.093,-

Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Jumlah Dana Rp. 14.554.876,-

7

- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Jumlah Dana Rp. 413.385.368,-

10. Program Pengembangan Export

Kegiatan ; Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kanupaten /Kota.

Sub Kegiatan ;

- Pameran Dagang Nasional Jumlah Dana Rp. 521.327.794,-

- Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Dana Rp. 50.216.642,-

11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera ulang Jumlah Dana Rp. 539.311.699,-

- Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Dana Rp. 11.813.239,-

12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Dana Rp. 98.953.966,-

13. Program Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dana Rp..6.761.338,-

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dana Rp. 4.552.863,-

8

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dana Rp..00.000.000.000,-

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah dana Rp.6.094.330,-

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah dana Rp.6.149.167,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah dana Rp. 172.846.400,-

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dana Rp. 32.232.960,-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dana Rp. 49.617.000,-

Kegiatan : Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dana Rp. 104.187.536,-

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah dana Rp. 31.347.575,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah dana Rp. 9.000.000,-

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah dana Rp. 105.627.820,-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah dana Rp. 477.414.500,-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah dana Rp. 96.214.985,-

9

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
							( Rp. )
1	2	3		4	5		6
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	-	Persentase Koperasi Sehat	8,00%	1.	Program Pelayanan Izin Usaha Koperasi	2.574.497,00
						Kegiatan : Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.574.497,00
						Sub Kegiatan :
					-	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan	2.574.497,00
						Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu
						dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
						dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Daerah
						Kabupaten/Kota
						Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang,	-
						Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
						untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
						Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan :
					-	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor	-
						Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
						Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
						Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	98.373.475,00
						Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	98.373.475,00
						yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
							( Rp. )
1	2	3		4	5		6
				89,60%		Sub Kegiatan :
						Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,	98.373.475,00
						Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					3.	Program Penikaian Kesehatan KSP/USP	164.241.933,00
						Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	164.241.933,00
						Sub Kegiatan :
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	164.241.933,00
						Kewenangan Kabupaten/Kota
		-	Persentase Koperasi Aktif		1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	110.110.786,00
						Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	110.110.786,00
						Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah
						Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan :
						Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	49.176.423,00
						Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
						Kabupaten Kota
						Sub Kegiatan :
						Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan	60.934.363,00
						Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	326.054.033,00
						Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi	326.054.033,00
						Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
						Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan :
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	326.054.033,00
						serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
							( Rp. )
1	2	3		4	5		6
2	Meningkatnya Status UMKM	-	Peningkatan Persentase	20,00%	1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan	300.295.557,00
	menjadu Wirausaha		Wirausaha di Kabupaten Badung			Usaha Mikro	-
						Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	300.295.557,00
						melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
						Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
						Pemangku Kepentingan
						Sub Kegiatan :
						- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	40.336.295,00
						- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	8.583.636,00
						- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	8.081.491,00
						- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	47.978.508,00
						Usaha Mikro
						- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro	195.315.627,00
						serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan
						Kewirausahaan
					2.	Program Pengembangan UMKM	330.019.288,00
						Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	330.019.288,00
						Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
						Sub Kegiatan :
						Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam	330.019.288,00
						Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
						SDM, serta Desain dan Teknologi
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor	-	Persentase Penguasaan Pangsa	14,52%	1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	102.570.576,00
	Perdagangan di Kabupaten		Pasar			Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	100.910.030
	Badung					Distribusi Perdagangan
						Sub Kegiatan :
						Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan	100.910.030
						Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana	1.660.546,00
						Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
						Sub Kegiatan :
						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	1.660.546,00
						Perdagangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
						( Rp. )
1	2	3	4	5		6
				2.	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang	435.375.337,00
					Penting
					Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan	7.435.093,00
					Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/
					Kota
					Sub Kegiatan :
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	7.435.093,00
					Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan
					Pasar Rakyat
					Kegiatan : Pengendalian Harga , dan Stok Barang	427.940.244,00
					Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
					Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan :
					- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	14.554.876,00
					dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
					dalam Sistem Informasi Perdagangan
					- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	413.385.368,00
					yang Berdampak dalam 1 (satu0 Kabupaten/Kota
				3.	Program Pengembangan Export	571.544.436,00
					Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	571.544.436,00
					Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor
					Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/
					Kota
					Sub Kegiatan :
					- Pameran Dagang Nasional	521.327.794,00
					- Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.216.642,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
							( Rp. )
1	2	3		4	5		6
				22%	4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	98.953.966,00
						Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan	98.953.966,00
						Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
						Sub Kegiatan :
						Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeridi Tingkat Kabupaten /Kota	98.953.966,00
		-	Persentase UTTP yang ditera/		1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	551.124.938,00
			Tera Ulang			Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	551.124.938,00
						Tera Ulang, dan Pengawasan
						Sub Kegiatan :
						- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	539.311.699,00
						- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.813.239,00
4.	Meningkatnya implementasi	-	Persentase Realisasi Belanja	100,00%	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	00.000.000.000,00
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat					Kabupaten / Kota
	Daerah					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.939.857,00
						Sub Kegiatan :
						- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6.094.330,00
						Bangunan Kantor
						- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.149.167,00
						- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.846.400,00
						- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.232.960,00
						- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	49.617.000,00
						undangan
						Kegiatan : Penyediaan Jasa Prenunjang Urusan 'Pemerintah	144.535.111,00
						Daerah
				-		Sub Kegiatan :
						- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.187.536,00
						- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Liistrik	31.347.575,00
						- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000,00