PERJANJIAN PERKAWINANPEMISAHAN HARTA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI’AH

TESIS

Oleh: M SHIDQI

NIM 503180016

PROGRAM MAGISTER PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH

PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO 2021

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 PUU-XIII/2015 ini memiliki tujuan yang mulia. Perjanjian perkawinan ini dibuat sebagai upaya anstisipatif ketika di kemudian hari mengalami hal-hal yang tidak diinginkan berupa konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta. Dengan ini penulis terdorong untuk mengkaji perjanjian perkawinan pemisahan harta menurut maqasid al syariah, dewasa ini permasalahan yang muncul adalah karena menurut hukum Islam pasti ada pro dan kontra, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang bagaimana Maqasid Al Syari‟ah memandang konsep perjanjian perkawinan pemisahan harta. Berangkat dari problematika tersebut Xxxxxxx mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimana analisisMaqasid al syari‟ah terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?, 2. Bagaimanakah analisis maqasid al syari‘ah terhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan Dalam perspektif hifdz an-nafs ( menjaga jiwa ) masuk dalam kategori peringkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah).Pemeliharaan akal (al-aql) dalam regulasi perjanjian perkawinan diaktualisasikan melalui penyediaan regulasi dan aturan, tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan.

ABSTRACT

The marriage agreement after the decision of the Constitutional Court (MK) Number 69 PUU-XIII / 2015 has a noble purpose. This marriage agreement is made as an anticipatory effort when in the future there are things that are not desired in the form of family conflicts that have an impact on property disputes. With this the author is encouraged to study the marriage agreement for the separation of assets according to maqasid al sharia, nowadays the problem that arises is because according to Islamic law there must be pros and cons, so it is necessary to do a comprehensive study of how Xxxxxxx Xx Xxxxx'ah views the concept of a marriage agreement of separation of assets. Departing from these problems, the authors take the formulation of the problem:1. How is the Maqasid al syari'ah analysis of the legal arguments for the separation of husband and wife's assets after the decision of the constitutional court no. 69 / PUU-XIII / 2015 ?, 2. How is the analysis of maqasid al syari'ah on the implications of the marriage agreement for the separation of husband and wife's assets after the decision of the constitutional court no. 69 / PUU-XIII / 2015 ?. This research uses the normative juridical method or literature law research because it is carried out by examining library materials or secondary data, namely research on legal principles by identifying in advance the legal principles that have been formulated in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU- XIII / 2015. In this study, the authors conclude that in the perspective of hifdz an-nafs (keeping the soul) it falls into the category of secondary needs (al-hajiyyah). The maintenance of reason (al-aql) in the regulation of the marriage agreement is actualized through the provision of regulations and rules, the stages of making a marriage agreement, the institution that has the power to make a marriage agreement.

iii

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pernikahan memang belum umum dan dikenal luas di masyarakat, bahkan masih dipandang negatif sebagai sesuatu yang tabu, tidak etis dan pamali serta dianggap tidak sesuai dengan budaya ketimuran.Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sebelum terjadinya pernikahan masih dianggab sebagai pantangan untuk dilakukan dan bisa menjadi sandungan yang memicu ketegangan tidak hanya diantara calon pasangan pengantin saja namun bisa merembet kepada kedua keluarga besar diantara kedua besan, ketika ide perjanjian perkawinan itu dimunculkan. Selain itu, perkawinan yang dipandang sebagai peristiwa sakral dalam membenuk ikatan keluarga bahagia yang berorientasi jangka panjang, menjadi sesuatu yang riskan dan ironis karena belum apa-apa sudah membuat perjanjian perkawinan yang seolah-olah menkonfirmasi jika perjalanan kehidupan rumah tangganya nanti akan mengalami permasalahan dan tak bertahan lama. Dengan demikian, pasangan calon pengantin cenderung banyak menghindari membuat perjanjian perkawinan sebelum dan sesaat berlangsungnya pernikahan. Tetapi seiring

perkembangan zaman dan semakin terbukanya pemikiran masyarakat, ditambah persoalan konfilk rumah tangga yang semakin kompleks, angka perceraian yang sangat tinggi, maka perjanjian perkawinan dapat menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan.

Perikatan pernikahan tercantum dalam pasal 29 UU Perkawinan Tahun 1974.1 Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinandilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, dan harus disahkan oleh notaris maupun pejabat pencatatan sipil. Artinya, tidak ada perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan, dan dapat dirubah dengan adanya kesepakatan yang sudah disetujui dari kedua belah pihak.

Peraturan tersebut tidak berlaku semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU- XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada pokok putusannya mengabulkan permohonan uji materi terhadap

1 A. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. B. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. C. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Xxx Xxxxxx, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Putusan MKRI tersebut berdasarkan peristiwapasangan suami istri dengandasaryang ditentukan baru merasakan akan adakeperluan untuk menyusunperikatanpernikahansepanjang dalam ikatan pernikahan. Putusan tersebut telah merevisi ketentuan-ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan2, pengakhirannya3, serta masa berlakunya.4

2 perubahann aturan dari yang sebelumnyaperjanjian pernikahanhanya dapat dilakukan sebelum pernikahan berlangsung menjadi sebelum dilakukan atau sepanjang dalam ikatan pernikahan. Baca selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 154, 156

3 Perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dan lainnya tidak dapat diubah atau dicabut kecuali sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Namun untuk masa berakhirnya juga ditentukan secara spesifik, apakah perjanjian otomatis berakhir denganberakhirnya perkawinan, atau justru ada perjanjian perkawinan yang justru baru berlaku semenjak perjanjian diseoakati seperti perjanjian hak asuh anak dsb. Baca selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 157.

4 Perubahan masa berlaku dari semenjak perkawinan dilangsungkan , berubah menjadi semenjak perjanjian dilangsungkan, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Namun belum ada ketentuan apakah perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan berlaku surut atau tidak. Baca selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 156-157.

Perjanjian pernikahansetelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 PUU-XIII/2015 ini memiliki tujuan yang mulia. Perjanjian pernikahan ini dibuat sebagai upaya anstisipatif ketika di kemudian hari mendapatisesuatu yang tidak diharapkanseperti konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua pasangan suami isteri tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan dan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak.5

Hingga saat ini, perjanjian nikahmemiliki artiyangberagam.Dan memecah pendapat masyarakat menjadi 2 (dua) golongan yaitu golongan pro dan kontra. SoetojoPrawiromidjojo danAsis Xxxxxxxxx,sudah mengungkapkanbahwaperikatanpernikahanmerupakanperikata n yang dibentukolehkedua mempelai pra atau pada ketikadilaksanakannyapernikahan untukmenentukansebab- akibatnyapernikahanterhadaphartakekayaanmereka.6Senadaden gan SoetojoPrawiromidjojodan Asis Safioedin,R.Subektijuga menjelaskan bahwaperjanjian perkawinan adalah suatu perjanjianmengenaihartabendasuamiistriselamaperkawinan

5Haedah Fradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 0 Xx. 3 September (2008), 4.

6 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1987 ), 57.

merekayang menyimpangdariasasataupolayangditetapkan olehundang-undang.7Sejalandengan definisisebelumnya, KomarAndasasmitamengemukakan bahwaperjanjian perkawinan adalahperjanjianyangdiadakanolehbakalatau calonsuami istridalammengatur(keadaan)hartabenda atau kekayaansebagaiakibatdariperkawinanmereka.8Secaraumum,pa da intinya perjanjianperkawinan berisitentangpengaturan hartakekayaan calonsuami isteri.Pembentukan perikatan pernikahan mempunyai tujuanyaitu untukmenentukanmunculnya akibatpernikahanyangterkait denganhartakekayaan.9

Hal tersebut di atas, sejalan dengan ketentuanperjanjianperkawinan dalamkonsepKUHPerdata yang pada prinsipnya mengenaiharta benda dan kekayaan, sedangkan ketentuanperjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor1tahun1974 secaraeksplisittidakmenyebutkanobyeknyamengenai siapa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian

7 R.Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata(Jakarta: Intermasa, 1994),9.

8 Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar, 1990), 5.

9Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan keluarga (Surabaya: Airlangga University Press), 87.

tersebut dapat mengenai berbagaihal,selama tidakbertentangandenganbatas-batashukum,agamadan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum

Islammenurutpenyusunsangatjelasmengenaiobyeknya,yaitub erupa ta'liktalak,

pencampuranhartapribadidanpemisahanhartapencaharian.10 Menyangkutbentuk serta isi dari perjanjian pernikahan tersebut, sebagaimanayang terdapat dalam umumnya suatu perjanjian, kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya diberikan kepadakeduabelah pihakasaltidak bersinggungandengan ketentuan umum atau tidak keluar dariundang-undangkesusilaan yangada.

Pada dasarnya, perjanjian pernikahan bertujuan untuk memelihara kepentingan dan hak masing-masing dari suami, istri, bahkan kepentingan anak juga dapat diatur dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu. Padahal, adanya perjanjian perkawinan itu sangatlah penting terutama bagi keluarga yang rentan mengalami konflik

10Sukardi Jurnal Katulistiwa, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum IslamJournal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 (2016),9.

keluarga. Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mengantisipasi kepentingan maupun hak-hak semua pihak jika dikemudian hari terjadi konflik keluarga yang berujung pada sengketa harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam menghadapi terjadinya konflik-konflik keluarga berorientasi mewujudakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua— pihak sebagaimana menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, sebagaimana pernah dikemukanan oleh Xxxxxxxx Xxxxxxxx bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan- kepentingan tersebut.11Padatahapandemikian,perjanjian pernikahan merupakan usaha untuk memberikan kemanfaatan padaseluruh pihak supaya terciptanyasuatu kesejahteraanyang tidak berat sebelah ataumenguntungkan salah satu pihaksaja.perjanjian pernikahan

11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

jugatidakhanyasebagaiupayauntukmenjagahartakekayaan dari kedua belah ataumasing-masing pihak.

Ditinjau daristatushukumnya, hukumperjanjian pernikahanitu juga

tidakwajibdanjugatidakdiharamkan.Artinya, perjanjianpernikahanhukumnya adalahmubah(boleh- bolehsaja). Hubungan suami istri akan lebih aman denganadanyaperjanjian perkawinan.Apabilasuatu saatmereka mengalami permasalahan yang mengakibatkan hubungan kekeluargaanmerekaternyata ―retak‖ bahkan berujungpadaperceraian, makamereka mempunyai modal sesuatu yangdapatdijadikan pegangan sertadasar hukum.12

Pembuatan perjanjian pra nikah sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, selain itu juga dipengaruhi degradasi mental, hal ini bertujuan untuk menghindari bahwa sebuah pernikahan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu tanpa di dasari keikhlasan dari kedua belah pihak. Misalhalnya tingkat sosial, penggabungan bisnis keluarga, memperoleh warisan atau semena-mena karena egoisnya.

Dengan itu penulis termotivasi untuk membahas tentang perjanjian perkawinan pemisahan harta dalam

12Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Nasional

(Jakarta:Varia Peradilan, 2008), 273.

pandanganmaqasid al syariah, pada zaman ini maslah yang datang sering disebabkan karena anggapan oleh hukum Islamselalu ada pro dan kontra, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang yang manaMaqasid Al Syari‘ahmenganggap konsep perikatan perkawinan pemisahan harta, apalagi secara fiqih memang penjanjian perkawinan ini tidak ada aturan didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dalam penelitian inidirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisisMaqasid al syari‟ah terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015?

2. Bagaimanakah analisis maqasid al syari‘ahterhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penulisan

Setelah kajian atas rumusan masalah tersebut terjawab dalam penelitian ini, maka para pembaca diharapkan mampu:

1. Xxxxxxxxxx pandangan maqasid al syari‟ah terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalamputusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015.

2. Mengetahui analisis maqasid al syari‟ahterhadap perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan teori maqasid Al Syari‟ahdalam menguraikan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum dan langkah preventif dalam menghadapi problematika konflik-konflik keluarga yang melibatkan sengketa harta kekayaan. Peneliti mempunyai harapan besar bahwa teori maqasid al syari‟ahyang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan kejelasan hukum atas pentingnya perjanjian-perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para buruh migran pada

khususnya akan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai perlindungan keluarga. Dan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikirian dari peneliti dalam upaya memberikan solusi alternatif dalam ikut berperan menangani adanya konflik-konflik keluarga. Dengan penyajian informasi ini dapat dijadikan dasar baik bagi para pemegang kebijakan, KUA, dan elemen masyarakat dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan.

E. TinjauanPustaka

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian- penyesuain dalam rangka menciptakan relevansi data,sehingga bisa memungkinkan terjadi perubahan konsep sebelumnya yang telah ditetapkan dengan konsep lain yang lebih tepat dan akurat, atau mengenyampingkan pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang dianggab kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan. Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini antara lain.

Penelitian Gunadi yang berjudul perjanjian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang- undang nomor1tahun1974. Penelitian ini membahas mengenai regulasi Perjanjian Perkawinan dalam tinjaun UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Hukum Perdata.Perjanjianpernikahan merupakanperjanjianyang dibuatolehpasangankedua mempelaidengan tujuan mengaturakibat-akibatpernikahan terkait hartakekayaan. Dalam pengertiantersebutmenjelaskanbahwa perjanjianpernikahanmengaturmengenai kedua belah pihak yang melakukan perjanjianpernikahan,yang mana perjanjiantersebutterkaitpengaturan harta kekayaan dan akibatnya.13

Undang-undangtelah memberikan kemungkinan bagi seseorangyangbelum mencapaiusia dewasauntukmembuat perjanjian perkawinan, asalkan: 1). Kedua mempelai telah memenuhi syarat-syarat untukmelangsungkanpernikahan;2). Mereka dibantuoleh pihak yang memberi izin untukmelangsungkan pernikahan;3). rencana serta konsep dalam perjanjian harus mendapat persetujuan dari hakim pengadilan apabila pernikahan tersebut atas izin hakim.

13Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurutkitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Undang-Undang nomor 1Tahun1974, Journal for Islamic Studies,Vol.1, (2018), 01.

Bentuk atau isi dari perjanjian pernikahan tersebut pada umumnya, kepadakeduamempelaidiberikan kebebasanyang seluas-luasnyaselamatidak bertentangandengan undang- undangkesusilaan yangbaik sertatidak melanggar ketertiban umum.

Mengenai tujuan dan manfaat perikatanpernikahan diteliti oleh Xxxxxx Xxxxxx.14Perikatan pernikahanmerupakan sesuatu yangmemiliki tujuan serta manfaatbaik yaitu sarana dalam melakukan tindakan preventifyang mana apabilamuncul kasusperceraian, denganadanya aktePerjanjian Perkawinan yang telah dibuatmaka dapat memudahkan dalampemisahanhartagono-gini.Pada saat menjalanipermasalahan perceraianantarmantan pasangan suamiistri tidak menimbulkan perselisihan terkait pembagian harta benda. Namun dalam masyarakat memandang bahwa perjanjian pernikahan dipandang masih tabu, sehingga perikatanpernikahanjarang sekali diadakan.

Selain itu, perjanjian perkawinana sebagai perlindungan hukum dilakukan oleh Dyah OchtorinaSusanti Perjanjianpernikahan dianggap dapat digunakanSebagai bahan dasar PerlindunganHukumBagi kedua belah

14Haedah Fradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 (2008), 03.

pihak(PerspektifMaqashidSyari,ah).15Hukum positif Indonesia dalam mengatur perjanjian perkawinan hanya yangbersifatmaterialistikyang hanya mengatur padahartanya saja.Mengenai haltersebut,seharusnyaperjanjian perkawinan bukan hanya pada hartanya saja akan tetapimengaturtentanghal-hal misal dalamkonsepkeagamaannyaatautentanghal-halyang bisamenyebabkanpermasalahan-permasalahanbagikedua mempelaisehingga dapat menjadifaktor timbulnyaperceraian. Isi padaperjanjiannikahsebenarnya dapat membuat perjanjianyang lain yang bukanterkaithartapernikahan saja,sepertitentangpernikahanmonogami, hakdan kewajiban kedua pasangan suami istri,sertaperjanjian-perjanjian yanglainyangdiharapkanolehkedua mempelai.Dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat serta melindungi hubungan kedua mempelai serta mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian.

Tugas penguasa atau pemerintahserta DPRRI,seharusnyamembuat kegiatanrevisiterhadapisi dariperaturan dalam perikatannikah,bahwa isi dari perjanjian

15Dyah Ochtorina Xxxxxxx, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami lstri (Perspektif Maqashid Syari,ah). Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, No.2, April2018,1-30, ISSN 2596-6176 (online)

tidakhanya memuattentangharta saja, akan tetapi terkait hal-hal yang telahditegaskandan dijelaskanyang manasuami istribisamembuatperikatan pernikahanyang isinya selainperikatan yang menyangkutharta. Dengan pertimbangandari segi sisi utilities(kemanfatan)danmengacumaqashidsyari ah, maka perlu diatur dalam aturan tersendiri sertadari hal-hal yang bersangkutan dengankepastianhukum yang bertujuanpadamemberikan jaminan danmelindungibagipasangansuamiistri.

Selain itu pula, perlu dilakukan inventarisir terhadap beberapa penelitian tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Salah satunya adalah penelitian Xxx Xxxxxxxxxxx dengan judul Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris.16 Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian ini memberitahu bahwa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 kepada pembuatan akta

16 Xxx Xxxxxxxxxxx, Implikkasi dan Akkibat Hukuum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 (2017), 16 – 34.

perjanjian pernikahansesudahnikah yang telah dibuat dengan akta notaris akan merubahketentuan hukum.Selama perkawinan berlangsung pengadaanperikatanpernikahan dapat dibuat oleh notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Dalam Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga. Hasil Penelitian Xxx Xxxxxxxxxxx ini penting untuk dijadikan dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan akta perjanjian perkawinan khususnya pada notaris.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,1yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap makna- makna dari hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dalam desain karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan realitas sosial dan perspektif dari segi konsep, perilaku dan persepsi obyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam menggunakan pendekatanpeneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu, yuridis – normatif – sosiologis.

a. Xxxxxxx merupakanletak dari pendekatan yuridis pada cara dalam memakai pendekatanserta pada prinsip-prinsip, konsep- konsep serta asas-asas hukum yangdigunakan sebagai sarana dalam melihat, membahas, serta menganalisis dariproblematika pembuatan perikatan sebelum nikah di Indonesia melalui analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.17

b. Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang memandang dari segiproblem dalamperikatan sebelummenikah di Indonesiadipandang dari segi legal formal maupun

17 Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan Xxx Xxxxxx, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Raja Grafindu Persada, 2001), 13.

normatifnya. Arti legal formal dapat diartikan sebagai hal yangketerkaitanpada konsep halal haram, boleh atau tidak, dan lainnya. Yang manayang dimaksud aturannyamerupakanterkaitketentuan yang terkandung didalam nash serta bagaimana Islam mengatur tentangnya. 18

c. Pendekatan sosiologis merupakan gambaran tentang kondisi masyarakat yang lengkap dari mulai struktur, lapisan, serta berbagai kelas sosial lainnya yang saling berkaitan. Fenomena- fenomena dapat di analisa dengan ilmu dengan caramemunculkanfaktor-faktorpendorong terjadinya hubungan tersebut, seperti yang disebut interaksi sosial dankepercayaan atas keyakinan yang berdasarkanterbentuknya proses perikatan sebelum menikah di Indonesia.19

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,1 yang mengungkapkan peraturan UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan dideskripsikan menurut pandangan Maqasid Al Syari‟ahJaser Auda.

18 Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 153.

19 Abbudin Nata. Metodologi Studi Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 39.

4. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber data Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat.1Berupa hal-hal atas ketentuan perundang- undangan yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

b) Sumber data Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran1. Buku tersebut antara lain:

1. MetodeMaqasid al syariah Jasser Auda diterangkan dalam buku yang berjudul ― Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al syariah ‖

2. Karya Jasser Auda dengan judul ― Al-Maqasid untuk Pemula‖

c) Sumber data hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder1, yang meliputi kamus hukum, dan encyclopedia.

5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Data hukum

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisa bahan hukum yang

dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier.1 Meliputi isi dan struktur hukum positif dalam UU No 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan menggunakan persepktif MAQASID AL SYARI‟AH Jaser Auda. Khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian perkawinan pada masyarakat Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisa dalam menyusun penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebagaimana maksud dari penulis antara bab satu dengan selanjutnya saling berkaitan dan ketergantungan secara sistematis.Sehungga dalam pembahasanya runtut dari mulai bab satu hingga bab lima menyambung. Jadi dapat di artikan bahwa untuk memahami penelitian ini maka harus dibaca dari bab awal hingga bab akhir atau bab lima.

Maka dari itupembuatan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif.Maka dalam pembentukan analisa ini membentuk pola induktif yaitu dari hal yang khusus ke hal

yang umum. Dapat dimaknaterdapat sebuah pemaparan dalam karya ilmiah ini,penjelasan tentangsuatu hal yang dihubungkan pada kenyataan atau kejadian khusus, danselanjutnyacara menarik kesimpulan dari cara pemaparan teori yang berdasarkan pada kenyataan dan teori yang sudah ada (umum). Yang mana telah dijelaskan oleh Trianto yaitu penelitian yang bersifat induktif merupakanpenelitian yangdiawali dari pengelompokan data-data yang selanjutnyadiolah dan disimpulkandengan cara rasionalsesuai pada dasar pengetahuan (teori) yang benar.20 Apabila digambarkan keterkaitan antara bab-bab dan sejauh mana cakupan penjelasannya tersebut maka dapat digambarkan sebagai berikut:

20 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Jakarta: Kencan, 2010), 155.

Khusus

Bab 1: Dasar pijakan

penelitian

Bab II: Eksplorasi Teori

Umum

Bab III:

Pemaparan Temuan data Bab

IV:Penge mbanga n Gagasan Berbasis TBeaobri

Kesi mp ulan

Tabel 1.1 Model penelitian Piramida Terbalik

Maksud dari model Penelitian piramida terbalik tersebut digunakan supaya pembaca dapat dengan mudah memahai bacaan dengan cara yang tuntas dan komperhensif makadapatdilihat pada isi serta maksud tesis secara keseluruhan dan benar. selanjutnyalagi maksud dari model gambar diatas agar mudahnya penulis dalam menulis atau menyusun tulisan ini, maka dari itu dianggapmembutuhkanpenjelasan modelpenyusunantesis dan penjelasan tesis ini sesuai dengan penjabaran berikut:

Bab pertama mempunyai isi tentang cakupan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, pada bab ini dijabarkan mengenai fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori metode penelitian dan ditutup dengan penjabaran sistematika pembahasan. Secara umum penyampaian dalam bab ini mempunyaiterkait keinginan agar pembaca dapat menemukan latar belakang penelitian ini, dan juga alasan teoritis yang bersumber dari bacaan yang kredibel dan memahami kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selain itupula, pada bab pertama ini juga dipaparkan mengenai keadaan peneliti dan posisi tesis ini dalam ranah keilmuwan yang orisinil, tetap berkorelasi dengan penelitian yang sebelumnya, dan memunculkan ciri khas yang menunjukkan bahwa tesis ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, bab ini adalah landasan dari bab-bab selanjutnya, dan penulisan metodologis di bab selanjutnya. Sebagai dasar pengembangan teori, penohokan teori, penolakan atau dukungan atas sebuah teori. Bab pertama inilah yang akan menjadi dasar pengembangan teori pada bab selanjutnya.

Bab kedua memuat landasan teori yang meliputi konsep perjanjian perkawinan yang terungkap melalui pemikiran para ahli yang dikaitkan dengan konsep perjanjian yang terkandung

dalam peraturan dan perundang-undangan.Bagaimana tujuan dan manfaat adanya perjanjian perkawinan dikaitkan dengan maqasid al syari‟ah.

Bab ketiga berisi pemaparan konsep harta perkawinan, perjanjian perkawinan dalam putusan MK No 69/PUU- XIII/2015 dan dampaknya terhadap perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum. Data-data terkait dampak putusan MK terhadap perubahan UU No. 1 Tahun 1974, perubahan regulasi pada lembaga yang mengesahkan dan yang mengeluarkan akta perjanjian perrkawinan.

Bab keempat adalah berisis pembahasan mengenai argumentasi hukum dan pandangan Maqasid Al Syari‘ahterhadap perjanjian menurut peraturan dan perundang- undangan.

Bab kelima, berisi tentang penutup dimana didalamnya dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar referensi serta lampiran- lampiran.

BAB II

KONSEP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA GONO GINI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx’ah Xxxxxx Xxxx

MaqashidAl-Syariahadalah kata majemuk (idlafi) yang berasal pada suku kata yang disebut denganMaqashid dan al- Syariah. Menurut bahasa, Maqashid adalah kata jamak (plural) dari kata maqshid.21

Terdiri dari huruf qaf, shad, dan dal, yang artinya tujuan atau kesengajaan. Sementara kata al-Syariah secara bahasa berasal dari kata syara‟ayasyra‟usyar‟an yang artinya menyusun syariat atau undang-undang, menjelaskan serta menyatakan.22Dikatakan syaralahumsyar‟an berarti ia telah memberi arah kepada mereka atau mempunyai makna sama yang artinya memberi arah jalan atau pedoman.

Sedangkan syariah secara terminologis beberapa ahli beropini menurut Xxxx A.A Fyezz mengungkapkan istilah

21 Xxx Xxxxxxxx, Teori Maqâshid Al Syarî‟ah berhubungan Dengan Metode Istinbath Hukum, Vol 19 (2017), 03.

22 Lihat Ghafar Shidiq, “Teori Maqâshid Al-Syarî‟ah Dalam Hukum Islam‖, dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 (2009), 120.

canon law of Islam adalah hakikat syariah yang berarti semua aturan berupa nas-nas dari Allah. Sedangkan Satria Effendi mengungkapkan bahwa syariah adalah al- mushushalmuqaddasah yakni nashsuci yang tercantum dalam Al-Quran dan al-Hadist al-Mutawatirah, yang belum terpengaruhidaripenjabaran dari manusia,makawilayah syariah ini mencakupdalam halI‟tiqaddiyah, amaliyah, dan khuluqiyah.23

Sedangkan para ulama mutakhirinberpendapat dari hal itu sudahterdapat adanya penyempitan makna syariah. Xxxxxx Xxxxxxxxx menyampaikanpenjelasanterkait makna syariah bahwa syariah merupakan ketentuan aturan dan tata norma yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya agar dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhannya, tentang muamalah, bumi dan semua kehidupan. Sementara menurut Xxx Xx-Xxxxxx mengungkapkan bahwa syariah adalah aturan yang disampaikanAllahkepada hambanya agar hambanyameyakiniserta mengamalkannya demi kebutuhan dunia dan akhirat.24

23 La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid Al- Syarî‟ah” dalam Jurnal Ilmu Syarî‘ah dan Hukum Vol. 45 No. II, (2011), 1255-1256.

24 Xxx Xxxxxxx, Teori Maqâshid Al Syarî‟ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Vol 19 ( 2017), 03.

Dapat memahami arti dari maqashidalsyariah secara etimologi, sehingga bisa membantu kita memahami maksud serta tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam, terkait hal ini maqashid al-syariah mengindikasikan sangat berhubungan erat dengan hikmah dan illat. Maqashid al syariah sebagai salah satu cabang ilmu tertentu yang independen, beragam versi yang konkrit dan komprehensif tidak akan bisa ditemui lagi dalam disiplin ilmu ini yang notabene ditemurunkan oleh para ulama klasik. Meskipun demikian nantinya tetap akan menemui titik tolak konsep yang hampir sama.

Oleh sebab itu, secara tidak langsung banyak definisi maqashid al-syariah lebih sering diungkapkanoleh para ulama terbarumisal halnya Tahir bin Asyur yang memisahkan maqashid al-syariah menjadi dua yakni maqashid al-syariahal ammah dan maqashid al-syariahal khashah. Yang pertama yang diartikan disini yaitu sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diberlakukannya syariah secara general yang mencakup semua aspek syarî‘at dengan terkecuali hanya memfokuskan diriterhadap satu bidang. Bagian kedua diartikan sebagai sepaket dari carakhusus yang diterima oleh al-syâri‘ dengan tujuanmewujudkankehidupan sejahtera manusia dengan cara memfokuskan kepada satu titik dari beberapa titik

bidangsyari‘at yang sudah ada, misaltentang ekonomi, aturan hidup berkeluarga.

Sementara sesuai pendapat ‗Allal al-Fâsi merupakan cara dalam rangka melihat tentang apa tujuan pensyari‘atan di mana menjadi aturan yang dapat menentukan kesejahteraan dan menghindari kemafshadatan yang berisi kebaikan untuk manusia.25Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa maqâsid al-maqâsid al-syarî‟ah adalah unsur nilai dan tujuan syara' yang diungkapkan secara tidak langsung dalam keseluruhan atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Apa yang ditetapkan oleh syar‘i memandang unsur nilai serta sasaran- sasaran sebagai tujuan dan rahasia syarî‘ah, (Allah dan Nabi Xxxxxxxx merupakan sebagai pembuat syari‘at) dalam setiap ketentuan hukum.

Al-Syâthibi mengungkapkan bahwa tanggungan- tanggungan syarî‘ah semula kembali kepada penjagaan tujuan- tujuanya terhadap makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam isi yaitu dlarûriyyât, hâjiyyât dan tahsîniyyât. Al- Syâri‘ mempunyai visi berisi setiap pembuatan hukum bertujuan untuk menciptakankebaikan umat manusia di dunia

25 H. Xxxxx Xxxx, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, dalam jurnal Innovatio, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember.

dan di akhirat.26 Oleh karena itu dalam perbedaan opini dalam mengartikan Maqashid al-syarî‟ah tersebut, para ulama ushûl al-fiqhmemiliki pendapat yang sama bahwa maqâshid al- syarî‟ahmerupakankeinginan-keinginansesungguhnyayang harus terwujud di dalamsyarî‟at. Penerapan syarî‟atdi dalam kenyataan hidup di dunia, yang di dalamnya untukmewujudkan kemaslahatan dankenyamananuntuk kehidupan di bumi ini, sehinggaberpengaruhkepada kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat.

Tujuan dari maqasid syari'ah yaitusebagai alat untuk menwujudkan kedamaian serta kebaikan umat yang sepenuhnya, hal ini berlandaskan tujuan dari dibuatnya sertaditetapkannyaperaturan dalam Islammerupakansebagai saranamewujudkankedamaian makhluk dengan cara memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun beberapa dasar tujuan dibuatnya syara' yang harus dilindungi itu adalah 1) melindungi agama, 2) melindungijiwa, 3) melindungiakal, 4) melindungiketurunan dan 5) melindungiharta.27

26 Xxx Xxxxxxx, Teori Maqâshid Al Syarî‟ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Vol 19 (2017), 03.

27 Xx-Xxxxxxx, Imam Xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xx- Xxxxxxxxx min „Xxx Xx-Xxxxx, Juz I, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 286-287.

Fiqh modern yang di tawarkan oleh Xxxxxx Xxxx berdasarkan Maqâshid Al Syarî‟ah. Islammerupakan agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan jawaban dari permasalahan dalamkehidupan manusia supayaseimbang danselaras. Konsep ini yang akan diangkat oleh Jasser bagaimana agar kehidupan umat manusia bisa diterapkan sesuai aturan serta memberikankeuntungan bagi umat manusia, tentunya hal ini jasser menggunakan sebuah konsep atau sistem terbaru. Dalam Maqasid al-Shari‟ah as Philosophy of Law: A syistem Approach Xxxxxx Xxxx memaknaiMaqasidmenjadi empat makna, pertama, hukum yang mempunyai hikmah. Kedua, tujuan dari hukum adalah memperoleh akhir yang baik. Ketiga, basis dari hukum adalah kumpulantujuan ilahiyah dan metode tentangakidah. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqasid yang diberikan oleh Xxxxxx Xxxx, pokok paling utama adalah nilai dan Prinsip kemanusian.28

Konsep Maqashid lama yang berusaha dikonstruk olehJasser Auda yangmengarah kepada teorimaqashidyang mempunyai sifatprotection and preservation yang mengacu

28 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, Konsep Maqashid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Al-Iqtishadiyyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik:, Volume: I., ISSUE I. (2014), 2442- 2282.

kepada development and rights. Konsep yang telahberkembang selama ini adalah teori maqashid yang berbentuk hirarkis, utama terjadi pada abad ke-20. Teori yang mengomentaribeberapa klasifikasi kebutuhan (necessity) atau yang disebut teorimodern ini,mempunyaialasan-alasan berikut ini: a) scope teori maqashidmencangkupsemua hukum Islam,

b) memiliki sifat individual; c) nilai-nilai bersifat paling universal dan pokok tidak dimasukkan, misalkebebasan dan keadilan (freedom); d) tidakmengarah pada sumber original/scriptakan tetapi dideduksi dari kajian literature fiqhi,.29

Para ulama‘ kontemporer menentukan terkait kelas- kelasMaqāṣid al-Syarīahmereka memisahkanmaqāṣidmenjadi tiga kelas, yaitu maqāṣid „āmah (General maqāṣid/tujuan- tujuan umum), maqāṣid khāṣṣah (Specific maqāṣid /tujuan- tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyah (Partial maqāṣid/ tujuan- tujuan parsial).

Seluruh kondisi tasyri‟ atau bagian besarMaqāṣid

„āmahmempunyaiarti, nilai-nilai dan arti umum, seperti keleluasaan,keadilan, kesetaraan dan kemudahan. Maqāṣid khaṣṣahmerupakan kebaikan dankonsepyang memiliki tujuan untukdiwujudkandi dalam kajian khusus dalamsyariah, seperti

29 Ibid, 8.

yang memiliki tujuan tidak membahayakan dan merendahkan kaum wanitadalam tatanan hidup di keluarga, menghalang- halangi masyarakat untuk melanggar dan efek jera ketika memberikan sebuah ganjaran (hukuman), dalam muamalat memusnahkan gharar (ketidakjelasan), dan lain-lainnya. Sementaramaqāṣid juz`iyahmerupakan tujuan serta nilai yang ingin diwujudkanketika pentasyri‘an aturan tertentu, misal yang memilikikeinginan kejujuran serta hafalan dengan ketentuan tentang orang yangmenyaksikanharus lebih dari satu orang, menghapuskankesukaran pada hukum, misaldiperbolehkannya tidak berpuasa bagi manusia yang tidak mampu berpuasa dikarenakansakit, bepergian atau lainnya.30

Dalam segi yang lain, terdapat tiga tingkatan dalam piramida maqāṣid al-Sharīah, yaitu ḍarūriyah, ḥājiyah dan taḥsīniyah. Sementarapengkajian yang dilakukan oleh para ulama‘ klasik, al-Maqāṣid al-ḍarūriyahketika memciptakansyariahIslam,lima hal pokok dalam kehidupan yang terangkum kedalam konsep yang bertujuan melindungi, yaitu: melindungi agama (hifẓ al-dīn), melindungijiwa (hifẓ al- nafs), melindungiakal (hifẓ al-„aql), melindungiketurunan (hifẓ al-nasl) dan melindungiharta (hifẓ al-māl). Para ulama‘ klasik,

30 Xxxxxx Xxxx, Fiqh al- Maqāṣid, h. 15-17; Xxxxxx Xxxx, Maqasid al- Shari‟ah as Philosophy of Islamic Law a Sistem Approach, (Herndon: IIIT, 2008), 5-17.

semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan al- kulliyah al-khamsahmenurutnya konsep itu dianggap sebagai usūl al-syariah dan menjadi suatu tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.

Xxxxxxx xx-Xxxxx‟ahyang disusun oleh ulama klasik memiliki kelas-kelas yang berbentuk piramida, yang diawali dari maqāṣid „amah sebagai intinyaselanjutnya memiliki cabang-cabang menjadi maqāṣid khasah dan terakhir maqāṣid juz‟iyah. Selanjutnya selain itu disambung denganal-ḍarūriyah, ḥājiyahselanjutnyatahsīniyah. Tujuan iamembentuk sesuaitingkatyang mana yang harus didahulukan ini apabilaterdapat perdebatan antara maqāṣid satu denganmaqāṣid lainnya, maka yang utama yangdiprioritaskan, yaitu mensegerakanmelindungi agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Meskinampaknyakonsep ini sederhana, akan tetapikenyataannyapengaplikasiandari konseptersebut kedalam realita kehidupanbegitususah dan rumit. Maka dari itu datanglahgambaran lain oleh para ulama kontemporer seperti Xxxxxxxxx ‗Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxx memiliki pendapat berbeda dengan tatanan terdahulu. Mereka berpendapat maqāṣid al- Syarī‟ah tidak bersifat susunan piramid meskipun diatur dalam tingkatanya, bila manamaqāṣidterpisahantara atas dengan

bawah, akan tetapimenurutnya ia adalah sebuah lingkaran- lingkaran yang dapat bertemuserta bersinggungan (dawāir mutadākhilah wa mutaqāṭi‟ah), yang memiliki hubungan saling berhubungan satu dengan lainnya.31

Dalam bagian lain, kita tidak diperbolehkanmemberi batas konsep maqāṣidterkaithal-hal yangsudah ditetapkan para ulama klasik sebagaimana yang dijelaskan atas. Hal ini merupakan efek pada perubahan hukum yangdisebabkan oleh perkembangan dan perubahan zaman. Misal perbedaannya apa yang pada zaman dahulumenurutnya tidak bernilai bisa jadi pada zaman ini menjadi barang yang bernilai, sepertidalam berbagai kelompok, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Adapun, sesuatu pada situasi dan tempat lain sangat berharga akan tetapi pada tempat dan kondisi yang lain menjadi tidak berharga.32

31 Xxxxxx Xxxx, Maqāṣid al-Ahkām al-Shar‟iyyah wa „Ilaluhā, diunduh darihttp: /xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx_Xxxxxxxx/xxx/xxxxxxx0X.xxx diakses pada 25 Agustus 2019.

32Dengan ini, menurut Xxxxxx Xxxx, dalam hal bagaimanapunmaqāṣidmerupakan hasil dari produk penelitian (istiqrā‘) para ulama‘ mujtahid dari nash-nash Syariah. sedangistiqrā‟adalah refleksi dari taṣawwur teoritis yang terdapat dalam jiwa mujtahid. Taṣawwur ini dapat berubah sejalan dengan perkembangan pemikiran, kecerdasan dan perubahan kondisi dan zaman. Jasser Auda menganalogkan konsep ini dengan alam semesta, sebagaimana pengetahuan manusia atasnya berkembang dan pemahaman manusia berubah dari zaman ke zaman seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi yang terus berkembang,

Hal-halsangat penting dipakai untuk mengkaji hukum Islam adalahMaqasid al syariah. Auda mengungkapkan bahwa maqasid al syariah sebagai perantara antara problembaruyang terdapat pada zaman ini dengansyariat Islam. Dengan demikian menurut Xxxxxx

Auda,syari‘atIslamdapatmenyumbangkansolusiterhadap problematika umatdi zaman modern ini bukan malah sebaliknya. Menurut

Auda,hukumIslamdapatmenghasilkankehidupan di masyarakat produktif danhumanis. Jika pada kenyataannya sekarang terjadi sebaliknya, makaterdapat kesalahanpada pemikiran tentang syariat Islam.33

Apabilapada era klasik maqasid al syariah konsepnya merupakan pencegahan, yang condongbersifat hierarki dan sempit diakibatkanterbatasnya kemaslahatan untuk diri sendiri dan dimunculkan karena keterdesakan. Maka Maqasid al syariahpendapat Auda merupakan sebuahkonsep universal untuk menjahuidari perselisihan antara makna lafaz dan makna

lihat lebih lanjut, Jasser Auda, Fiqh al-Maqāṣid, h. 18-19; op. cit, Jasser Auda, Maqasid al-Shariah, x. 21-24.

33 Xxxxxx Xxxx,Maqasid Syariah, Dalil al-Mubtadi‘in London: al- Ma‘had al-Alami li al-Fikri alIslami, 2008), 7, 32 dan 49.

teks. Dalam menafsirkan teks-teks al-quran dan hadist maka

Maqasid al syariah menjadi sebuat alat dan landasannya.34

B. Konsep Maqasid Al-Syari’ahAntara Pemikiran Al- Ghazali Dan Al-Syathibi

Meskipun di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan istilah antara satu dengan lainnya. Xxxxxxxx Xxx Xxxxx misalnya, menyebutnya dengan maqasid al-ahkam. Semenjak Xxxx xx-Xxx Xxx‘ban dan Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, mengistilahkan dengan maqasid al-tasri‘. Xxxxxxxxx xx-Xxxxx lebih banyak membahasakannya dengan al-maslahah, sedangkan maqashid al-syari‘ah merupakan istilah yang digunakan oleh Xxxx Xxxxx xx-Xxxxxxxx dan Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, namun pada prinsipnya perbedaan istilah itu sebenarnya mengandung pengertian sama. Untuk menghindari kekeliruan dan kesimpangsiuran semakaian istilah, maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah maqashid al-syari‘ah semata.

Dilihat dari segi kebahasaan, kata ―maqasahidal- syari‟ah” terdiri dari dua penggalan kata,yaitu ―Maqashid‖ dan

―al-syari‘ah‖ yang masing-masing punya makna tersendiri. Kata‖maqashid‖ merupakan bentuk plural (jama‘)dan kata maqshid‖. Sedangkan akar katanyaberasal dari kata verbal

―qashada‖, yang berartimenuju; bertujuan; berkeinginan

34ibid

danberkesengajaan. Sedangkan pengertian ―syari‘ah‘secara harfiah adalah sumber mata air atausumber kehidupan. Kata

―syari‘ah‖ (tunggal)jamak ―syara‘i‖ berarti segala yang diisyaratkanAllah kepada hambanya, di antaranya berupaaturan-aturan hukum. Perkataan

―syari‘ah‖berartiperaturan, sesuai dengan makna yangdijumpai dalam Alquran surat al-Jatsiyah ayat18: (kemudian kami jadikan kamu berada diatas syariat(peraturan atau undang- undang) dariurusan (agama) itu).Dengan demikian, secara etimologis maqasahidal-syari‟ah berarti tujuan Allah (Pembuatanhukum) penetapkan hukum terhadap hambanya,yang inti dari penerapan Syari‘at itu berorientasiuntuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kemudian dalam terminologi syari‘at terdapatdikalangan para ulama yang otoritatifdalam bidang ushul tentang pengertian maqashidal-syari‟ah. Dalam kaitan ini, Xxx Xxxxx xx-Xxxxxxx (w. 790H/1388 M) dalam bukunya

―al-Muwafaqat‖ menandaskan‖ bahwa yang dimaksuddengan maqashid al-syari‟ah ialah ketentuan-ketentuanhukum yang disyariatkan Allah untukkemaslahatan manusia. Begitu pula, menurut‗Xxxxx xx-Xxxxx dalam karyanya menyebutkan bahwayang dimaksud dengan maqashid al-syari‟ah adalahtujuan yang dikehendaki syara‘ dan rahasia-rahasiayang

ditetapkan (Allah) pada setiap hukum.Adapun inti dari Maqashid Al-Syari‟ah itu sendiriadalah tujuan yang dikehendaki syara‘ adalah untukmewujudkan kebaikan sekaligus menghindarikeburukan, atau menarik manfaat dan menolakmudharat. Atau dengan kata lain seperti yangditegaskan al-Syatibi bahwa tujuan utama Allahmenetapkan hukumnya adalah untuk terwujudnyakemaslahatan hidup manusia di dunia dandi akhirat. Oleh sebab itu, taklif pembenaanhukum) harus mengacu kepada wujudnya tujuanhukum itu. Sebab menurut al-Qardawi di manaada maslahat, dilaksanakan hukum Allah.

Dengan demikian, lihat secara jelas bahwabetapa eratnya hubungan antara maqashidal-syari‟ah (tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan(maslahat). Pemaknaan terhadapmaslahat para ulama mengungkapkannyadengan definisi yang berbeda-beda. Menurutal-Khawaizmi menyatakanmaslahat merupakan pemeliharaan terhadaptujuanhukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari mahluk(manusia).Sementara menurut al-hufi, maslahatsecara urf merupakan sebab yang membawakepada maslahat (manfaat), sedangkan dalamhukum Islam, maslahat merupakan

sebab yangmembawa akibat bagitercapainya tujuan Syar‘i(Allah) baik dalam bentuk ibadah maupunma‘amalah.

Sedangkan menurut xx-Xxxxxxx, maslahatmakna asalnya merupakan maslaha dalam hukumIslam adalah setiap hal yang di maksudkan untukmemelihara tujuan syariat yang pada intinyaterangkum dalam al-mabaadi‘ al-khamsyah yaituperlindungan terhadap agama (hifzd al-din),jiwa (hifzd al- nafs) akal (hifzd –„aql), keturunan(hifdz al-nasl), dan harta (hifzd al-maal). Setiaphukum yang mengandung tujuan memeliharakelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiaphal yang membuat hilangnya lima unsur inidisebut mafsadah.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakandiatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksudMaqashid Al-Syari‟ah adalah tujuan Allah menetapkanhukum-hukum untuk mencapaikemaslahatanhidup manusia, sekaligus jugamenghindari berbagai kerusakan, baik di duniamaupun akhirat.Lebih jauh dimaksud at-Thufi tentang al-maslahadisini adalah al-muslaha yang sejalandengan tujuan syara‘. Ia berbeda dengan maslahamursalah yang dinisbahkan kepada mazhabMaliki. Maslahah dalam pengertian at-Thufilebih luas dari pada itu. Namun dalam hal ini,at-Thufi tidak membagi menjadi tiga tingkatanmenjadi haruriat,hajiat dan tahsiniat. Dan hallain yang membedakan Thufi dengan ulamalainnya

adalah bahwa al-maslaha itu terbatashanya pada hal muamalah, bukan ibadah.35

C. Perjanjian perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia

Kata perjanjian sesuai dikamus besar bahasa Indonesia adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih berupa tulisan maupun lisan, yang mana terjadi kesepakatan diantara masing-masing akan menaati dari hasil yang disetujui yang ada dalam perikatan tersebut.36Menurut KUHPerdata pasal 1313 perjanjian merupakan suatu kejadianyang mana satu pihak melakukan janjidenganorang lain atau yang mana dua orang atau dua pihak membuat janji mengerjakan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Subekti, kata ― perikatan ‖ dalam bukunya III KUHP mempunyai maknasangat banyakdari perikatan, yang mana hal tersebutmengaturketerkaitan antaraaturansepenuhnyabukanterdapat dari perikatan atau persetujuan bersama. Yaitu perjanjian yang muncul akibat dari penyimpangan terhadap ketentuan hukum dan perjanjian yang

35Suansar Khatib, Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1, 2018

36 xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx diakses pada tanggal 23 April 2019 pada pukul 11.00

muncul akibat dari pengerjaankeperluanpihak lain yang pada dasarnya bukanberlandaskankepadaperikatan. Buku III kebanyakan perjanjianmerupakan yang muncul dari suatuperikatan.37

kemudianditentukan di dalam Instruksi Presiden X.X Xxxxx 1 Tahun 1991 terkait publikasi dan penginformasian Kompilasi Hukum Islam(selanjutnya disebut KHI), Terkait perikatan pernikahan, yang mana perjanjian pernikahandalam hal yang menyangkut harta bersama terdapat di dalam Pasal 47 KHI telahmenyampaikan bahwa perikatan pernikahanbukan hanya dalam lingkup harta bersama yang diperolehsepanjangpernikahan, tetapi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak. Mengenai hal demikian, Xxxxxxxxx menjelaskan bahwa perikatan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu perjanjian pernikahan terhadap harta bersama, yang manadibuatnya perjanjian tersebut bertujuan untuk menyatukan atau membagikekayaan individu yang diperolehsepanjangpernikahan berjalan,hal ini sama dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.38

37Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermessa ), 122.

38Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: CV. Xxxxxx Xxxx, 2012), 2.

Para ahli juga menegaskan dalam penjelasan lain tentang pengertian yang lain tentangpernikahan, sepertipedapat WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum bahasa Indonesia dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis,perjanjian mempunyai arti sebagai suatu kesepakatan (lisan atau tertulis) pembuatnya adalah kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati serta mengikuti apa yang tertera dalam persetujuan itu.39

Definisi perjanjian yang diungkapkan olehWirjono Podjodikoro dan Damanhuri, yaitu harta bersama yang diperoleh secara bersama oleh kedua pihakyang memiliki suatu hubungan hukum, yang mana satu pihak dianggap berjanji atau berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu, sedangkan apabila melanggar maka dapat dituntut oleh pihak.40

Wirjono Projodikoro dan Xxxxxxxxx juga mengatakanpernikahanapabila dikatakan perikatan apabila seorang wanita dan seorang lelaki mempunyai kesepakatan dalammelangsungkanpernikahan satu sama lainnya, yang manasuami istritersebut saling menyetujui akan menaati atura-

39 Chairuman Pasaribu dan Xxxxxxxxxx X. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

40 Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: CV. Xxxxxx Xxxx, 2012), 1.

aturan hukum yang berjalanmenyangkut hak-hak dan kewajiban masing-masing mempelai selama berlangsungnyakehidupan keluarga, dan terkaitsetrata sosialdi masyarakat dari anak cucuserta keturunannya.41

Berhubungpengertianperjanjianpernikahan tidak ditentukandengan cara eksplisit di dalam perundang-undangan, akan tetapi dengan cara implisit ditentukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah hasil komparasi Dyah Ochtorina Susanti dalam Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Ulul Albab:42

Isi Perjanjian

Kawin

KUHPerdata

UU Perkawinan

Kompilasi

Islam

Mengatur tentang Persatuan Harta Kekayaan (Harta Bersama)

Calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpang an dari peraturan undangundang sekitar persatuan harta kekayaan,

asal perjanjian

tidak menyalahi tata susilaan.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungka n, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan...

(Pasal 29)

Perjanjian perkawina meliputi percampur pribadi pemisahan pencaharia masingma sepanjang tidak be

dengan Islam.

41 Damanhuri, Segi-Segi Hukum..., 2.

42 Dyah Ochtorina Susanti, Perjanjian pernikahan Sebagai sarana dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari‟ah), Jurnal Studi dan Pemikiran Hukum Islam Ulul Albab, Vol. 1, No. 2, (2018), 12-13.

(Pasal 139)

(Pasal 47 a

Perikatan dilaksanakanpra nikah

Karena pengaruh ancaman pembatalan, setiap perikatan pernikahan harus disusunmelalui akta notaris sebelum berlangsungnya perkawinan (Pasal

47)

Pada waktu atau sebelum pernikahandilaksanakan, keduanya atas kesepakatan bersama bisamementukperikatan tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.... (Pasal 29

ayat 1)

Pada wakt nikah ked suami membuat tertulis disahkan Pencatat tentang k harta perkawina

47 ayat 1)

perikatan tidak bersebrangan dengan norma kesusilaan, agama

Calon kedua mempelai mempunyai hak untukmenyediakan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang skitar persatuan

harta kekayaan,

asal perjanjian tidak menyalahi tata susilaan. (Pasal 139)

Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar

batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. (Pasal 29 ayat 2)

Kedua pasangan istribisa mengadak perikatanp dalam be Taklik tala Perjanji yang bertentang dengan Islam. (Pa

Tabel 2.1 hasil komparasi Dyah Ochtorina Susanti

Tabel diatas dibuat oleh Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah merubah waktu perjanjian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 dari dilakukan

sebelum perkawinan menjadi sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan. Namun dari ketiga aturan diatas bisa diambil sebuah garis kesamaan bahwa seluruhaturan perudang- undangan tentang perjanjian pernikahanmenentukanterkait kekayaan atau harta benda atau harta yang diperoleh bersama.

KUHPerdata mengaturan seperti dalam Pasal 119 KUHPerdata menjelaskandemi hukum ketika dilangsungkannya perkawinan mulai berlakupengumpulan secara keseluruhan antara harta kekayaan pasangan suami istri. Sebagaimana pengumpulanyang dibuat sepanjangpernikahanberlansung tidak dapatdirubah atau dihapuskandengan tidak adanya kesepakatan dari suami maupun istri. Maka dari itu, apabila ingin menyimpangi dari isi tentang penggabungan harta tersebut, maka keduamempelaiperlumenempuh jalan melalui perikatanpernikahanyang mana telah diatur pada Pasal 139 KUHPerdata.

D. Hukum Perjanjian Perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi

Kebanyakanterjadinya perikatanpernikahan di Indonesia ini dibuat karenaterselip harta serta kekayaan yang tidak seimbang antara kedua mempelai, maksudnya harta

kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan tersebutyaitu untuk melakukan penyimpangan dari apa yang sudah menjadipenjelasan ketentuan terkaitharta kekayaan yang dipersatukan. Mereka bebas dalam menghasilkan ketentuan hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya.43 Perjanjian perkawinan masuk dalam regulasi perjanjian perdata. Untuk melihatperjanjian tersebut berlaku atau tidak berlakunya, perjanjiannya harus lengkap syarat rukunya. Terdapat empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau perikatan, seperti dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa karena adanya kekhilafan yang didapatkanmelalui pemaksaan atau tipuan maka kata sah tidak berlaku. Kesalahan yang bukanmenyebabkan batalnya suatu perikatan yaitu terjadinya kesalahanterkait hakikat benda yang

43 Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung: Xxxxxx Xxxx, 2007), 14.

menjadi inti perjanjian. Sertabatalnya perjanjian akibat tekanan yang dilakukan oleh orang pembuat perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa semuapihakpaham dalam mengadakanperjanjianterkecuali dinyatakan di undang-undang bahwa pihak atau orang tersebut tidak cakap. Pihak-pihaktadidijelaskandi KUHPerdata Pasal 1330 adalah yang pertama, pihak yang membuat perjanjian belum mencapai dewasa, kedua pihak yang akan membuat perjanjian merupakan yang ditaruh dibawah pengampunan, ketiga pihak yang akan membuat perjanjian adalahwanita yang sudah menikah. Akan tetapibagian ketiga ini telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan yang mencantumkan bahwa hak dan kedudukan suami–istri yaituseimbang.

3. Suatu hal tertentu

Pada pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata menjelaskan― cumabenda-benda yang bisadijualbelikan saja yangbisadijadikaninti suatu perikatan‖, sementarapasal 1333 KUHPerdata menyatakanisiperikatan pernikahan harus memilikiintidari benda yang paling sedikittidak akan menjadi masalah benda yang sedikit asalkan masih dapat dihitung atau di tentukan harganya.

4. Sesuatu yang diperbolehkan

Perjanjian mempunyai isi yang tidakbertentangandengan undang-undang atau tidak bersebrangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum Pasal 1335 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa

―perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.‖

Syarat pertama dan keduaharus dapat dipenuhi oleh subyek hukum. Adapun yang disebut syarat obyektif adalah syarat ketiga dan keempat karena obyek perjanjian harus dapat memenuhi kedua syarat ini. Batalnya sebuah perjanjian dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subyektif, yaitu bila mana ada permintaan untuk pembatalan. Serta syarat obyektif bilamana tidak terpenuhi maka perikatan perkawinan tersebut batal karena hukum.44Namun terdapat beberapa pengkhususan pada perjanjian perkawinan. Adanya putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015 berdampak pada perubahan pasal 29 UU No. 1 Th. 1974 menjadi:

a. Ketika pada saat, belumdilangsungkannya atau sepanjang ikatan pernikahankedua mempelai atas kesepakatankedua

44 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx/ diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 12.30 WIB

belah pihakbisamembuat permohonanperikatan secara tertulis yang dilegalkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, sesudahberlakunya isi tersebut juga berlaku kepada pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat.

b. Perjanjian tersebut tidak bisadilegalkanmisalkanbertentangan denganketentuan- ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.

c. Perjanjian tersebut dapat berlakumulai awalpernikahandilakukan, kecuali ditentukan waktu memulainya dalam perikatan perkawinan.

d. Sepanjang pernikahan berlangsung, perikatanpernikahanbisa mencangkup harta pernikahan atau perikatan perjanjian lainnya, perjanjian tersebut tidak bisadiganti atau dihapus, kecuali apabila terdapat kesepakatan dari semua pihak pembuat perikatan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.45

Suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum di mana sebelumnya hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan dimulai, saat ini bisa dilakukan baik sebelum perkawinan maupun selama dalam ikatan perkawinan.

45 Dikutib dari salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Lutfiana dalam tesis di Dalamsarjana IAIN Ponorogo, membuat sebagai berikut ini:46

Gambar 2.1 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015

Gambar 2.2 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan

akta perjanjian dinyatakan legal, dan mengikat kedua belah pihak dan juga pihak ketiga sekaligus.

Dispenduk maupun KUA melakukan pengecekan terhadap substansi perjanjian. JIka isi perjanjian tidak melanggar norma dan aturan yang ada, dikeluarkanlah form legalisasi perjanjian perkawinan

akta dari notaris diajukan ke dispenduk bagi pasangan suami istri non muslim, dan ke KUA untuk pasangan suami istri beragama Islam

Menghadap ke notaris untuk menyepakati perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Notaris melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian, kemudian mengeluarkan akta perjanjian perkawinan

Sebelum perkawinan dimulai ataupun selama dalam ikatan perkawinan

Surat perjanjian perkawinan mengikat kedua belah pihak maupun pihak-pihak yang diikutsertakan dalam perjanjian

Dispenduk dan KUA mengeluarkan akta perjanjian perkawinan dan melegalisasi

Sebelum Perkawinan dimulai

Dilakukan dihadapan Dispenduk bagi non-muslim, dan KUA bagi yang muslim

Menyepakati poin-poin yang akan dijadikan sebagai dasar perjanjian perkawinan kedua belah pihak

46 Lutfiana Mayasari, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Perjanjian Perkawinan di IndonesiaDalam Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015, Xxxxx, IAIN Ponorogo

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 dalam bagan diatas tampak jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi besar pada perubahan sistem regulasi hukum perdata di Indonesia. Mengingat bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, dan mengikat, maka ketentuan ataupun peraturan tentang hal serupa yaitu perjanjian perkawinan, baik yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam,47 Hukum Perdata,48 maupun UU No 1 Tahun 197449 tidak berlaku.

Sedangkan berlaku surut atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan ditentukan oleh kedua mempelai. Selanjutnya dianalisis oleh pihak notaris adakah kemungkinan merugikan pihak ketiga maupun kedua belah pihak. Yang selanjutnya setelah disepakati oleh kedua belah pihak, notaris mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.

47 Inpres Nomor 1 Tahun 1974 TentangKompilasiHukum Islam pasal

48 Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata

49 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitupasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinanini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu

Berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian pemisahan harta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka notarislah yang diberi wewenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Karena bukan sebagai lembaga pemerintahan, maka tidak ada aturan baru yang dikeluarkan sebagai implikasi dari putusan tersebut. Artinya notaris langsung bisa mengimplementasikan putusan tersebut tanpa harus menunggu ada regulasi baru. Pedoman yang digunakan oleh notaris dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini adalah etika profesi.50

Dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 muncul klausul yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pada notariat yaitu “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Merujuk pada teori das doppelte rech stanilitz Xxxxx Xxxxx, putusan MK tersebut

50 N.G Yudara, Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Majalah Renvoi No. 10.34.III, (2006), 74.

secara otomatis menghapus dan atau merubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.51

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah tepat. Perjanjian perkawinan diberi kedudukan sebagai akta otentik seperti akta lainnya. Di mana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dibuat didepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan diberi form khusus yang disediakan oleh pihat terkait. Kekuatan dari surat perjanjian tersebut sebatas pada pengaturan perjanjian kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dengan perubahan aturan yang dibuat, maka akta perjanjian yang dibuat notaris tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.52

Pihak yang diikat oleh perjanjian hanya mengikat secara personal dan juga tidak mengikat kepada pihak-pihak yang lain yang tidak mau memberikan kesepakatannya. Dalam membuat perjanjian seseorang hanya dapat mewakili atau menjadi dirinya sendiri dan tidak bisa mewakili orang lain

51 Lutfiana, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum. 89.

52 Lutfiana, 52.

untuk membuat perjanjian. Perjanjian hanya dapat berlaku pada mereka yang membuat perjanjian tersebut.53

E. Tinjauam Umum mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan

1. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari jerih payah atau usaha dari kedua mempelai selama berlangsungnya pernikahan. Dalam ilmu tasawuf sesungguhnya manusia tidak mempunyai apa-apa semua yang dimiliki selama didunia hanyalah titipan belaka. Jadi dapat kita tarik sedikit kesimpulan menurut ilmu tasawuf manusia atau suami istri tidak mempunyai apa-apa. Maka tidak akan terjadi perjanjian pernikahan. Akan tetapi dalam pembahasan ini kita di hadapkan oleh realita yang terjadi di masyarakat. Yang mana banyak suami istri yang bercerai setelahnya terdapat perselisihan mengenai harta bersama. Memang tidak ditentukan didalam kajian fikih (hukum Islam) klasik tentangkonsep harta gono-gini atau harta bersama. Fikih Islam klasik merupakan suatuhasil hukum yang disusun oleh para ulama klasik, pada masa sebelum modern. Para ulama tersebut mengartikan fikih Islamsesuaipandangankepercayaan mereka bahwa itu sudahsama dengan hal-hal yang disampaikan oleh

53 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx /, diakses pada 12 Desember 2020.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx SAW. Sesungguhnya harta gono-gini dapat diartikan suatucakupan hukum yang masih belum dikaji, atau bisadibilang sebagai cakupan kajian hukum belum ada yang membahas. karena, harta gono-gini mempunyai hal-hal yang dapat dikembangkan dan urgent untuk dibahas pada zaman modern ini. FikihIslam klasik mempunyai kajian, isu- isu yang sering dibicarakanmerupakanterkait permasalahanpembahasan nafkah dan hukum waris. Hal ini yang sudahmenarik perhatian untuk membahas tentang kajian fikih Islam klasik ketikamemandangpermaslahan harta benda dalam pernikahan.54

Meskipun demikian, berdasarkan beberapa analisis menyatakan bahwa sesungguhnya permasalahan Harta gono- gini tetap ada didalam kajian hukum Islam. Dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan pendekatan ijtihad dan qiyas terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai sarana perbandingan.55

Dalam pandangan zahri hamid bahwa hukum Islamlebih mengatur terkait terpisahnya antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri selama yang berkehendak tidak

54 Zulfiqar Mokodompit, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam, dalam jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015, 169.

55 Hadikusumo Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, ( Bandung

:Mandar Maju, 2007), 7.

menentukan hal-hal lain (hal-hal yang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Kelonggaran yang diberikan oleh Hukum Islam juga kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang diinginkankedua belah pihak, dan akhirnya mereka terikat secara hukum melalui perjanjian tersebut.56

Hukum Islam memandang terkait konsep yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memiliki dampak memudahkan dalam pemisahan mana yang termasuk harta kekayaan suami dan mana harta kekayaan istri, yang mana harta kekayaan bawaan suami dan mana harta kekayaan bawaan istri sebelum pernikahan, mana harta kekayaan suami/istri yang didapatkan secara sendiri-sendiri selama perkawinan berlangsung, serta yang mana harta gono-gini yang didapat dengan cara bersama selama berlangsungnya sebuah perkawinan. Hal ini sangat berguna dalam hal pemisahan harta tersebut dalam memisahkan antara harta kekayaan suami atau harta kekayaan istri apabila terjadi perceraian dalam perkawinan yang sudah mereka bangun.57

Ketentuan dalam hukum Islam di atas akan tetapdapat digunakansampai berakhirnya sebuah pernikahan atau

56 Xxxxx Xxxxx, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia(Bina Cipta, 1999),110.

57 Xxxxx Xxxxx, Ibid, hal.110-111

meninggal dunianya dari salah satu dari kedua belah pihak. Terkait harta warisan, pandangan dari hukum Islambahwa warisan yang telah ditinggalkan oleh suami/istri dibagi sesuai peraturan pembagian dalam hukum pewarisan Islam. Terkait harta warisan yang akan dibagi yaitu hak milik dari masing- masing suami/istri yang sudah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkannya dengan harta kekayaan suami/istri yang masih hidup. Harta milik atau yang diperoleh istri tidak dijadikan satudengan harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri mempunyai hak untuk memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga mempunyai hakdari bagian harta peninggalan suaminya.58

Hukum Islammempunyai pendirian bahwa harta yang didapatkan oleh suami sepanjang perkawinan berlangsungmaka beralih jadi hak suami, sementara istri hanya mempunyai hak terhadap nafkah/harta yang telah diberikan oleh suaminya. Akantetapi, dalam Al Quran dan hadis harta kekayaan yang didapatkan oleh suami sepanjang berlangsungnya pernikahanseutuhnya menjadi hak oleh suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al Quran dan hadis juga tidak menjelaskan secara jelas bahwa harta benda

58 Xxxxx Xxxxx, Ibid, hal. 111

yang didapat suami ketika selamapernikahan, maka dapat diartikan istri juga mempunyai hak terhadap harta tersebut.59

Moh.Xxxxx Xxxxxxx membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono-gini ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Xxxxxxxx pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apa pun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. kelompok yang menganggapdengan adanya harta gono-gini di dalam hukum Islam. Selainmenyetujuiaturan yang berlaku dalam UU pernikahan bahwa harta gono-gini itu diakui dan diatur didalam hukum positif, kumpulan ini juga

59 Zulfiqar Mokodompit, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam, dalam jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6 (2015), 170.

melihataturan tentang harta gono-gini itu seperti dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono-gini yang dimaksud merupakan harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya hubungan pernikahan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.60

2. Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini :61

a. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa sesuai tujuan dengan harta gono-gini ( harta bersama) merupakan : ―Harta benda yang didapatsepanjang masa pernikahan ― maksudnya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terbentuknya suatu pernikahan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, dijelaskan bahwa ―Sejak saat berlangsungnya suatupernikahan, maka sesuai aturan hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara kedua belah pihak yaitu suami- istri, selama tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjianpernikahan. Harta bersama

60 Xxxxx Xxxxxxx, Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan (Jakarta:Swara Rahima 2006), 29-35

61 Xxxx Xxxxxxxx, Analisis Xxxxxxx Xxxxxxx Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 00 Xx. 01 (2013), 653.

itu, selama pernikahanberlangsung, tidak dapatdihapuskan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suamiistri ―

c. Kompilasi Hukum Islam (Inpres no. 1 tahun 1991) pasal 85 dsebutkan bahwa : ―Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri‖ Pasal ini telah mencantumkan adanya harta gono gini dalam sebuah perkawinan. Dengan ungkapan lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung terhadap apa adanya persatuan harta dalam sebuah perkawinan (gono-gini), meskipun harta sudah menyatu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada sejumlah harta milik masing- masing pasangan,baik suami maupun istri.

d. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa ― pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan― Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a. Harta gono gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan . Berdasakan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89. ―Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri‖

b. Harta Bawaan Harta bawaan

adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah ―Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, Harta bawaan masingmasing suami dan istri sertaharta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menentukan lain―. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing,asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami / istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing- masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36

ayat(2) , dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain.Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

c. Harta Perolehan

adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).62

62Etty Rochaeti, Analisis Xxxxxxx Xxxxxxx Harta Bersama (Xxxx Xxxx),

654.

BAB III

ARGUMENTASI HUKUM PEMISAHAN HARTA SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015

A. Deskripsi Argumentasi Hukum Pemisahan Harta

Suami Istri dalamPutusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Maraknya perceraian terjadi di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya perselisihan mengenai harta bersama. Yang mana harta tersebut diperoleh selama pernikahan berlangsung. Sistem atau model mencari nafkah atau harta kekayaan dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak model. Xxx yang mencari harta hanya suaminya saja ada pula hanya istrinya mencari harta sebagai seorang TKW, dan ada juga yang mencari secara bersama-sama. Hal ini apabila tidak ada pemisahan atau pembagian yang sudah disahkan dalam akta tertentu, maka akan menimbulkan banyak konflik. Bukan hanya masalah perceraian yang dihadapi oleh negara ini, akan tetapi masalah yang timbul akibat perselisihan dalam pembagian harta juga. Maka dari itu di Indonesia diadakan terkait perjanjian pernikahan.Di Indonesia bukan merupakan

perkawin

sesuatu yang terkenal atau dibuat suatu keharusan tentang apa yang disebut perjanjian an. Meski demikian, akan tetapi ada apresiasi yang harus diberikan kepada pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang aquo, tetap mengkondisikan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan perjanjian pernikahan. Di sis yang lain, penganut adat ketimuran sendiri tidak sepenuhnya mempertimbangkan terkait dalam hal ini. Menurutnya pembuatan perjanjian perkawinan justru dianggap sebagai bentuk yang bersifat matrealisitis. Padahal pada aspek

yang lain,pembuatan perjanjian pernikahan merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk menampung kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum di kemudian hari.63

Perkembangan zaman yang semakin pesat ini juga berpengaruh terhadap perubahan aturan mengenai perjanjian perkawinan. Melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 untuk mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya, serta masa berlakunya.Perubahan aturan tersebut dikeluarkan berdasarkan argumentasi hukum yang jelas dan tegas.64

Dalam salinan putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 dijelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Hukum Perdata, di mana mengenai harta perkawinan berlaku penyatuan harta kekayaan yang bersifat milik bersama. Penyatuan atau medeegendom ini berlaku manakala terdapat suatu hubungan hukum antara keduanya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 119 KUHPerdata yang berbunyi:

63Syaifullahi Maslul, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xiii/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Asas- Asas Pembentukan Perjanjian, Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro, Vol. 1, No. 2, (2016), 409-424

64Argumentasi ini didapat penelitia dari Salinan putusan MK No 69/Puu-Xiii/2015

―Sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri‖.

Dengan adanya ikatan pernikahan maka akan terbentukpembagian harta persatuan, sehingga harta kekayaan yang didapatkan olehsuami sebelum dan selama berlangsungnyapernikahandengan dasarhukum maka menjadi harta isteri, demikian pula sebaliknya;

Apabila seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, seluruh harta kekayaan yang mereka miliki akan menjadi harta kekayaan bersama. Apabila dikaitkan dengan pasal 21 ayat 3 UUPA, penggalan klausula yang berbunyi :‖orang luar negeri yang setelah ditetapkannya Undang-undang ini mendapatkan hak milik akibat percampuran harta pernikahan‖ menjadi tepat, karena semua harta yang ia milikiolehwarga negara Indonesiasengan dasar hukum akan menjadi harta bersama dengan warga negara asing;‖

Ketentuan mengenai peraturan harta bersama didalam perdata yang lebih sering dikenal sebagai percampuran buat

tersebut, kemudian berubah karena diundangkannya UUPA No 1 Tahun 1974. Di mana dalam aturan tersebut secara spesifik disebutkan mengenai ketentuan harta bersama, dan menjadi hukum nasional perkawinan. Dalam penutup UUPA disebutkan bahwa dengan adanya UUPA, maka ketentuan yang diatur pada aturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

Perihal harta benda perkawinan, UUPA menetukan sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

(2) Mengenai harta bawaan masing-mmasing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pengertian ―harta bersama‖ khusunya menyangkut kepemilikan lahan dan tanah inilah yang seringkali menimbulkan problematika. Banyak pihak beranggapan bahwa karena menjadi harta bersama, maka penguasaan dan kepemilikan baik secara fisik maupu secara legal menjadi

―milik bersama‖. Sehingga akibatnya adalah, dalam sebuah perkawinan campuran meskipun kepemilikan lahan ada pada WNI, namun karena menikah dengan XXX sehingga berubah menjadi milik bersama WNA, maka tetap saja kepemilikan lahan dianggap illegal dan menyalahi aturan UUPA. Yaitu aturan dalam pasal 21 ayat 3 UUPA yang menyatakan bahwa hanya WNI sajalah yang berhak untuk memiliki asset tanah dan bangunan baik berstatus HGB maupun SHM.

Tentunya hal ini akan berdampak pada hilangnya hak konstitusional seorang WNI untuk mempunyai tanah dengan status Hak Milik dan Hak Guna di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menyetujui untuk dikeluarkannya hak milik dan hak guna bangunan dari harta bersama oleh WNI yang melakukan perkawinan campuran.

Guna menengahi perdebatan tentang perjanjian perkawinan khususnya dalam perjanjian pemisahan harta, maka perlu dilakukan analisis menggunakan perspektif maqashid al-syari'ah. Tujuan ditetapkannya suatu aturan atau yang sering disebut dengan pengertianmaqashid al- syari'ahadalahsuatu konsep penting dalam pembahasan di dalam hukum Islam. Oleh karena itu pentingnya maqashid al- syari'ah tersebut, para pemegang teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai aturan yangsangat perlu dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah merupakansebagai alat untukmenghasilkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau mengambilkemaslahatan dan menolak madharat. Makna yang seimbang dengan inti dari maqashid al- syari'ah tersebut adalah maslahat, karena pemberlakuan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.65

Pembahasan mengenai maqashid al-syari'ah sangatlah luas sekali. Untuk analisis pertama, penulis akan menggunakan pendapat Xxxx xx-xxxxxxx dan mengkorelasikan dengan hukum perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Dalam tulisannyaImam xx- Xxxxxxx menyatakan, bahwa kebutuhan

65 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, jurnal Sultan Agung Vol XIIV No. 118 Juni – Agustus 2009, 118.

manusia yang utama mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan tahsiny. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, hifdz ad-din ( memelihara agama ), hifdz annafs (memelihara jiwa), hifdz al- aql ( memelihara akal), hifdz al-mal (memelahara hart), hifdz al-irdl (memelihara kehormatan ).66

B. Argumentasi Hukum Pemisahan Harta Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 perspektifTeori Maqashid al-syari'ah Xxxxxx Xxxx

Kajian Maqasid al-shari'ah dikembangkan Jasser Audamelaluikaryanyayang berjudulMaqasidal- shari'ahasphilosophy ofIslamiclaw:aSistemApproachyanginginmendobrakparadig ma lama tertutupnyapintuijtihad.Karyafenomenal ini merupakansebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab

66 Xxxxxx Xxxxx, Maqashid Al-Syari‟ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, dalam xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/000000-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx- dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf, diakses pada 20 Desember 2020.

tantanganumatIslamyang berkenaandenganisu-isu kontemporer.Jasser Auda menjadikan teori sistemsebagaipendekatan terhadap hukumIslam.Teoridan filsafatsistem munculpadaparuh kedua abad ke20 M sebagaianti-tesis bagifilsafatmodernis maupunpostmodernis.Para teoritikusdan filsufsistem menolakpandangan'reduksionis'modernis bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis menjadi sebab akibat. Disisilain,filsafatsistemjugamenolakirasionalitasdan dekonstruksipostmodernis,yang dianggapnyasebagai'meta- narasi' postmodernis.67

Untuk mengaplikasikan teorisistemsebagaipendekatan dalam hukumIslam, Adaenamfitursistem yangdioptimalkanJasserAuda sebagaipisau analisis,yaitucognitivenature(watak kognisi),wholeness (keseluruhan),openness(keterbukaan), interrelatedhierarchy,multi dimentionalitydan purposefulness.

Xxxxxx mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori,yaitu: Pertama;Maqasid al-

67JasserAuda,MembumikanHukumIslamMelaluiMaqasidSyariah

(Bandung:Mizan,2015), hlm.70.

'Ammah(GeneralMaqasid)adalah Maqasidyang mencakupseluruhmaslahahyang terdapatdalamperilaku tasyri'yang bersifatuniversalsepertikeadilan,persamaan, toleransi, kemudahan,termasukaspekDharuriyyatdalam MaqasidKlasik.Kedua; MaqasidKhassah(SpesificMaqasid)yaituMaqasid yang terkaitdengan maslahah yang adadalampersoalantertentu, misalnyatidakboleh menyakitiperempuandalamruang lingkupkeluarga,dantidak diperbolehkannya menipu dalamperdagangan dengan cara apapun. Ketiga;MaqasidJuz'iyyah(ParcialMaqasid)yaituMaqasidyang paling intidalamsuatu peristiwahukum. Maslahah ini jugadisebuthikmah atau rahasia.ContohMaqasidini adalahkebutuhanakan aspek kejujurandan kuatnyaingatandalampersaksian.Dalamkasuskriminalmodern bisa jadicukupdengansatusaksiyang adildantidakharusadaduasaksi asalkanyang bersangkutanmampu menunjukkansikap jujurdandata yang valid.Bangunanmaqasidtersebutdapatdigambarkansebagaima na berikut:

Maqasid Umum(al Ammah) Maqasid Parsial(juz'iyyah) MaqasidKhusus(Khassah)

Ketigakategorimaqasidasy- syari'ahtersebutharusdilihatsecara holistik, tidak terpisah- pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teorimaqasidklasik. Kesatuanmaqasid inisepenuhnyaharusdilihat dalamspektrum ataudimensiyang lebihluas.Inilahpintumasukuntuk melakukanpembaharuandalammeresponpersoalan- persoalankontekszaman kekinian.68

MenurutJasser Xxxx, agar syariahIslam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, makacakupan dan dimenasi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukumIslamklasikharusdiperluas. Yang semula terbataspada kemaslahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup

68Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah fiqh Post-Postmodernisme (Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012), h 52.

tingkatannya,selanjutnyadijabarkan sebagaiberikut:

Xxxxxxx-Xxx

Hifdzal-Huriyyah al-I'tiqad

Perlindungan AgamaPerlindungan Kebasan berkeyakinan

Hifdzal-huquq al-Insan

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hifdzal-Mal

Perwujudan Solidaritas Sosial

Perlindungan Harta

1. Hifdz ad-Din (Memelihara Agama)

Hifdz al-usrah

Perlindungan Keluarga

Hifdzal-Nasl Perlindungan Keturunan

Mengembangkan Ilmu

dan Pengetahuan

berfikir ilmiah

Hifdzal-Aql

Perlindungan Akal

Hifdzal-Nafs

Perlindungan jiwa

wilayah yanglebihumum;dariwilayahindividumenjadiwilayahmasyara kat atau umat manusiadengan segala

Agama merupakan sesuatu yang pokok didunia ini. Karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‘an manusia dan

jin diciptakan ke dunia hanya untuk menyembah kepada Allah dalam arti manusia dan jin diwajibkan beragama. Selain itu dapat juga disimpulkan kehidupan tanpa adanya agama maka sia-sia. Manusia tanpa agama tidak dianggap jerih payahnya didunia ini. Tanpa agama juga manusia akan mendapatkan kemadlaratan atau siksaan di akhirat. Maka dari itu para ulama menafsirkan memelihara agama merupakan kebutuhan manusia yang utama yang harus dipenuhi adalah beragama, karena hanya agamalah yang dapat mengendalikan nurani manusia. Sesuai dengan perintah Allah untuk tetap berusaha menegakkan agama dijelaskan dalam al-qur‘an (QS. Al-Syura : 13). Agama memang harus ditegakkan karena agamalah yang merupakan tempatnya akidah, ibadah dan muamalah yang telah disyari‘atkan oleh Allah SWT untuk menentukan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan hubungan manusia antar sesamanya. Perintah syariat dari Allah SWT mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya melalui cara mewajibkan manusia untuk melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mengerjakan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Kewajiban yang diperintahkan dari Allah SWT yaitu manusia mengajak untukberagama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Perintah dari Allah SWT yang lain juga untuk menjaga

agama, dengan demikian terwujudlah suatu konsep jihad demi melawansiapa saja yang akan atau berusaha merusak agamaIslam. Begitu juga konsekwensi murtad, penyesatan, dan lain-lain.69

Memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :70

a. melindungi (menjaga) agama dalam tingkat kebutuhan primer (al-dharuriyyah), yaitu melindungi dan mengerjakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat kebutuhan primer, misal kewajiban mengerjakan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan atau diabaikan maka terancamlah eksistensi agamanya.

b. melindungi (menjaga) agama kepada tingkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah), yaitu melindungi dan melaksanakan ketentuan agama, dengan tujuanmenyimpang dari kesulitan, seperti mengerjakan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang dalam bepergian (musafir), apabilahal

00 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah, jurnal Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 (2015), 21.

70Ibid, 26.

ini tidak ditunaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang akan mengerjakannya.

c. melindungi (menjaga) agama kepadatingkatal-tahsiniyyah, yaitu mengikuti segala arahan atau petunjuk agama guna menjunjung tinggi harga diri sebagai manusia, serta melengkapi dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, seperti halnya menutup aurat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, mensucikan badan, pakaian dan tempat, tidak mungkin apabila kewajibannya tidak dikerjakan, maka hal itu tidak akan mengancam eksistensi agama, dan juga tidak mempersulit orang yang melakukannya.

Berdasarkan penjelasan tentang memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, maka argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015masuk dalam kebutuhan peringkat al-tahsiniyyah. Perjanjian pemisahan harta dilakukan sebagai salah satu upaya menjalankansesuai arahan agama guna menjunjung tinggi harga diri manusia, sekaligus menyempurnakan dalam pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT. Martabat yang dimaksud adalah dengan menghindari kemungkinan terjadinya konflik dalam suatu

perkawinan, jika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.

Beberapa akibat hukum yang diakibatkan dari perceraian, salah satunya adalah berkaitan dengan harta kekayaan bersama dalam selama berlangsungnya pernikahan.Adanya harta bersama pada saat terjadinya perkawinan secara berlangsung sedangkan harta bawaan didapat dari sebelum berlangsungnya pernikahan.Namun pada kenyataannya di Indonesiabanyak keluarga-keluarga yang tidak mencatat terkait harta bersama yang telah dimilikinya. Pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih jelas pembagiannya pada perkawinan yang masih baru, akan tetapi harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu pada usia perkawinan yang sudah tua.71

Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraianbisadiselesaikan menggunakan sistem kekeluargaan. Namun jika sistem kekeluargaan tidak dapat disepakati maka beralih pada kewenangan dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa

71 Fendra Yuli Hardiyanto, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 062/Pdt.G/2009/PA Rengat), JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 (2015), hal 11.

diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian (akumulasi). Jika suatu perkara hukum sudah sampai pada ranah pengadilan, maka tentunya akan ada implikasi panjang. Yaitu membutuhkan saksi, dan melakukan pembagian harta bersama berdasarkan pengakuan yang tak jarang juga berujung pada konflik.

Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, maka harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami akan langsung terbagi seperti harta pribadi dan harta bawaan. Harta bersama ini diperoleh sebagai ―hasil karya‖ dari suami isteri, atau suami atau isteri dalam kaitan dengan perkawinan. Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, maka klausul harta suami istri akan otomatis berubah menjadi harta yang dihasilkan suami dan harta yang dihasilkan istri.

Oleh karena itu, argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU-XIII/2015 dalam perkawinan ini sesuai dengan tujuan memelihara (menjaga) agama di tingkat al-tahsiniyyah.Jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mungkin, maka tidak akan mempengaruhi terhadap kebaikaneksistensi agama, dan jika dilakukan tidak

mempersungkar orang yang melakukannya. Sebaliknya, justru mempermudah seseorang saat perceraian terpaksa harus terjadi. Perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan pola relasi yang baik dalam mengerjakan agama, bagi suami istri. Tidak hanya dalam perceraian saja, namun perjanjian pemisahan harta ini juga mampu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga yang harmonis karena dapat menjauhkan dari sikap suudzon antar pasangan. Dengan demikian hak ini digunakan secara tidak langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam rumah tangga untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang. Sesuai dengan konsep Hifdz ad-din (memelihara agama) menjadi haq attadayyun (hak Beragama) yaitu hak untuk

menjalankan ibadah dan mengerjakan ajaran-ajaran agama.

2. Memelihara Jiwa (al-nafs).

Selain memelihara agama yang seperti dijelaskan diatas tadi, memelihara jiwa juga sangat diharuskan. Karena agama tanpa adanya jiwa maka tidak dapat melaksanakannya. Meskipun manusia yang tanpa jiwa tidak akan diminta pertanggungjawabannya, karena tidak dianggap hidup. Sementara apabila dibandingkan dengan mempunyai jiwa tetapi tidak beragama akan mendapatkan siksa di akhirat.

Sementara agama tanpa jiwa maka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan itu maka para ulama klasik menggolongkan menjaga jiwa menjadi nomor dua setelah menjaga agama. Menjaga (Memelihara) jiwa : diri manusia (nyawa): perintah dari agama Islamberupa mensyari‘atkan supaya mewujudkan serta melestarikan ras manusia dengan jalan perkawinan yang sah menurut hukum Islamserta dapat melanjutkan keturunan yang baik. Hal tersebut bertujuan agar bisa menjaga dan menjamin kehidupan manusia, kewajiban orang yang beragama Islam secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.72

Hifdz an-nafs ( menjaga jiwa ) menjadi haq al-hayat ( hak hidup ). Hak ini tidak hanyamempunyai makna sekedar sebagai alat untuk membela diri. Hak ini seyogyanya diarahkan sebagai motivasi untuk menjadikan kualitas kehidupan yang semakin baik khususnya bagi diri dan umumnya bagi masyarakat. Seharusnya adanya hak hidup dapat diorientasikan pada perbaikan mutukehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.73

Terkait memelihara (menjaga) jiwa sesuai kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :74

72Afrida, 22.

73 Xxxxxx Xxxxx, 9.

74Afrida, 26.

a) melindungi (menjaga) jiwa dalam tingkat kebutuhan primer (al-dharuriyyah), yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup maka manusia diharuskan makan, akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan.

b) melindungi (menjaga) jiwa dalam tingkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah), misal dibolehkan berburu serta menikmati makanan-makanan yang halal dan lezat, apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

c) melindungi (menjaga) jiwa dalam peringkat al-tahsiniyyah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi no. 69/PUU- XIII/2015dalam perkawinan berdasarkan kepentingannya dalam perspektif hifdz an-nafs ( menjaga jiwa ) masuk dalam kategori peringkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah). Jika perjanjian pemisahan harta tidak dilakukan oleh pasangan suami istri, maka eksistensi manusia tidak akan terganggu.

Namun jika tidak dilakukan, maka akan mempersulit suami istri ketika berpisah atau bercerai. Kesulitan akan dirasakan ketika perceraian terjadi dan tidak adanya dasar hukum yang dijadikan acuan kecuali persidangan.

Dengan terbuatnya sebuah perjanjian perkawinan, adanya kesempatan yang terbuka dari suami isteri. Tanpa harus merugikan salah satu pihak mereka juga dapat berbagi rasa sesuai keinginan–keinginan yang telah disepakati. Apabila melihatdari status hukumnya, perjanjian perkawinan itu mempunyai sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu bersifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja diadakan). Akan tetapi dengan terbuatnya perjanjian pernikahan, hubungan suami isteri akan merasa aman karena apabila suatu saat hubungan kekeluargaan mereka ternyata ‖retak‖ bahkan berakhir pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.75

Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan maka tidak ada perlindungan hukum terhadap kekayaandari kedua belah pihak, hal mana UU Perkawinan

75 Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Nasional, (Jakarta : Varia Peradilan, 2008), 273.

tidak menentukan terkait tujuan Perjanjian Perkawinan, semuanyadiberikan sepenuhnya kepada pasangan suami istri.

Kesulitan lain yang mungkin dialami oleh pasangan suami istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan adalah masalah hutang piutang. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian. Ketika perceraian terjadi, kedua belah pihak akan membebankan hutang bersama kesalah satu pihak.

3. Memelihara Akal (al-aql).

Yang menempati urutan ke tiga yaitu menjaga akal. Menurut sebagian ulama menjaga akal di lakukan setelah memelihara agama dan jiwa karena manusia yang memiliki jiwa dan agama akan tetapi tidak berakal maka semua amalnya tidak dianggap atau tidak dipertanggungjawabkan. Sementara apabila manusia berakal akan tetapi tidak mempunyai agama maka mereka akan mendapatkan siksa. Hifdz al-aql (menjaga akal),yaitu haq al-ta‟lim (hak mendapatkan pelayanan pendidikan).Dengan tujuan menghargai akal bukan berarti

hanya sebatasmemelihara kemampuan akal supaya tidak gila ataupun mabuk. Maksud dari penjagaan akal merupakanterpenuhinya hak intelektual bagi masing-masing individu yang berada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini merupakanadanya kejadian pencurian terhadap karya,hak cipta dan kreasi seseorang. Hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan terhadap akal, seperti jaminan keamanan untuk karya-karya intelektual.76

Terkait pemberian Allah swt tentang perlindungan akal untuk manusia, diwajibkanmenuntut ilmu sebagai cara berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya.77Pemberian layanan pendidikan dan insentif lain yang mengembangkan fungsi merupakan salah satu bentuk peningkatanintelektualitas, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah dari hal-hal yang dapat merusaknya serta menghalangi tujuannya yang seharusnyatidak dilakukan seperti minuman keras dan memepercayai takhayul.78

76 Xxxxxx Xxxxx, 9.

77 Xxxxxxxxxxx,. Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

78 Xxxxxxxx, X. Maqasid al-Shari‟ah as Framework for Economic Develompment Theorization. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, (2016), 1-47.

Dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan tentang memelihara (menjaga) akal berdasarkan kepentingannya:79

a) melindungi (menjaga) akal dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer (al-dharuriyyah), seperti diharamkan meminum minuman keras (al-khamar), jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka akibatnya akan terancamnya eksistensi akal.

b) melindungi (menjaga) akal dalam tingkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah), seperti anjuran untuk mencari ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, apabila hal ini tidak dilaksanakan, tidak juga merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam bermasyarakat serta menjalani kehidupan dunia akhirat, dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) melindungi (menjaga) akal dalam tingkatal-tahsiniyyah, seperti halnya menjauhkan diri dariberbuatkhayalan kosong belaka atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya, akan tetapi hal ini berkaitan erat dengan etika, hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Menurut agama Islamsyarat dalam melangsungkan perkawinan atau perjanjian pernikahan, bukanmenentukan terkait masalah harta bersama secara tegas, baik Al-Qur‘ān

79Afrida, 27.

ataupun Xx-Xxxxxx, karena yang diintruksikan gunamencari rizki untuk nafkah secara jelas adalah suami, bukan istri, sementara itu istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari sang suami, dan istri bertugas fokus dalam mengatur masalah urusan rumah tangga saja.Sedangkan dalam perjanjian perkawinan ada pemisahan harta antara suami dan istri, artinya pihak istri juga menjadi tulang punggung yang mencari nafkah. Masyarakat Indonesiasebagai masyarakat dengan adat ketimuran, menganggap perjanjian sebagai perbuatan yang tidak etis. Menyepakati sesuatu yang berkaitan dengan materi, mencegah konflik, dan bahkan membahas perceraian, padahal maghligai perkawinan belum dijalani. Islam tentunya tidak mengajarkan seperti itu, tidak ada aturan perjanjian pemisahan harta dalam Islam, dan tidak ada membicarakan masalah

keuangan sebelum menikah.

Namun masyarakat saat ini semakin berubah. Pernikahan tidak hanya masalah ikatan antara suami dan istrinamunjuga mencakup sebuah komitmen keuangan dalam rumah tangga. Tak jarang suami dan istri yang membawa harta bawaan masing-masing, dan setelah pernikahan berlangsung dua-duanya berpenghasilan. perkawinan di Indonesiaperludimusyawarahkanoleh wali atau kedua orang tua, sehingga dalam pembentukan point-point pada perjanjian

yang telahdisetujui oleh kedua belah pihak, pada akhirnya menyangkut kepada keluarga antara kedua calon tersebut.

Berhubung dengan maraknya praktek-praktek perceraian yang terjadi dimacam-macam pengadilan di Indonesia, akhirnyawarga membutuhkan suatu perjanjian dan kesepakatan.

Maka aturan yang diberlakukan di Indonesia baik dalam urusan harta bersama dan perjanjian perkawinan adalah pilihan yang tepat karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Pendapat dari Xxxxxx Xxxxxx yang dikutip oleh Xxxxxxx, mengungkapkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang telah ditemukan di masyarakat tentang harta yang diperoleh suami-istri ketika pernikahan berlangsung. Pandapat itu didominasi dan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat, dan tidak didasarkan pada Syari‟āh Islām.80

Pertama, masyarakat-masyarakatIslam yang telah membagi hak milik suami dan istri. Pada konsep ini tidak didapati harta milik bersama suami dan istri. Harta yang diperoleh suami selama pernikahanmerupakan harta suami, tidak dianggap juga sebagai harta bersama (istri ikut memiliki).

80 Ru‘fah Abdullah, Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, (2016), 36.

Dan apabila istri mempunyai penghasilan, maka hartanya akan dipisahkan dengan harta yang diperoleh suami.

Kedua, umatIslamyang sudahmenggabungkan harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri. Dalam hal ini mereka menganggap akad nikah terselipi dari persetujuan kongsi /shirkah. Maka ketika nikah sudah sah maka harta yang diperoleh, dijadikan sebagai harta milik bersama. tidak saling memperhitungkan banyak yang mana yang memperoleh harta tersebut. Dan juga tidak memeperhitungkan terkait siapa yang banyak mengeluarkan harta untuk mengurus rumah tangga. Apabila harta tersebut terdaftar maka tidak mempersoalkan terkait atas nama siapa harta tersebut. Jika terjadi perceraian, maka keduanya mendapatkan harta tersebut sesuai pembagian masing-masing. Begitu juga apabila salah satu dari suami atau istri itu meninggaldunia, maka harta tersebut akan dibagi menurut porsinya, baru setelahnya diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.81

DiIndonesia mempunyai hukum adat yangmemiliki gagasan, kesatuan kekayaan tidaklah dariseluruh kekayaan suami-istri, satuan hartahanyalahkekayaan yang diperoleh

81 X.X.Xxxxxxx, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 122-123.

bersama sepanjang masa pernikahan saja. Adapun terkaitkekayaanyang didapatkan oleh masing-masing pihak selama pernikahan dan harta warisan yang ia dapatkansepanjangpernikahan, akan tetap menjadi kekayaan milik mereka.82

Melihat fakta dan tradisi yang terjadi di masyarakat Indonesia, maka perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan sesuai dengan tujuan memelihara akal (al-aql) dalam maqashid al-syari'ah.Karena didalam regulasi perjanjian perkawinan tersebut terdapat upaya untuk penjagaan terhadap akal, dan jaminan keamanan.

Sebuah perjanjian perkawinan dilakukan secara prosedural dan dibuktikan dengan sebuah akad yang legal. Dibuat dengan proses yang panjang, diawali dengan pengajuan di notaris, kemudian pengesahan di dispenducapil bagi non muslim, dan pengesahan di KUA bagi yang beragama Islam. Akad yang tertulis didalampun ditulis sedemikian rupa dan tidak bertentangan dengan etika agama dan sosial yang berlaku di Indonesia.

Peningkatanintelektualitas dan kualitas regulasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah

82 Ismuha, Pencarian Harta Bersama Suami Istri, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 16.

dengan mengeluarkan putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015. Beberapa aturan dihapus dan beberapa aturan ditambah untuk membuat regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pemeliharaan akal (al-aql) dalam regulasi perjanjian perkawinan diaktualisasikan melalui penyediaan regulasi dan aturan, tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan fungsi, efektivitas dan kreativitas pikiran dan juga mencegah hal-hal yang merusak dan menghalangi fungsi dari perjanjian perkawinan.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah berharap bahwa perjanjian perkawinan bisa memenuhi tujuan dan menjadi solusi dari permasalahan dalam rumah tangga. Jangan sampai adanya aturan perjanjian perkawinan justru menjadi celah untuk memunculkan permasalahan hukum selanjutnya, dan merugikan pihak lainnya.

4. Hifdz al-mal ( melindungi harta ),

Hifdz al-mal yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak dapat dimaknai sebagai usaha untuk melindungikekayaan dari ancamandari pihak lain. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta kekayaan

Document Metadata

Table of Contents

PERJANJIAN PERKAWINANPEMISAHAN HARTA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI’AH

Document Metadata