PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
(“Perseroan”) yang akan diadakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu/25 Agustus 2021 Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Le Meridien Hotel
Jl. Xxxx Xxxxxxxx Kav. 18 – 20, Jakarta
Dan telah diumumkan dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia dan Harian Kontan, pada tanggal 3 Agustus 2021, laman situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan sistem pelaporan elektronik Easy KSEI, berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST dan RUPSLB tersebut :
1. Penjelasan Agenda RUPST
1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi per 31 Desember 2020 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan RUPS.
Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 oleh RUPS, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.
3. Laporan penggunaan dana / konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.
Penjelasan :
Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib di jadikan salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
Penjelasan :
Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
Penjelasan :
Dalam RUPS akan di tetapkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :
• Rapat akan mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
• Rapat akan mengusulkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Penjelasan :
Berdasarkan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Penjelasan Agenda RUPSLB
1. Perubahan sebagian dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan Penjelasan :
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, telah diberlakukan KBLI 2020 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021, dengan adanya Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tersebut, Perseroan berencana menyelaraskan Anggaran Dasar sesuai dengan kondisi umum Perseroan saat ini dengan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, dan menambahkan layanan elektronik pada sub kegiatan usaha Perseroan serta menegaskan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)
Penjelasan :
Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) adalah untuk memperkuat struktur permodalan.
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan.
Penjelasan :
Dalam rangka mendukung Pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (aset) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan.