Logo Pihak PERTAMA Logo Pihak KEDUA PERJANJIAN KERJA SAMA

Shape2 Shape1

Logo Pihak PERTAMA

Logo Pihak KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

…

DENGAN

…

TENTANG

…


Nomor: …

Nomor: …


Perjanjian Kerja Sama ... (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal … bulan … tahun … (.. – .. – ….), oleh dan antara para pihak yang namanya tercantum di bawah ini:

1.

…

:

Selaku …, berdasarkan … tentang …, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama … berkedudukan di …, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.

…

:

Selaku …, berdasarkan … tentang …, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama … berkedudukan di …, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK


PARA PIHAK sebagaimana kedudukan masing-masing di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:


  1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri berbentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

  2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan …;

  3. bahwa PIHAK PERTAMA …;

  4. bahwa PIHAK KEDUA bersedia melakukan Kerja Sama dengan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tersebut di atas;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan d, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang …


Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1

MAKSUD

Perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PARA PIHAK untuk … di Universitas Negeri Jakarta.


Pasal 2

TUJUAN


Perjanjian ini bertujuan untuk:

  1. …;

  2. ….



Pasal 3

SASARAN


Sasaran Perjanjian ini adalah ...



Pasal 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN


  1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk ...

  2. Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

    1. ...

    2. ...


Pasal 5

JANGKA WAKTU


  1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama … terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini yaitu sejak tanggal … sampai dengan tanggal ...

  2. Apabila karena suatu hal dan dianggap perlu, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan, baik sebagian maupun seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

  3. Jika penundaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menurut pendapat PIHAK KEDUA dapat menimbulkan kerugian secara kualitatif/kuantitatif, maka PIHAK KEDUA dapat menyampaikan pendapat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 6

BIAYA PEKERJAAN


  1. Biaya Pekerjaan adalah sebesar ... yang sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

  2. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diuraikan dalam rincian yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.


Pasal 7

SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN


  1. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam mata uang rupiah.

  2. Pembayaran biaya Pekerjaan akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan seluruh pekerjaan dengan cara transfer/pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

Nama Bank Penerima : ...

Nomor Rekening : ...

Nama Rekening : ...

  1. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan surat tagihan kepada PIHAK PERTAMA disertai lampiran sebagai berikut:

    1. Kuitansi dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;

    2. e-faktur PPN (apabila PKP);

    3. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Non PKP;

    4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    5. Fotokopi Perjanjian;

    6. Laporan hasil pelaksanaan seleksi; dan

    7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).


Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN


  1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:

    1. Memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

    2. Memperoleh hasil pekerjaan secara tepat waktu;

    3. Memberikan teguran dan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan dan hal-hal lain yang dinilai kurang memuaskan yang akan mempengaruhi evaluasi performance kerja dan selanjutnya dapat menyebabkan dikeluarkannya sanksi berupa pengurangan imbalan jasa dan pemutusan hubungan kerja;

    4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung atas kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

    5. Memperoleh semua keterangan dan penjelasan dari PIHAK KEDUA atas penyelesaian kegiatan dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kesepakatan;

    6. Menerima laporan-laporan hasil fisik para atlet yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

    7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;


  1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

    1. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai syarat dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

    2. Memberikan penjelasan, data, informasi, persyaratan yang diperlukan, rekomendasi, izin pelaksanaan pekerjaan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; dan

    3. Menyampaikan penegasan secara tertulis setiap perubahan berdasarkan kebutuhan maupun sasaran yang hendak dicapai.


  1. PIHAK KEDUA berhak untuk:

    1. Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai syarat dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

    2. Memperoleh izin pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA.


  1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

    1. Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;

    2. Mengusulkan contingency plan dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;

    3. Memberikan keterangan dan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA atas penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kesepakatan;

    4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA, khususnya mengenai jumlah peserta;

    5. Mengkomunikasikan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan;

    6. Melaporkan feedback dalam teknis pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan mengusulkan perbaikan di masa yang akan datang;

    7. Menyampaikan dan mempresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada pelaksanaan pekerjaan mengenai laporan teknis pelaksanaan pekerjaan;

    8. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;

    9. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja dan fasilitas yang dibutuhkan;

    10. Bertanggung jawab dalam bentuk apapun, apabila terjadi ketidaksepemahaman, perbedaan pendapat dan/atau perselisihan di antara PIHAK KEDUA dengan pihak lainnya yang terlibat, sehingga PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau gugatan dari manapun juga. Namun kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;



Pasal 9

HASIL KERJA DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN


  1. ...

  2. ...


Pasal 10

SUB PELAKSANA


Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian kepada sub pelaksana kegiatan dengan cara dan dalam bentuk apapun.


Pasal 11

JAMINAN


PARA PIHAK dengan ini saling menjamin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.


Pasal 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN


  1. Perjanjian ini dapat dibatalkan atas permintaan salah satu Pihak dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan sebelumnya.

  2. Surat permintaan pembatalan harus sudah disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

  3. Pembatalan Perjanjian tidak menyebabkan PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU selama masa Perjanjian berlangsung.


Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI


PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala.


Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


  1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

  2. Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan memilih tempat kediaman hukum atau domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

  3. Selama proses penyelesaian perselisihan/sengketa, PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing menurut Perjanjian ini.


Pasal 15

ADENDUM


  1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau adendum Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

  2. Seluruh dokumen dan/atau berkas- berkas yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan sah secara hukum, baik berkaitan dan/atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pasal 16

KORESPONDENSI


  1. Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

  2. Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:


PIHAK PERTAMA : …

…

PIHAK KEDUA : …

…


Pasal 18

PENUTUP


Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk keperluan masing- masing pihak, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK PERTAMA



tanda tangan



Nama yang menandatangani

PIHAK KEDUA



tanda tangan



Nama yang menandatangani

Paraf :

Pihak Pertama : ______, Pihak Kedua : ______ Halaman 6 dari 6



Document Metadata

Filed: September 2nd, 2019