TENTANG PENANAMAN POHON DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
NOMOR : 660.1/1775
NOMOR : 2494/UNIMUS/KS/2017
TENTANG
PENANAMAN POHON DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Pada hari ini Jum´at tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Xx. XXXXXX XXXXXXX, X.Xx | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 000 X Xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
II. Prof. Dr. X.XXXXXXXX, M.Pd. | : | Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Semarang, Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx No. 18 Kedungmundu, Tembalang, Kota Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelenggarakan kerjasama Penanaman Pohon di Lingkup Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalalm pasal Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut :
BAB I DASAR HUKUM
Pasal 1
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Aam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan, Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Perarturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
a. Agar terjaminnya penyediaan bibit dan sarana prasarana dalam mewujudkan penanaman pohon di lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang.
b. Agar PARA PIHAK memiliki kewajiban dan tanggungjawab masing-masing, sehingga penanaman pohon di Iingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang dapat terwujud.
BAB III
OBYEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 3
(1) Obyek Perjanjian Kerjasama adalah Penanaman Pohon di Lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang.
(2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
a. Perencanaan
b. Penyediaan lahan untuk kegiatan;
c. Penyediaan bibit tanaman koleksi dan penghijauan;
d. Pelaksanaan penanaman;
e. Pemeliharaan hasil kegiatan;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4
(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. Mendapat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan;
b. Memberikan saran dan pendapat serta bimbingan teknis terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan;
c. Bersama-sama pihak kedua berhak mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan dan hasil kegiatan penanaman pohon dalam kerangka kerjasama
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. Memanfaatkan bibit tanaman untuk kepentingan yang disepakati PARA PIHAK
b. Bersama-sama pihak kedua berhak mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan dan hasil kegiatan penanaman pohon dalam kerangka kerjasama
c. Memiliki koleksi tanaman hasil kegiatan;
(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
a. Menyediakan / mengadakan bibit tanaman koleksi dan tanaman penghijauan;
b. Menyediakan pupuk organik yang diperlukan untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman koleksi;
c. Membantu biaya penanaman dan pemeliharaan;
(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. Menyediakan lahan untuk pelaksanaan kegiatan;
b. Membuat Rancangan dan Master Plan Lokasi Kegiatan Penanaman;
c. Memelihara hasil kegiatan;
d. Membuat laporan dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepada PIHAK KESATU.
e. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan yang diperlukan;
(5) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban.
BAB V JANGKA WAKTU
Pasal 5
Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 6
Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
b. Anggaran Universitas Muhammdiyah Semarang;
d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII FORCE MAJEURE
Pasal 7
(1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya PIHAK yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan PIHAK lain.
(2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, kebakaran dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.
(3) Apabila terjadi Force Majeure, maka PAPA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku.
BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8
Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9
Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:
a. Kesepakatan PAPA PIHAK;
b. Tujuan kesepakatan telah tercapai;
c. Muncul ketentuan perundang-undangan baru yang mengakibatkan kesepakatan ini tidak bisa dilaksanakan;
d. Obyek kesepakatan ini hilang;
e. Jangka waktu kesepakatan yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
f. Terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
g. Dibuat kesepakatan yang baru untuk menggantikan kesepakatan yang lama.
BAB X PERUBAHAN
Pasal 10
Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
BAB XI PENUTUP
Pasal 11
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Prof. Dr. H. XXXXXXXX, M.Pd. Xx. XXXXXX XXXXXXX, X.Xx