PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : XXXXXXXX X. XXXXXX

Xxxxxxx : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : MOH. MAHFUD MD

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Pertama,

XXXXXXXX X. XXXXXX

Xxxxxxx, Januari 2021

Pihak Kedua,

MOH. MAHFUD MD

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi : Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2021


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif

1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan

Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.

75%

2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.

75%

3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.

100%

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

1. Nilai Sakip

A

2. Nilai PMPRB

31

3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.

4

4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.

80


Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 8.212.868.000,- (Delapan Miliyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Menko Xxxxxxxx,


XXX. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2021

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa


XXXXXXXX M. XXXXXX

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA


Sasaran Strategis 1

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa Lintas Sektoral yang Efektif

Indikator Kinerja 1

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional

Definisi

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang kesatuan bangsa yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.

Sumber Data

Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Kesatuan Bangsa yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional

Cara Menghitung


Indikator Kinerja 2

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti

Definisi

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang kesatuan bangsa yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber Data

Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Cara Menghitung


Indikator Kinerja 3

Persentase (%) penyelesaian tugas khusus

Definisi

Mengukur capaian penyelesaian tugas-tugas khusus yang diperintahkan Presiden atau Menko Polhukam secara optimal

Sumber Data

Laporan yang disusun oleh Tim Pelaksana

Xxxx Xxxxhitung


x 100%

Sasaran

Strategis 2

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

Indikator Kinerja 1

Xxxxx Xxxxx

Definisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.

Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Internal

5. Capaian Kinerja

Sumber Data

Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.

Xxxx Xxxxhitung

Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Xxxxxxx Xxxxxxxx dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap

5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%).

Kategori Penilaian: 1) AA (>90-100);

2) A (>80-90);

3) BB (>70-80);

4) B (>60-70);

5) CC (>50-60);

6) C (>30-50);

7) D (0-30)

Indikator Kinerja 2

Nilai PMPRB

Definisi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan;

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;

3) Penataan dan Penguatan Organisasi;

4) Penataan Tatalaksana;

5) Penguatan Pengawasan;

6) Penatan Sistem Manajemen SDM;

7) Penguatan AKuntabilitas Kinerja;

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sumber Data

Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Cara Menghitung

Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek- aspek pada delapan area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.

Indikator Kinerja 3

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Definisi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.

Sumber Data

Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel:

1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan;

2) Keselarasan TOR & RAB;

3) Jumlah revisi;

4) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;

5) Respon Perencana unit organisasi;

6) Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev;

7) Kualitas Laporan Kinerja;

8) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen


perencanaan;

9) Respon Pengelola Monev unit organisasi.

Cara Menghitung

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam.

Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu:

*50 poin untuk unsur perencanaan;

*50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Indikator Kinerja 4

Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Definisi

Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan stakeholders di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum.

Sumber Data

Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dari stakeholders.

Cara Menghitung

Penialaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Tata Usaha dan Umum dengan menggunakan kategorisasi skala likert:

1) 1,00-1,79 = Sangat tidak puas 2) 1,80-2,59 = Tidak puas

3) 2,60-3,39 = Cukup puas

4) 3,40-4,19 = Puas

5) 4,20-5,00 = Sangat puas


Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut:

Indeks Pelayanan Bid. Progev + Indeks Pelayanan Bid. TUM

βˆ‘ =

2


Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,


XXXXXXXX M. XXXXXX

Document Metadata

Filed: March 11th, 2021