PERJANJIAN KINERJA 2020
PERJANJIAN KINERJA 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Xxxxxxxx
Xxxxxxx : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama : Moh. Xxxxxx MD.
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, Januari 2020
Pihak Kedua,
Moh. Xxxxxx MD.
Pihak Pertama,
Rudianto
2
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2020
Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) |
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif | 1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional 2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional. | 80% 80% |
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti. | 80% | |
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal | 1. Nilai SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.. 4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi | BB 19 80 4 |
3. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal | Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus. | 100% |
Jumlah Anggaran:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Rp 00.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Moh. Xxxxxx MD.
Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Rudianto
MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
Sasaran Strategis | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif |
Indikator Kinerja 1 | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional |
Definisi | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan. 1. Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF)adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi. 2. Industri pertahanan Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari global supply chain. |
Sumber Data | Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan |
Cara Menghitung | 1. Persentase Capaian MEF β = πΆππππππ ππΈπΉ x 100% ππππππ‘ ππΈπΉ ππππ π·πππ’πππ πππππππππππ πππ πππππ 2. Persentase Capaian Industri Pertahanan β = Β Β Β Β Β Β πΆππππππ πΌπππ’π π‘ππ ππππ‘πβππππ Β Β Β Β x 100% ππππππ‘ πΌπππ’π π‘ππ ππππ‘πβππππ ππππ π·ππ πππππππππππ πππ πππππ 3. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg β = ππππ πππ‘ππ π πΆππππππ ππΈπΉ + ππππ πππ‘ππ π πΆππππππ πΌπππ’π π‘ππ ππππ‘πβππππ 2 |
Indikator Kinerja 2 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional |
Definisi | Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. |
Sumber Data | Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional |
Cara Menghitung | β = Β΅ (%) πππππππ ππππππππ π πππππππππ ππππππ βπππππ π ππ π’ππ ππππ’πππ πππππππππππ πππ πππππ |
Indikator Kinerja 3 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti |
Definisi | Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait. |
Sumber Data | Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait |
Cara Menghitung | β = Β΅ (%) πππππππ ππππππππππ π πππππππππ ππππππ βπππππ π¦πππ πππ‘ππππππππππ’π‘π |
Sasaran Strategis | Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal |
Indikator Kinerja 1 | Nilai SAKIP |
Definisi | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja |
Sumber Data | Hasil Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam |
Cara Menghitung | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30) |
Indikator Kinerja 2 | Nilai PMPRB |
Definisi | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penatan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
Sumber Data | Laporan Penilaian Mandiri dari masing-masing kedeputian |
Cara Menghitung | Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0 β 23,5 |
Indikator Kinerja 3 | Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi |
Definisi | Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan |
Sumber Data | Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja |
Cara Menghitung | Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu *50 poin untuk unsur perencanaan *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan |
Indikator Kinerja 4 | Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi |
Definisi | Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen |
Sumber Data | Hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hanneg dari stakeholders |
Cara Menghitung | πΌπππππ πππππ¦ππππ πππππΈπ£ + πΌπππππ πππππ¦ππππ πππ’π β = 2 |
Sasaran Strategis | Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal |
Indikator Kinerja 1 | Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus. |
Definisi | Tugas yang diperintahkan langsung oleh pimpinan kepada sekretaris dengan penyelesaiannya secara khusus |
Sumber Data | Laporan yang disusun oleh penanggungjawab kegiatan di dalam unit keasdepan |
Cara Menghitung | β = ππ’πππβ πππππππ π‘π’πππ πβπ’π π’π π¦πππ πππ ππππ πππππ x 100% ππ’πππβ ππππππ π‘π’πππ πβπ’π π’π |
Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidkoor Pertahanan Negara
Rudianto