PERSETUJUAN ANTARA

:

I

: II

Ii

!

, I!

:. ;

. I

lj

•. I

I:

. (

Ii

1

i

!

PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ' .

DAN

KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua Negara di bidang pertahanan,

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama

antara Para Xxxxx akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan kepercayaan timbal balik, : pemahaman dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Menyadari bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi lembaga-lembaga nasional masing-masing di bidang pertahanan;

Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Para Pihak;

,'

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Para Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:

'

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di

[i bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat.

PASAL 2 BIDANG KERJA SAMA

I

1.

Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:

a. pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;

b. pengembangan kerja sama militer-teknis;

c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;

d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;

e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;

f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;

1: g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak;

x. xxxxxx kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Xxxxx.

2. Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan dan logistik yang ditentukan dalam huruf "b" dan huruf "c" Paragraf 1 Pasal ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut:

a. pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek umum dan produksi;

b. persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari penggunaan militer-teknis;

c. pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis;

d. penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer, memberikan dukungan teknis dalam produksi;

I, e. penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis

dan saling tukar hasil dari karya tersebut;

l

;

f. pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi, kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama kerja sama militer-teknis;

g. mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui antara transfer teknologi.

3. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua Pihak.

PASAL 3

" KERAHASIAAN

1. Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang

I dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan

Ii dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perxxxxxxx

internasional yang dibuat oleh Para Pihak.

Ii 2. Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi

. Ii

rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya merupakan negara pihak.

2. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang khusus dari kerja sama.

.

i

1,

· 11

l

Ir

ll

I

'· I1,i

1

!

I

.: IIii

!

PASAL 5 OTORITAS BERWENANG

1. Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah:

a. untuk Pemerintah Republik Indonesia - Kementerian Pertahanan;

b. untuk Kabinet Menteri Ukraina - Kementerian Pertahanan.

2. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini.

PASAL 6 i

PENGATURAN KEUANGAN

i

'

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya '

!

sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran. I.

I

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui saluran diplomatik.

PASAL 8 AMANDEMEN

i

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama ! �

Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral

1

dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan I

pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang diperlukan oleh Para Pihak.

i

•,, .

PASAL 9

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka pemberlakuaan Persetujuan ini.

2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum keinginannya mengakhiri Persetujuan ini.

3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa lnggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

XXXXXXXXX XXXXXXX MENTERI PERTAHANAN

UNTUK KABINET MENTERI

XXXXX XXXXXXX XXXXXX! LUAR XXXXXX

XXXXXXXX INDONESIA

XxX.XX Ml>K

. i YP.fl.QOM PECnY5fllK"1 IH.QOHE3I51

. j

. ' TA I ,

KA6IHETOM MIHICTPIB YKPA"iH"1

nPO Cn1BP06ITH"1UTBO B 060POHHll-1 rAJlY31

YPHA Pecny6niKH IHAOHe3iH Ta Ka6iHeT MiHicTpis YKpa'fHH (Aani - CTopoH111);

6a>Kal04H noKpal.LIHTH Ta niACHilHTH ABOCTOpOHHE: cnispo6iTHHL1TBO Mi>K ABOMa Aep>KasaMH B 06opoHHi111 rany3i;

BH3Hal04H, I.LIO p03BHTOK APY>KHiX BiAHOCHH Ta cnispo6iTHHL1TBO Mi>K CTopoHaMH

6yAe BHeCKOM AO Mi>KHapOAHOro MHpy Ta 6e3neKH WilHXOM B3aE:MHo"i AOBipH, nopo3yMiHHH Ta cnisnpa1..1i y Mi>KHapOAHHX BiAHOCHHax;

Bll13Hal04H, I.LIO p03BHTOK o6opOHHOro cnispo6iTHHLITBa 6yAe KOPHCHHM AflH "ixHiX Bi,Qnosi,QH111X ,Qep>KaBHll1X ycTaHOB y o6opOHHilll rany3i;

nparHy4H AO cnpH�HHH cnispo6iTHHL1TBY B o6opOHHi111 rany3i Mi>K ABOMa Aep>KaBaMVI, cn111pat04111Cb Ha npVIHL.IVlnH piBHOCTi, 838€:MHO"i BVlrDAH Ta LliflKOBHTO"f nosarn cysepeHiTeTy Ta TepviTopianbHo"f 1..1inicHOCTi CTopiH;

AOMOBHilHC� npo TaKe:

CTATT� 1 META

Meroto 1...1ie'i YrOAl.-1 e 3anposaA)l(eHHfl 3aranbHlr1X npv1H1...11r1nie AJ1fl po3Bl.-1TKY ABOCTOpOHHbOfO cniepo6iTHlr1LITBa B o6opOHHi� ra11y3i Mi)!( CTOpOHaMlr1 3a Hanps:1MaM111, Ll.10 CTaHOBJ7flTb cninbHl.-1� iHTepec, BiAnOBiAHO AO 3aKOHOAaBCTBa A9p)l(a8 CTopiH, npv1Hl...lv1niB B3a€MHO'i nosarn, AOBipl.-1 i Blr1rQAll1,

CTATT51 2 HAnP51M"1 Cn1BP061TH"1UTBA

1. Hanpf1Mlr1 cniepo6iTHv11..1TBa 3a 1..1ie:to YrOAOIO MO>Ky'Tb BKJll04aTv1:

a. o6MiH Bi31r1TaMl.-1 Blr11..L1111X nocaAOBlllX oci6, y TOMY 4111CJ7i BiA 36pOHHlr1X cv111;

b. P03B111TOK Bii71CbKOBO-TeXHi4HOro cnispo6iTHll11..1TBa;

C. P03B111TOK cnispo6iTHll11..1TBa B ra11y3i o6opoHHO'i npOMl.-1CJ70BOCTi Ta 11oricT1r1K1r1;

d. cnispo6iTHlr11...1TBO B o6opoHHi� HayKOBO-TeXHOJ70ri4Hi� ra11y3i;

e. o6MiH iHcpOpMa1...1ie10 3 o6opOHHl.-1X Ta Bi�CbKOBlr1X nlr1T8Hb;

f. p03Bl.-1TOK BilllCbKOBO'i ocsirn Ta niAroTOBKY nepcoHany;

g. cnpllls:!HHfl cnispo6iTHll11..1TBY Mi)!( 36pOIIIHl.-1Ml.-1 cv111aMl.-1 A8p)l(a8 CTopiH;

x. xXxx HanpflMl.-1 cnispo6iTHl.-11..1TBa 3a B3a€MHOIO 3rOAOIO CropiH.

2. �OAO p03Bl.-1TKY cnispo6iTHll11...1TBa y BiHCbKOBO-T8XHi4Hilll rany3i, o6opOHHilll npOMl.-1CJ70BOCTi Ta 11oriCTLr1L1i, flK 3a3Ha'-leHO y niAnYHKTaX "b" i "c" nyHKTY 1 1...1ie'i CTaTTi, CTOPOHl.-1 MO>Ky'Tb 3AilllCHIOB8Tl.-1 cnispo6iTHv11...1TBO B T8Kll1X ccpepax:

a. 3aKYniBflfl 036pO€HHfl Ta BiHCbKOBo'i npOAYKl..li'i B paMKaX cniflbHlllX npoeKTiB Ta Bl.-1p06Hv11..1TBa;

b. nocTal.laHHfl 036pO€HHfl, BilllCbKOBO'i TexHiKl.-1 Ta iHWO'i npOAYKl..li'i

Xxxx!CbKOBoro npl.-13Ha4eHHfl;

C. o6cnyrosysaHHfl, peMOHT i MOA9pHi3al...lifl 036pO€HHfl, BilllCbKOBO'i TeXHiKl.-1 Ta HaAaHHs:I iHWlr1X nocnyr y BilllCbKOBO-T8XHi4HiH ra11y3i;

d. npOA8>K ni1...1eH3illl I..LIOAO s1,1po6HLr1L1TBa 036pO€HHfl Ta BilllCbKOBO'i T9XHiKv1,

HaAaHHs:I T9XHi'-lHo'i niATPlllMKl.-1 TaKOMY Bl.-1p06Hv11...1TBY;

e. cniflbHi AOCfliA)l(9HHfl Ta po3p06Kl.-1 y BiHCbKOBO-T8XHi4HiH rany3i, a T8K0)1( B38€MH111111 o6MiH pe3yJ1bT8T8Mlr1 TaKo'i Aifl!lbHOCTi;

f. 06MiH AOCBiAOM Ta iHcpopMauielO wo.oo CTaHnaprn3aui'I'. KO.D.Lr1c:piKaui'i.

. -

l

:

KOHTpomo 51KOCTi BilkbKOBO'i npOAYKUi'f 3 MeTOtO 3Aill1CHeHHrl cninbHl'IX nporpaM sii::;CbKOBO-TeXHiYHOro cnispo6iTH1t1L1TBa;

H

g. p03p06Ka, y pa3i He06XiAHOCTi, BiAnOBiAHl/lX nporpaM, npoBeAeHHfl �

cninbHl/lX HayKOBl/lX AOCniA)l(8Hb, cninbHOro 81t1po6H1t1LtTBa Ta cninbHoro npoAa>ey o6opOHHOro o6n2AH2HH51 wnHXOM Blt1KOplt1CTaHH51 iHWlt1X

'f;J

!

I Ii,

I ;

:,-,

I

TeXHOJlorii::;, I

I 3. 3 MeTOIO Blt1KOH8HHs:I uie"i YroAlt1 onepaTlt1BHi, 8AMiHiCTp8Tlt1BHi Ta TeXHiYHi : �

: 1

n1t1T8HHs:I Bl/13H81.!8l0TbCs:I OKpeMlt1Mlt1 n1t1CbMOBlt1Ml/1 AOMOBJleHOCTHMl/1, yKnaAeH1t1M1t1 o6oMa CTopoHaM1t1 a6o KOMneTeHTH1t1M1t1 opraHaM111 o6ox CTopiH.

CTATT� 3 KOH<!>X.XXXXXXXXXXXx

1. 3ax1t1CT, P03Kplt1TT51 Ta nepeAaYa iHcpopMa1..1i'i' 3 o6Me>KeHlt1M AOCrynoM, o6MiH

r!KOIO 3Ai�CHIO€TbC51 a6o 51K8 CTBOpt0€TbC51 38 1...1iet0 YroAOIO, 6yAe npOBOA1t1n1cs:1 Ta 38Xlt11.1.18Tlt1C51 BiAnOBiAHO AO H8L\iOHanbHOro 38KOHOA8BCTB8

Ta Mi>KH8POAH1t1X AOrosopiB, yKnaAeHl/lX CTOPOH8Mlt1.

2. CropOHl/1 He nOBLi1HHi po3r□JlOWYB8Tlt1, P03Kplt188Tlt1 a6o nepeA888Tl/1 6yAb- 51KY iHcpOpMaL1it0 3 o6Me>XxXx/1M AOCTynoM a6o M8TepiaJ11t1 B paMK8X LliE:'i

1: YroAL.-1 6yAb-HKii::; TpeTii::; CTOpOHi 6e3 nonepeAHbO'i nLi1CbMOBO'f 3rDALi1 iHwo'i CTopiHlt1.

CTATTfl 4

nPABA IHTEilEKTYAilbHO"i BilACHOCTI

"it

I

I �j

t,,

I 'l

I�

!

I

1,.;

I

i

I :,

I I

1. CTOPOHL,1 BiAnOBiAHO AO 38KOHOA8BCTB8 CBO'iX Aep>KaB, a T8K0)1( Mi)l(H8pOAHlt1X AOrDBOpis, y1.1acHLi1K8Mlt1 51Klt1X € 'ixHi Aep)l(881/1, 3ano6irat0Tb HecaHKL1iOHOB8HOMY Bl/1KOp111CT8HHIO Ta nepeAaYi npas iHT9Il9KfY8JlbHO'i

BI18CHOCTi, s:!Ki nepeAaHO, o6MiHrlHO Ta Ha6yro B paMK8X 1...1ie'f YrDAl/1,

2. 3aXLi1CT Ta po3nOBCIOA>KeHHs:I npas iHTeneKTyanbHO'i BJ18CHOCTi, BKI1IOY8I04Li1 38XLi1CT neriTLi1MHLi1X npae TpeTbo·, CTOpOHl/1, a T8KO>K Bl/13Hal.feHH51 .

cnpaBeAillllBO'i AOili BI18CHOCTi, 1.1.10 6a3y€TbCs:I Ha BH9CKY BiAnOBiAHl/lX

CTopiH, M8l0Tb 6yTLi1 Y3fOA>K9Hi CTOPOH8ML,1 OKpeMl/lML,1

AOMOBJleHOCTs:IMlt1 B KOHKp9THl/1X rany3s:!X cnispo6iTHLi1LITBa.

nLi1CbMOBLi1MLi1

'

�

' t

►

.��c·,:,._ -=--�--"' -;-_,;;,; -�"" •"-" ..:-rl

CTATTR 5 KOMnETEHTHI OPrAH�

1.

KoMneTeHTHlt1Mlt1 opraHaMlt1 Aml Blt1KOH8HH� L!iE:Y YroAlt1 e:

a. BiA Yp�AY Pecny6niK1t1 IHAOHe3ifl - MiHicrepcrso 06opoH1t1;

b. BiA Ka6iHeTy MiHicTpia YKpa'i'H1t1 - MiHicTepcTao 06opoH111.

2. ,[\ml Blt1KOHaHHfl L1ier YrOAlt1 KOMneTeHTHi opraHIII CTopiH MO>ryTb npOBOAIIITIII perymlpHi 3YCTpi4i B 6YAb-.s:IKIIIIII 4aC 3 MeTOIO 3AilllCHeHH.s:I MOHiTOPIIIHry a6o nepermlAY a111KoHaHH.s:1 cTaTTi 2 L.1ier YroA"1.

CTATTR 6

<!>IHAHCOBI n�TAHHR

rlKL.40 CTOpOHl,1 He AOMOBJl.s:ITbC.s:I npo iHwe, KO>KHa CTopoHa Hece CBO'i snacHi B"1TpaTIII B npoL.1eCi BIIIKOH8HH.s:I nono>KeHb L.1ie'i YrOAIII BiAnOBiAHO AO 6toA>KeTHIIIX

ac111rHysaHb.

CTATTR 7 B�PIWEHHR cnOPIB

6yAb-.s:1K111111 cnip, .s:1K111111 s111H1t1Kae Mi>K CropoHaM111 L.40AO TnyMaYeHH.s:1 a6o 38CTOCyBaHH.s:I nono>KeHb l.lie'i YrOAIII, s1,1piwyaaT111MeTbC.s:I WJl.s:IXOM nposeaeHH.s:I ABOCTOPOHHiX neperosopis Ta KOHCYilbTaui111 Mi>K CropOH8MIII Ta, B pa3i He06XiAHOCTi, AlllnilOM8TW-IHIIIMIII KaHaJlaMIII.

CTATTfl 8

.QOnOBHEHH.R

3a B3a€MHOIO 3rQAOIO CTopiH AO L.1ie'i YroAIII MO>KYTb BHOCIIIT"1C.s:I 3MiHlt1 a6o

AOnOBHeHH.s:1, .s:!Ki oc:popMillOIOTbC.s:I OKpeMIIIM npoTOKOJlOM, l.40 CKn8A8Tll!Me HeBiA'E.:MHY 48CTIIIHY x.xx€Y YrOAIII. TaKIIIIII npoTOKOJl Ha6111pae 4111HHOCTi 3 A8TIII

OTPIIIM8HH.s:I OCTaHHbOro nlllCbMOBOro noBiAOMJleHH.s:I npo BIIIKOH8HH.s:I CropoHaM"1

He06XiAHIIIX BHyrpiLUHbOAep>KaBHIIIX npOl.leAYP-

CTATTH 9

HA6PAHHH 4�HHOCTI, CTPOK TA nP�n�HEHHH .Qfi

1. Ws:1 YrOAa Ha61,1pa€ YltlHHOCTi 3 Aarn OTpltlMaHHfl OCTaHHbOro nltlCbMOBOro noBiAOMneHHfl AVlnnOMaTW·IHl,1Mlt1 KaHanaMlt1 npo Blt1KOHaHHfl CropoHaMlt1

BHyrpiWHbOAep>KaBHltlX npOL.\9AYP, He06XiAH"1X Anfl Ha6paHHfl '-lltlHHOCTi L1i€10 YrOAOIO.

2. Ws:1 YroAa 3an1,1waerbcs:1 YltlHHOto npornroM n's:1T1t1piYHOro nepiOAY

aBTOMaTltlYHO npOAOB�BaT"1M9TbCfl Ha KO>KHi HacrynHi n'f!Tb poKiB 3a YMOBl,1, l..40 OAHa 3j CTopiH He noBiAOM"1Tb y nltlCbMOBiVI cpopMi

A"1nflOMaT"1YHl,1Ml,1 KaHaflaMll iHwy CTopoHy 1.1...\0HaviMeHwe 3a 90 AHiB AO

3aBepweHHfl BiAnOBiAHOro n'flrnpiYHoro nepiOAY npo CBivi HaMip np1,1n1,1Hl,1Tl,1 Aito l..\ie·i YrOAltl.

3. np1,1n1,1HeHHfl Ai'i LliE:"i YrDAltl He snn1,1saT1t1Me Ha BltlKOHaHHfl AOMOBfleHOCTevi,

nporpaM ra npoeKTiB, 1..1..10 6ym-1 yKI1aAeHi paHiwe s paMKax L1ie'i YroA1,1, KpiM s1,1naAKiB, f!KL.40 CropOHl,1 m1CbMOBO He AOMOBfls:!TbCfl npo iHwe.

Ha nocBiAY9HHfl Yoro Ti, 1.1...\0 niAn1t1ca111,1cs:1 Hltl>KYe, Hane>KHIAM '-ll,1HOM ynOBHOBa>KeHi CBO'iMltl YPHAaMltl, niAn1t1ca111,1 l..\lO YrOAY-

YY"1H9HO 8 M. t:\>KaKapra 5 cepnHs:i 2016 POKY B ABOX npvtMipHvtKax, KO>KHlt1111 iHAOHe3iVICbKOIO, yKpa'iHCbKOIO Ta aHrnilllCbKOIO MOB8M"1, npvt l..\bOMY sci TeKCTl,1 € aBT9HT"1YHv1M"1. y pa3i Bv1Hlt1KHeHHs:I 6yAb-flKl,1X po36i>KHOCT9VI 1.1...\0AO TnyMaYeHHfl nono>KeHb L1i€"i YrOAltl nepesara H8A8€TbCfl TeKCTOBi aHmiviCbKOIO MOBOIO.

3A YPH.Q PECnY6JllK� IH.QOHE31fl

PIAMl3APA PIAKYAY

MiHiCTp o6opOHM

3A KA61HET MIHICTPIB

nABflO KJllMKIH MiHiCTp 33KOPAOHHMX cnpaB

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as the "Parties",

, i Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two states in the field of defence;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, u nderstanding and cooperation in international relations;

: ! Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to their respective national institutions in the field of defence;

Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity of the Parties;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties' states;

· - '''i Have agreed as follows:

ARTICLE 1 I

OBJECTIVE

The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting

:

·" bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of I1 mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties' states, and the principles of mutual respect, trust and benefit.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION I

1. The areas of cooperation of this Agreement may include:

a. exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces; I

b. development of military-technical cooperation;

c. development of cooperation in defence industry and logistics; i

d. cooperation in defence scientific-technologic sphere;

e. exchange of information on the defence and military matters;

f. development of military education and training;

g. promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties states;

h. other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties.

2. In the development of cooperation in military-technical, and defence industry and logistics specified in positions "b" and "c" Paragraph 1 of this Article, the Parties may conduct the cooperation in the following spheres: I

a. acquisition of armament and military products within the frameworks of ' .

common projects and production;

b. supply or armament, military equipment and other products of military­ technical use;

c. maintenance, repairing and modernization of armament, military equipment and rendering other services in the military-technical field;

d. sale of licenses on production of armament and military equipment,

providing technical support in its production;

I

' e. common research and development works in military-technical field and

mutual exchange of the results of such work; i

'

:

i;

'

<,,.-�1"·�a.W' ;fs �+:.';!!',;.c'�i��;j;_ .;. ''

.• ::;,;,.,'lic";,;i;//;:-fj � ----- � - �,c 1 >,,.,,.._,..:,, ,,;. -. ii:i;

• � � - - -�

'

f. exchange of experience and information on standardization, codification, '

:

control of quality of military products in order to fulfil joint programs of

Ii military-technical cooperation;

I! g.

'

1:

Ii

,,

. '

develop where appropriate programmes, joint research, joint production

and joint marketing of defence equipments through among others transfer

of technology. .

3. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational, administrative and technical matters shall be subject to separate written arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities of both Parties.

.. 1:

I

ARTICLE 3 CONFIDENTIALITY

1. The protection, disclosure and transmission of classified information exchanged or generated within the framework of this Agreement will be handled and safeguarded in accordance with the national laws and the international agreements concluded by the Parties.

2. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or materials within the framework of this Agreement to any third party without prior written consent of the other Party.

ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

I

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in accordance with respective national laws and regulations of their states as well as the international agreement to which their countries are party to.

2. The protection and distribution of intellectual property rights including ,,

:

protection of a third party's legitimate rights, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective

.

Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the :

i

Parties on the specific areas of cooperation. '

ARTICLE 5 COMPETENT AUTHORITIES

. i 1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are:

a. for the Government of the Republic of Indonesia - the Ministry of Defencei

b. for the Cabinet of Ministers of Ukraine - the Ministry of Defence.

2. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of this Agreement.

ARTICLE 6 FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and

consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic channels.

ARTICLE 8 AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.

ARTICLE 9

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal state procedures, which are necessary in order of the present Agreement to enter into force.

2. This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is denounced by either Party by giving written notification through diplomatic channels to the other Party at least 90 days prior to its intention to terminate this Agreement.

3. The termination of this Agreement will not affect the implementation of arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE

FOR THE CABINET OF

REPUBLIC OF INDONESIA

XXXXXXXXX XXXXXXX

MINISTER OF DEFENCE

XXXXX XXXXXXX

INISTER OF FOREIGN AFFAIRS