PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1.	N a m a Jabatan	: XX. XXXXXXXXXX, S.H.,M.H. : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama
2.	N a m a Jabatan	: Xx. XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H. : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sansksi.

Surabaya, 20 Desember 2019

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Xx. XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H. NIP. 19630508 198803 2 002 Pihak Pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
XX. XXXXXXXXXX, S.H.,M.H. NIP. 00000000 000000 0 001

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%

Ditetapkan di Pada Tanggal	: Surabaya : 20 Desember 2019
Ketua XX. XXXXXXXXXX, S.H.,M.H. NIP. 00000000 000000 0 001