DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja ini dan Transmigrasi Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemeritah. Serta Surat Bupati Sintang Nomor 060/0069/OR tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyusunan LKjIP 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021– 2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2022 ini disusun sebagai dasar perencanaan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang.

Sintang, 2022

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut.

Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Kinerja yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap awal tahunnya.

Penyusunan RKT Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT Tahun 2022 dapat dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah maupun Daerah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan juga memberikan pengaruh untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2022).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2022 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2022 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Halaman KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I :	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang ...........................................................	1
B.	Landasan Hukum .......................................................	4
C.	Maksud dan Tujuan....................................................	6

D. Sistematika Penulisan 6

BAB II : VALUASI PELAKSANAAN KINERJA 8

A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021 8

B. Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 13

C. Permasalahan Utama 15

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN . 17 A. Visi dan Misi 17

B. Tujuan 18

C. Sasaran 20

D. Indikator Kinerja Utama 22

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 22

F. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 23

BABIV : PENUTUP 26

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	:	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 (TARGET DAN REALISASI)
LAMPIRAN 2	:	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 (PROGRAM DAN KEGIATAN)
LAMPIRAN 3	:	PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA TA 2021
LAMPIRAN 4	:	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LAMPIRAN 5 LAMPIRAN 6	: :	PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021–2026 hasil reviu serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi yaitu salah satunya dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

b. Sub Bagian Aparatur dan Umum

3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :

a. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , membawahi :

a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

c. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

5. Bidang Transmigrasi, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

b. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. LLK – UKM

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.

2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.

4. Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produkvitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

5. Meningkatkan perlindungan, Pelayanan Kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.

6. Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan fisik, sosial dan budaya.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan pula Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2022).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2022 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2022 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan

dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang mengatur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

j. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

k. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

o. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang

p. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022

q. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

r. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

s. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN Tahun Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

t. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

u. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Keuangan

v. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor Tahun 369 Tahun 2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini adalah sebagai dasar pengendalian dan evaluasi tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT Tahun 2022 ini adalah:

a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2022, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan sekaligus untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026.

b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang adalah :

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN LALU, berisi

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN, antara lain Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026, Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Penetapan Kinerja, Program Kerja dan Struktur Organisasi

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja melalui 6 (enam) sasaran dengan 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian pada misi pertama, sebanyak 2 indikator kinerja utama yaitu : (1). Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana realisasinya 105,11 % melampaui target, dan (2). Jumlah PNS yang mengikuti Diklat (Orang) pada tahun 2021 realisasinya 40 % tidak mencapai target.

2. Capaian pada misi kedua, sebanyak 2 indikator kinerja utama yaitu

: (1). Tingkat kehadiran PNS % realisasinya 103,16 % melampaui target, dan (2). Realisasi Keuangan pada satu (1) tahun anggaran realisasinya 92,31 % sesuai target.

3. Capaian pada misi ketiga, sebanyak 4 indikator kinerja utama yaitu

: (1). Tingkat Pengangguran terbuka realisasinya 3,95 dengan realisasi capaian 132 % melampaui target, (2). jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang) realisasinya 124 orang realisasi capaian 64,92 % target cukup berhasil, (3) Tingkat Partisipasi angkatan kerja realisasinya 77,78 % target berhasil. (4). Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang realisasinya 6 (enam) orang dengan persentase sebesar 60 % target cukup berhasil.

4. Capaian pada misi keempat, sebanyak 3 indikator kinerja utama yaitu : (1). Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasih Masyarakat Kompetensi dan kewirausahaan (orang),. Dengan Realisasinya 96 Orang target berhasil (2). Jumlah

Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi realisasinya 80 % target berhasil. (3). Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi realisasinya 48 orang dengan persentase capaian 71.42 % target berhasil.

5. Capaian pada misi kelima, sebanyak 4 indikator kinerja utama yaitu (1). Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan realisasinya 181 % melampau target sangat berhasil, (2). Tingkat penyesuaian Standar kebutuhan hidup layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) realisasinya 100 % sangat berhasil sesuai target, (3). Persentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan (PP) realisasinya 56 Perusahaan, dengan persentase realisasi capaiannya sebesar 63,06

% target berhasil.

6. Capaian pada misi keenam, sebanyak 3 indikator kinerja utama yaitu : (1). Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi) realisasinya 100 % sesuai target, (2). Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan realisasinya 0 % tidak mencapai target, (3). Persentase Penanganan permasalahan Transmigrasi % realisasinya 100 % sesuai target yang ditetapkan.

Dengan demikian pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) indicator kinerja yang capaian kinerjanya tidak berhasil, sehingga perlu perhatiaan pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2021 RKT dan PK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan Program 6 dan 35 kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

8. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

9. Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi

c. Administrasi umum Perangkat Daerah

11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13. Penyediaan Peralatan rumah tangga

14. Penyediaan bahan Logistik Kantor

15. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

16. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

18. Pengadaan Mebel

19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

20. Penyediaan Jasa surat menyurat

21. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

23. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

24. Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

25. Pemelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

g. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

26. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

h. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

27. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

i. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

28. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

j. Penerbitan Perpanjang IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

29. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

k. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

30. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

31. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

32. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kpentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/kota

33. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

l. Pencanangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

34. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

VI. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

f. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

35. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

Pada tahun 2021 terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis, dan 18 (delapanbelas) Indikator Kinerja utama yang telah ditetapkan, dimana ada 4 (empat) indicator kinerja utama yang ditetapkan mendapatkan predikat melampaui target, sebanyak 12 (duabelas) indicator kinerja utama dengan kategori sesuai target, dan 2 (dua) Indikator kinerja dengan kategori belum mencapai target/ belum berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah kedua indikator yang belum mencapai target atau tidak berhasil dengan indicator yaitu : (1). Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan. (2). Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat (Orang). Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dijelaskan pada Lampiran I dan II RKT ini.

ii. Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian

untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi :

a. Tingginya Angka Pengangguran

b. Persebaran Penduduk yang Tidak Merata

Dukungan anggaran dalam jumlah tertentu yang bersumber dari APBD juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Pada tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memperoleh anggaran yang sangat terbatas sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Banyak kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang seharusnya dilaksanakan, tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kecilnya anggaran berimplikasi juga terhadap terbatasnya kegiatan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada gilirannya data dan informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Kesempatan untuk mengikuti Diklat lanjutan bagi Pejabat Fungsional terbatas pula. Sampai saat ini banyak Pejabat

Fungsional yang seharusnya sudah mengikuti diklat lanjutan tidak dapat mengikuti diklat karena tidak tersedia anggaran.

Permasalahan yang ada dari aspek sumber daya manusia dari segi kuantitatif jumlah mediator hubungan industrial untuk mendukung kegiatan bidang ketenagakerjaan, pengembangan dan kajian untuk perumusan kebijakan terutama untuk bidang ketenagakerjaan dirasa masih sangat terbatas, ke depan harus perlu penambahan untuk mengantisipasi beban tugas yang semakin berat.

Masalah manajemen data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain belum seluruh perusahaan yang ada di kabupaten Sintang mengirim data secara terus menerus, belum terintegrasinya jaringan data dan informasi antara perusahaan dan instansi terkait. Masih rendahnya apresiasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bimbingan teknik penggunaan aplikasi belum dilaksanakan secara maksimal. Dari aspek kelembagaan permasalahannya adalah struktur organisasi kelembagaan pengelola sistem ketenagakerjaan dan transmigrasi yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Dari analisis permasalahan diketahui masih rendahnya apresiasi unit teknis pengguna dan pimpinan pengambil kebijakan terhadap pemanfaatan konsep ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan masih lemahnya pengendalian pemrograman kegiatan pada unit teknis sehingga terjadi tumpang tindih atau duplikasi kegiatan teknis. Sangat diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal karena saat ini masih rendah dan cenderung stagnan.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pedidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui peluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya.

iii. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Sintang tentunya memiliki sejumlah kendala dan permasalahan, berikut telah diinventarisasi permasalahan utama yang dihadapi.

1. Bidang Ketenagakerjaan

a) Masih Minimnya basis data di bidang tenaga kerja

b). Kurang optimal kualifikasi/kompetensi pencari kerja terhadap persyaratan kerja yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja

c). Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan meningkatnya kesempatan kerja

d). Tingginya angka pengganguran terbuka yang tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja.

e). Terbatasnya Anggaran Daerah untuk pelatihan calon tenaga kerja

f). Kurang oftimal sarana dan prasarana Pelatihan kerja yang ada dilembaga-lembaga Pelatihan baik milik Pemerintah khususnya LLK UKM atau swasta dengan kebutuhan Pelatihan Kerja

h). Rendahnya tingkat wajib lapor Perusahaan

i) Minimnya jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator

2. Bidang Transmigrasi

a) Permasalahan Sertifikat eks Lokasi Transmigrasi

b) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan altenatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.

c) Tidak mampu mengatasi masalah terkendala pada pembangunan perumahan calon Transmigrasi lokal Penduduk setempat Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu yang Pendanaanya diusung oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.

3. Bidang Kesekertariatan

a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan public sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan public

b. Masih rendahnya sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas

c. Masih belum memadai perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

d). Masih Minimnya pengetahuan dan keterampilan PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lain-lain.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016– 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembanganan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sintang maka disusun “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat , Maju Religius, Produktif dan Mandiri yang mampu mendukung perluasan dan kesempatan kerja yang berasaskan keadilan sosial serta didukung penerapan penataan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.

2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.

3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak

4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

5. Meningkatkan perlindungan, Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.

6. Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis indikator dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif.

Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Misi Kesatu

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

Tujuan 1

⮚ Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. Misi Kedua

• Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

Tujuan 2

⮚ Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Misi Ketiga

• Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

Tujuan 3

⮚ Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. Misi Keempat

• Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 4

⮚ Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan kompetensi tenaga kerja perluasan tenaga kerja;

5. Misi Kelima

• Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

Tujuan 5

⮚ Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja;

6. Misi Keenam

• Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya lingkungan fisik, social dan budaya

Tujuan 6

⮚ Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik sosial dan budaya;

C. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang Indikator Sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan

kegiatan. Adapun sasaran Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Kesatu : Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;

⮚ Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

⮚ Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;

2. Tujuan Kedua : Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kerja;

⮚ Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

3. Tujuan Ketiga : Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

⮚ Sasaran 4 : Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja:

4. Tujuan Keempat : Terwujudnya Peningkatan ketrampilan pelayanan Kompetensi tenaga kerja perluasan tenaga Kerja;

⮚ Sasaran 5 : Meningkatnya Kompetensi Kerja, dan perluasan Perluasan kesempatan kerja;

5. Tujuan Kelima : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan

kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan indicator tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja;

⮚ Sasaran 6 : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Krja serta Perlindungan Tenaga Kerja;

⮚ Sasaran 7 : Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja;

6. Tujuan Kenam : Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya dukung tampung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

⮚ Sasaran 8 : Terlaksananya Pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakkan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat tranmigrasi;

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound).

Pada Tabel 3.1 diidentifikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang.

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran (Tahun 2021).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan laporan kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 yang adalah anggaran dari APBD dan APBN (Jika ada) tahun 2021 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahun 2021 berupa Program /kegiatan serta anggaran sebagaimana dimaksud pada (lampiran III).

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan Ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagaimana dimaksud pada (Lampiran IV)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxx.XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : xx. X. XXXXX XXXXXXX,X.Xxx,PH

Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 2022

Pihak kedua,

Pihak pertama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan tenaga kerja	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,49	Orang
1.		2.	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	70	%
2.	Meningkatnya Pelayanan Ketransmigrasian	3.	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	76	%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.191.623.193	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 214,316,500	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	RP. 132.845,000	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	RP. 108.249.000	APBD
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RP. 15.063.000	APBD
6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 14.000.000	APBD
JUMLAH		RP. 4.676. 096.693,00

Sintang, 2022

Pihak kedua,

Pihak Pertama

BAB IV PENUTUP

Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan target yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran (Tahun 2021). Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 yang ada adalah anggaran dari APBD Tahun 2021 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dimana Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing–masing Pegawai di Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2022, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %	99,85 %	105,11
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	8. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Tingkat Kehadiran PNS (%)Orang)	15 Org	6 Org	40 %
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	9. Tingkat Kehadiran PNS (%)	95 %	98 %	103,16
3		10. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	92,31 %	92,31
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	11. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	191 org	124 Org	64,92

Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta

perlindungan tenaga kerja

12. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanian bersama (%)

100 %

9 kasus

88, 88 %

Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja

13. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)

14. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi

15. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi

100 org

70 %

Lembaga

96 Org

48 Org

Lembaga

96, Org

71, 42 %

80 %

Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial

16. Tingkat

Pengangguran Terbuka (%)

17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

18. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang

2, 99 %

92,60 %

10 Orang

3, 95 %

77, 78

6 Org

132 %

83,99 %

60 %

8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	19. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan 20. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	90 % 100 %	163 100 %	181 % 100 %
9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15. Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan PP (%)	40 %	56 PP	63, 06 %
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 lokasi	2 Lokasi	100,00
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	- KK	-

		18. Persentase Penangangan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian Kinerja					95, 64

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021)* : Rp. 3.986.710.200,00 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021)*: Rp. 3.680.021.345,00

92,31 %

Keterangan :

)* = Belanja Langsung

Lampiran 2

PENGUKURAN

KINERJA DAN KETERKAITAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Perubahan	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaa n sarana dan prasarana kerja (%)	95 %)	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	210.000	2.190.000	91,25
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	83.141.000	28.729.181, 00	00.000.000	65,45
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.462.000	1.102.100	15.359.900	93,31
				4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	15.284.000	-	15.284.000	100
				5. Penyediaan peralatan rumah tangga	5.161.500	-	5.157.500	99,92
				6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.217.500	-	5.217.300	100
				7. Penyediaan Komponen Instalasi	3.611.300	5.500,00	3.605.800	99,85

				Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.320.000	-	4.320.000	100
				9. Penyediaan bahan Logistik Kantor	18.385.000	21.418	8.835.200	99,76
				10. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56. 729.000	230.000	56.499.000	99,59
				11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.054.000	13.179.690	247.874.310	94,95
				12. Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-
				13. Pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional	16.462.000	1.102.100	15.359.900	93,31
				14. Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-
				15.Pengadaan mebel	-	-	-	-
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan	15 Org	16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	-	-	-	-

	Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	Pelatihan (Orang)		berdasarkan Tugas dan Fungsi
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Tingkat (%) Kehadiran PNS	95 %	17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta adtribut kelengkapanya	41.250.000	-	41.250.000	100
		Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.478.500	-	1.478.500	100
				19. koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	-	-
				20. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
				21. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.333.253.682	252.322.770	3.082.970.912	99,10
4.	Terlaksananya pengembanga n ketenagakerja an meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatka n (orang)	191 org	22. Pelayanan dan penyediaanInfor masi Pasar Kerja Online	18.931.000	40.000	18.891.000	99,79

dan perluasan kesempatan kerja

Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerja an umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial

Tingkat Penganggur an Terbuka (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

2,99 %

92,60 %

Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang

10 Org

23. Koordinasi dan sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota

16.647.000

10.107.996.

6.539.004

39,28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Perubahan	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaa n) (orang)	100 org	24. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Lkaster Kompetensi	860.000	-	860.000	100
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	70 %		-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kursus/Pelati han yang bersertifikasi	5 Lmbga	25. Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang	10.448.000	74.000	10.374.000	99,29
7	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %	26. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat/ dampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota	9.393.000	352.300	9.040.700	96,25
				27. Pelaksana Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	1.039.000	-	1.039.000	100
8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta	Persentase Tenagakerja yang menjadi Peserta BPJS	90 %	28.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	31.824.000	14.000	31.810.000	99,96

	perlindungan tenaga kerja	Ketenagakerja an		Jaminan Tenaga Kerja serta Pengupahan
		Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	-	-	-	-	-
		Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) %	40 %	29. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah Kab/Kota	43.876.000	36.400	43.839.600	99,92
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasia n yg menghasilkan rekomendasi utk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasia n meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	30. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	22.489.500	36.900	22.452.600	99,84
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi	Jumlah Transmigran yang	50 KK	31. Pengembangan Kawasan dan Penempatan	-	-	-	-

	kelembagaan Ketransmigrasi an	ditempatkan (KK)		Penduduk Transmigrasi
.		Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	100 %	32.Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	10.198.000	155.000	10.043.000	98.48
					3.986.710.200	306.688.855	3.680.021.345	92,31

Jumlah Anggaran)*	: Rp. 3.986.710.200
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp. -
Realisasi	: Rp. 3.680.021.345,00	92,31 %

Lampiran 3

PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%	95%	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-
					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.141.000,00
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Peiizinan Kendaraan Dinaa/Operasional	Rp. 16.462.000,00
					4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15.284.000,00
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 5.217.500,00
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.611.300,00
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp. 4.320.000,00

						Perundang- undangan
					8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 261.054.000,00
					9	Penyediaan ba gedung kantor atu bangunan lainnyahan logistik kantor	Rp. 8.856.618,00
					10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 5.161.500,00
					11	Pemeliharaan Rutin/Berkala pajak dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 16.462.000,00
					12	Pemeliharaan/Reha bilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 6.570.000,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	13	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 56.729.000,00
					14	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp. 3.499.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Stg	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	95%	15	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp. 41.250.000,00

		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.333.253.682
					17	Evaluasi kinerja peangkat Daerah	Rp. 2.500.000,00
					18	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.478.500,00
					19	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi SKPD	Rp.2.040.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
					II	Program Penempatan Tenaga Kerja
4	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi peningkatan Kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	5 6 7	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	191 org 2,99 % 92,60	20	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 18.931.000,00
		8	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	4 Org	21	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Rp. 16.647.000,00
					III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

5	Meningkatnya Kompetensi kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	9. 10.	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan (berbasis masyarakat dan kewirausahaan bersertifikat Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	100 org 70 &	22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 860.000,00
		11	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatiha n yang bersertifikasi	5 Lmbaga	23	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 10.448.000,00
					IV	Program Hubungan Industrial
6	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12	Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan %	40 %	27	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 12.052.000,00
		13	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	100 %	25 26	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampa k pada kepentingan di satu daerah Kab/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kab/Kota	Rp. 9.393.000,00 Rp. 1.039.000,00
7	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14	Tingkat Penyesuaian	100 %	24	Penyelenggaraan Pendatan dan	Rp. 31.824.000,00

	serta Perlindungan Tenaga Kerja	15.	Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%) Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	90 %		informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan Tenaga Kerja serta pengupahan
						Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
8	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	28	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 22.489.500,00
					VI	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK		Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-
		18	Persentase Pelayanan ketransmigrasia n (%)	85 %	29	Pengembangan satuan Pemukiman pada tahap kemandirian Penguatan SDM	Rp. 10.198.000,00

						dalam rangka kemandirian satuan pemukiman
							3.986.710.200,00

Jumlah Anggaran APBD : Rp 3. 986.710.200,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. –

Lampiran 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxx. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : xx. X. XXXXX XXXXXXX,X.Xxx,PH

Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Sintang, 2022

Pihak kedua,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran Strategis	Indiktor Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan tenaga kerja.	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76, 49	Orang
1.		2.	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	70	%
2.	Meningkatnya Pelayanan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	3.	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	76	%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.191.623.193	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 214,316,500	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	RP. 132.845,000	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	RP. 108.249.000	APBD
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RP. 15.063.000	APBD

6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 14.000.000	APBD
JUMLAH		RP. 4.676. 096.693,00

Sintang, 2022

Pihak kedua,

Lampiran 5

PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana	1	Tingkat ketersediaan	80 %	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2. 710.000,00
	dan prasarana		sarana dan
	pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		prasarana kerja (%
			prasarana kerja (%		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 80. 674. 800,00
					3	Penyediaan Jasa	Rp. 48. 742. 000,00
						Pemeliharaan,
						Biaya
						pemeliharaan,
						Pajak, dan
						Perizinan
						Kendaraan Dinas
						Operasional atau
						Lapangan
					4	Penyediaan	Rp. 22.392.700,00
						Peralatan dan
						Perlengkapan
						Kantor
					5	Penyediaan Barang	Rp. 18. 192. 700,00
						Cetakan dan
						Penggandaan
					6	Penyediaan	Rp. 8. 676. 800,00
						Komponen Instalasi
						Listrik/Penerangan
						Bangunan Kantor
					8	Penyediaan Bahan	Rp. 40. 023.393,00
						Logistik Kantor
					9	Penyediaan Jasa	Rp. 224.964.000,00
						Pelayanan Umum
						Kantor
					10.	Penyediaan Peralatan Rumah	Rp 14. 505.500,00
						Tangga

					11.	Pemeliharaan/	Rp	6. 710. 000,00
						Rehabilitasi
						Sarana dan
						Prasarana
						Pendukung
						Gedung Kantor
						atau Bangunan
						Lainnya.
					12.	Pemeliharaan/	Rp	8. 030.000,00
						Rehabilitasi
						Sarana dan
						Prasarana Kantor
						atau Bangunan
						Lainnya.
					13.	Pengadaan	Rp	31.710.000,00
						Sarana dan
						Prasarana
						Pendukung
						Gedung Kantor
						atau Bangunan
						Lainnya
					14.	Pengadaan Mebel	Rp 62. 810.000,00
					15.	Pendataan dan	Rp	2. 822. 600,00
						Pengolahan
						Adminstrasi
						Kepegawaian
						Penyelenggaraan	Rp 56. 118. 000,00
						Penyelenggaraan	Rp 56. 118. 000,00
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan	5 org	16.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Transmigrasi yang		Pelatihan (orang)
	Mengikuti diklat
	struktural dan
	fungsional.
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	80 %	17.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	-
3		4	Realisasi Keuangan pada 1	100 %	18.	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	-

			(satu) tahun
			anggaran (%)		19.	Koordinasi dan	Rp	1.967.000,00
						Penyusunan
						Laporan Capaian
						Kinerja dan
						Ikhtisar Realisasi
						Kinerja SKPD
					20.	Penyusunan	Rp	27. 883.100,00
						Dokumen
						Perencanaan
						Perangkat Daerah
					21.	Evaluasi Kinerja	Rp	2.500.000,00
						Perangkat Daerah
					22.	Koordinasi dan	Rp	2.040.000,00
						Pelaksanaan
						Akuntansi SKPD
					23.	Penyusunan	Rp	1.624.800,00
						Pelaporan dan
						Analisis
						Prognosis
						Realisasi
						Anggaran
					24.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp 3.518.484. 800,00
						ASN
					25.	Koordinasi dan	Rp	1. 604.000,00
						Penyusunan
						Dokumen RKA
						SKPD
4	Terlaksananya pengembangan	5	Pencari Kerja Terdaftar yang	240 org	26.	Pelayanan dan Penyediaan	Rp 50.305.000,00
	ketenagakerjaan		ditempatkan			Informasi Pasar
	meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan	6	(orang) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,69		Kerja Online
	kesempatan kerja	7	Tingkat
			Partisipasi Angkatan Kerja	76,49

		8.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	5 Org	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1	Rp. 69.405.000,00
5	Meningkatnya kompetensi kerja dan	7	Jumlah Tenaga Kerja yang	100 org	28.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan kerja Kab/Kota Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp -
	perluasan		mendapatkan
	kesempatan kerja		pelatihan
			(berbasis
			masyarakat,
			kompetensi dan
			atau
			kewirausahaan)
			(orang)
		10.	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat	70 %	29.		Rp. 202.220.000,00
			Kompetensi
		11.	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang besertifikasi	5	30.		Rp. 12.096.500,00
6	Pengembangan hubungan industrial	12.	Persentase Kasus yang diselesaikan	80 %	31.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Rp 28. 862.800,00
	dan peningkatan		dengan Perjanjian
	jaminan sosial tenaga		Bersama (%)
	kerja serta
	perlindungan tenaga
	kerja
					32.		Rp 4.085.000,00


		13.	Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)		33.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp 47. 076. 200,00
7.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan	14	Tingkat Penyesuaian Standar	90	34.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 28. 225. 000,00
	Tenaga Kerja		Kebutuhan Hidup
			Layak (KHL)
			dengan Upah
			Minimum
			Kabupaten (UMK)
			(%)
		15.	Peresentase Tenaga Kerja	80
			yang menjadi
			Peserta BPJS
			Ketenagakerjaan
8	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16.	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	35.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp 15. 063.000,00
		17.	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	36.	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-

18.

Persentase Pelayanan Ketransmigrasia an

37.

Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Pemukiman

Rp 14. 000.000,00

Jumlah

4. 676.096.693,00

Jumlah Anggaran
APBD :	Rp	4. 676. 096. 693,00
Jumlah Anggaran
APBN :	Rp.	-

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama			Satu an	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	2021	2022	0000	0000	0000	2026	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
RPJMD
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


II. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
		Penduduk yang bekerja	%	95,50	95,60	96,31	96,71	97,12	97,52	97,92	97,92
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
III. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
	12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	75,57	76,03	76,49	76,94	77,40	77,86	78,32	78,32
	12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,57	76,03	76,49	76,94	77,40	77,86	78,32	78,32
	12.3	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	Org	158	200	240	290	340	390	500	500
	12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4. 50	4.10	3,69	3,29	2,88	2,48	2,08	2.08
	12.5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Org	95,542	100.1 77	104.8 12	109.4 47	114.0 82	118.7 17	123.3 52	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH
IV. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

	KETENAGAKERJAAN
	1.1	Rasio Lulusan SI/S2/S3 yang bekerja	%	-	-	-	-	-	-	-	-
RENSTRA
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi Awal 2020	TAHUN
Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD
C.	SEKRETARIAT
	1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	15	15	5	7	9	11	15	15
	2	Tingkat Kehadiran PNS	%	90	95	80	83	85	90	95	95
	3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	95	80	83	85	90	95	95
	4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100	100
	5	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaporan Capaian dan Kinerja	Dok	9	9	9	9	9	9	9	9
Indikator Kinerja Utama			Satua n	Kondisi 2020	TAHUN
Indikator Kinerja Utama			Satua n	Kondisi 2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD
D.	BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

1	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Orang	158	200	240	290	340	390	500	500
2	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4. 50	4.10	3,69	3,29	2,88	2,48	2,08	2.08
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,57	76,03	76,49	76,94	77,40	77,86	78,32	78,32
4	Jumlah tenaga kerja yang mendptkan pelatihan (berbasih masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaa n)	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70	70	70	70	70	70	70	70
6	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatih an yang bersertifikasi	Lemba ga	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Sintang	Orang	5	5	5	5	5	5	5	5

Kondisi

TAHUN

Indikator Kinerja Utama			Satu an	2020	2021		2022	0000	0000	0000	2026	Akhir RPJMD
E.	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
	1	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perXxxxxan bersama (PB)	%	98	100	80	83	85	90	95	100
	2	Persentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) %	%	40	40	40	40	40	40	40	40
	3	Tingkat Penyesuian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	%	100	100	90	95	97	100	100	100
	4	Persentase Pekerja/ buruh yang menjadi peserta Jamsostek aktif	%	87	90	80	80	82	85	87	90

Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi 2020	TAHUN
Indikator Kinerja Utama			Satuan	Kondisi 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD
F.	BIDANG TRANSMIGRASI
	1	Persentase Pelayanan ketransmigrasi an	%	100	76	80	85	90	95	100
	2	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	-	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2

Document Metadata

Table of Contents

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Document Metadata