PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk

Nomor: 20.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-2-2021 (dua puluh -- enam Februari dua ribu dua puluh satu), -------------

pukul 10.40’ (sepuluh lewat empat puluh menit) ------

Waktu Indonesia Barat,

menghadap kepada saya, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, -------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----

Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang -------

dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---

bagian akhir akta ini:

- Xxxx XXX XXX XXXX, lahir di Pulau Pinang, pada --– tanggal 13-6-1971 (tiga belas Juni seribu --------

sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ---

Malaysia, Direktur Utama PT TIGA PILAR -----------

SEJAHTERA FOOD Tbk, bertempat tinggal di ---------

Xxxxxxx, Xxxxx XXX 0 xxxxx 00X (Cilandak 1 -------

Residence), Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, - Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, ----

Jakarta Selatan (pemegang paspor negara Malaysia - nomor A53175184);

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

dalam jabatannya tersebut di atas, demikian sah -- mewakili Direksi PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas - nama PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk serta selaku kuasa dari para pemegang saham PT TIGA PILAR -----

SEJAHTERA FOOD Tbk, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- Perseroan Terbatas PT TIGA PILAR SEJAHTERA -------

FOOD Tbk tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam ----

Februari dua ribu dua puluh satu) nomor 19, dibuat oleh saya, Notaris.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -------

di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: ----------

X. Xxxxx pada hari Jumat, tanggal 26-2-2021 (dua ----

puluh enam Februari dua ribu dua puluh satu), ----

bertempat di Gedung Cyber 0, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx X-0, xxxxx 00, Xxxxxxx Selatan, - dari pukul 09.40’(sembilan lewat empat puluh -----

menit) sampai dengan pukul 10.29’(sepuluh lewat -- dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat, - telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk -----------

(selanjutnya disebut “Rapat”). -------------------

B. Bahwa PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, ----------

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta --------

Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic -----

Square North Tower Lantai 0, Xxxxx Xxxxxxxx ------

Sudirman Kaveling 45-46, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, -------

Kecamatan Setiabudi, yang anggaran dasar dan -----

perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan -- peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----------

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan --------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------

Perusahaan Terbuka (POJK nomor 32/2014) dan ------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----------

33/POJK.04/2014 tentang Dewan Komisaris Emiten ---

atau Perusahaan Publik (POJK nomor 33/2014), -----

sebagaimana dimuat dalam: ------------------------

- akta tertanggal 13-7-2015 (tiga belas Juli dua - ribu lima belas) nomor 70, dibuat di hadapan -----

XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIGA ---

XXXXX XXXXXXXXX FOOD Tbk, tertanggal 7-8-2015 ----

(tujuh Agustus dua ribu lima belas) nomor --------

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 31-7-2015 (tiga puluh satu Juli- dua ribu lima belas) nomor 135, dibuat di hadapan- XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIGA ---

PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, tertanggal 19-8-2015 ---

(sembilan belas Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 24-3-2016 (dua puluh empat -----

Maret dua ribu enam belas) nomor 140, dibuat di -- hadapan XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana ------

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -------

Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----------

Perseroan PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, ------

tertanggal 29-3-2016 (dua puluh sembilan Maret ---

dua ribu enam belas) nomor -----------------------

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 6-7-2017 (enam Juli dua ribu ---

tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan ---------

XXXXXXX XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -------

yang telah diterima dan dicatat oleh -------------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----------

Perseroan PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, ------

tertanggal 27-7-2017 (dua puluh tujuh Juli dua ---

ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 22-10-2018 (dua puluh dua ------

Oktober dua ribu delapan belas) nomor 60, dibuat - di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan- dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----

Data Perseroan PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, - tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober ----

dua ribu delapan belas) nomor --------------------

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 9-8-2019 (sembilan Agustus dua - ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan - saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat --- oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -----

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----

Perseroan PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, ------

tertanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus -----

dua ribu sembilan belas) nomor -------------------

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 16-10-2019 (enam belas ---------

Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 16, -------

dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ------

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan –---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------------

sebagaimana ternyata dari surat Keputusan --------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, tertanggal 25-10-2019 (dua puluh lima - Oktober dua ribu sembilan belas) nomor -----------

AHU-0087236.AH.01.02.Tahun 2019 serta telah ------

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ------

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----------

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, tertanggal -----

25-10-2019 (dua puluh lima Oktober dua ribu ------

sembilan belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam ------

Februari dua ribu dua puluh) nomor 25, dibuat di - hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan --- dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Data Perseroan PT TIGA PILAR -----------

SEJAHTERA FOOD Tbk, tertanggal 2-3-2020 (dua -----

Maret dua ribu dua puluh) nomor ------------------

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tertanggal 9-3-2020 (sembilan Maret dua ---

ribu dua puluh) nomor 11, dibuat di hadapan saya,- Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh ----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar- PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, tertanggal -----

16-3-2020 (enam belas Maret dua ribu dua puluh) -- nomor AHU-AH.01.00-0000000; ----------------------

- akta tertanggal 16-12-2020 (enam belas Desember- dua ribu dua puluh) nomor 51, dibuat di hadapan -- saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar- PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, tertanggal -----

30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua -----

puluh) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ---------------

- akta tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember- dua ribu dua puluh) nomor 77, dibuat di hadapan -- saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar- PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk, tertanggal -----

30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua -----

puluh) nomor AHU-AH.01.00-0000000; ---------------

(selanjutnya disebut “Perseroan”). ---------------

X. Xxxxx dalam Rapat tersebut telah hadir dan -------

diwakili oleh para Pexxxxxx Xxxxx dan Kuasa ------

Pemegang Saham Perseroan yang berjumlah ----------

7.498.908.136 (tujuh miliar empat ratus sembilan - puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu ---

seratus tiga puluh enam) saham atau mewakili -----

80,53% (delapan puluh koma lima tiga persen) dari- 9.311.800.000 (sembilan miliar tiga ratus sebelas- juta delapan ratus ribu) saham yang merupakan ----

seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan ---

dengan hak suara yang sah. -----------------------

Dengan demikian, persyaratan kuorum sebagaimana -- diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 - huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1- dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas - (“UUPT”), Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 ---

huruf a POJK nomor 15/2020, telah terpenuhi ------

sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil ---

keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara - Rapat.

X. Xxxxx penghadap yang bertindak sebagaimana -------

tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk -------

menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu -- akta Notaris dan karenanya penghadap dengan ini -- hendak menggunakan kuasanya. ---------------------

-Berhubung dengan yang disebutkan diatas, maka ------

penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ---

dengan ini menyatakan telah diambil keputusan -------

berdasarkan suara terbanyak sebagai berikut: --------

I. Mata Acara Pertama Rapat: ------------------------

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar ---

Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan -- dari yang semula bernama PT TIGA PILAR --------

SEJAHTERA FOOD Tbk., yang berkedudukan di -----

Jakarta Selatan diubah menjadi PT FKS FOOD ----

SEJAHTERA Tbk. yang berkedudukan di Jakarta ---

Pusat.

2. Menyetujui perubahan (i) Pasal 28 ayat (5) ----

Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya adalah

”likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib ----

daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita ---

Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian ---

berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan ------

Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai -- peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat ----

kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai - dengan peraturan perundang-undangan yang ------

berlaku” diubah menjadi ”likuidator wajib -----

mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, --- mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 --- (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, - sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) ---------

diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para ---

kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -- Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan- perundang-undangan yang berlaku.” -------------

3. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali ---

Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ----

penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk ----

disesuaikan dengan Xxxaturan Otoritas Jasa ----

Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana- dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - Perusahaan Terbuka.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa- kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri- maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, ---

untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan --------

tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam- akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk- mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai -----

keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan

pemegang saham dalam akta tersebut bilamana --- diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan -----

oleh serta sesuai dengan ketentuan ------------

perundang-undangan yang berlaku, yang ---------

selanjutnya untuk mengajukan permohonan -------

persetujuan dan/atau menyampaikan -------------

pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam ------

keputusan Rapat ini, kepada instansi yang -----

berwenang, serta melakukan semua dan setiap ---

tindakan yang diperlukan, sesuai dengan -------

peraturan perundang–undangan yang berlaku. ----

-Berdasarkan keputusan tersebut di atas ----------

mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 28 ayat (5) ----

Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan dan ----

pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan ------

sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar -----

Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----

Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 -----

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sehingga untuk- selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan -----

menjadi berbunyi sebagai berikut: ----------------

------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama ---------------

---------- “PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk” -------

(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup ------

disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. -------------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar -- wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana- ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan --- Dewan Komisaris.

------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN --------

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ------

tidak terbatas dan dimulai pada tanggal ----------

31-05-1991 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan -- ratus sembilan puluh satu). ----------------------

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan dan/atau ---------

Perusahaan entitas anak yaitu melakukan usaha- dalam bidang perdagangan besar dan eceran; ---

industri pengolahan; pertanian; pengadaan ----

listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;- aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan - aktivitas keuangan dan asuransi. -------------

2. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud ayat 1 ---

Pasal ini Perseroan dan/atau Perusahaan ------

entitas anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama yaitu: ---------------

a. Melakukan kegiatan usaha perdagangan ---

besar dan eceran, antara lain: ---------

- Perdagangan besar atas dasar balas ---

jasa (fee) atau kontrak, mencakup ----

usaha agen yang menerima komisi, -----

perantara (makelar), pelelangan, dan - pedagang besar lainnya yang ----------

memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak -- lain. Kegiatannya antara lain agen ---

komisi, broker barang dan seluruh ----

perdagangan besar lainnya yang -------

menjual atas nama dan tanggungan -----

pihak lain; kegiatan yang terlibat ---

dalam penjualan dan pembelian bersama- atau melakukan transaksi atas nama ---

perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam ---------

perdagangan seperti bahan baku -------

pertanian, binatang hidup; bahan baku- tekstil dan barang setengah jadi; ----

bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan- industri kimia, termasuk pupuk; ------

makanan, minuman dan tembakau; -------

tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan- barang dari kulit; kayu-kayuan dan ---

bahan bangunan; mesin, termasuk mesin- kantor dan komputer, perlengkapan ----

industri, kapal, pesawat; furnitur, -- barang keperluan rumah tangga dan ----

perangkat keras; kegiatan perdagangan- besar rumah pelelangan. Tidak --------

termasuk kegiatan perdagangan besar -- mobil dan sepeda motor, dimasukkan ---

dalam golongan 451 (perdagangan mobil;

perdagangan suku cadang dan aksesoris- mobil) sampai dengan 454 (perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor -- dan perdagangan suku cadang dan ------

aksesorinya).

- Perdagangan besar beras, mencakup ----

usaha perdagangan besar beras untuk -- digunakan sebagai konsumsi akhir. ----

- Perdagangan besar berbagai macam -----

barang, mencakup usaha perdagangan ---

besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa - ada kekhususan tertentu). ------------

- Perdagangan eceran beras, mencakup ---

usaha perdagangan eceran khusus ------

berbagai jenis beras di dalam --------

bangunan, seperti beras cianjur, -----

beras cisadane, beras saigon dan -----

beras ketan.

b. Melakukan kegiatan usaha industri ------

pengolahan, antara lain: ---------------

- Industri makaroni, mie dan produk ----

sejenisnya, mencakup usaha pembuatan - makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un- dan sejenisnya, baik dimasak atau ----

tidak dalam bentuk basah maupun ------

kering. Termasuk industri couscous ---

dan industri produk pasta yang -------

dibekukan atau dikalengkan. ----------

Industri produk roti dan kue, mencakup

usaha pembuatan berbagai macam roti -- dan kue, seperti industri roti tawar - dan roti kadet; industri kue, pie, --- tart; industri biskuit dan produk ----

roti kering lainnya; industri --------

pengawetan kue kering dan cake; ------

industri produk makanan ringan -------

(cookies, cracker, kue kering) baik -- yang manis atau asin; industri -------

tortillas; dan industri produk roti -- yang dibekukan, seperti pancake, -----

waffle dan roti kadet. ---------------

- Industri penggilingan padi dan -------

penyosohan beras, mencakup usaha -----

penggilingan padi menjadi beras, -----

termasuk penyosohan beras yang -------

terpisah dengan usaha penggilingan ---

padi.

c. Melakukan kegiatan usaha pertanian, ----

antara lain:

- Perkebunan buah kelapa sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan - pengolahan lahan, penyemaian, --------

pembibitan, penanaman, pemeliharaan -- dan pemanenan buah kelapa sawit. -----

Termasuk kegiatan pembibitan dan -----

pembenihan tanaman buah kelapa sawit.-

- Pertanian padi hibrida, mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari ----

kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,

penanaman, pemeliharaan, dan juga ----

pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan - dihasilkan komoditas gabah kering ----

panen (GKP). Termasuk kegiatan -------

pembibitan dan pembenihan tanaman ----

padi hibrida. Padi hibrida adalah ----

keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau ----

galur/inbrida homozigot. contohnya: -- Bernas Super, Bernas Prima, Sembada -- B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi -----

hibrida tidak termasuk sebagai padi -- hibrida.

- Pertanian padi inbrida, mencakup -----

usaha pertanian inbrida (bukan -------

hibrida) mulai dari kegiatan ---------

pengolahan lahan, penyemaian, --------

penanaman, pemeliharaan, dan juga ----

pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan - dihasilkan komoditas gabah kering ----

panen (GKP). Termasuk kegiatan -------

pembibitan dan pembenihan tanaman ----

padi in hibrida. Padi in hibrida -----

adalah padi yang produksi benihnya ---

dilakukan melalui penyerbukan sendiri- atau terjadi secara alami. Terdiri ---

dari padi varietas Unggul Non Hibrida-

seperti Xxxxxxxxx, Menkongga, --------

Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

d. Melakukan kegiatan usaha aktivitas -----

keuangan dan asuransi, antara lain: ----

- Aktivitas perusahaan holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding -----

(holding companies), yaitu perusahaan- yang menguasai aset dari sekelompok -- perusahaan subsidiari dan kegiatan ---

utamanya adalah kepemilikan kelompok - tersebut. "Holding Companies" tidak -- terlibat dalam kegiatan usaha --------

perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya- mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding ----------

(negotiators) dalam merancang merger - dan akuisisi perusahaan. -------------

B. Kegiatan usaha yang menunjang kegiatan ----

utama yaitu:

a. Melakukan kegiatan usaha aktivitas -----

profesional, ilmiah dan teknis, antara - lain:

- Aktivitas konsultasi manajemen -------

lainnya, mencakup ketentuan bantuan -- nasihat, bimbingan dan operasional ---

usaha dan permasalahan organisasi dan- manajemen lainnya, seperti perencanaan

strategi dan organisasi; keputusan --- berkaitan dengan keuangan; tujuan dan- kebijakan pemasaran; perencanaan, ----

praktik dan kebijakan sumber daya ----

manusia; Perencanaan penjadwalan dan - pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan -----

nasihat, bimbingan dan operasional ---

berbagai fungsi manajemen, konsultasi- manajemen olah agronomist dan --------

agricultural economis pada bidang ----

pertanian dan sejenisnya, rancangan -- dari metode dan prosedur akuntansi, -- program akuntansi biaya, prosedur ----

pengawasan anggaran belanja, ---------

pemberian nasihat dan bantuan untuk -- usaha dan pelayanan masyarakat dalam - perencanaan, pengorganisasian, -------

efisiensi dan pengawasan, informasi -- manajemen dan lain-lain. -------------

b. Melakukan kegiatan usaha pengadaan -----

listrik, gas, uap/air panas dan udara -- dingin, antara lain: -------------------

- Pembangkitan tenaga listrik, mencakup- usaha pembangkitan tenaga listrik dan- pengoperasian fasilitas pembangkit ---

yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, - seperti tenaga air (hidroelektrik), -- batu bara, gas (turbin gas), bahan ---

bakar minyak, diesel dan energi yang - dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain. ---------

c. Melakukan kegiatan usaha pendidikan, ---

antara lain:

- Pendidikan bimbingan belajar dan -----

konseling swasta, kelompok ini -------

mencakup pendidikan bimbingan belajar- dan konseling yang dilakukan oleh ----

pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok -- ini adalah bimbingan belajar, --------

bimbingan kesehatan, bimbingan -------

organisasi, etika dan pergaulan; -----

pendidikan konsultan bisnis, ---------

konsultan pajak, konsultan psikologi - dan pengembangan SDM, megabrain, -----

superbrain, powerbrain, mental -------

aritmatika; pembimbing kelompok ------

bermain, pembimbing prasekolah, ------

pembinaan keluarga, pendidikan anak -- dan lansia, pengembangan kepribadian,- pengembangan metode belajar, ---------

pengembangan SDM, peningkatan --------

kreatifitas anak, peningkatan potensi- pendidik, PGTK, sempoa, tutor --------

prasekolah.

d. Melakukan seluruh kegiatan usaha yang -- dapat menunjang kegiatan utama ---------

Perseroan.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar - Rp 3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan - ratus miliar Rupiah) terbagi atas: -----------

a. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta)- saham Kelas A yang masing-masing saham ----

bernilai nominal Rp 500,- (lima ratus -----

Rupiah); dan

b. 00.000.000.000 (delapan belas miliar enam - ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu)- saham Kelas B, yang masing-masing saham ---

bernilai nominal Rp 200,- (dua ratus ------

Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan - dan disetor sebanyak 9.311.800.000 (sembilan- miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus- ribu) saham, yang terdiri dari: -------------

a. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Kelas A, atau dengan nilai nominal - sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) -----

per lembar saham atau sebesar ------------

Rp 00.000.000.000,- (enam puluh tujuh ----

miliar lima ratus juta Rupiah); ----------

b. 9.176.800.000 (sembilan miliar seratus ---

tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu)- Saham Kelas B, atau dengan nilai nominal - sebesar Rp 200,- (dua ratus Rupiah) ------

per lembar saham atau sebesar ------------

Rp 1.835.360.000.000,- (satu triliun -----

delapan ratus tiga puluh lima miliar tiga- ratus enam puluh juta Rupiah); -----------

atau dengan nilai nominal seluruhnya --------

sebesar Rp 1.902.860.000.000,- (satu triliun- sembilan ratus dua miliar delapan ratus enam- puluh juta Rupiah), oleh masing-masing dari - pemegang saham dengan rincian serta nilai ---

nominal seluruh saham akan disebutkan pada -- bagian akhir akta ini. ----------------------

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal --------

Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum -----

Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara ---

serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh ----

Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris -- dengan mengindahkan ketentuan yang termuat -- dalam anggaran dasar ini dan peraturan ------

perundang-undangan yang berlaku di bidang ---

Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di -- Indonesia di tempat dimana saham Perseroan -- dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu ----

tidak dengan harga dibawah pari. ------------

4.a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak - dikeluarkan dengan cara penawaran umum ------

terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau- Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi- dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh -------

Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar -

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi- kesempatan untuk membeli terlebih dahulu ----

saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ---

waran dan/atau efek konversi lainnya yang ---

sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan -- masing-masing Pemegang Saham berhak ---------

membelinya menurut perbandingan jumlah saham- yang mereka miliki dengan penyetoran tunai. -

x. Xxx para Pemegang Saham untuk membeli -------

terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan ---

dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ---

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar- Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia - di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum- terbatas saham dan/atau obligasi konversi ---

dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat --------

persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum - Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai ---

dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran - dasar ini, dan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa - Efek di Indonesia di tempat dimana saham ----

Perseroan dicatatkan.

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau ---

efek konversi lainnya yang sejenis tersebut - dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi-

diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang- salah satunya terbit atau beredar di tempat - kedudukan Perseroan dan yang lain -----------

berperedaran nasional. ----------------------

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham ----

tidak melaksanakan hak atas pembelian saham - dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ---

dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - tersebut di atas yang ditawarkan kepada -----

mereka dengan membayar secara tunai dan -----

sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham- dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ---

dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih - besar dari proporsi bagiannya. --------------

x. Xxxxxxx setelah alokasi tersebut dalam ------

huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang ---

tidak terjual, maka sisa saham dan/atau saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ---

dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada - siapa pun juga dengan harga dan persyaratan - ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut ----

tidak lebih ringan dari persyaratan yang ----

telah ditetapkan di atas dan dengan ---------

mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam ----

anggaran dasar ini dan peraturan ------------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----

serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di -- tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ---

5.a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan -----

ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat -- Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham- yang masih dalam simpanan dan/atau ----------

menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran- dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - dengan itu tanpa melakukan penawaran umum ---

terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham -- dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ---

dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis - tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada - siapapun juga dengan harga dan persyaratan -- yang ditentukan oleh Direksi, dengan --------

ketentuan bahwa pengeluaran tersebut: -------

a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan; ------

b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi - konversi, waran, atau efek konversi ------

lainnya, yang telah dikeluarkan dengan ---

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ---

c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi -----

dan/atau restrukturisasi yang telah ------

disetujui oleh Rapat Umum Pemegang -------

Saham; dan/atau;

d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan - jangka waktu sebagaimana diatur didalam -- peraturan perundang-undangan di bidang ---

Pasar Modal atau diatur dengan -----------

pengecualian yang mungkin diterima -------

Perseroan.

b.1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ---

ayat 5, jika saham yang masih dalam ------

simpanan akan dikeluarkan dengan cara ----

penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup -- disingkat dengan: “Penawaran Umum --------

Terbatas”) kepada para Pemegang Saham, ---

maka seluruh Pemegang Saham yang namanya - tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----

tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -- Saham yang menyetujui Penawaran Umum -----

Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih - dahulu untuk membeli saham yang hendak ---

dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut- “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau -- disingkat HMETD”) seimbang dengan jumlah - saham yang mereka miliki (proporsional). -

2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan- kepada pihak lain dengan mengindahkan ----

ketentuan anggaran dasar dan peraturan ---

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-

3. Direksi harus mengumumkan keputusan ------

tentang pengeluaran saham dengan ---------

penawaran umum terbatas tersebut dalam ---

sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar -- harian berbahasa Indonesia yang ----------

berperedaran luas dalam wilayah Republik - Indonesia sesuai dengan pertimbangan -----

Direksi.

4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD -- berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang - dimilikinya pada waktu dan dengan --------

persyaratan yang ditetapkan dalam --------

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang - dimaksud dalam ayat 3. -------------------

5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan- dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham- tersebut diatas, para Pemegang Saham atau- para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan -----

kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD - yang dimilikinya dengan membayar lunas ---

secara tunai harga saham yang ditawarkan - itu kepada Perseroan, maka saham tersebut- akan dialokasikan kepada para Pemegang ---

Saham yang hendak membeli saham dalam ----

jumlah yang lebih besar dari porsi -------

HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD ---

yang telah dilaksanakan, dengan ----------

mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan- peraturan perundang-undangan di bidang ---

Pasar Modal.

6. Apabila setelah alokasi tersebut masih ---

terdapat sisa saham: ---------------------

i. Jika penambahan modal Perseroan dengan

cara Penawaran Umum Terbatas tersebut- jumlah maksimumnya belum ditetapkan -- serta dilakukan tanpa adanya jaminan - dari pembeli siaga maka sisa saham --- yang tidak diambil bagian tersebut --- tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; ------------------

ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ---

ditetapkan jumlahnya serta dilakukan - dengan jaminan dari pembeli siaga, ---

maka sisa saham tersebut wajib -------

dialokasikan kepada pihak tertentu ---

yang bertindak sebagai pembeli siaga - dalam Penawaran Umum Terbatas, yang -- telah menyatakan kesediaannya untuk -- membeli sisa saham tersebut, demikian- dengan harga dan syarat yang tidak ---

lebih ringan dengan yang telah -------

ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum- Pemegang Saham;

dengan mengindahkan ketentuan anggaran ---

dasar dan peraturan perundang-undangan di- bidang Pasar Modal.

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan -

dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk -----

lainnya yang dapat dinilai dengan uang, -----

dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. -----------

Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar,-

maka setiap penempatan saham lebih lanjut --- hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada -----

waktu dan dengan persyaratan tertentu yang -- ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus -- menentukan harga saham yang akan dikeluarkan- serta persyaratan lainnya yang dianggap -----

perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah ----

pari, keputusan Direksi tersebut harus pula - mendapat persetujuan dari Rapat Umum --------

Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak -- mengurangi izin dari pihak yang berwenang. --

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---

modal ditempatkan dan modal disetor menjadi - kurang dari 25% (dua puluh lima persen) -----

dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-

(i) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham; ------------------

(ii) Telah memperoleh persetujuan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia. -------------------

(iii) Penambahan modal ditempatkan dan modal- disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari ------

modal dasar wajib dilakukan dalam -----

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ---

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia;

(iv) Dalam hal penambahan modal disetor ----

sebagaimana dimaksud dalam butir (iii)-

(v)

1. Dalam saham

tidak terpenuhi sepenuhnya maka -------

Perseroan harus mengubah kembali ------

anggaran dasarnya, sehingga modal -----

dasar dan modal disetor memenuhi ------

ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 --

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----

Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) -- bulan setelah jangka waktu dalam butir-

(iii) tidak terpenuhi. ----------------

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham - sebagaimana dimaksud dalam butir (i) -- termasuk juga persetujuan untuk -------

mengubah anggaran dasar sebagaimana ---

dimaksud dalam butir (iv). ------------

S A H A M

Pasal 5

Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan- adalah saham Kelas A dan saham Kelas B -

dan istilah pemegang saham adalah pemegang --- saham Kelas A dan pemegang saham Kelas B. ----

2. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -- adalah saham atas nama pemiliknya. -----------

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ---

badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu- orang atau badan hukum yang namanya tercatat - sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam- Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------------

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ----

milik beberapa orang maka mereka memiliki ----

bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk --- secara tertulis seorang di antara mereka atau- seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan- hanya nama yang diberi kuasa atau ditunjuk --- itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai --- pemegang saham dari saham yang bersangkutan -- serta berhak mempergunakan hak yang diberikan- oleh hukum atas saham tersebut. --------------

5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum ------

dilaksanakan, maka para pemegang saham -------

tersebut tidak berhak mengeluarkan suara -----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan ---

pembayaran dividen untuk saham itu -----------

ditangguhkan.

6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum- harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan ---

kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta --------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; ---------------

8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang berbentuk dan - isinya ditetapkan oleh Direksi dan -----------

ditandatangani oleh Direktur Xxxxx dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang - dicetak langsung di atasnya dari yang --------

memiliki Direksi Perseroan. ------------------

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -- setiap saham diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang- dimiliki oleh seorang pemegang saham. --------

4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan ----

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --------

Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ---

merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana -- berbentuk kontrak investasi kolektif dan -----

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, --------

Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis ----

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda ---

bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan yang ditanda tangani oleh Direktur - Utama atau tanda tangan tersebut dicetak -----

langsung pada konfirmasi tertulis. -----------

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ---

dipakai lagi, dapat ditukar dengan -----------

penggantinya atas permintaan tertulis pemilik- surat saham yang bersangkutan kepada Direksi - dengan menyerahkan bukti surat saham yang ----

rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi - dapat menukarkannya dengan surat saham -------

pengganti yang nomornya sama dengan nomor ----

aslinya.

2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 - kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat - berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -------------------

3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama ---

sekali maka atas permintaan tertulis pemilik - yang bersangkutan surat saham kepada Direksi,- Direksi akan mengeluarkan surat saham --------

pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---

kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan ---

jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ----

untuk tiap peristiwa yang khusus. ------------

4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan -- sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari -----

sebelum pengeluaran pengganti surat saham ----

tersebut.

5. Setelah pengganti surat saham tersebut -------

dikeluarkan, maka surat saham asli tidak -----

berlaku lagi terhadap Perseroan. -------------

6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat- saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang- berkepentingan.

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara mutatis -- mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -------

pengganti surat kolektif saham atau pengganti- konfirmasi tertulis.

---- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----

wajib mengadakan dan memelihara dengan -------

sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan -----

Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan -- Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu ----

dicatat:

a. nama dan alamat para pemegang saham; ------

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat - saham atau surat kolektif saham yang ------

dimiliki para pemegang saham; -------------

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang- jaminan fidusia atas saham dan tanggal ----

perolehan hak gadai dan atau tanggal ------

pendaftaran akta fidusia atas saham -------

tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk -- lain selain uang;

f. perubahan kepemilikan saham; --------------

g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan- perundang-undangan yang berlaku. ----------

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat --------

keterangan mengenai kepemilikan saham anggota-

Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta -- keluarganya dalam Perseroan dan atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh -------

perubahan kepemilikan saham dimaksud. --------

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ---

perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu -- belum dilakukan, maka segala panggilan dan ---

pemberitahuan kepada pemegang saham maupun ---

surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham -----

adalah sah jika dialamatkan pada alamat ------

pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------------

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang -- kepada Biro Administrasi Efek untuk ----------

melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang- Saham Perseroan.

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah - berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan -----

Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada ---

waktu jam kerja kantor Perseroan. ------------

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar ----

Pemegang Saham Perseroan harus disetujui -----

Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan- pencatatan atas perubahan tersebut oleh ------

Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa- untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----

daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk -----

pencatatan mengenai suatu penjualan, ---------

pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia - atau cessie yang menyangkut saham atau hak ---

atau kepentingan atas saham harus dilakukan -- sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk- saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku -- peraturan perundang-undangan yang berlaku di - bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek- di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatat. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara -- yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan- bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik- oleh Direksi mengenai gadai saham yang -------

bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham - oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam - Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata - hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai - gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham --------

Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat --- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan --- atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. --------

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----

Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -- dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ------

Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk- kepentingan pemegang rekening pada Bank ------

Kustodian atau perusahaan Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -- Bank Kustodian merupakan bagian dari ---------

portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak - investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --------

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar - Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank ------

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----

Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak ------

investasi kolektif tersebut. -----------------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -- konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ----

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana ----

dimaksud ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -- Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ------

Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak - investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang-

Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang - ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan --------

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. ---

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ---

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -------

Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---------

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---

Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ---------

menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -------

rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam- rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---

jenis dan klasifikasi yang sama yang ---------

diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. --

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -- dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham - tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak ---

yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan- bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak- tersebut benar-benar sebagai pemegang saham -- dan surat-surat saham tersebut benar-benar ---

hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -- dalam Penitipan Kolektif apabila saham -------

tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita ---

jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau- disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat -

dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang - Saham, sesuai dengan jumlah saham yang -------

dimilikinya pada rekening tersebut. ----------

11. Bank Kustodian dan perusahaan Efek wajib -----

menyampaikan daftar rekening Efek beserta ----

jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----

masing-masing pemegang rekening pada Bank ----

Kustodian dan perusahaan Efek tersebut kepada- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------

12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----------

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang - Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa -- Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan- tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -- ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut - kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari - kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----

pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan ---

dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --------

Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----------

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut --------

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak- lain kepada Bank Kustodian dan kepada --------

Perusahaan Efek untuk kepentingan ------------

masing-masing pemegang rekening pada Bank ----

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. ------

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----

pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----

Kustodian yang merupakan bagian dari ---------

portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak - investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek - yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -- bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan - pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ----

Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----

pemegang rekening Efek beserta jumlah --------

saham Perseroan yang dimiliki oleh -----------

masing-masing pemegang rekening Efek tersebut- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, - paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar- penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -

lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada - Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -- setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan - pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----

tersebut.

----------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu -- saham, pemilik semula yang telah terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus -- tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai - nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -- suatu dokumen pemindahan hak yang ------------

ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang- menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut ---

menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ----

ketentuan dalam anggaran dasar ini. ----------

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud -- ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana - ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh - Direksi dan salinannya disampaikan kepada ----

Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen -------

pemindahan hak atas saham yang tercatat pada - Bursa Efek harus memenuhi peraturan ----------

perundang-undangan yang berlaku di bidang ----

pasar modal serta peraturan Bursa Efek di ----

Indonesia ditempat dimana saham Perseroan ----

dicatatkan.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam- rekening pada Penitipan Kolektif dicatat -----

sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan ---

Kolektif ke atas nama individu pemegang saham- yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan - Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas - pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana ------

dimaksud ayat 5 Pasal 9 di atas. -------------

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan- apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar - ini telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam - Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ---------

bersangkutan maupun pada surat saham atau ----

surat kolektif saham. Catatan itu harus ------

ditandatangani oleh seorang anggota Direksi -- yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau pejabat- yang diberi kuasa untuk itu. -----------------

7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan --------

memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat- menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas -- saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -- apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini ---

tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -- persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----

terpenuhi.

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar ------

pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib- mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak- yang akan memindahkan haknya dalam waktu -----

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ---------

permohonan untuk pendaftaran itu diterima ----

oleh Direksi.

9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa- Efek harus sesuai dengan peraturan -----------

perundang-undangan yang berlaku di bidang ----

pasar modal serta peraturan Bursa Efek di ----

Indonesia di tempat dimana saham Perseroan ---

dicatatkan.

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum -----

Pemegang Xxxxx tidak menghalangi pendaftaran - atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar -- Pemegang Saham Perseroan. --------------------

11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada -----

1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----------

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- menetapkan nama para pemegang saham yang -----

berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham - tersebut.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam- Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----------

pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke ----

rekening Efek yang lain pada Lembaga ---------

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -

atau Perusahaan Efek.

13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai --- akibat kematian seorang pemegang saham atau -- karena suatu alasan lain yang menyebabkan ----

pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, - dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan- mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar- sebagai pemegang saham dari saham tersebut ---

dengan persyaratan yang ditentukan oleh ------

Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan ---

apabila Direksi dapat menerima bukti hak -----

tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran - dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ----

Pasar Modal.

14. Dalam hal pengalihan atas Saham Biasa --------

Perseroan Seri B yang diterbitkan atau yang -- dapat diterbitkan setelah konversi Utang Yang- Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan, -----

masing-masing dengan nilai pokok Rp 200,- ----

(dua ratus Rupiah), yang mana ketika ---------

diterbitkan akan memiliki peringkat pari -----

passu dengan semua Saham TPSF lainnya (“Saham-

Konversi TPSF”) atau Utang dari Lembaga ------

Keuangan sebagaimana diubah dan/atau ditambah- dengan ketentuan-ketentuan dari Rencana ------

Perdamaian ini (“Utang Yang Direstrukturisasi- dari Lembaga Keuangan”) kepada pihak manapun - (“Pembeli”), pemilik Saham Konversi TPSF atau- Utang Yang Direstrukturisasi dari Lembaga ----

Keuangan (“Pihak Yang Menawarkan”) harus -----

menawarkan terlebih dahulu Saham Konversi ----

TPSF atau Utang Yang Direstrukturisasi dari -- Lembaga Keuangan (“Penawaran”) kepada atau ---

dengan setiap pemilik Utang Yang -------------

Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan ------

(“Pihak Yang Ditawarkan”) dengan ketentuan ---

dan tata cara yang diatur di dalam anggaran -- dasar ini yaitu:

a. Setiap pihak yang akan menerima pengalihan- hak-hak dari Kreditor wajib terikat dan ---

tunduk pada seluruh ketentuan dan kondisi - berdasarkan Rencana Perdamaian ini, -------

termasuk tetapi tidak terbatas pada -------

ketentuan Pembelian Kembali. --------------

b. Kreditor yang bermaksud untuk mengalihkan - tagihan-tagihannya berdasarkan Rencana ----

Perdamaian ini kepada pihak manapun -------

diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan - tertulis terlebih dahulu kepada TPSF ------

mengenai pengalihan hak tersebut sesuai ---

dengan hukum dan peraturan yang berlaku di-

Indonesia; dan

c. Pemberitahuan tertulis kepada TPSF wajib -- dilaksanakan dalam jangka waktu 10 --------

(sepuluh) Hari Kerja sebelum --------------

ditandatanganinya dokumen untuk keperluan - pengalihan hak-hak tersebut. --------------

d. Para Pihak setuju bahwa kelalaian untuk ---

menyampaikan pemberitahuan tertulis -------

tersebut akan mengakibatkan pengalihan hak- tersebut menjadi tidak sah. ---------------

15. Masing-masing Kreditor dapat mengalihkan -----

setiap dari hak-hak atau tagihan-tagihan yang- dimiliki oleh Kreditor tersebut berdasarkan -- Rencana Perdamaian tersebut secara sebagian -- atau seluruhnya kepada pihak manapun sesuai -- dengan hukum dan peraturan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan dasar sebagai berikut: ---

a. Setiap pihak yang akan menerima -----------

pengalihan hak-hak dari Kreditor wajib ----

terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan - dan kondisi berdasarkan Rencana Perdamaian- tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas -- pada ketentuan Pembelian Kembali. ---------

b. Kreditor yang bermaksud untuk mengalihkan - tagihan-tagihannya berdasarkan Rencana ----

Perdamaian tersebut kepada pihak manapun -- diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan - tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan - mengenai pengalihan hak tersebut sesuai ---

dengan hukum dan peraturan yang berlaku di-

Indonesia; dan

c. Pemberitahuan tertulis kepada Perseroan ---

wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 10 -- (sepuluh) Hari Kerja sebelum --------------

ditandatanganinya dokumen untuk keperluan - pengalihan hak-hak tersebut. --------------

d. Para Pihak dalam Rencana Perdamaian -------

tersebut setuju bahwa kelalaian untuk -----

menyampaikan pemberitahuan tertulis -------

tersebut akan mengakibatkan pengalihan hak- tersebut menjadi tidak sah. ---------------

16. Istilah-istilah sebagaimana disebutkan dalam - Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar ini mempunyai- arti sebagaimana diatur dalam Rencana --------

Perdamaian yaitu sebagai berikut: ------------

a. Saham Konversi TPSF, yaitu Saham ----------

Perseroan yang diterbitkan atau yang dapat- diterbitkan setelah konversi Utang Yang ---

Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan, -- masing-masing dengan nilai pokok Rp 200,- - (dua ratus Rupiah) yang mana ketika -------

diterbitkan akan memiliki peringkat pari -- passu dengan semua Saham Perseroan --------

lainnya.

b. Utang Yang Direstrukturisasi, yaitu Utang - Perseroan/Perusahaan sebagaimana telah ----

diubah dan/atau ditambah dengan -----------

ketentuan-ketentuan dari Rencana Perdamaian tersebut.

c. Lembaga Keuangan, yaitu setiap pihak yang - memegang Obligasi I, Sukuk Ijarah I dan ---

Sukuk Ijarah II sebagaimana dimaksud dalam- Lampiran 2 (A) Rencana Perdamaian tersebut.

d. Utang Yang Direstrukturisasi dari Lembaga - Keuangan, yaitu Utang dari Lembaga Keuangan sebagaimana diubah dan/atau ditambah dengan ketentuan-ketentuan dari Rencana Perdamaian tersebut.

17. Sebelum memberlakukan pengalihan Saham -------

Konversi TPSF atau Utang Yang ----------------

Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan kepada pihak manapun (“Pembeli”), pemilik Saham -----

Konversi TPSF atau Utang Yang ----------------

Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan ------

(“Pihak Yang Menawarkan”) harus menawarkan ---

terlebih dahulu Saham Konversi TPSF atau Utang Yang Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan - (“Penawaran”) kepada atau dengan setiap ------

pemilik Utang Yang Direstrukturisasi dari ----

Lembaga Keuangan (“Pihak Yang Ditawarkan”) ---

dengan ketentuan dan tata cara yang diatur di- dalam Rencana Perdamaian tersebut. -----------

a. Pihak yang Menawarkan harus memberikan ----

Penawaran kepada setiap Pihak yang --------

Ditawarkan dengan memberikan pemberitahuan- secara tertulis kepada setiap Pihak yang -- Ditawarkan dengan menyebutkan jumlah Saham- Konversi TPSF atau jumlah Utang Yang ------

Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan, -- Penawaran terkait kepada dan --------------

ketentuan-ketentuan dari pengalihan yang -- ditawarkan termasuk harga dimana pengalihan akan dipengaruhi, dan jenis pengalihan yang diperhitungkan (“Pemberitahuan ------------

Penawaran”).

b. Dalam waktu tiga 3 (tiga) Hari Kerja ------

setelah tanggal Pemberitahuan Penawaran ---

dikirimkan, setiap Pihak Yang Ditawarkan --

harus memberikan pemberitahuan ------------

(“Pemberitahuan Tanggapan”) kepada Pihak -- Yang Menawarkan yang menyatakan apakah ----

Pihak Yang Ditawarkan menginginkan untuk -- mengalihkan semuanya, tapi tidak sebagian,- dari Saham Konversi TPSF atau Utang Yang -- Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan ---

yang merupakan subjek dari Pemberitahuan -- Penawaran yang relevan ("Pihak Yang -------

Menerima Penawaran") atau bahwa ia --------

menolak Penawaran secara penuh. -----------

c. Jika ada satu Pihak Yang Menerima ---------

Penawaran, Pihak Yang Menerima Penawaran -- tersebut harus menerima pengalihan atas ---

seluruh Saham Konversi TPSF atau Utang ----

Yang Direstrukturisasi dari Lembaga -------

Keuangan yang merupakan subjek ------------

Pemberitahuan Penawaran yang relevan dengan pertimbangan untuk pembayaran penawaran ---

atau harga Penawaran sebagaimana diatur ---

dalam Pemberitahuan Penawaran. ------------

d. Jika ada lebih dari satu Pihak Yang -------

Menerima Penawaran, seluruh Pihak Yang ----

Menerima Penawaran tersebut harus menerima- pengalihan seluruh Saham Konversi TPSF atau Utang Yang Direstrukturisasi dari Lembaga - Keuangan yang tunduk pada Pemberitahuan ---

Penawaran yang relevan secara seimbang ----

sesuai dengan rasio dari setiap kepemilikan Pihak Yang Menerima Penawaran atas Saham --

Konversi TPSF Utang Yang Direstrukturisasi- dari Lembaga Keuangan, atau sebagaimana --- yang disetujui antara Pihak Yang Menerima - Penawaran, dengan pertimbangan untuk ------

pembayaran harga Penawaran sebagaimana ----

diatur dalam Pemberitahuan Penawaran. -----

e. Jika tidak ada Pihak Yang Menerima --------

Penawaran, Pihak Yang Menawarkan dapat ----

mengalihkan sebagian atau seluruh Saham ---

Konversi TPSF dan Utang Yang --------------

Direstrukturisasi dari Lembaga Keuangan ---

kepada Pembeli.

18. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan -----

anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk ---

memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ---

pemindahan hak atas saham harus berlaku pula - secara mutatis mutandis terhadap setiap ------

peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini, -----

kecuali untuk ketentuan pengalihan saham -----

sebagaimana diatur dalam ayat 14, 15, 16 dan -

17 Pasal ini dimana ketentuan tersebut hanya - berlaku terhadap saham konversi TPSF ---------

berdasarkan Rencana Perdamaian tertanggal ----

23-5-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu -------

sembilan belas), yang telah dihomologasi -----

berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada ----

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor --------

121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst -------

tertanggal 11-6-2019 (sebelas Juni dua ribu -- sembilan belas).

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu -----

Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) - orang anggota Direksi, seorang diantaranya ---

diangkat sebagai Direktur Utama. -------------

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah ----

orang perseorangan yang memenuhi persyaratan - sesuai peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku bagi Perseroan dan perundang-undangan- yang berlaku di bidang Pasar Modal pada saat - diangkat dan selama menjabat. ----------------

3. Rapat Umum Pemegang Saham Pemenuhan ----------

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimuat dalam surat pernyataan dan ------

disampaikan kepada Perseroan. ----------------

4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka ---

waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang -- Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -------

pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut- sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali- yang bersangkutan tidak keberatan atas -------

pemberhentian tersebut. Pemberhentian --------

demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang -- memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila ----

tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh-

Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------

5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ---

berakhir dapat diangkat kembali. -------------

6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap ---

bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ---

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan- wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang ---

Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan ---------

Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum ----

Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan ---

tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. -------------

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah- satu atau lebih anggota Direksi lowong, maka - dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 -----

(sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan - tersebut, Direksi harus mengumumkan ----------

pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --------

tersebut. Masa jabatan seorang yang diangkat - untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa -- masa jabatan dari anggota Direksi yang -------

jabatannya telah menjadi lowong tersebut. ----

8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan ----

tidak mempunyai anggota Direksi atau semua ---

jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam ---

jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan - puluh) hari sejak terjadinya lowongan --------

tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan --

pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Xxxxx untuk mengangkat Direksi baru - dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

9.- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ------

mengundurkan diri, anggota Direksi yang ------

bersangkutan wajib menyampaikan permohonan ---

pengunduran diri kepada Emiten atau ----------

Perusahaan Publik.

- Emiten atau Perusahaan Publik wajib ----------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---

untuk memutuskan permohonan pengunduran diri - anggota Direksi sebagaimana dimaksud paling -- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ------

diterimanya permohonan pengunduran diri ------

dimaksud.

- Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan- keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -- menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: ----

a. diterimanya permohonan pengunduran diri ---

Direksi sebagaimana dimaksud; dan ---------

b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 - ini.

10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: ----

a. masa jabatannya berakhir; -----------------

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---

pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----

pengadilan;

c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan - ayat 8 Pasal ini;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan -----------

perundang-undangan yang berlaku; ----------

e. meninggal dunia;

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat - Umum Pemegang Saham.

----------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam --------

melaksanakan tugas untuk kepentingan ---------

Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah: ------------------

a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai ----

dengan maksud dan tujuan Perseroan; -------

b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad ---

baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ----

tugasnya dengan mengindahkan peraturan -------

perundang-undangan yang berlaku. -------------

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan ----

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----

dengan pihak lain dan pihak lain dengan ------

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,- baik yang mengenai kepengurusan maupun -------

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---

bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di ---

bawah ini Direksi terlebih dahulu harus ------

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris: ---

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -- Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang- Perseroan di Bank);

b. Membebani hak tanggungan, menggadaikan atau secara lain membebani harta kekayaan ------

Perseroan;

c. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan- hak atas barang tidak bergerak. -----------

d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan- penyertaan modal dalam perusahaan lain ----

tanpa mengurangi ijin dari pihak yang -----

berwenang.

4.- Untuk menjalankan perbuatan hukum -----------

mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan- jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% ---

(lima puluh persen) dari harta kekayaan -----

bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi - atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri- ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam -

1 (satu) tahun Direksi harus mendapat -------

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -- dihadiri atau diwakili para pemegang saham -- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per -- empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang sah dan di setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari - jumlah seluruh suara yang di keluarkan secara sah dalam Rapat.

- Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas - tidak tercapai, dapat diadakan Rapat kedua --

setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa ----

pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat -------

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ---

Rapat kedua di laksanakan. Asalkan dalam ----

Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham - yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua -------

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah dan keputusan -----

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -----

empat) bagian dari jumlah suara yang hadir -- dalam Rapat.

- Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas - tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, -- kuorum, jumlah suara untuk mengambil --------

keputusan, pemanggilan dan waktu ------------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik dalam maupun di luar ----------

pengadilan, apabila:

a. Terjadi perkara di Pengadilan antara ------

Perseroan dengan anggota Direksi yang -----

bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa -----

transaksi yang memuat benturan kepentingan ---

antara kepentingan ekonomis pribadi anggota -- Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham - utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, -

Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum ----

Pemegang Saham berdasarkan suara setuju ------

terbanyak dari pemegang saham yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan sebagaimana ---

dimaksud Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini. -

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi ------

seorang anggota Direksi. Maka Perseroan akan - diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ---

tidak mempunyai benturan kepentingan dengan -- Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai -- kepentingan yang bertentangan dengan ---------

kepentingan seluruh anggota Direksi, maka ----

Perseroan akan diwakili oleh Dewan -----------

Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota -----

Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai- benturan kepentingan, maka Perseroan akan ----

diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh -- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak ------

mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini. -------

8.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -- Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena - sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan- kepada pihak ketiga, maka salah seorang -----

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi --

untuk perbuatan tertentu, berhak pula --------

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil -- atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan -- Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan ---

wewenang yang demikian harus dilaksanakan ----

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. --

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -- Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan -----

Direksi.

11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan - menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai ----

dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran ----

dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam- Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan - Anggaran Perseroan serta peraturan -----------

perundang-undangan yang berlaku. -------------

RAPAT DIREKSI PASAL 13

1.a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam ---

setiap bulan.

b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada -----

butir a dapat dilangsungkan apabila dihadiri- mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----

c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi ------

bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -

d. Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----------

diselenggarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -- dan atas nama Direksi menurut ketentuan ------

Pasal 12 anggaran dasar ini. -----------------

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan - tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. ------

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan -- dengan surat tercatat atau dengan surat yang - disampaikan langsung kepada setiap anggota ---

Direksi dengan mendapat tanda terima atau ----

dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum ----

rapat diadakan.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---

Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama ---

Perseroan di dalam wilayah Negara Republik ---

Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dulu ------

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi - dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam - wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat -- tersebut berhak mengambil keputusan yang sah - dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau ----

tidak hadir karena alasan apapun yang tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---

Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang -----

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ---

anggota Direksi yang hadir dalam rapat. ------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam - Rapat Direksi hanya diberikan khusus untuk ---

keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut ---

dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail -- atau alat komunikasi elektronik lainnya ------

(apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya ------

diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim- dengan dibuktikan melalui tanda terima atau -- dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal- secara internasional secepat mungkin). -------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih- 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi ----

hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. --

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil --------

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -- hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---

mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil- dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ----

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju --- berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan - menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ---

1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi- lain yang diwakilinya. ---------------------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -------

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa- tandatangan, sedangkan pemungutan suara ----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain- tanpa ada keberatan berdasarkan suara ------

terbanyak dari yang hadir. -----------------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ------

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -- dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----

dalam menentukan jumlah suara yang ---------

dikeluarkan.

12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh ------

seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk - oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ----------

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -- dan anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk - memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah - tersebut dan disampaikan kepada seluruh ------

anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Risalah - Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani - menurut ketentuan ayat 12 Pasal ini berlaku -- sebagai bukti yang sah, untuk anggota Direksi- dan pihak ketiga mengenai keputusan ----------

Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut dan- wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -------

13. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara ----

konferensi atau sarana media elektronik ------

lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan -- semua perserta saling mendengar atau melihat - dan mendengar secara langsung serta ----------

berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk -- rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan -- persyaratan rapat biasa. ---------------------

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -- sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan - semua anggota Direksi telah diberitahu secara- tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan ---------

persetujuan dengan menandatangani usulan -----

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara - demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan - keputusan yang diambil dengan sah dalam ------

Rapat.

DEWAN KOMISARIS PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 ----

(dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang - diantaranya diangkat sebagai Komisaris -------

Independen.

2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan - persyaratan untuk menjadi anggota Direksi ----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis -- mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua)

Komisaris Independen wajib paling kurang 30% - (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh ------

anggota Dewan Komisaris. ---------------------

4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris ---

diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk -----

jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum ----

Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) ------

setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris - tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat -- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----

anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang ---------

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela - diri, kecuali yang bersangkutan tidak --------

keberatan atas pemberhentian tersebut. -------

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut,- kecuali apabila tanggal pemberhentian --------

ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang -----

Saham.

6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya - telah berakhir dapat diangkat kembali. -------

7. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap- bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ---

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---

8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah- satu atau lebih anggota Dewan Komisaris ------

lowong, maka dalam jangka waktu --------------

selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari -- sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan -------

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan ------

seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan - tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi- lowong tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan ----

tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris semua- jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka - dalam jangka-waktu selambat-lambatnya 90 -----

(sembilan puluh) hari sejak terjadinya -------

lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan - pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan- Komisaris baru.

10. Ketentuan mengenai pemberitahuan pengunduran - diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud ----

dalam Pasal 11 ayat 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----------------

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----

apabila:

a. masa jabatannya berakhir; -----------------

b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ----

pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----

pengadilan;

x. xxxxundurkan diri sesuai dengan ketentuan -

ayat 8 Pasal ini;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan -----------

perundang-undangan yang berlaku; ----------

e. meninggal dunia;

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat - Umum Pemegang Saham.

-------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ------

PASAL 15

1. Dewan Komisaris melakukan: -------------------

a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan ----

dengan memperhatikan kepentingan para -----

pemegang saham dan bertanggungjawab kepada- Rapat Umum Pemegang Saham; ----------------

b. Pengawasan terhadap kebijaksanaan ---------

pengelolaan yang dilakukan Direksi serta -- memberikan nasehat kepada Direksi dalam ---

menjalankan Perseroan termasuk Rencana ----

Pengembangan Perseroan. Pelaksanaan -------

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, -----

ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta - peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

x. Xxxxx, wewenang dan tanggung jawab sesuai - dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar - ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -- dan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku;

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang- disiapkan oleh Direksi serta --------------

menandatangani laporan tahunan tersebut. --

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama ----

maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam- kerja kantor Perseroan berhak memasuki -------

bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --------

surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan ------

mencocokkan keadaan uang kas, dan lain -------

sebagainya serta berhak untuk mengetahui -----

segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---

Direksi.

3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ------

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dewan ------

Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan ---

dapat membentuk komite lainnya. --------------

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib -----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang- dipertanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

5. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak - setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----

sementara seorang atau lebih anggota Direksi - dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya - apabila anggota Direksi tersebut bertindak ---

bertentangan dengan anggaran dasar ini dan ---

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya. ---------

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara - tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan -

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam -----

Pasal 12 anggaran dasar Perseroan. -----------

6. Pemberhentian sementara itu harus ------------

diberitahukan kepada yang bersangkutan secara- tertulis dengan disertai alasannya. ----------

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 -----

(sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian -- sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan ----

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---

Saham yang akan memutuskan apakah anggota ----

Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan - seterusnya atau dikembalikan kepada ----------

kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi ---------

kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna ------

membela diri.

8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan - kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2- (dua) hari kerja setelah terjadi peristiwa ---

terkait:

a. Keputusan pemberhentian sementara; --------

b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ---

Pasal ini atau informasi mengenai batalnya- pemberhentian sementara oleh Dewan --------

Komisaris karena tidak terselenggaranya ---

Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ---

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 7 Pasal ini.

9. Rapat tersebut dalam ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak ----

hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada- pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah - satu anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----

ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan ---

apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak -- hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat -------

dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat- tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan -- sesuai dengan ketentuan Pasal 21 di bawah ----

ini.

10. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ---

dalam ayat 7 Pasal ini tidak diadakan dalam -- jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah- pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang ----------

diberhentikan sementara berhak menduduki -----

jabatannya semula.

11. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan ---

Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: ----------------

a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada ----

Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana- pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi; -----

b. Memberikan pelaporan tentang tugas --------

pengawasan yang telah dilakukan selama ----

tahun buku yang baru lampau kepada Rapat --

Umum Pemegang Saham disertai dengan saran - dan langkah perbaikan yang harus ditempuh,- apabila Perseroan menunjukkan gejala ------

kemunduran;

c. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat- Umum Pemegang Saham mengenai setiap -------

persoalan lainnya yang dianggap penting ---

bagi pengelolaan Perseroan; ---------------

d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran ----

Perseroan yang disampaikan Direksi dalam -- waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) -- hari sebelum tahun buku baru dimulai; -----

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran ------

Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 ---

(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun- buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran- Perseroan tahun yang lampau diberlakukan; -

e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ---

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;-

f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris; ----

g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai ------

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya - pada Perseroan dan pada perusahaan lain. --

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; ---

b. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -- pada ayat (1) huruf a dapat dilangsungkan ---

apabila dihadiri mayoritas dari seluruh -----

anggota Dewan Komisaris; --------------------

c. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat ------

bersama Direksi secara berkala paling kurang-

1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; --------

d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ----

dan huruf c, wajib diungkapkan dalam laporan- tahunan Perseroan.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan -- oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh Wakil- Presiden Komisaris dan dalam hal ia ----------

berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, pemanggilan akan --------

dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ------

disampaikan dengan surat tercatat atau dengan- surat yang disampaikan langsung kepada setiap- anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda- terima atau dengan faksimili atau media ------

elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 ------

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan. ---------

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ------

mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat- Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara ------

Republik Indonesia. Apabila semua anggota ----

Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ---------

pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan- dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan- yang sah dan mengikat. -----------------------

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris- Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak ----

dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----

Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota - Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. ------

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat ----

kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan -- itu, dimana surat kuasa tersebut dapat -------

disampaikan melalui faksimili, e-mail atau ---

alat komunikasi elektronik lainnya (apabila -- disampaikan melalui faksimili, e-mail atau ---

alat komunikasi elektronik lainnya diikuti ---

dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan- melalui tanda terima atau dengan surat -------

tercatat atau kurir yang dikenal secara ------

internasional secepat mungkin). --------------

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota- Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan- pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu - per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan -- dalam Rapat.

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju --- berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan --------

Komisaris yang menentukan. -------------------

10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -------

dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai- hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali- Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ------

keberatan berdasarkan suara terbanyak dari – yang hadir.

c. Suara blanko dan suara tidak sah dianggap -- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -- tidak ada serta tidak dihitung dalam -------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ----

Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan - ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk - memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah - tersebut.

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan- ditandatangani menurut ayat 11 Pasal ini -----

berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk ---

anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga -----

mengenai keputusan Dewan Komisaris yang ------

diambil dalam Rapat tersebut. ----------------

13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui - cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik ------

lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan -- semua peserta saling mendengar atau melihat -- dan mendengar secara langsung serta ----------

berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk -- rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan -- persyaratan rapat biasa. ---------------------

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan --------

Komisaris, dengan ketentuan semua anggota ----

Dewan Komisaris telah diberitahu secara ------

tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan - persetujuan dengan menandatangani usulan -----

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara - demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat- Dewan Komisaris.

- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN-

------------- (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN ---------

Pasal 17

1. Tahun berlaku Perseroan berjalan dari tanggal-

1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31- (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. -- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --- Perseroan ditutup.

2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan -------

Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku ---

dimulai.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris -----

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---

dimulainya tahun buku yang akan datang. ------

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 -----

(sembilan puluh) hari setelah tahun buku -----

Perseroan ditutup, Direksi harus mempunyai ---

laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang - terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir - tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku yang sebelumnya, laporan ---

laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, - laporan arus kas, dan laporan perubahan ------

ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan - tersebut.

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan - sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dan ----

untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli atas biaya -------

Perseroan.

6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai -- penelaahan dan penilaian atas sebagaimana ----

dimaksud ayat 4 Pasal ini kepada Rapat Umum -- Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan -- pemeriksaan akuntan publik. ------------------

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 ----

(seratus dua puluh) hari setelah tahun buku -- Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan - neraca laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar -- harian berbahasa Indonesia, berperedaran luas- dalam wilayah Republik Indonesia. ------------

8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, -- Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai- ketentuan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut harus disediakan di - kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat- belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum -------

Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat ----

diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham- dengan permintaan tertulis. ------------------

9. Direksi menyusun laporan tahunan dan ---------

menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang ------

Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris -- dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ----

bulan setelah tahun buku Perseroan -----------

berakhir.

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----------

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ----

adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --------

sebagaimana dimaksud Pasal 19 anggaran ---

dasar ini;

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya ---------

selanjutnya dalam anggaran dasar ini ------

disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----

Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang- diadakan sewaktu-waktu berdasarkan --------

kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam ------

Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu ---

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat -- Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---

Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan ----

sebagai berikut:

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara ----

rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----

b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang - Saham kepada pemegang saham; dan ---------

c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang- Saham kepada pemegang saham. -------------

4. Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, -- pemegang saham berhak memperoleh informasi ---

mata acara rapat dan bahan terkait mata acara-

rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ----

kepentingan Perseroan. -----------------------

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini -- dapat dilakukan atas permintaan: -------------

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -- yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per - sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---

saham dengan hak suara, kecuali anggaran -- dasar menentukan suatu jumlah yang lebih -- kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal - ini, diajukan kepada Direksi dengan surat ----

tercatat disertai alasannya. -----------------

7. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada -----

ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh -------

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -----

ayat 5 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada -- Dewan Komisaris.

8. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal- ini, harus:

a. dilakukan dengan itikad baik; -------------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ---

c. merupakan permintaan yang membutuhkan -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ------

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait -- hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum-

Pemegang Saham; dan

e. tidak bertentangan dengan peraturan -------

perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----

Perseroan.

9. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum- Pemegang Saham kepada pemegang saham paling -- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -- tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat 5 Pasal ini diterima Direksi. -----------

10. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata- acara rapat dan surat tercatat sebagaimana ---

dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dari Pemegang- Saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas ---

Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ----

kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud- pada ayat 9 Pasal ini.

11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman - Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini atas usulan pemegang -- saham sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, - dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ----

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -

a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat - Umum Pemegang Saham dari pemegang saham ---

yang tidak diselenggarakan; dan -----------

b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum- Pemegang Saham.

12. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman - sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini atau -- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ------

terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -- kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 5 ---

Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ------------

13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---

Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang ----

saham paling lambat 15 (lima belas) hari -----

terhitung sejak tanggal permintaan -----------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini -- diterima Dewan Komisaris. --------------------

14. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----------

pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ----

kerja sebelum pengumuman sebagaimana ---------

dimaksud pada ayat 13 Pasal ini. -------------

15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 13- Pasal ini dalam jangka waktu paling ----------

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -- tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum- Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----------------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan -------

Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang ---

saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat -----

Umum Pemegang Saham.

16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan --- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ---

15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima -----

belas) hari telah terlampaui, pemegang saham- dapat mengajukan permintaan -----------------

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham- kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan- untuk menetapkan pemberian izin -------------

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham- sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf a Pasal ---

ini.

17. Pemegang saham yang telah memperoleh --------

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan - Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -------

dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini wajib ------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -

18. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau ---

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua -- pengadilan negeri, pemegang saham yang ------

melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat -- Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat 5 huruf a Pasal ini wajib --------

tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam- jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan -- sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham -- oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak- ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. ----

19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman- Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -------

dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini atas --------

usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud - dalam ayat 5 huruf b Pasal ini, dalam -------

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -- hari terhitung sejak tanggal permintaan -----

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ------

Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan -----

Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan-

b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat ----

Umum Pemegang Saham.

20. Dalam hal Direksi telah melakukan -----------

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19- Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima --------

belas) hari telah terlampaui, Dewan ---------

Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat ----

Umum Pemegang Saham.

21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -- Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang ---

saham paling lambat 15 (lima belas) hari ----

terhitung sejak tanggal pengumuman ----------

sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini - atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ------

sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal -----

ini telah terlampaui.

22. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ----------

pemberitahuan mata acara rapat kepada -------

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana --- dimaksud pada ayat 21 Pasal ini. ------------

23. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini,- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --------

dalam ayat 13 dan ayat 21 Pasal ini dan -----

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 17 Pasal ini wajib dilakukan sesuai ----

dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.

24. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 23 -----

Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara ----

Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga - informasi:

a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang ----

Saham dilaksanakan atas permintaan ------

pemegang saham dan nama pemegang saham -- yang mengusulkan serta jumlah -----------

kepemilikan sahamnya pada Perseroan, ----

jika Direksi atau Dewan Komisaris -------

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas- permintaan pemegang saham; --------------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta -- jumlah kepemilikan sahamnya pada --------

Perseroan dan penetapan ketua pengadilan-

negeri mengenai pemberian izin ----------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----

Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham ---

dilaksanakan pemegang saham sesuai ------

dengan penetapan ketua pengadilan negeri- untuk menyelenggarakan Rapat Umum -------

Xxxxxxxx Xxxxx; atau --------------------

c. penjelasan bahwa Direksi tidak ----------

melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -- atas permintaan Dewan Komisaris, jika ---

Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat - Umum Pemegang Saham yang ----------------

diusulkannya.

-------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------------

diselenggarakan tiap tahun selambat-lambatnya-

6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan -- ditutup.

2. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa --------

Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain - sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini. ----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk ------

mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk - mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang- Saham;

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih - Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo - positif;

d. Dilakukan penunjukan akuntan publik -------

terdaftar;

e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;

x. Xxxxx diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ---

ketentuan anggaran Dasar. -----------------

4. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat -------

Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti ---------

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung - jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi - dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ------

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun- buku yang baru selesai, sejauh tindakan ------

tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan, ----

kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan -- tindak pidana lainnya.

5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai ---

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan pada waktu yang telah ----------

ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang- saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per- sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ----

dengan hak suara yang sah berhak memanggil ---

sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan berdasarkan peraturan --------

perundang-undangan yang berlaku. -------------

6. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam - ayat 5 Pasal ini harus memperhatikan penetapan ketua pengadilan negeri yang memberi ijin ----

tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ------

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat ---

diselenggarakan setiap waktu berdasarkan -----

kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk ---

membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat - Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat- Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada -------

Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c, dan d dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan ---

serta anggaran dasar Perseroan. --------------

2. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ------

mutatis mutandis berlaku bagi permintaan -----

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

-- TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM -

PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham wajib -------------

diselenggarakan di wilayah Negara Republik -- Indonesia.

b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu - penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. --

c. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf- b wajib dilakukan di:

1. tempat kedudukan Perseroan; --------------

2. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha- utamanya;

3. Ibukota Provinsi tempat kedudukan --------

atau tempat kegiatan usaha utama ---------

Perseroan; atau

4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek -----

yang mencatatkan saham Perseroan. --------

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan - pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ----

kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang - Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. --------

3. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ---

ayat 2 wajib diungkapkan secara jelas dan ----

rinci.

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat- sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Perseroan -- wajib menyampaikan perubahan mata acara ------

dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling- lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum ------

Pemegang Saham.

5. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara -- rapat secara tertulis kepada penyelenggara ---

Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 ---

(tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum -- Pemegang Saham.

6. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata --- acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 - merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih - yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau - lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara.

7. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud - pada ayat 5 harus:

a. dilakukan dengan itikad baik; -------------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ---

c. merupakan mata acara yang membutuhkan -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; ------

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata -- acara rapat; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan -------

peraturan perundang-undangan dan anggaran - dasar Perseroan.

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara ---

rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan - sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai ------

dengan ayat 7.

9. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, - ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ----

pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum ------

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bagi -------

Perseroan selama sahamnya tercatat pada bursa- efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: -

a. Situs web penyedia e-RUPS; ----------------

b. Situs web Bursa Efek; ---------------------

c. Situs web Perusahaan Terbuka; -------------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan - paling kurang bahasa Inggris. ----------------

10. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi -- dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----

Indonesia.

11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ------

informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -- dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia- sebagaimana dimaksud pada ayat 10, informasi - yang digunakan sebagai acuan adalah informasi- dalam Bahasa Indonesia. ----------------------

12. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat ---

Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham ----

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan- tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan - tanggal pemanggilan.

13. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---------

sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini -- paling kurang memuat:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir- dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

b. ketentuan pemegang saham yang berhak ------

mengusulkan mata acara rapat; -------------

c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan

d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang --- Saham.

14. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham ----------

diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----

dalam Pasal 18 ayat 5, selain memuat hal ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, - pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---------

sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini -- wajib memuat informasi bahwa Perseroan -------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---

karena adanya permintaan dari pemegang saham - atau Dewan Komisaris.

15. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan- Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri- oleh Pemegang Saham Independen, selain -------

informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 - dan ayat 14, dalam pengumuman Rapat Umum -----

Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan: -

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang- direncanakan akan diselenggarakan jika ----

kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen- yang disyaratkan tidak diperoleh dalam ----

Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan ----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -- disyaratkan dalam setiap rapat. -----------

16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada - pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh ---

satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan --- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak ------

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ------

tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -- Saham.

17. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --------

sebagaimana dimaksud pada ayat 16 harus ------

memuat informasi paling sedikit: -------------

a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham;

c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir- dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas - setiap mata acara tersebut; ---------------

f. informasi yang menyatakan bahan terkait ---

mata acara rapat tersedia bagi pemegang ---

saham sejak tanggal dilakukannya ---------

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----

sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham ---

diselenggarakan; dan

g. informasi bahwa pemegang saham dapat ------

memberikan kuasa melalui e-RUPS. ----------

18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara - rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses - dan diunduh melalui situs web Perseroan ------

dan/atau e-RUPS.

19. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud -- pada ayat 18 wajib tersedia sejak tanggal ----

dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang - Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan -- Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat ------

perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat -- Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 17. ----------

21. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana ----

dimaksud pada ayat 20 memuat perubahan -------

tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -- Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat ---

Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham -- dengan tata cara pemanggilan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 16 dan ayat 17. ----------

22. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal - penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum ----

Pemegang Saham dilakukan bukan karena --------

kesalahan Perseroan atau atas perintah -------

Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban -- melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum -------

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada -----

ayat 21 tidak berlaku, sepanjang Otoritas ----

Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk ------

dilakukan pemanggilan ulang. -----------------

23. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua akan

diselenggarakan, pemanggilan Rapat Umum ------

Pemegang Saham kedua dilakukan dengan --------

ketentuan sebagai berikut: -------------------

a. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib -----

diselenggarakan dalam jangka waktu paling - cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -

21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan; ---

b. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---

hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ----

kedua diselenggarakan; dan ----------------

c. dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan ---

tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

24. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu ------

sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf a, ---

Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang- Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana -- dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3. --------------

25. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas --------

permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas- Jasa Keuangan.

26. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 25 - harus disampaikan kepada Otoritas Jasa -------

Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari - setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua ------

dilangsungkan.

27. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 26 - memuat paling sedikit: -----------------------

a. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham- sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ---

Perseroan;

b. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham pertama dan kedua; ----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir ---

pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham- pertama dan kedua;

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka ---

memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham - kedua; dan

e. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham -- ketiga yang diajukan dan alasannya. -------

28. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang ----

dilaksanakan oleh Perseroan sebelum ----------

mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa -----

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 25. -

------------ PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----------

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ------

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----–

tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat ----

Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah ------

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh ---

Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau - anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan - hadir sebagaimana dimaksud diatas, Rapat Umum- Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham -- yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat ----

Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -------

ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin - Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan - kepentingan dengan mata acara yang akan ------

diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -----

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ------

anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk - oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ------

mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum ---

Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu ------

anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. –- Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ----

ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat ---

Umum Pemegang Saham mempunyai benturan -------

kepentingan atas mata acara yang akan --------

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -- Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ------

anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan- kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ----

benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang ----

Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang --- saham bukan Pengendali yang dipilih oleh -----

mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir -– dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -------------

3. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus -- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam ----

Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang -- ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris - pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian -- dengan mengindahkan peraturan ----------------

perundang-undangan yang berlaku di bidang ----

Pasar modal.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan ---------

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---

dibuat berita acara rapat oleh Notaris. Berita acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah -- terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga- tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----

terjadi dalam Rapat.

--------- KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN, ----------

------ RISALAH RAPAT DAN RINGKASAN RISALAH -------

----------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------------

Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak -------

menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang ----

Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai -----

berikut:

a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-

sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;-

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada- huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat- Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil - keputusan dengan syarat dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah ----

seluruh saham dengan hak suara yang sah ---

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada- huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat- Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan - atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah - suara untuk mengambil keputusan, ----------

pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua - OJK (Otoritas Jasa Keuangan). -------------

x. Xxtentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -------

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, berlaku juga untuk kuorum ------

kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum - Pemegang Saham untuk mata acara transaksi - material dan/atau perubahaan kegiatan -----

usaha, kecuali untuk mata acara transaksi - material berupa pengalihan kekayaan -------

Perseroan lebih dari 50% (lima puluh ------

persen) jumlah kekayaan bersih. -----------

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat -- Umum Pemegang Saham untuk mata acara ---------

mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan- lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ----

kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----

transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu- sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan ---

utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih- dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan - bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain -----

maupun tidak, penggabungan, peleburan, -------

xxxxxxxxxxxxxxx, pemisahan, pengajuan --------

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, - perpanjangan jangka waktu berdirinya ---------

Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ------------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----------

dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang ----

Saham dihadiri oleh pemegang saham yang ---

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -----

empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara xxxx xxx; ----------------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -------

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----

(tiga per empat) bagian dari seluruh saham- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada- huruf a tidak tercapai, Rapat Umum --------

Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan-

ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua - sah dan berhak mengambil keputusan jika --- Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh --- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara yang sah; --

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua - adalah sah jika disetujui oleh lebih dari - 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -- saham dengan hak suara yang hadir dalam ---

Rapat Umum Pemegang Saham; dan ------------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum- Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud - pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum ---

Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga- sah dan berhak mengambil keputusan jika ---

dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---

dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----

kehadiran dan kuorum keputusan yang -------

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ---------------------

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat -- Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh - Pemegang Saham Independen (yang dimaksud -----

Pemegang Saham Independen adalah pemegang ----

saham yang tidak mempunyai kepentingan -------

ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu -----

transaksi tertentu; dan bukan merupakan ------

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ----

pemegang saham utama dan Pengendali; atau ----

bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama- dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----------

dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang ----

Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per ---

dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----

dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---

oleh Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden; -----------

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -------

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ----

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara yang sah yang ------

dimiliki oleh Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden;---

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada- huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat- Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara yang sah yang ------

dimiliki Pemegang Saham Independen; -------

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua - adalah sah jika disetujui oleh lebih dari - 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ------

seluruh saham dengan hak suara yang sah ---

yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---------

Independen yang hadir dalam Rapat Umum ----

Pemegang Saham;

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum- Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud - pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum --- Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan - dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan - jika dihadiri oleh Pemegang Saham ---------

Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

x. Xxputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga- adalah sah jika disetujui oleh Pemegang ---

Saham Independen yang mewakili lebih dari - 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir - dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

4. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 -----

(satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang - Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada -------

klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: -------------------

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----------

dilangsungkan jika dalam Rapat Umum -------

Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---

pada klasifikasi saham yang terkena dampak-

Document Metadata

Table of Contents

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Document Metadata