L K I P )

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K I P )

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

........................................................................................................................i

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

I. Latar Belakang 1

1.1. Dasar Hukum 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis 2

1.4. Uraian Singkat Organisasi 4

BAB II 11

PERENCANAAN KINERJA 11

2.1 Perencanaan Strategis 11

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah 11

2.1.2 Tujuan dan Sasaran 11

2.1.3 Strategi 12

2.1.4 Arah Kebijakan 12

2.1.5 Program 13

2.2 Perjanjian Kinerja 14

BAB III 16

AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1. Capaian Kinerja 17

BAB IV 45

PENUTUP 45

4.1 Kesimpulan 45

4.2 Perbaikan Kedepan 45

i

Tabel 1.1. Isu Strategis dalam Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 3

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 4

Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 8

Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 12

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 13

Tabel 2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023 14

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 15

Tabel 2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023 15

Skala Nilai Peringkat Kinerja 17

Tabel 3.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 17

i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya 19

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional 20

Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya 23

ii

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing- masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang;

4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas PUTR, telaahan visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Isu Strategis dalam Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Bina Marga	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi lokal, belum responsifnya penindakan pada kerusakan spontan.	Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai
2	Permasalahan dalam Pengairan	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, masih lemahnya pengembangan metode-metode teknis pelayanan dalam menyelesaikan masalah pengairan	Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai
3	Permasalahan alam Tata Ruang	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.	Belum optimalnya instrumen penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Sumedang
4.	Permasalahan dalan jasa konstruksi	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, pembinaan terhadap jasa konstruksi masih lemah, belum lengkapnya regulasi hukum dan instrumen SOP sebagai pendukung pelayanan.	Masih lemahnya kualitas penyedia jasa konstruksi Kabupaten Sumedang

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sumedang

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai;

2. Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai;

3. Belum optimalnya sistem Tata Ruang Kabupaten Sumedang;

4. Belum optimalnya sistem Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

1.4. Uraian Singkat Organisasi

1.4.1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.4.2. Kondisi Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 472 Orang, terdiri dari 162 orang Pegawai Negeri Sipil dan 311 orang Pegawai Honorer.

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2023

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda - IV/c	S 2	1	Plt.
2	Sekretariat			22
	Sekretaris	Pembina - IV/a	S 2	1
	- Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	- Pengelola Program dan Kegiatan	-	-	-

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	- Pranata Komputer	Penata Muda – III/a	S 1	1
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata – III/c	S 1	1
		Penata Muda – III/b	S 1	1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda – III/a	SLTA	1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1
	- Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Pengatur – II/c	SLTA	1
	- Pengadministrasi Persuratan	Penata Muda – III/a	SLTA	1
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	- Bendahara Pengeluaran	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	- Bendahara Penerimaan	Penata – III/c	S 1	1
	- Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	Pengatur Tk. I – II/d	D 3	1
	- Pengelola Gaji	Penata Muda Tk.I - III/c	D 3	1
	- Pengelola Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
		-	-	-
	- Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda – III/a	SLTA	3
	-	Pengatur TK.I II/d	SLTA	1
	-	Pengatur – II/c	SLTA	1
	- Pengadministrasi Penerimaan	Penata Muda – III/a	SLTA	1
3	Bidang Bina Marga			17
	Kepala Bidang Bina Marga	Penata TK.I – III/d	S 2	1
	-
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Pertama	Penata Muda TK I – III/b	S 1	5
	- Analis Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	1
	- Pengawas Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	2
	- Pemeriksa Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	1
	Pengelola Pembangunan & Peningkatan Jalan	Penata Muda – III/b	D 3	1
	Penilik Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	2
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2
4.	Bidang Sumber Daya Air			19
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pembina – IV/a	S 2	1
	Teknik Pengairan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 2	1
		Penata TK.I – III/d	S1	1
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	2
	Analisis Sumber Daya Air	Penata – III/c	S 1	1
		Penata Muda – III/a	S 1	2
	Pengawas Irigasi	Penata Muda TK I – III/b	S 1	2
		Penata Muda – III/a	S1	1
		Penata Muda – III/a	S1	2
	Pengamat Operasi dan Pemelihara	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1
	Pengelola Pemelihara Jaringan Irigasi	Pengatur – II/c	D 3	2
	Pengelola Sumber Daya Air	Pengatur – II/c	D 3	1
	Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Penata Muda Tk.I – III/b	SLTA	1
		Penata Muda – III/a	SLTA	2
		Pengatur TK I – II/d	SLTA	1
	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA
5.	Bidang Cipta Karya			19
	Kepala Bidang Cipta Karya	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda TK I – III/b	S2	1
		Penata Muda tk I – III/b	S 1	1
	Analis Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda – III/a	S 1	2
	Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata – III/c	S 1	1
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1
	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	2
	Pengawas Bangunan Gedung dan Pemukiman
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	2
		Penata Muda – III/a	S 1	2

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Pengatur – II/c	D 3	2
	Pengadministrasi Pemelihara Gedung Kantor	Penata Muda – III/a	SLTA	2
		Pengatur TK I – II/d	SLTA	1
6.	Bidang Tata Ruang			11
	Kepala Bidang Tata Ruang	Penata Tk.I – III/d	S 2	1
	Teknik Penata Ruang Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 2	1
	Teknik Penata Ruang Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	1
	Pengawas Tata Ruang	Penata Muda – III/b	S 2	1
		Penata Muda TK I – III/b	S1	1
	Analis Tata Ruang
	Analis Pemanfaatan Ruang	Penata Muda Tk.I – III/b	S 2	1
	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Pengatur TK I – II/c	D 3	2
	Perencana Teknis Tata Ruang Kota dan Desa
	Penyusun Rencana Tata Ruang	Penata Muda – III/a	S1	1
	Ahli Pertama Surveyor Pemetaan	IX	S1	2
7.	Bidang Bina Konstruksi			6
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Penata Tk.I – III/d	S 2	1
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2
	Penelaah Mutu Konstruksi	Penata Muda – III/a	S 1	1
	Pengelola Jasa Konstruksi
		Pengatur TK I – II/d	D 3	2
	Pengadministrasi Umum
8.	UPTD			69
	UPTD Peralatan & Perbengkelan			19
	Kepala UPTD Peralatan & Perbengkelan	Penata TK I – III/d	S 2	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata - III/c	S1	1
		Penata Muda – III/a	SLTA	10
	Operator Alat Berat	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	4
		Pengatur – II/c	SLTA	1
		Pengatur Muda TK. I – II/b	SLTA	1
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a	SLTP	1
	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			4
	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Penata Muda – III/c	S 1	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata Muda TK I – III/b	S1	1
	Pengelola Pemelihara Laboratorium	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1
	Penguji Laboratorium, Tanah, Aspal dan Beton	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1
	UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari			6
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari	Penata – III/c	S 1	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Penata MudaTK I - III/b	D3	1
		Pengatur Tk. – II/d	SLTA	1
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	1
		UPTD PUTR Wilayah Pamulihan			3
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Pamulihan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata Tk.I – III/d	S 2	1
		Pemelihara Jalan	Pengatur TK I – II/d		SLTA	1
UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota						3
Kepala UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota		Penata Tk.I – III/d		S 2	1	Plt
Kasubag Tata Usaha		Penata TK. I – III/d		S 2	1

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur – II/a		SLTA	1
	Pemelihara Jalan
		Pengatur – II/c		SLTA	1
	UPTD PUTR Wilayah Cimalaka				4
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Cimalaka	Penata Tk.I – III/d		S 2	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata Tk.I – III/d		S 1	1
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d		SLTA	1
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a		SLTA	1
	UPTD PUTR Wilayah Conggeang				5
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Conggeang	Penata Tk.I – III/d		S 1	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata TK I– III/d		S 1	1
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a		SLTA	1
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda Tk. I – II/b		SLTP	1
		Pengatur – II/a		SD	1
		UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta				5
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta	Penata TK I– III/d		S 2	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata TK I III/d-		S1	1
	Pemelihara Jalan	Penata Muda TK I – III/b		S 1	2
		Penata Muda – III/a		SLTA	1
	UPTD PUTR Wilayah Tomo				9
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tomo	Penata TK I – III/d		S 1	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c		S 1	1
		Penata Muda – III/a		SLTA	1
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d		SLTA	1
		Pengatur – II/c		SLTA	2
	Pemelihara Jalan	Pengatur – II/c		SLTA	3
	UPTD PUTR Wilayah Situraja				7
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Situraja	Penata – III/c		S1	1	Plt
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c		S 1	1
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d		SLTA	2
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a		SLTA	1
		Pengatur Tk. I – II/d		SLTA	2
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a		SLTA	1
	UPTD PUTR Wilayah Wado				4
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Wado	Penata Tk. I – III/d		S 2	1
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c		S 1	1
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d		SLTA	1
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a		SLTA	1
	Honorer				311
				S 2	13
				S 1	73
				D3	13
				SLTA	59
				SLTP	3
				SD	1
		Jumlah PNS			162
	Jumlah Honorer			311
	Jumlah Total

Sumber : DUK Per 29 Desember Tahun 2023 Dinas PUPR Kab. Sumedang

1.4.3. xxxxxx Xxxxxx dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2023

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	Buldozer	1	1
2	Wheel Excavator + Attachment	4	1	3
3	Excavator lainnya (dst)	1		1
4	Dump Truck	3		2	1
5	Vibration Roller	2	2
6	Stamper	8		6	2
7	Vibration Plate	2	2
8	Compacting equipment lainnya (dst)	24	2	22
9	Truck Crane	1		1
10	Alat pengangkat lainnya (dst)	1	1
11	Portable Generating Set	1	1
12	Portable Water Pump	15	4	1	10
13	Jeep	1		1
14	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	9	7	2
15	Truck + Attachment	1		1
16	Pick Up	7	3	4
17	Yeengler/Trailer	1		1
18	Sepeda Motor	00	00	00	0
19	Mobil Tangki Air	1		1
20	Panhard	2			2
21	Xxxxxxx Xxxxxx	28	28
22	Mesin Gerinda	1			1
23	Mesin Kompresor	2			2
24	Mesin Bor Tangan	1	1
25	Winder	1		1
26	Mesin Gergaji	16	16
27	Mesin Bor Kayu	1			1
28	Peralatan Las Listrik	1			1
29	Peralatan Las Karbit	1			1
30	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1			1
31	Water Pas	9		9
32	Meteran Kain	72	72
33	Rol Meter	98	80	16	2
34	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	62	62
35	Global Positioning System	45	31	12	2
36	Alat Ukur Sigmat	5	5
37	Picnometer	8		8
38	Xxxxxx Xxxx	1		1
39	Alat Penakar Hujan	1	1
40	Pacul	141	141
41	Garpu Pacul	96	96
42	Garu	45	45
43	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	140	140
44	Arit	135	135
45	Pacul Dangir	90	90
46	Alat Pengambil Sample Tanah	3	3
47	Alat Laboratorium lainnya	4		4
48	Container	3		3
49	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4		3	1
50	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3		3
51	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	7		3	4
52	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	20		20
53	Mesin Stensil Listrik Folio	1			1
54	Mesin Fotocopy Folio	2	2
55	Lemari Kayu	70	1	69

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
56	Rak Kayu	8	6	2
57	Filing Cabinet Besi	85	34	51
58	Lemari Kaca	2	1	1
59	CCTV - Camera Control Television System	1	1
60	Papan Visual/Papan Nama	1	1
61	White Board	1		1
62	Alat Penghancur Kertas	8	8
63	Mesin Absensi	35	35
64	Overhead Projector	9	5	4
65	Papan Nama Instansi	27	26	1
66	Papan Pengumuman	3	3
67	Alat Kantor Lainnya	5	5
68	Meja Kerja Besi/Metal	15	1	14
69	Meja Xxxxx Xxxx	10			10
70	Kursi Kayu	68		3	65
71	Sice	12		10	2
72	Meja Rapat	5	2	3
73	Meja Ketik	1	1
74	Meja Telepon	7			7
75	Meja Resepsionis	2	2
76	Meja Panjang	1			1
77	Meja 1/2 Biro	407	105	265	37
77	Kursi Rapat	70		70
78	Kursi Tamu	12	4	8
79	Kursi Putar	50	33	16	1
80	Kursi Biasa	18		3	15
81	Kursi Lipat	799	333	409	57
82	Meja Komputer	11	3	1	7
83	Meubeleur lainnya	22	1	20	1
84	Jam Elektronik	1	1
85	Xxxxx Xxxxhisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1
86	Mesin Pemotong Rumput	46	29	17
87	Lemari Es	2	2
88	A.C. Window	20	18	2
89	A.C. Split	4	4
90	Kipas Angin	17	16	1
91	Exhause Fan	5	5
92	Kompor Gas (Alat Dapur)	7		7
93	Rice Cooker (Alat Dapur)	41		41
94	Rice Warmer	1		1
95	Televisi	8	8
96	Amplifier	1	1
97	Loudspeaker	7	7
98	Sound System	2	2
99	Camera Video	59	32	27
100	Dispenser	3	3
101	Tangga Hidrolik	1	1
102	Handy Cam	9	3	6
103	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	3	1
104	Alat Pemadam/Portable	2			2
105	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	15	4
106	Telephone Hybrid	1			1
107	Microphone/Wireless MIC	1	1
108	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	7
109	Video Tape Recorder Portable	1	1
110	Slide Projector	3	3
111	Layar Film/Projector	3	3
112	Camera Conference	2	2
113	Waterpas	3	3
114	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2
115	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	9	6	3

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
0	0	0	0	0	0	0
116	Pesawat Telephone	12		12
117	Telephone Mobile	7	7
118	Handy Talky (HT)	23	23
119	Facsimile	2	2
120	Alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	2	2
121	Wireless Amplifier	2		2
122	Electrik Compression Tester	2		2
123	Drill Machine	6	6
124	Saw Machine For Concret	1	1
125	Alat Pemeriksa Agrigat	6	6
126	Prganic Impuris Test Set	1		1
127	Slump Test Set	4	1	3
128	Concrette Hammer Set	4	2	2
129	Beaker Toll From Graduates	3		3
130	Alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)	139		139
131	Modified Mold	13		13
132	Heavy Duty Solution Balance	1		1
133	Drilling	2	2
134	Lightweight Concrete Test Hammer	1	1
135	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	1	1
136	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	168		168
137	Drying Oven	1		1
138	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1		1
139	Timbangan/Neraca	7		7
140	Alat Destilasi Air	1		1
141	Crusible Penyaring	8		8
142	Alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	1		1
143	Mesin Drawing	1			1
144	Ketel Pemasakan	1		1
145	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	1
146	Diamond Saw	1	1
147	Tachometer (General Laboratory Tool)	2			2
148	Beaker	1		1
149	Optical Clinometer	2	2
150	peralatan hidrologi lainnya (dst)	1		1
151	Golok	80	80
152	Komputer Jaringan lainnya	1		1
153	P.C Unit	118	86	16	16
154	Lap Top	130	118	12
155	Note Book	6	4		2
156	Hard Disk	1		1
157	Keyboard (Peralatan Mainframe)	8		8
158	peralatan mainframe lainnya (dst)	1			1
159	Speaker Komputer	8	1	7
160	Peralatan Minikomputer lainnya	69	4	65
161	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5		5
162	Monitor	8	3	5
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	175	156	5	14
164	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	5	1
165	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	6
166	Server	1	1
167	Router	2	2
168	Modem	2	2
169	Peralatan Jaringan lainnya	4	4
170	Sepatu Boot	108	108
171	Sepatu lapangan lainnya (dst)	69	69
172	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	1

Sumber : Aplikasi SIPASTI BMD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

3.2. 2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;

2. Menguatkan Xxxxx Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-3 yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal (kalimat misi dimaksud). Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten/Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Tingkat kondisi jalan Kabupaten Mantap
			Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan pelayanan daerah irigasi
			Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air minum	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air minum Layak
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan lingkungannya yang tertata	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
			Meningkatnya ketersediaan informasi penyedia jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria
	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahahan Daerah	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan;

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan;

3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian;

4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

5. Optimalisasi Tata Ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang;

6. Penyelesaian penyusunan seluruh rencana tata ruang yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional;

7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;	Mengoptimalkan kualitas perencanaan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
2	Meningkatkan sistem informasi data/digitalisasi yang menunjang program pembangunan infrastruktur;	Meningkatkan sistem informasi database berbasis aplikasi;
3	Preservasi Jalan dan jembatan;	Peningkatan konektifitas jalan;
4	Pembangunan jalan dan jembatan;
5	Penataan jalan di Kawasan perkotaan, Kawasan strategis;
6	Penanganan dan pencegahan di Kawasan Rawan Bencana;
	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Fasilitasi kebutuhan pertanian, perikanan, dan peternakan
		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
		Pembangunan dan pemeliharaan pintu air
7	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;	Memenuhi kebutuhan akses air minum masyarakat
8	Meningkatkan bangunan dengan sertifikasi laik fungsi	Melakukan pendataan dan pengawasan serta sertifikasi terhadap bangunan
9	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi
		Membuat sistem data dan informasi jasa konstruksi
10	Peningkatan koordinasi dan Penyelesaian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna mendukung kemudahan investasi yang terintegrasi;	Penyusunan dan koordinasi penetapan rencana tata ruang dengan bertahap sesuai kebijakan prioritas Nasional dan Regional
11	Membangun Sistem terintergerasi Pemanfaatan Ruang dengan pengendalian Ruang dalam platform digital untuk mempercepat pengambilan keputusan	Peningkatan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui system OSS RBA, pengkajian dan pengesahan terhadap Rencana Tapak/Site Plan serta optimasilasi pengendalian pemanfaatan ruang
12	Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pemanfaatan ruang wilayah	Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penataan Bangunan Gedung

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

3.3. 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	Persen	85,30
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	Ha	21.054,30
Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	70
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen	100
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Persen	76,90
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	75
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	A
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,5

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	Persen		85,30	85,30
2	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	Ha		21.054,30	21.054,30
3	Ketaatan Terhadap RTR	Persen		70	70
4	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen		100	100
5	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Persen	-	76,90	76,90
6	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	-	75	75
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	-	A	A
8	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	-	30,5	30,5

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑥100%

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑥100%

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	Persen	85,30
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	Ha	21.054,30
Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	70
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen	100
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Persen	76,90
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	75

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1) PERSENTASE TINGKAT KONDISI JALAN KABUPATEN MANTAP

Menurut Permen PU No.13 tahun 2011 Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang

diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Untuk mengetahui proporsi kondisi jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten dan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Faktor yang mempengaruhi kemantapan jalan adalah tingkat kerusakan permukaan jalan itu sendiri dimana hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengetahui jenis kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat dilakukan survei dan analisis dengan metode Surface Distress Index (SDI). Besaran nilai indeks SDI ditentukan oleh kondisi permukaan jalan yang terjadi kerusakan seperti retak, lubang, dan rutting.

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dikalikan 100%.

Panjang Jalan Kabupaten dalam

Kondisi Baik dan Sedang X 100 Jumlah Panjang Jalan Kabupaten

a. Perbandingan Antara Target dan Realxxxxx Xxxxxxx

Target kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap” tahun 2023 sebesar 85,30% dan realisasinya sebesar 88,24% atau capaian kinerja sebesar 103,45% (kinerja Sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2023

NO	Kondisi Jalan	Realisasi Tahun 2023
		KM	%	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap
1	Kondisi Baik	524,233	67,70	88,24%
2	Kondisi Sedang	159,076	20,54
3	Kondisi Rusak Ringan	45,969	5,94
4	Kondisi Rusak Berat	45,090	5,82
	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	774,368	100

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	85,30	88,24	103,45%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 103,45%.Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 106,44%. Terjadi Penurunan kinerja sebesar 2,99%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

saran Strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Persent ase Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsias i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja
Meningkatny a Kualitas Layanan	Persentase Tingkat Kondisi Jalan	Perse n	81,30	86,54	106,44	85,30	88,24	103,45 %	MENURU N
Jalan dan	Kabupaten
Jembatan	Mantap
Kabupaten

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Persentase Tingkat Kondisi Jalan

Kabupaten Mantap

90

85

80

75

Tahun 2022

Tahun 2023

Target Realisasi

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi

Kinerja Sebelumnya

c. Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap adalah 85,30% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 88,24%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap pada tahun Ketiga Renstra DPUTR adalah 103,45%.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2023 Dengan Target Renstra DPUTR

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	85,30%	88,24%	103,45%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja	Kabupaten Sumedang	Provinsi Jawa Barat	Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	88,24%	83,9%	105,17%

Persentase Tingkat Kondisi Jalan Mantap Tahun 2023

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Sumedang

Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Realxxxxx Xxxxxxx

Provinsi/Nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin;

2. Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL);

3. Metode pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan jalan ( rekonstruksi/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan ) Bidang BM menggunakan metode E Katalog;

4. Dengan Metode E Katalog semua nilai anggaran hampir 100 % terserap berbeda dengan metode lelang biasa dimana selalu menyisakan sisa anggaran;

5. Proses Metode PBJ dengan menggunakan E Katalog lebih efektif dan efisien dalam proses percepatan PBJ berbeda dengan Metode Tender / Lelang biasa dimana membutuhkan proses waktu minimal 3 minggu dan selalu terjadi jumping / penawaran harga yang berlebihan atau dibawah kewajaran;

6. Dengan Metode E Katalog dalam pelaksanaan pekerjaan jalan, kewajiban pemeliharaan jalan menjadi 1 tahun berbeda dengan tender biasa dimana masa pemeliharaan pekerjaan hanya 6 Bulan.

Solusi yang telah dilakukan :

1) Terlaksananya penanganan rekonstruksi jalan Pada Tahun 2023 sepanjang 5,558 Km

2) Terlaksananya Penanganan rehabilitasi jalan sepanjang 32,175 Km

3) Terlaksananya pemeliharaan rutin xxxxx Xxxxxxxxx 00,000 Xx

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp. 140.566.674.710 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 137.267.283.541 atau 97,65 %.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	140.566.674.710	137.267.283.541	97,65
Jumlah Total	140.566.674.710	137.267.283.541	97,65

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	103,45%	97,65 %	5,8%	efisien

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Capaian Kinerja

Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap, yaitu :

Tabel 3.9 Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	6
Meningkatnya Kemampuan dan struktur Jalan dan Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang	85.3 persen	88,24%
Meningkatnya Kualitas Rehabiltasi, Pemeliharaan dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang	660.73 9 Km	685,133 km’
Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 dok	1 dok
Tersusunnya dokumen Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 dok	1,00
Meningkatnya jalan kabupaten	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	16,08 Km	5,558 Km
Meningkatnya rehabilitsi jalan kabupaten	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	9,7 Km	32,175 km’
Terbangunnya Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 km	16,931k m
Tergantinya Jembatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	84 m	84,00

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	6
Terehabitiasinya jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	94.5 m	94.5 m

2) INDIKATOR KINERJA UTAMA “CAKUPAN PELAYANAN DAERAH IRIGASI” Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi luas daerah irigasi adalah Jumlah Areal Irigasi yang Terairi (Ha). Nilai Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastuktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta pengelolaan jaringan irigasi

secara efektif dan merata pada setiap lahan pertanian baik di hulu maupun di hilir.

Nilai Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi di Kabupaten Sumedang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

Jumlah Cakupan Areal Irigasi Yang terairi (Ha)

a. Perbandingan Antara Target dan Realxxxxx Xxxxxxx

Target kinerja “Cakupan pelayanan daerah irigasi” tahun 2023 sebesar 21.054,31Ha dan realisasinya sebesar 21.108,63atau capaian kinerja sebesar 100,26% (kinerja tinggi). Target kinerja melampaui target.

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Tahun 2023

Variabel	Tahun 2023
	Uraian	Satuan
Jumlah Cakupan Areal Irigasi Yang terairi	21.108,63	Ha

Tabel 3.11 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Cakupan pelayanan daerah irigasi	Ha	21.054,31	21.108,63	100,26%	Sangat Tinggi

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100.17%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 100%. Terjadi Kenaikan kinerja sebesar 0,17%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisas i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentas e Realisasi Kinerja
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Cakupan pelayana n daerah irigasi	ha	20.633,40	20.633,40	100 %	21.054,31	21.108,63	100,26%	Mening kat

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Cakupan pelayanan daerah irigasi (HA)

21.200,00

21.000,00

20.800,00

20.600,00

20.400,00

20.200,00

Tahun 2022

Tahun 2023

Target Realisasi

Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan

Realxxxxx Xxxxxxx Sebelumnya

c. Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Cakupan pelayanan daerah irigasi adalah 21.054,31 Ha dan realisasi pada tahun 2023 adalah 21.108,63Ha, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Cakupan pelayanan daerah irigasi pada tahun Kelima Renstra DPUTR 2018-2023 melebihi target.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Cakupan pelayanan daerah irigasi Tahun 2023 Dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Cakupan pelayanan daerah irigasi	21.054,31 Ha	21.108,63Ha	100,26%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Cakupan pelayanan daerah irigasi adalah:

1. Penanganan Daerah Irigasi di Kabupaten Sumedang belum sesuai dengan Kewenangan yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati Sumedang No.611/Kep.345-DBMSDA/2015 tentang Daerah Irigasi dan Areal Sawah

2. Pelaksanaan pemberian air pada daerah irigasi sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Air dan apabila terdapat kekurangan dalam pembagian air maka pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pompa air dari sumber air terdekat atau alternatif lain nya yang sesuai dengan kesepakatan Kelompok Tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Hal tersebut dilakukan karena Penjaga Bendung atau Penjaga Pintu Air belum ada.

Xxxxxx Xxxx telah Dilakukan :

1. Solusi sementara yaitu melakukan kegiatan Rehabilitasi dan atau Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai skala prioritas, namun begitu tetap perlu adanya

penambahan target pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Luas Area yang terairi yaitu 336.19 Ha dan Peningkatan Jaringan irigasi dengan luas penanganan seluas 119.77 Ha sehingga Luas Area Irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 dapat tercapai menjadi 21.089,35 Ha.

Selain itu perlu adanya kejelasan regulasi mengenai klasifikasi saluran irigasi primer, sekunder dan tersier.

2. Bidang SDA Dinas PUTR sudah melaksanakan kegiatan rehabilitasi/perbaikan kondisi bangunan air dan saluran guna mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi tetapi kekurangan air pada saluran irigasi seringkali masih terjadi karena satu dan lain hal antara lain debit intake yang kecil, bencana longsor maupun banjir, oleh karena itu perlu adanya Penjaga Bendung dan Penjaga Pintu Air yang bisa melakukan monitoring langsung di lapangan sehingga permasalahan pembagian air dapat teratasi dan dapat dilakukan langkah preventif sebelum terjadinya kekurangan air.

3. Sudah dilaksanakannya kegiatan Pemutakhiran Database tiap Tahun untuk mengupdate lokasi jaringan irigasi serta nama-nama Daerah Irigasi, namun demikian pemutakhiran ini dilakukan secara bertahap karena luasnya wilayah Kabupaten Sumedang.

4. Pimpinan telah melakukan Monitoring Evaluasi di setiap kegiatan kepada staff untuk memberi masukan dan arahan dalam hal administratif dan teknis di lapangannya. Tetapi jika ditambahkan dengan adanya agenda Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM diharapkan mutu pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi akan lebih optimal.

5. Sudah adanya kegiatan pengelolaan aset irigasi melalui aplikasi EPAKSI, namun begitu hal tersebut hanya dilakukan terhadap D.I yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sedangkan untuk D.I pada Keputusan Bupati Sumedang No.611/Kep.345- DBMSDA/2015 hanya dilakukan pemeliharaan seperti babat rumput atau normalisasi saluran dimana hal tersebut belum optimal sehingga perlu adanya pengelolaan aset 1.543 D.I secara komprehensif untuk mengetahui kondisi terkini Jaringan Irigasi tersebut.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Cakupan pelayanan daerah irigasi di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp. 25,114,006,128.00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 00.000.000.000 atau 98,07 %.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Cakupan pelayanan daerah irigasi Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	25,114,006,128.00	00.000.000.000	98.07
Jumlah Total	25,114,006,128.00	00.000.000.000	98.07

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Cakupan pelayanan daerah irigasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Cakupan pelayanan daerah irigasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Cakupan pelayanan daerah irigasi	100,17%	98,06%	2,11%	Efisien

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja terdapat pada Tabel dibah ini :

Tabel 3.16 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tingkat Kondisi Daerah Irigasi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	47.50%	47,68%
Meningkatnya Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	43084.67 m	17.621,8 m
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 dok	1 dok
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	7,436 m’	4.220,97m’
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	13752.77 m’	13.704,0m’

3) KETAATAN TERHADAP RTR

Pengertian atau definisi dari Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) adalah upaya untuk merencanakan peruntukkan penggunaan lahan ataupun pemanfaatan lahan yang sesuai dengan fungsi dan kawasannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah.

Presentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melihat ketersediaan RTR di Kabupaten Sumedang dan melihat luasan lahan yang sudah sesuai dengan peruntukkan ruang. Serta Persentase Ketaatan Terhadap RTR dapat digunakan untuk melihat Jumlah

pelanggaran pemanfaatan ruang yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan adanya Persentase Ketaatan Terhadap RTR ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada.

Rumus Indikator Kinerja Utama Ketaatan Terhadap RTR adalah :

Capaian Realisasi RTRW (Capaian Realisasi Struktur Ruang+Capaian Realisasi Pola Ruang) Rencana Peruntukan RTRW (Struktur Ruang +Pola Ruang)
X 100%

a. Perbandingan Antara Target dan Realxxxxx Xxxxxxx

Target kinerja “Ketaatan Terhadap RTR” tahun 2023 sebesar 70% dan realisasinya sebesar 75,42% atau capaian kinerja sebesar 107,74% (Sangat Tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.17 Capaian Realisasi Kinerja Ketaatan Terhadap RTR

Uraian	Persentase (%)	Capaian Kinerja
Capaian Pola Ruang	41.05	107,74%
Capaian Struktur Ruang	34.38
Total Capaian	75,42

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 3.17 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Ketaatan Terhadap RTR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Tata Ruang Wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	70	75,42	107,74	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 107,74 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 107,14%. Terjadi kenaikan kinerja sebesar 0,6%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Persent ase Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsias i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Tata Ruang Wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	65	69,64	107,14	70	75,42	107,74	Naik

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023 Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Ketaatan Terhadap RTR adalah 70% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 75,42%, dengan demikian

capaian kinerja jangka menengah Ketaatan Terhadap RTR pada tahun Ketiga Renstra DPUTR 2018-2023 adalah 107,74%.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Ketaatan Terhadap RTR 2023 Dengan Renstra DPUTR 2018-2023

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Ketaatan Terhadap RTR	70%	75,42%	107,74%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 adalah sebesar 75,42% dari target 70% atau dengan tingkat capaian 107,74 persen dengan data capaian pola ruang tahun 2023 sebesar 41,05% dan capaian struktur ruang tahun 2023 sebesar 34,38%.

Untuk Tahun 2023, IKU Bidang Tata Ruang melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan persentase angka yang signifikan pada realisasi struktur ruang terhadap kondisi eksisting RTRW yang merupakan salah satu kriteria dalam perhitungan IKU Bidang Tata Ruang. Peningkatan persentase angka struktur ruang disebabkan dengan telah tercapainya dan terbangunnya jaringan-jaringan dalam struktur ruang yaitu antara lain jaringan sumber daya air dan jaringan infrastruktur yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Sumedang. Beberapa jaringan tersebut yang sudah mulai beroperasi, antara lain seperti Jalan Tol Xxxxxxxxx, Bendungan Sadawarna dan Bendungan Cipanas. Pembangunan Jalan Tol Xxxxxxxxx memberikan dampak terhadap perhitungan IKU sebesar 6,25% dan pembangunannya sudah selesai 100% dan untuk bendungan memberikan kontribusi peningkatan sebesar 3,13%. Selain struktur ruang, salah satu kriteria lain dalam perhitungan IKU yaitu persentase angka pola ruang mengalami peningkatan yang mana realisasi peruntukan ruang sesuai dengan peruntukan ruang pada RTRW. Kriteria persentase angka pola ruang didapat dari luasan lahan dari pelayanan permohonan masyarakat untuk permohonan informasi ruang yang telah masuk yang sesuai dengan peruntukan ruang dalam RTRW dan dibutuhkan menjadi salah satu persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN :

1. Berkoordinasi kepada Instansi terkait baik instansi vertikal maupun horizontal terkait progress penyediaan jaringan-jaringan infrastruktur yang ada dan tercantum dalam program RTRW yang memberikan penambahan kriteria persentase angka struktur ruang dalam perhitungan IKU

2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam permohonan dari masyarakat terkait permohonan informasi ruang yang dibutuhkan menjadi salah satu persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memberikan penambahan kriteria luasan dan persentase angka pola ruang dalam perhitungan IKU

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Ketaatan Terhadap RTR tahun 2023 sebesar Rp. 650.000.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 639.794.300,00 atau 98,43 %.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Ketaatan Terhadap RTR Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Tata Ruang	650.000.000,00	639.794.300,00	98,43
Jumlah Total	650.000.000,00	000.000.000,00	98,43

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Ketaatan Terhadap RTR tahun 2023 adalah sebagai berikut

:.

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Ketaatan Terhadap RTR Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Tata Ruang Wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	107,74%	98,43%	9,31%	Efisien

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja terdapat pada Tabel dibah ini :

Tabel 3.21 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya Persentase Ketersediaan RTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR	70 persen	60%
Meningkatnya Persentase Pelayanan Pemanfaatan Ruang		Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	100perse n	100persen
Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang sesuai dengan ketentuan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rrtr Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi	4 Dokumen	4 Dokumen

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
		Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Ketentuan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian dokumen informasi ruang dan pengesahan rencana tapak	100%	100%
Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	25 Dokumen	25,00
Meningkatnya Persentase Pengawasan Pengendalian terhadap dokumen pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pengendalian terhadap dokumen pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan	100%	100%
Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	31 Dokumen	31 Dokumen

4) PERSENTASE TERSEDIANYA USAHA JASA KONSTRUKSI YANG SESUAI DENGAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

Indikator Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Adalah capaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang Jasa Konstruksi dengan tujuan Mewujudkan Pelayanan Jasa Konstruksi yang baik dengan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan informasi Penyedia Jasa Konstruksi.

Nilai Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟, 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑑𝑢𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

Total Jumlah Penyedia Jasa di Kabupaten Sumedang X 100

a. Perbandingan Antara Target dan Realxxxxx Xxxxxxx

Target kinerja “Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya sebesar 86,34% atau capaian kinerja sebesar 86,34% (kinerja tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.22 Realisasi Kinerja tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

No	Variabel	Tahun 2023
		Uraian	Satuan
1	Jumlah Penyedia yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	373	Penyedia Jasa
2	Total Jumlah Penyedia Jasa di Kabupaten Sumedang	432	Penyedia Jasa
3	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	86,34	%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 3.22 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen	100	86,34	86,34	Tinggi

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 86,34 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 102,43%. Terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 16,09%. Akan tetapi untuk realisasi kinerja mengalami kenaikan sebesar 4,4 % dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023

dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Persent ase Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsias i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja
Meningkatny a Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Perse n	80	81,94	102,43	100	86,34	86,34	menurun

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Target Jangka Menengah Renstra

Dalam Renstra 2018-2023, target jangka menengah Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria adalah 100% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 86,34%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pada tahun Kelima Renstra adalah 86,34%.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

Tahun 2023 Dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	100%	86,34%	86,34%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria adalah:

1. Tidak Semua Penyedia Jasa Konstruksi yang Terdaftar/ Teregistrasi dan aktif di Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIMJAKON)

2. Persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dianggap memberatkan Penyedia Jasa Konstruksi, sehingga banyak Penyedia Jasa Konstruksi yang tidak atau belum memperpanjang SBU nya.

3. Banyak Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang yang Tidak Meng Update Datanya di Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIMJAKON).

SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN :

1. Terus Mengintensifkan pembinaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang;

2. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Sub Sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang;

3. Menyampaikan Aspirasi mengenai kesulitan pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) melalui FGD, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Jabar dan Banten.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria tahun 2023 sebesar Rp. 650.000.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 646.875.500,00 atau 99,52 %.

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Tersedianya Usaha Jasa Konstruksi Yang Sesuai Dengan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	650.000.000,00	646.875.500,00	99,52
Jumlah Total	650.000.000,00	646.875.500,00	99,52

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata tahun 2023 tidak dapat dihitung karena Realisasi Capaian Kinerja Kurang dari 100%

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja terdapat pada Tabel dibah ini :

Tabel 3.26 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang	432 Penyedia Jasa	373 Penyedia Jasa
Meningkatnya Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Sumedang	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi kerja operator dan teknis analis	31,5%	31,5%
Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	250org	63,00orag
Meningkatnya Persentase usaha jasa konstruksi yang menerima layanan informasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang menerima Layanan Infomasi	100%	100%
Tersedianya Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Penyusunan Data Dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	12 dok	12 dok
Meningkatnya Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib administrasi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang tertib administrasi	100%	100%
Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyusunan Sop/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 dok	1,00 dok

1) PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak merupakan perbandingan atau rasio Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumedang yang mendapatkan akses dan terlayani air minum terhadap jumlah keseluruhan Penduduk di Kabupaten Sumedang.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum

X 100

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang

a. Perbandingan Antara Target dan Realxxxxx Xxxxxxx

Target kinerja Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak tahun 2023 sebesar 76,90% dan realisasinya sebesar 81,87% atau capaian kinerja sebesar 106,46% (kinerja Sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.27 Realisasi Kinerja Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak Tahun 2023

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2023
		Nilai	Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak
1	Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum	245.611 Orang	81,87%
2	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang	1.200.000 Orang

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 3.28 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Persen	76,90	81,87	106,46%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 81,87 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 81,56%. Terjadi kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,31%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

saran Strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Persent ase Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsias i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja
Meningkatn ya	Persentase Cakupan	Perse n	73,6	81,56	110,82	76,90	81,87	106,46 %	Menurun
Keberlanjut	Pelayanan
an dan	Akses Air
Ketersediaa	Minum Layak
n Air
Minum

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak adalah 76,90% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 81,87%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase

Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak pada tahun Ketiga Renstra DPUTR adalah 106,46%.

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 Dengan Target Renstra DPUTR

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	76,90	81,87	106,46%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

d. Perbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

===Tidak Ada data====

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menyebabkan tercapainya target cakupan pelayanan akses air minum layak adalah Target persentase cakupan pelayanan akses air minum layak tahun 2023 sebesar 76,9%, dan realisasi tahun 2023 yaitu 81,87%. Hal ini disebabkan oleh adanya anggaran dari pusat atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program kegiatan fisik SPAM. Solusi Yang telah Dilakukan yaitu dengan Pelaksanaan Pembangunan SPAM sebanyak 923 Sambungan Rumah.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp. 00.000.000.000 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realsiasinya sebesar Rp. 8.964.142.576,00 atau 83,34 %.

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	00.000.000.000	0.000.000.000	83,34
Jumlah Total	00.000.000.000	0.000.000.000	83,34

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah sebagai berikut :.

Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	106,46%	83,34%	23,12	Efisien

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja terdapat pada Tabel dibah ini :

Tabel 3.33 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Terwujudnya sistem penyediaan air minum yang bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum Layak	76,90 persen	81,87%
Terwujudnya sistem penyediaan air minum yang bersih	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Air Minum Yang Terbangun/Ditingkat kan	9250 SR	923 SR
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Spam	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 dok	1 dok
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	450 SR	923 SR

2) PERSENTASE BANGUNAN PEMERINTAH DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA

Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata adalah merupakan perbandingan atau rasio Jumlah Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata terhadap keseluruhan Bangunan Pemerintah di Kabupaten Sumedang.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertata

X 100

Jumlah Bangunan dan Lingkungan

a. Perbandingan Antara Target dan Realxxxxx Xxxxxxx

Target kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata tahun 2023 sebesar 75 % dan realisasinya sebesar 67,50 % atau capaian kinerja sebesar 89,88%

Tabel 3.34 Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata Tahun 2023

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2023
		Nilai	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata
1	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertata	54 Unit	67,50 %
2	Jumlah Bangunan dan Lingkungan	80 Unit

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 3.35 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	75	67,50	89,88	Tinggi

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

h. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 89,88%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 96,36%. Terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 6,48%. Akan tetapi untuk realisasi kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,25 % dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

saran Strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Persent ase Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsias i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja
Meningkatn ya Bangunan Pemerintah dan Lingkungan nya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungann ya yang Tertata	Perse n	68,75	66,25	96,36	75	67,50	89,88	menurun

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

i. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata adalah 75% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 67,50%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata pada tahun Ketiga Renstra DPUTR adalah 89,88%.

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata Tahun 2023 Dengan Target Renstra DPUTR

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata	75	67,50	89,88

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

x. Xxxbandingan Realxxxxx Xxxxxxx dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

===Tidak Ada data====

k. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target persentase bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata adalah Target persentase bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata tahun 2023 sebesar 75%, sedangkan realisasi tahun 2023 yaitu 67,5%. Hal ini disebabkan oleh kesalahan perhitungan pada target IKU tahun 2018-2023. Seharusnya target tahun 2023 yaitu sebanyak 53 lokasi dari 80 lokasi (53/80 = 66,25%). Realisasi tahun 2023 yaitu sebanyak 54 lokasi dari 80 lokasi (54/80 = 67,5%). Yang berarti sebenarnya target IKU sudah tercapai.

Solusi yang telah dilakukan adalah dengan merubah Target Indikator Kinerja Utama persentase bangunan pemerintah dan lingkungan yang tertata pada Renstra DPUTR Tahun 2024-2026.

l. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebesar Rp. 00.000.000.000,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realsiasinya sebesar Rp. 00.000.000.000 atau 92,92 %.

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata Tahun 2023

Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.849.801.000	1.845.203.000	99,75
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	00.000.000.000	00.000.000.000	92,44
Jumlah Total	00.000.000.000,00	00.000.000.000	92,92

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata tahun 2023 tidak dapat dihitung karena Realisasi Capaian Kinerja Kurang dari 100%

m. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja terdapat pada Tabel dibah ini :

Tabel 3.39 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi	9 persen	15,45 persen
Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang tersertifikasi baik fungsi	9 persen	15,45 persen
Tersedianya Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Xxx Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Tabg), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi Simbg	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Xxx Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dok	1 dok
Terehabilitasinya Bangunan Gedung yang t sesuai dengan regulasi	Rehabilitasi, Renovasi Dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	2 unit	2 unit
Meningkatnya Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	75 persen	67,5%
Meningkatnya Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	68.75pers en	67,5%
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	23 dok	2,00dok
Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem	7 kawasan	7 kawasan

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
		Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 71,83 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

SASARA N	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningka tnya Keberlanj utan dan Ketersedi aan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.114.006.128,00	00.000.000.000,00	98,07	485.940.348,00
		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.114.006.128,00	00.000.000.000,00	98,07	485.940.348,00
		Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa	105.248.360,00	95.182.880,00	90,44	10.065.480,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6.425.000.000,00	6.176.367.250,00	96,13	248.632.750,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	98,79	218.303.768,00
		Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	550.000.000,00	541.061.650,00	98,37	8.938.350,00
Terwujud nya sistem penyedia an air minum yang bersih	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	00.000.000.000,00	0.000.000.000,00	83,34	1.792.271.424,0 0
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000,00	0.000.000.000,00	83,34	1.792.271.424,0 0
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Spam	325.094.000,00	259.756.000,00	79,90	65.338.000,00
		Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	00.000.000.000,00	0.000.000.000,00	83,44	1.726.933.424,0 0
Meningka tnya Banguna n Pemerinta h dan Lingkung annya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungan nya yang Tertata	Program Penataan Bangunan Gedung	1.849.801.000,00	1.845.203.000,00	99,75	4.598.000,00
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.849.801.000,00	1.845.203.000,00	99,75	4.598.000,00

SASARA N	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Rehabilitasi, Renovasi Dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	1.245.852.000,00	99,67	4.148.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	92,44	1.995.305.296,0 0
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	92,44	1.995.305.296,0 0
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kabupaten/Kota	300.000.000,00	294.956.696,00	98,32	5.043.304,00
		Penataan Bangunan Dan Lingkungan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	92,37	1.990.261.992,0 0
Meningka tnya Kualitas Layanan Jalan Kabupate n /Jalan Strategis Kabupate n	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	140.566.674.710,00	137.267.283.541,00	97,65	3.299.391.169,0 0
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	140.566.674.710,00	137.267.283.541,00	97,65	3.299.391.169,0 0
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Xxx Xxxxxxxx Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	2.494.761.050,00	2.445.445.939,00	98,02	49.315.111,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00	499.477.000,00	99,90	523.000,00
		Rekonstruksi Jalan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	96,24	1.418.123.696,0 0
		Rehabilitasi Jalan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	97,64	1.172.509.250,0 0
		Pemeliharaan Berkala Jalan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	100,00	-
		Pemeliharaan Rutin Jalan	00.000.000.000,00	0.000.000.000,00	93,97	632.716.242,00
		Pembangunan Jembatan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	100,00	-
		Penggantian Jembatan	350.000.000,00	328.886.130,00	93,97	21.113.870,00
		Rehabilitasi Jembatan	384.550.000,00	379.460.000,00	98,68	5.090.000,00
Meningka tnya ketersedi aan informasi penyedia an jasa konstruks i	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	650.000.000,00	646.875.500,00	99,52	3.124.500,00
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	285.000.000,00	284.562.500,00	99,85	437.500,00
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	285.000.000,00	284.562.500,00	99,85	437.500,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000,00	142.963.000,00	98,60	2.037.000,00

SASARA N	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyusunan Data Dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	145.000.000,00	142.963.000,00	98,60	2.037.000,00
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	220.000.000,00	219.350.000,00	99,70	650.000,00
		Penyusunan Sop/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	-
		Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	149.350.000,00	99,57	650.000,00
Meningka tnya Keselaras an dan terintegra sinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	650.000.000,00	639.794.300,00	98,43	10.205.700,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	496.034.300,00	99,21	3.965.700,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rrtr Kabupaten/Kota	500.000.000,00	496.034.300,00	99,21	3.965.700,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.200.000,00	98,93	800.000,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	75.000.000,00	74.200.000,00	98,93	800.000,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	69.560.000,00	92,75	5.440.000,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	75.000.000,00	69.560.000,00	92,75	5.440.000,00
		Jumlah	205.974.895.284,00	198.384.058.847,00	96,31	7.590.836.437,0 0

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi angggaran sebesar 71,83%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 41 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2022)

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi Kenaikan realisasi anggaran sebesar 24,48%.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persent ase Realisa si (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	97,77	1.113.948.510,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	97,77	1.113.948.510,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	150.000.000,00	142.020.500,00	94,68	7.979.500,00
						0
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	8.541.667.000,00	8.516.169.450,00	99,00	00.000.000,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	97,00	0.000.000.000,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000,00	483.192.950,00	96,64	16.807.050,00
						0
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentas e Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.545.078.000,00	8.918.409.958,00	93,43	626.668.042,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.545.078.000,00	8.918.409.958,00	93,43	626.668.042,00
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.675.000.000,00	3.656.387.000,00	99,49	18.613.000,00
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.870.078.000,00	5.262.022.958,00	89,64	608.055.042,00
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentas e Bangunan Pemerinta h dan Lingkunga nnya yang Tertata	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	16.132.000.000,00	15.763.477.634,00	97,72	368.522.366,00
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16.132.000.000,00	371.130.600,00	97,15	00.000.000.000,00
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	382.000.000,00	371.130.600,00	97,15	10.869.400,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persent ase Realisa si (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	98,08	201.343.120,00
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.250.000.000,00	5.093.690.154,00	97,02	156.309.846,00
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentas e Bangunan Pemerinta h dan Lingkunga nnya yang Tertata	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	94,17	2.729.543.214,00
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	94,17	2.729.543.214,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	750.000.000,00	723.529.490,00	96,47	26.470.510,00
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	94,00	0.000.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentas e Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	110.897.614.273,00	49.782.424.113,00	44,89	61.115.190.160,00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	110.897.614.273,00	49.782.424.113,00	44,89	61.115.190.160,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.325.000.000,00	748.195.000,00	32,18	1.576.805.000,00
						0
		Rekonstruksi Jalan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	39,00	00.000.000.000,00
		Rehabilitasi Jalan	00.000.000.000,00	0.000.000.000,00	30,00	0.000.000.000,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	55,00	00.000.000.000,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	9.672.503.584,00	3.701.776.821,00	38,27	5.970.726.763,00
						0
		Pembangunan Jembatan	00.000.000.000,00	0.000.000.000,00	39,00	0.000.000.000,00
		Rehabilitasi Jembatan	190.000.000,00	5.000.000,00	2,00	000.000.000,00
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentas e tersediany a usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	350.000.000,00	349.575.000,00	99,88	425.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persent ase Realisa si (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70	300.000,00
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70	300.000,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
		Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	125.000.000,00	124.875.000,00	99,90	125.000,00
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	125.000.000,00	124.875.000,00	99,90	125.000,00
Meningkatnya Keselarasan da terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	700.000.000,00	659.633.480,00	94,23	40.366.520,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	000.000.000,00	98,87	5.663.670,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	500.000.000,00	000.000.000,00	98,87	5.663.670,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	00.000.000,00	67,92	32.082.600,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	00.000.000,00	67,00	00.000.000,00
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	00.000.000,00	97,38	2.620.250,00
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	00.000.000,00	97,38	2.620.250,00
TOTAL			234.302.413.259,00	168.307.749.447,00	71,83	65.994.663.812,00

n

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagai berikut :

A. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten Untuk Indikator Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tercapai sebesar 103,45% maka skala nilai kinerja “ SANGAT TINGGI”.

B. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi untuk Indikator Cakupan pelayanan daerah irigasi tercapai sebesar 100,26% maka skala nilai kinerja “ SANGAT TINGGI”.

C. SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah untuk indicator Ketaatan Terhadap RTR tercapai sebesar 107,74% maka skala nilai kinerja “SANGAT TINGGI”.

D. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk indicator Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria tercapai sebesar 86,34% maka skala nilai kinerja “TINGGI”.

E. SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum untuk indicator Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak tercapai sebesar 106,46% maka skala nilai kinerja “SANGAT TINGGI”.

X. XXXXXAN STRATEGIS 6 : Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata untuk indicator Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata tercapai sebesar 89,88% maka skala nilai kinerja “TINGGI”.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1) Dilakukan Sosialisasi tentang SAKIP

2) Dilakukan Kesepakatan KInerja Melalui Dialog Kinerja dan Berita Acara

3) Penggunaan Sistem Pelaporan KInerja Secara Aplikasi

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.