BAB I PENDAHULUAN

RENJA 2025

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan, sasaran dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

2. RENJA merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah dan Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam RENJA 2025 harus berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007–2025 dan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

3. Program dan kegiatan dalam RENJA OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum MUSRENBANG.

4. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

• agenda penyusunan RKPD,

• pelaksanaan forum SKPD,

• musrenbang RKPD,

• batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

sesuai

PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

KUA & PPAS XXXX

DISEPAKATI KDH DAN DPRD

Penyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan

Penyusunan Renja-SKPD

Mereview

hasil evaluasi renja SKPD

tahun lalu   berdasarlan

Renstra-SKPD

Penelaahan

Pengolahan Rancangan

data dan Awal RKPD

informasi

Rancangan Renja SKPD

• Pendahuluan,

• evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

• Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

• Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Penyesuaian

Rancangan Renja-SKPD

Rancangan

Renja SKPD

• Pendahuluan,

• evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

• Tujuan, sasaran dan program

Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian

Penyusunan

Rancangan RKPD

Perumusan

Rancangan Akhir RKPD

kegiatan,

•

renstra SKPD

•

xxxx xxxxxxxxx beserta

sumbernya serta prakiraan maju

Pelaksanaan

Musrenbang RKPD

PerKDH RKPD

Kab./Kota

berdasarkan pagu indikatif

• sumber dana yang

dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

• penutup

Analisis

Gambaran pelayanan SKPD

penentuan

isu-Isu penting

Perumusan

penyelengga- Tujuan dan

raan tugas dan

fungsi SKPD

sasaran

Pembahasan Renja

SKPD pada Forum SKPD

Kabupaten/Kota

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pengesahan

Renja-SKPD oleh KDH

Penyesuaian

Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Penyempurnaan

Rancangan Renja

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Forum SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD

perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Xxxxxxx

Penelaahan

usulan kegiatan masyarakat

Musrenbang

kecamatan

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Renja SKPD

• Pendahuluan,

• evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

• Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

• Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

• dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

• sumber dana yang

dibutuhkan untuk menjalankan

Musrenbang

Desa

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Musrenbang Desa

program dan kegiatan

•

penutup

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan kegiatan prioritas

Tidak sesuai

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA

Dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan mempunyai Tujuan Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi hal ini selaras dengan Tujuan Rencana Pembanguan Daerah yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan” maka perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024- 2026 disusun untuk dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkiatan dengan pelayanan dasar Koperasi, usaha kecil, dan menengah serta urusan Pemerintahan pilihan Perdagangan dan Perindustrian di tahun 2025 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4033);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

	Indonesia Nomor 4438);
7.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15.	Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
16.	Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.	Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344);
18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
20.	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);

21.	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
22.	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
23.	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
24.	Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
25.	Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DinasbKoperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UMKM dan PerdaganganKota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

Bab I	Pendahuluan
	Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.
Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana KerjaTahun Sebelumnya
	Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UMKM dan PerdaganganKota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, analisis hasil laporan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan PerdaganganKota Pangkalpinang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
	Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2025.
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Menjelaskan rencana kerja serta pendanaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang pada tahun 2025.
Bab V	Penutup
	Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah - kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2021 dan 2022 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data/informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang selama tahun 2024–2026 dan perkiraan realisasi tahun 2024 (mengacu target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025) yang kemudian dibandingkan dengan pencapaian akhir yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UMKM dan PerdaganganKota Pangkalpinang Tahun 2024– 2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Dari 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yang difungsikan pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yakni urusan wajib Koperasi dan urusan pilihan Perindustrian serta Urusan pilihan perdagangan pada tahun 2025 ada 13 (tiga belas) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 39 ( tiga puluh sembilan ) Sub kegiatan.

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Urusan Wajib Koperasi dan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan.Dari ketiga

urusan ini, Dinas Koperasi, UMKM dan PerdaganganKota Pangkalpinang merencanakan dan menetapkan 1 (satu) program prioritas yaitu : program prioritas untuk Urusan Wajib Koperasi, pada Tahun Anggaran 2025 yang terurai dalam bentuk program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan UMKM yang dijabarkan dalam kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro

Salah satu program strategis Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang dimaksudkan untuk membantu meringankan beban usaha dan sekaligus menstimulasi agar pelaku usaha bisa kembali melaksanakan usahanya secara produktif sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah menggerakan dan mengakselarasi pengembangan usaha mikro dan kecil, meningkatkan produktifitas usaha serta mengkatkan nilai tambah ekonomi. Output pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah untuk menunjang para umkm yang ada dikota pangkalpinang untuk mempromosikan hasil UMKM ke tingkat Nasional melalui Pameran yang diadakan kementerian terkait.

Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan visi misi Kota Pangkalpinang di tahun 2025 melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri : Merupakan Program yang berisikan kegiatan

A. Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang berisikan Penyusunan RPIK, Draft Raperda, sampai ditetapkannya sampai menjadi Perda tentang Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang terdiri dari pelaksanaan sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang melaksanakan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan:

1. Wilayah pusat pertumbuhan industri

2. Kawasan peruntukan industri

3. Kawasan industri

4. Sentra industri kecil dan industri menengah

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.Sumber daya manusia industri, meliputi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi

2. Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi

3. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri

4. Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri

5. Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri

6. Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerahSumber daya alam industri:

1. Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah

2. Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri meliputi:

2. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri Pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui:

1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi

2. Pengembangan sentra Industri kreatif

3. Pelatihan teknologi dan desain

4. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil

5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri. Pemanfaatan kreativias dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku. fasilitas industri bagi

1. industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib,

2. industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,

3. perusahaan industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor,

4. industri kecil dan industri menengah yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, dan/ atau

5. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri : Merupakan Program yang berisikan kegiatan

A. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pelaksanaan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tujuan pelaksanaan dari sub kegiatan adalah

1. Melalui SIINAS menerima permohonan verifikasi teknis dalam proses pengefektifan IUI dan IPUI, atau permohonan pemeriksaan lapangan dalam proses pengefektifan IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota;

2. Melaksanakan verifikasi teknis, berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri dengan IUI dan IPUI kewenangan kabupaten/ kota;

3. Menotifikasi untuk menerima atau menolak pengefektifan IUI dan IPUI kewenangan kabupaten/ kota melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS;

4. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota;

5. Mengunggah BAP pemenuhan komitmen IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota dari SIINas ke Sistem OSS

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional : Merupakan Program yang berisikan kegiatan

A. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota pelaksanaan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tujuan pelaksanaan dari sub kegiatan adalah

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Kab/Kota dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Xxxxxxxxxx

2. Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media sosial

3. Melalui penyediaan layanan konsultansi baik fisik (gerai/ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst).

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Kab/Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan instansi penyedia data

2. Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data

3. Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga.

3. Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Swakelola melalui FGD, Rapat, Seminar, Konsinyering dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi; dan/atau

2. Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultansi dengan Tenaga Ahli

Pengolahan Data;

4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Sub Kegiatan

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan keluaran kegiatan dari sub kegiatan ini Salah satu diantaranya adalah menyediakan sebuah one stop shopping kawasan kuliner dan souvenir khas Pangkalpinang (Bangka) serta area pusat jajanan (food court) terpadu sehingga para wisatawan maupun masyarakat lokal memperoleh kemudahan untuk membeli dan mendapatkan oleh-oleh khas dari Kota Pangkalpinang dan menikmati spot wisata kuliner. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana menjadikan Ruko milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berjumlah 14 (empat belas) unit sebagai “Kawasan Kuliner dan Souvenir Kota Beribu.

2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang Melaksanakan Operaisionalisasi dan peningkatan pelayanan pasar untuk menunjang pendapatan daerah dalam hal pemungutan Retribusi.

5. Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan

1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Stok dan Harga Bahan Pokok serta barang Strategis Lainnya, kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting karena pada dasarnya harga kebutuhan primer harus dikendalikan oleh pemerintah. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang berlebihan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan dan pengawasan harga, mengembangkan informasi komoditi secara berkala, memonitor stok

dan logistik serta meningkatkan kelancaran arus distribusi setiap hari kerja. Pemantauan dilaksanakan di berbagai sarana distribusi perdagangan mulai dari pasar rakyat, toko pengecer dan distributor. Laporan secara rutin disampaikan ke Walikota Pangkalpinang, Bank Indonesia, BULOG, Polres. Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kotasub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi tingkat kecukupan barang baik kebutuhan pokok maupun barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu baik serta harga terjangkau di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang. Hal ini karena fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada umumnya selalu berkorelasi terhadap tingkat inflasi suatu daerah. Kegiatan ini melibatkan pihak 7 (tujuh) Kecamatan dan 7 (tujuh) Kelurahan di wilayah Kota Pangkalpinang.

6. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan promosi barang dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan pameran dagang lokal.

1. Salah satu strategi dalam memasarkan produk unggulan Kota Pangkalpinang adalah melalui pameran dagang. Pameran dagang sendiri memiliki manfaat antara lain :

1. Mendapatkan calon pembeli (sales leads)

2. Menghasilkan transaksi selama pameran

3. Meningkatkan image dan visibilitas

4. Membidik pengunjung spesifik

5. Memperbaiki efektifitas dan efisiensi untuk berbagai upaya marketing

6. Sebagai ajang menambah network

7. Untuk mengenal potensi pesaing

8. Efek viral marketing

9. Belajar dari pembeli secara langsung

10. Untuk riset trend pasar

11. Mengevaluasi sumber daya yang ada

Berkenaan dengan segudang manfaat pameran dan promosi dagang oleh karena itu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang akan terus mengupayakan pemasaran produk unggulan daerah melalui pameran dan misi dagang dalam rangka memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus untuk peningkatan kinerja perdagangan menuju upaya ekpor produk unggulan daerah ke luar negeri.

7. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan PengawasanSub Kegiatan rutin operasional bidang metrologi yang merupakan pelayanan kemetrologian berupa peneraan alat-alat UTPP dalam kegiatan peneraan ini bidang metrology mentarget 1800 alat UTTP yang akan di ditera dan dalam pelaksanaan ada 2000 alat yang tera begitu juga dengan wajib tera ulang, disamping itu juga kegiatan ini merupakan penunjang dalam penghasilan PAD.

2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Maksud dari dilaksnakan sub kegiatan standart Mutu Metrologi meningkatkan mutu pelayanan kemetrologian dan tujuan kegiatan

1. memberikan jaminan kesesuaian pengukuran terhadap penyelengaraan kegiatan kemetrologian yaitu peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan.

2. Mengelola system mutu unit metrology legal sesuai dengan stadart Kompetensi Laboratorium Pengujian (ISO/IEC-17025)

3. Meningkatkan pengelolaan standart ukuran dan teknis dengan mengkaji langsung pada unit metrology legal dari lain.

8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Merupakan kegiatan kunjungan lapangan ke koperasi-koperasi dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan organisasi dan usaha koperasi. Fokus pembinaan adalah membimbing dan mengarahkan, mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh koperasi baik dari aspek kelembagaan, administrasi dan manajerial, permodalan maupun pelaksanaan usaha Koperasi.

9. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Karena kebanyakan pelaku UMKM sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan kewirausahaan yang memadai sebagai modal dasar dalam menekuni dunia bisnis. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha yang dibangun dan dikelola oleh para UMKM kita pada umumnya diawali oleh seorang yang memiliki ketrampilan teknis membuat produk tertentu, bukan karena keterampilan dalam pemasaran dan menejerial. Karena itu sedikit sekali diantara UMKM itu memiliki kemampuan kewirausahaan (entrepreneur) sedangkan pengusaha yang sukses umumnya memulai usaha dari kemampuan pemasaran dan manajerial, kemudian baru diikuti dengan mendirikan usaha untuk memenuhi pangsa pasar yang potensial. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, ketrampilan dan motivasi bagi pelaku UMKM Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga

dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri dan siap bersaing di era pasar global

10. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil denghan Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan Modal kepada Pelaku Usaha kecil, Usaha menengaha dan Mikro.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dan Pencapaian Perubahan Revisi Restra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sampai dengan tahun 2023 KOTA PANGKALPINANG

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiata n (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021					Target Program/Kegiat an RKPD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakt Daerah Tahun Berjalan
							Target RKPD Tahun 2023		Realisasi RKPD Tahun 2023		Tingkat Realisa si (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100	Pers en	100	Perse n	100	Pers en	0	Perse n	0%	100	Persen	100	Perse n	100
2.17.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Lapo ran	100	Perse n	1	Lapo ran	0	bulan	0%	2	Laporan	2	Perse n	1,0
2.17.01.2 .02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bulan	57	Orang	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	0,7
2.17.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Lapo ran	100	Perse n	100	Pers en	0	Perse n	0%	100	Persen	100	Perse n	100,0
2.17.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	30	Oran g	10	Orang	10	Oran g	0	Orang	0%	10	Orang	40	Orang	1,3

		Pelatihan
2.17.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Lapo ran	100	Perse n	4	Lapo ran	0	Perse n	0%	4	Laporan	8	Lapor an	1,0
2.17.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	Paket	0	Set	252	Set	0	Set	0%	252	Set	252	Set	25,2
2.17.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	Kotak	120 0	Kotak	0	Kotak	0%	120 0	Kotak	1200	Kotak	300,0
2.17.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	0	item	20	item	0	item	0%	20	item	20	Item	10,0
2.17.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Lapor an	0	Kali	100	Kali	0	Kali	0%	110	Kali	110	Kali	4,6
2.17.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Lapo ran	0	Perse n	1	Lapo ran	0	Perse n	0%	1	Laporan	2	Lapor an	2,0
2.17.01.2 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0,0
2.17.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Lapo ran	0	Oran g	10	Oran g	0	Lapor an	0%	12	Orang	6	Lapor an	2,0
2.17.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lapor an	12	Bulan	1	Lapor an	0	Lapora n		1	Laporan	2	Lapor an

2.17.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lapor an	27	Ubit	1	Lapor an	0	Lapora n		1	Laporan	2	Lapor an
2.17.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapor an	10	Oran g	1	Lapor an	0	Lapora n		1	Laporan	2	Lapor an
2.17.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Lapo ran	0	Perse n	50	doku men	0	Perse n	0%	50	Persen	50	Perse n	12,5
2.17.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	0	Unit	4	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	0,5
2.17.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	0	unit	3	unit	0	unit	0%	2	unit	2	Unit	0,3
2.17.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	2	Unit	0,5
2.17.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	2	Unit	1,0

2.17.05	Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	55	Pers en	40	Perse n	40	Pers en	0	Perse n	0%	55	Persen	95	Perse n	1,7
2.17.05.2 .01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	Lapo ran	20	Kop	1	Lapo ran	0	Kop	0%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
2.17.05.2 .01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80	Oran g	60	Orang	40	Oran g	0	Orang	0%	40	Orang	120	Orang	1,5
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perllindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	14.0 0	Pers en	0	Perse n	12	Pers en	0	Perse n	0%	14	Persen	14	Perse n	#VALUE!
2.17.06.2 .01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Lapo ran	0	Kop	60	Kop	0	Kop	0%	60	Kop	60	Kop	60,0
2.17.06.2 .01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120	Oran g	60	Kop	60	Oran g	0	Kop	0%	60	Orang	120	Kop	1,0
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	2,2	Pers en	2,2	Perse n	2	Pers en	0	Perse n	0%	2,2	Persen	4,4	Perse n	2,0

2.17.07.2 .01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2	Lapo ran	115 1	UMi	1	Lapo ran	0	UMi	0%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
2.17.07.2 .01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	Unit Usah a	110 00	UMi	50	Unit Usah a	0	UMi	0%	50	Unit Usaha	100	UMi	1,0
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1.0	Pers en	0	Perse n	1	Pers en	0	Perse n	0%	1	Persen	1	Perse n	#VALUE!
2.17.08.2 .01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi sarana usaha dan legalitas produk	2	Lapo ran	360	UMi	130	UMi	1	Lapor an	1%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
2.17.08.2 .01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	210	Unit Usah a	130	UMi	150	Unit Usah a	0	UMi	0%	60	Unit Usaha	210	Unit Usaha	1,0
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	3	Sara na Distri busi	3	Saran a Distri busi	1	Sara na Distri busi	0	Saran a Distrib usi	0%	1	Sarana Distribus i	4	Saran a Distri busi	1,3

3.30.03.2 .01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah upaya yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sarana distibusi perdagangan sesuai dengan ketentuan	4	Lapo ran	6	Upay a	4	Lapo ran	0	Upaya	0%	2	Upaya	4	Lapor an	1,0
3.30.03.2 .01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah upaya peningkatan sarana distribusi perdagangan	1	Doku men	16	Upaya	1	Doku men	0	Upaya	0%	1	Dokumen	2	Doku men	2,0
3.30.03.2 .01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	1	Doku men	15	Saran a Distrib usi	1	Doku men	0	Sarana Distrib usi	0%	1	Dokumen	2	Doku men	2,0
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk	94.5 0	Pers en	94.5 0	Perse n	94.0 0	Pers en	0	Perse n	0%	94. 50	Persen	94.5 0	Perse n	94.50
3.30.04.2 .02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah upaya yang mendukung pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota sesuai dengan ketentuan	2	Lapo ran	6	Upay a	2	Upay a	9	Upaya	0%	2	Upaya	2	Lapor an	1,0
3.30.04.2 .02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jenis dokumen laporan	2	Lapor an	6	Jenis	1	Lapor an	0	Jenis	0%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
3.30.04.2 .03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya yang mendukung pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan	2	Lapo ran	6	Upay a	1	Upay a	0	Upaya	0%	2	Upaya	2	Lapor an	1,0

3.30.04.2 .03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jenis izin yang diperiksa	2	Lapor an	17	Jenis	1	Lapor an	0	Jenis	0%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih	1.99 4.01 6.69 5	Rp/ US $	0	Rp/ US $	662. 016. 695	Rp/ US $	0	Rp/ US $	0%	665 .00 0.0 00	Rp/ US $	665. 000. 000	Rp/ US $	0,3
3.30.05.2 .01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya penyelenggaraan promosi dan misi dagang produk unggulan sesuai dengan ketentuan	2	lapor an	5	Upay a	1	lapor an	0	Upaya	0%	1	laporan	2	lapora n	1,0
3.30.05.2 .01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah event yang dilaksanakan	2	Lapor an	6	Event	1	Lapor an	0	Event	0%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	82	Pers en	0	Perse n	80	Pers en	0	Perse n	0%	80	Persen	80	Perse n	1,0
3.30.06.2 .01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1	Lapo ran	82	Perse n	80	Pers en	0	Perse n	0%	80	Persen	162	Perse n	162,0
3.30.06.2 .01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera/ tera ulang	3600	Unit	540 0	UTTP	160 0	UTTP	0	UTTP	0%	200 0	UTTP	3600	Unit	1,0
3.30.06.2 .01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah potensi UTTP	4600	Oran g	660 0	UTTP	220 0	UTTP	0	UTTP	0%	240 0	UTTP	4600	Orang	1,0

3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	22	perse n	22	perse n	22	perse n	0	persen	0%	22	persen	44	Perse n	2,0
3.31.02.2 .01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota	8	Lapo ran	15	Doku men	3	Doku men	0	Doku men	0%	6	Dokume n	8	Lapor an	1,0
3.31.02.2 .01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota	2	Doku men	3	Doku men	1	Doku men	0	Dokum en	0%	1	Dokumen	2	Doku men	1,0
3.31.02.2 .01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Industri.	2	Doku men	12	orang	1	Doku men	0	orang	0%	1	Dokumen	2	Doku men	1,0
3.31.02.2 .01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Baru	2	Doku men	2	IKM	1	Doku men	0	IKM	0%	1	Dokumen	2	Doku men	1,0
3.31.02.2 .01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang terbina melalui Pendampingan Industri	2	Doku men	180	IKM	1	Doku men	0	IKM	0%	1	Dokumen	2	Doku men	1,0
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	77	Pers en	75	Perse n	75	Pers en	0	Perse n	0%	75	Persen	77	Perse n	1,0

		yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota
3.31.04.2 .01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kota	2	Lapo ran	7	doku men	1	Lapo ran	0	dokum en	0%	1	Laporan	2	Lapor an	1,0
3.31.04.2 .01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Informasi	2	Doku men	2	Doku men	0	Doku men	0	Dokum en	0%	1	Dokumen	2	Doku men	1,0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningatan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintah dibidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan Metrologi Daerah adalah lembaga teknis strategis dalam melaksanakan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Berdasarkan peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan umkm, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang metrology berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

2. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

4. penetapan rencana kerja dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

5. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

6. pelaksanaan perencanaan bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Metrologi;

7. pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Metrologi di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunya struktur Organisasi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas membawahi :

B. Sekretaris, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

C. Bidang Koperasi dan UKM

a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan

b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

x. Xxxxx Xxxxxxxx, Fasilitasi Koperasi, UMKM

D. Bidang Pengembangan Perdagangan

a. Seksi Pengembangan Perdagangan dalam Negeri

b. Seksi Pengembangan Perdagangan dalam Luar Negeri

c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

E. Bidang Metrologi

a. Seksi Peayanan Tera dan Tera Ulang

b. Seksi Pengawasan Kemetrologian

c. Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal

F. Bidang Perindustrian

a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

c. Seksi Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung

G. UPT Dinas

a. Sub Bagian Tata Usaha

Adapun rencana program kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2025 dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub Kegiatan dengan Uraian sebagai berikut :

I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		6.	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		7.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		14.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
		16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	8.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		19.	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	9.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku kepentingan
		20.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	10.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		21.	Pengembangan Usaha Mikro
V.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	11.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
		22.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 23. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
VI.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	12.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		24.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		25.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
VII.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	13.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

		26.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
		27.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	14.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		28.	Pameran Dagang Nasional
IX.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	15.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		29.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx
		00.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
X.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	16.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		31.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan produk Dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
XI.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	17.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		32.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		33.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		34.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		35.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, penyebaran dan Perwilayahan Industri
XII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
	18.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan kabupaten/Kota
		36.	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

XIII.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	19.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		38.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		39.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 40. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan dinas Koperasi adalah sesuai table 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2. T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2021-2022

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstar OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	% usaha kecil dan menengah			33%	34%				33%	34%
2	% koperasi sehat			0,5%	0,5%				0,5%	30,25%
3	% pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil			3%	3%				3%	0,82%
4	% kontribusi perdagangan terhadap PDRB			3%	3%				3%	4%
5	% kontribusi perdagangan terhadap PAD			7%	10%				7%	41%
6	% kontribusi perindustrian pengolahan dalam PDRB			7%	10%				7%	12%
7	% industri yang berdaya saing.			33%	34%				33%	53%
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai- AKIP) dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			60,2	60,5				60,2	60,8

Tabel 2.2. T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2022-2023

N o	Indikator Tujuan / Sasaran		SPM/Standa r Nasional	IK K	Target Renstar OPD			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Koperasi dan UMKM yang berkualitas				1,90%	2,25%	2,60%	6,16%	8,15%	3,04%	6,16%	7,00%	7,00%
2.	Persentase kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB				3,90%	39,25%	39,25%	41,75%	44,06%	42,68%	41,75 %	42,00%	42,00%
	1.	PersentaseKoperasi yang aktif			57,00%	60%	62%	55,46%	60%	56,66 %	55,46 %	56,00%	56,00%
	2.	Persentase UMK menjadi wirausaha			27,12%	2,2%	2,4%	6,11%	7,94%	2,79%	6,11%	7,00%	7,00%
	3.	Persentase kontribusi perdagangan terhadap PRBD			2,00%	27,14%	27,15%	24,59%	25,71%	25,16 %	24,59 %	25,00%	25,00%
	4.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Berbagai Sektor			3,70%	3,8%	4%	1,32%	1,32%	4,94%	1,32%	4,00%	4,00%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perindustrian di Kota Pangkalpinang, diperlukan adanya dukungan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang belum optimal, baik dalam memberi layanan publik maupun dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat umumnya

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam upaya mendukung program dan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi daerah, masih dijumpai adanya berbagai kendala internal, yaitu :

Permasalahan Internal

1. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas;

2. Kurangnya personil SDM dalam penanganan Xxxxxxx Xxxxx

3. Kurangnya kualitas SDM yang memadai

Permasalahan Eksternal

Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan

1. Kurang optimalnya sarana dan prasarana promosi perdagangan baik dalam maupun luar negeri melalui pasar lelang,pameran, dan outlet produk UMKM

2. Kurangnya optimalnya pemanfaatan pelayanan tera dan tera ulang pada setiap wajib tera baik dipasar pasar maupun di lingkungan masyarakat

3. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP baik melalui sidang tera dan tera ulang maupun di UUTP terpasang

4. Belum optimalnya penataan dan pembinaan PKL

5. Kualitas Pasar Rakyat yang kurang optimal baik dari sarpras maupun pengelolaannya

6. Kurangnya inovasi produk perdagangan dan pembinaan pelaku usaha potensi ekspor

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

1. Perkembangan kinerja koperasi yang belum optimal disebabkan karena :

- Rendahnya pengetahuan dan kualitas sumberdaya manusia ( pengurus, pengawas maupun manager koperasi ) dalam hal pengelolaan koperasi

- Belum semua peraturan perkoperasian tersosialisasikan kepada pelaku koperasi

- Terkendalanya permodalan koperasi

- Belum adanya peraturan dan ketentuan pemerintah daerah yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan koperasi di Kota Pangkalpinang

2. Belum optimalnya pengawasan koperasi

3. Belum optimalnya kegiatan penilaian koperasi

4. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi pelaku UMK

5. Masih kurangnya pemahaman dan fasilitasi akses pasar, legalitas usaha bagi pelaku UMKM

6. Kurangnya Daya Saing produk UMK

7. Terbatasnya permodalan para pelaku UMK

Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

1. Angka pengangguran masih cukup tinggi;

2. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;

3. Rendahnya kualitas SDM industri kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi;

4. Belum tersedianya penataan kawasan industri;

5. Belum tersusunnya Rencana Pembangunan Iindustri Kota Pangkalpinang.

6. Daya saing, inovasi dan kualitas produk-produk IKM masih rendah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan akhir RKPD 2024 dengan hasil analisa kebutuhan pada RKPD 2025, adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota pangkalpinang

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT				8.301.347.924,0 0					7.691.533.036
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Indeks Kepuasan Pelayanan internal Perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai 70.50 Nilai	8.301.347.924,0 0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Pang xxxxxx xxx	Indeks Kepuasan Pelayanan internal Perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai 70.50 Nilai	8.301.347.924,0 0
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Pangk alpina ng	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	0,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Pang xxxxxx xxx	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	0,00

a.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangk alpina ng	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pang xxxxxx xxx	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangk alpina ng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Xxx Xxxxxxxx Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Pangk alpina ng	Persentase tersusunnya Laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	6.699.847.924,0 0	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Pang xxxxxx xxx	Persentase tersusunnya Laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	6.699.847.924,0 0
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangk alpina ng	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bu lan	6.699.847.924,0 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pang xxxxxx xxx	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bu lan	6.699.847.924,0 0

b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangk alpina ng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00
x.	Xxxxxxxxxx dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Pangk alpina ng	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/s emesteran SKPD	1 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwul an/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/semesteran SKPD	1 Laporan	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pangk alpina ng	Presentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	4.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pang xxxxxx xxx	Presentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	4.000.000,00
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pangk alpina ng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	4.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	1 Paket	4.000.000,00

b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pangk alpina ng	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pang xxxxxx xxx	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0,00
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Pangk alpina ng	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	267.775.000,00	Administrasi Umum Perangkat daerah	Pang xxxxxx xxx	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	267.775.000,00
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangk alpina ng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	9.445.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Pang xxxxxx xxx	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	9.445.600,00
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangk alpina ng	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	70.892.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pang xxxxxx xxx	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	70.892.800,00
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangk alpina ng	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	37.436.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pang xxxxxx xxx	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	37.436.600,00
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangk alpina ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangk alpina ng	Presentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	20.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pang xxxxxx xxx	Presentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	20.800.000,00
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangk alpina ng	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	20.800.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pang xxxxxx xxx	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangun an lainnya yang disediakan	3 Unit	20.800.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangk alpina ng	Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	1.189.500.000,0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pang xxxxxx xxx	Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	1.189.500.000,0 0
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangk alpina ng	Jumlah laoran penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan lisrik yang disediakan	1 Laporan	138.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laoran penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan lisrik yang disediakan	1 Laporan	138.000.000,00
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangk alpina ng	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	31.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	31.500.000,00

c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangk alpina ng	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.020.000.000,0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.020.000.000,0 0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangk alpina ng	Presentase Barang Milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	119.425.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pang xxxxxx xxx	Presentase Barang Milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	119.425.000,00
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangk alpina ng	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.565.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pang xxxxxx xxx	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendara an dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.565.000,00
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangk alpina ng	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	49.860.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pang xxxxxx xxx	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	49.860.000,00
c.	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangk alpina ng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	1 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pang xxxxxx xxx	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	1 Unit	30.000.000,00

	KOPERASI DAN UMKM					KOPERASI DAN UMKM
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pangk alpina ng	Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan	80 %	40.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Pang xxxxxx xxx	Persentas e koperasi yang dlindungi dan diberdaya kan	80 %	40.500.000,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pangk alpina ng	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/ Kota	51 %	40.500.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pang xxxxxx xxx	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	51 %	40.500.000,00
a.	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	62 Unit Usaha	40.500.000,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kot a	62 Unit Usaha	40.500.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pangk alpina ng	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan Prosentase Pelaku UMKMyang dibina	20 % 1,7 %	72.014.000,00	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pang xxxxxx xxx	Persenta se akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menenga h) ke layanan keuangan Prosentase Pelaku UMKM yang dibina	20 % 1,7 %	72.014.000,00

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pangk alpina ng	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan	7 %	72.014.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pang xxxxxx xxx	Persentase Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	7 %	72.014.000,00
a.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pangk alpina ng	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	337 Unit Usaha	72.014.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pang xxxxxx xxx	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	337 Unit Usaha	72.014.000,00
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pangk alpina ng	Persentase usaha mikroyang menjadi wirausaha Persentase usaha mikromenjadi usaha kecil	8,00 % 0,7 %	137.500.000,00	PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Pang xxxxxx xxx	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	8,00 % 0,7 %	137.500.000,00

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pangk alpina ng	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desaindan Teknologi serta permodalan	1 %	137.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pang xxxxxx xxx	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembanga n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan	1 %	137.500.000,00
a.	Pengembangan Usaha Mikro	Pangk alpina ng	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	137.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	137.500.000,00
5.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pangk alpina ng	Persentase pelaku usahayang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	83,5 %	26.450.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARA N PERUSAHAAN	Pang xxxxxx xxx	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	83,5 %	26.450.000,00
5.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pangk alpina ng	Persentase pelaku usahayang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	83,5 %	26.450.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARA N PERUSAHAAN	Pang xxxxxx xxx	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	83,5 %	26.450.000,00
	Penerbitan Tanda daftar Gudang	Pangk alpina ng	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100 %	26.450.000,00	Penerbitan Tanda daftar Gudang	Pang xxxxxx xxx	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100 %	26.450.000,00
a.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Pangk alpina ng	Jumlah Dokumen tanda Daftar Gudang	6 Dokumen	26.450.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Dokumen tanda Daftar Gudang	6 Dokumen	26.450.000,00

	Penerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum diTempat	Pangk alpina ng	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan	100 %	0,00	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Pang xxxxxx xxx	Persentase Penerbitan SuratIzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan	100 %	0,00
a.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Pangk alpina ng	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00
6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pangk alpina ng	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik	50 %	3.259.803.000,0 0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N	Pang xxxxxx xxx	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik	50 %	3.259.803.000,0 0

	Pembangunan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pangk alpina ng	Persentase pembangunandan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	3.259.803.000,0 0	Pembangunan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pang xxxxxx xxx	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	3.259.803.000,0 0
a.	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Pangk alpina ng	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	3.035.803.000,0 0	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	3.035.803.000,0 0
b.	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pangk alpina ng	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	224.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	224.000.000,00
7.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pangk alpina ng	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang KebutuhanPokok	22,7 %	239.097.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pang xxxxxx xxx	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	22,7 %	239.097.000,00
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	Pangk alpina ng	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun	100 %	239.097.000,00	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	Pang xxxxxx xxx	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokokdan penting minimal 12 kali dalam setahun	100 %	239.097.000,00
a.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang	Pangk alpina ng	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 Laporan	99.200.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang	1 Laporan	99.200.000,00

	terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan		pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan			Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan		kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
b.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	139.897.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kot a	1 Laporan	139.897.000,00
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pangk alpina ng	Persentase PeningkatanNilai Ekspor Bersih	39 %	350.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR	Pang xxxxxx xxx	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	39 %	350.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	350.000.000,00	Penyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Persentase promosi dan misidagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	350.000.000,00

a.

Pameran Dagang nasional

Pangk alpina ng

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang

10 Pelaku Usaha

350.000.000

Pameran Dagang nasional

Pang xxxxxx xxx

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang

10 Pelaku Usaha

350.000.000

9.

PROGRAM STANDADISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pangk alpina ng

Persentase Alat- Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

85 %

227.440.000,00

PROGRAM STANDADISAS I DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN

Pang xxxxxx xxx

Persentase Alat-Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapan nya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

85 %

227.440.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan

Pangk alpina ng

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku

1560 Unit 2250 Orang

227.440.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan

Pang xxxxxx xxx

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku

1560 Unit 2250 Orang

227.440.000,00

a.

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang

Pangk alpina ng

Jumlah Alat Ukur, Alat takar, Alat Tambang dan Alat Perlengkapan Ditera ulang

1560 Unit

180.040.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang

Pang xxxxxx xxx

Jumlah Alat Ukur, Alat takar, Alat Tambang dan Alat Perlengkapan Ditera ulang

1560 Unit

180.040.000,00

b.	Pengawasan/Penyulu han Metrologi Legal	Pangk alpina ng	Jumlah Pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2250 Orang	47.400.000,00	Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2250 Orang	47.400.000,00
10.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pangk alpina ng	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKMdengan ritel modern	11 %	0,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM XXXXXX	Xxxx xxxxxx xxx	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern	11 %	0,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Pangk alpina ng	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan	100 %	0,00	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam xxxxxx	Xxxx xxxxxx xxx	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan	100 %	0,00
a.	Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12 UMKM	0,00	Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12 UMKM	0,00
	PERINDUSTRIAN					PERINDUSTRI AN

11.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pangk alpina ng	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunanindikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80 %	665.000.000,00	PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Pang xxxxxx xxx	Persentase pencapaian sasaran pembanguna n industri termasuk turunan indikator pembanguna n industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80 %	665.000.000,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 %	665.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan danEvaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	100 %	665.000.000,00
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pangk alpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pang xxxxxx xxx	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembanga n, penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pangk alpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	Pang xxxxxx xxx	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	1 Dokumen	5.000.000,00

			industri			Industri		pembangunan sumber daya industri
c.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pangk alpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dokumen	405.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pang xxxxxx xxx	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dokumen	405.000.000,00
d.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pangk alpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pang xxxxxx xxx	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00
12.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pangk alpina ng	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait Persentase Jumlah Hasil	100 % 100 % 100 %	15.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI	Pang xxxxxx xxx	Persenta se Jumlah Hasil Pemanta uan dan Pengawa san dengan Jumlah Izin Perluasa n Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menenga	100 % 100 % 100 %	15.000.000,00

Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IzinUsaha Industri(IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota h yang dikeliuark an Instansi terkait Persentas e Jumlah Hasil Pemantau an dan Pengawas an dengan Jumlah IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarka n Instansi terkait Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha KawasanIndustri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kot a	100 %	15.000.000,00
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha IndustriKecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentuyang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	1 Dokumen	10.000.000,00

								pemerintah pusat
b.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pangk alpina ng	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatanusaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/sta ndar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pang xxxxxx xxx	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/st andar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi,melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 Dokumen	5.000.000,00

								kewenangan pemerintah pusat
13.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pangk alpina ng	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas	75 %	20.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pang xxxxxx xxx	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/ko ta yang masuk SIINas	75 %	20.000.000,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pangk alpina ng	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	20.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pang xxxxxx xxx	Persentase Penyediaa n Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kot a	100 %	20.000.000,00

a.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pangk alpina ng	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pang xxxxxx xxx	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kot a melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000,00
b.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Pangk alpina ng	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan AnalisisIndustri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	5.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Pang xxxxxx xxx	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kot a Melalui SIINas	1 Dokumen	5.000.000,00
c.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pangk alpina ng	jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen	5.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pang xxxxxx xxx	jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kot a dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen	5.000.000,00

JUMLAH
00.000.000.000,00
00.000.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang melayani kepentingan masyarakat dalam urusan Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang adalah para pelakuIKMKota Pangkalpinang dan UMKM di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kemudian masih terdapat kritik dan saran dari pihak eksternal yang menyangkut peningkatan pelayanan seperti fasilitas kelengkapan administrasi pelaku UMKM dan IKM. Hal ini akan diakomodir oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Adapun usul program kegiatan pemangku kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota PangkalpinangTahun 2025

Nama Perangkat Daerah :Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/V olume	Cata tan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1. Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 2. Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	8 % 0,7 %
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pangkalp inang.	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan	1 %
	Pengembangan Usaha Mikro	Pangkalp inang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 unit usaha

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mangacu pada RPJMD dan RPJMN. Dalam RPJMN 2020 – 2024, telah menetapkan Visi Presiden terpilih yaitu Terwujudnya Indonsia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-Royong. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepentingan dalam kebudayaan.

Dalam mencapai visi dan misi RPJMD-Nasional Tahun 2020-2024 tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Sembilan Agenda Program Prioritas Nasional yang disebut dengan Nawacita. Adapun kesembilan agenda prioritas nasional (Nawacita) tersebut yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2017, Tema Pembangunan Nasional adalah “Memacu Pembangunan Insfrastruktur dan ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Tujuan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, danmerupakan pencapaian dari tujuan dari Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi dengan Indikator Tujuan

1. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

2. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. sasaran renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan selaras dengan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM. Dengan indikator sasaran

1. Persentase Koperasi yang aktif

2. Persentase Pertumbuhan UMKM di Kota Pangkalpinang

2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Dengan indikator sasaran

1. Nilai Ekspor bersih perdagangan

2. Persentase Pertumbuhan Usaha Industri di Kota Pangkalpinang

3. Meningkatkan Kualitas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Dengan indikator sasaran

1. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

2. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program yang mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang

telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.

b. Adanya RPD kota Pangkalpinang

c. RPJMD dan RKPD

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

A. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

5. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

7. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

8. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

9. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

10. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

11. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

12. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

13. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 (Rancangan Awal) KOTA PANGKAL PINANG

N o	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SEKRETARIAT
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Indeks Kepuasan Pelayanan internal Perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai 70.50 Nilai	8.301.347.924,00	APBD		70.70 Nilai 75 Nilai	8.857.352.458,0 0
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Pangkalpina ng	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	0,00	APBD		100%	7.000.000,00
a.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkalpina ng	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	APBD			3.500.000,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkalpina ng	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Xxx Xxxxxxxx Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	APBD			3.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Pangkalpina ng	Persentase tersusunnya Laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	6.699.847.924,00	APBD		100%	7.007.652.458,0 0
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpina ng	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bula n	6.699.847.924,00	DANA TRANSFE R UMUM-			7.000.652.458,0 0

								DANA ALOKASI UMUM
b.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkalpina ng	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00		DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM			3.500.000,00
c.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Pangkalpina ng	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semeste ran SKPD	1 Laporan	0,00		APBD			3.500.000,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pangkalpina ng	Presentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	4.000.000,00		APBD		100 %	39.000.000,00
a.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pangkalpina ng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	4.000.000,00		APBD			7.000.000,00
b.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pangkalpina ng	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0,00		APBD			32.000.000,00
		Administrasi Umum Perangkat daerah	Pangkalpina ng	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	267.775.000,00		APBD		0%	343.500.000,00
a.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpina ng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	9.445.600,00		APBD			12.500.000,00
b.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pangkalpina ng	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	70.892.800,00		APBD			90.000.000,00
c.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pangkalpina ng	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	37.436.600,00		APBD			21.000.000,00
d.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkalpina ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	150.000.000,00		APBD			220.000.000,00

				SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pangkalpina ng	Presentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	20.800.000,00	APBD		100%	35.000.000,00
a.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpina ng	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	20.800.000,00	APBD			35.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpina ng	Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	1.189.500.000,00	APBD		100%	1.215.200.000,0 0
a.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpina ng	Jumlah laoran penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan lisrik yang disediakan	1 Laporan	138.000.000,00	APBD			148.000.000,00
b.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkalpina ng	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	31.500.000,00	APBD			47.200.000,00
c.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkalpina ng	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.020.000.000,00	APBD			1.020.000.000,0 0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkalpina ng	Presentase Barang Milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	119.425.000,00	APBD		100%	210.000.000,00
a.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkalpina ng	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	39.565.000,00	APBD		1 Unit	50.000.000,00
b.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkalpina ng	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	49.860.000,00	APBD			80.000.000,00
c.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Pangkalpina ng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 Unit	30.000.000,00	APBD			80.000.000,00

		Bangunan Lainnya		dipelihara/direhabilitasi
		KOPERASI DAN UMKM		Persentase koperasi yangdlindungi dan diberdayakan	80 %	40.500.000,00		APBD		100 %	65.000.000,00
2.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pangkalpina ng					APBD
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pangkalpina ng	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/ Kota	51 %	40.500.000,00		APBD		33,33 %	65.000.000,00
a.		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	62 Unit Usaha	40.500.000,00		APBD			65.000.000,00
3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pangkalpina ng	Persentase akses UMKM(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan Prosentase Pelaku UMKMyang dibina	20 % 1,7 %	72.014.000,00		APBD		1,00 % 20,00 %%	145.000.000,00
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pangkalpina ng	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan	7 %	72.014.000,00		APBD		5,12 %	145.000.000,00
a.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pangkalpina ng	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	337 Unit Usaha	72.014.000,00		APBD			145.000.000,00
4.		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pangkalpina ng	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Persentase usaha mikro	8,00 % 0,7 %	137.500.000,00		APBD		9,00 % 0,75	150.000.000,00

				menjadi usaha kecil						%
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pangkalpina ng	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan	1 %	137.500.000,00		APBD		0,67 %	150.000.000,00
a.		Pengembangan Usaha Mikro	Pangkalpina ng	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	137.500.000,00		APBD			150.000.000,00
		PERDAGANGAN						APBD
5.		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pangkalpina ng	Persentase pelaku usahayang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	83,5 %	26.450.000,00		APBD		83,5 %	86.860.000,00
		Penerbitan Tanda daftar Gudang	Pangkalpina ng	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100 %	26.450.000,00		APBD		100%	50.000.000,00
a.		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Pangkalpina ng	Jumlah Dokumen tanda Daftar Gudang	6 Dokumen	26.450.000,00		APBD			50.000.000,00
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum diTempat	Pangkalpina ng	Persentase Penerbitan SuratIzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan	100 %	0,00				100 %	36.860.000,00
a.		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Pangkalpina ng	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00					36.860.000,00

6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pangkalpina ng	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik	50 %	3.259.803.000,00	APBD		50 %	606.723.100,00
	Pembangunan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pangkalpina ng	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	3.259.803.000,00	APBD		100%	606.723.100,00
a.	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	Pangkalpina ng	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	3.035.803.000,00	APBD			272.723.100,00
b.	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pangkalpina ng	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	224.000.000,00	APBD			334.000.000,00
7.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pangkalpina ng	Persentase Stabilitas danJumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	22,7 %	239.097.000,00	APBD		22,7 %	270.000.000,00
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota	Pangkalpina ng	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokokdan penting minimal 12 kali dalam setahun	100 %	239.097.000,00	APBD		100%	270.000.000,00
a.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	Pangkalpina ng	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 Laporan	99.200.000,00	APBD			120.000.000,00
b.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	139.897.000,00	APBD			150.000.000,00
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pangkalpina ng	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih	39 %	350.000.000,00	APBD		39 %	400.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Persentase promosi dan misidagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan	100 %	350.000.000,00	APBD		100%	400.000.000,00

	a.	Pameran Dagang nasional	Pangkalpina ng	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	10 Pelaku Usaha	350.000.000	APBD			400.000.000,00
9.		PROGRAM STANDADISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pangkalpina ng	Persentase Alat-Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	85 %	227.440.000,00	APBD		85 %	260.000.000,00
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan	Pangkalpina ng	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku	1560 Unit 2250 Orang	227.440.000,00	APBD		100%	260.000.000,00
a.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang	Pangkalpina ng	Jumlah Alat Ukur, Alat takar, Alat Tambang dan Alat Perlengkapan Ditera ulang	1560 Unit	180.040.000,00	APBD			200.000.000,00
b.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pangkalpina ng	Jumlah Pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2250 Orang	47.400.000,00	APBD			60.000.000,00
10 .		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pangkalpina ng	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern	11 %	0,00	APBD		11 %	76.224.100,00
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Pangkalpina ng	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuaidengan yang direncanakan	100 %	0,00	APBD		100%	76.224.100,00
a.		Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12 UMKM	0,00	APBD			76.224.100,00
		PERINDUSTRIAN					APBD

11 .	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pangkalpina ng	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunanindikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80 %	665.000.000,00	APBD		80 %	0,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan danEvaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 %	665.000.000,00	APBD		100%	0,00
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pangkalpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD			0,00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pangkalpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD			0,00
c.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pangkalpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dokumen	405.000.000,00	APBD			0,00
d.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pangkalpina ng	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD			0,00
12 .	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pangkalpina ng	Persentase Jumlah HasilPemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	100 % 100 % 100 %	15.000.000,00	APBD		100% 100% 100%	0,00

				Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IzinUsaha Industri(IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeliuarkan Instansi terkait Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha KawasanIndustri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	15.000.000,00		APBD		100%	0,00
a.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha IndustriKecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentuyang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	10.000.000,00		APBD			0,00

	b.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pangkalpina ng	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatanusaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD			0,00
13 .		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pangkalpina ng	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaankawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas	75 %	20.000.000,00	APBD		75 %	0,00
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	20.000.000,00	APBD		100%	0,00
a.		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Pangkalpina ng	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD			0,00

		melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)
b.		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Pangkalpina ng	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan AnalisisIndustri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	5.000.000,00				0,00
c.		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pangkalpina ng	jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD			0,00
		Jumlah				00.000.000.000,00				00.000.000.000, 00

BAB V. PENUTUP

Rencana kerja Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Dinas Koperasi UMKMdan Perdagangan Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2025. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Secara garis besar, rencana kerja Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2025 memuat 13 (tiga belas) program,19 (sembilan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni kurang lebih sebesar Rp 13,354,151,924,00 Program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2025 diarahkan untuk mencapai beberapa misi Pemerintah Kota sebagaimana penjelasan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis serta program prioritas.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi UMKMdan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2025 lebih pada aspek administrasi dan teknis. Secara administrasi, permasalahan yang muncul

adalah lemahnya sistem administrasi dengan belum sempurnanya penerapan standar operasional prosedur. Sedangkan secara teknis, minimnya SDM yang berkualifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa menjadi kendala yang cukup serius. Namun dapat diatasi dengan adanya LPSE dan ULP. Kedepan, diharapkan kelemahan-kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri.

Pangkalpinang, 05 Juni 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG,

Xxxxxx Xxxxxxx,X.X., X.X XXX. 19830208 200903 1 005