PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

ESELON III

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GOWA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Xx.Xxxxxx Xxxx Xx.00 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXX,X.Xxx, MM

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : X. XXX. XXXXX XXXXX,SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM XXXXXX,X.Xxx, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKERTARIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja sekteriat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	100%
		Persentase capaian realisasi keuangan	80%
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sesuai ketentuan	4
2	Tersedianya laporan keuangan yang sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun Sesuai ketentuan	1
3	Terlaksananya monitoring kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring	4
4	Tersedianya perangkat kerja pegawai	Persentase perangkat kerja dalam kondisi baik	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.830.200,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 00.000.000.000,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 227.170.000,-

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 884.881.300,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 32.245.500,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 102.733.240,-
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 163.377.148,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 00.000.000.000,-

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM

Nip : 196412311996031012

Xxxxxxxxxx,

XXXXXX,X.Xxx, MM

Nip :197607191998031003

PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 Penjelasan Kinerja Meningkatnya kinerja sekratriat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya hasil kerja urusan sekretariat meliputi administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Indikator Kinerja Sasaran Kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:
NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Indikator Program :
1	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	Pegawai dengan predikat baik menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah mencapai kinerja sesuai target dan berperilaku baik.	Jumlah pegawai yang predikat baik x 100 Jumlah pegawai yang ada	Subag Kepegawaian
2	Persentase capaian realisasi keuangan	Capaian realisasi keuangan menunjukkan kebersilan pelaksanaan suluruh program yang telah direncanakan	Jumlah realisasi anggaran x 100 Total pagu	Laporan SPJ BPKD
3	Persentase capaian kinerja organisasi	Capaian kinerja organisasi merupakan hasil dari pelaksanaan terhadap seluruh program. Indikator ini menunjang kinerja sekretariat dikarenakan, sekretariat melakukan monitoring kinerja pegawai setiap tiga bulan.	rata-rata dari capaian sasaran kinerja (SKP) BPKD	Laporan SKP pegawai BPKD
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.		100%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian SKP tahun 2023. Capaian SKP pegawai dengan predikat baik sebesar 100%.
Persentase capaian realisasi keuangan		80%	Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 80%. Target ini ditetapkan lebih besar dari capaian tahun 2023. Capaian realisasi keuangan Tahun 2023 sebesar 79,55.%

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Xx.Xxxxxx Xxxx Xx.00 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : X.XXXXXX XXXXX NUR,S.SOS.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : X. XXX. XXXXX XXXXX,SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM

Pihak Pertama,

X.XXXXXX XXXXX NUR,S.SOS.,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	persen (%)	100,00
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten	Jumlah orang yang memahami penatausahaan	Orang	80
2.	Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan	Jumlah dokumen penerbitan SP2D	SP2D	8000
3.	Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi,rekonsiliasi dan pelaporan	Dokumen	8000

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. . 508.880.300
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 508.880.300,-
Total Anggaran		Rp. . 508.880.300

Sungguminasa, 5 Januari 2024

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM

Nip : 196412311996031012

Kepala Badan Kepala Bidang Perbendaharaan

dan Kas Daerah,

X.XXXXXX XXXXX NUR, S.Sos.,MM

Nip :197605021998031005

PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA Penjelasan Kinerja Uraian Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah Yang dimaksud uraian sasaran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang diproses sesuai aturan, mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan kemudian diusulkan untuk dapat dibayarkan, sehingga menghasilkan Laporan penatausahaan keuangan yang akuntabel. Uraian Sasaran Kegiatan : 1. Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten 2. Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan 3. Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan administrasi penatausahaan Keuangan Daerah . Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:
NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan	Seluruh rangkaian pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari proses penerbitan SPD sampai pada penerbitan SP2D harus sesuai dengan aturan perundang-undangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diterbitkan x 100 Jumlah target dokumen penatausahaan triwulan	Jumlah Laporan SP2D yang terealisasi
	daerah
1.	Indikator Kegiatan Jumlah orang yang memahami	Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan pemerintah daerah semakin beradaptasi dengan penggunaan aplikasi	Jumlah pengelolahkeuangan SKPD	Bidang perbendaha raan dan kas daerah
	penatausahaan	pengelolaan keuangan,
		sehingga akuntabilitas
		pengelolaan keuangan daerah
		semakin meningkat
2.	Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen penerbitan SP2D	Proses pencairan anggaran belanja SKPD sesuai aturan perundang-undangan akan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Jumlah dokumen SP2Dyangditerbitkan	Bidang perbendaha raan dan kas daerah
3.	Indikator	Pelaksanaan rekonsiliasi dan
	Kegiatan : Jumlah	pelaporan atas realisasi
	dokumen pelaksanaan koordinasi,rekonsil	penerimaan dan pengeluaran kas, dan aliran kas diharapkan dapat meningkatkan kualitas	Jumlah Berita Acara Rekon	Berita acara rekon
	iasi dan pelaporan	penatausahaan keuangan daerah

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan			Target Persentase realisasi SKPD yang melaksanakan administrasi
		100 %	penatausahaan keuangan sesuai ketentuan berdasarkan histori tahun sebelumnya bahwa capaian tahun 2023 sebesar 119%
Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi			Target SDM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi masih 80
		80 orang	orang seperti tahun sebelumnya yang terdiri dari PPK dan Bendahra pengeluaran 54 SKPD
Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan SP2D		8.000 SP2D	Target penerbitan SP2D untuh tahun 2024 sebanyak 8.000 SP2D karena berdasarkan dari histori capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 realisasi sebanyak 8.900 SP2D dari target 7.500 SP2D
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi,rekonsiliasi dan pelaporan secara berkala		8.000 Dokumen	Target dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan sebanyak 8.000 dokumen karena berdasarkan dari histori capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 realisasi sebanyak 8.900 dokumen dari target 7.500 dokumen.

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Xx.Xxxxxx Xxxx Xx.00 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXX XXXXXXXXXXX,SE

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : X. XXX. XXXXX XXXXX,SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM XXXX XXXXXXXXXXX,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG ANGGARAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Persen (%)	100
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Jumlah regulasi yang disusun	dokumen	18
2	Tersediannya dokumen anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah yang diverifikasi	dokumen	222

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 805.122.493,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 805.122.493,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 805.122.493,-

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM

Kepala Bidang Anggaran ,

XXXX XXXXXXXXXXX,SE

PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 Penjelasan Kinerja Uraian sasaran meningkatnya perencanaan perangkat daerah yaitu disusun berbasis kinerja agar dapat mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur dan atas output yang dapat memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik. Uraian Sasaran Kegiatan : 1.Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran 2. Tersedianya dokumen anggaran perangkat daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman penysunan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:
NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Indikator Program :
1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran yang disusun oleh perangkat daerah aturan perundang- undangan agar pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan yang direncanakan efektif dan efisien serta mendukung program prioritas serta mendukung program prioritas pemerintah daerah/provinsi/nasional	Jumlah dok. Perencanaan yang sesuai dengan penganggaran x 100 Jumlah Keseluruhan dok.perencanaan dan penganggaran	Subid penyusun an APBD
2	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Regulasi dan kebijakan anggaran merupakan acuan dalam Menyusun perencanaan dan anggaran perangkat daerah sehingga kualitas perencanaan optimal	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Subid penyusun an APBD
3	Dokumen anggaran perangkat daerah	Dokumen anggaran yang disusun oleh perangkat daerah akan menjadi bahan penetapan dokumen perencanaan anggaran yang meliputi Perda dan Perkada tentang APBD sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam perundang-undangan	Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah yang diverifikasi	Subid penyusun an APBD

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	100%	Dokumen perencanaan anggaran SKPD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangatlah penting untuk diselesaikan tepat waktu agarpenyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi tepat waktu serta pelayanan public trlaksana dengan baik.
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	18 dokumen	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran merupakan surat Keputusan kepala daerah ataupun sekretaris daerah tentang perubahan anggaran pada SKPD yang meliputi adanya pergeseran anggaran dalam ruang lingkup SKPD yang bersangkutan
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	222 dokumen	Dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang meliputi Rencna kerja anggaran (RKA), kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), nota keuangan, Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Xx.Xxxxxx Xxxx Xx.00 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXX,SE,MM

Jabatan : Kepala Bidang Aset Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : X. XXX. XXXXX XXXXX,SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM XXXXX,SE,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	persen (%)	90
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2
2.	Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumkah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Dokumen	12
3.	Tersedianya laporan mutasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	Laporan	47

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 458.188.800,00-
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 458.188.800,00,-
Total Anggaran		Rp. 458.188.800,00,-

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kepala Bidang Aset Daerah,

H.ABD. XXXXX XXXXX,SE,MM XXXXX,XX.XX

Pangkat: Pembina Utama Muda Pangkat: Penata Tk.I

Nip : 19641231 199603 1 012 Nip : 19740901 200701 1 016

PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 Penjelasan Kinerja Uraian Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara konfrehensive dan prosesional dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Uraian Sasaran Kegiatan : 1. Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah 2. Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan 3. Tersediaanya laporan mutasi Barang Milik Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain: 1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelapran Barang Milik Daerah; 5.Peraturan Daerah Nomot 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa; Indikator Kinerja Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:
NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	Dalam hal dalam tertib administrasi menjadi acuan pengeloaan Barang Milik	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang diselesaikan sesuai ketentuan x 100 % Jumlah keseluruhan dokumen penatausahaan barang milik daerah yang di susun.	Dasar Hukum terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, Regulasi, Kebijakan, Standar Harga.
		Daerah yang
		lebih memadai.
1.	Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Harga yang disusun oleh perangkat daerah yang akan	Jumlah dokumen, perencanaan barang milik daerah yang di susun.	Usulan dari Organisai Perangkat Daerah (OPD) terkait.
		menjadi acuan
		dalam
		penyusunan RKA
		dan KUA/PPAS
2.	Indikator Kegiatan:Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun.	Hasil rekonsiliasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
		Aset
3.	Indikator Kegiatan: Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	Percepatan dokumen terkait pemindahatangan dan penghapusan dari OPD terkait	Jumlah dokumen pemindahtanagan, penghapusan ,pemanfaatan yang diselesaikan	Pelaksanaan Inventarisasi Verifikasi dari OPD terkait.	dan
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	90 %	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tetrib yaitu pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan memastikan bahwa aset daerah digunakan secara optimal dan akuntabel.
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Dokumen Standar Harga yang disusun oleh perangkat daerah kedalam peraturaan bupati yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan KUA/PPAS.
Indikator Kegiatan : Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Laporan	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah tercapai setelah dilaksanakan rekonsiliasi atas pengandaan barang milik daerah pada pengguna barang.
Indikator Kegiatan : Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	47 Laporan	Percepatan dokumen terkait pemindahatangan dan penghapusan dari OPD disajikan atas pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah baik secara fisik maupun administrasi.

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Xx.Xxxxxx Xxxx Xx.00 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMADHANI XXXXX XXXXXXX,S.STP,X.XX

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : X. XXX. XXXXX XXXXX,SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM

Pihak Pertama,

RAMADHANI UTAMY MUCHTAR,S.STP,X.XX

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA BIDANG AKUNTANSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dokumen	1 Dokumen
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya SDM Penyusun LKPD	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban	Orang	80
2.	Terlaksananya penyusunan LKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan dikonsolidasikan	Laporan	54

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 368.820.300.
1	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 368.820.300.
Total Anggaran		Rp. 368.820.300.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan

H. ABD. XXXXX XXXXX,SE, MM

Kepala Bidang Akuntansi

RAMDHANI UTAMY MUCHTAR, S.STP, X.Xx

PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 Penjelasan Kinerja Uraian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu terwujudnya tata kelola yang baik sehingga dapat memeberikan berbagai manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Uraian Sasaran Kegiatan : 1. Tersedianya SDM penyusun LKPD 2. Terlaksananya penyusunan LKPD Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain: 1. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indikator Kinerja Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:
NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dalam pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan maka pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan	Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 77 Tahun Anggaran 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP No. 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Bidang Akuntansi
1	Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban	Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Penyusun Laporan Pertanggungjawaban LKPD berdasarkan jumlah SKPD	Bidang Akuntansi
2	Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan konsolidasikan	Dokumen Laporan Keuangan seluruh SKPD yang diverifikasi dan konsolidasi akan menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP	Laporan Keuangan SKPD	Bidang Akuntansi
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Tersusunnya LKPD sesuai SAP		1 Dokumen	Pencapaian target diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban	80 Orang	Jumlah SDM yang dibina dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban dicapai dengan diadakannya pelaksanaan pelatihan maupun bimbingan teknis sebelum penyusunan laporan dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas SDM sehingga laporan yang disusun akuntabel, akurat, dan handal.
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan dikonsolidasikan	54 Dokumen	Capaian target ketepatan akuntansi pelaporan keuangan daerah yaitu kesesuaian antara dokumen rekonsiliasi dengan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.