LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(BAPPEBTI)

2020

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

( BAPPEBTI )

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

(BAPPEBTI)

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BAPPEBTI Tahun 2020. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BAPPEBTI atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 865 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI Tahun 2020 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja BAPPEBTI selama Tahun 2020 dan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, sehingga tujuan dan sasaran BAPPEBTI dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BAPPEBTI Tahun 2020 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Maret 2021

KEPALA BAPPEBTI

SIDHARTA UTAMA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam pembangunan sektor perdagangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

Penilaian capaian kinerja BAPPEBTI Tahun 2020 dapat dilihat dari perbandingan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun 2020 melalui Perjanjian Kinerja BAPPEBTI, berikut capaian IKU BAPPEBTI Tahun 2020:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK	Pertumbuhan Implementasi PBK	2%	5,58%	279,06
		Pertumbuhan Implementasi SRG	7%	26%	372,29
		Pertumbuhan Implementasi PLK	6%	-17%	-290,11
		Indeks Kepuasan layanan Xxxxxx	Xxxxx 75	79,925	106,56
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	75%	76%	101,59
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	75%	100%	133,33
Rata – Rata Capaian					117,12

Sumber: Bappebti

Anggaran BAPPEBTI pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 00.000.000.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 52,456,941,497 atau 88.80%

No	KEGIATAN	Realisasi s/d 31 Desember 2020			Unit
No	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	Unit
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI	39,818,129,000	34,198,424,144	85.89	Sekretariat
2	Pengawasan PBK	2.683.600.000	2,584,696,500	96.31	Rowaspaberfi
3	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	8,794,600,000	8,245,018,674	93.75	Robinwas SRGPLK
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	3.059.000.000	2,770,655,892	90.56	Rorundak
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	4,719,600,000	4,658,146,287	98.70	Ronabangsar
TOTAL		00.000.000.000	52,456,941,497	88.80

Sumber: Aplikasi SAS per 31 Desember 2020

BAPPEBTI pada Tahun 2020 menargetkan realisasi anggaran sebesar 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Namun BAPPEBTI hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 52,456,941,497 atau sebesar 88,80%. Tidak tercapainya target realisasi anggaran tersebut, dikarenakan banyak kegiatan yang pelaksanaanya ditunda akibat pandemi COVID-19, serta terdapat belanja pegawai yang tidak terealisasi.

iii

Capaian IKU Tahun 2020 sulit bandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2019, yang secara rata-rata sebesar 181.89%, hal ini dikarenakan adanya Renstra baru yang mengakibatkan adanya perbedaan pada target Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk Kinerja Anggaran BAPPEBTI Tahun 2020 adalah sebesar Rp 52,456,941,497 (88.80%) dari pagu anggaran Rp 00.000.000.000, presentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2019 yang sebesar 96.6%, hal ini disebabkan adanya kegiatannya yang ditunda karena pandemi COVID-19

XXXX XXXXXXXXX ......................................................................................................	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................	ii
Daftar Isi .......................................................................................................................	iv
Xxxxxx Tabel .................................................................................................................	v
Daftar Gambar ..............................................................................................................	vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................	1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi .......................................	1
B. Struktur Organisasi ...................................................................................	3
C. Maksud dan Tujuan .............................................................................	5
D. Isu Strategis Organisasi .............................................................................	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................	8
A. Perencanaan Strategis ................................................................................	8
B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................	10
C. Perjanjian Kinerja ........................................................................................	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................................	17
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................	17
B. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................	62
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................	64

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi

2. Dokumen Kontrak Kinerja

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran

4. Formulir Indikator Kinerja Utama

5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2020 berdasarkan Tingkat Pendidikan 4

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Indikator BAPPEBTI 10

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan BAPPEBTI Tahun 2020 11

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BAPPEBTI Tahun 2020 13

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2020 18

Tabel 3.2 Perbandingan Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI 19

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama - I Tahun 2020 20

Tabel 3.4 Pialang Aktif Bertansaksi s/d Desember 2020 22

Tabel 3.5 Pedagang Aktif Bertansaksi s/d Desember 2020 22

Tabel 3.6 Pertumbuhan Volume Transaksi 23

Tabel 3.7 Volume Transaksi Mulitalateral Per Kontrak Komoditi 24

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama – 2 Tahun 2020 28

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama – 3 Tahun 2020 34

Tabel 3.10 Jumlah Pengguna PLK 36

Tabel 3.11 Jumlah Penyelenggaraan PLK 37

Tabel 3.12 Penyelenggara PLK yang aktif 37

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama – 4 Tahun 2020 42

Tabel 3.14 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan BAPPEBTI 43

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama – 5 Tahun 2020 45

Tabel 3.16 Rekapitulasi Pialang Berjangka Peserta SPA yang Dikenakan aturan Kewajiban Bertransaksi di Bursa Berjangka 48

Tabel 3.17 Rekapitulasi Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang Dikenakan aturan Kewajiban Bertransaksi di Bursa Berjangka 48

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Utama – 6 Tahun 2020 55

Tabel 3.19 Saksi Ahli Tahun 2020 56

Tabel 3.20	Asistensi Tahun 2020 ………………………..….……….................................	58
Tabel 3.21	Penanganan Perkara Tahun 2020 ……………………………........................	61
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran BAPPEBTI Berdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2020 ..	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rumus Pertumbuhan Implementasi PBK 19

Gambar 3.2 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK di Bogor 26

Gambar 3.3 Kepala Bappebti Membuka Ujian Profesi Calon Pialang Berjangka di Bekasi 27

Gambar 3.4 Pelaksanaan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Yogyakarta 28

Gambar 3.5 Rumus Pertumbuhan Implementasi SRG 28

Gambar 3.6 Xxxxxx Melakukan Launching Implementasi SRG untuk Komoditi Ikan dan Pelepasan Ekspor Perdana dari Gudang SRG yang dikelola PT. Perinus (persero) di Benoa 31

Gambar 3.7 Pertemuan Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang di Jakarta 31

Gambar 3.8 Bappebti Menyelenggarakan Pertemuan Teknis Dengan Dinas Yang Membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota Melalui Video Conference di Gedung Bappebti, Jakarta 33

Gambar 3.9 Rumus Implementasi PLK 33

Gambar 3.10 Kepala Bappebti Menyerahkan Dokumen Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Kepada Koperasi Assosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (apkarkusi) 39

Gambar 3.11 Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Padang 40

Gambar 3.12 Rumus Indeks Kepuasan Layanan Publik 42

Gambar 3.13 Kegiatan Pertemuan Teknis Bulan Desember 2020 di Bandung 44

Gambar 3.14 Rumus Kepatuhan Pelaku Usaha 45

vii

Gambar 3.15 Rumus Hukum dan Litigasi Pemenuhan Konsultasi 54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis BAPPEBTI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia.

BAPPEBTI memiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. BAPPEBTI juga berperan dalam mengambangkan Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan nasional. Selain itu, BAPPEBTI berperan di bidang Pasar Lelang yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI memiliki tugas

01 Pendahuluan

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, organisasi BAPPEBTI terdiri atas 1 (satu) Kepala BAPPEBTI yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu: Sekretariat; Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan; Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik; Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEBTI tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan dan pencapaian kinerja BAPPEBTI perlu dipantau secara berkala. Pemantauan dimaksud salah satunya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulanan. Dengan adanya Laporan Kinerja Triwulanan, Pimpinan Unit dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan langkah selanjutnya untuk pencapaian kinerja secara optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 2

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 1011/M-

01 Pendahuluan

DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAPPEBTI berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

6. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut , susunan organisasi BAPPEBTI terdiri atas 1 (satu) Kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat;

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik;

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

01 Pendahuluan

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIT	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
Kepala Bappebti	1					1
Sekretariat Bappebti		16	15	3	1	35
Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan		6	14	0		20
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik	1	10	10	0		21
Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar		9	8	0		17
Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK		9	14			23
Total Pegawai	2	50	61	3	1	117

Secara umum dapat dijabarkan tugas dan jumlah pegawai dari masing- masing unit Eselon II di BAPPEBTI, yaitu:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pegawai.

2. Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian pelayanan hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan, dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 4

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Dalam menjalankan tugasnya, Biro

01 Pendahuluan

Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik didukung oleh SDM sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas dan pengembangan data dan teknologi informasi. Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar memiliki SDM sebanyak 17 (Tujuh belas) orang pegawai.

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki SDM sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang pegawai.

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Kementerian Perdagangan, dimana setiap unit di Kementerian Perdagangan wajib menyusun laporan triwulan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk dapat mengetahui capaian kinerja secara berkala, dan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target capaian kinerja, sehingga dapat diperoleh solusi atau kebijakan yang diambil untuk mencapai target kinerja tahunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 5

Oleh karena itu, BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menunjukkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terlibat. Serta menyampaikan hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja agar dapat diantipasi di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 diharapkan dapat menunjukkan tingkat capaian kinerja, serta hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Bappebti dalam proses pencapaian kinerja di periode ini, sehingga dapat menjadi referensi untuk mencapai target kinerja BAPPEBTI Tahun Anggaran 2021

01 Pendahuluan

D. Isu Strategis Organisasi

1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir, importir maupun pedagang komoditi lainnya dari adanya fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai salah satu alternatif investasi. Manfaat PBK tersebut dapat terwujud apabila transaksi kontrak berjangka multilateral likuid. Namun saat ini transaksi multilateral masih belum likuid dan pertumbuhan transaksinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Total volume transaksi PBK Tahun 2020 meningkat menjadi 13.215.668 Lot dibandingkan Tahun 2019 yang hanya sebesar 11.122.638 Lot, sedangkan nilai transaksi PBK Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 203.630.888.929 dibandingkan Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 141.660.946.547.868. Namun peningkatan total transaksi tersebut masih didominasi oleh transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), dimana share transaksi multilateral hanya sebesar 16,82% dari toral transaksi.

2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 6

SRG sudah berjalan di Indonesia sejak Tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang SRG sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; dan Peraturan Bappebti. Sampai dengan akhir tahun 2020, Pemeritah sudah membangun 123 Gudang SRG melalui Dana Stimulus Fiskal, APBN-P, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, pemantauan gudang SRG pada tahun 2020 baru terdapat 55 (lima puluh lima) gudang yang statusnya dikelola oleh pengelola gudang SRG. Dari 55 gudang tersebut terdapat 28 gudang yang telah menerbitkan

01 Pendahuluan

resi gudang. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana sebanyak 68 gudang yang telah dibangun pemerintah belum beroperasi sebagaimana tujuan awal pembangunan yaitu untuk pelaksanaan SRG.

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional.

Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama, komoditi yang diperdagangkan juga masih sangat beragam dan bukan merupakan komoditi unggulan di daerahnya. Selain itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.

Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 7

4. Perdagangan pasar fisik Aset Kripto belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Bappebti telah menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, namun demikian kelembagaan yang dibutuhkan masih belum terbentuk seluruhnya, yakni Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Selain itu masih perlu dilakukan kajian untuk memberikan masukan yang lebih rasional dan layak terkait ketentuan persyaratan modal bagi lembaga penyelenggara dalam rangka penyempurnaan peraturan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) BAPPEBTI yang telah disusun dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu ”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;

2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan

3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui tujuan, yaitu:

“Peningkatan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi”

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1) Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

02 Perencanaan Kinerja

dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2) Peningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untukpertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Untuk mencapai tujuan yaitu Peningkatan Peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai dan menjadi kewajiban yang harus dicapai oleh BAPPEBTI, yaitu :

”Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)”

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 9

Sasaran strategis ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK, SRG, dan PLK. Karena PBK mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional Indonesia di era perdagangan bebas saat ini yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (risk management) melalui kegiatan lindung nilai (hedging) dan sarana pembentukan harga (price discovery) yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Lalu SRG merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. Serta PLK diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui Pasar Lelang, pembentukan harga yang transparan dapat digunakan sebagai harga acuan.

02 Perencanaan Kinerja

3. Sasaran dan Xxxxxxxxx BAPPEBTI

2.1 Sasaran Strategis Indikator BAPPEBTI

Sasaran Strategis	Indikator
“Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)”	1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi
	2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
	3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas

Indikator pertama menggambarkan banyaknya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil perdagangan berjangka komoditi (PBK). Pertumbuhan nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui pertumbuhan nilai transaksi multilateral PBK dan pertumbuhan nilai transaksi SPA PBK. Semakin tinggi nilai transaksinya, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PBK. Sehingga multiplier effect ekonomi keberadaan PBK bisa dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Indikator kedua menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakin tinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan SRG.

Indikator ketiga menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas (PLK). Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasikan. Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PLK.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 10

Pada tahun 2020 BAPPEBTI telah menetapkan Program (Outcome), yaitu Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK, serta BAPPEBTI telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

02 Perencanaan Kinerja

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan BAPPEBTI Tahun 2020

OUTPUT

Uraian/Sasaran

Indikator Kinerja

Rencana Tingkat Capaian

Satuan

Unit Es. II

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Persentase Kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan

Persentase

Sekretariat

2. Nilai tata kelola pengelolaan keuangan

Nilai

3. Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran

Persentase

4. Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik Bappebti

Persentase

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas

1. Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi

Perusahaan

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

2. Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT

Perusahaan

3. Persentase Pelaku Usaha yang Telah Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Audit

Persentase

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

1. Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang

Pelaku

Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK

2. Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang

berpartisipasi

200

Pelaku

3. Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK

Persentase

4. Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam kegiatan operasional

Jumlah

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

OUTPUT

Uraian/Sasaran

Indikator Kinerja

Rencana Tingkat Capaian

Satuan

Unit Es. II

5. Jumlah Daerah yang telah memanfaatkan gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS)

Daerah

6. Peningkatan ekspor melalui instrumen SRG

Persentase

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

1. Regulasi di bidang PBK, SRG, dan PLK yang diuji

publik

Peraturan

Biro Peraturan Perundang- undangan dan Penindakan

2. Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan

Dokumen

3. Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan

PLK

Dokumen

4. Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

Dokumen

Meningkatnya hasil pembinaan PBK dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

1. Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang

direkomendasikan

Analisis

Biro Pembinaan dan Pengembang an Pasar

2. Jumlah perizinan yang

diterbitkan di bidang PBK

550

Izin

3. Jumlah akses platform

layanan informasi harga

10000

Akses

4. Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis

pelaku usaha PBK

Persentase

5. Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang Mengajukan Xxxx Sebagai

Wakil Pialang Berjangka

Persentase

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 12

02 Perencanaan Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan berbagai indikator output seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan	Pertumbuhan Implementasi PBK	2%
		Pertumbuhan Implementasi SRG	7%
	Implementasi
		Pertumbuhan Implementasi PLK	6%
	Pemanfaatan PBK, SRG,
		Indeks Kepuasan layanan Xxxxxx	Xxxxx 75
	dan PLK
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan	75%
		Berjangka Komoditi
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	75%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Xxxxxxxx telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

1) Pertumbuhan Implementasi PBK

Berdasarkan UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Option atas Kontrak Berjangka. Ada dua manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (Risk Management) melalui kegiatan lindung-nilai atau "hedging" dan sarana pembentukan harga (price discovery).

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 13

Manfaat pertama adalah sebagai kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga. Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (reference price) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

02 Perencanaan Kinerja

Oleh karena itu penting untuk mengukur sejauh mana impementasi PBK dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat dari PBK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kesatu adalah Pertumbuhan Implementasi PBK

2) Pertumbuhan Implementasi SRG

Di Indonesia, sistem resi gudang ini diatur dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Definisi resi gudang menurut UU tersebut adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapat pembiayaan. Berdasarkan pada data yang tercatat pada saat ini, bahwa dari 123 jumlah Gudang SRG pemerintah yang memiliki pengelola gudang yaitu 55 gudang. Dari 55 Gudang tersebut terdapat 28 gudang yang aktif menerbitkan resi gudang. Total Gudang Swasta dengan pengelola gudang adalah 92 gudang.

Dengan adanya peningkatan implementasi SRG diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan gudang SRG sehingga dapat menjaga kontinyuitas produksi dan cadangan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional, mencapai stabilitas harga pangan, dan membuat inflasi terkendali terutama di daerah. Disamping itu melalui pemanfaatan SRG dapat menambah alternatif pembiayaan mengingat resi gudang dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di perbankan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kedua adalah Pertumbuhan Implementasi SRG.

3) Pertumbuhan Implementasi PLK

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 14

Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas. Pasar Lelang Komoditas (PLK) berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Berdirinya PLK bertujuan

02 Perencanaan Kinerja

memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi industry 4.0 adalah dengan membuat sistem pasar lelang terpadu (SPLT). SPLT merupakan system yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Oleh karena itu diperlukan suatu indikator yang dapat menghitung pertumbuhan bisnis PLK di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ketiga adalah Pertumbuhan Implementasi PLK.

4) Indeks Kepuasan Layanan Publik BAPPEBTI

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bappebti memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Bappebti untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK maupun semua masyarakat umumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sehingga nantinya akan diperoleh Indeks kepuasan layanan publik Bappebti.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan publik Bappebti dilakukan dengan menilai persepsi pengguna layanan dengan metode survey melalui kuesioner sesuai pedoman yang telah ditetapak oleh Xxxxxxxx yang tercantum dalam Permenpan No. 14 tahun 2017. Ada tiga kelompok layanan publik yang dinilai dalam perhitungan Indeks kepuasan layanan publik Bappebti yaitu:

a. Layanan perizinan;

b. Layanan publikasi (website, brosur, buletin, informasi harga, dll); dan

c. Layanan pengaduan dan konsultasi

5) Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 15

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas pelaku usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Xxxxxxxx menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan

02 Perencanaan Kinerja

Pialang Berjangka terhadap peraturan perundangundangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehingga terwujud Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat.

Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kelima adalah Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.

6) Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Bappebti sebagai regulator pada bidang PBK, SRG, dan PLK sesuai amanat undang-undang wajib memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Xxxxxxxx sebagai satu-satunya regulator i harus mampu memberikan layanan kepada pelaku usaha, maupun kepada masyarakat secara umum terkait dengan memberikan layanan konsultasi hukum yang berkaitan dengan bidang PBK, SRG, dan PLK.

Dalam dunia bisnis PBK, SRG, dan PLK memungkinan untuk timbulnya perselihan dan permasalahan dalam bidang PBK, SRG, dan PLK baik perselisihan antar pelaku usaha, ataupun pelaku usaha yang melakukan gugatan terhadap Bappebti. Oleh karena itu Xxxxxxxx berhak untuk menempuh proses penyelesaian atas perselisihan, sengket, dll yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, karena berfungsi sebagai pembuat aturan, maka dalam hal berperkara di peradilan Bappebti dimungkinkan untuk mengambil perananan sebagai pihak ahli yang dapat memberikan pendapat atas aturan hukum yang mengatur PBK, SRG, dan PLK.

Kedua hal ini merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh Bappebti untuk memberikan kepastian hukum, dan memberikan rasa aman kepada seluruh pelaku usaha dibidang PBK, SRG, dan PLK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ke enam adalah Pemenuhan Konsulatasi Hukum dan Litigasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 16

Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, BAPPEBTI memiliki anggaran sebesar Rp 00.000.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

BAPPEBTI Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP dilingkungan Kementerian Perdagangan, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 beserta Kontrak Kinerja yang berisi tentang target capaian kinerja di tahun 2020 serta target antara di setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan dan tahunan di dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas. Indikator kinerja utama tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, Rencana Strategis BAPPEBTI tahun 2020-2024 dan Kontrak Kinerja Eselon I BAPPEBTI dengan Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI memiliki Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, BAPPEBTI menetapkan 1 (satu) sasaran program dan 6 (enam) indikator sasaran program. Indikator Sasaran Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Sasaran Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 17

Kinerja Bappebti pada tahun 2020 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategsi BAPPEBTI, dan Perjanjian Kinerja BAPPEBTI Tahun 2020. Capaian kinerja BAPPEBTI sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET 2020

Realisasi

Capaian (%)

Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK

Pertumbuhan Implementasi PBK

5,58%

279,06

Pertumbuhan Implementasi SRG

26%

372,29

Pertumbuhan Implementasi PLK

-17%

-290,11

Indeks Kepuasan layanan Publik

Nilai 75

79,925

106,56

Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

75%

76%

101,59

Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

75%

100%

133,33

Rata – Rata Capaian

117,12

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama BAPPEBTI pada tahun 2020 adalah sebesar 117,12%. Capaian IKU BAPPEBTI pada tahun 2020, memiliki 5 (lima) indikator yang nilai capaiannya di atas 100 % yaitu Pertumbuhan Implementasi PBK, Pertumbuhan Implementasi SRG, Indeks Kepuasan Layanan Publik, Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi. Namun di tahun 2020 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Pertumbuhan Implementasi PLK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 18

Dibandingkan dengan IKU Bappebti pada periode sebelumnya, terdapat perubahan indikator yang sangat signifikan. Pada periode Tahun 2020-2024 dilakukan perbaikan IKU Bappebti, dimana indikator yang ditetapkan lebih mewakili output kinerja Bappebti secara menyeluruh. IKU Bappebti pada periode Sebelumnya adalah sebagai berikut :

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2 Perbandingan Indikator Kinerja Utama Bappebti

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir periode (2019)	Realisasi akhir periode (2019)	Capaia n (%)
1.	Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK Setelah Dokumen Lengkap Dan Benar	18 hari	6 hari	166,67
2	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Dievaluasi Kegiatannya Dan Pelaporan Keuangannya	78 Perusahaan	78 Perusahaan	100
3	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang	9 Peraturan	14 Peraturan	155
4	Pertumbuhan volume transaksi perdagangan Berjangka Komoditi	8 %	26.08 %	326
5	Pertumbuhan Jumlah Penyelenggaraan pasar lelang	9 %	21,18 %	235
6	Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang di terbitkan secara kumulatif	15 %	17.9 %	119.3

Pada tabel diatas, Indikator Kinerja (IK) 1, 2, 3 dan 5 tidak lagi dijadikan IKU Bappebti karena indikator tersebut lebih bersifat kegiatan dan lebih cocok menjadi indikator di unit teknis (eselon II), sedangkan IK 4 dan 5, disesuaikan lagi dan dijadikan Indikator Kinerja sasaran strategis Bappebti.

Pada IKU Bappebti 2020-2024 indikator dibuat lebih bersifat outcome dan mencakup berbagai unsur yang menjadi tugas dan fungsi Bappebti. Berikut penjelasan atas Capaian Indikator KInerja Utama (IKU) BAPPEBTI periode Tahun 2020:

IK-1: Pertumbuhan Implementasi PBK

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 1 (IK-1) yaitu Pertumbuhan Implementasi PBK menggunakan rumus sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 19

Gambar 3.1 Rumus Pertumbuhan Implementasi PBK

A = Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk B = Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan

C = Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi D = Pertumbuhan volume transaksi

Σ Pertumbuhan Implementasi PBK = 25 % A + 25 % B + 25 % C + 25 % D

03 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan perhitungan capaian IK-1 tahun 2020, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama - I Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama

Target 2020

Realisasi 2020

Persentase Capaian (%)

Unit Terkait

Pertumbuhan Implementasi PBK

5,58%

279,06

Ronabangsar & Rowaspaberfi

Sumber: Ronabangsar & Rowaspaberfi

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Manfaat PBK adalah sebagai sarana Lindung nilai (Hedging), pembentukan harga (Price Discovery), dan sarana investasi.

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka yang kedua, yaitu PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada tahun 2009.

Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

4. Peraturan Bappebti, Peraturan Kepala Bappebti, dan Surat Edaran Kepala Bappebti yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan Implementasi PBK tahun 2020, didukung oleh kegiatan sebagai berikut::

A. Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk Selama tahun 2020, diperoleh 5 (lima) rekomendasi hasil analisis, yang terdiri dari :

- Desk Research sebanyak 2 (dua) hasil, yaitu:

1) Desk Research Potensi Pemanfaatan PLB sebagai Gudang SRG dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 20

2) Desk Research tentang Ketentuan Modal Minimum Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

03 Akuntabilitas Kinerja

- Analisis Pengembangan Kelembagaan 1 (satu) hasil: Penyusunan Modul & Materi Tatap Muka Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB).

- Analisis Pengembangan Produk sebanyak 2 (dua) hasil, yaitu:

1) Mata Uang Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Sebagai Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka dan

2) Gula Kristal Putih dan Bawang Putih sebagai Barang yang Dapat Disimpan di Gudang SRG.

Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pada tahun 2020 ini tidak tumbuh karena rekomendasi hasil analisis tahun 2019 berjumlah 7 analisis, sedangkan capaian tahun 2020 hanya sebanyak 5 (lima) analisis. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran di tahun 2020 akibat pandemi COVID19 sehingga target 7 Analisis diubah menjadi 5 Analisis.

B. Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan

Total jumlah kontrak tahun 2020 adalah 11 kontrak, yang terdiri dari :

1. Tanggapan atas Pengajuan Kontrak On Exchange CFD BKDI

2. Tanggapan atas Pemberitahuan Penambahan Koin Baru Tokokripto

3. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Proposal Komoditi Batubara BKDI

4. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Komoditi Bijih Nikel BKDI

5. Persetujuan Proposal Kontrak Minyak Mentah (Crude Oil) US PT. BKDI

6. Tanggapan atas Pemberitahuan Penambahan Koin Baru Tokokripto (Origin Protocol)

7. Persetujuan Perubahan dan Pembatalan Kontrak Derivatif Saham Tunggal Asing PT. BKDI

8. Persetujuan Kontrak Berjangka Minyak Mentah US PT. BKDI

9. Persetujuan Perubahan Jam Perdagangan Kontrak Logam Mulia dan Kontrak Mata Uang Asing SPA PT. BBJ

10. Persetujuan Proposal BKDI Komoditi Syariah Batubara PT. BKDI

11. Rekomendasi Usulan Penambahan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri

Jumlah Kontrak yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan sebesar 29,41% dimana pada tahun 2019 terdapat 34 kontrak yang meningkat menjadi 44 Kontrak pada tahun 2020.

C. Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 21

Pelaku usaha PBK yang dalam hal ini adalah Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka tidak selalu bertransaksi setiap bulannya. Data keaktifan Pialang dan Pedagang Berjangka dalam bertransaksi adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.4

Pialang Aktif Bertransaksi sd Desember 2020

No	Bulan	Jumlah Pialang	AKTIF	% aktif	pertumbuhan
1	JANUARI	62	59	95.16%	0.00%
2	FEBRUARI	62	59	95.16%	0.00%
3	MARET	61	60	98.36%	1.69%
4	APRIL	60	59	98.33%	-1.67%
5	MEI	62	60	96.77%	1.69%
6	JUNI	62	60	96.77%	0.00%
7	JULI	62	60	96.77%	0.00%
8	AGUSTUS	62	59	95.16%	-1.67%
9	SEPTEMBER	64	60	93.75%	1.69%
10	OKTOBER	64	61	95.31%	1,56%
11	NOVEMBER	66	63	95.45%	0,14%
12	DESEMBER	66	62	93.94%	-1,51%
	RATA-RATA	63	60	95,91%

Tabel 3.5

Pedagang Aktif Bertransaksi sd Desember 2020

No	Bulan	Jumlah pedagang SPA	AKTIF	% aktif	pertumbuhan
1	JANUARI	17	17	100.00%	0.00%
2	FEBRUARI	17	17	100.00%	0.00%
3	MARET	17	17	100.00%	0.00%
4	APRIL	17	17	100.00%	0.00%
5	MEI	17	17	100.00%	0.00%
6	JUNI	17	17	100.00%	0.00%
7	JULI	17	17	100.00%	0.00%
8	AGUSTUS	17	16	94.12%	-5.88%
9	SEPTEMBER	17	16	94.12%	0.00%
10	OKTOBER	17	16	94.12%	0.00%
11	NOVEMBER	17	16	94.12%	0.00%
12	DESEMBER	17	16	94.12%	0.00%
	RATA-RATA	17	17	97,55%

Hingga Desember 2020 rata-rata pialang yang aktif bertransaksi adalah sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan sementara untuk pedagang peserta SPA adalah sebanyak

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 22

17 (tujuh belas) perusahaan sehingga total pelaku usaha yang aktif sebanyak 77 perusahaan. Untuk pialang berjangka prosentase pialang yang aktif bertransaksi sebanyak rata-rata 95,91 % sementara untuk pedagang SPA sebanyak rata-rata 97,55%.

03 Akuntabilitas Kinerja

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Pelaku usaha yang aktif bertransaksi mengalami pertumbuhan dari yang sebelumnya sebanyak 75 perusahaan menjadi 77 perusahaan sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 2,67%.

D. Pertumbuhan volume transaksi

Data Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari data transaksi Kontrak Berjangka Multilateral dan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang diperoleh dari 2 (dua) Bursa Berjangka yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Data transaksi PBK dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Pertumbuhan Volume Transaksi

JENIS KONTRAK	2016	2017			2018			2019			JAN - DES 2019	JAN - DES 2020
JENIS KONTRAK	VOLUME (LOT)	VOLUME (LOT)	PERUB (%)		VOLUME (LOT)	PERUB (%)		VOLUME (LOT)	PERUB (%)		VOLUME (LOT)	VOLUME (LOT)	PERUB (%)
KONTRAK MULTILATERAL BBJ	882,755	1,090,782	23.57	🡅	1,335,815	22.46	🡅	1,467,893.00	9.89	🡅	1,467,893	1,679,107	14.39	🡅
KONTRAK MULTILATERAL BKDI	564,198	241,429	-57.21	🢛	185,573	-23.14	🢛	321,495.00	73.24	🡅	321,495	544,041	69.22	🡅
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)	1,446,953	1,332,211	-7.93	🢛	1,521,388	14.20	🡅	1,789,388.00	17.62	🡅	1,789,388	2,223,148	24.24	🡅
KONTRAK SPA BBJ	4,145,962	4,092,411	-1.29	🢛	5,398,260	31.91	🡅	6,476,133.37	19.97	🡅	6,476,133	7,759,275	19.81	🡅
KONTRAK SPA BKDI	1,419,305	1,621,557	14.25	🡅	1,902,114	17.30	🡅	2,857,116.97	50.21	🡅	2,857,117	3,233,245	13.16	🡅
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)	5,565,267	5,713,968	2.67	🡅	7,300,374	27.76	🡅	9,333,250.34	27.85	🡅	9,333,250	10,992,520	17.78	🡅
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ	5,028,717	5,183,193	3.07	🡅	6,734,075	29.92	🡅	7,944,026.37	17.97	🡅	7,944,026	9,438,381	18.81	🡅
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI	1,983,503	1,862,986	-6.08	🢛	2,087,687	12.06	🡅	3,178,611.97	52.26	🡅	3,178,612	3,777,286	18.83	🡅
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK	7,012,220	7,046,179	0.48	🡅	8,821,762	25.20	🡅	11,122,638.34	26.08	🡅	11,122,638	13,215,668	18.82	🡅

Sumber : BBJ dan BKDI (diolah Bappebti) s.d. Desember 2020

Berdasarkan data transaksi yang dilaporkan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), jumlah volume transaksi kontrak berjangka tahun 2020 adalah sebesar 13.215.668 Lot. Jumlah volume transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,82% dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya sebesar 11.122.638 Lot. Khusus untuk jumlah Transaksi Multilateral, pada tahun 2020 mencapai sebesar 2.223.148 Lot, dimana jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 24,24% dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya sebesar

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 23

1.789.388 Lot.

03 Akuntabilitas Kinerja

Apabila dilihat dari besarnya Market share transaksi multilateral terhadap total transaksi Perdagangan Berjangka, pada tahun 2020 Market Share untuk Volume Transaksi Multilateral adalah sebesar 16,82%, naik dibandingkan dengan Market Share tahun 2019 yang sebesar 16,09%. Untuk Nilai Transaksi Kontrak Berjangka pada tahun 2020 sebesar Rp 203.630.888.929.537, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 43,75% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp141.660.946.547.86.

Tabel 3.7

Volume Transaksi Multilateral per Kontrak Komoditi

JENIS KONTRAK 2015 2016 2017 2018 2019 JAN-DES'19 JAN-DES'20 PERTUM (%)

MULTILATERAL BBJ 700.261 882.755 1.090.782 1.335.815 1.467.894 1.467.894 1.692.448 15,30

AGRICULTURE 446.405 541.799 668.626 758.961 806.796 806.796 1.034.669 28,24

OLE 30.056 69.305 72.901 70.939 198.868 198.868 347.961 74,97

OLE10 30.187 44.824 105.309 112.136 137.274 137.274 86.280 -37,15

CC5 69.921 36.274 58.163 62.722 39.517 39.517 42.473 7,48

ACF 82.529 98.975 99.674 207.381 281.600 281.600 147.696 -47,55

RCF 233.712 292.421 332.579 305.783 149.537 149.537 410.259 174,35

METAL 253.856 340.956 422.156 576.854 661.098 661.098 655.055 -0,91

GOL 886 290 - - - 0 0 0

GOL100 40.179 66.749 76.446 153.606 237.706 237.706 186.178 -21,68

GOL250 129.023 189.333 271.510 354.490 380.951 380.951 291.373 -23,51

KIE 34.081 44.779 42.963 46.328 37.233 37.233 46.047 23,67

KGE 181 2 - 394 2.328 2.328 2.284 -1,89

KGE USD 6.505 6.591 4.330 312 - 0 0 0

GU1TF 41.467 32.316 6.650 3.236 2.472 2.472 84.667 3.325,04

KBIE - 42 66 - 0 0 0

GU1H10 1.256 266 - - - 0 0 0

GG5 165 477 192 192 370 370 19.798 98

GG10 35 52 34 24 34 34 5.848 99

GG25 - 25 6 - 4 4 959 100

GG50 12 32 3 - - 0 495 100

GG100 66 44 19.980 18.206 - 0 17.406 100

PALN MULTILATERAL BKDI AGRICULTURE

CPOTR

OLEINTR

METAL

GOLDGR GOLDUD GOLDID PAMKGRID PAMPKGUD

GOLDUDMic UBSG

TIN

CURRENCY

AUDUSD EURUSD GBPUSD GBPJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY EURJPY AUDNZD AUDUSDMic EURUSDMic COFU10 COFU100 COFR COFRMic GBPUSDMic GBPAUDMic NZDUSDMic USDCADMic USDCHFMic USJPYMic EURJPYMic GBPJPYMic EURAUDMic GBPCHFMic

PALN

580.540

440.018

439.635

383

135.880

117.276

- 1.746

2.040

1.287

13.496

4.642

564.198

383.451

383.024

427

174.958

157.745

197

3.971

393

12.614

5.789

241.429

49.496

49.194

302

184.534

138.506

2.181

28.216

15.594

7.399

185.573

43.493

36.949

6.544

128.179

100.481

150,00

12.486,00

- 15.062

1.452

100

154

146

372

560

12.449

321.469

49.677

30.895

18.782

61.640

42.076

11.335

8.229

190.118

22.513

29.234

26.606

54.889

10.992

13.354

32.530

20.034

321.469

49.677

30.895

18.782

61.640

42.076

11.335

8.229

190.118

22.513

29.234

26.606

54.889

10.992

13.354

32.530

2.755

3.018

532.241

26.500

7.206

19.294

213.705

161.133

27.863

2.031

21.848

830

251.239

13.275

28.093

21.714

490

11.910

4.082

4.706

40.791

2.638

6.778

12.784

17.266

11.980

1.983

3.176

18.583

798

3.960

2.679

2.328

3.205

36.912

399

655

40.797

100

65,57

-46,66

-76,68

2,73

246,70

282,96

145,81

100,00

0,00

100,00

0,00

-89,91

-41,03

-3,90

-18,39

100

-78,30

-62,86

-64,76

25,40

100

1.381

TOTAL MULTILATERA 1.285.443

1.452.742

1.339.610

1.533.837

1.809.397

1.792.118

2.265.486

26,41

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 24

Sumber : BBJ dan BKDI (diolah Bappebti) s.d. Desember 2020

03 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, produk yang mengalami peningkatan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu produk agriculture (naik 23,90%), metal (naik 20,20%), dan currency (naik 32,15 %).

Berdasarkan perhitungan dari 4 (empat) komponen tersebut, maka pada tahun 2020 realisasi indikator Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sebesar 5,58%, melebihi target tahun 2020 yang hanya 2%. Sehingga capaian indikator Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tahun 2020 adalah sebesar 279,06%.

Pencapaian target implementasi Pertumbuhan Perdangan Berjangka Komoditi di tahun 2020 didukung oleh berbagai kegiatan lain yang dilaksanakan Bappebti antara lain:

1. BAPPEBTI menerbitkan 2 Surat Edaran terkait pandemi Covid-19 guna mengantisipasi pandemi Covid-19:

a. Surat Edaran Bappebti Nomor 77/Bappebti/SE/04/2020 Tentang Penyesuaian Tata Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Dan Antisipasi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi

b. Surat Edaran Bappebti Nomor 225/Bappebti/SE/09/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Perusahaan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid 19) Di Lingkungan Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Penyusunan Peraturan Perundangan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi:

a. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;

b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 25

c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

03 Akuntabilitas Kinerja

d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan,

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka

f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka Dan Wakil Penasihat Berjangka

g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dasar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;

h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atasan Peraturan BAppebti Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri;

i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka

3. Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK, BAPPEBTI dalam rangka meningkatkan pemahaman kemampuan, serta kualitas pelaku usaha di bidang PBK agar tercipta pelaku usaha yang profesional, dilaksanakan Pelatihan Teknis kepada pelaku usaha PBK. pada tahun 2020 BAPPEBTI telahmelaksanakan pelatihan teknis dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 150 orang.

Gambar 3.2 pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK di Bogor pada tanggal 9 Juli 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 26

Sumber: Ronabangsar

03 Akuntabilitas Kinerja

4. Pelaksanaan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, Ujian Profesi CWPB Angkatan I dengan jumlah 66 orang peserta di laksanakan di Malang- Jawa Timur pada tanggal 6-7 Pebruari 2020 Ujian Profesi, Ujian Profesi CWPB Angkatan II dengan jumlah 195 orang peserta di Bandung – Jawa Barat. pada tanggal 28-29 Juli, Ujian Profesi Calon wakil Pialang Berjangka di laksanakan hanya 2 (dua) kali di karenakan adanya penghematan anggaran dalam rangka penanganan Covid-

19. Namun pada tangal 17-18 September tahun 2020 dengan menggunakan pagu anggaran PNBP dilaksanakan ujian profesi CWPB Angkatan III dengan jumlah 147 orang peserta di Bekasi – Jawa Barat. Sehingga selama tahun 2020 jumlah keseluruhan peserta ujian calon wakil pialang berjangka adalah sebanyak 408 orang peserta.

Gambar 3.3 Kepala Bappebti membuka Ujian Profesi Calon Pialang Berjangka di Bekasi pada tanggal 17-18 September 2020

Sumber: Ronabangsar

5. Pelaksanaan literasi PBK

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 27

Pada tahun 2020 Bappebti menyelenggarakan literasi di bidang PBK sebanyak 4 (empat) kali yaitu literasi secara tatap muka langsung dan virtual melalui zoom dengan tema ”Mengenal Industri Perdagangan Berjangka Komoditi dan Potensinya di Tengah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan di Yogyakarta, literasi PBK dengan tema Peluang dan Tantangan Perdagangan Fisik Aset Kripto di Surabaya, Literasi melalui Media Daring Dengan Tema ”Peluang dan Tantangan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Tengah Pandemi Covid-19“, dan Literasi PBK secara virtual dengan tema Metode dan Langkah-langkah yang Aman untuk Berinvestasi pada Industri Perdagangan Berjangka Komoditi”.

03 Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.4 pelaksanaan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2020

Sumber: Bappebti

IK-2: Pertumbuhan Implementasi SRG

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 2 yaitu Pertumbuhan Implementasi SRG menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.5 Rumus Pertumbuhan Implementasi SRG

A = Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG

B = Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang

Σ Pertumbuhan Implementasi SRG = 50% A + 50% B

Berdasarkan perhitungan capaian IK-2 tahun 2020, diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Utama - 2 Tahun 2020

Indikator Kinerja

Target Tahun 2020

Realisasi

Tahun 2020

Capaian %

Unit Terkait

Pertumbuhan Implementasi SRG

26%

372,29

Robinwas SRG dan PLK

Sumber: Robinwas SRG dan PLK

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 28

Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

03 Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2011 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

SRG merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang (yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI, KEMENDAG) akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapatkan pembiayaan. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang

Manfaat SRG bagi petani antara lain: mendapatkan Harga yang Lebih Baik (Menunda Waktu Penjualan), Kepastian Kualitas dan Kuantitas atas Barang yang Disimpan, Mendapatkan Pembiayaan dengan cara yang cepat dan mudah, dan Peningkatan Posisi Tawar Petani.

Dasar Hukum Sistem Resi Gudang, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

g) Peraturan Bappebti/Kepala Bappebti

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 29

Realisasi pertumbuhan implementasi SRG pada tahun 2021 Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tercatat 26 % atau telah melebihi dari target capaian indikator pertumbuhan implementasi SRG yang sebesar 7%. Penghitungan indikator kinerja ini merupakan rataan 2 (dua) parameter yang dinilai menjadi indikator bagi pertumbuhan implementasi SRG, yaitu pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG dan pertumbuhan jumlah

03 Akuntabilitas Kinerja

pengelola gudang yang telah menerbitkan resi gudang (secara akumulatif), dengan rincian sebagai berikut:

A. Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG

Berdasarkan pada data kelembagaan dan data transaksi resi gudang sampai dengan bulan September tahun 2020, menunjukkan bahwa pada variabel pertumbuhan gudang yang mengimplementasikan SRG tercatat pada tahun 2020 jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG sebanyak 49 gudang meningkat dari tahun 2019 yang hanya 41 gudang SRG.

B. Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang Sedangkan pada variabel kedua, yaitu pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang

telah menerbitkan resi gudang (secara akumulatif/diakumulasikan dengan periode sebelumnya), tercatat pada tahun 2020 mencapai 61 pengelola gudang meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 46 pengelola gudang SRG.

Berdasarkan 2 (dua) komponen tersebut, maka pada tahun 2020 realisasi indikator Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) pada tahun 2020 adalah sebesar adalah sebesar 26%, melebihi target tahun 2020 yang hanya 7%. Sehingga capaian indikator Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) tahun 2020 adalah sebesar 372,29%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 30

Pencapaian ini tidak terlepas dari semakin banyaknya pelaku usaha komoditas (petani, pedagang, pabrikan) yang mulai memahami konsep SRG dan berpartisipasi dalam pengembangan usaha berbasis SRG. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pengelola gudang SRG dan juga gudang – gudang milik swasta yang dimanfaatkan menjadi Gudang SRG. Selain itu di beberapa tempat, SRG juga dioptimalkan untuk mendukung aktivitas perdagangan luar negeri (ekspor) seperti di Aceh Tengah (Kopi), Makassar dan Sidoarjo (rumput laut), serta Wonogiri (Beras Organik). Sedangkan di beberapa lokasi lain SRG banyak dimanfatkan untuk akses pembiayaan modal kerja, manajemen stok, mendukung aktivitas perdagangan lokal (pemenuhan kontrak dengan pabrik, penjualan ke pasar ritel, program BPNT, dll).

03 Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.6 Xxxxxx Melakukan Launching Implementasi SRG untuk komoditi Ikan dan Pelepasan Ekspor Perdana dari Gudang SRG yang dikelola PT, PERINUS (Persero) di Benoa, Bali 27 November 2020

Sumber Foto Humas BAPPEBTI

Untuk mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan pembangunan 123 gudang SRG secara bertahap, mulai tahun 2009 hingga 2019. Gudang-Gudang SRG tersebut tersebar di 106 Kabupaten/Kota pada 25 propinsi di Indonesia. Gudang-gudang SRG yang dibangun tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada Pemerintah daerah setempat yang ke depannya kemudian akan dikelola oleh pengelola gudang yang ditunjuk oleh Pemda untuk pelaksanaan SRG. Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perdagangan telah menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan sarana prasarana pasca panen, maupun program – program pelatihan SDM dalam rangka penyiapan kelembagaan SRG serta kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat di beberapa daerah sentra produksi pertanian.

Gambar 3.7 Pertemuan Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang di Jakarta

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 31

Sumber Robinwas SRG & PLK 2020

03 Akuntabilitas Kinerja

Sejak mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008, pelaksanaan Sistem Resi Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi sebaran gudang, kelembagaan, nilai transaksi maupun komoditi. Daerah pelaksanaan (pilot project SRG) yang awalnya dilakukan di Kab. Indramayu, Kab. Jombang dan Kab. Gowa semakin meluas, hingga saat ini penerbitan Resi Gudang sudah dilakukan di 109 kabupaten/kota yang tersebar di 28 provinsi. Pelaksanaan SRG tersebut dilakukan baik dengan memanfaatkan Gudang yang dibangun pemerintah maupun Gudang SRG milik swasta. Tercatat, Bappebti telah mengeluarkan persetujuan terhadap Gudang SRG masing – masing 98 Gudang pemerintah dan 109 milik swasta/BUMN. Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, tidak seluruh gudang yang telah mendapatkan persetujuan tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan sistem resi gudang secara berkelanjutan. Tercatat sampai dengan 2020, total terdapat 158 gudang yang masih dikelola oleh pengelola gudang sistem resi gudang.

Pelaksanaan SRG selama ini tidak terlepas dari adanya kendala dan tantangan yang sering dihadapi seperti: a) Pemahaman Petani terhadap SRG masih minim; b) Umumnya Petani adalah petani penggarap, dan sudah terikat dengan Ijon; c) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan kebijakan pengembangan SRG; d) Keterbatasan kelembagaan SRG di daerah, khususnya Pengelola Gudang dan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk Uji Mutu Komoditas; serta e) Keterbatasan lembaga penyalur pembiayaan SRG baik Bank maupun Non Bank.

Berdasar pada evaluasi yang telah dilakukan ada beberapa faktor yang menjadi penggerak utama berjalannya implementasi SRG secara berkelanjutan, antara lain:

• Dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif kelembagaan terkait SRG (lembaga uji mutu, perbankan, dll)

• Pengelola Gudang yang mandiri dan kompeten dalam menjalankan usaha SRG (diversifikasi/integrasi usaha di bidang SRG dan jasa lainnya, pola kemitraan dengan produsen/petani, dan konektivitas dengan pasar/stand by buyer)

• Kelembagaan petani yang sudah terbentuk cukup kuat di sentra produksi/lokasi gudang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 32

Dalam upaya mendorong kinerja Sistem Resi Gudang, pada Tahun 2020 BAPPEBTI terus berupaya melakukan pendekatan secara intensif kepada pelaku usaha/stakeholder yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan pengembangan SRG yang seharusnya dilakukan secara langsung lebih banyak dialihkan menjadi daring (jarak jauh). Kegiatan yang telah terkait dengan pengembangan SRG yang telah dilaksanakan di tahun 2020 antara lain Pertemuan Teknis Sistem Resi

03 Akuntabilitas Kinerja

Gudang, Pertemuan Kelompok Kerja SRG, dan Penyiapan Calon Pengelola Gudang SRG melalui pelatihan kepada pelaku usaha.

Gambar 3.8 Bappebti Menyelenggarakan Pertemuan Teknis Dengan Dinas Yang Membidangi Perdagangan Di Kabupaten/Kota Melalui Video Conference Di Gedung Bappebti, Jakarta, 5 November 2020

IK-3: Pertumbuhan Implementasi PLK

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 3 yaitu Pertumbuhan Implementasi PLK menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.9 Rumus Implentasi PLK

A = Pertumbuhan jumlah pengguna PLK

B = Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK C = Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif

Σ Pertumbuhan Implementasi PLK = 33.4 % A + 33.3 % B + 33.3 % C

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 33

Berdasarkan perhitungan capaian IK-3 tahun 2020, diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut :

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama - 3 Tahun 2020

Indikator Kinerja

Target Tahun 2019

Realisasi Tahun 2020

Capaian %

Unit Terkait

Pertumbuhan Implementasi PLK

-17%

-290,11

Robinwas SRG dan

PLK

Sumber: Robinwas SRG dan PLK

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas muncul sebagai upaya untuk mengefisienkan mata rantai perdagangan komoditas pertanian yang cenderung menguntungkan beberapa pihak (tengkulak). Pasar Lelang Komoditas juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi pembentukan harga yang transparan dan wajar sehingga dapat digunakan sebagai acuan / referensi harga.

Pasar Lelang Komoditas dapat didefinisikan sebagai sarana perdagangan yang mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli melalui mekanisme lelang. Sebagai salah satu dari sekian banyak sarana perdagangan, Pasar Lelang Komoditas dapat menyediakan berbagai macam keuntungan bagi pihak - pihak yang terlibat, seperti transparansi dan efisiensi harga, jaminan kualitas dan kuantitas komoditas, serta perlindungan penyelesaian transaksi.

Pasar Lelang Komoditas mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai pintu utama pemasaran komoditas yang mendukung perekonomian daerah dan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pasar Lelang Komoditas harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berkembang.

Dasar Hukum Pasar Lelang Komoditas:

a. Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

b. Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;

c. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 3 Peraturan Bappebti lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 34

d. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas

03 Akuntabilitas Kinerja

Pasar Lelang yang dibina dan diawasi oleh Bappebti merupakan salah satu dari sekian banyak Pasar Lelang yang berada di Indonesia. Selain di Bappebti, juga terdapat Pasar Lelang lain seperti Pasar Lelang Ikan di bawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasar Lelang Cabe di bawah binaan Kementerian Pertanian, Pasar Lelang barang sitaan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasar Lelang di bawah binaan Bappebti memiliki karakteristik dengan Pasar Lelang lainnya adalah :

1. Penyelenggara Pasar Lelang terdiri atas Dinas Perdagangan Provinsi dan pihak swasta. Pasar Lelang di bawah binaan Bappebti mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 oleh Dinas dan tetap berjalan hingga saat ini dimana selain Dinas juga terdapat pihak swasta yang menyelenggarakan Pasar Lelang.

2. Dasar hukum Pasar Lelang terdiri dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, dan beberapa peraturan teknis di bawahnya

3. Sumber pembiayaan penyelenggaraan Pasar Lelang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu APBN melalui Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang dan APBD yang digunakan oleh Dinas. Selain itu juga terdapat anggaran mandiri yang digunakan oleh pihak swasta.

4. Mekanisme lelang yang dianut adalah system penawaran terbuka (open outcry) seperti halnya lelang lukisan. Selain itu juga terdapat mekanisme lelang online yang semakin memudahkan penjual dan pembeli untuk mengikuti proses lelang.

5. Jangka waktu penyerahan komoditas dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu spot (penyerahan segera) dan forward (penyerahan kemudian).

6. Untuk lelang open outcry, maka penjual diwajibkan untuk menyerahkan contoh komoditas yang akan ditampilkan pada saat lelang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi calon pembeli sebelum melakukan transaksi lelang.

7. Penyelenggara Pasar Lelang sudah dilengkapi dengan system yang disediakan oleh Bappebti untuk mendukung penyelenggaraan lelang.

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang dilakukan selama periode 2004 sampai dengan tahun 2009 hanya dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 mulai terdapat Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berasal dari pihak swasta.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 35

Komoditi yang menjadi objek pasar lelang komoditas berdasarkan Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar

03 Akuntabilitas Kinerja

Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, adalah komoditi yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar lelang. Selama ini yang menjadi komoditi yang ditransaksikan cukup besar dalam pasar lelang adalah Beras, Kopi, kelapa, Karet, dan jagung.

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2020 pertumbuhan implementasi PLK ditargetkan sebesar 6% dimana kinerja yang dicapai adalah sebesar 95,25%. Sedangkan target keseluruhan implementasi PLK pada tahun 2020 adalah sebesar 6% dengan capaian kinerja sebesar 5,71%.

Komponen dalam menyusun implementasi PLK adalah pertumbuhan jumlah pengguna PLK, pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK, dan pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif dengan detail sebagai berikut :

a. Pertumbuhan jumlah pengguna PLK

Pada tahun 2020 jumlah pengguna PLK adalah sebanyak 754 pengguna PLK, jumlah ini melebihi jumlah pengguna PLK tahun 2019 yang hanya sebanyakr 415 pengguna PLK. Rincian pengguna PLK selama Januari – Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Jumlah Pengguna PLK

No	Penyelenggara PLK	Jumlah Pengguna
1	Koperasi Apkarkusi Riau	736 pengguna
2	Koperasi Waanekaya Jawa Tengah	13 pengguna
3	Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat	5 pengguna

b. Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 36

Jumlah penyelenggaran PLK sampai dengan Desember 2020 adalah sebanyak 44 kali, jumlah tersebut masih dibawah dari jumlah penyelanggaraan PLK tahun 2019 sebanyak 103 kali. Penyelenggaraan PLK Januari – Desember 2020 adalah sebagai berikut :

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.11

Jumlah Penyelenggaraan PLK

No	Penyelenggara PLK	Jumlah Penyelenggaraan
1	Koperasi Apkarkusi Riau	38 kali
2	Koperasi Waanekaya Jawa Tengah	5 kali
0	Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx	0 kali

c. Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif

Jumlah penyelenggara PLK yang aktif melaksanakan pasar lelang pada tahun 2020 berjumlah 3 penyelenggara dari total 24 penyelenggara PLK, jumlah ini lebih rendah dari penyelenggara PLK yang aktif tahun 2019 sebanyak 13 penyelenggara PLK. Penyelenggara PLK yang aktif pada Januari – Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 37

Tabel 3.12 Penyelenggara PLK yang aktif

No	Penyelenggara PLK	Status
1	Dinas Perindag Provinsi Aceh	Tidak aktif karena adanya realokasi Dana Dekonsentrasi PLK untuk penanggulangan Covid – 19
2	Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara
3	Dinas Perindag Provinsi Jambi
4	Dinas Perindag Provinsi Lampung
5	Dinas Perindag Provinsi Banten
6	Dinas Perindag Provinsi Bali
7	Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara
8	Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara
9	Dinas Perindag Provinsi NTB
10	Dinas Perindag DIY	Tidak Aktif
11	Dinas Perindag Provinsi Gorontalo	Tidak Aktif
12	Koperasi Apkarkusi Riau	Aktif
00	Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx	Aktif
14	Koperasi Waanekaya Jawa Tengah	Aktif
15	Koperasi Puskompas Sulawesi Selatan	Tidak Aktif
16	PT Puspa Agro Jawa Timur	Tidak Aktif
17	PT Grafika Jaya Sumbar	Tidak Aktif
18	PT Pasar Komoditas Jakarta	Tidak Aktif
19	PT Bahtera Komoditi Indonesia	Tidak Aktif
20	PT Asia Commodity Marketplace	Tidak Aktif
21	PT Asia Pacific Commodity Market	Tidak Aktif
22	PT Meukat Komuditi Gayo	Tidak Aktif

23	PT Pos Indonesia	Tidak Aktif
24	PT iPasar Indonesia	Tidak Aktif

03 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan 3 (tiga) komponen tersebut, maka pada tahun 2020 realisasi indikator Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK) pada tahun 2020 adalah sebesar adalah sebesar `-17%, lebih rendah dari target tahun 2020 sebesar 6%. Sehingga capaian indikator Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK tahun 2020 adalah sebesar -290,11%.

Faktor penghambat dalam rangka mencapai target tahun 2020 adalah tidak aktifnya penyelenggara PLK dari Dinas dan beberapa pihak swasta. Dinas pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan lelang karena adanya realokasi Dana Dekonsentrasi PLK untuk penanggulangan Covid-19.

walaupun target implementasi pertumbuhan PLK tidak terpenuhi, BAPPEBTI telah melakukan upaya yang optimal dalam rangka mengembangkan PLK , melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Mendorong penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dari pihak swasta untuk melaksanakan lelang secara online

Kegiatan ini dilakukan karena selama Pandemi Covid – 19 tidak dimungkinkan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar, sehingga penyelenggaraan lelang yang awalnya dilakukan secara tatap muka, kemudian dialihkan secara online. Bappebti melakukan pertemuan baik secara online ataupun secara langsung (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan) dengan penyelenggara PLK untuk mendorong penggunaan lelang secara online melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT);

b. Menambah jumlah penyelenggara PLK dari pihak swasta melalui pemberian persetujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 38

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan PLK karena selama Pandemi Covid – 19, maka seluruh Dinas yang menerima Dana Dekonsentrasi PLK tidak dapat melaksanakan lelang. Kegiatan ini telah memberikan hasil berupa diberkannya persetujuan sebagai penyelenggara PLK kepada Koperasi Apkarkusi pada 27 Juli 2020.

03 Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.10 kepala Bappebti menyerahkan dokumen persetujuan sebagai penyelenggara pasar lelang komoditas kepada koperasi assosiasi petani karet kuantan singingi (apkarkusi)

Sumber: BAPPEBTI

c. Bimbingan Teknis Pasar Lelang Komoditas yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 Februari 2020 di Hotel Santika Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 60 (enam puluh) orang yang berasal dari perwakilan Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan dan Calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas di 11 (sebelas) daerah yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat, serta dari 2 (dua) Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan yang akan menjadi Calon Penyelenggara baru Pasar Lelang Komoditas, yaitu: Kepulauan Riau dan Banten. Selain itu juga terdapat peserta yang berasal dari 2 (dua) Dinas yang telah melaksanakan Revitalisasi Pasar Lelang, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan peserta dari pihak swasta berasal dari 3 (tiga) Penyelenggara, yaitu Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, PT. Meukat Komuditi Gayo dan PT. iPasar Indonesia,

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 39

d. Pertemuan Teknis PLK yang telah dilaksanakan pada 9 – 13 Maret 2020 di Hotel Xxxxxx Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang dan Penyelenggara Pasar Lelang swasta hasil revitalisasi. Adapun tujuan dari pertemuan teknis ini untuk melakukan koordinasi antar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas; evaluasi revitalisasi Pasar Lelang dan perumusan langkah – langkah ke depan; sinergi program kerja antara Bappebti dengan stakeholder terkait; sosialisasi Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT); serta edukasi tentang Pasar Lelang Komoditas sebagai suatu peluang bisnis yang prospektif. Selain di Yogyakarta, diselenggarakan

03 Akuntabilitas Kinerja

juga Pertemuan Teknis Pelaku PLK di Padang dan Jambi secara offline, dan juga secara secara online dengan Banten, Sumatera Utara, dan Aceh

Gambar 3.11 Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas di Padang, Sumatera Barat

Sumber: Robinwas SRG & PLK 202

e. Pertemuan baik secara langsung maupun via online untuk menjajaki kemungkinan pihak swasta lainnya (PT Food Station Tjipinang Jaya dan PTPN III) dapat menjadi penyelenggara PLK.

Sebagai upaya untuk meningkatkan indikatpr kinerja pertumbuhan implementasi pasar lelang komoditas, BAPPEBTI akan:

a) mengoptimalkan kegiatan penunjang pasar lelang komoditas yaitu melalui “Sistem Pasar Lelang Terpadu”, yang merupakan platform digital dalam transaksi pasar lelang komoditas. Sistem Pasar Lelang Terpadu dibangun dan dikembangkan sebagai respon atas perkembangan perdagangan komoditas yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi. Melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu, maka lelang dapat dilakukan secara online maupun offline. Lelang offline tetap dipertahankan karena masih banyak masyarakat yang menghendaki bertemu dan melihat komoditas secara langsung. Sedangkan lelang online diciptakan karena saat ini telah banyak pihak yang melakukan perdagangan melalui jaringan internet dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Saat ini aplikasi Sistem Pasar Lelang Terpadu juga telah dilengkapi dengan sistem hybrid dimana sistem yang digunakan merupakan perpaduan dari sistem lelang online dan offline yang sudah ada.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

03 Akuntabilitas Kinerja

Sistem Pasar Lelang Terpadu telah melalui serangkaian uji coba baik dengan melakukan transaksi non riil dan transaksi riil. Tujuan dari uji coba adalah untuk memastikan kehandalan sistem dalam mengelola transaksi lelang. Beberapa fitur yang ditawarkan oleh Sistem Pasar Lelang Terpadu antara lain persetuuan penyelenggara Pasar Lelang online, pendaftaran penyelenggara secara online, pendaftaran keanggotaan secara online, integrasi dengan sistem penjaminan, pelaporan online dan monitoring realisasi transaksi.

Sebagai langkah untuk menyebarluaskan informasi penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu, Bappebti telah melakukan kegiatan launching, sosialisasi, dan penyebaran informasi secara langsung kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, Pengelola Gudang SRG, dan pelaku usaha. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu dan Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 726/BAPPEBTI/SE/11/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu Dalam Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

b) Mengoptimalkan peran serta penyelenggara lelang swasta baik itu hasil revitalisasi maupun swasta murni

Penyelenggara swasta diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan pasar lelang komoditas di Indonesia. Kementerian Perdagangan berupaya untuk meningkatkan peran swasta agar lebih optimal dalam kegiatan ini. Sebagai informasi, pada bulan Juli tahun 2020 terdapat 1 (satu) daerah yang melakukan revitalisasi, yakni Riau kepada Koperasi APKARKUSI. Selain itu saat ini juga terdapat 13 (tiga belas) penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dari pihak swasta lainnya baik hasil revitalisasi maupun swasta murni yaitu PT iPASAR Indonesia, PT. Grafika Jaya Sumbar, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, PT Puspa Agro, Koperasi Puskompas, Koperasi Apkarkusi, Koperasi Waanekaya, PT Meukat Komuditi Gayo, PT Asia Commodity Marketplace, PT Pos Indonesia (Persero), PT Pasar Komoditas Jakarta, PT Bahtera Komoditi Indonesia, dan PT Asia Pacific Commodity Market.

IK-4: Indeks Kepuasan layanan Publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 41

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 4 yaitu Indeks Kepuasan Layanan Publik menggunakan rumus sebagai berikut :

03 Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.12 Rumus Indeks Kepuasan Layanan Publik

Nilai Tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur

IKL =

Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan perhitungan seperti rumus di atas, hasil yang dicapai sebesar 79,925 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 75, persentase capaian sebesar 106, 56%.

Berikut ini tabel capaian indikator kinerja utama -4 tentang Indeks Kepuasan Layanan Publik:

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama - 4 Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian %	Unit Terkait
Indeks Kepuasan layanan Xxxxxx	Xxxxx 75	79,925	106,56	Sekretariat

Sumber: Sekretariat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Badan Publik perlu menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Umum Penyusunan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah mewajibkan Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan Survei IKM Terhadap Unit Pelayanan Publik. Data Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 42

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan pelayanan, BAPPEBTI telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif antara lain pengembangan pelayanan secara daring melalui OSS (Online Single Submission), pembentukan kantor pelayanan modern, dan penetapan standar-standar pelayanan yang terukur. Untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang dilakukan Bappebti dalam memberikan kepuasan dan mewujudkan kepercayaan publik, maka perlu identifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan.

03 Akuntabilitas Kinerja

BAPPEBTI telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Publik BAPPEBTI pada tahun 2020 melalui Pihak Ketiga. Hasil survei yang terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Kinerja Pelayanan BAPPEBTI mengacu pada pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyrakat berdasarkan PermenPANRB No.17 Tahun 2017. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya yang menghasilkan temuan-temuan riset sesuai empat pertanyaan riset yang ditetapkan untuk riset ini.

Populasi dalam survei ini adalah seluruh pengguna layanan publik BAPPEBTI yang pernah menggunakan salah satu layanan dari 5 (lima) unit Eselon II di lingkungan BAPPEBTI selama tahun 2020. Dengan mempertimbangkan keberagaman, kompleksitas dan keterwakilan setiap layanan, studi ini menggunakan metode purposive sampling (Xxxxxx dan Schindler, 2014:359), sampel dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sebagai upaya untuk menghindari bias maka pemilihan responden adalah responden yang sudah melakukan atau yang telah mendapatkan layanan secara menyeluruh dari BAPPEBTI yang dilakukan survei. Responden juga dibagi kedalam tiga proporsi sampling, yakni untuk responden stakeholder PBK, SRG, dan PLK.

Kuesioner dalam survei ini disebarkan secara daring melalui aplikasi office form dalam tiga tautan yang berbeda sesuai dengan kelompok responden masing. Survei ini dilakukan selama periode bulan Oktober – Januari 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, total kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 75 kuesioner. Dari total 75 kuesioner yang diisi terdapat 3 (tiga) kuesioner yang telah terisi namun tidak dapat digunakan untuk proses perhitungan indeks maupun analisis lanjutannya. Hal ini dikarenakan adanya responden yang mengisi disemua tautan, namun berdasarkan analisis lebih lanjut responden tersebut lebih cocok untuk mengisi pertanyaan untuk salah satu kelompok saja. Selain itu juga terdapat satu kuesioner yang tidak lengkap diisi, sehingga tidak bisa digunakan untuk analisa lanjutan.

Tabel 3.14 Indeks Kepuasaan Masyarakat atas Layanan Bappebti

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 43

Aspek Pelayanan

Nilai Rata- rata per aspek

Nilai Rata- rata tertimbang per aspek

A1	Persyaratan Pelayanan	3,155	0,351
A2	Prosedur Pelayanan	3,108	0,345
A3	Waktu Pelayanan	3,113	0,346
A4	Biaya/Tarif	3,211	0,357
A5	Produk Spesifikasi Pelayanan	3,117	0,346
A6	Kompetensi Pelaksana	3,080	0,342

A7	Perilaku Pelaksana	3,237	0,360
A8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,113	0,346
A9	Sarana dan prasarana	3,596	0,400
	Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,197
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		79,925
	Huruf Mutu Layanan		B
	Mutu Layanan		Baik

03 Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan pedoman pada PermenPANRB No.17 Tahun 2017 seperti terlihat pada Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat atas layanan BAPPEBTI untuk tahun 2020 adalah sebesar 79,925. Berdasarkan pedoman, nilai indeks kepuasaan masyarakat ini termasuk ke dalam mutu layanan ‘B’, dengan kriteria layanan Baik. Sehingga reaisasi Indeks Kepuasaan layanan Publik BAPPEBTI tahun 2020 sebesar 79,925 ini telah melebihi target 2020 sebesar 75, dengan

capaian 106,56%.

Capaian yang melebihi target ini merupakan hasil dari beberapa pelaksanaan kegiatan pelayanan Bappebti untuk pengembangan PBK, SRG, dan PLK, salah satunya dengan melakukan kegiatan literasi berupa pertemuan teknis kepada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berpotensi melakukan investasi dan mengerti manfaat dari Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan SRG-PLK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 44

Gambar 3.13 kegiatan pertemuan teknis bulan Desember, 2020 di Bandung

IK-5: Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

03 Akuntabilitas Kinerja

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 5 yaitu Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.14 Rumus Kepatuhan Pelaku Usaha PBK

A =

B =

Σ Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi = 70% A + 30% B

Indikator kinerja ini merupakan salah satu kinerja yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik. Target kepatuhan pelaku usaha PBK yang ditetapkan sebesar 75%, realisasi yang dicapai sebesar 76%. Berdasarkan hal ini, terdapat kenaikan persentase kepatuhan pelaku usaha PBK sebesar 101,59% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Utama - 5 Tahun 2020

Indikator Kinerja

Target Tahun 2020

Realisasi Tahun 2020

Capaian %

Unit Terkait

Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

75%

76%

101,59

Rowaspaberfi Roroundak

Sumber: Rowaspaberfi dan Rorundak

Parameter dalam perhitungan pelaku yang patuh dilihat dari kepatuhan kegiatan operasional, kepatuhan pelaporan keuangan dan kepatuhan transaksi yang terdiri dari kepatuhan penyampaian laporan dan integritas dalam kegiatan, keuangan dan transaksi, yang dilaksanakan dalam kegiatan:

1. Pengawasan Transaksi PBK

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 45

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka maupun Pedagang Berjangka.

03 Akuntabilitas Kinerja

Sampai dengan Desember tahun 2020 kegiatan pengawasan transaksi telah dilaksanakan di 57 (lima puluh tujuh) perusahaan di Dalam dan Luar Kota yang terdiri dari:

1. PT Kresna Investa Futures di Jakarta (Multilateral)

2. PT Askap Futures di Jakarta (Multilateral)

3. PT Askap Futures di Jakarta (Bilateral)

4. PT First State Futures Cabang Denpasar (Bilateral)

5. PT Artamas Futures Cabang Surabaya (Multilateral)

6. PT XXXX Xxxxxx Berjangka di Jakarta (Bilateral)

7. PT Sentratama Investor Berjangka di Jakarta (Multilateral),

8. Pedagang Penyelengggara SPA PT Xxxxx Mitradana International di Jakarta (Bilateral)

9. PT International Mitra Futures di Bandung (Multilateral)

10. Pedagang Penyelengggara SPA PT Adhikarya Cipta Persada di Jakarta (Bilateral)

11. Pedagang Penyelengggara SPA PT Inter Multiinvest Fortuna di Medan (Bilateral)

12. PT Nine Stars Futures Cabang Surabaya (Bilateral)

13. PT Central Capital Futures di Bandung (Bilateral)

14. PT Inter Pan Pasifik Futures (Multilateral)

15. PT Global Intra Berjangka di Jakarta (Bilateral)

16. PT Royal Trust Futures di Jakarta (Bilateral)

17. PT Cyber Futures di Jakarta (Bilateral)

18. PT HFX International Berjangka di Jakarta (Multilateral)

19. PT Indosukses Futures di Jakarta (Bilateral)

20. PT Mega Menara Mas Berjangka di Jakarta (Multilateral)

21. PT Asia Trade Point Futures di Jakarta (Multilateral)

22. PT Menara Mas Investindo di Jakarta (Multilateral)

23. PT United Asia Futures di Jakarta (Bilateral)

24. PT Xxxx Xxx Xxxxxxxxx di Bandung (Multilateral)

25. PT Equityworld Futures di Semarang (Bilateral)

26. PT Victory International Futures di Jakarta (Bilateral)

27. PT BKDI di Jakarta (Multilateral)

28. PT Bestprofit Futures di Bandung (Multilateral)

29. PT Java Global Futures di Banten (Multilateral)

30. PT Agrodana Futures di Bandung (Bilateral)

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 46

31. PT Central Capital Futures di Jakarta (Multilateral)

03 Akuntabilitas Kinerja

32. PT Kontakperkasa Futures di Balikpapan (Bilateral)

33. PT IDS Kapital Berjangka di Jakarta (Multilateral)

34. PT Equityworld Futures di Samarinda (Bilateral)

35. PT Rifan Financindo Berjangka di Semarang (Bilateral)

36. PT BBJ di Jakarta (Bilateral)

37. PT BKDI Jakarta (Multilateral)

38. PT Asia Trade Point Futures di Jakarta (Bilateral)

39. PT. Maxco Futures di Jakarta (Bilateral)

40. PT Rifan Financindo Berjangka di Bandung (Multilateral)

41. PT Xxxx Xxx Xxxxxxxxx di Makassar (Bilateral)

42. PT Bestprofit Futures di Medan (Multilateral)

43. PT Jasa Mulia Forexindo di Jakarta (Bilateral)

44. PT Midtou Aryacom Futures di Jakarta (Bilateral)

45. PT Bestprofit Futures di Medan (Bilateral)

46. PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta (Bilateral)

47. PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta (Multilateral)

48. PT Kontakperkasa Futures di Yogyakarta (Bilateral)

49. PT Kontakperkasa Futures di Yogyakarta (Multilateral)

50. PT Usaha Forexindo di Jakarta (Bilateral)

51. PT Pan Emperor di Jakarta (Bilateral)

52. PT International Business Futures di Bandung (Multilateral)

53. PT Rifan Financindo Berjangka di Surabaya (Multilateral)

54. PT Handal Semesta Berjangka di Jakarta (Bilateral)

55. PT Handal Semesta Berjangka di Jakarta (Multilateral)

56. PT Kresna Investa Futures di Jakarta (Bilateral)

57. PT Lintas Xxxxxx Xxxx di Jakarta (Bilateral).

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 47

Bentuk pemantauan dan pengawasan transaksi yang dilakukan Bappebti adalah dengan membuat rekapitulasi para Pialang Berjangka peserta SPA dan Pedagang Berjangka sebagai penyelenggara SPA per tahun berdasarkan laporan yang disampaikan para pelaku usaha ke Bappebti. Berikut ini tabel rekapitulasi transaksi per tahun para Pialang Berjangka sebagai Peserta SPA dan Pedagang Berjangka sebagai Penyelenggara SPA. Berdasarkan informasi dari kedua tabel tersebut, jumlah Pialang Berjangka Peserta SPA yang memenuhi kewajiban transaksi sebanyak 35 perusahaan, masih lebih banyak dibandingkan yang tidak memenuhi kewajiban transaksi yaitu sebanyak 16 perusahaan. Sedangkan jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban transaksi sebanyak 13

03 Akuntabilitas Kinerja

perusahaan, masih lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban transaksi yaitu sebanyak 4 perusahaan. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa perusahaan pelaku usaha PBK yang wajib bertransaksi di Bursa Berjangka masih lebih banyak dibandingkan yang tidak memenuhi kewajiban transaksi. Berikut ini tabel rekapitulasinya (tabel 2 dan tabel 3):

Tabel 3.16

REKAPITULASI PIALANG BERJANGKA PESERTA SPA YANG DIKENAKAN ATURAN KEWAJIBAN BERTRANSAKSI DI BURSA BERJANGKA (PERATURAN KEPALA BAPPEBTI NO. 69/BAPPEBTI/Per/6/2009, 71/BAPPEBTI/Per/8/2009 DAN 85/BAPPEBTI/Per/10/2010) PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2020
NO	BULAN	MEMENUHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500 DAN <5%)	TIDAK MEMENUHI (0 "NOL" TRANSAKSI)	PIALANG MULTILATERAL	TOTAL PIALANG AKTIF
1	JANUARI	43	5	1	2	3	8	62
2	FEBRUARI	26	8	14	3	3	8	62
3	MARET	32	5	11	4	1	8	61
4	APRIL	33	13	2	3	1	8	60
5	MEI	38	8	3	1	2	10	62
6	JUNI	39	7	3	1	2	10	62
7	JULI	42	6	1	1	2	10	62
8	AGUSTUS	42	6	1	1	3	9	62
9	SEPTEMBER	41	6	2	1	4	10	64
10	OKTOBER	36	8	5	2	3	10	64
11	NOVEMBER	45	4	1	1	3	10	64
12	DESEMBER	43	7	0	1	4	11	66
RATA-RATA		38	7	4	2	3	9	63

Sumber: Rowaspaberfi

Tabel 3.17

REKAPITULASI PEDAGANG BERJANGKA PENYELENGGARA SPA YANG DIKENAKAN ATURAN KEWAJIBAN BERTRANSAKSI DI BURSA BERJANGKA (PERATURAN KEPALA BAPPEBTI NO. 69/BAPPEBTI/Per/6/2009, 71/BAPPEBTI/Per/8/2009 DAN 85/BAPPEBTI/Per/10/2010) PERIODE JANUARI-DESEMBER TAHUN 2020
NO	BULAN	MEMENUHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500 DAN <5%)	TIDAK MEMENUHI (0 "NOL" TRANSAKSI)	TOTAL PEDAGANG AKTIF
1	JANUARI	12	1	4	0	0	17
2	FEBRUARI	8	2	7	0	0	17
3	MARET	11	1	4	1	0	17
4	APRIL	12	3	2	0	0	17
5	MEI	17	0	0	0	0	17
6	JUNI	14	2	1	0	0	17
7	JULI	14	2	1	0	0	17
8	AGUSTUS	15	1	0	0	1	17
9	SEPTEMBER	14	2	0	0	1	17
10	OKTOBER	13	2	1	0	1	17
11	NOVEMBER	14	1	1	0	1	17
12	DESEMBER	15	1	0	0	1	17
RATA-RATA		13	2	2	0	0	17

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 48

Sumber: Rowaspaberfi

03 Akuntabilitas Kinerja

2. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

Kegiatan ini terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) pada Pialang Berjangka bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK, sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.

Selama tahun 2020, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu setiap bulannya sebanyak 62 (enam puluh dua) perusahaan. Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu adalah pelaku usaha PBK yang aktif yang saat ini berjumlah 66 (enam puluh enam) perusahaan, yang artinya masih terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan.

Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha secara tepat waktu dibagi 12 (dua belas) bulan.

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK sampai dengan Desember Tahun 2020 telah dilakukan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU- PPT) pada Pialang Berjangka dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan:

1. PT Bestprofit Futures di Banjarmasin;

2. PT Century Investment Futures di Jakarta;

3. PT Indosukses Futures di Jakarta;

4. PT Monex Investindo Futures di Medan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 49

5. PT Xxxxxx Semesta Berjangka di Jakarta;

03 Akuntabilitas Kinerja

6. PT Pialang Jepang Berjangka di Jakarta.

7. PT Esandar Arthamas Berjangka di Jakarta;

8. PT Mentari Mulia Berjangka di Jakarta;

9. PT Menara Mas Futures di Jakarta;

10. PT CGS-CIMB Futures Indonesia;

11. PT OTM Kapital Berjangka di Jakarta;

12. PT Xxxx Xxx Xxxxxxxxx di Jakarta;

13. PT Sagafx Sentra Berjangka di Jakarta;

14. PT Cyber Futures di Jakarta;

15. PT XXXX Xxxxxx Berjangka di Jakarta;

16. PT Java Global Futures di Banten;

17. PT Topgrowth Futures di Bandung;

18. PT Victory International Futures di Bandung;

19. PT Kontakperkasa Futures di Bandung;

20. PT Valbury Asia Futures di Yogyakarta.

B. Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) sebanyak 14 (empat belas) perusahaan:

1. PT Soegee Futures di Jakarta;

2. PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta;

3. PT Indosukses Futures di Jakarta;

4. PT Xxxxxx Semesta Berjangka di Jakarta;

5. PT United Asia Futures di Jakarta;

6. PT Menara Mas Futures di Jakarta

7. PT CCAM Berjangka Indonesia di Jakarta;

8. PT Rifan Financindo Berjangka di Bandung;

9. PT Asia Trade Point Futures di Jakarta;

10. PT Global Kapital Investama Berjangka;

11. PT International Business Futures di Bandung;

12. PT Sentratama Investor Berjangka di Jakarta;

13. PT Bestprofit Futures di Bandung;

14. PT Midtou Aryacom Futures di Semarang.

3. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 50

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas keuangan Pelaku Usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran

03 Akuntabilitas Kinerja

yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di dalam melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat;

2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA;

3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA.

Untuk memenuhi capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh terhadap integritas keuangan, penilaiannya dilihat dari beberapa aspek yakni penyampaian laporan keuangan, pemenuhan modal disetor, ekuitas, modal bersih disesuaikan serta penempatan margin 70% pada Lembaga Kliring Berjangka. Pengawasan dilakukan baik secara on-site maupun off-site. Adapun pengawasan secara offsite menggunakan sistem pelaporan e-reporting. Berikut hasil analisis pelaku usaha yang patuh terhadap integritas keuangan pada Tahun 2020:

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 51

1. Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Harian secara tepat waktu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perusahaan dan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu sebanyak 62 (enam puluh dua) perusahaan, sedangkan untuk Penyelenggara SPA, perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu sebanyak 17 (tujuh belas);

03 Akuntabilitas Kinerja

2. Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor yakni sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;

3. Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas sebanyak 61 (enam puluh satu) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;

4. Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sebanyak 55 (lima puluh lima) perusahaan sedangkan untuk Penyelenggara SPA tidak memiliki indikator dalam kewajiban memenuhi integritas keuangan tersebut;

5. Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 14 (empat belas) perusahaan.

Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang dilakukan melalui kunjungan ke Lapangan (onsite) sampai dengan Tahun 2020 telah dilakukan Pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) Perusahaan Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA, yaitu:

1. PT Lintas Xxxxxx Xxxx di Jakarta (Pedagang Penyelenggara SPA);

2. PT Soegee Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);

3. PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

4. PT Global Intra Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

5. PT Adhikarya Cipta Persada di Jakarta (Penyelenggara SPA);

6. PT Xxxxxx Semesta Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

7. PT Esandar Arthamas Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

8. PT Central Capital Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);

9. PT Straits Futures Indonesia di Jakarta (Pialang Berjangka);

10. PT Menara Mas Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);

11. PT CGS-CIMB Futures Indonesia (Pialang Berjangka);

12. PT CCAM Berjangka Indonesia di Jakarta (Pialang Berjangka);

13. PT Menara Mas Investindo di Jakarta (Penyelenggara SPA);

14. PT Xxxx Xxx Xxxxxxxxx di Bandung (Pialang Berjangka);

15. PT Pruton Mega Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

16. PT XXXX Xxxxxx Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

17. PT Pan Emperor di Jakarta (Penyelenggara SPA);

18. PT Java Global Futures di Banten (Pialang Berjangka);

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 52

19. PT Mega Menara Mas Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

03 Akuntabilitas Kinerja

20. PT Xxxxx Mitradana International di Jakarta (Penyelenggara SPA);

21. PT Century Investment Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);

22. PT World Index Investment di Jakarta (Penyelenggara SPA);

23. PT Cerdas Indonesia Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);

24. PT International Mitra Futures di Bandung (Pialang Berjangka);

4. Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK

Menindaklanjuti laporan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 42/BAPPEBTI/KP/1/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 35/Bappebti/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank Penyimpan Marjin, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik – Bappebti melakukan pengolahan dan analisa data serta informasi yang selanjutnya menjadi hasil laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK yang memuat informasi keadaan dan perkembangan kegiatan pelaku usaha PBK selama 1 (satu) tahun. Sampai dengan Desember 2020, kegiatan ini telah dilaksanakan di 4 (empat Pelaku Usaha PBK yaitu:

1. PT Global Intra Berjangka di Jakarta;

2. PT Menara Mas Investindo di Jakarta;

3. Pedagang Berjangka a.n. Xxxx Xxxxxxxx di Subang;

4. PT Nine Stars Futures di Semarang;

Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan melalui rapat koordinasi, monitoring, identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK, SRG, dan PL merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 53

2. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK dan SRG untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan

03 Akuntabilitas Kinerja

3. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang PBK dan SRG yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Dalam pelaksanaanya kegiatan penyidikan ini selain dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum di daerah

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2020 terdapat 275 sanksi yang dikeluarkan BAPPEBTI dan terdapat 165 sanksi yang ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Berdasarkan data tesebut maka diperoleh hasil, realisasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 2020 adalah sebesar 76 % melebihi target yang sebesar 75%. Sehingga capaian Indikator Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 2020 adalah sebesar 101,59 %.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

1) Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa kegiatan perkantoran dilakukan secara terbatas atau dilakukan dari rumah (work from home);

2) Terdapat optimalisasi anggaran terkait perubahan fokus anggaran (refocusing) untuk tahun 2020 yang lebih ditekankan pada penanganan virus covid-19 di Indonesia sehingga anggaran yang sedianya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator menjadi terdampak;

Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya penyesuaian jadwal antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya.

IK-6: Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 6 yaitu Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi menggunakan rumus sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 54

Gambar 3.15 Hukum dan Litigasi Pemenuhan Konsulatasi

B =

A =

Σ Pemenuhan Konsulatasi Hukum dan Litigasi = 70% A + 30% B

03 Akuntabilitas Kinerja

Berikut ini tabel capaian indikator kinerja Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi, target yang ditetapkan sebesar 75%, realisasi yang tercapai melebihi target menjadi 100%. Terlihat besaran kelebihan capaian dari target sebesar 133,33%. Hal ini menunjukkan kinerja Biro Perundang- undangan dan Penindakan dalam memenuhi konsultasi hukum dan litigasi kepada masyarakat terkait PBK, SRG, dan PLK bernilai baik.

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Utama - 6 Tahun 2020

Indikator Kinerja

Target Tahun

2020

Realisasi Tahun 2020

Capaian (%)

Unit Terkait

Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

75 %

100%

133,33

Rorundak

Sumber: Rorundak

Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK,SRG dan PLK melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG dan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dn PL merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memberikan konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum

2. Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL

Pemberian pelayanan hukum terbagi atas 1 kegiatan, yaitu:

Asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai ahli. Keterangan sebagai saksi ahli kepada pihak kepolisian dan kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki ijin maupun yang illegal

Pada tahun 2020, kegiatan pemberian asistensi hukum dan saksi ahli telah dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali terdiri dari Saksi ahli sebanyak 19 (sembilan belas) kali, sedangkan untuk Asistensi hukum sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Kegiatan pelayanan hukum memiliki permintaan konsultasi hukum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) permintaan dan selama tahun 2020 telah dilaksanakan pemenuhan sebanyak 38(tiga puluh delapan) atau dalam presentase sebesar 38/38x100 = 100% (seratus persen)

Adapun pemberian Saksi/Ahli dan Asistensi Hukum yang telah dilaksanakan oleh Bappebti sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.19

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 56

Saksi/Ahli Tahun 2020

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Polrestabes Surabaya	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepala Polrestabes Surabaya melalui surat Nomor B/470/I/RES.1.11/2020/Satreskrim perihal Permintaan Keterangan Ahli	PT. Bestprofit Futures
2.	Polresta Denpasar	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Kepala Polresta Denpasar melalui surat Nomor B/1288/XI/2018/Reskrim perihal Bantuan menghadapkan sanksi dan sebagai Saksi Ahli	PT. Victory International Futures
3.	Polda Sumatera Utara, Medan	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melalui surat Nomor B/473/III/2020/Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2020 perihal bantuan sebagai Ahli PBK dalam acara Pemeriksaan	PT. Xxxxxx Niaga Berjangka
4.	Polda Sumatera Utara, Medan	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melalui surat Nomor B/735/V/2020/Ditreskrimum tanggal 6 Mei 2020 perihal bantuan sebagai Ahli PBK dalam acara Pemeriksaan	PT. Equity World Futures
5.	POLRES Sleman, Yogyakarta	asistensi hukum terkait dengan undangan Kepala Kepolisian Resor Sleman melalui surat Nomor B/817/VI/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020 Perihal Undangan Permintaan Keterangan Ahli di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Kepolisian Resor Sleman, Kabupaten Sleman	PT. Kontak Perkasa Futures
6.	POLRESTABES Medan	asistensi hukum terkait dengan undangan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan melalui surat Nomor B/6707/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020 Perihal Undangan Permintaan Keterangan Ahli di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara	PT. Monex Investindo Berjangka
7.	POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta	Asistensi hukum terkait dengan undangan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat Nomor B/409/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pemeriksaan Saksi	PT. Askap Futures

8.	Polrestabes Surabaya	Asistensi hukum terkait dengan undangan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melalui surat Nomor B/3194/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrim tanggal 20 Agustus 2020 Perihal Bantuan Keterangan Ahli	PT. Rifan Financindo Berjangka
9.	POLDA Sumatera Utara	Asistensi hukum terkait dengan undangan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah, Sumatera Utara melalui surat Nomor B/1437/VIII/2020 /Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2020 Perihal Permintaan Keterangan Ahli	PT. Best Profit Futures
10.	Jakarta	Permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor Ban/32/II/RES.2.4/2020/ Ditreskrimsus tanggal 11 Februari 2020 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli	PT. Rifan Financindo Berjangka
11.	Jakarta	Permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui Surat Nomor Ban/4162/III/RES.1.11/2020 /Darto tanggal 4 Maret 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli	PT. Cyber Futures
12.	Jakarta	Permintaan Kuasa Hukum PT. Straits Futures Indonesia melalui surat Nomor 28/2020092/APP/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Permintaan Penunjukan Ahli	PT. Straits Futures
13.	Jakarta	Permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor Ban/24/VI/RES.2.4/2020/Ditreskrimsus perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli	PT. Solid Gold Berjangka
14.	Jakarta	Permintaan Kepala Kepolisian Resort Pekanbaru melalui Surat Nomor B/1121/V/Res.1.11/2020/Reskrim tanggal 17 Juni 2020 perihal Pemeriksaan Ahli	PT. Best Profit Futures
15.	Jakarta	Permintaan Kepala Kepolisian Daerah Maluku melalui surat Nomor B/233/VII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 23 Juli 2020 Perihal Mohon Bantuan Keterangan Ahli	Multi Level Autodevia
16.	Jakarta	Permintaan Direktur Reserse Krimsus Polda Metro Jaya melalui Surat Nomor B/7363/VIII/RES.2.6/2020/Dit reskrimsus tanggal 13 Agustus 2020 perihal Bantuan penunjukan Saksi	GCG Asia
17.	Jakarta	Permintaan Direktur Reserse Krimum Polda Metro Jaya melalui Surat Nomor B/1491/VIII/RES.1.11/2020/Dit reskrimum tanggal 2 Agustus 2020 perihal Permohonan Bantuan penunjukan Ahli	PT. Rifan Financindo Berjangka

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 57

03 Akuntabilitas Kinerja

18.

Kota Labuhanbatu, Sumatera Utara

Asistensi Hukum guna memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Labuhanbatu melalui Surat Nomor B/5494/VIII/RES.1.11/2020/Reskrim

tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Permintaan Keterangan Ahli

PT. Rifan Financindo Berjangka

19.

Jakarta

Permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Surat Nomor B/134/VII/2020/Reskrimum tanggal 15 Juli 2020 perihal Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi

PT. Best Profit Futures

03 Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 58

Tabel 3.20 Asistensi Hukum Tahun 2020

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Swissbell Hotel, Denpasar	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna memenuhi undangan Sekretaris Bappebti melalui surat Nomor 192/Bappebti.1/UND/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Undangan permohonan Pembicara dalam acara Literasi PBK, untuk memberikan pemahaman tentang PBK ke masyarakat	Masyarakat
2.	The Xxxxx Xxxxx, Depok	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum guna menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengaturan pengelola sentra dana berjangka melalui surat Nomor 307/Bappebti.4/UND/05/2020 perihal undangan pembahasan pokok-pokok pengaturan pengelola sentra dana berjangka	Pelaku Usaha
3.	Makassar, Sulawesi Selatan	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum dalam penanganan kasus PBK dan SRG dan sehubungan dengan surat PT. Kontak Perkasa Futures Nomor: 253/DIR/KPF /VI/2020 Perihal Permintaan Narasumber	PT. Kontak Perkasa Futures
4.	Yogyakarta	Dalam rangka kegiatan asistensi hukum dalam penanganan kasus PBK guna mendukung pengentian kegiatan seminar yg di adakan Octa FX Explorer pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti	Octa FX Explorer
5.	Medan	Dalam rangka Asistensi Hukum, sehubungan dengan Surat dari Direktur Utama PT. Rifan Financindo Berjangka Nomor 423/DIR/RFB/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Permohonan bimbingan teknis terkait Penerapan Program APU/PPT PT. Rifan Financindo Berjangka	PT. Rifan Financindo Berjangka

6.	Hotel Claro, Kota Makassar	Melakukan Asistensi pendampingan terhadap kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan guna memenuhi undangan sebagai narasumber pada acara Forum Konsultasi Teknis (FKT) di Makassar	Peserta FKT
7.	Denpasar, Bali	Asistensi hukum terkait dengan undangan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melalui surat Nomor 601/Bappebti.4/UND/08/2020 tanggal 30 Agustus 2020 Perihal Undangan Focus Discussion Penyusunan Jenis dan Kriteria Aset Kripto	Bappebti
8.	Cambridge Hotel, Medan	Asistensi hukum terkait dengan undangan Ketua Satgas Waspada Investasi melalui surat Nomor S- 260/SWI/2020 tanggal 30 Agustus 2020 Perihal Permohonan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Waspada Investasi Ilegal	Masyarakat
9.	Denpasar, Bali	Asistensi hukum terkait dengan undangan Kepala Biro Perencanaan Kemendag melalui surat Nomor 3080/SJ.DAG.1/UND/08/2020 tanggal 29 Agustus 2020 Perihal Undangan rum Koordinasi Kerjasama Antara Pusat dan Daerah	Kemendag
10.	Hotel Pulman, Bogor	Asistensi hukum terkait dengan undangan Sekretaris Bappebti Perihal Undangan acara Literasi Kebijakan Bappebti “Diseminasi Informasi Kebijakan di Bidang PBK, SRG dan PLK”	Bappebti
11.	Malang	Asistensi Hukum terkait dengan undangan Sekretaris Jenderal melalui surat Nomor 489/SJ-DAG/ND/08/2020 tanggal 16 Agustus 2020 dalam rangka pemberian informasi hukum terkait kegiatan dan tusi Bappebti	Kemendag
12.	Medan	Asistensi Hukum terkait dengan undangan dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melalui surat Nomor 717/Bappebti.4/UND/09/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal undangan FGD analisis penyusunan pedoman penentuan materi dan angka kredit program pelatihan peningkatan profesi WPB non tatap muka	Bappebti
13.	Mataram	Asistensi Hukum terkait dengan undangan dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melalui surat Nomor 742/Bappebti.4/UND/09/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Perihal undangan FGD penyusunan jenis dan kriteria aset kripto	Bappebti

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 59

03 Akuntabilitas Kinerja

14.	Bekasi	Asistensi Hukum terkait di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terkait implementasi dan cakupan penyempurnaan peraturan Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah	Kemendag
15.	Bekasi	Asistensi Hukum terkait di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai Penanganan Penyelesaian Perselisihan / Pengaduan Nasabah dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)	Kemendag
16.	POLSEK Pondok Gede, Bekasi	Asistensi hukum terkait dengan undangan Kepala Kepolisian Sektor Pondok Gede, Kota Bekasi melalui surat Nomor B/1029/VIII/2020/Sek.pdg tanggal 29 Agustus 2020 Perihal Undangan Klarifikasi	PT. Rifan Financindo Berjangka
17.	Jakarta	Permintaan Kepala Kepolisian Resort Sleman melalui Surat Nomor B/397/III/Reskrim tanggal 3 Maret 2020 perihal Penghadapan Anggota	PT. Kontak Perkasa Futures
18.	Polrestabes Medan	Asistensi Hukum guna memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan melalui Surat Nomor B/4609/IX/2020/Res.1.11/Reskrim tanggal 18 September 2020 Perihal Permintaan Keterangan	PT. Best Profit Futures
19.	Medan	Asistensi Hukum guna memenuhi permintaan dari PT. Best Profit Futures melalui Surat Nomor 564/DIR/BPF/IX /2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Permintaan Keterangan	PT. Best Profit Futures

03 Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.

Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas merupakan juga indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. menangani secara cepat setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti dan mengupayakan agar Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti menjadi pihak yang terlindungi dari gugatan hukum pihak lain.

2. menangani setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan dan menghindari Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang tidak terlindungi karena tidak jelasnya penanganan perkara gugatan hukum tersebut. Dalam kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu 8 (delapan) kali yang dilakukan di PN Jakarta Pusat, 1 (satu) kali yang dilakukan di PN Jakarta Selatan, 2 (dua) kali yang dilakukan di PN Jakarta Barat,1 (satu) kali di PN Tangerang, 1 (satu) kali yang dilakukan di DPRD Provinsi Bali dan 1 (satu) kali yang dilakukan di PN Palembang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 60

Kegiatan penanganan perkara pada tahun 2020 memiliki gugatan hukum dan permintaan penyelesaian perselisihan sebanyak 14 permintaan dan telah dilaksanakan

03 Akuntabilitas Kinerja

pemenuhan litigasi dan penyelesaian perselisian sebanyak 14 pemenuhan atau dalam presentase sebesar 14/14x100 = 100% (seratus persen).

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 61

Tabel 3.21 Penanganan Perkara Tahun 2020

No.	Perkara	Pengadilan	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (8 kali)	Perkara perdata dengan nomor 414/PDT.G/2018/XX.XXX.XX T di PN Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT. Internasional Business Futures sebagai penggugat melawan Xxxxxxxx selaku tergugat	PT. Internasional Business Futures
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perkara perdata dengan nomor 437/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL di PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh Nasabah PT. Max Gain International Futures sebagai penggugat melawan Xxxxxxxx selaku tergugat	PT. Max Gain International Futures
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2 kali)	Perkara Perdata dengan Nomor 258/PDT/2020 /PT.DKI Jo. Nomor 493/PDT.G/2018/PN.JKT .BRT di PN Jakarta Barat yang diajukan oleh Sdr. Xxxxxx Xxxxxxx sebagai penggugat melawan PT. Midtou Aryacom Futures (tergugat) dan Bappebti (turut tergugat)	PT. Midtou Aryacom Futures
4.	Pengadilan Negeri Tangerang	Perkara Perdata dengan Nomor 601/PDT.G/2020/PT.TNG di PN Tangerang yang diajukan oleh Sdr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx sebagai penggugat melawan PT. Sapphire Assets International (tergugat), PT. Best Profit Futures (tergugat) dan Bappebti (turut tergugat)	PT. Sapphire Assets International dan PT. Best Profit Futures

DPRD Provinsi Bali

Sehubungan dengan Surat Nomor 005/3504/Psd/DPRD tanggal 23 Oktober 2020 terkait undangan rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali sehubungan adanya gugatan hukum dan penyampaian aspirasi oleh nasabah PT. Solid Gold Berjangka Cabang Bali

PT. Solid Gold Berjangka

Pengadilan Negeri Palembang

Sehubungan dengan Surat Nomor 249/Pdt.G/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang terkait Gugatan Perdata yang diajukan oleh Xxxxxxx Xxxxx (penggugat) melawan PT. Rifan

Financindo Berjangka (tergugat)

PT. Rifan Financindo Berjangka

03 Akuntabilitas Kinerja

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.

Indikator Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi pada tahun 2020, telah berhasil terealisasi sebesar 100% melebihi target yang hanya 75%, dengan rincian permintaan konsultasi hukum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dan telah dipenuhi seluruh permintaan konsultasi hukumnya, serta permintaan penyelesaian perselisihan sebanyak 14 permintaan dan telah dipenuhi seluruhnya. Sehingga capain tahun2020 adalah sebesar 133,33%

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran BAPPEBTI Tahun 2020 adalah sebesar Rp84.075.529.000 kemudian anggaran tersebut terkena penghematan dan refocusing untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 menjadi Rp Rp59.075.529.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 62

Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran BAPPEBTI berdasarkan Kegiatan:

03 Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.22

Realisasi Xxxxxxan BAPPEBTI Berdasarkan Kegiatan Periode Tahun 2020

No	KEGIATAN	Realisasi s/d Desember 2020			Unit
No	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	Unit
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI	39,818,129,000	34,198,424,144	85.89	Sekretariat
2	Pengawasan PBK	2.683.600.000	2,584,696,500	96.31	Rowaspaberfi
3	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	8,794,600,000	8,245,018,674	93.75	Robinwas SRGPLK
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	3.059.000.000	2,770,655,892	90.56	Rorundak
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	4,719,600,000	4,658,146,287	98.70	Ronabangsar
TOTAL		00.000.000.000	52,456,941,497	88.80

Sumber: Aplikasi SAS per Desember 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 63

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI sebagaimana telah diuraikan di Bab III, rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama BAPPEBTI pada tahun 2020 adalah sebesar 117,12%. Namun BAPPEBTI tidak dapat mencapai seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra, pada tahun 2020 BAPPEBTI memiliki 5 (lima) Indikator kKnerja Utama yang nilai capaiannya di atas 100 % yaitu Pertumbuhan Implementasi PBK, Pertumbuhan Implementasi SRG, Indeks Kepuasan Layanan Publik, Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi. Namun di tahun 2020 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Pertumbuhan Implementasi PLK.

Pertumbuhan Implementasi PLK tidak mencapai target dikarenakan pengaruh dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak aktifnya penyelenggara PLK baik itu Pemerintah Daerah dan juga beberapa pihak swasta. Pemerintah Daerah pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan kegiatan pasar lelang komoditas dikarenakan masih tergantung dengan Xxxx Xxxxxxxxxxxxx dari Pemerintah Pusat. Sehingga ketika di tahun 2020 terjadi realokasi Dana Dekonsentrasi PLK untuk penanggulangan Covid-19 kegiatan pasar lelang komoditas terhenti. Selain itu, efisensi anggaran BAPPEBTI untuk penanggulangan Covid- 19 juga mempengaruhi teradap tidak tercapainya target pertumbuhan implementasi PLK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI 2020 64

Kinerja anggaran BAPPEBTI di tahun 2020 pun tidak optimal, BAPPEBTI hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 52,456,941,497 atau sebesar 88,80%. Ketidak optimalan dalam realisasi anggaran tersebut, disebabkan oleh tertundanya dan bahkan dibatalkannya pelaksanaan beberapa kegiatan akibat pandemi COVID-19, serta terdapat belanja pegawai yang tidak dapat terealisasi di tahun 2020 karena dibatalkannya pembayaran tunjangan kinerja 13 dan 14.

Lampiran

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi Bappebti

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

Lampiran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

2. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	1	Pertumbuhan Implementasi PBK	2%
		2	Pertumbuhan Implementasi SRG	7%
		3	Pertumbuhan Implementasi PLK	6%
		4	Indeks Kepuasan layanan Xxxxxx	Xxxxx 75
		5	Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	75%
		6	Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	75%

Kegiatan

Anggaran

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

39,818,129,000

Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

2.683.600.000

Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

8,794,600,000

Peningkatan pelayanan hukum

3.059.000.000

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL

4,719,600,000

Total

00.000.000.000

Lampiran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Lampiran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

Unit : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2019	REALXXXXX	XXXXXXX (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK	Pertumbuhan Implementasi PBK	2%	5,58%	279,06%
		Pertumbuhan Implementasi SRG	7%	26%	372,29%
		Pertumbuhan Implementasi PLK	6%	-17%	-290,11%
		Indeks Kepuasan Layanan publik	Nilai 75	79,925	106,56%
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	75%	76%	101,59
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	75%	100%	133,33%
RATA-RATA CAPAIAN					117,12

No	KEGIATAN	Realisasi 2020
No	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI	39,818,129,000	34,198,424,144	85.89
2	Pengawasan PBK	2.683.600.000	2,584,696,500	96.31
3	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	8,794,600,000	8,245,018,674	93.75
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	3.059.000.000	2,770,655,892	90.56
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL	4,719,600,000	4,658,146,287	98.70
TOTAL		00.000.000.000	52,456,941,497	88.80

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

Jakarta, Maret 2021

KEPALA BAPPEBTI,

Lampiran

SIDHARTA UTAMA

4. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)

Unit Organisasi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CARA PENGHITUNGAN*	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL	1	Pertumbuhan Implementasi PBK	Rumus Pertumbuhan Implementasi PBK	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
		2	Pertumbuhan Implementasi SRG	Rumus Pertumbuhan Implementasi SRG	Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
		3	Pertumbuhan Implementasi PLK	Rumus Implentasi PLK	Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
		4	Indeks Kepuasan layanan Publik	Rumus Indeks Kepuasan Layanan Publik	Sekretariat
		5	Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Rumus Kepatuhan Pelaku Usaha PBK	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan
		6	Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	Hukum dan Litigasi Pemenuhan Konsulatasi	Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan

Lampiran

Jakarta, Maret 2021

KEPALA BAPPEBTI,

SIDHARTA UTAMA

Lampiran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

OUTCOME/OUTPUT
No	Uraian/Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian	Unit Es. II
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas	Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	45 perusahaan	Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
		Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	54 perusahaan
		Persentase Pelaku Usaha yang Telah Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Audit	60%
2	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	50 Pelaku	Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
		Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	200 Pelaku
		Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK	70%
		Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam kegiatan operasional	50 jumlah
		Jumlah Daerah yang telah memanfaatkan gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS)	6 Daerah
		Peningkatan ekspor melalui instrumen SRG	2%
3	Meningkatnya hasil pelayanan hukum	Regulasi di bidang PBK, SRG, dan PLK yang diuji publik	7 peraturan	Biro Peraturan Perundang-

OUTCOME/OUTPUT
No	Uraian/Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian	Unit Es. II
	terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	70 Dokumen	Undangan dan Penindakan
		Pemberian Pelayanan Huku Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK m	27 Dokumen
		Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	10 Dokumen
4	Meningkatnya hasil pembinaan PBK dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	5 analisis	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
		Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	550 Izin
		Jumlah akses platform layanan informasi harga	10000 Akses
		Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	70%
		Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang Mengajukan Xxxx Sebagai Wakil Pialang Berjangka	82%
5	Meningkatnya	Persentase Kepuasan layanan	80 %	Sekretariat

Lampiran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

OUTCOME/OUTPUT
No	Uraian/Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian	Unit Es. II
	Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	penyusunan program, anggaran dan pelaporan
		Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	75 Nilai
		Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	80%
		Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik Bappebti	75 %

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2020

Jakarta, Maret 2021

KEPALA BAPPEBTI,

Lampiran

SIDHARTA UTAMA

BAPPEBTI

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Telp. (000) 00000000

Fax. (000) 00000000

Website : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx

Document Metadata

Table of Contents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Document Metadata