PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)

“MENJAGA MOMENTUM, MENINGKATKAN KEPERCAYAAN”

DISAMPAIKAN OLEH :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA KELOMPOK KERJA I

SATUAN TUGAS PERCEPATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2016

SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

REPUBLIK INDONESIA

THE LONG SLOW DOWN

REAL VALUE

(awal 80-an) Resesi

Minyak Dunia

(97-98) Krisis

Moneter

(08) Krisis Keuangan Global

Sumber: Penn World Tables: The Economist

REPUBLIK INDONESIA

GLOBAL ECONOMIC HEADWINDS

EUROPE

UNITED STATES

• MONETARY POLICY (NORMALIZED FED),

• POTENTIAL INSTABILITY DUE TO BREXIT OF EU

• IN GENERAL, ECONOMIC CONDITION IS STILL WEAK, IN PARTICULAR GREECE

• NEGATIVE INTEREST RATE POLICY:

CHINA

JAPAN

NEGATIVE INTEREST RATE POLICY

• RECOVERY SIGNAL ECONOMIC CONDITION

• PROBABILITY OF NEXT RECESSION

GERMANY, DENMARK, SWISS

• UNCERTAIN MONETARY & FINANCIAL SECTOR (DEVALUATION & INTERVENTION)

• WEAKENING ECONOMY PERFORMANCE

GLOBAL GROWTH PROJECTION IMF COMMODITY INDEX

IMF-WEO REVISED THE GLOBAL ECONOMIC GROWTH 2016 FLUCTUATIVE GLOBAL COMMODITY MARKET WITH WEAKENING TREND AND INCREASING PRESSURE TO GLOBAL AND DOMESTIC ECONOMY

COMMODITY PRICE PROJECTION

ISSUANCE OF ECONOMIC DEREGULATION PACKAGES IS TO COUNTER THE SLOWING DOWN OF ECONOMIC GROWTH

REPUBLIK INDONESIA

6.18

6.03

5.56

5.02

4.79

DEREGULATION

125

120

115

Consumer Confidence Index (CCI) 2014 – Jun 2015

122

120

118

116

114

Consumer Price Index (CPI) 2014 – Jun 2015 (2012=100)

Real output growth went down to 4.7% yoy on Q1-2015 – lowest since 2009. Thus national economic growth was predicted to grow only by 4.7% for 2015, lower than earlier projection of 5.2%, significantly lower that the expected 7% growth.

Source: Central Bureau of Statistics

110

105

100

Xxx Xxx Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Xxx Xxx Mar Apr May Jun

112

110

108

106

104

Xxx Xxx Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Xxx Xxx Mar Apr May Jun

Source: Bank of Indonesia and Central Bureau of Statistic

▪

CPI of June 2015 was 120.14: there was , since 2012, 20.14% prices increases

(inflation) due to supply side constrains.

CCI went down by 7% during Jan-Jun 2015.

Higher realized investment but occurred

only in Java Island; none was on new

463.1

industrial sector and employed less worker

as they are capital intensive ones

398.6

156.1

313.2

128.2

251.3

208.5

92.2

76.0

60.5

135.1

307.0

270.4

175.3

221.0

42.9

148.0

Realized Investment (IDR Trillion)

92.2

LOWER PERFORMANCE OF INTERNATIONAL TRADE

(USD Million)

500.000,00

400.000,00

300.000,00

380.932,20

381.709,80

369.180,50

354.471,30

200.000,00

100.000,00

0,00

2011

2012

2013

2014

I EXPORT

II IMPORT

TOTAL

500

450

400

350

300

250

200

150

100

2010 2011 2012 2013 2014 Q2-2015

Export decreased significantly during 2012 – 2014, and negative trade balance set in as export value declined more than that of import value.

FDI DDI Total

Source: Investment Coordinating Board

LEMAHNYA INDUSTRIALISASI SEBAGAI PENYEBAB UTAMA

Percentage







	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Growth of Manufacturing Sector	4.6	4.6	4.7	3.7	2.2	4.7	6.3	5.6	4.5	4.6
Share of GDP	28.1	27.8	27.4	26.8	26.2	25.8	21.8	21.5	21.0	21.0

REPUBLIK INDONESIA

Source: Central Bureau of Statistic

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

PORTIONS OF MANUFACTURING SECTOR TO PDB ▪ Share of manufacturing sector to GDP declined sharply in 10

consecutive years, from 28.1% in 2005 to 21.0% in 2014.

▪ WTO Data shows that share of export of manufacturing sector to total national export averaged at 37%, while share of national manufacturing sector is about 1% of total global import.

LABOR ABSORPTION IN MANUFACTURING SECTOR

Foreign Investment

Domestic Investment

▪ Domestic Investment: lower labor absorption by 56% -- from 279,099 workers in 2012 and only 124,135 workers in 2014.

▪ Foreign Investment, lower labor absorption by 56% -- from 510,540 in 2012 and only 222,345 in 2014.

Source: Investment Coordinating Board

PENJELASAN PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI

REPUBLIK INDONESIA

FOKUS MERESPON PERKEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT

Meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

HARMONIZING REGULATIONS SIMPLIFYING BUREAUCRATIC PROCESS ENSURING LAW ENFORCEABILITY

PAKET I, 9 Sept ‘15

MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI: mengurangi dan menyederhanakan regulasi serta mempermudah birokrasi

PAKET II, 29 Sept ‘15

PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan insentif devisa hasil ekspor

PAKET III, 7 Oct ’15

PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI: Perluasan

cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan insentif listrik, BBM, Gas bagi industri

PAKET IV, 15 Oct ‘15

JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK: sistem pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

PAKET V, 22 Oct ‘15

REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH: insentif pajak bagi perusahaan yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta kemudahan pembiayaan syariah

PAKET VI, 6 Nov ‘15

MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN

BAKU OBAT: insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW) pengadaan bahan baku obat

PAKET VII, 7 Dec ‘15

INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH: Mendorong daya

saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan kemudahan sertifikasi tanah

PAKET VIII, 21 Dec ‘15

KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG

(MRO) DAN MINYAK: one map policy yang mempermudah penyelesaian konflik lahan, upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO

PAKET IX, 27 Jan ‘16

INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK: Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan

daging, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke pasar global

PAKET X, 11 Feb ‘16

KETERBUKAAN INVESTASI: perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang menjamin efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan pengembangan UMKM dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata

PAKET XI, 29 Mar ‘16

AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES: Kredit

Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen resiko untuk

kelancaran arus barang (INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes

PAKET XII, 28 Apr ‘16

PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB): Memangkas Izin,

Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia

Resume Perkembangan Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Tahap I-XII

REPUBLIK INDONESIA

213

DIKELUARKAN

TOTAL REGULASI

SEMULA

203

SELESAI

202

154

TOTAL

DALAM

PEMBAHASAN

I–XII

TOTAL REGULASI

99%

KEMENTERIAN/LEMBAGA

154

100%

4749

TOTOTTAAL

PRESIDENTIAPLRESIDENSIAL

4248

L SELESSELAESAII

99 %

▪ Total Regulasi yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XII sebanyak 213 regulasi.

▪ Total Regulasi yang dikeluarkan dari proses deregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XII sebanyak

10 regulasi sehingga total regulasi yang efektif di deregulasi menjadi 203 regulasi.

▪ Total Regulasi yang telah selesai dideregulasi (sampai dengan 1 Agustus 2016) sebanyak 202 regulasi (99%).

▪ Total Regulasi yang masih dalam tahap pembahasan (sampai dengan 1 Agustus 2016) sebanyak 1 regulasi (1%).

UPDATE: 16 AGUSTUS 2016

Resume Perkembangan Regulasi Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-XII

Total

Regulasi

Teknis

yang

dibutuhkan guna menjalankan

Paket Kebijakan Ekonomi I-XII

sebanyak 26 Peraturan Teknis.

Dari

total

Peraturan,

Peraturan

sudah

selesai

dan 6

masih

dalam

Pembahasan.

Sesuai kesepakatan, target waktu

penyelesaian Regulasi Teknis sebagai Turunan Paket Kebijakan Ekonomi adalah pada Juni 2016.

Total 26 Peraturan

Selesai 20 Peraturan

Pembahasan 6 Peraturan

REPUBLIK INDONESIA

Catatan: Dalam perkembangan, pada rapat Pokja II di KSP

23 Juni 2016 perwakilan KemenPUPERA menyebutkan ada 5

Peraturan Menteri PUPERA yang menjadi turunan PP Nomor 122 Tahun 2015 SPAM dan dari 5 Peraturan tersebut sudah selesai

dua Permen yaitu Permen PUPERA Nomor 10/2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang SPAM dan Permen PUPERA 19/2016 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas SPAM.

Penerima Benefit: GINSI, KADIN, GAIKINDO, IPERINDO, APPI, AKUMINDO, GP FARMASI, PERKOSMI, INACA, API, AMI, APRISINDO, APAI, GIAMM, APGI,

Penerima Benefit: AKI, APHI, IMA, APBI, AKUMINDO, KADIN, APINDO

Penerima Benefit: NAMPA, KUKMI, KSPI, APFINDO, APPSI, PPSKI, GAPPSI

Penerima Benefit: API, GINSI, INACA, ORGANDA, APBI/BAN, IPERINDO, GAIKINDO, ASPERINDO, ABUPI, ALFI, APTRINDO, APTBB

Penerima Benefit: AIPPI, ASEIBSSINDO, ISWA, ASIPPINDO, Perusahaan BUMN, AKUMINDO, APINDO, GINSI

Penerima Benefit: AKPI, ASPERAPI, ASITA, GIPI, PHRI, ASPI

REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA HASIL KEBIJAKAN DEREGULASI YANG MENJADI ATRAKSI INVESTASI

PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)

Telah diresmikan 12 PLB dan 16 Calon PLB, antara lain industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan

PERIZINAN INVESTASI 3 JAM

Telah dimanfaatkan 74 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 200,96 Triliun (per 20 Juni 2016)

KAWASAN INDUSTRI (KI)

▪ Jawa Tengah telah mengusulkan 3 KI: Kendal, Demak, dan Ungaran

▪ Kawasan Industri Farmasi di Bitung Tahun 2017

SISTEM PENGUPAHAN

14 Provinsi telah menetapkan UMP 2016 sesuai PP 78/2015 (Kepri, Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD, Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT, Jabar, Bali, Sumut, dan Babel).

KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK

Sebanyak 42 sektor usaha dengan total nilai sebesar Rp 28,7 Triliun (per 15 Mei 2016)

PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE

Pembiayaan ekspor Gerbong Kereta Api ke Bangladesh

KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM (EODB)

Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya dalam 10 indikator Kemudahan Berusaha

MEMPERSINGKAT PROSES INSENTIF FISKAL

Telah dimanfaatkan 18 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun)

AGREGATOR/KONSOLIDATOR PRODUK EKSPOR UKM

Sudah dilakukan ekspor perdana kelapa dari Sulawesi Utara oleh Sinergi BUMN

REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016)

Implementasi DNI, per 24 Juni 2016 sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan, rencana investasi USD 12,926 milyar

ANALISA DAMPAK DAN PENYELESAIAN KASUS

RINGKASAN SURVEI AWARENESS* (1/3)

Sebagian besar dunia usaha dan Pemerintah Daerah mengetahui mengenai PKE REPUBLIK INDONESIA

❑ Dari 157 responden yang menjawab, 86,0% menyatakan mengetahui mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sementara terdapat 14,0% responden yang tidak mengetahui mengenai PKE, terutama responden yang berada di daerah.

❑ Dari 53 responden Pemerintah Daerah (25 provinsi), hanya 1,9% yang tidak mengetahui mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

*) Hasil survei sementara, s.d. tanggal 26 Juli 2016 (n=210, 157 dunia usaha dan 53 Pemerintah Daerah)

RINGKASAN SURVEI AWARENESS (3/3)

Keyakinan dunia usaha terhadap efektivitas PKE masih terbatas. REPUBLIK INDONESIA

❑ Sebanyak 48,4% dan 51,6% responden dunia usaha menyatakan bahwa PKE berpotensi efektif dalam mengembangkan ekonomi makro yang kondusif dan menggerakkan ekonomi nasional.

❑ Sementara, sebanyak 68,8% responden dunia usaha menilai PKE belum efektif dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

❑ Dari sisi Pemerintah Daerah, hampir seluruh responden meyakini efektivitas PKE untuk mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan penanganan kasus/masalah di POKJA IV

- Total laporan yang masuk ke POKJA 4 s/d saat ini sebanyak 74 kasus

( 7 terkait bidang energi, 12 terkait Bea dan Pajak, 4 terkait bidang pariwisata, 6 terkait bidang perbankan, 11 terkait bidang perdagangan, 5 terkait bidang perindustrian, 13 terkait Pertanian dan LHK, 7 terkait tenaga kerja, 5 terkait bidang transportasi dan 5 terkait bidang yang lain)

- Dari keseluruhan laporan yang masuk, saat ini sudah ditangani sebanyak 31 kasus/masalah. 9 diantaranya telah tuntas (3 kasus direkomendasikan ke Pokja 2 dan Pokja 3), sementara 22 kasus lainnya sedang dalam proses pembahasan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait serta pihak dunia usaha yang mengadukan/melaporkan permasalahan tersebut.

(sebagai catatan, 2 kasus ditolak karena ketidakjelasan informasi yang diberikan saat melaporkan, dan pemberi laporan tidak bisa dikonfirmasi)

- Menteri Hukum xxx XXX selaku Ketua Pokja 4 telah melaksanakan rapat/pertemuan yang mengundang berbagai Asosiasi Pengusaha, yang pada intinya membuka pintu komunikasi seluas-luasnya kepada pengusaha untuk dapat memberikan masukan dan saran demi efektifnya pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

- Saat ini, telah tergelar sekretariat sementara Pokja 4, yang berada di Gedung Setjen Kemenkumham, lantai 5. Tempat ini akan menjadi pusat penerimaan laporan terkait kasus/masalah yang menghambat pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi.

Kasus/masalah	Respons
Penetapan besaran pajak hotel sebesar 10% yang dinilai terlalu tiinggi, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga	Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.86/2010 ttg tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi yang juga mensyaratkan terhadap perseorangan.	Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015 telah meningkatkan beban administrasi yang besar dalam bukti poton	Ditjen Pajak melakukan pengkajian bersama Eurocham terkait 5 jasa (pengurusan transportasi, logistik, pengurusan dokumen, pengepakan, pengangkutan/ekspedisi) untuk dikeluarkan atau tidak dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/2015
Rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan Kepala BPOM dalam memenuhi ketentuan Permendag No. 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dianggap duplikasi	Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)

Kasus/masalah

Respons

Sucofindo tidak ada di Maluku, saat ini untuk ekspor terutama pala dan cengkeh harus melalui Surabaya sehingga memerlukan waktu lama

Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian untuk menyediakan sistem standarisasi produk pala dan cengkeh yang akan diekspor dari wilayah Indonesia Bagian Timur.

Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan, dengan masa berlaku 1 tahun sangat memberatkan pengusaha.

Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor TPT: penyalahgunaan izin impor, beberapa produsen memperjualbelikan barang yang diimpornya.

• Kementerian Peridustrian melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas Permendag Nomor 85 Tahun 2015 tentang Impor TPT dan Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian Perdagangan yang masa berlakunya 1 tahun.

• Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait, untuk mengintensifkan pengawasan implementasi Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor dan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang import

Kasus/masalah

Respons

Permasalahan yang disampaikan PT SEIN dan Asosiasi Industri Perangkat telematika Indonesia (AIPTI) tentang

▪ Permohonan fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) PT. SEIN

▪ Perubahan ketentuan syarat mendapatkan izin importasi telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet sebagaimana diatur dalam Permendag No. 38/2013

▪ Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika, disepakati untuk 80% untuk hardware dan 20% untuk R&D.

▪ Telepon selular ilegal (tidak memiliki izin postel dan nomor International Mobile Station Equipment Identity (IMEI)

Menteri Keuangan melakukan pengkajian ulang tentang pemberian tax allowance kepada PT. SEIN dengan melibatkan BKPM, Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian tentang implementasi Permendag Nomor 41 Tahun 2016 dengan melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Kominfo, dan asosiasi.

Kementerian Kominfo membuat regulasi yang mendukung penerapan kontrol IMEI oleh operator dengan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan , Kabareskrim Polri, Kemkominfo melakukan pengawasan peredaran ponsel yang tidak sesuai standar (ilegal).

Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait untuk mengintensifkan penanganan masalah penyelundupan.

“TERIMA KASIH” INDONESIA

...for better Indonesia

xxx.xxxx.xx.xx | xxx.xxxxxxxx.xx.xx xxx@xxxx.xx.xx

SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

KEBIJAKAN EKONOMI 30

PIMPINAN

KETUA

MENKO PEREKONOMIAN

(KEPMENKO NO. 80 TAHUN 2016

SEBAGAI TINDAK LANJUT INPRES NO. 12 TAHU 2015)

UNIT PENDUKUNG

KETUA

SESMENKO PEREKOMIAN

WAKIL KETUA

DEPUTI V KEMENKO PEREKONOMIAN

WAKIL KETUA I

MENKO POLHUKAM WAKIL KETUA II SEKRETARIS KABINET WAKIL KETUA III

XXXXXX XXXXXXX, TIM AHLI XXXXXX

XXXXX I KAMPANYE DAN DISEMINASI KEBIJAKAN

KETUA: MENTERI PERDAGANGAN

WAKIL KETUA: KEPALA BKPM

POKJA II PERCEPATAN DAN PENUNTASAN REGULASI

KETUA: KEPALA STAF KEPRESIDENAN

WAKIL KETUA:

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

POKJA III EVALUASI DAN ANALISA DAMPAK

KETUA: DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

WAKIL KETUA: XXXXX XXXXXXX

POKJA IV PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS

KETUA: MENKUMHAM

WAKIL KETUA:

XXXXXXX XXXXX XXXXXX

Mekanisme kerja Satgas dilakukan melalui rapat paripurna secara 2 mingguan setiap hari Selasa, sedangkan rapat internal Pokja dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan, serta secara berkala dilaporkan kepada Presiden.

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

TUGAS POKOK POKJA 31

NO	POKJA	TUGAS
1	Kampanye Kebijakan	• Sosialisasi, desiminasi, publikasi, road show, business matching, CEO meeting, talk show/dialog dalam dan luar negeri
2	Penuntasan Regulasi	• Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan deregulasi ekonomi
3	Evaluasi	• Memantau, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi (regulatory impact) • Mengkaji usulan deregulasi baru
4	Penyelesaian	• Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi • Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan deregulasi
5	Unit Pendukung	• Mendukung kegiatan Tim/Pokja dalam administrasi, keuangan, pelaporan • Mengkoordinasikan substansi deregulasi antar K/L dan daerah • Melakukan klinik bisnis dan PPC untuk uji publik dan efektivitas kebijakan

Document Metadata

Table of Contents

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)

Document Metadata