KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
-
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
ELEX=9ff KMOEMDIeAO.,,,...TfINfDfO
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO TENTANG
PENERBITAN BUKU BERTEMA KEMARITIMAN
NOMOR NOMOR
14/PKS/MarilimNlll/2018 RDN/PKS/PEMK/002Nlll/2018
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :
1. Xxxxx Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Selaku Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.
Selaku Direktur Utama PT Elex Media Komputindo, dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama PT Elex Media Komputindo yang berkedudukan di Gedung Kompas Gramedia lantai 0, Xxxxx Xxxxxxxx No. 29-37, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA;
PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penerbitan buku bertema kemaritiman, dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerja sama dalam penerbitan buku-buku bertema Kemaritiman;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyebarluaskan konten Kemaritiman kepada masyarakat.
PASAL2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Penyediaan bahan bertema Kemaritiman;
b. Pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian buku bertema Kemaritiman,
PASAL3
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait Kerja Sama ini;
b. Mendapatkan draf buku sebelum dicetak dari PIHAK KEDUA.
(2) Kewajiban PIHAK KESATU :
a. Memberikan bahan bertema Kemaritiman kepada PIHAK KEDUA;
b. Memberikan persetujuan akhir draf cetak.
(3) Hak PIHAK KEDUA:
a. Mendapatkan materi buku bertema Kemaritiman dari PIHAK KESATU;
b. Mendapatkan persetujuan akhir draf cetak dari PIHAK KESATU.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan bertema Kemaritiman.
PASAL4 JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani;
(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
PASAL 5 PEMBIAYAAN
(1) PIHAK KESATU menanggung biaya transportasi dan akomodasi kepada 5 (Hrna) orang wakil dari PIHAK KEDUA untuk melakukan pengumpulan bahan ke lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dengan nilai sebesar Rp 111.224.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat jufa rupiah);
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Peiatun,n Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut: a: Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
b. Kebakaran;
c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya ctengan penyelesaian pekerjaan.
(2) Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
a. PARA PIHAK atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya;
b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat di!injau kembali.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesfiikan secara musyawarah dan mufakat;
(2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari:
a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU;
b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA;
c. Seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
PASAL8
ADDENDUM
(1) PARA PIHAK dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan- . ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila PIHAK yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima
PIHAK lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelan,caran pelaksanaan Perjanjian ini;
(2) PARA PIHAK harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan Addendum Perjanjian Kerja Sama. Addendum dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang .tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh PARA PIHAK sepanjang masih dalam masa perjanjian;
(3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu PIHAK atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
(4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan dinyat�kan
dalam addendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan yang t.idak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
PASAL 9 KORESPONDENSI
Seluruh pemberitahuan atau korespondensi yang berkaitan dengan Kerja Sama ini ditujukan kepada:
PIHAK KESATU Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Gedung Kemaritiman
XX Xxxxxxx Xx.0 Xxxxxxx Xxxxx 00000 Telp. (000) 00000000 Fax. (000) 0000000
PIHAKKEDUA PT Elex Media Komputindo
Gedung Kompas Gramedia lantai 2
JI. Palmerah Barat 29-37 Jakarta Pusat 10270
Telp. (000) 0000000 0 xxx 0000 Fax. (000) 00000000
PASAL11 PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PARA PIHAK diatas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.