Nomor 37

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT SINAR EKA SELARAS

Nomor 37

Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Maret tahun dua ribu dua puluh------

tiga (10-03-2023), Pukul 12.30 (dua belas lewat tiga puluh menit) Waktu-----------

Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, Doktor XXXXX HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ------

berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----

telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian --------

akhir akta ini :

Xxxx XXXXX XXXXXXXXX, lahir di Bandung, pada tanggal empat-----

Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (04-05-1973), bertempat----------

tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Muara,-----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, setempat dikenal dengan Cipinang-----

Elok A V / 23, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk-----------

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 3175030405730010);--------------

- menurut keterangannya dalam hal ini penghadap bertindak selaku Direktur-----

sekaligus kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham seperti yang--------------

ternyata dalam ”Keputusan Para Pemegang Xxxxx sebagai Pengganti Rapat------

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SINAR EKA SELARAS” tertanggal delapan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (08-03-2023), (”Keputusan-----------

Sirkuler Para Pemegang Saham”) dan selaku demikian penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi perseroan terbatas PT--------------

SINAR EKA SELARAS, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan-----

hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia,--------------

berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasar dan------------------------------------------

perubahannya sebagaimana -------------------------------------------------------------

• Akta pendirian tertanggal tiga belas Maret tahun dua ribu sembilan (13-

03-2009), Nomor: 12, yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxx, Sarjana-----

Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pengesahan------

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh---

belas April tahun dua ribu sembilan (17-04-2009), Nomor: AHU-------------

13889.AH.01.01.Tahun 2009;

• Akta tertanggal tujuh belas September tahun dua ribu sembilan (17-09-- 2009), Nomor: 42, yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxx, Sarjana-----------

Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan-------

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal--------------

sembilan Oktober tahun dua ribu sembilan (09-10-2009), Nomor:------------

AHU-48919.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diberitahukan perubahan-- data perseroan sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan-----------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh tiga--------

Oktober tahun dua ribu sembilan (23-10-2009), Nomor: AHU------------------

AH.01.10-18534;

• Akta tertanggal dua puluh enam November tahun dua ribu sembilan-------

(26-11-2009), Nomor: 179, yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxx,-------------

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat--------------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---------

Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya--------------

tertanggal dua Desember tahun dua ribu sembilan (02-12-2009),--------------

Nomor: AHU-58715.AH.01.02.Tahun 2009;---------------------------------------------------

• Akta tertanggal tujuh September tahun dua ribu sepuluh (07-09-2010),-- Nomor: 02, yang dibuat dihadapan Xxxxxxx, Sarjana Hukum, Sarjana-----

Teknik, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, akta------

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----------

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam-----

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal--

lima belas Oktober tahun dua ribu sepuluh (15-10-2010), Nomor:------------

AHU-AH.01.10.26172;

• Akta tertanggal satu Maret tahun dua ribu sebelas (01-03-2011),--------------

Nomor: 01, yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxx, Sarjana Hukum,--------

Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari---------------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--------------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan----------

Perubahan Data Perseroan tertanggal sebelas Maret tahun dua ribu----------

sebelas (11-03-2011), Nomor: AHU-AH.01.10-07661;--------------------------------

• Akta tertanggal delapan belas Mei tahun dua ribu sebelas (18-05-2011), Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxx, Sarjana Hukum,--------

Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari---------------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--------------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal dua------

puluh tiga Juni tahun dua ribu sebelas (23-06-2011), Nomor: AHU---------

31511.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah diberitahukan perubahan data-----

perseroan sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan--------------------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal empat belas Juni----

tahun dua ribu sebelas (14-06-2011), Nomor: AHU-AH.01.10-18257;----

• Akta tertanggal delapan belas Agustus tahun dua ribu sebelas (18-08------

2011), Nomor: 41, yang dibuat dihadapan Xxxxxxx Xxxxx, Sarjana------------

Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan-------

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan----------

Perubahan Data Perseroan tertanggal tujuh September tahun dua ribu-----

sebelas (07-09-2011), Nomor: AHU-AH.01.10-28405;--------------------------------

• Akta tertanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua belas (26-03- 2012), Nomor: 56, yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxxxx-------------------------

Xxxxxxxxxxxx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di------------

Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di- dalam Surat Keputusannya tertanggal dua belas April tahun dua ribu------

dua belas (12-04-2012), Nomor: AHU-18514.AH.01.02.Tahun 2012;-----

• Akta tertanggal tujuh Juni tahun dua ribu dua belas (07-06-2012),------------

Nomor: 13, yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,---------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi---------------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua---

puluh Juni tahun dua ribu dua belas (20-06-2012), Nomor: AHU-------------

AH.01.10-22638 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua belas (20-06------

2012), Nomor: AHU-AH.01.10-22637;-------------------------------------------------------------

• Akta tertanggal tiga April tahun dua ribu empat belas (03-04-2014),--------

Nomor: 03, yang dibuat dihadapan Xxx Xxxx Xxxxx, Sarjana Hukum,------

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat-- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---------

Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan------------------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal tujuh April tahun---

dua ribu empat belas (07-04-2014), Nomor: AHU-01018.40.22.2014;-----

• Akta tertanggal dua Juni tahun dua ribu enam belas (02-06-2016),-----------

Nomor: 04, yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,---------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi---------------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal tiga-----

Juni tahun dua ribu enam belas (03-06-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-- 0054175;

• Akta tertanggal dua belas Desember tahun dua ribu delapan belas (12----

12-2018), Nomor: 05, yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxxx-------------------

Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Magister Kenotariatan, Notaris di-------------------

Kabupaten Boyolali, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari----------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--------------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal empat-- belas Desember tahun dua ribu delapan belas (14-12-2018), Nomor:-------

AHU-0030257.AH.01.02.Tahun 2018;--------------------------------------------------------------

• Akta tertanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh (20-05-2020),-- Nomor: 10, yang dibuat dihadapan Pety Fatimah, Sarjana Hukum,-----------

Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta------

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----------

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam-----

Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua----

puluh (22-05-2020), Nomor: AHU-0037213.AH.01.02.Tahun 2020 dan

telah diberitahukan perubahan data perseroan sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal dua-- puluh dua Mei tahun dua ribu dua puluh (22-05-2020), Nomor: AHU----

AH.01.00-0000000;

• Akta tertanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu (20-06------

2021), Nomor: 07, yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxx Xxxxxx, Sarjana-------

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah-----

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--------

Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat-----------------------

Keputusannya tertanggal tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu (03------

06-2021), Nomor: AHU-0031852.AH.01.02.Tahun 2021 dan telah----------

diberitahukan perubahan anggaran dasarnya sebagaimana tercantum di-- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar tertanggal tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu (03-06-2021), Nomor: AHU---------------

AH.01.00-0000000;

• Akta tertanggal satu Juli tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021),-----

Nomor: 01, yang dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx--------------

Parincha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---------------------

Kabupaten Bandung, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari---------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--------------------

sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan----------

Perubahan Anggaran Dasar tertanggal satu Juli tahun dua ribu dua-----------

puluh satu (01-07-2021), Nomor: AHU-AH.01.00-0000000 dan Surat----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal satu----

Juli tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021), Nomor: AHU----------------

AH.01.00-0000000;

• Akta tertanggal empat belas September tahun dua ribu dua puluh dua-----

(14-09-2022), Nomor: 31, yang dibuat dihadapan Makmur Tridharma,---

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat--------------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---------

Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya--------------

tertanggal dua puluh enam September tahun dua ribu dua puluh dua--------

(26-09-2022), Nomor: AHU-0069270.AH.01.02.Tahun 2022;-------------------

Dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan Anggaran Dasar dan-- perubahan pengurus lagi selain dari yang tersebut di atas, serta tidak--------------------

memerlukan persetujuan siapa pun juga selain yang tersebut di atas----------------------

(selanjutnya disebut “Perseroan”)

Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan------------

terlebih dahulu sebagai berikut :

• Bahwa Para Pemegang Saham telah menandatangani Keputusan Para----------

Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Eka Selaras, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai----------

cukup, yang telah ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan-----

pada tanggal delapan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (08-03-2023).-----

• Bahwa Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-- saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan-----

mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek----------------

Indonesia (“BEI”) (Company Listing) serta menyetujui untuk -----------------------

mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang --------

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -- di bidang pasar modal Indonesia;

• Bahwa Perseroan bermaksud untuk menurunkan nilai nominal saham----------

(stock split) menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham dalam-- rangka Penawaran Umum tersebut;

• Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan maksud dan--------

tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya--------

kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang;-----------------------------------------

• Bahwa Perseroan bermaksud untuk mengangkat kembali dan menegaskan- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----------------------------------------------

• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun- 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham Perseroan dapat---

juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum----------

Pemegang Saham, dengan ketentuan -semua pemegang saham telah-------------

diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan---------------

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta--------------------------

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan--------

cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang------

diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----------------------------

• Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan tanda tangannya-----

sebagai persetujuan atas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham-------------

tersebut antara lain sebagai berikut:

1. PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk, yaitu suatu Perseroan Terbatas- yang didirikan berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum Republik-----

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat;--------------------------------------------------------

Selaku pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan----------------------

ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 414.999 (empat ratus---------

empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar------------

Saham dari seluruh jumlah saham dalam Perseroan dengan nilai---------------

nominal Rp.414.999.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar--------------

sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah);----------------------------------

2. Xxxx XXXXX XXXX XXXXXX, lahir di Ujung Pandang, pada--------------

tanggal dua Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (02- 12-1971), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan,---

Kelurahan Xxxxx Xxxxx, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005,---------

setempat dikenal dengan Jalan Cendana Golf III Nomor 9 BGM PIK,-----

(pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi---------

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 7371090212710007);------------------

Selaku pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan----------------------

ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 1 (satu) lembar Saham-------

dari seluruh jumlah saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp.----

1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Sehingga seluruhnya saham yang telah disetor di dalam Perseroan pada saat itu berjumlah 415.000 (empat ratus lima belas ribu) lembar saham atau dengan-------

nominal sebesar Rp415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar-----------------

Rupiah).

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penghadap Tuan---------------

XXXXX XXXXXXXXX, tersebut, tetap dalam kedudukannya sebagaimana-------

tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan kembali putusan-putusan yang-------

telah disetujui dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham Perseroan-------------

diantaranya adalah sebagai berikut :

I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum-----------

dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (Company----

Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan------

dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan--------

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia. --------

II. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:----------------------------------------------------

(a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi -----------

perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan ------

menjadi PT SINAR EKA SELARAS, Tbk.;------------------------------------------

(b) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk--------

ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum------------------

sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh------

juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili sebanyak-------------------

banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan-- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan-- kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran-----------

Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris---------

tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan-----------

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang---------

berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan-----

Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan- dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan ------------------

melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu- memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual - dalam Penawaran Umum tersebut;--------------------------------------------------------------

(c) Memberikan program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya-----------

31.125.000 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu)--------------

lembar saham atau sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari-----------

seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada----------------------

masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan--------

peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana----

saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-----------------

undangan yang berlaku di bidang pasar modal;---------------------------------------

(d) Memberikan program pemberian hak opsi untuk membeli saham------

kepada Manajemen dan Karyawan (Management Employee Stock----

Option Plan) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) saham biasa dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan----

setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 52.398.989------

(lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu----------------

sembilan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham.------------------------

(e) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya -- Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual-----

kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang - dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang-----

saham Masyarakat), pada BEI;

(f) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk----------

disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor --

IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang-----------

Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan ------------------

Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:-----------

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ------

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas -- Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan------------

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan-----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite---

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik,-----------------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 -------------

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik-----------

(untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan----------------------------

(g) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham-----------

dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran-------------

Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam-----

rangka Penawaran Umum.

III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan-----

hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan-- setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut-----------

menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris,--------------

melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau-----------------

membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan -- dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk ------------

keperluan atau tujuan tersebut.

IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau-- Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal----------------------

Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab-----------

apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala ---

akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang -- diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran -------

Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya- terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan -------------

kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran -------

Umum.

V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan -- hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan-----------

dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang-----------

diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini,-------

termasuk namun tidak terbatas pada:--------------------------------------------------------------------

Umum yang Otoritas Jasa

Pelaksanaan

a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran -- dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan -------------

Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang ------------------

Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, -------

Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;----------------------

b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan -- ditawarkan dalam Penawaran Umum;---------------------------------------------------------

c. untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran---------------

Umum;

d. untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan -- Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus-- Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan -- pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;-----------------------------------------------

e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas,------------

Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau ------

dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka-- Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di-----

BEI;

f. untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian-------------------

sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum,----------

termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi-----

Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;--------------------------

g. untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek-----

Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;-----------

h. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat---------

syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, ------------

diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan------------

dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham -------

Perseroan di BEI;

i. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar------

modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, --------

Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek------

dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta- biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;------------

j. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat-----------------

Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau----------

dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan -- dan BEI;

k. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan -- terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham --------

Perseroan di BEI;

l. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen----------

lainnya;

m. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi--------

yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala- sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen - lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan----

n. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan- ketentuan perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------------

VI. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan -- Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang -------

dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang --------

ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum,-- termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta - tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan---------------------

pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang -- saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang-----

Saham.

VII. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-------------

Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan----

kegiatan usaha penunjang, selanjutnya menjadi berbunyi sebagai-------------

berikut;

-----------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di-------------

Bidang Perdagangan Besar dan Aktivitas.---------------------------------------------------------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat-------

melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:-------------------------------------

Kegiatan Usaha Utama; PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan-------------

pelengkapan komputer.

PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN---------------------------------------

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491)--------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan--------------

perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture),----

peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik-- konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,----

perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam------

peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,------

garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus,- karpet dan sebagainnya.

PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN----

ANAK-ANAK (46495)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat---------------

permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun----

modern seperti boardgame.

PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA (46492)----------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat---------------

olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).------

PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN (46412)------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk-----

pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti-----------

sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos--------

kaki. -

PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI (46413)--------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti--------

sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.-------------------------------------------------------------------

PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG----

OPTIK (46430)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan-------

barang optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).-----------------

Untuk menunjang kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat---------------

melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:-------------------------------------

Kegiatan Usaha Penunjang; PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI-----

(46523) -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan----------------------

telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.------------------

Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.-------------------------------------------

PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN----------------------

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499)-

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan- perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit,-----

koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara-------

dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah-------------

tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga------------

pendidikan.

PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS----------

KAKI LAINNYA (46419)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery,-------------

seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.---------------------------------------------------

WISATA SELAM (93242)

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan-----

kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata---------

selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience).----------------

Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga-- dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta-----

kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada---

kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling.---

free diving, dan sea walker.

VIII. Menyetujui perubahan nilai nominal saham (stock split) dari sebesar-------

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp.100,00 (seratus----

rupiah) per lembar saham, sehingga Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran- Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut;---------------------------------------------------------

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.660.000.000.000,- (satu triliun-----

enam ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 16.600.000.000-----------

(enam belas miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham--------------

bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah);-----------------------------------------------------

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah-------------

4.150.000.000 (empat miliar seratus lima puluh juta) lembar saham------------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.415.000.000.000,00 (empat-- ratus lima belas miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah------

mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham yang---------------

disebutkan pada akhir Akta ini.

IX. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota -------

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan ------------------

pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas------------

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung-----

sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan-----------

Sirkuler Para Pemegang Saham, sejauh tindakan pengurusan dan-------------

pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.--------------------

Selanjutnya, menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5-- (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham-----------

Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan----

Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:-----------------------------------

Direksi

Direktur Utama : Xxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di--------

Jakarta, pada tanggal lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (05-07---------

1972), bertempat tinggal di Jakarta Utara,---

Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk- Muara, Rukun Tetangga 008, Rukun------------

Warga 007, setempat dikenal dengan-----------

Katamaran Permai 8 Nomor 3, (pemegang- tanda pengenal berupa Kartu Tanda--------------

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 3172010507720009);---------

Direktur : Xxxx XXXXX XXXXXXXXX, tersebut;---

Direktur : Xxxxxx XXXXXXXXX, Sarjana---------------

Ekonomi, lahir di Medan, pada tanggal---

empat Maret seribu sembilan ratus tujuh- puluh (04-03-1970), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan,----

Kelurahan Kembangan Utara, Rukun-------

Tetangga 011, Rukun Warga 009,-------------

setempat dikenal dengan Jalan Pulau--------

Sebaru VII L5 Nomor 1, (pemegang--------

tanda pengenal berupa Kartu Tanda----------

Penduduk Provinsi Daerah Khusus-----------

Ibukota Jakarta, Nomor:-------------------------------

3172014403700002);------------------------------------

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxx XXXXXXXX XXXXX, lahir di---------

Jakarta, pada tanggal sembilan Agustus-------

tahun seribu sembilan ratus enam puluh------

enam (09-08-1966), bertempat tinggal di----

Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran-------

Lama, Kelurahan Grogol Selatan, Rukun----

Tetangga 007, Rukun Warga 003,-----------------

setempat dikenal dengan Jalan Simprug------

Garden 1 Blok V Nomor 9, (pemegang--------

tanda pengenal berupa Kartu Tanda--------------

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 3172010908660005);---------

Komisaris Independen : Xxxx XXXXXXX XXXXXXX, lahir di---

Watampone, pada tanggal empat April--------

tahun seribu sembilan ratus enam puluh------

delapan (04-04-1968), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi,-------

Kelurahan Karet Kuningan, Rukun---------------

Tetangga 018, Rukun Warga 002,-----------------

setempat dikenal dengan Jalan Karbela--------

Timur, Apartemen Setiabudi Skygarden,-----

Komisaris

(pemegang tanda pengenal berupa Kartu-----

Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus-- Ibukota Jakarta, Nomor:-----------------------------------

3171010404680012)

: Xxxx XXXXX XXXX, lahir di---------------------

Bengkalis, pada tanggal dua puluh----------------

Februari tahun seribu sembilan ratus enam- puluh empat (20-02-1964), bertempat----------

tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan--------------

Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading- Barat, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga- 008, setempat dikenal dengan Jalan--------------

Gading Kirana Timur I B2 Nomor 38,---------

(pemegang tanda pengenal berupa Kartu-----

Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus-- Ibukota Jakarta, Nomor:-----------------------------------

3171024309610001);----------------------------------------

X. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor- 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar------

Modal, dengan ini menetapkan Nyonya XXXXXXX XXXXX, yang--------

dalam hal ini merupakan pengendali dari PT ERAJAYA---------------------------

SWASEMBADA, Tbk yang merupakan salah satu pemegang saham-----

Perseroan, sebagai Pengendali Perseroan.---------------------------------------------------------

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan ----------------

Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk menyusun-----------

kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi tertulis dan-----------

berbunyi sebagai berikut:

---------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----------------------------

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT SINAR EKA SELARAS, Tbk-----------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan----------------------

“Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Daerah--------

Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat;-----------------------------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ----------------

ditetapkan oleh Direksi.

--------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - ---------------

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -------------

-----------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------------------

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di-------------

Bidang Perdagangan Besar dan Aktivitas.---------------------------------------------------------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat-------

melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:-------------------------------------

Kegiatan Usaha Utama; PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan-------------

pelengkapan komputer.

PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN---------------------------------------

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491)--------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan--------------

perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture),----

peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik-- konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,----

perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam------

peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,------

garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus,-

xxxxxx xxx sebagainnya.

PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN----

ANAK-ANAK (46495)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat---------------

permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun----

modern seperti boardgame.

PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA (46492)----------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat---------------

olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).------

PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN (46412)------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk-----

pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti-----------

sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos--------

kaki. -

PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI (46413)--------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti--------

sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.-------------------------------------------------------------------

PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG----

OPTIK (46430)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan-------

barang optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).-----------------

Untuk menunjang kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat---------------

melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:-------------------------------------

Kegiatan Usaha Penunjang; PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI-----

(46523) -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan----------------------

telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.------------------

Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.-------------------------------------------

PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN----------------------

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499)-

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan- perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit,-----

koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara-------

dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah-------------

tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga------------

pendidikan.

PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS----------

KAKI LAINNYA (46419)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery,-------------

seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.---------------------------------------------------

WISATA SELAM (93242)

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan-----

kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata---------

selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience).----------------

Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga-- dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta-----

kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada---

kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling.---

free diving, dan sea walker.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.660.000.000.000,- (satu triliun-- enam ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 16.600.000.000---------

(enam belas miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham------------

bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah);--------------------------------------------------

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah-----------

4.150.000.000 (empat miliar seratus lima puluh juta) lembar saham---------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.415.000.000.000,00-------------

(empat ratus lima belas miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham---------

yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham-- yang disebutkan pada akhir Akta ini.------------------------------------------------------------------

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk- uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan-----------

ketentuan sebagai berikut :

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;

b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung---

dengan rencana penggunaan dana;---------------------------------------------------------

x. xxxxx yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh----

penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk------------------

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan---------

tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;-----------------------------------------

d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham------

Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut- dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”);-------------

e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal-------------------

dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa-- Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar-----

wajar;

f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio-------

saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri,----------

maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau----

unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam--------------

Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa-------------

akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa---------

pengecualian;

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada------------

Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka--- hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan--- terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang-- terdaftar di OJK;

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan-- OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.----------------------

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan--------------

Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga-------------

tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di--------

bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang---

termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan,- peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal,----

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham-----------------

Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat----------

Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang--------

dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang--------

memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari-----

Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau-------

Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham----

yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham-----------------

Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka--------------------

penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding----------

dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar-----------------

Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham---------------

masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan----

huruf g ayat ini;

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan-----------

dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana-------------------

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan--- yang berlaku di bidang pasar modal;-----------------------------------------------------

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan---------

tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari-- RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan-------

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-----------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal--------

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham----------

Perseroan dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan---------

dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih---

Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan--------

apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi---------

jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek------------

Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan-- sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu---

yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang----

memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal----------

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan----------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;----------------------------------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak---

diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud------

huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek-----

Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak-------------

tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan- syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan---

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya-------

penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak-------

yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang---------

sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi- kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada-------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;------

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak------------

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham-------------

sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur---------------

mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :--

(a) perbaikan posisi keuangan;

(b) selain perbaikan posisi keuangan;---------------------------------------------------

Xxxxx sebagai hasil dari Xxxxx Xxxx yang dikapitalisasi----------

menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen-----------

Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas-----------

lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.----------------------------------

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan-----

memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK---

dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;--------------------------

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak-------------

Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan---

posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu--------

memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan---

kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham----

Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat-----------

Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau--------

penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan-

keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek--------------

Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan---------

ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut- dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di-----------

bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat------------

Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut: ------------------------------------------

(a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;----------------------------------------

(b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang---------

telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;------------------------------

restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau---------

(d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal-----

yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak-------------

Memesan Efek Terlebih Dahulu.----------------------------------------------------

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat-------

Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila---

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang------

berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di---------

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan--------------------------

mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang------

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung- hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi---------------

berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran-------

Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran-----

Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-------------

berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat--

di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---------------------------------------------

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan-----------------

berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam--------

rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--------------------------------------------

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal---------------------------

ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima---

persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :---------------------------

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal-----

dasar;

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi----------

Manusia Republik Indonesia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi---

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,-------

wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)--------

bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi--------------

Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat- 8 butir b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud-------

dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka-- Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,-----------------

sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan---------

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam----

jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8----

butir c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a----

Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran-- Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.---------

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal------------

dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang---------

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%-- (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak----

yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Xxxxxxxxx,----

dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus---------

persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan---------------------

penambahan modal disetor tersebut.------------------------------------------------------------

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar-- penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham----------

yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan-------

perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham-----

tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.---------------------------------

-S A H A M

-Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas-----

nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau--------

tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib----

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan---------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik-------

perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)----------

saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat--------------

sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang-- Saham Perseroan.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa--------------

orang, maka

mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan-----

untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau-------------

seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari------

yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam--------

Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang--------

Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan- semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham----------

saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka-- para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara-------

dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu-----------

ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan-------------

secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil--------------

bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham-------

yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan----

sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham---

tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih------

dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran---

Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam- RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------------

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan----

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan---------------

mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang------------------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta-----

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-------------------------------------------

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia,- berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan--------

yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di-------

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-------------------------------

SURAT SAHAM

-Pasal 6

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada------

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat----

memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat----

kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar-----

Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta-----

ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham---------

saham Perseroan dicatatkan.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi-----

sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan---------

2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang-----------------

pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :--------------------------------

a. Nama dan alamat pemegang saham;------------------------------------------------------

b. Nomor surat saham;

c. Tanggal pengeluaran surat saham;---------------------------------------------------------

d. Nilai Nominal saham;

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.----------

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----------------

a. Nama dan alamat pemegang saham;------------------------------------------------------

b. Nomor surat kolektif saham;

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----------------------------------------

d. Nilai nominal saham;

e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;--------------

x. Xxxxx pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.----------

6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi-----

dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat----

dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan-------

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan------------

seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut-----------

dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham----------------

dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat---

Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan------------------

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-------------

bidang pasar modal.

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada----------------

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan----------------

menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga---------

Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang--------

bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi-------

dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut----

dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut,-------

sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan-----

untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif,--------------------------

sekurang-kurangnya harus mencantumkan:-----------------------------------------------

a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan----------

atau Bank Kustodian yang bersangkutan;--------------------------------------------

b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; ----------------

c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi------

tertulis;

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat-----------

atau konfirmasi tertulis;

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif --------------

dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat------------------

dipertukarkan antara satu dengan yang lain;---------------------------------------

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan------------

sertifikat atau konfirmasi tertulis.-----------------------------------------------------------

---------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM ----------------------------------

-Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut---------

dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------------

adalah pemilik surat saham tersebut; dan---------------------------------------------

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.--------------------------

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.------------------------------------------------------------

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut--------

dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah- pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari--------------------

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham------------

tersebut;

x. Xxxxx yang mengajukan permohonan penggantian saham--------------

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi--------------

Perseroan; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah----

diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan----

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari---------

sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-------------------------------------

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus---------------------

ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.---------------------------

5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini----------------------------

mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.-----

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi-------

pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat- atau konfirmasi tertulis.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -------

-Pasal 8

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar--------------

Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan------------------

Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :------------

a. Nama dan alamat para pemegang saham;--------------------------------------------

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki-----------

para pemegang saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-------------------------------------------------

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang----------------------

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima----------------

jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau--------

tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-------------------------------------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana----

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan----------------

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau----

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan-------

saham anggota Direksi dan Dewan Xxxxxxxxx beserta keluarganya----

dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham----

itu diperoleh.

4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan-

secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro--------

Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama-------------------------

pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada-- pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS-- adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang-------

terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----------------

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar--------

Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.---------------------------

6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro---------

Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha-----

saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar---------------

Khusus.

7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat-----------

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja----

Kantor Perseroan.

8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus- disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan-------------------

pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah---

seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro------------------

Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan---

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal di Indonesia.

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham-- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan,- pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan-------

atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran----------

Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di-------------------

Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan-----

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik---

hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham-----

harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus--------

dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti-----

yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai-- atau fidusia atas saham yang bersangkutan.-----------------------------------------------

PENITIPAN KOLEKTIF

-Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan------------

dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham----------

Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----------

untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau-----------------

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga-----

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian----

atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang------------

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----------

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian----------

merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk------------

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan------------

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka-----------

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar--------------------

Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk------------

kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk------

kontrak investasi kolektif tersebut.---------------------------------------------------------------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis-----------

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana-----------

dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana

dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan--------

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.------------------------------------------------

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif----------

yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian---

atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas---------

nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan-----------------

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi----

disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau-------

Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek----------

yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau---------

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada----------

pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening-- efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi--------

yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat--------

dipertukarkan antara satu dengan yang lain.----------------------------------------------

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan---------

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali-----

pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti----------

dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah----------

benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah---

tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan---------

Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita----

berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan------

perkara pidana.

10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan--------

Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS------

sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek-----

tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar----

rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan------------

Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan-------------

Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.----------

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam-----------

RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada--------

Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa-- Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,----

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib-----------------------

menyampaikan nama Xxxxxxx Investasi tersebut kepada Perseroan---

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan-----------

RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak----

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga-----------------

Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan----------------

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan--------------

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut-------------

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank-- Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing---

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan-----

Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak----

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian----

atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang--------

merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk------------

kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan------------

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -------------

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak-------------

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya-----------

sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif----------

ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian------

dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang---------------

rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh ----------

masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga---

Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang-------

menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk------------

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk---------

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari- kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang-----------

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau-----

hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan----------

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di------

bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan----------

dicatatkan.

---------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ---------------------------

-Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh-----------

Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar-- Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan- hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang----------------------

memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima--------------

pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan------

surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu------------

menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam------------

Anggaran Dasar.

2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam-- ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau-----

yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan-------------

kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara--------

pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di-------------

Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan----------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.----------------

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan---------------

Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu- ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan---------------

Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.-----------------------------

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua-------

ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan-----

yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa--------

akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu-- dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu-----------

ditangguhkan.

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar---------------

Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham-------

dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus------------

diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah------

seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro------------------

Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).-------------------------------------------------

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-- alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan------

hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan-----

dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari-----

persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.--------------------------

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak----------

atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan-------------

penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk-----

pendaftaran itu diterima oleh Direksi.----------------------------------------------------------

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap------

penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang---------------

dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-----------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di----------

Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham----------

saham Perseroan dicatatkan.

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian--------

seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang---------------------------

mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau---------

berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan----------------

permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang--------

saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan----------

apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan------------------

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan---------------

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal di Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar-- yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan---------------

pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula--------

secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat- 9 Pasal ini.

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik------

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap----------------

dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari---------

pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal-----------

tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang--------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta-----

ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham-------

Perseroan dicatatkan.

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di------------------

Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal,--------

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan---

dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham-------

Perseroan dicatatkan.

D I R E K S I

-Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari---------------

sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di------------

antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan------

dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang---

lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan--------

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang--------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.--------------

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2---

Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan------------------

memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain----------------

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------------------

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun-------

atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu)----

periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak-----------

RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu--------

waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan--------

alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi---------------

kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam---------

RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan-----

RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain-------

ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat--------------

diangkat kembali oleh RUPS.

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan- lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang--------------

tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong,----

yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan-----

dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan----------

puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib----------------------------

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan----

seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa- masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi------

lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi--------

lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak----

terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk-----

mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus-------

oleh Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum-- masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan-----

pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.---------------------------------------------

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan------------

permohonan

pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90--------

(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan-------------------------

pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang----------------------

mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat----------------

dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang------------

bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam------

RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada-------------------

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10-----

Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan----------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga-----------------------

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang-----

diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah--------

apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota----------

Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah-- anggota Direksi tersebut.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-------------------------------------------------

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;------------------------------------

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan----------------------

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;--------------------------------------------

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi------------

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan---------------------

perundang-undangan yang berlaku.-------------------------------------------------------

14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran-------

Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang-------------

berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------

-------------------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ---------------------------

-Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas-------------------

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan-----------

dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.----------------------------------------

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung--------

jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-------

hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-- berlaku dan Anggaran Dasar.

3. Tugas pokok Direksi adalah :

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai----------

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha---

meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;----------------------------

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;---------

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran--------------

tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan--------------

Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan--------------------

Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan---------------

tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan-------------------

berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut---

setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung------------------

pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh-------------------

Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang-----------

untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau-- susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung--------------

jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng-- atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau-------------

kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota------

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan- apabila dapat membuktikan :

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-------

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh------------------

tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;--------------------------------------------------

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun---

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan-----

kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau------------------

berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-----

dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta---------------------

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan-------

maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang---------------

ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -------------

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali--------

dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;---------------------------------------------

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan------

lain baik di dalam maupun di luar negeri;--------------------------------------------

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;-------------------------

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda-----

tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari--------

50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak-----------------

termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;

e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain------------

memperoleh

hak-hak atas benda tidak bergerak;-------------------------------

f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih- dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan----

Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan-------

ketentuan ayat 7 Pasal ini;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan---------------

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :-------------------------------------------------------

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2-------

(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan--------

atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1- (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri----------

ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1-------

(satu) tahun buku; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya-- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih-- Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan,-------

baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang------------

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;---------------------

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal- 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan-------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang---------------

memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi- anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan----

kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan---

RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar-----

ini.

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan----

apabila :

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan-----------

anggota Direksi yang bersangkutan;-----------------------------------------------

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan- yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.----------------------

iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk----------

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6---------

Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan----------------------------

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai--------

dengan :

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau----------------

membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau-------

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada------

Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.-----------------------------------------

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak-----

mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam-- Anggaran Dasar ini) adalah :

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan--------

kepentingan dengan Perseroan;--------------------------------------------------------

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi---------------

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau------

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh------------

anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.--------------------------------------------------------

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----------------------------------------------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena---

sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada----------

pihak ketiga, maka dua anggota Direksi lainnya, berhak dan---------

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----------------

mewakili Perseroan.

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan-------

tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil----

atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas------------

tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang------

yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.---

12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan--------------

dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.--------------------------------------------------

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan---

oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan----

kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka- pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan----------------

berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib-------------

bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.---------

15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum--------

diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan--------------------

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di------

bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling----------

kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat---------

Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1----

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas---------------

permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan---------

tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah----------

seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan-------

hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang------

berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan------

Pasal 12 Anggaran Dasar.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat---------------

tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada-----------

setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan----

telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat---------

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan---

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat,--------

dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau-------------------------

penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis,------------------

mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang--------

lebih pendek.

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain---------------

tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal----------

yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan--------

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.--

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di----------

tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik-- Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----------

pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat-----

Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik----------

Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat---------

Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan----------------

mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur------

Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal----

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat------------

Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang---------

dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir----------------

dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.------------------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi--------------

hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang-----

diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----------------------------------------------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-------

sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-----

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat----

tersebut.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah-----

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah----------

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----------

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per---

dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah- dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka-----

Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.--------------------------------------------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1------------

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota------

Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--------------

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan---

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan- suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang------------

sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara-- dalam rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat----

Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi----

oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan-------

setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan-------------

kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh-----

seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan---------------

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat-------

anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi,-- yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis--------

dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.---

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi-----

dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam-------

rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris,------------

penandatanganan demikian tidak disyaratkan.------------------------------------------

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----------------------

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-------------

Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan--------

yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan---------------

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil----------

dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan----------

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.--------------------

14.Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam---------

Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang---

undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-----------------

undangan yang berlaku di bidang pasar modal.----------------------------------------

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang-------

anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai --

Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau- lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai-----

Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai-- dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku---

di bidang pasar modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang--------------

perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan---

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2---

Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan-------------

dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan-----------

perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------------------------------------

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5-----------

(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada------

akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak-----------------

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan----------

Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya--------------

berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan------

Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam-- RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian--------

demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan----------------

pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh---------------

RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut-----

dapat diangkat kembali oleh RUPS.-------------------------------------------------------------

6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium-----

dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-----------------------------

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris- lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari--------------

jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka--- waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan---------------

tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan------------

tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris-------

yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.---------------------------------------

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari--------------------

jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib---------------------

menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada-----------

Perseroan.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan------------

permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling--------

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan------

pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang-- mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat----------------

dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang------------

bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam------

RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada-------------------

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9--------

Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan----------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga---

mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang----

dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri-------------

tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh XXXX dan telah diangkat-- anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi--------------------

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.-------

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----------------------------

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;---------------------------------------------------------

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan----------------------

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;--------------------------------------------

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan-------------

Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam-------

Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang---

undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-----------------

undangan yang berlaku di bidang pasar modal.----------------------------------------

-----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -------------

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas :

a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya---------------------------------------------

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun----

usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;-------------------

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,----

selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan-- datang;

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya------------

menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang---

berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;-------------------------------

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;---------

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan------------

oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;--------

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,-- serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,------------

efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,---------------------------

pertanggungjawaban, serta kewajaran.--------------------------------------------------

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan------

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---------

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan---------------

tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris---

wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit-------------

maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan---------

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja---------

komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.-------------------

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang---------

dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :----

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.------------

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal--------

Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok,--------

segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran------------------

mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.--------------------------

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap- persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan-----------

Perseroan.

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh----------

RUPS.

e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada-----

setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan------------------

Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan-----

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang---------

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak----------------

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,-----------------

persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas-- (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta-------------

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi---------

wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang---------------

ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang-------

membantunya.

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan--------

tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu-----------

terbatas atas beban Perseroan.

5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur-------

oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris----------

dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan-------

Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk-----------

sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari----------------------

jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak--------

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang---

undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat- alasan yang mendesak bagi Perseroan.--------------------------------------------------------

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis--------

kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan----------

tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah- tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib-----------

untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan----

pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota-----------

Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk----

hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS- tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris----

Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal----

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau--------------

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu---------------

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang- yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa-----

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.-----------

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak-----

diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah-----------

tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian-----------------

sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang------------------------

bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.----------------------------

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara--------

dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka-- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus---------

Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada---------------

seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka---------------

bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan- RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya----

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan--------------

perundang-undangan.

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan-- dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana----

ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.---------------

12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang- belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan-------

perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di------

bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

-Pasal 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris-----------

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan---

mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara-------------

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan----

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-- berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu------

oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari-----------

jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari-- Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham-----

atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per------

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang----

sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang---------------

Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris,------

Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota-------------

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----------------------

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan----

Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda----

terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang-----------

ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat---------

belas) xxxx dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga)-------

hari sebelum rapat diadakan.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara---

lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal- yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan--------

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.--

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan----

atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah------------

Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris----------

hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak----------

disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di-----------------

manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang----

ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris---------

tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam-------

hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab--------

apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----

maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang-------

anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para-------

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam-----------

Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.---------------------------------------------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat---------

Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya-------

berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan--------

tersebut.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----------------

keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per---------

dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau-------------

diwakili secara sah dalam rapat tersebut.----------------------------------------------------

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan----------

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan----------

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½--------

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan----

dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua--

Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-------------------------------------

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak------------------------

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk---

setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -------------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--------------

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan---

suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali-----------

Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada------------

keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----------------

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang------------

sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara-- dalam rapat.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat----

Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris--------

oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan---------------

Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan----

dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris,---

kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris------

yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada- seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota----------

Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat-----

Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai---------------

keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila------

Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak---------------

disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah--------------

tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan-----------

semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis--------

mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota--------------

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang--------

diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani----------------------

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-------------------

demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-- diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-------------------------------

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur-------

Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang---------

undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar-- modal.

----------------------------XXXXXXX KERJA, TAHUN BUKU -----------------------------

-DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan--------

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang--------

sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan-- ditutup.

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga------

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk--------------

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya---

tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut------------

disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang,-------

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan-----------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat---------

laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan----------

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah--- diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah------------

ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan---------

Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan---------------------

persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan--------------

tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di----------

kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan,- dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan--------------

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal.

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat--------

3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan---

Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan-- tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib--------

memberikan keterangan yang diperlukan.--------------------------------------------------

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi--------

Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang-------------

berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan----------------------

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal.

------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------------------------

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19-----------------

Anggaran Dasar ini.

b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut-- RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu-------

berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20-- Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua---------

duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu-----

pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi----

atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :-----------------

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS),-------

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga-----------------

Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau-------

pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau----------------------------------------------

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan---------------

kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku,---------

dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh-- Perseroan;

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan--------------

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh---

Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar------------------------------

penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang-----------

disediakan oleh Perseroan;

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang-------------

berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar-- modal.

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama----------

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh---------

saham dengan hak suara; atau

b. Dewan Komisaris;

-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.--------------------------------------------

4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi---

dengan surat tercatat disertai alasannya.------------------------------------------------------

5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan- oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a-----

Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----------------------------------

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada------

ayat 3 Pasal ini, harus :

i. dilakukan dengan itikad baik;

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;---------------------------------------

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;------

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus------------------

diputuskan dalam RUPS; dan

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan----

Anggaran Dasar ini.

7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang------

saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari-------------

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----------------

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.-----------

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan-- surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari--------

pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud------

pada ayat 7 Pasal ini.

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS----------------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang-------

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak---------

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,-------------

Direksi wajib mengumumkan :

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang---------

saham yang tidak diselenggarakan; dan-----------------------------------------------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----------------------------------------------

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana----------

dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas)----

hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali--- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam----

ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.---------------------------------

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada-------

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak-- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud- pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.---------------------------------

12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara---

RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-------------

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.---------------

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman---------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal---------------------

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris,--------

Dewan Komisaris wajib mengumumkan :--------------------------------------------------

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang---------

saham yang tidak diselenggarakan; dan------------------------------------------------

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;-----------------------------------------------

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman---------------

sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat--------------------

mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua------

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-------------------

kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin-----------------------

diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3--------

huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan--------

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat-- 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.-------------------------------------------

16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau-

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri,--------

pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan--------

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib-- tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu----------

paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh--------------

Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua---------

pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS----------------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan------

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini,------

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung--------

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,-- Direksi wajib mengumumkan :

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan---------------

Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan----------------------------------------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----------------------------------------------

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana----------

dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)---

hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri---

RUPS.

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada-------

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak-- tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini- atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada- ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara---

RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-------------

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.--------------------------------

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :-----------------------

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;-----------

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal----

ini dan ayat 19 Pasal ini; dan

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal------

ini;

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS------

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.-------------------------------------------------

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada----------

ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib----------

memuat juga informasi :

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan-------------------

pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan-------------

pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah------------------------

kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua---------

pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan------

RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan- penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan--------

RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas--------------

permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris---------------------

melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.------------------------------------

-------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------------

-Pasal 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam)----

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.----------------------------------------------

2. Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh------

Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS--------------

Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus------

memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit--------------

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan-------

yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar---

modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham------------

saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta---------

informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan- yang berlaku;

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;----------------------------------------------

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan---

publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan-------

penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang- terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan- dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan------

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana------

usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau---

kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut------

wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila-----------

RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik----------

dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan------

kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai----------------

penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan---------

kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan-------

publik yang dapat ditunjuk;

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;------------

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana

mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan-------------

Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS----------

Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-- jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para--------------

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan----------------

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,--------

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. --------------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----------

-Pasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh----

Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan-- memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan-----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang-----

pasar modal.

--------TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN ----------

------PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------

-Pasal 21

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik-----------

Indonesia, yaitu di :

a. tempat kedudukan Perseroan;

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----------------

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha---

utama Perseroan;

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi-------------

ketentuan sebagai berikut :

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;----

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan----

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-------------

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan----------

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja---------

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan-----------

tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan-----

wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK-- paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan------------------------------

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan------------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --------------

pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum---

dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan---

tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media----

pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :--------------------

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam --------------

RUPS;

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata-- acara RUPS;

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----------------------------------------------

iv. tanggal pemanggilan RUPS.

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang------

saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam--------

Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada-- ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana------------

dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi-- bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya------------

permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-------------

D. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh-------

Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana-------

dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam---------------------

pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :---------------------

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan----------------------------------

diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham------

Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS-----

pertama; dan

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan----------

dalam setiap RUPS.

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang---------

saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal-----

penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.---------------------------

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a-- Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :----------------------------

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----------------------------------------------------

b. waktu penyelenggaraan RUPS;-------------------------------------------------------

c. tempat penyelenggaraan RUPS;------------------------------------------------------

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata-----------

acara tersebut;

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS-- tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya----

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;-- dan

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa-- melalui e-RUPS.

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan------------

ketentuan :

i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka-------

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua--------

diselenggarakan;

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan--------------

RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai-------

kuorum kehadiran;

iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu--------

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua--------

puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam-----

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a--------

butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan-------------------

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-----

Pasal ini.

b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan------------

ketentuan :

i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas------------------------

permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:-------------------------------

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b---------

butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling------------

lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua----------------------

dilangsungkan.

iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b---------

butir ii memuat paling sedikit :---------------------------------------------------------

(a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam-----------

anggaran dasar Perseroan;

(b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan---

kedua;

pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;----------------------------------

(d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi---------

kuorum RUPS kedua; dan

(e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan-----------------

alasannya.

iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum-- mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud------

dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.---------------------------------------------------------

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir----

atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan- pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak------

menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan----

yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,------------

sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam-------

wilayah Republik Indonesia.

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari------------

pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam------------

pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua- persyaratan sebagai berikut :

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara---------

RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili---

1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham----

dengan hak suara; dan

b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum----------

tanggal pemanggilan RUPS; dan------------------------------------------------------------

c. Usul tersebut, harus :

-dilakukan dengan itikad baik;

-mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-------------------------------------

-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan------

-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.----------

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ---------------

pemegang saham, dengan ketentuan :----------------------------------------------------------

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui---------

situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;-------------------------------------------------

b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya-------

pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS,--------

atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan--------

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------

c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;----

i. salinan dokumen fisik, yang diberikan Secara cuma-cuma------

dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis----

oleh pemegang saham; dan/atau-------------------------------------------------------

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau----------------

diunduh melalui situs web Perseroan.--------------------------------------------

d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota-----

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :-------------------------------------------------------

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau --------------------------

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada-----

butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan-------

RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-----------------

undangan.

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan-- informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal------

xxx sebagai berikut :

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara-------------

RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan- tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal-------

ini;

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal--------------------------------

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah---

OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan---------

untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----------------------------------------------------

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :-----------------

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan

ulang; -

- pengumuman ringkasan risalah RUPS;------------------------------------------

-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :---------------

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib-----

dilakukan melalui paling sedikit :----------------------------------------------------

(a) situs web penyedia e-RUPS;------------------------------------------------------

(b) situs web Bursa Efek; dan

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan--------------------

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek------

wajib dilakukan melalui paling sedikit :----------------------------------------

(a) situs web penyedia e-RUPS;------------------------------------------------------

(b) situs web Perseroan; dan

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan- bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.----

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs------

web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b)-------

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam- pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. ---------------

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang--------

diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan------

dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir----

iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan-------------

sebagai acuan.

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan--------------

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan- mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS----

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek------------------

dilakukan melalui paling sedikit :----------------------------------------------------

(a) situs web bursa efek; dan

(b) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan- bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek-------

dilakukan melalui paling sedikit :----------------------------------------------------

(a) situs web Perusahaan Terbuka; dan------------------------------------------

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang---------

berperedaran nasional atau situs web yang disediakan-------

OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan-

bahasa asing

yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat-----------

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),----

bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada--------

OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal----------------

pengumuman tersebut.

---------PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH ----------

-------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------------------------

-Pasal 22

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau--------------

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota----------

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.--------------------------------------------------------------

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi------

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang-- saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta-- RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan-------

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan----------------------

kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang-- tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan---

Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi-- yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi-------

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas----------

mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS---------------

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan---------

kepentingan.

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan--------

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang-----

saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang---------

saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----------------------------------------------------

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS,----------

wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan----------

ketentuan sebagai berikut :

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan-----

RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang----

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan----

tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh----------

notaris yang terdaftar di OJK.

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh-------

Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang-------

terdaftar di OJK.

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling-----

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-----------

dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada- hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling-----------

lambat pada hari kerja berikutnya.---------------------------------------------------------

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :---------

i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,----------

pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;---------------------------------

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir-----

pada saat RUPS;

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada------

saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham--------

yang mempunyai hak suara yang sah;--------------------------------------------

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang-----------

saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan---

pendapat terkait mata acara RUPS;-------------------------------------------------

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan------------

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS,-------

jika pemegang saham diberi kesempatan;-------------------------------------

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;---------------------------------

vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,----

tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk--------

setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan--------------

dilakukan dengan pemungutan suara;--------------------------------------------

viii. keputusan RUPS; dan

ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang-------

saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait------

dengan pembagian dividen tunai.----------------------------------------------------

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat---

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan,-- melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.-------------------------

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS---------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11-- huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS--------

oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua----------

pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15-----

dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana------

dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

------------------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN --------------------

-Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar

modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----

mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk------------

RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk-----

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam-------

Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan-----------

modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar),-------------

dilakukan dengan ketentuan :

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari----------

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-- hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah-----

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-------

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam------------

RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud-- pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat--------------

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak---------

mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit- 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-- hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua------

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-------

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir-----------

dalam RUPS kedua;

(iii)Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua------------------------

sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka-----

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----------

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah---------

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang--------------

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.----------------------

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS--

sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku------

juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS-- untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan----------

kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material---

berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima-- puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.----------------------

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata-------

acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan---

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan------------------------

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka------------------------

memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan----

dengan ketentuan :

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-----------------

pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per-- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--------

yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham-------------

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----------------------------------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud-- pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat--------------

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak---------

mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh-- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per---

lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-------

yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika--------------

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--------------

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS-------

kedua;

(iii)Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua------------------------

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS-- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah-------

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh------------------

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah---------

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang--------------

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;----------------------

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata-------

acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih-----

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu---------

sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan------

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)----

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau-- lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,-----------------

xxxxxxxxxxan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,----------------

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,---------------

perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan---------------------

pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :---------------------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-----------------

pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per-- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara---

yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham--------

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;----------------------------------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud-- pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat--------------

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak---------

mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang-------

saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga)-------------

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-------

sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui-------

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh------------

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;---------

(iii)Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua------------------------

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS-- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah-------

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh------------------

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah---------

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang--------------

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;----------------------

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi---------

saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas--------------

saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi--------

saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham---------

pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai-------------

berikut:

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit---

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada---

klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak----

tersebut hadir atau diwakili;

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i)----------

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan-------------------

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil--------------------

keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua-----

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi----

saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut--------

hadir atau diwakili;

(iii)keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i)------------

dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4-----

(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang-----

hadir dalam RUPS;

(iv)dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga-- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan-----------

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang------

saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas---------

perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan---------------

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas---------------------

permohonan Perseroan;

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas-------------------

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak---

mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham-- tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan-------

dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada---------

klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat-----

Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan- ayat 3 Pasal ini.

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk-------

mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS,-- dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara---

elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja-----

sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :-----------------------------------------------

a. e-RUPS;

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan---------

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;--------------------

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan---------------

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh---

Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar------------------------------

penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang-----------

disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.---

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah---------------

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar--------------------

Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal-- pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan---

pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :----------------------

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir---------

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar--------

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum-----------

pemanggilan RUPS kedua; dan--------------------------------------------------------

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir---------

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar--------

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum-----------

pemanggilan RUPS ketiga.

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud-------

dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak-----

hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya-- tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari------

kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.--------------------------------------------

d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan- ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a,------

pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan--------------

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a-------

Pasal ini.

4. Anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan------------------

Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara-- yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung------

dalam pemungutan suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara---------

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara---------

lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada----------------

keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang-----------------------

bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian------

dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.----------------------------------

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya-----------

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.--------------------------------------------------------------

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam------

RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara--------

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-------------------

mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak- tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---------------

berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1----------

Pasal ini.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,- maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui-------------

undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap---

ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya-------------

dihadiri oleh Xxxxxxxx Xxxxx Independen dilaksanakan dengan------

ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2-------

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak--------

suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;--------

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah-------

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki-- oleh Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden;------------------------------------------------------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak-------

tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri---

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-----

dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham----------

Independen;

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari-- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak- suara yang sah yang dimiliki oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden- yang hadir dalam RUPS;

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana-------

dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat--------------

dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----

mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham------------

Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam-------------

kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan----

Perusahaan Terbuka; dan

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang- Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh-----

persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen-- yang hadir dalam RUPS

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan-------------

oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan-----------

dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan---

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-------------

bidang pasar modal.

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat--- di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak-------

suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang---

bersangkutan.

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh-------------------

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya- dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada------

lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang- dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----------------------------------------------

b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau--------------

perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana------

bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda-------

sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.---------------------------------------

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :------------------------

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;-------------------

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya-- secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang- dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung--------

atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;----------------------------

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-------------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-------

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama--------------

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi-- syarat, sebagai berikut :

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan--------------

langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang--------------------------

bersangkutan; dan

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang---------

saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh-----

persen) dari

dan

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan-------------

langsung dengan usaha Perseroan.---------------------------------------------------------

-PENGGUNAAN LABA

-Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum-------

dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh-- RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi-----------

menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.--

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan----------------

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam--------

RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu------------------

pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham----------

harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa----

saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja------

yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam------

mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran--------

dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib------------------

dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah-------------------------

pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan---------------------

pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian--------

dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku---

di bidang pasar modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku---------

yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam-------

Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS-----------

Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan-----

tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris----------

Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-------------

berlaku di bidang pasar modal.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan-- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka---------

kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan----

laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap--------

tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan-- dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup,------------------

demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang------

undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan------

Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara-- (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan--------------------------

memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara---------------

(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan-----------------

keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan----

ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar------

modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana------

saham-saham Perseroan dicatatkan.-------------------------------------------------------------

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam---------

waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk--------------------

pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan-------------

khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil--------

oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti-------

haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi------------

Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10-----------

(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran------

dividen lampau menjadi milik Perseroan.---------------------------------------------------

---------------------------PENGGUNAAN DANA CADANGAN ---------------------------

-Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS-- setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan----------------

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------------

2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai----------

mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-- yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup---------

kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari- cadangan lain.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh----------

persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah-------------

kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.---------------------------------

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan---------------

tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya- dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan-----------

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------------------------------------------

5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana----------------

cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.--

-------------------------PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR --------------------------

-Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan---

Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran-- Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa-----

Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama,-------

tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya-------

modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor,--------

serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi----

perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau-----

instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.-------------------------------------

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal------------

yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada-------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau-----

instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.-------------------------------------

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan------------

secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan-------

oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan-------------------

sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang---------

berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal-------

keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan------------------------

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-- berlaku di bidang pasar modal.

---------------------------PENGGABUNGAN, PELEBURAN, -----------------------------

--------------------PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ---------------------

-Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan------

dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, maka----------------------

penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya-----

dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal---

23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.---------------------------------------------------------

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa-----

Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan------------------

rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan------------------

pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari-----------

sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan---------

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-------------

bidang pasar modal.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan,-----------------

pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur-------

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya---------

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----------------------------------------

-----------------------------PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -------------------------------

-Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan------

yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan----------------

berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c- Anggaran Dasar ini.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka----------

waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS--------

atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,------

maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----------------------------------------

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan------------

RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak-------

menunjuk likuidator lain.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan----

penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan----------

cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan----

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran-------

nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak-------

Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-------------

bidang pasar modal.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta-----------

pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan-----------

tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan---

persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan-----

diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para----

likuidator.

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang----

saham, masing-masing akan menerima bagian menurut-------------------------

perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk-- saham yang mereka miliki masing-masing.------------------------------------------------

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan------

rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam- surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional-- dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan---------------

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-------------

berlaku di bidang pasar modal.

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan- perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan--------------------

kekayaannya dalam proses likuidasi.-----------------------------------------------------------

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;---------------------------

b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-------------------------------------------

c. Pembayaran kepada para kreditor;---------------------------------------------------------

d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang---------

saham; dan

e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam------------------------

pelaksanaan pemberesan kekayaan.-------------------------------------------------------

------------------------------TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -------------------------------

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan- Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada---------

alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang-- dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.--------------------------------------------------

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran-----

Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak---------

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

XI. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2---

Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan---

adalah sebagai berikut :

1. PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk, tersebut;-----------------------------------

Selaku pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan---------------

ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 4.149.990.000 (empat- miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan-----

puluh ribu) lembar Saham dari seluruh jumlah saham dalam----------------

Perseroan dengan nilai nominal Rp.414.999.000.000,00 (empat---------

ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan-------

juta Rupiah);

2. Xxxx XXXXX XXXX XXXXXX, tersebut;----------------------------------------------

Selaku pemegang/pemilik dari modal yang telah disetor dan---------------

ditempatkan dalam Perseroan yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu)-- lembar Saham dari seluruh jumlah saham dalam Perseroan dengan---

nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-----------------------------------

Sehingga seluruhnya saham yang telah disetor di dalam Perseroan pada----

saat itu berjumlah 4.150.000.000 (empat miliar seratus lima puluh juta)-----

lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00---

(seratus Rupiah) dan total nilai nominal seluruhnya sebesar---------------------------

Rp415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar Rupiah).---------------------

XII. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan-- wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi,-----------

untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan--------------------

permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan------

terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan--------------

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham , termasuk, namun tidak-----------

terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan-------------

Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-----

atau Online Single Submission (ii) menghadap kepada Notaris dan--------------

pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari-----

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam-------

suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar------

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham atau akta pernyataan kembali- tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau---------------

didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan---------------

berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum------

dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx dan Kementerian Perdagangan dan (iv) untuk-------

melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada-----------------

menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan-------

membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian,--------

pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau-- akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.-------

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya-------

akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal- serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga---

telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara------------

terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan-- dari minuta akta ini.

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami--------------

sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi perjanjian dalam akta ini, sehingga----------

sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini---------------------

menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta------------------------

membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang- timbul.

Akta ini diselesaikan pada pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia-------

Barat.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari,----------------------

tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri------

oleh ;

1. Xxxxxx XXXXXXX, lahir di Tangerang, pada tanggal---------------------------------

satu November tahun seribu sembilan ratus------------------------------------------------------

delapan puluh tiga (01-11-1983), bertempat-----------------------------------------------------

tinggal di Kota Tangerang, Kecamatan--------------------------------------------------------------

Ciledug, Kelurahan ParungSerab, Rukun----------------------------------------------------------

Tetangga 006, Rukun Warga 003, setempat dikenal---------------------------------------

dengan GG XX Xxxxxx Xxxxx 18, (Pemegang-----------------------------------------------

tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk------------------------------------------------

Provinsi Banten, Kota Tangerang, Nomor:3671064111830002);

2. Xxxxxx XXXX XXXXXXXXX, lahir di------------------------------------------------------------

Tangerang, pada tanggal dua puluh enam Juli tahun seribu

sembilan ratus sembilan puluh enam------------------------------------------------------------------

(26-07-1996), bertempat tinggal di Kampung Rawa Timur, Kecamatan-- Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, Rukun Tetangga 003, Rukun- Warga 005, pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk-----

Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Nomor:----------------------------------------

3674036607960003;

Keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi.-------------------------------

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,-----------

maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,---------

Notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu tiga gantian tanpa coretan-- maupun tanpa tambahan.

Document Metadata

Table of Contents

Nomor 37

Document Metadata