LOGO DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN

PEMERINTAH PROVINSI ….

TENTANG

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

DI PROVINSI

NOMOR : KEP- /PJ/2024

NOMOR : KEP- /PK/2024

NOMOR :

Pada hari ini ........................ tanggal ..................................... bulan …............................ tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

XXXXX XXXXX

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

XXXX XXXXXXXX

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

…………….

Gubernur ….. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi ......, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA,

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
Peraturan Daerah Provinsi ……….. Nomor ……. Tahun ……. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi ………. Tahun ….. Nomor ……);
Peraturan Daerah …………. Nomor ….. Tahun …… tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah …….. Tahun ……… Nomor ……..); dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi … (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi …
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Xxxxx yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
Direktorat Data dan Informasi Perpajakan adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi ……….
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Provinsi …...
Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perpajakan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Pertukaran data dan/atau informasi perpajakan adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan PARA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari transaction monitoring device dan/atau sumber lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Perjanjian Kerja Sama.
Kamus Data adalah penjelasan tertulis yang menggambarkan dan menjelaskan suatu Data Internal dan Data Eksternal di dalam Basis Data.
Enkripsi adalah suatu proses untuk mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi tidak terbaca dengan menggunakan algoritma tertentu.
Integrasi adalah proses menghubungkan Data Eksternal dari pihak ketiga dengan Data Internal DJP dan menghubungkan antara Data Internal Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari berbagai aplikasi. Data tersebut dihubungkan dengan menggunakan identitas tertentu sebagai referensi integrasi.
Interoperabilitas adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparatur perpajakan.
Analisis data dan/atau informasi adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan.
Pengawasan Wajib Pajak Bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisasi Perpajakan adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.
Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
Daftar Sasaran Pengawasan Bersama yang selanjutnya disingkat DSPB adalah daftar yang memuat Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama yang merupakan hasil koordinasi Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengoptimalkan penyampaian data IKD dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional;
mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan;
meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada PARA PIHAK di bidang Perpajakan; dan
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang Perpajakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

pembangunan data Perpajakan yang berkualitas;
pelaksanaan pertukaran data Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14;
pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan;
pelaksanaan KSWP;
koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah;
pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu;
dukungan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda;
mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan
kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Hak PIHAK KESATU dari PIHAK KETIGA:
1. memperoleh data dan/atau informasi antara lain:

data Pajak Kendaraan Bermotor;
data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
data Pajak Alat Berat (PAB);
data Pajak Air Permukaan (PAP);
data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di bidang Pertambangan;
data Izin Usaha di Bidang Pertambangan;
data Usaha dan Perizinan di Sektor Perikanan;
data Usaha dan Perizinan di Sektor Perkebunan;
data Usaha dan Perizinan di Sektor Transportasi; dan
Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan PIHAK KETIGA;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KETIGA; dan
memperoleh dukungan dalam pelaksanaan KSWP.

Kewajiban PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA:
1. memberikan data dan/atau informasi pajak pusat kepada PIHAK KETIGA antara lain:

data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

identitas Wajib Pajak;
dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, dan atas pembelian alat berat, serta pembelian kendaraan bermotor; dan
omzet/peredaran usaha berdasarkan SPT Tahunan atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberikan dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu dengan PIHAK KETIGA;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara bersama dengan PIHAK KETIGA;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KETIGA;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima dan disampaikan melalui media elektronik, dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menyediakan Kamus Data yang diperlukan dalam proses pertukaran data dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Pertukaran data diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme interoperabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf A.
Dalam hal mekanisme interoperabilitas belum dapat dilaksanakan, maka pertukaran data dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf B dan huruf C.
Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan data meliputi proses Enkripsi data dan akses data.
Mendorong PIHAK KETIGA untuk menyampaikan kewajiban IKD kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA:
1. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan
2. mendapatkan data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dari PIHAK KETIGA.
Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. menyediakan data dan/atau informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;
2. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data dan/atau informasi perpajakan pada PIHAK KETIGA;
3. melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
4. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
5. memastikan PIHAK KETIGA untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
7. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
8. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

Hak PIHAK KETIGA:
1. memperoleh data dan/atau informasi pajak pusat dari PIHAK KESATU antara lain:

data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

identitas Wajib Pajak;
dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, dan atas pembelian alat berat, serta pembelian kendaraan bermotor; dan
omzet/peredaran usaha berdasarkan SPT Tahunan atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

Kewajiban PIHAK KETIGA:
1. memberikan data dan/atau informasi pajak daerah kepada PIHAK KESATU antara lain:

data Pajak Kendaraan Bermotor;
data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
data Pajak Alat Berat (PAB);
data Pajak Air Permukaan (PAP);
data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di bidang Pertambangan;
data Izin Usaha di Bidang Pertambangan;
data Usaha dan Perizinan di Sektor Perikanan;
data Usaha dan Perizinan di Sektor Perkebunan;
data Usaha dan Perizinan di Sektor Transportasi; dan
data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberikan dukungan dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
memberikan dukungan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA; dan
memberikan dukungan dalam kegiatan KSWP.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima dan disampaikan oleh PIHAK KETIGA melalui Kepala Perangkat Daerah sebagai penyedia data melalui media elektronik, dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menyediakan kamus data yang diperlukan dalam proses pertukaran data dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Pertukaran data diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme interoperabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf A.
Dalam hal mekanisme interoperabilitas belum dapat dilaksanakan, maka pertukaran data dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf B dan huruf C.
Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan data meliputi proses Enkripsi data dan akses data.
PIHAK KETIGA melaksanakan kewajiban penyampaian data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan/atau dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemilik data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK, serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, ketentuan kerahasiaan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 8

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU menunjuk Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak …… untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK KETIGA menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA masing-masing menyusun Xxx Xxxxx yang di dalamnya memuat keanggotaan tim serta mengatur mekanisme teknis dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d.
PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, c, dan d dilaksanakan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam pelaksanaan kerja sama, Kanwil DJP dapat melibatkan dan menunjuk Kantor Pelayanan Pajak.
Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta huruf k dilakukan melalui koordinasi PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. peperangan;
2. huru-hara;
3. sabotase;
4. pemberontakan;
5. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
6. wabah penyakit;
7. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
8. pemogokan umum.
PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (force majeure) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

SANKSI

Apabila PARA PIHAK melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PIHAK yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.
Kanwil DJP melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KESATU dan ditembuskan kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.
Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………..

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat	:	......
Nomor Telepon	:	......
Email	:	......

Direktur Data dan Informasi Perpajakan

u.p. Kepala Subdirektorat Xxxxolahan Data Eksternal dan atau Kepala Subdirektorat Xxxx Xxxxxx Data dan Informasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat	:	Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000
Nomor Telepon	:	021-5250208, 5251609 ext 3410, 3449
Nomor Fax		000-0000000, 00000000
Email	:	Xxxxxxxxxx.XXX@xxxxx.xx.xx

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat	:	Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000
Nomor Telepon	:	021-5250208, 5251609, 5262880 ext 3468
Nomor Fax		000-0000000
Email	:	xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx.xx

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat	:	Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000
Nomor Telepon	:	000-0000000 xxx 00000, 50831
Nomor Fax		000-0000000
Email	:	xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.xx

PIHAK KEDUA

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat	:	Jl. Xx. Xxxxxxx Xxxxx. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 3, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor Telepon	:	150 420
Email	:	xxxx.xxxx@xxxxxxxx.xx.xx

PIHAK KETIGA

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota ….

Alamat	:	......
Nomor Telepon	:	......
Nomor Fax	:	......
Email	:	......

Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PERUBAHAN

Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal terjadi perubahan atas Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dilakukan perubahan atas Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini dengan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh Pejabat yang bertugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), untuk PIHAK KESATU diwakili oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 17

PENUTUP

PARA PIHAK berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan PARA PIHAK secara hierarki.
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani sebelum
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. (AYAT INI OPSIONAL)
Pertukaran data yang masih berjalan berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama sebelumnya diselesaikan sesuai
dengan tata cara dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (AYAT INI OPSIONAL)


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

XXXXX XXXXX	XXXX XXXXXXXX	……………………

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi …

NOMOR: KEP- /PJ/2024

NOMOR: KEP- /PK/2024

NOMOR:

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU

I. Data Identitas Wajib Pajak

Elemen Data	Type Data
NPWP	CHARACTER
KPP	CHARACTER
CAB	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
KELURAHAN	CHARACTER
KECAMATAN	CHARACTER
PROVINSI	CHARACTER
STS_MODAL	CHARACTER
BDN_HUKUM	CHARACTER
KLU	CHARACTER
TANGGAL DAFTAR	CHARACTER

II. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas Kegiatan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air, Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan atas pembelian Alat Berat, serta pembelian Kendaraan Bermotor

Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER

III. Data Omzet/Peredaran Usaha SPT Tahunan atas kegiatan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
JUMLAH PEREDARAN USAHA	NUMBER

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KETIGA

I. Data Pajak Kendaraan Bermotor

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR POLISI	CHARACTER
NAMA PEMILIK	CHARACTER
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER
NIK_PEMILIK	CHARACTER
TAHUN PEMBUATAN	CHARACTER
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR (NJKB)	NUMBER
XXXXX XXXXXXXAN	CHARACTER
XXXX XXXXXXXAN	CHARACTER
TIPE KENDARAAN	CHARACTER
XXX XXXXXXXX (CC)	CHARACTER
BAHAN BAKAR	CHARACTER
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (POKOK)	NUMBER

II. Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
XXXX XXXXX	CHARACTER
XXXXX XXXXX	CHARACTER
NAMA_PEMUNGUT_PAJAK/PENYEDIA_BAHAN_BAKAR	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
ALAMAT_OBJEK/USAHA	CHARACTER
NAMA_OBJEK/USAHA	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
NO_TELP/FAX	CHARACTER
NIK PENYEDIA	NUMBER
NPWP PENYEDIA	CHARACTER
VOLUME PENJUALAN	CHARACTER
HARGA JUAL	NUMBER
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	NUMBER
PAJAK TERUTANG	NUMBER
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR	NUMBER
PAJAK KURANG ATAU LEBIH BAYAR	NUMBER
PBB-KB KURANG DIBAYAR DILUNASI TANGGAL	NUMBER
JUMLAH PBB-KB KURANG DIBAYAR	NUMBER

III. Data Pajak Alat Berat (PAB)

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
ALAMAT OBJEK PAJAK	CHARACTER
NAMA PEMILIK/SUBJEK PAJAK	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/SUBJEK PAJAK	CHARACTER
NIK PEMILIK	NUMBER
NPWP PEMILIK	CHARACTER
JENIS ALAT BERAT	CHARACTER
NILAI JUAL ALAT BERAT	NUMBER
XXXXX XXXXX	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Dapat tidak disampaikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

*Elemen NIK Pemilik dan NPWP Pemilik dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

IV. Data Pajak Air Permukaan (PAP)

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA PEMILIK/SUBJEK PAJAK	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/SUBJEK PAJAK	CHARACTER
NIK PEMILIK	NUMBER
NPWP PEMILIK	CHARACTER
LOKASI PENGAMBILAN AIR	CHARACTER
VOLUME AIR	CHARACTER
JENIS AIR PERMUKAAN	CHARACTER
HARGA DASAR AIR PERMUKAAN	CHARACTER
BOBOT AIR PERMUKAAN	CHARACTER
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN	NUMBER
XXXXX XXXXX	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Dapat tidak disampaikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

*Elemen NIK Pemilik dan NPWP Pemilik dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

V. Data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Bidang Pertambangan

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

*Seluruh data RKAB pemegang Izin Usaha di bidang Pertambangan beserta rinciannya.

VI. Data Izin Usaha di Bidang Pertambangan

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
INSTANSI PENERBIT IZIN	CHARACTER
NOMOR IZIN	CHARACTER
TANGGAL IZIN	DATE
NAMA PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN	CHARACTER
ALAMAT PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN	CHARACTER
NPWP/NIK PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN	CHARACTER
JENIS KOMODITAS	CHARACTER
KODE WILAYAH IZIN	CHARACTER
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN	CHARACTER
LUAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN	CHARACTER
JENIS IZIN YANG DITERBITKAN	CHARACTER
JANGKA WAKTU IZIN	CHARACTER
TAHAPAN KEGIATAN	CHARACTER
TAHUN MULAI PRODUKSI	CHARACTER
JENIS HASIL TAMBANG	CHARACTER
JUMLAH PRODUKSI	CHARACTER
JUMLAH PENJUALAN	CHARACTER
NILAI PENJUALAN DOMESTIK	CHARACTER

*Elemen NPWP/NIK Pemegang Izin dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

VII. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Perikanan

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
ALAMAT_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
NPWP_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
JENIS_PERIZINAN	CHARACTER
NOMOR_IZIN	CHARACTER
TANGGAL_IZIN	DATE
MASA_BERLAKU	DATE
NAMA_KOMODITAS_BUDIDAYA	CHARACTER
ALAMAT_KEGIATAN_BUDIDAYA	CHARACTER
LUAS_AREAL_BUDIDAYA	NUMBER
KOORDINAT_AREAL_BUDIDAYA	CHARACTER
VOLUME_PRODUKSI_(TON)	NUMBER
NILAI_PRODUKSI	NUMBER

VIII. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Perkebunan

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Data Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan (STD-B / STD-P)

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NOMOR	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
TEMPAT/TANGGAL_LAHIR	DATE
NOMOR_KTP	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
LOKASI	CHARACTER
LUAS_AREAL (STD-B)	NUMBER
JENIS_TANAMAN (STD-B)	CHARACTER
PRODUKSI_PER_HA_PER_KEBUN (STD-B)	NUMBER
TAHUN_TANAM (STD-B)	DATE
KAPASITAS PRODUKSI (STD-P)	NUMBER
JENIS_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER
SUMBER_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER
JENIS PRODUKSI (STD-P)	CHARACTER
TUJUAN_PASAR (STD-P)	CHARACTER

Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Tipe Data
NOMOR_IUP	CHARACTER
TANGGAL_IUP	DATE
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NOMOR_IZIN_LOKASI	CHARACTER
LUAS_AREAL_NETTO	NUMBER
LOKASI	CHARACTER
JENIS_TANAMAN (IUP-B)	CHARACTER
PRODUKSI_DIOLAH_DI (IUP-B)	CHARACTER
JENIS_USAHA (IUP-P)	CHARACTER
KAPASITAS_INDUSTRI_PENGOLAHAN (IUP & IUP-P)	NUMBER
KOMODITAS (IUP)	CHARACTER

Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP)

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWP	NUMBER
NOMOR LAPORAN	CHARACTER
TANGGAL LAPORAN	DATE
KEGIATAN_USAHA	CHARACTER
JENIS_TANAMAN/BUDIDAYA PERKEBUNAN	NUMBER
LUAS_LAHAN	CHARACTER
NOMOR_IUP	CHARACTER
TANGGAL_IUP	DATE
LUAS_LAHAN_IUP	CHARACTER
LOKASI_KEGIATAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
KAPASITAS_PABRIK	NUMBER
NOMOR_SK_HGU	CHARACTER
TANGGAL_HGU	DATE
LUAS_HGU	NUMBER
RENCANA_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER
REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER
REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER
REALISASI_LUAS_LAHAN_PEMBIBITAN	NUMBER
REALISASI_LUAS_LAHAN_AKAN_DITANAMI	NUMBER
REALISASI_TOTAL_KEBUTUHAN_KECAMBAH	NUMBER
REALISASI_TANAM	NUMBER
TANAMAN_BELUM_MENGHASILKAN	NUMBER
TANAMAN_MENGHASILKAN	NUMBER
JUMLAH_PRODUKSI	NUMBER
PRODUKTIVITAS/HA	NUMBER
JENIS_PRODUKSI	CHARACTER
PRODUKSI_PKS_CPO	NUMBER
PRODUKSI_PKS_PKO	NUMBER

IX. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Transportasi

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT_PERUSAHAAN	CHARACTER
NAMA_PEMILIK/PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
ALAMAT_ PEMILIK/PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
STATUS_PERUSAHAAN	CHARACTER
NOMOR_SIUP	CHARACTER
TANGGAL_SIUP	DATE
PROVINSI	CHARACTER
BULAN_LAPORAN	DATE
TAHUN_LAPORAN	DATE
NAMA_BARANG	CHARACTER
NAMA_KAPAL	CHARACTER
JENIS_KEMASAN	CHARACTER
IN_KLARING_IMPOR_TONASE	NUMBER
IN_KLARING_IMPOR_PIB	CHARACTER
IN_KLARING_ANTAR_PULAU_TONASE	NUMBER
IN_KLARING_ANTAR_PMB	CHARACTER
UNIT_KLARING_EKSPOR_TONASE	NUMBER
UNIT_KLARING_EKSPOR_PEB	CHARACTER
UNIT_KLARING_ANTAR_PULAU_TONASE	NUMBER
UNIT_KLARING_ANTAR_PMB	CHARACTER
TANGGAL_LAPORAN	DATE
NAMA_PELAPOR	CHARACTER
JABATAN_PELAPOR	CHARACTER

b. Laporan Pembukaan Cabang

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
NOMOR_SIUP	CHARACTER
TANGGAL_SIUP	DATE
NPWP_PERUSAHAAN	CHARACTER
NAMA_KEPALA_CABANG	CHARACTER
ALAMAT_ KANTOR_CABANG	CHARACTER
STATUS_KANTOR	CHARACTER
NOMOR_LAPORAN	CHARACTER
TANGGAL_LAPORAN	DATE
PROVINSI	CHARACTER

X. Data Perizinan Usaha Berbasis Risiko*

OPD Pemilik/Pemberi Data : …………… (harap diisikan nama OPD terkait)

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NUMBER
TANGGAL NIB	DATE
NPWP PERUSAHAAN	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ID PROYEK	CHARACTER
NAMA USER/PEMILIK	CHARACTER
URAIAN JENIS PERUSAHAAN	CHARACTER
URAIAN RISIKO PROYEK	CHARACTER
URAIAN SKALA USAHA	CHARACTER
URAIAN STATUS PENANAMAN MODAL	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
KECAMATAN USAHA	CHARACTER
KELURAHAN USAHA	CHARACTER
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CHARACTER
JUDUL KBLI	CHARACTER
KL/SEKTOR PEMBINA	CHARACTER
JUMLAH INVESTASI	CHARACTER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

*Dalam hal data usaha pada angka VII sampai dengan IX telah terdapat dalam Data Perizinan Usaha Berbasis Risiko, maka cukup menyampaikan data perizinan di dalam OSS.

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota …

NOMOR: KEP- /PJ/2024

NOMOR: KEP- /PK/2024

NOMOR:

CONTOH FORMAT KAMUS DATA*

KAMUS DATA

PERJANJIAN KERA SAMA

NOMOR: KEP- /PJ/2024

NOMOR: KEP- /PK/2024

NOMOR:

I. Pemilik Data Data dan Informasi

.............................. (1) ....................................... (2)

Nama File/Tabel : .... (3)

Uraian : .... (4)

Klasifikasi Data : .... (5)

Jenis Data : .... (6)

Periode : .... (7)

Waktu Penyampaian : .... (8)

Volume Data : .... (9)

Format Data : .... (10)

Format File : .... (11)

Dokumen/File Input : .... (12)

File/Tabel Referensi : .... (13)

Sumber Data : .... (14)

Note : .... (15)

Nama Elemen Sesuai PMK	Nama Elemen Sesuai Kamus Data	Uraian	Primary Key	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Nilai Spesifik
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

*Format ini adalah referensi isian minimal yang perlu dibuat di dalam Kamus Data dan dapat disesuaikan oleh Pemerintah daerah.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN II

Angka (1) : Diisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemilik Data

Angka (2) : Diisi dengan jenis data sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, contoh pengisian:

Data Pajak Kendaraan Bermotor, dan lainnya sesuai yang tertulis di PKS

Angka (3) : Diisi dengan nama file/tabel

Angka (4) : Diisi dengan uraian yang diperlukan

Angka (5) : Diisi dengan klasifikasi data

Angka (6) : Diisi dengan jenis data

Angka (7) : Diisi dengan periode data

Angka (8) : Diisi dengan waktu penyampaian

Angka (9) : Diisi dengan volume data

Angka (10) : Diisi dengan format data

Angka (11) : Diisi dengan format file

Angka (12) : Diisi dengan dokumen/file input

Angka (13) : Diisi dengan file/tabel referensi

Angka (14) : Diisi dengan sumber data

Angka (15) : Diisi dengan note/catatan yang diperlukan

Angka (16) : Diisi dengan nama elemen data sesuai dengan Xxxaturan Menteri Keuangan yang

mengatur Rincian Jenis Data an Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan

Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Angka (17) : Diisi dengan nama elemen data sesuai dengan Kamus Data

Angka (18) : Diisi dengan uraian yang diperlukan

Angka (19) : Diisi dengan primary key

Angka (20) : Diisi dengan tipe data

Angka (21) : Diisi dengan panjang data

Angka (22) : Diisi dengan keterangan/nilai spesifik

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ/2024

NOMOR: KEP- /PK/2024

NOMOR:

LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)

PERIODE ...................... S.D. ..................... (3)

ADMINISTRASI PERJANJIAN KERJA SAMA

1.	NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA (4)	:	KEP- …/PJ.08/20…
		:	KEP- …/PK.4/20…
		:	….
			TANGGAL …

2.	NOMOR DAN TANGGAL SK TIM PEMDA TERKAIT PERTUKARAN DATA & PENGAWASAN WP BERSAMA (5)	:	……. TANGGAL …

PENYAMPAIAN DATA OLEH PEMDA KEPADA DJP

NOMOR BUKTI PENYAMPAIAN DATA	TANGGAL TERIMA	JENIS-JENIS DATA DISAMPAIKAN	PERIODE DATA	JUMLAH BARIS DATA DISAMPAIKAN	PERSENTASE KELENGKAPAN	KET.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN DATA OLEH KANWIL DJP KEPADA DIREKTORAT DIP

NOMOR ND PERMINTAAN DATA	TANGGAL ND	JUMLAH WP YANG DITERIMA HASIL PENGOLAHAN DATANYA	JUMLAH WP POTENSI DJP	NILAI DATA POTENSI DJP	JUMLAH WP POTENSI PEMDA	NILAI DATA POTENSI PEMDA
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

PENYAMPAIAN SURAT PENYAMPAIAN DSPB DAN PERMINTAAN UNTUK MENGIRIMKAN DATA KEPADA PEMDA

NOMOR SURAT IZIN TERTULIS MENTERI KEUANGAN DAN TANGGAL SURAT	NOMOR ND PENYAMPAIAN DSPB DAN PERMINTAAN UNTUK MENGIRIMKAN DATA KEPADA PEMDA	TANGGAL ND	NOMOR DSPB	JUMLAH WP DSPB YANG DITETAPKAN	JUMLAH WP DSPB POTENSI DJP	JUMLAH WP DSPB POTENSI PEMDA	JUMLAH WP DSPB POTENSI PEMDA YANG TELAH DIBERIKAN DATANYA OLEH DJP	NILAI DATA WP DSPB POTENSI PEMDA YANG TELAH DIBERIKAN DATANYA
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK PEMDA (DIISI OLEH PEMDA)

NOMOR DSPB	KEGIATAN ANALISIS ATAS DATA YANG DIPERTUKARKAN	TINDAK LANJUT ATAS HASIL ANALISIS (VISIT, PERMINTAAN KETERANGAN KE WP, DLL)	BIMBINGAN & KONSELING KEPADA WP	PENETAPAN LAPORAN AKHIR HASIL ANALISIS BERSAMA	KETERANGAN
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)

CAPAIAN DAERAH ATAS KEGIATAN ANALISIS DAN PENGAWASAN WP BERSAMA (DIISI OLEH PEMDA)

NOMOR DSPB	NILAI HASIL ANALISIS ATAS PERTUKARAN DATA DAN PENGAWASAN WP BERSAMA SEBAGAI DPP (Rp)	NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN DPP (Rp)	KETETAPAN DAN/ATAU SURAT LAINNYA YANG DITERBITKAN SEBAGAI DASAR PENAGIHAN	REALISASI YANG DITERIMA DARI WP ATAS NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN (Rp)	KETERANGAN
(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)

TINDAK LANJUT DAN CAPAIAN PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK DJP (DIISI OLEH XXXXXX)

NOMOR DSPB	JUMLAH LHA TERBIT	JUMLAH POTENSI LHA (Rp)	JUMLAH SP2DK TERBIT	JUMLAH LHP2DK TERBIT				CAPAIAN (Rupiah)					KETERANGAN
NOMOR DSPB	JUMLAH LHA TERBIT	JUMLAH POTENSI LHA (Rp)	JUMLAH SP2DK TERBIT	CLOSE TANPA REALISASI/ SELESAI	DALAM PENGAWASAN	USUL PEMSUS	USUL BUKPER	JUMLAH POTENSI AWAL DALAM PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR DALAM PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL PEMSUS (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL BUKPER (Rp)	KETERANGAN
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)

PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PUSAT/WAJIB PAJAK DAERAH BARU (KEGIATAN EKSTENSIFIKASI)

NOMOR DSPB	JUMLAH TAMBAHAN WP BARU - DJP	JUMLAH TAMBAHAN WP BARU – PEMDA	REALISASI DARI PENAMBAHAN WP BARU – DJP (Rp)	REALISASI DARI PENAMBAHAN WP BARU – PEMDA (Rp)	KETERANGAN
(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)

DUKUNGAN KAPASITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA (BIMBINGAN TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH, SOSIALISASI, DAN LAIN SEBAGAINYA)

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
(61)	(62)	(63)	(64)	(65)

PENUTUP

KENDALA (66)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SARAN (67)

	(diisi nama tempat laporan ditetapkan), (diisi tanggal laporan ditetapkan)
(diisi jabatan pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah)	(diisi jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP
(TTD & CAP) (diisi nama pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah) NIP ....................................	(TTD & CAP) (diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP) NIP ………………....................................

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN III

ADMINISTRASI PERJANJIAN KERJA SAMA
Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan PKS
Angka (3)	:	Diisi dengan periode kumulatif sejak PKS dilaksanakan sampai dengan periode laporan disampaikan pada setiap triwulan tahun berjalan
Angka (4)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal penandatanganan dokumen PKS dan perubahannya (nomor DJP, DJPK, dan Pemda)
Angka (5)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal penetapan SK Tim
PENYAMPAIAN DATA OLEH PEMDA KEPADA DJP
Angka (6)	:	Diisi dengan nomor bukti penyampaian data dari Pemda kepada DJP
Angka (7)	:	Diisi dengan tanggal terima data oleh DJP
Angka (8)	:	Diisi dengan rincian jenis data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP
Angka (9)	:	Diisi dengan periode tahun data yang disampaikan Pemda kepada DJP
Angka (10)	:	Diisi dengan jumlah baris data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP
Angka (11)	:	Diisi dengan persentase kelengkapan atas jenis data yang diterima oleh DJP dari Pemda, dengan contoh sebagai berikut: Jenis Data: Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya, Periode Tahun 2023 dengan elemen data berikut Terdapat 9 elemen data yang seharusnya diterima oleh DJP. Pemda mengirimkan 30 baris data, dengan 28 baris diterima lengkap 9 elemen data dan 2 baris hanya diterima 7 elemen data. Kelengkapan data dihitung dengan rumus: Berdasarkan contoh, maka persentase kelengkapan data dihitung sebagai berikut: (28 baris x 9 elemen data + 2 baris x 7 elemen data) (30 baris x 9 elemen data) = 98,52% Tingkat kelengkapan data Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya untuk periode Tahun Data 2023 adalah 98,52%
Angka (12)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan). Contohnya apabila data sebagaimana contoh pada angka 11 dilengkapi, maka perlu ditambahkan baris baru untuk penyampaian kelengkapan data pada bagian II ini dan diberikan keterangan penyampaian ke-2 untuk kelengkapan data.
PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN DATA OLEH KANWIL DJP KEPADA DIREKTORAT DIP
Angka (13)	:	Diisi dengan nomor Nota Dinas Permintaan Data yang dikirimkan oleh Kanwil DJP kepada Direktorat DIP
Angka (14)	:	Diisi dengan tanggal Nota Dinas Permintaan Data
Angka (15)	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang diterima hasil pengolahan datanya oleh Kanwil DJP dari Direktorat DIP.
Angka (16)	:	Diisi dengan jumlah WP yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Kanwil DJP dari Direktorat DIP
Angka (17)	:	Diisi dengan jumlah nilai data atas WP yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Kanwil DJP dari Direktorat DIP
Angka (18)	:	Diisi dengan jumlah WP yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Kanwil DJP dari Direktorat DIP
Angka (19)	:	Diisi dengan jumlah nilai data atas WP yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Kanwil DJP dari Direktorat DIP
PENYAMPAIAN SURAT PENYAMPAIANAN DSPB DAN PERMINTAAN UNTUK MENGIRIMKAN DATA KEPADA PEMDA
Angka (20)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Izin Tertulis Menteri Keuangan yang telah diterbitkan atas Perjanjian Kerja Sama ini.
Angka (21)	:	Diisi dengan nomor Nota Dinas Penyampaian DSPB dan Permintaan untuk Mengirimkan Data kepada Pemerintah Daerah yang dikirim Kanwil DJP kepada DIP
Angka (22)	:	Diisi dengan tanggal Nota Dinas Penyampaian DSPB dan Permintaan untuk Mengirimkan Data kepada Pemerintah Daerah
Angka (23)	:	Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama
Angka (24)	:	Diisi dengan jumlah WP DSPB yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dan Pemda
Angka (25)	:	Diisi dengan jumlah WP DSPB yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP
Angka (26)	:	Diisi dengan jumlah WP DSPB yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda
Angka (27)	:	Diisi dengan jumlah WP DSPB yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda yang telah diberikan datanya oleh DIP (atau melalui Kanwil DJP) kepada Pemda
Angka (28)	:	Diisi dengan jumlah nilai data atas WP DSPB yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda
TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK PEMDA
Angka (29)	:	Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama
Angka (30)	:	Diisi dengan kegiatan analisis yang dilakukan atas data yang dipertukarkan
Angka (31)	:	Diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan atas hasil analisis (contoh: visit bersama dan/atau permintaan keterangan ke WP yang disasar, dll.)
Angka (32)	:	Diisi dengan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan kepada WP
Angka (33)	:	Diisi dengan penetapan laporan akhir
Angka (34)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
CAPAIAN DAERAH ATAS KEGIATAN ANALISIS DAN PENGAWASAN WP BERSAMA
Angka (35)	:	Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama
Angka (36)	:	Diisi dengan nilai hasil analisis sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (contoh: nilai selisih omset)
Angka (37)	:	Diisi dengan nilai pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan DPP
Angka (38)	:	Diisi dengan jenis ketetapan dan/atau surat lainnya yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak daerah (contoh: SKPD-KB, STPD, dll)
Angka (39)	:	Diisi dengan realisasi yang telah diterima dan masuk ke kas daerah atas penagihan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan dan/atau surat tersebut
Angka (40)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
TINDAK LANJUT DAN CAPAIAN PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK DJP
Angka (41)	:	Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama
Angka (42)	:	Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diterbitkan atas WP DSPB
Angka (43)	:	Diisi dengan jumlah estimasi potensi pajak berdasarkan LHA yang telah diterbitkan
Angka (44)	:	Diisi dengan jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan
Angka (45)	:	Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan simpulan close/selesai tanpa realisasi
Angka (46)	:	Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan dalam pengawasan
Angka (47)	:	Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul pemeriksaan
Angka (48)	:	Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul bukti permulaan
Angka (49)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi awal LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan
Angka (50)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan
Angka (51)	:	Diisi dengan jumlah rupiah yang terealisasi atas LHP2DK Dalam Pengawasan
Angka (52)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Pemeriksaan
Angka (53)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Bukper
Angka (54)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PUSAT/WAJIB PAJAK DAERAH BARU (KEGIATAN EKSTENSIFIKASI)
Angka (55)	:	Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama
Angka (56)	:	Diisi dengan jumlah tambahan WP baru bagi DJP dari WP DSPB yang belum terdaftar di adminstrasi DJP
Angka (57)	:	Diisi dengan jumlah tambahan WP baru bagi Pemda dari WP DSPB yang belum terdaftar di adminstrasi Pemda
Angka (58)	:	Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan WP baru bagi DJP
Angka (59)	:	Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan WP baru bagi Pemda
Angka (60)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
DUKUNGAN KAPASITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA
Angka (61)	:	Diisi dengan nomor urut
Angka (62)	:	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan
Angka (63)	:	Diisi dengan nama kegiatan (cth.: Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah oleh DJPK, Bimbingan Teknis Penggalian Potensi Pajak oleh Kanwil DJP/KPP Pratama, dll)
Angka (64)	:	Diisi dengan deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan
Angka (65)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
PENUTUP
Angka (66)	:	Diisi dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKS
Angka (67)	:	Diisi dengan saran-saran dalam pelaksanaan kegiatan PKS

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ/2024

NOMOR: KEP- /PK/2024

NOMOR:

MEKANISME PERTUKARAN DATA PERPAJAKAN, PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PAJAK, DAN PENGAWASAN BERSAMA WAJIB PAJAK

Mekanisme Interoperabilitas

PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan kepada PIHAK KESATU melalui mekanisme interoperabilitas dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menjamin keamanan data/informasi yang disepakati PARA PIHAK.
Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan Nota Dinas Permintaan Data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP; dan
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP,

yang disampaikan setelah data dari PIHAK KETIGA diterima dan diolah oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Direktur Data dan Informasi Perpajakan memberikan hasil pengolahan atas data yang diterima dari PIHAK KETIGA kepada Kepala Kanwil DJP untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB);
Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP; dan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK,

dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4);

DSPB paling banyak disampaikan satu kali untuk setiap periode, yakni periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan;
Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir;
Direktur Data dan Informasi Perpajakan menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada PIHAK KETIGA;
Kanwil DJP dan PIHAK KETIGA melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Penyampaian Data melalui Kanal Tertentu Milik Direktorat Jenderal Pajak

PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan kepada PIHAK KESATU melalui kanal tertentu milik Direktorat Jenderal Pajak.
Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan Nota Dinas Permintaan Data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP; dan
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP,

yang disampaikan setelah data dari PIHAK KETIGA diterima dan diolah oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Direktur Data dan Informasi Perpajakan memberikan hasil pengolahan atas data yang diterima dari PIHAK KETIGA kepada Kepala Kanwil DJP untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB);
Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP; dan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK,

dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4);

DSPB paling banyak disampaikan satu kali untuk setiap periode, yakni periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan;
Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir;
Kepala Kanwil DJP menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada PIHAK KETIGA;
Kanwil DJP dan PIHAK KETIGA melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Penyampaian Langsung melalui Kantor Wilayah DJP

PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan kepada PIHAK KESATU melalui penyampaian langsung ke Kantor Wilayah DJP;
Kepala Kanwil DJP meneruskan data dan/atau informasi perpajakan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan;
Kepala Kanwil DJP dapat melakukan pengolahan atas data yang telah diterima langsung dari PIHAK KETIGA untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB);
Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP; dan
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK,

dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2);

DSPB paling banyak disampaikan satu kali untuk setiap periode, yakni periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan;
Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir;
Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada PIHAK KETIGA;
Kanwil DJP dan PIHAK KETIGA melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN V

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ/2024

NOMOR: KEP- /PK/2024

NOMOR:

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)

NOMOR:………………………………..(3)

No.	NAMA	NPWP	NPWPD	Perkiraan Potensi Pajak Pusat	Perkiraan Potensi Pajak Daerah	Tahun Pajak	Rencana Tindak Lanjut LHA (Y/N)	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.
2.
...

.............................., .............................. (13)

Menyetujui,

a.n. Direktur Jenderal Pajak a.n. Gubernur/Wali Kota/Bupati

...........................................(14)

......................................... (15) ...........................................(15)

.......................................... (16) ...........................................(16)

NIP .................................... (16) NIP......................................(16)

Tembusan:

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK
Kepala Kanwil DJP ... (17)

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN V

Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP

Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan

Perjanjian Kerja Sama.

Angka (3) : Diisi dengan nomor administrasi DSPB berdasarkan ketentuan administrasi di

Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah

Angka (4) : Diisi dengan nomor urut

Angka (5) : Diisi dengan nama Xxxxx Xxxxx yang menjadi subjek pengawasan bersama

Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan

bersama yang telah dilakukan validasi oleh Kanwil DJP

Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi oleh Pemda

Angka (8) : Diisi dengan nilai perkiraan potensi pajak pusat berdasarkan hasil analisis

Angka (9) : Diisi dengan nilai perkiraan potensi pajak daerah berdasarkan hasil analisis

Angka (10) : Diisi dengan tahun pajak yang akan dilakukan pengawasan bersama. Satu baris hanya berisi satu tahun pajak. Tidak boleh diisi 2022-2023. Jika ada dua tahun pajak atau lebih, maka dibuat baris baru.

Angka (11) : Diisi dengan rencana Kanwil DJP apakah WP DSPB dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil Analisis Kanwil, diisi Y jika akan ditindaklanjuti dan N jika tidak akan ditindaklanjuti.

Angka (12) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama

Angka (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DSPB

Angka (14) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang ditunjuk untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam lingkup Pengawasan Bersama

Angka (15) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat, yakni Kepala Kanwil DJP atau

Kepala KPP yang ditunjuk oleh Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan

Daerah (atau nomenklatur sejenis sesuai penamaan di daerah masing-masing)

Angka (16) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat

Angka (17) : Diisi dengan nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama

PIHAK KESATU,

XXXXX XXXXX

PIHAK KEDUA,

XXXX XXXXXXXX

PIHAK KETIGA,

……………….

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Document Metadata

Table of Contents

LOGO DAERAH

Document Metadata