KATA PENGANTAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2020

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEMARANG, JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKjP) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Kesehatan pada Bagian Dikbud Kesosnakertrans Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Stratejik 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2020

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Xxx. XXXX XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Muda NIP. 19690512 199401 1 001

DAFTAR ISI

Judul Laporan………………………………………………………………..			1
Xxxx Xxxxantar………………………………………………………………			2
Daftar Isi………………………………………………………………………			3
BAB I PENDAHULUAN
A.	Gambaran Umum Organisasi	…………………………	4
B.	Fungsi Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat	………………………..	8
C.	Permasalahan Utama	…………………………	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
X.	Xxxxxxx Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	.....................................	11
	1. Tujuan	………………………..	12
	2. Sasaran Strategis	………………………….	12
B.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat 2018-2023	…………………………	13
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	…………………………	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
A.	Capaian Kinerja Organisasi	………………………….	26
B.	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020	………………………….	31
BAB IV PENUTUP
A.	Tinjauan Umum Keberhasilan	…………………………	36
B.	Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	…………………………	37
C.	Strategi Pemecahan Masalah	…………………………	37
D.	Dokumentasi kegiatan	…………………………	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan good governance dan clean government itulah maka Biro Kesejahteraan Rakyat berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun teknis penyusunan dan implementasi SAKIP mengacu pada Permen-pan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Yahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Keagamaan, terdiri atas :

a. Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;

b. Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

2. Bagian Pendidian, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dikbudkesosnakertrans), terdiri atas :

a. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (Dikbud dan Perpus);

b. Sub Bagian Kesehatan; dan

c. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans);

3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (Permas KB dan Pora), terdiri atas :

a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB);

b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Permasdesdukcapil); dan

c. Sub bagian Kepemudaan dan Olahraga (Pora).

BAGAN ORGANISASI

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

(Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018)

KEPALA BAGIAN PERMAS KB DAN PORA

KEPALA BAGIAN DIKBUDKESOSNAKERTRANS

KEPALA BAGIAN KEAGAMAAN

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ka. Sub Bag. Pelayanan Kehidupan Beragama

Ka. Sub Bag Sarana Pendidikan Keagamaan

Ka.Sub Bag Tata Usaha Biro

Ka. Sub Bag Dikbud dan Perpus

Ka. Sub Bag Kesehatan

Ka. Sub Bag Sosnakertrans

Ka.Sub Bag PPPA Dalduk dan KB

Ka. Sub Bag Permasdesdukcapil

Ka. Sub Bag Pora

Jumlah personalia di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Keagamaan	3	13	-	16
Bagian Pendidian, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	10	-	13
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	8	-	12
Total	11	36	-	42

2. Menurut Jabatan/Eselon dan staf

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Total
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Keagamaan	-	1	3	13	17
Bagian Pendidian, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1	3	10	14
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	-	1	3	8	10
Total	1	3	7	34	42

3. Menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana	Sarjana Muda	SMA/ SMP	Total
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Keagamaan	4	10	2	-	16
Bagian Pendidian, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	8	-	-	13
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	7	-	1	12
Total	17	21	2	1	42

4. Menurut Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Keagamaan	11	5	16
Bagian Pendidian, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	6	13
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	3	9	12
Total	25	22	42

B. Fungsi Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi strategis yaitu:

1. Pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

C. Permasalahan Utama

Permasalahan utama Sekretariat daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: Masih belum optimal dan maksimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat khususnya dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, Keluarga Berencana (KB) serta kepemudaan dan olahraga, yang dikarenakan:

✓ kompleksitas urusan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan intervesi banyak stakeholder, sehingga diperlukan suatu strategi khusus untuk mensinergikan pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup kesejahteraan rakyat,

✓ kompleksitas urusan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya didukung kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan 5 (lima) program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Kebijakan strategis yang diintervensi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dalam rangka menjawab beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023, diantaranya yaitu:

1. Sekolah Tanpa Sekat yang merupakan integrasi pendidikan formal, informal dan non formal kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah,

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama sebagai upaya menyejahterakan pendakwah dan guru agama menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi,

3. Rumah sakit tanpa dinding yang mampu mengubah padigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, maka perlu dilakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Biro Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020. Rencana kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2020 dituangkan ke dalam 5 (lima) program yaitu :

1. Program Manajemen Adminsitrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah ;

2. Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah;

4. Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah;

5. Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan

Kemudian dijabarkan ke dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 00.000.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) mengalami rasionalisasi I (pertama) karena penangulangan Covid 19 menjadi 6.959.244.000 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dilanjutkan Rasionalisasi ke II (dua) menjadi Rp. 3.313.003.000.- (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ribu rupiah)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;

2. Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat 2018-2023;

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

A. Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk memberikan arah dan acuan pelaksanaan program kegiatan dimasing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra dimaksud.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Dalam mewujudkan dan mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 yaitu mewujudkan “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi lebih pada pelaksanaan misi kedua Gubernur Jawa Tengah yaitu: mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

1. Tujuan

Dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah yaitu ” Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”. Dengan strateginya adalah:

• Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

• Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan daerah.

• Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah.

2. Sasaran Stategis

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam Renstra Setda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat 2018-2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018-2023, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD tahun 2018- 2023. Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Biro Kesejahteraan

Rakyat adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Tujuan
Meningkatkan	Prosentase Kebijakan	• Alasan Pemilihan Indikator :
efektivitas Manajemen	yang Efektif	Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja
Pemerintahan		perangkat daerah agar
Daerah		terwujud kinerja perangkat
		daerah Provinsi dalam
		memberikan rekomendasi
		penyusunan kebijakan dan
		ringkas kebijakan (Policy Brief).
		• Formulasi Pengukuran:
		Jumlah rekomendasi
		penyusunan kebijakan dan
		ringkas kebijakan (Policy Brief)
		yang direalisasi sebagai
		kebijakan dibagi jumlah
		rekomendasi penyusunan
		kebijakan dan ringkas
		kebijakan (Policy Brief) dikali
		100 %.
		• Tipe Perhitungan : Kumulatif
		• Sumber Data: Biro
		Kesejahteraan Rakyat
		Sekretariat Daerah Provinsi
		Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
( 1 )	( 2 )	( 3 )
Sasaran :
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase hasil rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan • Formulasi Pengukuran : Jumlah Rancangan Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan • Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah rekomendasi bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
( 1 )	( 2 )	( 3 )
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Startegis Bidang Kesejahteraan rakyat	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa besar capaian kebijakan bidang kesejahteraan rakyat • Formulasi Pengukuran : Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang direalisasikan dibagi jumlah Rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa besar capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat • Formulasi Pengukuran : Jumlah capaian kinerja kesejahteraan rakyat yang dievaluasi dibagi jumlah capaian kinerja bidang kesejahteraan rakyat dikali 100 % • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah secara lengkap sebagai berkut :

1. Target, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah disesuikan dengan target Rentra yang ada di karena adanya Rasionalisasi anggaran yang besar di Biro Kesejahteraan Rakyat sekitar 68,3% dari total anggaran awal tahun 2020.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target
TUJUAN
1.	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase kebijakan yang efektif	81%
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	81%
SASARAN
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	80%
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	70%
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	80%

2. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah sebelum Rasionalisasi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum 1. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 3. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	125.000.000 321.000.000 75.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2.	Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan 2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan 4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan 5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 100.00.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	6. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang	100.000.000
	Pemberdayaan Perempuan
	dan Perlindungan Anak
	7. Kegiatan Penyusunan	100.000.000
	Kebijakan Bidang
	Pemberdayaan Masyarakat
	Desa dan Kependudukan
	dan Catatan Sipil
3.	Program Peningkatan
	Kualitas Pelaksanaan
	Kebijakan Daerah		Sumber Anggaran dari
	1. Kegiatan Peningkatan	.530.000.000	APBD 100 %
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang
	pendidikan, kebudayaan
	dan perpustakaan
	2. Kegiatan Peningkatan	320.000.000
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang
	Kepemudaan dan Olah
	Raga
	3. Kegiatan Peningkatan	700.000.000
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang
	Keagamaan
	4. Kegiatan Peningkatan	680.000.000
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang Kesehatan
	5. Kegiatan Peningkatan
	Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial,	430.000.000
	Tenaga Kerja dan
	Transmigrasi
	6. Kegiatan Peningkatan	500.000.000
	Kualitas Pelaksanaan
	Kebijakan Bidang
	Pemberdayaan Perempuan
	dan Perlindungan Anak

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil	650.000.000
4.	Program Peningkatan
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	1. Kegiatan Peningkatan	300.000.000	Sumber Anggaran dari
	Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah		APBD 100 %
	Bidang Pendidikan,
	Kebudayaan dan
	Perpustakaan
	2. Kegiatan Peningkatan	125.000.000
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Kepemudaan dan
	Olah Raga
	3. Kegiatan Peningkatan	160.000.000
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Kesehatan
	4. Kegiatan Peningkatan	100.000.000
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Sosial, Tenaga
	Kerja dan Transmigrasi
	5. Kegiatan Peningkatan	125.000.000
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang pemberdayaan
	perempuan dan
	perlindungan anak
	6. Kegiatan Peningkatan
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah	125.000.000
	Bidang Pemberdayaan
	Masyarakat Desa dan
	Kependudukan dan catatan
	Sipil

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
5.	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan 1. Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	4.525.000.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
	Jumlah	00.000.000.000

3. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah mengalami Rasionalisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum 1. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 3. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	36.115.000 101.670.000 17.500.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
2.	Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan 2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan	7.500.000 31.982.000 34.400.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang	4.240.000
	Kesehatan
	5. Kegiatan Penyusunan	34.226.000
	Kebijakan Bidang Sosial,
	Tenaga Kerja dan
	Transmigrasi
	6. Kegiatan Penyusunan	1.000.000
	Kebijakan Bidang
	Pemberdayaan Perempuan
	dan Perlindungan Anak
	7. Kegiatan Penyusunan	28.260.000
	Kebijakan Bidang
	Pemberdayaan Masyarakat
	Desa dan Kependudukan
	dan Catatan Sipil
3.	Program Peningkatan
	Kualitas Pelaksanaan
	Kebijakan Daerah		Sumber Anggaran dari
	1. Kegiatan Peningkatan	142.415.000	APBD 100 %
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang
	pendidikan, kebudayaan
	dan perpustakaan
	2. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan	92.357.000
	kebijakan bidang
	Kepemudaan dan Olah
	Raga
	3. Kegiatan Peningkatan	350.940.000
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang
	Keagamaan
	4. Kegiatan Peningkatan	307.218.000
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang Kesehatan
	5. Kegiatan Peningkatan	105.335.000
	Kualitas pelaksanaan
	kebijakan bidang Sosial,
	Tenaga Kerja dan
	Transmigrasi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	251.095.000
	7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil	278.540.000
4.	Program Peningkatan
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	1. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	155.190.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Pendidikan,
	Kebudayaan dan
	Perpustakaan
	2. Kegiatan Peningkatan	33.922.000
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Kepemudaan dan
	Olah Raga
	3. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	20.012.000
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Kesehatan
	4. Kegiatan Peningkatan	28.081.000
	Efektifitas Pelaksanaan
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang Sosial, Tenaga Kerja
	dan Transmigrasi
	5. Kegiatan Peningkatan
	Efektifitas Pelaksanaan	24.230.000
	Fungsi Perangkat Daerah
	Bidang pemberdayaan
	perempuan dan
	perlindungan anak

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	6. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	35.770.000
5.	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan 1 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	1.191.005.000	Sumber Anggaran dari APBD 100 %
	Jumlah	3.313.003.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

NO	SKALA PENCAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	> 100	Sangat Baik
2.	75 - 100	Baik
3.	55 - 74	Cukup
4.	< 55	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 dan Rencana Strategis Setda Provinsi Jateng 2018- 2023, maka tujuan yang akan dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat adalah ” Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	80	80,65	85	100,81	95,13

Persentase hasil rekomendasi kebijakan (policy brief) bidang kesejahteraan rakyat yang terealisasi 100% dengan ketercapaian sebesar 100,81% terhadap target. Hal ini ditunjang oleh program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat, yaitu melalui Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan,

2. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga,

3. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang keagamaan,

4. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang kesehatan,

5. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

6. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

7. Kegiatan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kependudukan dan catatan sipil,

Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat dengan 7 (tujuh) kegiatan yang ada selama tahun anggaran 2020 telah menghasilkan 8 (delapan) rekomendasi yang ditindaklanjuti kepada pimpinan dan telah efektif dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun yang akan datang. Isu yang diangkat dalam rekomendasi kepada pimpinan diantaranya: “Peran CSR atasi Kemiskinan di Jawa Tengah”, “Mengupayakan Petugas Haji Dearah Provinsi dan kabupaten Kota se jawa Tengah”, “Efektivitas Pengelolaan Hibah , “Revitaslisasi Program Penarikan Pekerja Anak”, “Ayo Minum Jamu Monggo ngujuk Jamu”, “Stop Buang Air Besar Sembarangan/Open Defecation”, “Beri Kami Waktu untuk Membuktikan Kemampuanku”, “Menuju Peseantren Ramah Anak”. Implementasi pelaksanaan rekomendasi tersebut telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dibawah xxxxxx Xxxx Kesejahetaraan Rakyat serta instansi vertical seperti Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah dan stakeholder lainnya.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 118.400.886,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 141.608.000,-, terdapat efisiensi sebesar 16,39%.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisa si 2020	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	70	70	85	100	82,35

Persentase pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang terealisasi 70% dengan ketercapaian sebesar 100% terhadap target. Hal ini ditunjang oleh program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, yaitu melalui Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan,

2. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga,

3. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan,

4. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan,

5. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

6. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

7. Kegiatan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kependudukan dan catatan sipil,

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerahdengan 7 (tujuh) kegiatan yang ada selama tahun anggaran 2020 fokus terhadap 20 (duapuluh) isu strategis urusan kesejahteraan rakyat. Kebijakan strategis yang diintervensi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dalam rangka menjawab beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018- 2023, diantaranya yaitu :

1. Sekolah Tanpa Sekat yang merupakan integrasi pendidikan formal, informal dan non formal kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah,

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama sebagai upaya menyejahterakan pendakwah dan guru agama menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi,

3. Rumah sakit tanpa dinding yang mampu mengubah padigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 2.741.161.535,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 2.874.190.000,-, terdapat efisiensi sebesar 4,63%.

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisa si 2020	Target Akhir Renstra	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	80	83,33	85	104,16	98,03

Realisasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi mencapai target 83,33% atau dengan tingkat ketercapaian sasaran sebesar 104,16% dari target yang direncanakan.Indikator tersebut ditunjang oleh program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan,

2. Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang kepemudaan dan olahraga,

3. Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang kesehatan,

4. Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

5. Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

6. Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kependudukan dan catatan sipil,

Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerahdengan 6 (tujuh) kegiatan selama tahun anggaran 2020 melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dibawah lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat. Dari 16 Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat terdapat 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja utama (IKU), dimana dari total tersebut terdapat 40 (empat puluh) indikator telah tercapai sesuai target tahun 2020, sisanya 9 (sembilan) IKU tidak tercapai dengan rincian sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Target	Realisasi	Deviasi
1	Dinkes	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0,20	0,19	0,01
2	Dinkes	AKABA	10,45	8,99	1,46
3	Dinkes	AKB	8,1	7.79	0,31
4	RSJD Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)	100	99.31	0,69
5	RSJD Surakarta	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)	98,10	92,07	6,03
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase pengangguran yang ditangani	94,06	90,56	3,5
7	Dinas PP, PA Dalduk KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,24	2,23	0,01
8	Dinas PP, PA	Angka pemakaian	75,10	73,26	1,84

	Dalduk KB	kontrasepsi/CPR
9	Dinas PP, PA Dalduk KB	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	75,14	72,1	3,04

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 260.077.900,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 297.205.000,-, terdapat efisiensi sebesar 12,49%

B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020, perlu dilakukan analisis dan evaluasi Akuntabilitas Keuangan, yaitu :

1. Target Pendapatan

Sesuai dengan Tupoksinya, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga pada LkjIP Tahun 2020 tidak dilakukan analisis yang berdasarkan Target Pendapatan.

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 00.000.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) mengalami rasionalisasi I (pertama) karena penangulangan Covid 19 menjadi 6.959.244.000 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dilanjutkan Rasionalisasi ke II (dua) menjadi Rp. 3.313.003.000.- (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ribu rupiah) Sampai dengan 31 Desember 2020 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 3.119.640.321,- (Tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau terserap sebesar 94,16% dari total

APBD Perubahan TA 2020. Dari realisasi tersebut, terdapat deviasi (SILPA) sebesar 5,84% atau senilai Rp. 193.362.679,- (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dikarenakan adanya efisiensi pada belanja langsung belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Total APBD TA 2020 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai Belanja Langsung. Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Alokasi dan Realisasi APBD (Perubahan) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN
			(Rp)	%
1.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum 1. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	36.115.000	36.077.000	99,89
	2. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	101.670.000	100.336.933	98,89
	3. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	17.500.000	17.318.000	98,89
2.	Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	7.500.000	7.273.000	96,97

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN
			(Rp)	%
	2. Kegiatan Penyusunan	31.982.000	31.456.936	98.36
	Kebijakan Bidang
	Kepemudaan dan Olah
	Raga
	3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang	34.400.000	23.160.000	63,33
	Keagamaan
	4. Kegiatan Penyusunan	4.240.000	4.240.000	100
	Kebijakan Bidang
	Kesehatan
	5. Kegiatan Penyusunan	34.226.000	23.010.950	67,33
	Kebijakan Bidang Sosial,
	Tenaga Kerja dan
	Transmigrasi
	6. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang	1.000.000	1.000.000	100
	Pemberdayaan Perempuan
	dan Perlindungan Anak
	7. Kegiatan Penyusunan	28.260.000	28.260.000	100
	Kebijakan Bidang
	Pemberdayaan Masyarakat
	Desa dan Kependudukan
	dan Catatan Sipil
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	142.415.000	120.416.504	84,55
	2. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga	92.357.000	91.069.474	98,61
	3. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan	350.940.000	344.684.452	98.22

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN
			(Rp)	%
	4. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	307.218.000	300.933.117	97,95
	5. Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	105.335.000	100.332.115	95,25
	6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	251.095.000	244.024.749	97,18
	8. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil	278.540.000	278.540.000	100
4.	Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 1. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	155.190.000	125.577.700	80,92
	2. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan olah raga	33.922.000	33.586.377	99,01
	3. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	20.012.000	15.667.402	78,29
	4. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.081.000	25.775.439	91,79

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN
			(Rp)	%
	7. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 8. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan sipil	24.230.000 35.770.000	23.700.982 35.770.000	96,28 100
5.	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan 1. Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	1.191.005.000	1.107.429.191	92,98
	Jumlah	3.313.003.000	3.119.640.321	94,16

BAB IV PENUTUP

X. Xxxxxxan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori BAIK. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuruan Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 100% untuk capaian kinerja fisik dan 94.16% pada kinerja keuangan TA 2020. Rincian sebagaimana dibawah ini:

Sasaran/Program	Kinerja			Anggaran (Rp)
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	3 Keg	100%	100%	155.285.000	153.731.933	99,00%
Peningkatan sinergi penyelenggaraan pemerintah daerah	7 Keg	100%	100%	141.608.000	118.400.886	83,61%
Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan daerah	7 Keg	100%	100%	1.527.900.000	1.480.000.411	96,87%
Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah	6 Keg	100%	100%	297.205.000	260.077.900	87,51%
Pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan	1 Keg	100%	100%	1.191.005.000	1.107.429.191	92,98%
Total			100%	3.313.003.000	3.119.640.321	94,16%

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Serapan keuangan (kinerja keuangan) sebesar 94,16% atau sebesar Rp. 3.119.640.321,- (Tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dari total APBD (Perubahan) TA 2020 sebesar Rp Rp. 3.313.003.000.- (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ribu rupiah) dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat selama TA 2020 sebesar 5,84% atau senilai Rp. 193.362.679,- (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Dibandingkan dengan serapan (capaian) keuangan TA 2020, untuk realisasi fisik dapat dicapai 100% dari target yang direncanakan. Namun demikian masih perlu penajaman untuk output kegiatan maupun outcome dari program khususnya untuk implementasi kegiatan pada tahun 2020.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan pekerjaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja maupun di luar hari kerja. Selain itu juga diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, dan keagamaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sarasehan dan Dialog Kebangsaan Milenial Gubernur Jawa Tengah bersama Xxx Xxxxxx dan para mahasiswa tanggal 12 februari 2020 Lokasi di IAIN Kota Surakarta

Pemberian bantuan kepada dari Baznas

Dokumentasi Dialog/Sarasehan di Kudus pada tanggal

14 Februari 2020 Lokasi di SMA

1 Bay Kudus

Bantuan dari Baznas kepada siswa Irian jaya sebesar Rp. 1.000.000,-

dalam Dialog/Sarasehan di Kudus pada tanggal 14 Februari 2020 Lokasi di SMA 1 Bay Kudus

1. Dokumentasi Dialog/ Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2020 bersama Gubernur Jawa Tengah dan Xxx

Pemberian Bantuan dari Baznas

JATENG BERSHOLAWAT

DALAM RANGKA PERINGATAN MAULID XXXX XXXXXXXX XXX TAHUN 2020

(diGedungGradhika Bhakti Praja 20 Nopember 2020)

Pembukaanoleh MC	SambutanGubernurJawa Tengahsecara virtual
JamaahpesertaIstighosahdanPeringat anMaulidNabi SAW Tahun 2020	Tausiyaholeh KH. MustofaBisri secara virtual
Sholawatanbersama Xx xxxxx Xxx XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

JATENG BERSHOLAWAT DI LAPANGAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG 8 MARET 2020

ISTIGHOSAH DAN PERINGATAN ISRA MI'RAJ XXXX XXXXXXXX XXX TAHUN 1441 H/2020 M "DOA BERSAMA UNTUK KESELAMATAN JAWA TENGAH DAN INDONESIA" DI GEDUNG GHRADIKA BHAKTI PRAJA,

Jumat 6 Maret 2020

Konsinyering Evaluasi Desa Dampingan 2019 Xxx Xxxxxxx Pelaksanaan Desa Dampingan Tahun 2020 PadaTanggal 13 -14 Maret 2020 di Hotel LarasAsri Salatiga

PenyerahanBantuan RTLH danPeletakanbatupertamapembangunan BUMDES / KegiatanDesaDampingan Biro Kesra di DesaSambongrejoKec. TunjunganKab. Blora padatanggal 6 November 2020

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Xxx. XXXX XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Muda NIP. 19690512 199401 1 001