JADWAL

Tanggal Efektif :	29 Juni 2022	Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi :	8 Juli 2022
Masa Penawaran Umum :	1 – 5 Juli 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan :	8 Juli 2022
Tanggal Penjatahan :	6 Juli 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	11 Juli 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK SINARMAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BANK SINARMAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor:

Sinar Mas Land Plaza – Menara 1, Lantai 1 dan 2 Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 – Indonesia Telepon : (000) 0000 0000

Faksimili : (000) 0000 0000 Website: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx

Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx

Jaringan Kantor

68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK,

31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu pada tanggal 8 Juli 2027.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN APAPUN (BAIK JAMINAN UMUM MAUPUN JAMINAN KHUSUS), TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF (F) PERATURAN OJK NOMOR 11/2016, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN EMITEN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.3 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR ISTIMEWA, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI DARI:

PT KREDIT RATING INDONESIA

irA (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA PT BCA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. SKL.121/2022/PRESDIR tanggal 7 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan berencana untuk mencatat Obligasi Subordinasi pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No.S-03584/BEI.PP2/04-2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Penerbitan Obligasi Subordinasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan bagian Pengawas Perbankan melalui Surat OJK No. S-46/PB.33/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi Subordinasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI SUBORDINASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xiv

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 16

III. PERNYATAAN UTANG 18

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 24

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 29

VI. FAKTOR RISIKO 46

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 52

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 53

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 53

2. KEGIATAN USAHA 54

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM 55

4. PERIZINAN PERSEROAN 57

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI 57

6. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN 71

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 77

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

BERBENTUK BADAN HUKUM 78

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 82

10. PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 87

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG) 88

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) 119

13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 124

14. SUMBER DAYA MANUSIA 125

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 128

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN 128

17. PERSAINGAN USAHA 131

18. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN 132

19. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS DALAM SATU KONGLOMERASI KEUANGAN 132

20. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 133

21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN 134

22. PROSPEK USAHA PERSEROAN 135

23. STRATEGI USAHA 135

24. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 136

25. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS 136

IX. PERPAJAKAN 137

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 139

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI 140

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 143

1. RIWAYAT SINGKAT 143

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT 144

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 145

4. KEGIATAN USAHA 146

5. PENGALAMAN PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK DI PASAR MODAL 147

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT 150

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT 150

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT 150

9. INFORMASI 153

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 154

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 159

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 161

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 175

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal

1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“ATM” : Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

“ATMR” : Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada asset

tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR.

“Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau

Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“BI” : Berarti Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jis Undang- Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

“BOPO” : Berarti rasio atau perbandingan antara biaya/beban operasional

dengan pendapatan operasional.

“Bunga Obligasi Subordinasi”

: Berarti bunga Obligasi Subordinasi dari masing-masing Seri Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Bursa Efek” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan.

“CAR” : Berarti Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan total aset Perseroan.

“Daftar Pemegang Rekening”

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan

kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“DPK” : Berarti Dana Pihak Ketiga, dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

“GWM” : Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Perseroan.

“Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

Subordinasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Emisi” : Berarti penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Force Majeure” : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar

kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“FKP” : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.

“FPPO” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi yaitu

formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.

“Harga Penawaran” : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi

Subordinasi.

“Hari Bursa” : Berarti hari dimana BEI atau badan hukum yang menggantikannya

menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa(-bursa) efek tersebut.

“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender

Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

“Jaminan” : Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan jumlah terutang sesuai

dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Jumlah Terutang” : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada

Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik.

“KPNO” : Berarti Kantor Pusat Non Operasional.

“Kemenkumham” : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Konfirmasi Tertulis” : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi

dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”

“KSEI”

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan KSEI.

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi Subordinasi bertugas mengadministrasikan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.

“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang

berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.

“LDR” : Berarti Loan to Deposito Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh bank terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada bank.

“LFR” : Berarti Loan to Funding Ratio, yaitu rasio yang telah memasukkan komponen surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR, sehingga formula LDR menjadi: kredit/(DPK + surat berharga yang diterbitkan bank).

“Manajer Penjatahan” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi

Subordinasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi Subordinasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

“Masa Penawaran” : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan

pemesanan Obligasi Subordinasi yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

“Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga

Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

“Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

”NIM” : Berarti singkatan dari Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

”NPL” : Berarti singkatan dari Non Performing Loan yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.

”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan”

: Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dan/atau obligasi tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dari masing-masing tahap Obligasi Subordinasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Subordinasi Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.

“Obligasi Subordinasi” atau ”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022”

: Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui penawaran umum Obligasi Subordinasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi.

”OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Pemegang Obligasi Subordinasi”

: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemegang Rekening” : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek

di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

“Pemeringkat” : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat

Efek lain yang terdaftar di OJK.

“Penawaran Awal” : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi.

“Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan

untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I

Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022”

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu pada POJK No. 36/2014.

“Pengakuan Utang” : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi

Subordinasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 78 tertanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta.

“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari

satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi”

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi”

“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi”

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”

“Perjanjian Perwaliamanatan”

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI”

“Persetujuan Prinsip Dari BEI”

: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

: Berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

: Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 21, tertanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan UUPM serta Peraturan OJK.

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 36, tertanggal

6 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 3 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 77 tanggal

20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 35, tertanggal

6 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 2 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 76 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan- perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak- pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dengan Nomor: SP-043/ OBL/KSEI/0322 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

: Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03584/BEI.PP2/04-2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi”

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 34, tertanggal 6 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 1 tanggal 10 Mei 2022 dan Addendum I Dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 No. 75 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan

dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

“Peraturan No. IX.A.1” : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Peraturan No. Kep-690/BL/2011

tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

“Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Peraturan No. Kep-122/BL/2009

tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“POJK No. 19/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020

tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

“POJK No. 20/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020

tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 49/2020” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020

tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 1/2019” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal

28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

“POJK No. 7/2017” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal

14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 9/2017” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal

14 Maret 2017 tentang Xxxxxx dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

“POJK No. 42/2017” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017

tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan.

“POJK No. 4/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal

26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

“POJK No. 6/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016

tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03.2016.

“POJK No. 11/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016

tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

“POJK No. 18/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016

tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

“POJK No. 55/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016

tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

“POJK No. 45/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015

tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

“POJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014

tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014

tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014

tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 36/2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014

tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015

tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015

tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“POJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015

tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“POJK No. 11/2016” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016

tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.03/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Pelaporan Bank umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

“Perseroan” : Berarti PT Bank Sinarmas Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

“Perusahaan Asosiasi” : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik

secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.

“Pokok Obligasi Subordinasi”

: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

“Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum

atas Obligasi Subordinasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi Subordinasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No. 9/2017.

“Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam

Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Prospektus Ringkas” : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

“ROA” : Berarti singkatan dari Return on Assets yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sesudah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.

“ROE” : Berarti singkatan dari Return on Equity yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

“Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/

atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

“RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

“SABH” : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan pengganti haknya.

“Satuan Pemindahbukuan”

“Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi”

: Berarti satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

: Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.

“Tanggal Emisi” : Berarti tanggal distribusi Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek

Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi Subordinasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Kepastian tanggal Emisi Obligasi Subordinasi akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi hasil

Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi”

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Subordinasi masing- masing Seri Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka

Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi”

: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal Obligasi Subordinasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia,

yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi.

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi Subordinasi yang

wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

“UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal

10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

“Undang-Undang Perbankan”

: Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan-perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.

“UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal

16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat” : Berarti PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, suatu perseroan terbatas

yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptasi oleh Bank yang berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;

iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

iv. Sertifikat Bank Indonesia;

v. Obligasi;

vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, saran telekomunikasa maupun dengan wesel tunjuk, cek atau saran lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat atau surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidan keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredir, denan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketuntuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

p. Bertindak sebagai pendiri dan pension dana pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunn yang berlaku;

q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

r. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Prospek Usaha

Meski masih dibayangi pandemi, kondisi fundamental industri perbankan nasional yang relatif masih kuat dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi lebih kondusif memberi harapan akan meningkatkan permintaan kredit. Berikut beberapa hal yang akan dilakukan Bank sepanjang tahun 2022 :

1. Melonggarkan penyaluran kredit tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, sehingga pertumbuhan kredit yang mulai berjalan sejak bulan Agustus 2021 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Outstanding kredit diproyeksi akan bertumbuh dua digit, di tengah perekonomian yang diprediksi akan terus membaik. Penyaluran kredit dengan pola kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fintech, e-commerce, serta skema open banking menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh Bank.

2. Menempatkan kelebihan likuiditas pada portofolio surat berharga yang telah terbukti memainkan

peran yang penting dalam mendukung profitabilitas Bank.

3. Menjaga cost of fund agar tetap rendah, dan mulai naik bertingkat hingga akhir tahun 2022.

4. Mengakselerasi digitalisasi guna menciptakan peluang untuk melakukan inovasi serta pengembangan atas produk dan layanan yang ada.

5. Merealisasikan program-program keuangan berkelanjutan yang telah direncanakan antara lain seperti meningkatkan program inklusi keuangan.

Strategi Usaha

Untuk kelangsungan usaha serta guna tercapainya kinerja yang berkelanjutan, Perseroan selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari internal maupun eksternal. Pergeseran pola konsumen ke arah digital telah mendorong Perseroan untuk terus memperkuat infrastruktur pelayanan, mengembangkan produk funding serta lending yang dapat diakses secara online.

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi Subordinasi : Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I

Tahun 2022

Target Dana Penawaran Umum yang : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga

Akan Dihimpun triliun Xxxxxx)

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi

Xxxxxx Xxxxx : 5 (lima) tahun

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi : 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun

Periode Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga)

bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Jaminan : Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan

apapun (baik jaminan umum maupun jaminan khusus), termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf (f) peraturan ojk nomor 11/2016, dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 5.3 perjanjian perwaliamanatan.

Hak pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak- hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang Saham Perseroan.

Hasil Pemeringkatan Efek : irA (Single A) dari PT Kredit Rating Indonesia

Pembelian Kembali (buy back)

Obligasi Subordinasi

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi (“sinking fund”)

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

: Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (buy back)

untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (sinking fund) untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

: Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

: RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

Wali Amanat : PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

3. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki obligasi yang masih terutang.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP I TAHUN 2022

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan yang diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) dalam rangka mendukung rencana penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan BAE yaitu PT Sinartama Gunita, adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham @ Rp100,00 % Jumlah Saham Jumlah Rupiah
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	00.000.000.000	0.000.000.000.000	100,00
Pemegang Saham 1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	00.000.000.000	0.000.000.000.000	59,99
2. PT Shinta Utama	610.844.074	00.000.000.000	3,10
3. Masyarakat	7.278.464.729	727.846.472.900	36,91
Saham Dalam Portepel	00.000.000.000
6. DATA KEUANGAN PENTING

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (an independent member of Xxxxx Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan).

LAPORAN POSISI KEUANGAN		(dalam jutaan Rupiah)


Jumlah Aset	52.671.981	44.612.045
Jumlah Liabilitas	38.799.669	32.557.921
Jumlah Dana Syirkah Temporer	6.512.896	5.997.280
Jumlah Ekuitas	7.359.416	6.056.844

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Pendapatan Operasional	3.340.796	3.875.933
Beban Operasional	3.181.278	3.759.333
Laba Sebelum Pajak	159.518	116.600
Laba Bersih	127.748	118.522
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif	(106.403)	263.870

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan

31 Desember

2021 2020

(Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit)

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Operasional	(13,80)%	(8,52)%
Laba Bersih	7,78%	1.655,36%
Jumlah Aset	18,07%	22,03%
Jumlah Liabilitas	17,53%	26,47%
Jumlah Ekuitas	21,51%	(0,29)%
Rasio Usaha Laba sebelum pajak/Jumlah pendapatan operasional	4,77%	3,01%
Jumlah pendapatan operasional/Jumlah aset	6,34%	8,69%
Laba bersih/Jumlah pendapatan operasional	3,82%	3,06%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA)	0,34%	0,30%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE)	2,02%	2,25%
Rasio Keuangan NIM	5,79%	6,25%
CAR	29,12%	17,29%
LDR	41,22%	56,97%
NPL Netto	1,18%	1,39%
BOPO	97,12%	111,70%
GWM Rupiah Utama	5,30%	4,34%
GWM Rupiah Sekunder	35,22%	29,79%
GWM Valuta Asing	4,01%	4,02%

Penjelasan lebih lanjut mengenai Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Profil Risiko

Perseroan senantiasa menjaga profil risiko berada pada tingkat yang baik. Secara berkala, Perseroan menilai profil risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing risiko.

b. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

Risiko kredit, yaitu risiko yang timbul apabila kelancaran pembayaran kembali pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman mengalami gangguan, yang apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

• Risiko Operasional

• Risiko Hukum

• Risiko Likuiditas

• Risiko Pasar, yang terdiri dari Risiko Suku Bunga dan Suku Nilai Tukar

• Risiko Reputasi

• Risiko Kepatuhan

• Risiko Stratejik

• Risiko Persaingan Usaha

• Risiko Perubahan Teknologi

Risiko Umum

• Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

• Risiko Kebijakan Pemerintah

• Risiko Ketentuan Negara Lain

Risiko pada Konglomerasi Keuangan Perseroan

Perseroan ditunjuk menjadi Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. Perseroan, selaku entitas utama telah melakukan pengelolaan risiko pada konglomerasi keuangan sinarmas terutama pada 8 (delapan) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, risko reputasi dan tambahan 2 (dua) risiko berupa risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

c. Risiko Bagi Investor

Pembeli Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

• Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

• Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi serta hutang pokok Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan

• Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan dalam hal Perseroan dalam kondisi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau point of non-viability sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.

• Dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.34 maka pembayaran kepada

Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11 dan POJK No. 34.

• Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yaitu pendapatan bunga bersih dimana suku bunga pasar mengalami peningkatan sehingga imbal hasil (suku bunga) yang diterima oleh investor menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Xxxxxx Xxxxxx dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak.

xix

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

(“OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN”)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan tersebut akan diterbitkan:

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR

Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada saat tanggal jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI :

PT KREDIT RATING INDONESIA

irA (Single A)

PT BANK SINARMAS TBK

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza – Menara 1, Lantai 1 dan 2 Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 – Indonesia Telepon : (000) 0000 0000

Faksimili : (000) 0000 0000 Website: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx

Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx

Jaringan Kantor

68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK, 31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi Subordinasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

1 8 Oktober 2022

2 8 Januari 2023

3 8 April 2023

4 8 Juli 2023

5 8 Oktober 2023

6 8 Januari 2024

7 8 April 2024

8 8 Juli 2024

9 8 Oktober 2024

10 8 Januari 2025

11 8 April 2025

12 8 Juli 2025

13 8 Oktober 2025

Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

14 8 Januari 2026

15 8 April 2026

16 8 Juli 2026

17 8 Oktober 2026

18 8 Januari 2027

19 8 April 2027

20 8 Juli 2027

HARGA PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI

Harga Penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi

Subordinasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau

kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan apapun (baik jaminan umum maupun jaminan khusus), termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan ke dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf (f) peraturan ojk nomor 11/2016, dan merupakan kewajiban Emiten yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 5.3 perjanjian perwaliamanatan.

Hak pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang Saham Perseroan.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMXXXXXX KEMBALI (BUY BACK)

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi

Subordinasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Surat No. RC-003/KRI-DIR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 Perihal Peringkat PT Bank Sinarmas Tbk, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

irA

(single A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 5 April 2022 sampai dengan 1 April 2023.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan;

b. mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia);

c. melakukan penggabungan dan/atau, konsolidasi pemisahan, akuisisidan/atau peleburan dan/ atau pengambilalihan atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

i. semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;

ii. perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalahbergerak dalam bidang perbankan; atau

iii. disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta-secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:

a. Menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan mentaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan dan peraturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputuan Menteri Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Menyetorkan dana (in good funds) untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia selambat- lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama.

Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

5.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Denda akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki.

Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi sebagaimana diatur di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor 11/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (cummulative), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 11/2016;

d. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan secara tertulis yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain- lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;

f. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yangberlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

g. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrumen hutang lain yang sejenis;

h. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

i. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;

j. Menyampaikan kepada Wali Amanat:

i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuanyang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di- atas;

ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;

iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan denganpenyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan denganpenyerahan laporan ke Bursa Efek;

vi. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukandalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.

k. Xxxxxx memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:

i. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan RapatUmum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;

ii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas

kejadian tersebut dan tindakan atau langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

iv. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi ini;

v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Xxxx Xxxxxx.

l. Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 (sebelas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pemeringkatan Atas EfekBersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali kelalaian atas pembayaran tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasikannya pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/2016; atau

b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e. sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Kementerian Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau

g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Angka 1 huruf a, c, d, e, g, dan h Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Angka 1 huruf f Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Angka 1 huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO Subordinasi menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO Subordinasi tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO Subordinasi tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka, apabila diperlukan, akan dilaksanakan RUPO Subordinasi berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

Jika RUPO Subordinasi berikutnya memutuskan bahwa Perseroan dinyatakan dalam keadaan lalai (wanprestasi), maka Wali Amanat harus melakukan penagihan kepada Perseroan dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO Subordinasi tersebut.

3. Apabila:

1. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

2. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau

3. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

4. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau

5. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo seketika;

6. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO Subordinasi bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi -Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Ketentuan-ketentuan dalam Angka 1 dan Angka 2 Pasal ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi

peristiwa Force Majeure.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO Subordinasi, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan:

1. RUPO Subordinasi diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 20/2020;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat dan/atau untuk memberikan pengarahan kepada Xxxx Xxxxxx dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan- ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan PeraturanOJK Nomor 20/2020;

e. mengambil keputusan sehubungan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat; dan

f. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUPO Subordinasi dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

b. Perseroan;

c. Wali Amanat; atau

d. OJK.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO Subordinasi.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO Subordinasi, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

3. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO Subordinasi:

a. Pengumuman RUPO Subordinasi wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO Subordinasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan RUPO Subordinasi kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO Subordinasi kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:

- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO Subordinasi;

- agenda RUPO Subordinasi;

- pihak yang mengajukan usulan RUPO Subordinasi;

- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO Subordinasi; dan

- kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan -keputusan RUPO

Subordinasi.

e. RUPO Subordinasi kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO Subordinasi sebelumnya.

4. Tata Cara RUPO Subordinasi:

a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO Subordinasi dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

b. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI.

c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO Subordinasi wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

d. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO Subordinasi sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO Subordinasi yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO Subordinasi.

e. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO Subordinasi, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah ObligasiSubordinasi yang dimilikinya.

f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau atau penyertaan modal pemerintah.

h. Pemegang Obligasi Subordinasi dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPO Subordinasi namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

i. sebelum pelaksanaan RUPO Subordinasi:

- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;

- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;

- Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

j. RUPO Subordinasi dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

k. RUPO dipimpin oleh Xxxx Xxxxxx.

l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO Subordinasi dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO Subordinasi.

m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO Subordinasi dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO Subordinasi tersebut.

n. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO Subordinasi tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf m diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO Subordinasi dan materi RUPO Subordinasi serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO Subordinasi.

5. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka4.g Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO Subordinasi untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila RUPO Subordinasi dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi kedua.

(iii) RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga.

(v) RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yangsah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

b. Bila RUPO Subordinasi dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dankeputusan sebagai berikut:

(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi kedua.

(iii) RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadirioleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai,maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga.

(v) RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadirioleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambilkeputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

c. Bila RUPO Subordinasi dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi kedua.

(iii) RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi.

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga.

(v) RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadirioleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUP Subordinasi.

6. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Angka 4.g Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO Subordinasi yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi;

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi kedua;

c. RUPO Subordinasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO Subordinasi;

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi ketiga;

e. RUPO Subordinasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasidan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

f. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO Subordinasi keempat;

g. RUPO Subordinasi keempat dapat dilangsungkan apabila apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

h. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO Subordinasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

7. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO Subordinasi, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO Subordinasi dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

8. Penyelenggaraan RUPO Subordinasi wajib dibuatkan berita acara secara notaril oleh Notaris.

9. Keputusan RUPO Subordinasi mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO Subordinasi. Keputusan RUPO Subordinasi mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

10. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO Subordinasi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO Subordinasi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

11. Apabila RUPO Subordinasi yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu ObligasiSubordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO Subordinasi atau tanggal lain yang diputuskan RUPO Subordinasi (jika RUPO Subordinasi memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO Subordinasi.

12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO Subordinasi dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO Subordinasi ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Sinarmas MSIG Tower Lt. 9

Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 21 Kel. Karet, Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) 5228737

Faksimili : (021) 5228738 Email: xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx

Up. : Divisi Treasury Grup Kustodian & Wali Amanat

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;

b. Telah menjadi Emiten atau perusahan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;

c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx. 252/IV/2022/YW/MSId tertanggal 06 April 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No. SP.003/2022/ PRESDIR tertanggal 14 Maret 2022 yang telah ditandatangani Perseroan.

d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan irA (Single A) dari PT Kredit Rating Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi akan diubah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan dari RUPO serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Rencana penggunaan dana hasil PUB I Obligasi Subordinasi Tahap I Perseroan, tidak memenuhi kualifikasi sebagai:

(i) Transaksi Material, karena tidak tergolong dalam Definisi “Transaksi Material” pada POJk No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material (“POJK No. 17/2020”), mengingat nilai Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 17/2020; dan/atau

(ii) Transaksi Afiliasi, karena Rencana penggunaan dan tersebut tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK No. 42/2020”); dan/atau

(iii) Transaksi Benturan Kepentingan, karena bukan merupakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai

dengan arus kas internal Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai POJK No. 9/ 2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,946% (nol koma sembilan empat enam persen) dari nilai Emisi Obligasi Subordinasi yang terdiri dari:

• Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi terdiri dari:

: : :	0,350%; 0,100%; dan 0,100%
:	0,065%
:	0,090%; dan
:	0,016%

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)

- Biaya jasa penjualan (selling fee)

• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Akuntan Publik

- Biaya jasa Konsultan Hukum

- Biaya jasa Notaris

• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Wali Amanat : 0,030%; dan

- Biaya jasa Pemeringkat Efek : 0,070%;

• Biaya pencatatan di BEI : 0,005%

• Biaya pungutan OJK : 0,050%

• Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan public expose) sekitar : 0,070%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah Rp38.799.669 juta. Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (an independent member of Xxxxx Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxx.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah

Liabilitas

Liabilitas segera 116.189

Simpanan

Pihak berelasi 7.972.890

Pihak ketiga 29.988.665

Jumlah 37.961.555

Simpanan dari bank lain

Pihak ketiga	79.243
Jumlah	79.243
Utang Pajak	29.745
Liabilitas akseptasi	250.424
Beban yang masih harus dibayar	23.094
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	27.840
Liabilitas lain-lain	311.579
Jumlah Liabilitas	38.799.669
Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:
1. Liabilitas Segera

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas segera sebesar Rp116.189 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2021
Liabilitas sehubungan dengan jaringan ATM	43.819
Beban akrual	26.600
Liabilitas administrasi kredit	16.358
Liabilitas simas poin	13.829
Kiriman uang	8.998
Liabilitas pembayaran online	1.570
Lain-lain	5.015
Jumlah	116.189

2. Simpanan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki simpanan sebesar Rp37.961.555 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Keterangan	31 Desember 2021
Giro		17.941.034
Tabungan		10.374.815
Deposito berjangka		9.645.706
Jumlah		37.961.555
Suku bunga giro per tahun
Rupiah	0,00 - 6,00
Mata uang asing	0,00 - 0,05

Saldo giro yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan, bank garansi dan letter of credit

pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil.

Suku bunga tabungan per tahun

Rupiah 0,00 - 5,00

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo tabungan yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan dan bank garansi sebesar Rp2.904.

Suku deposito per tahun
Rupiah	0,50 - 6,50
Mata uang asing	0,00 - 1,75

Saldo deposito berjangka yang diblokir dalam rangka jaminan kredit yang diberikan, bank garansi dan

letters of credit pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.286.553.

3. Simpanan dari Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki simpanan dari bank lain berupa giro sebesar Rp79.243 juta.

4. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp29.745 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Keterangan	31 Desember 2021
Pajak kini		3.989
Pajak penghasilan
Pasal 4		16.126
Pasal 23 dan 26		1.278
Pasal 25		410
Pasal 21		4.094
Jumlah pajak penghasilan		25.897
Pajak Pertambahan Nilai		3.848
Jumlah		29.745

5. Liabilitas Akseptasi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas akseptansi sebesar Rp250.424 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jangka waktu perjanjian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2021

Rupiah

1 bulan atau kurang	1.517
1-3 bulan	34.995
3-6 bulan	28.681
Jumlah	65.193
Mata uang asing 1-3 bulan	38.215
3-6 bulan	147.016
Jumlah	185.231

Jumlah Liabilitas Akseptansi 250.424

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2021

Rupiah

1-3 bulan	58.869
3-6 bulan	6.324
Jumlah	65.193
Mata uang asing
1-3 bulan	178.350
3-6 bulan	6.881
Jumlah	185.231
Jumlah Liabilitas Akseptansi	250.424
6. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban akrual bunga dan bagi hasil sebagai berikut:

Pihak berelasi Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2021

Deposito	408
Giro	455
Tabungan	12
Jumlah	875

Mata uang asing

Deposito 4

Giro 6

Jumlah 10

Jumlah pihak berelasi 885

Pihak ketiga Rupiah

Deposito	18.813
Tabungan	1.587
Giro	1.365
Jumlah	21.765

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2021

Mata uang asing

Deposito 437

Giro 7

Jumlah 444

Jumlah pihak ketiga 22.209

Jumlah 23.094

7. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Mulai tanggal 2 Februari 2021, Perseroan melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) dan peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diberlakukan, perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Untuk pendanaan imbalan kerja jangka panjang tersebut, Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Imbalan tersebut akan dibayarkan pada saat karyawan pensiun, cacat tetap atau diberhentikan.

Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Simas Jiwa untuk mengelola program pensiun tersebut melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa, yang pendiriannya telah disahkan menurut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-61/NB.1/2018 tanggal 16 Oktober 2018 mengenai Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Simas Jiwa.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, aktuaris independen, dengan laporan terakhir tertanggal 28 Februari 2022.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja (iuran Perseroan) jangka panjang tersebut sebanyak

4.416 karyawan pada tahun 31 Desember 2021.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	70.020
Nilai wajar aset program	(42.180)
Jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang	27.840

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

(dalam jutaan Rupiah)

	Keterangan	31 Desember 2021
Usia pensiun normal (tahun)		55
Tingkat diskonto tahunan		7,14%
Tingkat kenaikan gaji tahunan Tingkat perputaran karyawan: sampai dengan usia 40 tahun		2,38% 9%
sampai dengan saat usia 55 tahun Xxxxx mortalita		0% TMI 4

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(6.027)	6.998
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.273	(6.345)
8. Liabilitas lain-lain

Keterangan Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas lain-lain sebesar Rp311.579 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Liabilitas sewa *)	99.004
Setoran jaminan	42.280
Setoran penyelesaian AYDA	34.376
Setoran penyelesaian hapus buku	32.800
Kewajiban penyaluran subsidi dari Pemerintah	24.749
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi **)	24.233
Pendapatan diterima dimuka	20.727
Liabilitas terkait asuransi kredit	20.388
Pendapatan yang ditangguhkan	6.048
Dana kebajikan	876
Liabilitas derivatif	19
Lain-lain	6.079
Jumlah	311.579

*) Dampak dari penerapan PSAK No. 73 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020

**) Dampak dari penerapan PSAK No. 71 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020

9. Komitmen dan Kontinjensi

a. Komitmen pembelian dan penjualan tunai mata uang asing

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2021

Pembelian tunai mata uang asing (spot dan forward)

Dolar Amerika Serikat 62.768

Penjualan tunai mata uang asing (spot dan forward)

Dolar Amerika Serikat	61.998
Dolar Singapura	513
Yen Jepang	619
Jumlah	63.130

Pada tanggal 31 Desember 2021, transaksi spot dan forward di atas akan selesai masing- masing dalam 1 hari sampai 19 hari.

b. Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rangka ekspor-impor, pemberian garansi dan pemberian kredit kepada debitur dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2021

Komitmen

Liabilitas Komitmen

Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	450.891
Irrevocable letters of credit	129.619
Jumlah	580.510
Kontinjensi Tagihan Kontinjensi Pendapatan bunga dalam penyelesaian	90.928
Liabilitas Kontijensi Bank garansi	1.206.274
Jumlah – bersih	(1.115.346)

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SERTA TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO TAPI BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Xxxxx berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (an independent member of Xxxxx Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan).

LAPORAN POSISI KEUANGAN		(dalam jutaan Rupiah)


ASET
Kas	571.425	629.712
Giro pada Bank Indonesia	2.137.244	1.623.067
Giro pada bank lain - pihak ketiga	3.151.343	2.158.349
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.516)	(1.543)
Jumlah - bersih	3.147.827	2.156.806
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain Bank Indonesia	9.592.917	1.905.327
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(9)
Jumlah - bersih	9.592.917	1.905.318
Efek-efek Pihak berelasi	9.758	7.000
Pihak ketiga	14.572.865	9.176.566
Jumlah	14.582.623	9.183.566
Cadangan kerugian penurunan nilai	(92)	(263)
Jumlah - bersih	14.582.531	9.183.303
Efek yang dibeli dengan janji jual kembali - pihak ketiga	1.673.712	4.587.757
Bunga diterima dimuka yang belum diamortisasi	(725)	(1.671)
Jumlah bersih	1.672.987	4.586.086
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah Pihak berelasi	401.988	71.120
Pihak ketiga	17.529.788	20.406.172
Jumlah	17.931.776	20.477.292
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.617.907)	(1.598.919)
Jumlah - bersih	16.313.869	18.878.373
Tagihan akseptasi Pihak ketiga	249.811	273.417
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.646)	(119.840)
Jumlah - bersih	247.165	153.577

		(dalam jutaan Rupiah)


Penyertaan modal sementara - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp53.695 pada tanggal 31 Desember 2020	-	281.405
Pendapatan yang masih akan diterima	315.777	243.768
Biaya dibayar dimuka	1.601.446	1.935.587
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.181.611 dan Rp932.341 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.540.865	1.584.298
Aset ijarah - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp51.169 dan Rp80.038 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	396.386	463.152
Aset pajak tangguhan - bersih	64.120	54.930
Aset lain-lain - bersih	487.422	932.663

Jumlah Aset	52.671.981	44.612.045
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
Liabilitas
Liabilitas segera	116.189	193.249
Simpanan
Pihak berelasi	7.972.890	5.200.137
Pihak ketiga	29.988.665	25.563.779
Jumlah	37.961.555	30.763.916
Simpanan dari bank lain
Pihak ketiga	79.243	61.198
Jumlah	79.243	61.198
Efek yang dijual dengan xxxxx xxxx kembali - pihak ketiga	-	1.042.913
Utang Pajak	29.745	71.082
Liabilitas akseptasi	250.424	153.617
Beban yang masih harus dibayar	23.094	41.183
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	27.840	29.288
Liabilitas lain-lain	311.579	201.475
Jumlah Liabilitas	38.799.669	32.557.921
Dana Syirkah Temporer
Simpanan
Pihak berelasi	1.009.811	719.407
Pihak ketiga	5.497.552	5.273.232
Jumlah	6.507.363	5.992.639
Simpanan dari bank lain
Pihak ketiga	5.533	4.641
Jumlah Dana Syirkah Temporer	6.512.896	5.997.280

Keterangan

31 Desember

2021 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2021 2020

EKUITAS

Modal saham – nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar – 60.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor –

00.000.000.000 dan 00.000.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.746.180	1.746.180
Tambahan modal disetor - bersih	2.368.655	2.368.655
Dana setoran modal	1.408.975	-
Komponen ekuitas lainnya	407.324	637.954
Saldo laba Ditentukan penggunaannya	8.500	8.000
Tidak ditentukan penggunaannya	1.419.782	1.296.055
Jumlah Ekuitas	7.359.416	6.056.844
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	52.671.981	44.612.045
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
		(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2021 2020

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga	2.622.909	2.632.465
Pendapatan bagi hasil	695.070	667.796
Beban bunga	(687.603)	(905.187)
Beban bagi hasil	(214.579)	(206.870)
Pendapatan bunga - bersih	2.415.797	2.188.204
Pendapatan Operasional Lainnya Provisi dan komisi selain dari kredit	649.365	598.706
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih	39.385	67.970
Keuntungan efek-efek yang diukur dari kenaikan nilai wajar melalui laba rugi - bersih	5.883	2.491
Keuntungan dari penjualan efek yang diukur melalu laba rugi - bersih	177.855	372.456
Lain-lain	52.511	646.106
Jumlah Pendapatan Operasional	3.340.796	3.875.933
Beban Operasional Lainnya Kerugian penurunan nilai aset keuangan	832.151	1.366.010
Umum dan administrasi	1.147.080	1.125.180
Tenaga kerja	761.502	758.862
Penyusutan aset tetap	252.403	245.687
Biaya komisi	45.021	43.948
Lain-lain	143.121	219.646
Jumlah Beban Operasional	3.181.278	3.759.333
LABA SEBELUM PAJAK	159.518	116.600
BEBAN PAJAK Kini	33.571	48.580
Tangguhan	(1.801)	(50.502)
	31.770	(1.922)
LABA BERSIH	127.748	118.522

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2021 2020

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek yang

diukur melalui penghasilan komprehensif lain (237.193) 163.441

Pajak sehubungan dengan pos yang akan direklasifikasi 6.563 (10.848)

(230.630)		152.593
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - bersih setelah dampak pajak tangguhan
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(4.347)	(8.944)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	826	1.699
	(3.521)	(7.245)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(234.151)	145.348
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(106.403)	263.870
LABA BERSIH PER SAHAM
(dalam Rupiah penuh)
Dasar	6,75	6,80

RASIO KEUANGAN

Keterangan

31 Desember

2021 2020

(Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit)

Rasio Pertumbuhan
Pendapatan Operasional	(13,80)%	(8,52)%
Laba Bersih	7,78%	1.655,36%
Jumlah Aset	18,07%	22,03%
Jumlah Liabilitas	17,53%	26,47%
Jumlah Ekuitas	21,51%	(0,29)%
Rasio Usaha
Laba sebelum pajak/Jumlah pendapatan operasional	4,77%	3,01%
Jumlah pendapatan operasional/Jumlah aset	6,34%	8,69%
Laba bersih/Jumlah pendapatan operasional	3,82%	3,06%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA)	0,34%	0,30%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE)	2,02%	2,25%
Rasio Keuangan
NIM	5,79%	6,25%
CAR	29,12%	17,29%
LDR	41,22%	56,97%
NPL Netto	1,18%	1,39%
BOPO	97,12%	111,70%
GWM Rupiah Utama	5,30%	4,34%
GWM Rupiah Sekunder	35,22%	29,79%
GWM Valuta Asing	4,01%	4,02%

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya

Pembatasan

Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

		(Tidak Diaudit)
NIM	Tidak ada	5,79
CAR	>10%	29,12%
NPL Netto	<5%	1,18%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan berdiri pada 18 Agustus 1989 dengan nama PT Bank Shinta Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Xxxxxxxx Xxxxxxx X.X., No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 di Jakarta. Pada 15 September 1989 terjadi perubahan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama.

Pada tahun 1995, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa yang memberikan pelayanan perbankan terhadap transaksi valuta asing. Pada tahun 1998, Perseroan meningkatkan modal disetor menjadi Rp50 miliar.

Kemudian pada tahun 2005, PT Sinarmas Multiartha Tbk, perusahaan financial services yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia. Dengan demikian, pada Desember 2006 Perseroan mengalami pergantian nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 21 November 2006 dari Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta.

Perseroan memperoleh izin pendirian Unit Xxxxx Xxxxxxx (UUS) pada 2009, berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.11/13/KEP.Dpg/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Unit Xxxxx Xxxxxxx (UUS) PT Bank Sinarmas. Di tahun yang sama pula, Bapepam (sekarang OJK) juga memberikan pengesahan kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat.

Pada 13 Desember 2010, Perseroan melaksanakan Penawaran Saham Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Struktur permodalan Perseroan meningkat Rp160 miliar, dari Rp568 miliar menjadi Rp728 miliar.

Perseroan memiliki 68 Kantor Cabang, 191 Kantor Cabang Pembantu, 61 KFO Funding, 10 KFO Lending, 22 Kantor Fungsional UMK, 31 Kantor Cabang Syariah, 12 Kantor Kas Syariah, dan 13 Unit Pelayanan Kas Syariah dan 846 ATM yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

Diterapkan pada tahun 2020

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan

- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan :

- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

- PSAK No. 73, Sewa

Penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73

Perseroan menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Atas penerapan PSAK No. 71, Perseroan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Saldo laba belum ditentukan penggunaannya

Saldo 31 Desember 2019 1.768.702

Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK No. 71:

Giro pada bank lain:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (140)

Penempatan pada bank lain:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (199)

Efek-efek:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (4.368)

Cadangan kerugian kredit ekspektasian-efek efek untuk tujuan

investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komphensif lain (1.935) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (688.208)

Tagihan akseptasi:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai (73)

Estimasi komitmen & kontijensi:

Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai	(25.354)
Dampak pajak terkait	136.853
Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian PSAK No. 71	1.185.278

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Perseroan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Perseroan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian kredit ekspektasian yang diatur oleh PSAK No. 71 yang mensyaratkan pembentukan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Hal tersebut menyebabkan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan sebesar Rp720.277 dengan dampak pajak terkait sebesar Rp136.853 yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba 1 Januari 2020.

PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan ‘sewa operasi’ berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 15%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna Perseroan meningkat sebesar Rp121.819 juta yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar dimuka sebesar Rp24.059 juta dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 97.760 juta. Selain itu, liabilitas sewa Perseroan meningkat sebesar Rp97.760 juta yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp89.056 juta dan reklasifikasi dari beban akrual sewa operasi sebesar Rp8.704 juta.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK No. 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK No. 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah

Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019 112.368

Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga inkremental (14.608) Ditambah:

Kewajiban sewa yang dicatat sebagai beban akrual 8.704

Dikurangi:

Sewa jangka pendek (8.704)

Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020 97.760

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.

- liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.

- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan

sebagai sewa jangka pendek.

- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.

- menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

- menerapkan pengecualian untuk sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama- sama dengan dan mengacu pada yang diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (an independent member of Xxxxx Global Network Limited), dengan opini tanpa modifikasian yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

3.1 Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil, Beban Operasional Lainnya, Laba Sebelum Pajak dan Laba Bersih

Pendapatan bunga dan bagi hasil serta beban bunga dan bagi hasil untuk semua instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara akrual dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dan bagi hasil untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga dan bagi hasil untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan.

Jika penurunan nilai diakui untuk aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang atau tersedia untuk dijual, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah pengakuan penurunan nilai tersebut diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan pada saat perhitungan kerugian penurunan nilai.

Pertumbuhan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil, Beban Operasional Lainnya, Laba Sebelum Pajak dan Laba Bersih Perseroan dapat ditampilkan dalam grafik berikut:

Perbandingan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil, Beban Operasional Lainnya,

Laba Sebelum Pajak, Laba Bersih

(dalam miliar Rupiah)

3,759

3,181

2,188 2,416

117 160

119 128

Pendapatan Bunga - Bersih Beban Operasional Lainnya

2020

Laba Sebelum Pajak

2021

Laba Bersih

a. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Berikut ini adalah tabel perkembangan pendapatan bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)


Pendapatan Bunga Rupiah	2.440.399	2.380.725
Mata Uang Asing	182.510	251.740
Total Pendapatan Bunga	2.622.909	2.632.465

		(dalam jutaan Rupiah)


Pendapatan Bagi Hasil Rupiah	694.484	667.237
Mata Uang Asing	586	559
Total Pendapatan Bagi Hasil	695.070	667.796
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	3.317.979	3.300.261
b. Beban Bunga dan Bagi Hasil

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban bunga Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)


Beban Bunga Rupiah	673.930	891.859
Mata Uang Asing	13.673	13.328
Total Beban Bunga	687.603	905.187
Beban Bagi Hasil Rupiah	214.579	206.870
Total Beban Bagi Hasil	214.579	206.870
Total Beban Bunga dan Bagi Hasil	902.182	1.112.057
c. Beban Operasional Lainnya

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Umum dan Administrasi	1.147.080	1.125.180
Tenaga kerja	761.502	758.862
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	832.151	1.366.010
Penyusutan Aset Tetap	252.403	245.687
Biaya Komisi	45.021	43.948
Lain-Lain	143.121	219.646
Total	3.181.278	3.759.333
d. Hasil Operasi

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Berikut ini adalah tabel ringkasan hasil operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

		(dalam jutaan Rupiah)


PENDAPATAN BUNGA BERSIH	2.415.797	2.188.204
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	924.999	1.687.729
Jumlah Pendapatan Operasional	3.340.796	3.875.933
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	832.151	1.366.010
Umum dan Administrasi	1.147.080	1.125.180
Tenaga Kerja	761.502	758.862

		(dalam jutaan Rupiah)


Penyusutan Aset Tetap	252.403	245.687
Biaya Komisi	45.021	43.948
Lain-Lain	143.121	219.646
Jumlah Beban Operasional	3.181.278	3.759.333
LABA SEBELUM PAJAK	159.518	116.600
Jumlah Beban Pajak	31.770	(1.922)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	127.748	118.522
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(234.151)	145.348
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(106.403)	263.870

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.318 miliar, tumbuh tipis apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3.300 miliar. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil tidak bertumbuh tinggi karena kenaikan aset produktif terbesar ada di Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia yang mencatatkan pendapatan bunga yang lebih rendah dari tahun 2020, seiring dengan menurunnya suku bunga pada fasilitas simpanan Bank Indonesia dan BI term deposit.

Portofolio Efek-Efek yang bertambah 58,79% menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp891 miliar, naik 82,46% atau Rp403 miliar dari tahun 2020. Namun demikian pendapatan dari Kredit dan Pembiayaan turun 14,70% atau Rp390 miliar seiring dengan menurunnya nominal penyaluran kredit dan pembiayaan, yang menyebabkan Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan bertumbuh tipis.

Beban Bunga dan Bagi Hasil

Beban Bunga dan Bagi Hasil tercatat sebesar Rp902 miliar, turun 18,87% dari posisi akhir tahun 2020 yang sebesar Rp1.112 miliar. Pada tahun 2021, suku bunga Simpanan dijaga pada level yang cukup rendah. Rata-rata biaya bunga Simpanan untuk sepanjang tahun 2021 adalah 2,07%, turun 109bps dari tahun 2020 yang sebesar 3,16%. Dengan pengelolaan tingkat suku bunga yang baik, Beban Bunga dan Bagi Hasil tetap terjaga meskipun terdapat pertumbuhan sebesar 20,98% pada Simpanan dan Simpanan Dana Syirkah Temporer dibandingkan tahun 2020.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan diluar bunga yang dibukukan oleh Perseroan pada akhir tahun 2021 berjumlah Rp925 miliar. Nilai ini lebih rendah 45,19% atau Rp763 miliar apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yakni pertama, Keuntungan dari Penjualan Efek yang Diperdagangkan menurun Rp194 miliar dibandingkan tahun 2020 dimana terjadi penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) yang signifikan sebagai dampak dari berbagai stimulus fiskal maupun moneter pada awal pandemi. Kedua, pendapatan Lain-Lain turun Rp594 miliar, dikarenakan penurunan pada klaim asuransi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga, Keuntungan Kurs Mata Uang Asing turun sebesar Rp29 miliar dipengaruhi oleh spread yang mengecil sehingga mengurangi pendapatan dari transaksi valuta asing.

Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.181 miliar, menurun sebesar 15,37% atau berkurang Rp578 miliar dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp3.759 miliar. Penurunan pada beban operasional Bank dikontribusi oleh menurunnya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang berkurang sebesar Rp534 miliar yang dikarenakan terdapat pelunasan beberapa kredit besar serta penyelesaikan beberapa kredit bermasalah. Beban penyisihan penghapusan aset non produktif juga menurun sebesar Rp56 miliar. Selain kedua biaya yang telah disebutkan, pos-pos Beban Operasional Lainnya stabil jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Laba Sebelum Pajak

Menurunnya Beban Operasional Lainnya serta bertumbuhnya Pendapatan Bunga Bersih pada tahun 2021 mendorong peningkatan pada laba sebelum pajak menjadi Rp160 miliar atau meningkat sebesar 36,81% dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang sebesar Rp117 miliar.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat sebesar 7,78% menjadi Rp128 miliar dibandingkan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp119 miliar.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Jumlah penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 menurun sebesar 140,32% atau Rp370 miliar dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

3.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)


Aset	52.671.981	44.612.045
Liabilitas	38.799.669	32.557.921
Xxxx Xxxxkah Temporer	6.512.896	5.997.280
Ekuitas	7.359.416	6.056.844

Perbandingan Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas

(dalam miliar Rupiah)

52,672

44,612

38,800

32,558

5,997 6,513

6,057

7,359

Aset

Liabilitas

Dana Syirkah Temporer

2021

Ekuitas

2020

a. Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset per posisi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.672 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp8.060 miliar atau 18,07% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp44.612 miliar. Pertumbuhan aset Perseroan sejalan dengan total aset industri perbankan yang juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,18%.

Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia serta efek-efek yang meningkat sebesar Rp13.086 miliar, menjadi pendorong utama kenaikan pada total aset. Kenaikan pada pos-pos ini berkaitan erat dengan total simpanan dan simpanan dana syirkah temporer yang bertumbuh sebesar Rp7.713 miliar sementara total kredit dan aset ijarah serta efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berkurang sebesar Rp5.544 miliar.

Total kredit dan aset ijarah turun Rp2.613 miliar dari akhir tahun 2020 dikarenakan menjelang akhir tahun 2021 terdapat pelunasan beberapa debitur besar serta dilakukannya hapus buku. Penyaluran kredit yang meningkat pelan pada segmentasi diluar korporasi belum dapat menutupi penurunan portofolio yang terjadi akibat pelunasan debitur korporasi.

Untuk menjaga kestabilan pendapatan bunga, portofolio efek-efek terus ditingkatkan dengan menitikberatkan pada surat berharga Pemerintah yang aman dan likuid. Kelebihan dana yang belum dapat ditempatkan pada surat berharga, dialihkan pada fasilitas simpanan BI dan BI term deposit, sedangkan giro pada BI dan giro pada Bank Lain bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya total simpanan.

b. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, liabilitas Perseroan memperlihatkan tren pertumbuhan yang memuaskan. Total liabilitas per posisi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.313 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp6.757 miliar atau 17,53% dibandingkan dengan akhir tahun 2020 yang sebesar Rp38.555 miliar. Peningkatan liabilitas Perseroan terutama disebabkan meningkatnya total simpanan dan simpanan dana syirkah temporer sebesar 20,98% atau bertambah Rp7.713 miliar. Total simpanan dari Bank Lain juga bertumbuh sebesar 29,49% atau Rp18 miliar dari akhir tahun 2020. Pada akhir tahun 2021, rata-rata biaya bunga untuk simpanan adalah sebesar 2,07%, lebih rendah dari akhir tahun 2020 sebesar 3,16%.

c. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Bank Sinarmas pada akhir tahun 2021 mencapai Rp7.359 miliar, mengalami peningkatan 21,51% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp6.057 miliar. Kenaikan pada ekuitas disebabkan adanya konversi waran seri III sebesar Rp1.409 miliar serta dari kenaikan pada laba yang dihasilkan di tahun 2021. Namun disisi lain, juga terdapat penurunan pada nilai wajar mark to market obligasi dari posisi akhir tahun 2020.

3.3 Arus Kas

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Xxxxx berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode yang disebutkan:

		(dalam jutaan Rupiah)


Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	7.837.071	2.116.579
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(114.928)	(242.578)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.329.009	203.099
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	9.051.152	2.077.100
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	6.316.455	4.213.323
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	85.322	26.032
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	15.452.929	6.316.455
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2021, perseroan memperoleh arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp7.837 miliar, berbeda dengan tahun 2020 dimana perseroan menggunakan arus kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp2.117 miliar. Perolehan arus kas dari aktivitas operasi berasal dari kelebihan pendapatan dibanding beban yang bersifat cash sebesar Rp 1.255 miliar, serta kenaikan pada pos simpanan sebesar 7.198 miliar.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021 mencapai Rp115 miliar, menurun 52,62% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp243 miliar. Penggunaan arus kas sebesar Rp 115 miliar dalam bentuk perolehan aset tetap mayoritas merupakan pengadaan perangkat keras dan lunak dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi informasi perseroan di era digitalisasi.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2021, perseroan memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.329 miliar, meningkat 554,37% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp203 miliar. Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan disebabkan hasil eksekusi waran seri 3 pada tahun 2021 sebesar Rp 1.409 miliar, meningkat signifikan dibandingkan hasil eksekusi waran pada tahun 2020 sebesar Rp 300 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemegang saham untuk terus memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga rasio KPMM Perseroan meningkat dari 17,29% pada tahun 2020 menjadi 29,12% di 2021.

3.4 Likuiditas dan Sumber Dana serta Rasio Penting Perseroan Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah. Ini dilakukan antara lain dengan menjaga simpanan wajib sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, serta memantau kondisi likuiditas setiap hari.

Perseroan selalu melakukan upaya yang optimal dalam menjaga likuiditas dengan terus meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan menjalin hubungan dengan bank-bank lain maupun lembaga keuangan bukan bank. Peningkatan pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan menjaga dan memperbaiki kualitas servis yang diberikan serta mengembangkan produk-produk yang ada. Perseroan juga melakukan berbagai program promosi dan edukasi yang tidak hanya fokus pada akuisisi nasabah baru tapi juga meningkatkan jumlah dana (customer deepening), membangunkan nasabah-nasabah yang selama ini tertidur atau kurang aktif (reactivation program) dan meningkatkan loyalitas nasabah dengan menawarkan produk-produk finansial yang berguna dalam perencanaan keuangan masa depan (cross selling).

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan berkaitan dengan retensi nasabah dan penggalangan nasabah

baru, adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan pertumbuhan nasabah baru di segmen menengah ke atas dengan meluncurkan program promosi akuisisi nasabah baru dan pemberian fasilitas penyewaan SDB (safe deposit box) secara cuma-cuma untuk jumlah dana tertentu, sehingga dikemudian hari dapat dilakukan cross selling produk baru lainnya khususnya produk wealth management.

• Mengembangan program up selling dan cross selling untuk meningkatkan potensi pengembangan

dana serta potensi penjualan produk lainnya dari nasabah existing sehingga dapat meningkatkan

product holding per nasabah nya.

• Melakukan kerjasama dan layanan untuk nasabah di segmen business banking seperti: payroll, virtual account, dan internet banking yang akan meningkatkan pertumbuhan nasabah, dana, serta transaksi bagi Perseroan.

• Mengembangkan kerjasama kartu ATM/Debit co-branding untuk menigkatkan akuisisi pertumbuhan

nasabah dari para anggota komunitas atau follower-nya.

• Mengembangkan layanan agen banking untuk meningkatkan akses dan pelayanan bank yang mudah terjangkau oleh nasabah baik melalui kerjasama dengan agen individu maupun korporasi.

• Mengembangkan program promo bersama antara fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan saat ini seperti : SDB (safe deposit box), layanan mobile dan internet banking, ATM/BRM dengan dana kelolaan nasabah untuk meningkatkan : jumlah transaksi, kepemilikan produk, dan kemudahan akses transaksi bagi nasabah

Dalam hal Bank mengukur Risiko Likuiditas, Bank menggunakan beberapa indikator antara lain Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Liquidity Coverage ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

GWM merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia atau surat berharga yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). PLM merupakan persentase kepemilikan surat berharga Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka, antara lain SBI, SDBI, dan SBN.

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh bank. RIM Bank Sinarmas posisi Desember 2021 sebesar 49.96%.

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun batasan terkait RIM sesuail ketentuan regulator adalah sebagai berikut:

• Batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen)

• Batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen)

• KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen)

• Parameter Disinsentif Bawah :

⮚ Sebesar 0.1 jika Bank memiliki NPL Bruto < 5% dan 14% < KPMM ≤ 19%

⮚ Sebesar 0.15 jika Bank memiliki NPL Bruto < 5% dan KPMM > 19%

• Parameter DIsinsentif Atas sebesar 0.2 Jika Bank memiliki memiliki KPMM < 14%

Dalam rangka menjaga kondisi likuiditas Bank maka Bank melakukan penerapan Basel III dimana Bank melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta mengelola Rasio Kecukupan Likuiditas sesuai ketentuan regulator. Rasio LCR dan NSFR Bank posisi Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 259.35% dan 166.01% atau berada diatas minimum ketentuan yang berlaku yaitu 100%, sehingga dapat dikatakan Bank memiliki likuditas yang baik sehingga risiko likuiditas Bank tetap terjaga.

Sumber Dana

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari hasil kegiatan operasional Perseroan dan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, simpanan dari bank lain maupun pendanaan dari produk pasar modal. Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi dalam memenuhi kegiatan operasional Perseroan.

Sumber dana likuiditas material yang belum digunakan Perseroan berasal dari kas dan setara kas serta investasi jangka pendek yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan simpanan dari bank lain.

Rasio Penting Perseroan

Analisa keuangan dilakukan dengan melihat beberapa rasio-rasio keuangan yang menentukan tingkat kesehatan dari suatu Bank. Beberapa rasio-rasio adalah sama dengan rasio-rasio yang digunakan oleh BI dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, yaitu: rasio kecukupan modal (CAR= capital adequacy ratio), kualitas aset (asset quality), manajemen, kelangsungan pendapatan dan likuiditas.

A. Kecukupan Modal (Capital Adequacy)

Modal adalah salah satu unsur terpenting dalam usaha perbankan. Semakin tinggi modal, maka kemampuan Bank dalam melakukan operasionalnya akan makin kuat dan memberikan keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan aset produktifnya. Makin tinggi modal maka rasio kecukupan modal (CAR= capital adequacy ratio) akan semakin tinggi.

Posisi rasio kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 29,12% dan 17,29%. Rasio kecukupan modal per 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Rasio kecukupan modal untuk Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2021 2020

I. Komponen Modal
A. Modal Inti	6.943.147	5.571.952
B. Modal Pelengkap	(94.553)	292.736
II. Jumlah Modal	6.848.594	5.864.688
III. Aset Tertimbang Menurut Xxxxxx (ATMR)
Risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	17.777.390	23.688.232
Risiko pasar	76.368	4.946.970
Risiko operasional	5.668.202	5.281.034
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar dan operasional	23.521.960	33.916.236
IV. Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang tersedia
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit	38,52%	24,76%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar	38,36%	20,48%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	29,21%	20,24%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional dan pasar	29,12%	17,29%
V. Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	10%	9%

Pertumbuhan rasio KPMM pada tahun 2021 disebabkan oleh konversi waran seri III sebesar Rp1.409 miliar. Di samping itu, pada tahun 2021 terdapat perubahan metodologi dalam menghitung ATMR Risiko Pasar dimana dilakukan perubahan metode perhitungan dengan tidak memperhitungkan atau tidak dikenakan risiko suku bunga pada posisi surat berharga dan instrument derivative yang terkait surat berharga untuk portofolio atau posisi surat berharga AFS atau HTS dari risiko spesifik dan risiko umum mengikuti ketentuan Regulator POJK No. 11/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.38 / SEOJK.03/2016 yang menyebabkan adanya penurunan ATMR Risiko Pasar.

B. Kualitas Aset Produktif

Penentuan Kualitas kredit Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut :

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Kredit Yang Diberikan

31 Desember

2021 2020

Rasio

31 Desember

2021 2020

(Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Yang Diberikan dan Piutang/Pembiayaaan Syariah	31 Desember
	2021 2020
	Jumlah % Jumlah %

Lancar	14.923.159	83,22%	17.296.287	84,47%
Dalam Perhatian Khusus	2.159.066	12,04%	2.187.626	10,68%
Kurang Lancar	56.535	0,32%	18.915	0,09%
Diragukan	370.935	2,07%	218.727	1,07%
Macet	422.081	2,35%	755.737	3,69%
Jumlah Bruto	17.931.776	100,00%	20.477.292	100,00%
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.617.907)		(1.598.919)
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih	16.313.869		18.878.373
Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif
			(dalam jutaan Rupiah)


Giro pada bank lain – bersih		3.147.827	2.156.806
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia – bersih		9.592.917	1.905.318
Efek-efek – bersih		14.582.531	9.183.303
Efek yang dibeli dengan xxxxx xxxx kembali – bersih		1.672.987	4.586.086
Kredit yang diberikan – bersih		16.313.869	18.878.373
Tagihan Akseptasi – bersih		247.165	153.577
Penyertaan Modal Sementara		-	281.405
Aset Ijarah – bersih		396.386	463.152
Jumlah Aset Produktif		45.953.682	37.608.020
Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif Bermasalah
			(dalam jutaan Rupiah)


Kurang Lancar		57.046	19.169
Diragukan		370.935	218.804
Macet		422.081	875.537
Jumlah Bruto		850.062	1.113.510
Berikut Tabel Perkembangan Rasio Aset Produktif


Aset Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Total Aset Produktif		1,80%	3,70%
Rasio NPL Netto		1,18%	1,39%

Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif dan NPL netto Perseroan cenderung mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya. Perseroan terus aktif melakukan berbagai upaya penanganan kredit bermasalah guna mendukung kinerja Perseroan. Beberapa upaya/ strategi yang diambil Perseroan dalam rangka meningkatkan kualitas kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Jasa Penagihan Pihak Ketiga khususnya untuk kredit yang tidak memiliki agunan dan Debitur/Nasabah yang tidak kooperatif dalam penyelesaian kreditnya).

2) Restrukturisasi kredit melalui beberapa skema dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memilih skema restrukturisasi yang layak diberikan kepada Debitur/Nasabah antara lain rescheduling, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga/denda, pengurangan tunggakan pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit.

3) Pengambilalihan agunan atau penjualan aset milik Debitur/Nasabah atau Penjamin secara sukarela

apabila upaya Collection (penagihan) ataupun Restrukturisasi tidak berhasil.

4) Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan yang telah diserahkan kepada Perseroan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) atau Pengadilan Negeri dengan berkerja sama dengan Kantor Balai Lelang.

5) Melakukan upaya Litigasi atas Debitur bermasalah yang menurut penilaian Perseoran perlu melalui

proses peradilan.

Selain upaya tersebut di atas, guna memitigasi risiko yang timbul dalam aktivitas perkreditan, Perseroan terus meningkatkan rasio kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

C. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK )

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap:

a. modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; atau

b. modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, telah menetapkan BMPK suatu Bank adalah maksimum sebesar 10% dari modal Bank bila diberikan kepada pihak terkait dengan Bank, serta maksimum sebesar 25% dari modal inti Bank bila diberikan kepada selain pihak terkait dengan Bank.

Perseroan senantiasa berusaha untuk menaati peraturan OJK dengan menjaga BMPK terhadap pihak terkait maupun selain pihak terkait sesuai dengan prinsip good corporate governance dan penerapan manajemen risiko. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK. Berdasarkan laporan posisi tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan selain pihak terkait Bank. Berikut adalah tabel BMPK Perseroan dari tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 untuk pihak terkait Bank:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2021 2020

Penyediaan dana kepada pihak berelasi	544.263	249.582
Penyediaan dana kepada pihak berelasi yang diperhitungkan dalam BMPK	133.178	190.365
Persentase BMPK pihak berelasi (%)	1,9%	3,3%
Ketentuan BMPK dari BI (%)	10%	10%

Dengan rasio-rasio tersebut di atas, maka penilaian atas unsur BMPK Perseroan adalah SEHAT.

D. Giro Wajib Minimum (GWM)

Sepanjang tahun 2020 dan 2021, BI menentukan bahwa bank-bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia sebesar 3,50% dari jumlah dana simpanan masyarakat dalam mata uang Rupiah yang berlaku untuk unit konvensional dan unit usaha syariah dan 4,00% dari jumlah dana simpanan masyarakat dalam mata uang valuta asing untuk unit konvensional serta 1,00% dari jumlah dana simpanan masyarakat dalam mata uang valuta asing untuk unit usaha syariah.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 untuk GWM Primer adalah sebesar Rp1.452.134 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 untuk GWM Primer adalah sebesar Rp1.812.980 juta. GWM Perseroan untuk mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar ekuivalen Rp378.967 juta dan Rp306.855 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Xxxseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

Keterangan

31 Desember 2021 31 Desember 2020 (Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit)

% %

GWM yang wajib dibentuk Rupiah

GWM Primer

Konvensional	3,50	3,50
Syariah	3,50	3,50
GWM Sekunder (PLM)
Konvensional	6,00	6,00
Giro RIM	0,00	0,00
Mata uang asing
Konvensional	4,00	4,00
Syariah	1,00	1,00

GWM yang telah dibentuk Rupiah

GWM Primer

Konvensional	5,64	4,18
Syariah	3,70	4,91
GWM Sekunder (PLM)
Konvensional	35,22	29,79
Giro RIM	0,00	0,00
Mata uang asing
Konvensional	4,01	4,02
Syariah	2,04	4,46

E. Rentabilitas (Earning Sustainability)

i. Kelangsungan Pendapatan

Pendapatan utama Perseroan adalah dari pendapatan bunga. Kualitas aset produktif Perseroan berperan penting karena berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendapatan bunga yang diterima. Pengalokasian dana pada pelbagai instrumen aset produktif juga diperlukan guna mengurangi risiko konsentrasi.

Sumber pendanaan turut berperan dalam menjaga kelangsungan pendapatan dari segi seberapa cepat Perseroan dapat menghimpun dana dengan tingkat suku bunga yang wajar.

Tingkat kelangsungan pendapatan dapat dicerminkan dari rasio : Imbal hasil ekuitas (Return on Equity) dan Imbal hasil aset (Return on Asset).

ii. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)

Imbal hasil ekuitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Perhitungan imbal hasil ekuitas didapat dari membagi laba bersih perseroan dengan rata-rata modal inti. Imbal hasil ekuitas untuk laporan keuangan untuk tahun- tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 2,02% dan 2,25%.

iii. Imbal Hasil Aset (Return on Assets)

Imbal hasil aset atau Return on Assets (ROA) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA diukur dengan membagi laba sebelum pajak Perseroan dengan rata-rata dari aset. Imbal hasil aset untuk laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,34% dan 0,30%.

iv. Net Interest Margin (NIM)

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5,79% dan 6,25%. Perseroan bertekad untuk meningkatkan rasio NIM dengan pertumbuhan kredit yang berkualitas serta memperbaiki komposisi/struktur dana pihak ketiga.

v. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 97,12% dan 111,70%. Perseroan berencana untuk menurunkan rasio BOPO melalui pertumbuhan pendapatan serta mengoptimalkan biaya-biaya operasional.

4. BELANJA MODAL

Sumber dana Perseroan mengenai pembelian barang modal CAPEX berasal dari ekuitas Perseroan dimana diantaranya terdapat setoran modal dan laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan. Pembelian barang modal saat ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pembelian biasanya menggunakan mata uang IDR dan USD dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap maupun sekali bayar. Perseroan belum melakukan transaksi lindung nilai pada transaksi yang menggunakan mata uang asing. Perseroan tidak melakukan pembelian barang modal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Tidak terdapat pengikatan untuk melakukan pembelian barang modal namun belum terealisasi.

Pembelian barang modal untuk tahun 2021 sebesar Rp115.564 juta. Sumber pendanaan berasal dari

Keterangan

31 Desember

2021 2020

kas internal Perseoran.

Berikut tabel pembelian barang modal Perseroan.		(dalam jutaan Rupiah)


Tanah	-	-
Bangunan	588	799
Inventaris Kantor *)	114.647	241.427
Kendaraan Bermotor	329	731
Jumlah	115.564	242.957
Catatan: ) Termasuk pembelian barang untuk kebutuhan teknologi informasi*

5. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroaan menyadari bahwa dengan perkembangan Perseroan dan tingkat kompleksitas bisnis serta situasi lingkungan eksternal dan internal Perseroan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance) maka Perseroan memerlukan manajemen risiko yang baik. Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan dimana pada akhirnya akan memberikan manfaat seperti peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan.

Penerapan manajemen risiko perseroan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang di hadapi Perseroan. Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan memandang pentingnya peran Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Selain itu kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko menjadi bagian lain yang wajib menjadi perhatian dalam rangka manajemen risiko yang efektif di perseroan.

Selain itu Perseroan juga berusaha mengikuti dan menyesuaikan perkembagan manajemen risiko baik secara domestik maupun internasional secara terus-menerus. Perseroan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi bagi Perseroan adanya potensi risiko secara lebih dini sehingga Perseroan dapat melakukan mitigasi yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit- limit transaksi dan kewenangaSn dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Pembahasan mengenai Manajemen Risiko yang dilakukan Perseroan atas risiko usaha Perseroan diungkapkan pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha.

6. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak melakukan ikatan material dengan pihak lain terkait investasi barang modal.

7. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2021 dan 2020 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perseroan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri keuangan, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

8. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG TERCERMIN DI LAPORAN KEUANGAN

OJK sebagai regulator telah mengeluarkan kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang terdiri dari penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk plafon sampai dengan Rp10.000 serta kebijakan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi akibat Covid-19 selama masa berlakunya POJK tersebut. Perseroan telah menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut dengan membuat maupun menyesuaikan ketentuan perkreditan yang mendukung upaya perbaikan kualitas portofolio kredit di masa pandemi, diantaranya dengan mengeluarkan Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Kredit/Pembiayaan yang terdampak penyebaran Virus Covid-19. Secara berkesinambungan melakukan restrukturisasi atas debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020, POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

9. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING / SUKU BUNGA

Dalam rangka meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga acuan, Perseroan memiliki strategi maupun langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap usaha Perseroan. Hal-hal yang dilakukan Perseroan antara lain analisis risiko dan pemberian limit terhadap aktivitas transaksi valas maupun terkait suku bunga, monitoring Posisi Devisa Neto, pemantauan Value at Risk (VaR), pemantauan posisi gap aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan melakukan stress test dengan beberapa skenario diantaranya skenario severe (skenario terburuk).

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.

Perseroan secara umum berada pada kondisi sehat sehingga Perseroan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dengan penjelasan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Profil Risiko

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko.

Penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yang dihadapi Perseroan yaitu:

1. Risiko kredit

2. Risiko pasar

3. Risiko likuiditas

4. Risiko operasional

5. Risiko kepatuhan

6. Risiko strategis

7. Risiko hukum

8. Risiko reputasi

Per posisi 31 Desember 2021, Penilaian Profil Risiko Perseroan secara self assessment dinilai peringkat 2 (dua) Low to Moderate. Secara umum selama Triwulan IV – Desember 2021, Perseroan mampu mengelola ke 8 (delapan) risiko dengan baik dan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Bank. CAR dan Modal Perseroan berada jauh di atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko Perseroan sehingga dapat dikatakan kecukupan modal Bank sangat memadai dan/atau sangat mampu mengantisipasi seluruh Risiko yang dihadapi bank sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank dalam mendukung ekspansi usaha Bank ke depan.

b. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi liabilitasnya, yang timbul dari aktivitas fungsional Perusahaan seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (trade finance).

Dalam hal pemberian kredit, ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, antara lain kelemahan analisa, pelanggaran pada prinsip kehati-hatian, atau adanya faktor eksternal lain yang menyebabkan kegagalan usaha debitur. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan peningkatan pembiayaan bermasalah dan Perseroan harus menyediakan pencadangan lebih besar yang dapat menurunkan kinerja/modal Perseroan.

Dampak Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja debitur Perseroan. Jika Pandemi Covid-19 berkepanjangan akan mempengaruhi kondisi keuangan, prospek dan kegiatan operasional debitur Perseroan sehingga berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada Perseroan.

Penyaluran kredit dalam jumlah besar atau terkonsentrasi pada satu atau kelompok debitur, atau sektor ekonomi dan industri tertentu dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah dan berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, oleh karena itu Perseroan telah menetapkan limit atas risiko konsentrasi kredit tersebut sehingga potensi tingkat risiko dijaga sesuai tolerance level. Sekitar 38.49% penyaluran kredit perseroan terkonsentrasi pada sektor Perdagangan besar dan eceran, dan 10.21% pada sektor rumah tangga, keduanya merupakan sektor terbesar perseroan. Eksposur Perseroan terhadap segmen Korporasi (71.50%) memiliki proporsi tertinggi dibandingkan segmen Commercial, Small Medium Enterprise (SME), Micro, dan Consumer.

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan berpotensi menghadapi risiko likuiditas sehubungan dengan sebagian besar pendanaan bersumber dari dana jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan tenor di bawah 1(satu tahun), sedangkan penyaluran dana teroptimalisasi pada jangka waktu yang relatif lebih panjang seperti Kredit dan Surat Berharga yang dimiliki. Terdapat faktor-faktor yang menimbulkan Risiko likuiditas diantaranya adanya maturity mismatch yang tidak dapat kendalikan oleh Perseroan, kurangnya akses pendanaan Perseroan di pasar uang sehingga dapat berdampak terhadap permodalan.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance). Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala. Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perseroan terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan suku bunga di pasar. Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aset dan beban bunga dari kewajiban. Komposisi portofolio Perseroan berupa aset, kewajiban dan rekening administratif memiliki tingkat suku bunga dan jangka waktu penyesuaian suku bunga yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Hal ini mengakibatkan Perseroan berpotensi rentan terhadap perubahan suku bunga pasar. Kondisi rendahnya tingkat suku bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit kepada Bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan suku bunga di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

Sebagai salah satu Bank Devisa, transaksi Perseroan berkaitan erat dengan fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aset maupun kewajiban. Fluktuasi mata uang asing berpotensi berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan memiliki posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Perseroan harus meng-cover risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing dimana akan berdampak secara finansial pada permodalan Bank.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan / atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada Bank, baik yang menimbulkan kerugian finansial ataupun kerugian lainnya, seperti, kerugian dalam hal reputasi dan kepercayaan publik yang akan berdampak bagi kredibilitas dan kemampuan Perseroan untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan memperoleh bisnis baru.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul dari kelemahan aspek hukum, yang dapat disebabkan akibat tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh peraturan dalam penerbitan obligasi sehingga terjadi tuntutan hukum yang dapat berakibat negatif pada kinerja Perseroan.

1. adanya tuntutan hukum;

2. kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan jaminan secara sempurna;

3. Tidak terpenuhinya aspek hukum yang berlaku.

Pengukuran risiko untuk Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat tidak dapat dilaksanakannya suatu perikatan, tidak terpenuhinya, ketidakpatuhan dan ketiadaan atau perubahan peraturan. Setiap kejadian Risiko Hukum dan potensi kerugiannya didokumentasikan dan dilaporkan.

Ketidakberhasilan dalam pengelolaan risiko hukum akan berdampak pada timbulnya potensi tuntutan hukum dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan beban biaya yang memiliki dampak terhadap modal dan kinerja perusahaan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang disebabkan oleh publikasi negatif terkait Perusahaan dan/atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Apabila terdapat ketidakpuasan stakeholder terhadap Perseroan, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan selanjutnya mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan menurut POJK No 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum merupakan risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, dan nilai waralaba sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan, dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Perseroan.

Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Perseroan, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba.

Setiap ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dapat menimbulkan teguran, denda atau sanksi dari regulator yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level strategis.

Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam penyusunan strategi perseroan terutama terkait pengelolaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I, maka dapat menyebabkan munculnya risiko stratejik yang berdampak bagi perseroan antara lain pada kondisi keuangan serta hasil usaha Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada perbankan terkait produk dan jasa layanan keuangan, menuntut Perseroan senantiasa melakukan inovasi, penyempurnaan dan peningkatan produk dan layanannya dengan memperhatikan kebutuhan nasabah, penetapan pricing yang kompetitif dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah sehubungan dengan Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam jasa keuangan, yang akan berdampak terhadap pencapaian strategi bisnis Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi di industri perbankan telah mengubah strategi bisnis Bank dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Kebutuhan nasabah saat ini yang memiliki mobilitas tinggi dan rutin menuntut pengembangan teknologi ke arah digitalisasi merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Inovasi produk berbasis digital banking harus terus dikembangkan seiring dengan tuntutan nasabah yang menghendaki kemudahan dalam bertransaksi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung meningkatnya transaksional perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan

2. Melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG) Bank khususnya di bidang teknologi informasi

3. Melakukan pengembangan untuk mendukung penguatan (kelancaran dan keamanan) sistem pembayaran, pelaporan dan administrasi jasa

4. Meningkatkan kemampuan dan kehandalan TI untuk mendorong terwujudnya layanan digital bank

sebagai tindakan antisipasi kebutuhan layanan nasabah yang berbasis elektronik.

Mengingat bahwa Perusahaan juga memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka pengelolaan risiko tidak hanya dilakukan pada 8 (delapan) risiko, akan tetapi terdapat tambahan 2 (dua) jenis risiko lainnya yang dikelola yaitu:

1. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Perusahaan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Risiko investasi UUS Sinarmas telah dilakukan pengelolaan secara cukup baik. UUS juga terus meningkatkan proses pengelolaan dalam pembiayaan terutama pada proses analisa pembiayaan, pemantauan, dan sistem administrasi pembiayaan UUS.

2. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Pengelolaan risiko imbal hasil UUS PT Bank Sinarmas telah dikelola secara baik dan PT Bank Sinarmas terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan tingkat imbal hasil sesuai dengan ekspektasi nasabah.

Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi makro ekonomi atau Global merupakan faktor ekternal yang memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan menentukan kinerja perbankan yang sehat termasuk perseroan. Risiko Kondisi makro ekonomi atau Global dapat diukur melalui rasio pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang berlaku dan nilai tukar yang akan berdampak antara lain pada tingkat non-performing loan (NPL) atau gagal bayar oleh para debitur dan potensi terjadinya risiko likuiditas perseroan tinggi.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dan regulator dalam industri perbankan dari waktu ke waktu akan berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain

Risiko ketentuan negara lain timbul ketika terdapat perubahan kebijakan negara lain atau ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi international yang dapat berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseroan. Dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan suku bunga bank sentral negara lain, perkembangan situasi geopolitik maupun kebijakan pada aktivitas perdagangan international dan faktor lainnya yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan.

Risiko pada Konglomerasi Keuangan Perseroan

PT Bank Sinarmas Tbk, ditunjuk menjadi Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. PT Bank Sinarmas Tbk, selaku entitas utama telah melakukan pengelolaan risiko pada konglomerasi keuangan sinarmas terutama pada 8 (delapan) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum, risko reputasi dan tambahan 2 (dua) risiko berupa :

1. Risiko Transaksi Intra grup

Risiko Transaksi Intra grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Dalam pengelolaan transaksi

intragrup tersebut Perusahaan selalu mengedepankan prinsip-prinsip antara lain seperti adanya persetujuan untuk setiap transaksi sesuai dengan kewenangan di masing-masing entitas, transaksi dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip arm lenght serta sesuai dengan prosedur maupun ketentuan regulator.

2. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan Perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Risiko Asuransi dikelola mengingat didalam konglomerasi keuangan terdapat lembaga jasa keuangan berupa Perusahaan asuransi. Xxxxxx asuransi pada konglomerasi telah dikelola dengan baik sehingga tetap terjaga.

c. Risiko Bagi Investor

Pembeli Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi Subordinasi serta hutang pokok Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

3. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan dalam hal Perseroan dalam kondisi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau point of non-viability sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.

4. Dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) POJK No.34 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11 dan POJK No. 34.

5. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yaitu pendapatan bunga bersih dimana suku bunga pasar mengalami peningkatan sehingga imbal hasil (suku bunga) yang diterima oleh investor menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 9 Mei 2022 atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxx untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN

USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Shinta Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No.52 tanggal 18 Agustus 1989 jo Akta Perubahan No. 91 tanggal 15 September 1989 yang keduanya dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2- 9142 HT.01.01.TH.89 tanggal 27 September 1989 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1506/1989 tanggal 21 Oktober 1989, serta telah diumumkan dalam Tambahan No.6448 Berita Negara Republik Indonesia No.49 tanggal 21 Juni 2005 (”Akta Pendirian”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham @ Rp500.000,00 % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000	30.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Xxxx Xxxxxxxxxx	15.750	7.875.000.000	75,00
- Xxxxxx Xxxxxxxxxx	2.625	1.312.500.000	12,50
- Xxxxx Xxxxxxxxxx	2.625	1.312.500.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.000	00.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	39.000	00.000.000.000

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 21 Nopember 2006, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dengan Surat Keputusan No. W7-03960 HT. 01.04-TH 2006 tanggal 20 Desember 2006 nama PT Bank Shinta Indonesia berubah menjadi PT Bank Sinarmas. Perubahan nama tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/4/ KEP.GBI/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas.

Perseroan berubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyesuaikan seluruh isi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 6 April 2010, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, SH., pengganti dari Xxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-22745. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 (“Akta No. 31/2010”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah sehubungan dengan persetujuan untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017) dan persetujuan perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0062375.AH.01.02.Tahun 2020 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03.0384896 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0150773.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 10 September 2020.

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 144 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-0062375.AH.01.02.Tahun 2020 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-AH.01.03.0384896 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0150773.AH.01.11.Tahun 2020 ketiganya tertanggal 10 September 2020, Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang

i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptasi oleh Bank yang berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;

iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

iv. Sertifikat Bank Indonesia;

v. Obligasi;

vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, saran telekomunikasa maupun dengan wesel tunjuk, cek atau saran lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat atau surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredir, denan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketuntuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

p. Bertindak sebagai pendiri dan pension dana pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunn yang berlaku;

q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK;

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM Struktur Permodalan Tahun 2020

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 143 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris berkedudukan di kota administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar BSIM telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.00-0000000 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0125925.AH.01.11.Tahun 2020 keduanya tertanggal 03 Agustus 2020, telah diputuskan hal- hal sebagai berikut:

(1) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan dilaksanakannya konversi waran seri II dari 00.000.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00;

(2) Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. “Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 29,1% atau sejumlah 00.000.000.000 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00 telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nomnal saham yang disebutkan dibawah ini.”

2. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. PT Sinar Mas Multiartha Tbk sejumlah 10.150.092.040 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.105.009.204.000,00

b. PT Shinta Utama sejumlah 610.844.074 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp61.084.407.400,00;

c. Masyarakat sejumlah 6.700.867.192 saham atau dengan nominal sebesar Rp670.086.719.200,00;

d. Sehingga seluruhnya berjumlah 00.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00

Keterangan Nilai Nominal Saham @ Rp100,00 % Jumlah Saham Jumlah Rupiah
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	00.000.000.000	0.000.000.000.000,00	100,00
Pemegang Saham 1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	10.150.092.040	1.015.009.204.000,00	58,13
2. PT Shinta Utama	610.844.074	00.000.000.000,00	3,50
3. Masyarakat	6.700.867.192	670.086.719.200,00	36,37
Saham Dalam Portepel	00.000.000.000	0.000.000.000.000,00
Catatan:

• Jumlah Saham yang diterbitkan sejumlah 1.099.490.445 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh lima) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

• Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) di Jakarta dengan surat No.114/2016/PRESDIR-CorSec pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai ”UUPM”) yang antara lain adalah Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

• Periode Pelaksanaan Waran Seri III adalah 26 Novemver 2016 – 12 Mei 2021. Namun, sehubungan dengan Hari Libur Cuti Bersama Idul Fitri 1442 H, Perseroan telah menginformasikan kepada seluruh pemegang Waran Seri III Perseroan, bahwa sesuai pengumuman Pencatatan Bursa Efek Indonesia akhir masa berlaku dan akhir pelaksanaan Waran seri III jatuh pada hari libur maka terdapat penyesuaian tanggal akhir masa berlaku dan akhir pelaksanaan Waran Seri III Perseroan yang semula jatuh pada tanggal 12 Mei 2021 menjadi 17 Mei 2021.

Struktur Permodalan Tahun 2021

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sinarmas Tbk No. 56 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris berkedudukan di kota administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.00-0000000 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0092456.AH.01.11.Tahun 2021 keduanya tertanggal 25 Mei 2021, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

(1) Menyetujui untuk meningkatakan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan dilaksanakannya konversi waran seri III dari 00.000.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.746.180.330.600,00 menjadi 00.000.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.971.616.240.300,00;

(2) Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. “Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 32,86% atau sejumlah 00.000.000.000 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.971.616.240.300,00 telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta ninali nomnal saham yang disebutkan dibawah ini.”

2. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. PT Sinar Mas Multiartha Tbk sejumlah 00.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.182.685.360.000,00

b. PT Shinta Utama sejumlah 610.844.074 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp61.084.407.400,00;

c. Masyarakat sejumlah 7.278.464.729 saham atau dengan nominal sebesar Rp727.846.472.900,00;

d. Sehingga seluruhnya berjumlah 00.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.971.616.240.300,00

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham @ Rp100,00 % Jumlah Saham Jumlah Rupiah
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	00.000.000.000	0.000.000.000.000,00	100,00
Pemegang Saham 1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	00.000.000.000	0.000.000.000.000,00	59,99
2. PT Shinta Utama	610.844.074	00.000.000.000,00	3,10
3. Masyarakat	7.278.464.729	727.846.472.900,00	36,91
Saham Dalam Portepel	00.000.000.000	0.000.000.000.000,00

Berdasarkan Laporan Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021, jumlah HMETD yang di exercise oleh Pemegang Saham Utama Perseroan sebanyak 1.676.761.560, berdasarkan Laporan Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021 dan jumlah HMETD yang di exercise oleh pemegang saham publik sebanyak 577.597.537.

Tidak ada penerbitan HMETD kembali, pencantuman di akta didasarkan pada penambahan jumlah saham dikarenakan adanya exercise waran seri III dari hasil penerbitan HMETD di tahun 2016.

Struktur Permodalan Tahun 2022

Tidak Terdapat perubahan struktur permodalan. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Saham @ Rp100,00 % Jumlah Saham Jumlah Rupiah
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	00.000.000.000	0.000.000.000.000	100,00
Pemegang Saham 1. PT Sinar Mas Multiartha Tbk	00.000.000.000	0.000.000.000.000	59,99
2. PT Shinta Utama	610.844.074	00.000.000.000	3,10
3. Masyarakat	7.278.464.729	727.846.472.900	36,91
Saham Dalam Portepel	00.000.000.000
4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/KMK.013/1990 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Shinta Indonesia Di Jakarta yang menerangkan memberikan izin kepada PT Bank Shinta Indonesia Jo. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/4/KEP.GBI/2007 Tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinta Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinarmas yang menerangkan pemberian izin usaha PT Bank Shinta Indonesia tetap berlaku bagi PT Bank Sinarmas.

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120202792959 yang diterbiktan di Jakarta , tanggal 25 Juli 2019 dan dicetak tanggal 3 Juni 2022, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 64121 – Bank Umum Konvensional.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak 01.344.613.3-054.000

4. Izin Usaha Unit Usaha Syariah PT Bank Sinarmas, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/13/KEP.DpG/2009 tanggal 27 Oktober 2009

5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-245/MK.03/1994 tanggal 15 April 1994 perihal Penunjukan PT. Bank Shinta Indonesia sebagai Bank Persepsi Penerimaan Pajak;

6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-34/MK.03/1996 tanggal 23 Januari 1996 perihal Penunjukan PT Bank Shinta sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara

7. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-21/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 mengenai Persetujuan Perusahaan sebagai Kustodian di Pasar Modal

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

a. Perjanjian Sewa Menyewa (sebagai pihak yang menyewakan dan penyewa)

Perseroan Sebagai Penyewa

Perjanjian Pembagian Penanggungan Biaya Gedung Sinarmas Jl Xxxxx Xxxxx No. 2, Bandung, No. 004/PKS-Xxxxx/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pembagian Penanggungan Biaya Gedung Sinarmas Jl Xxxxx Xxxxx No. 2 Bandung No. 005/PKS-Xxxxx/ IV/2021 tanggal 26 April 2021 keduanya dibuat di bawah tangan dengan uraian sebagai berikut”

Para Pihak : 1. PT Bank Sinarmas (“PT Bank Sinarmas”)

2. PT Sinarmas Sekuritas (“PT Sinarmas Sekuritas”)

3. PT Asuransi Sinarmas (“PT ASM”)

4. PT Asuransi Jiwa Sinarmas – MSIG (“PT AJS_MSIG”)

5. PT Kalibesar Raya Utama (“PT KRU”)

6. PT Asuransi Simas Jiwa (“PT ASJ”)

7. PT Sinarmas Multi Finance (“PT SMMF”)

Ruang Lingkup : Para Pihak adalah pihak – pihak yang menggunakan tanah dan

bangunan yang terletak di xxxxx Xxxxx Xxxxx Xx.0 Xxxxxxx sempat dikenal pula sebagai Gedung Sinarmas yang digunakan dalam menjalankan aktifitas/kegiatan usahanya secara bersama - sama

Total Pembagian Biaya : Rp1.515.530,- (satu juta lima ratus lima belas lima ratus tiga puluh

Rupiah)

Objek Sewa Perseroan : Lantai 6 seluas 628.18m2 Jangka Waktu : Sampai dengan 03 Januari 2023

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Yurisdiksi Penyelesaian

Sengketa

: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sifat Hubungan Afiliasi : Memiliki kesamaan pemegang saham pengendali yaitu PT Sinarmas

Multiartha Tbk.

NO.	Nomor	Tanggal	MENYEWAKAN	LOKASI	WAKTU	NILAI
1.	101/PKS-SEWA/	02-06-2021	PT Sinarmas	Ruangan seluas 115m2	Sampai dengan	Rp30.360.000,00/
	SMMF/SMMF-		Multifinance	yang terletak di Bangunan	31 Desember	tahun
	BSM/VI/2021			Gedung 4 lantai yang	2022
				terletak di Jl. Timor Raya
				KM. 09 RT. 016, RW.06,
				Kel. Oesapa, Kec. Kelapa
				Lima, Kupang, NTT.
2.	KPNO/PKS/001/	03-05-2021	PT Sinarmas	Lantai 1 seluas 113 m2	31 Mei 2021	Rp17.036.800,00
	VI/2011 yang telah		Multifinance	dan lantai 2 seluas 63 m2	sampai dengan
	diubah dengan			sehingga seluruhnya seluas	31 Desember
	Addendum Pertama			176 m2 yang terletak di Jl.	2022
	Perjanjian Sewa			P. Sudirman RT.002 RW.02
	Menyewa No. 090/			Ngadilangkung, Kabupaten
	ADD-I/SMMF-			Malang, Jawa Timur
	BSIM/V/2021
3.	KPNO/PKS/010/	22-07-2021	PT Sinarmas	Lantai 1 seluas 35,75	Sampai dengan	Rp5.419.700,00/
	VII/2011 yang		Multifinance	m2 terletak di bangunan	31 Desember	tahun
	telah diubah dalam			gedung 4 lantai yang	2022
	Addendum II No.			terletak di Jl. Mpu Nala No.
	110/ADD-II//SMMF-			85, Mojokerto, Jawa Timur.
	BSIM/VII/2021
4.	KPNO/PKS/010/	30-06-2021	PT Sinarmas	Jl. Xxxxxx Xxxxxx No.61,	03-10-2021	Rp15.360.000,00/
	IX/2011		Multifinance	Banyuwangi, Jawa Timur.	s.d.	tahun,
	jo.				31-12-2022
	KPNO/PKS/011/
	IX/2011 yang telah
	diubah dengan
	Addendum Pertama
	antara PT Sinarmas
	M u l t i f i n a n c e
	dengan PT Bank
	Sinarmas Tbk No.
	106/ADD-I/SMMF-
	BSIM/VI/2021

AKTA SEWA MENYEWA YANG

JANGKA

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

5. KPNO/PKS/007/ IX/2011 yang

terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l i t f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 145/ADD-I/SMMF- BSIM/XI/2021

6. KPNO/PKS/008/ IX/2011 yang telah diubah oleh Xxxxxxxx XX

Perjanjian No. 011/ AD D -II/SMMF- BSIM/III/2022

7. K P N O / PKS/002/X/2011 terakhir telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 108/ADD-I/SMMF- BSIM/VII/2021

8. K P N O / PKS/003/X/2011 yang telah diubah oleh Xxxxxxxx X

Perjanjian No. 048/ ADD-1/SMMF- BSIM/XI/2020

9. K P N O / PKS/004/X/2011 yang terakhir

diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Gedung antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 006/ADD-III/SMMF- BSIM/III/2022

tanggal 24 Maret

2022

10. K P N O / PKS/005/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 142/ADD-I/SMMF- BSIM/XI/2021

16-11-2021 PT Sinarmas

Multifinance

24-03-2022 PT Sinarmas

Multifinance

22-07-2021 PT Sinarmas

Multifinance

03-10-2011 PT Sinarmas

Multifinance

24-03-2022 PT Sinarmas

Multifinance

02-11-2021 PT Sinarmas

Multifinance

Jl. Niaga Raya, Kawasan Industri, Jababeka, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi.

Lantai 1 seluas 218,16 m2

dan Lantai 2 seluas 108 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Otista RT.095/ RW26, Karanganyar, Subang, Jawa Barat.

Lantai 1 seluas 128 m2 terletak di Jl. Letda Xxxxxx Xx. 252, Kel. Medan Estate, Deli Serdang, Medan Sumatera Utara.

Lantai 1 seluas 64 m2 Lantai

2 seluas 67,65 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Medan Binjai, Kel. Mulyo Rejo, Sunggal, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Lantai 1 seluas 64 m2 terletak di bangunan gedung 4 lantai yang terletak di Jl. Xxxx Xxxxxx No. 491, Cimahi Jawa Barat.

Jl raya Laswi No. 592, Gunungleutik, Ciparay blok Paledang, Bandung, Jawa Barat

03-10-2021

s.d.

31-12-2022

10 Tahun

(03-10-2021

s.d.

31-12-2022)

10 Tahun

(03-10-2011

s.d.

31-12-2022)

10 Tahun

(03-10-2011

s.d.

31-12-2022)

31 Oktober 2021 sampai dengan

31 Desember

2022

03-10-2021

s.d.

31-12-2022

Rp16.800.000,00/

tahun

Rp71.755.200,00/

tahun

Rp23.462.400,00/

tahun

Lantai 1: Rp14.080.000,00/

tahun

Lantai 2: Rp14.883.000,00/

tahun

Rp11.785.286,00/

tahun

Rp7.680.000,00/

tahun

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

11. K P N O / PKS/009/X/2011

yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 116/ADD-I/SMMF- BSIM/VIII/2021

12. K P N O / PKS/018/X/2011 yang terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinar Mas Multifinance

23-08-2021 PT Sinarmas

Multifinance

27-09-2021 PT Sinarmas

Multifinance

Jl. Raya Cileunyi RT. 005 RW. 03, Kel. Cimekar, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Lantai 1 seluas 131 m2 di

Jl. A. Xxxx, RT. 001/RW.01,

Kel. Kandanggampang, Kec. Purbalingga.

17-10-2021

s.d

31-12-2022

01-11-2021

s.d.

31-12-2022

Rp4.060.000,00 /

tahun

Rp24.012.300,00 /

tahun

	dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 127/ADD-I/SMMF- BSIM/IX/2021
13.	K P N O /	02-11-2021	PT Sinarmas	Lantai 1 seluas 256,31	07-11-2021	Rp46.981.623,00 /
	PKS/021/X/2011		Multifinance	m2 terletak di bangunan		tahun
	yang terakhir diubah			gedung 4 lantai yang	s.d
	dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa			terletak di Jl. Muwardi No.173, RT.002, RW.003, Kuniwangi, Bojongherang,	31-12-2022
	antara PT Sinarmas			Cianjur, Jawa Barat
	M u l t i f i n a n c e
	dengan PT Bank
	Sinarmas Tbk No.
	141/ADD-II/SMMF-
	BSIM/XI/2021
14.	K P N O /	09-05-2022	PT Sinarmas	Lantai 1 dan lantai 2	s.d. 31-12-2022	Rp3.000.000,00/
	PKS/028/X/2011		Multifinance	seluruhnya seluas 68 m2		tahun
	jo. No.021/			yang terletak di Jl. Raya
	ADD-I/SMMF-			Pondok Kelapa Blok J13
	BSIM/V/2022			No. 7, RT.005 RW. 09, Kel.
				Pondok Kelapa, Kec. Duren
				Sawit, Jakarta Timur.
15.	KPNO/PKS/002/	30-03-2022	PT Sinarmas	Lantai 1 seluas 216 m2	01 November	Rp9.644.410,00/
	XI/2011 yang		Multifinance	terletak di Jl. M.T. Haryono	2021 – 31	tahun
	telah diubah			No. 40, RT. 06, Kel. Kertak	Desember 2022
	oleh Addendum			Baru Ilir, Kec. Banjarmasin
	Keempat Perjanjian			Tengah, Kalimantan
	Sewa Menyewa			Selatan.
	No.013/ADD-IV/
	S M M F - B S M /
	III/2022
16.	KPNO/PKS/003/	24-03-2022	PT Sinarmas	Ruangan seluas 376,5m2	01 November	Rp82.830.000,00/
	XI/2011 yang		Multifinance	terletak di Jl. Sumatera	2021 s.d	tahun
	telah diubah oleh			No.25 RT.031, RW. 03,
	Addendum II No.			Kel. Madiun Lor, Kec.	31 Desember
	010/ADD-II/SMMF-			Mangunhardjo, Madiun,	2022
	BSIM/III/2022			Jawa Timur.

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

17. KPNO/PKS/004/ XI/2011

xx.

KPNO/PKS/002/

XII/2011 yang

telah diubah

oleh Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No.117/ADD- IV/SMMF-BSIM/ VIII/2021

18. KPNO/PKS/006/ XI/2011 telah ubah dalam Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas Multi Finance Dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 112/ADD-III/SMMF- BSIM/VII/2021

19. KPNO/PKS/007/ XI/2011 yang

terakhir diubah dengan Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 137/ADD-IV/ S M M F - B S I M . XI.2021

30-08-2021 PT Sinarmas

Multifinance

22-07-2021 PT Sinarmas

Multifinance

02-11-2021 PT Sinarmas

Multifinance

Jl. R.A. Xxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx.

Jl. Xxxxxx Xxx No. 8 Kel. Xxxxxxx, Xxx. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali.

Seluruh ruangan lantai

1 seluas 200,26 m2 dan lantai 2 seluas 79,40 m2 yang terletak di Jl. Kamboja (Jl. Perikani) RT02 RW01 Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

01-11-2021

s.d

31-12-2022

01-11-2021

s.d.

31-12-2022

01-11-2021

s.d.

31-12-2022

Rp88.269.400,00/

tahun

Rp65.340.000,00/

tahun

Rp28.868.400,00/

tahun

20. KPNO/PKS/011/ XI/2011 yang

terkahir diubah dengan Addendum kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinar Mas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 153/ADD-II/SMMF- BSIM/VIII/2021

03 Agustus

2021

PT Sinarmas Multifinance

Lantai 1 seluas 64 m2 terletak di bangunan eJ l 4 lantai yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.163, RT009 RW 01, Kel.

Kepatihan Wetan, Kec. Jebres, Surakarta, Solo, Jawa Tengah.

08 November

2021 s.d

31 Desember

2022

Rp93.392.224,00/

tahun

21. KPNO/PKS/017/ XI/2011 telah diubah dalam Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 124/ADD-I/SMMF- BSIM/IX/2021

27-09-2021 PT Sinarmas

Multifinance

Ruangan seluas 76,93m2 yang terletak di Komp.Xxxx Xxxxxxx, Jl. Xxxx Xxxxxxx, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Sulawesi Tengah.

01-12-2021

s.d

30-12-2022

Rp7.939.176,00/

tahun

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

22. KPNO/PKS/018/ XI/2011 yang telah diubah 3 kali dalam Addendum II Akta No. KPNO/ PKS/008/I/2017

23. KPNO/PKS/021/ XI/2011 yang telah diubah oleh Xxxxxxxx XX

Perjanjian No. 015/ AD D -II/SMMF- BSIM/II/2022

24. KPNO/PKS/022/ XI/2011

25. KPNO/PKS/023/ XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Sinarmas

30-11-2011 PT Sinarmas

Multifinance

30-03-2022 PT Sinarmas

Multifinance

30-11-2011 PT Sinarmas

Multifinance

01-09-2021 PT Sinarmas

Multifinance

Lantai 1 dari bangunan l yang terletak di Jl. Raya Palembang Betung 1261, Kel. Xxxxx-Xxxxx, Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.

Jl. Xxxx Xxxxxxxx Xx.00, Xxxxx, Xxxx Xxxxx.

Ruangan seluas 120m2 terletak di Xx Xxxxx Xxxx Xxxxx Xx. 97, RT 08/03, Kel Lingkar Timur, Kec Singaranpati, Bengkulu

Jl. Xxxxxx Mongonsidi No.

14 D, Xxxxxxxx, Bitung,

Manado, Sulawesi Utara.

2-12-2021 s.d

31 -12 -2022

02 Desember

2021 s.d

31 Desember

2022

02-12-2021

sampai dengan 31 Desember

2022

01-12-2021

s.d

31-12-2022

Rp2.044.140,00/

tahun

Rp432.000,00/

tahun

Rp11.616.000,00/

tahun

Rp2.083.500,00/

tahun

	Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No.120/ADD- III/SMMF-BSIM//
	IX/2021
26.	KPNO/PKS/026/ XI/2011 yang telah diubah oleh Addendum No.014/ ADD-I/SMMF- BSIM/III/2022	30-03-2022	PT Sinarmas Multifinance	Lantai 1 seluas 81 m2 dari 02 Desember Rp14.847.300,00/ bangunan yang terletak di 2021 s.d tahun Jl. Xxxxxx Xxxxxxx RT.015 RW. 05, Kel. Payo Selincah, 31 Desember Kec. Jambi Timur, Jambi. 2022
27.	KPNO/PKS/027/	22-07-2021	PT Sinarmas	Jl. Hang Jebat, RT.08 RW. 02-12-2021 Rp8.040.000,00/

XI/2011 yang

terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas Tbk No. 113/ADD-II/SMMF- BSIM/VII/2021

28. KPNO/PKS/032/ XI/2011 yang telah diubah oleh Xxxxxxxx XX

Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas Multifinance dengan PT Bank Sinarmas Tbk No.152/ADD- II/SMMF-BSIM/ XII/2021

Multifinance

01-12-2021 PT Sinarmas

Multifinance

05, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau.

Lantai 1 seluas 136 m2 terletak di bangunan di Komp. Ruko kartosura Blok F, Jl. A. Xxxx, Kartosura, Solo, Jawa Tengah.

s.d

31-12-2022

02-12-2021

s.d

31-12-2022

tahun

Rp16.320.000,00/

tahun

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

29. KPNO/PKS/033/ XI/2011 yang

terakhir diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 008/ADD-I/SMMF- BSIM/III/2022

30. KPNO/PKS/034/ XI/2011

24-03-2022 PT Sinarmas

Multifinance

30-11-2011 PT Sinarmas

Multifinance

Lantai 1 seluas 65 m2 terletak di bangunan eJ l yang terletak di Jl. MT. Haryono No.38 RT. 05 RW. 02, Desa Cipeujeh Wetan, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Lantai 1 dari bangunan eJ l yang terletak di Jl. Sutomo Xx.00, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx.

02 Desember

2021 hingga

31 Desember

2022

10 Tahun

(31-11-2011 s.d. 01-12-2021)*

Rp5.349.500,00/

tahun

Rp6.000.000,00/

tahun

31. KPNO/PKS/038/ XI/2011 yang

telah diubah

oleh Addendum II Perjanjian No. KPNO/PKS/017/ VIII/2015

32. K P N O / PKS/ 014/ V/ 2013 jo.Addendum I Akta No. KPNO/ PKS/002/I/2017

30-11-2011 PT Sinarmas

Multifinance

02-01-2017 PT Sinarmas

Multifinance

lantai 1 seluas 138 m2 dan

ruangan lantai 3 seluas 98 m2 terletak di bangunan eJ l yang terletak di Jl. Jemur Andayani 11, Surabaya, Jawa Timur

Jl. PB. Sudirman No.14, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang. Kab. Jember

10 Tahun

(01-12-2011 s.d. 01-12-2021)*

10 Tahun

(16-05-2013

s.d.

16-05-2023)

Rp17.888.800,00/

tahun

Rp45.793.125,00/

tahun

33. KPNP/PKS/020/ II/2015 jo.

Addendum I Akta No. KPNO/ PKS/004/III/2017

34. KPNO/PKS/040/ VII/2010 jo.

Addendum I Akta No. KPNO/ PKS/014/VIII/2017

35. KPNO/PKS/019/ XII/2012 jo.

Addendum II

Akta No. KPNO/ PKS/001/I/2017

36. KPNO/PKS/002/ I V / 2 0 1 3

xx.Xxxxxxxx I

Akta No. KPNO/ PKS/001/V/2017

37. KPNO/PKS/012/ VIII/2017

03-03-2017 PT Sinarmas

Multifinance

21-08-2017 PT Sinarmas

Multifinance

02-01-2017 PT Sinarmas

Multifinance

02-05-2017 PT Sinarmas

Multifinance

21-08-2017 PT Sinarmas

Multifinance

Jl. Untung Suropati, RT. 07/ RW 03, Sumbang, Bojonegoro

Jl. Jaksa Xxxxx Xxxxxxxx No.40 Ruko Blok B3 Rampal Claket, Malang

Jl. Wahidin Xx.00, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx

Jl. RM. Said Rt.005 Rw.02,

Kel.Punggawan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah

Jl. Pemuda No. 95, Kel. Pucung Rejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang

10 Tahun

(2-03-2015

s.d.

1-03-2025)

15 Tahun

(19-07-2010

s.d.

18-07-2025)

02 -01- 2016 s.d.

15 -12- 2022

10 Tahun

(16-04-2013

s.d.

15-04-2023)

10 Tahun

(19-09-2017

s.d.

18 -09- 2027)

Rp6.406.686,00/

tahun

Rp8.559.200,00/

tahun

Rp150.540.000,00/

tahun

Rp12.375.000,00/

tahun

Rp2.765.000,00/

tahun

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

38. KPNO/PKS/043/ VII/2010 jo.

Addendum II

Akta No. KPNO/ PKS/12A/I/2017

39. KPNO/PKS/053/ VII/2010 jo.

Addendum I

Akta No. KPNO/ PKS/005/II/2017

40. KPNO/PKS/037/ IV/2013 jo.

Addendum I

Akta No. KPNO/ PKS/005/IV/2017

41. KPNO/PKS/017/ IX/2011 terakhir

diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Sinarmas M u l t i f i n a n c e dengan PT Bank Sinarmas No. 148/ AD D -II/SMMF- BSIM/XI/2021

42. KPNO/PKS/006/ VI/2017

16-01-2017 PT Sinarmas

Multifinance

20-02-2017 PT Sinarmas

Multifinance

04-04-2017 PT Sinarmas

Multifinance

16-11-2021 PT Sinarmas

Multifinance

12-06-2017 PT Sinarmas

Multifinance

J l . S . P x x x x x Xx.77,Purwokerto, Jawa Tengah

Jl Xxxxxxx Xxxxxxx Xx.00 Xxxxxxxxxxx.

Jl. A.H. Xxxxxxxx No. 88, Bandung, Jawa Barat

Xx.Xxxx Xxxxx Xx.00 Xx.00 Xx.00,Xxxxxxx,Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx.

Jl. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Komplek Pekuwon No.3 A,Kel. Kemantren, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon

10 Tahun

(01-01-2014

s.d.

01-01-2024)

15 Tahun

(19-07-2010

s.d.

18 Juli 2025)

10 Tahun

(30-04-2013

s.d.

30-04-2023)

01-11-2021

hingga

31-12-2022

10 Tahun

(01-02-2017

s.d.

01-02- 2027)

Rp33.655.200,00/

tahun

Rp11.993.750,00/

tahun

Rp14.665.640,00/

tahun

Rp13.080.000,00/

tahun

Rp10.954.000,00/

tahun

43.	KPNO/PKS/017/ III/2017	21-03-2017	PT Sinarmas Multifinance	Jl. Raya Ciomas, RT. 10 Tahun Rp10.054.800,00/ 001/ RW. 003, Pagelaran, tahun Ciomas, Bogor (01-05-2017 s.d. 30 -04-2027)
44.	KPNO/PKS/009/	05-01-2017	PT Sinarmas	Jl.Kapt. F Tendean No. 4, 10 Tahun Rp6.040.320,00/
	XII/2012 jo.		Multifinance	Tebing Tinggi, Sumatera tahun
	Addendum I			Utara (15-12-2012
	Akta No. KPNO/
	PKS/009/I/2017			s.d. 15-12-2022)
45.	KPNO/PKS/004/	03-03-2017	PT Sinarmas	Jl.HOS Cokroaminoto 10 Tahun Rp8,400.000,00/
	XII/2012 jo.		Multifinance	No.72 C, Xxxxxan , Rantau tahun
	Addendum I			Prapat (17-12-2012
	Akta No. KPNO/
	PKS/003/III/2017			s.d. 17 -12-2022)
46.	K P N O /	20-06-2017	PT Sinarmas	Jl.Gagak Hitam/ Ring 10 Tahun Rp9.680.000,00/
	PKS/ 004/ V/ 2013		Multifinance	road No. 107 C, Medan, tahun
	jo. Addendum I			Sumatera Utara (02-05-2013
	Akta No. KPNO/
	PKS/002/VI/2017			s.d.

02-05-2023)

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

47. KPNO/PKS/013/ II/2013 jo.

Addendum III

Akta No. KPNO/ PKS/013/VI/2017

48. KPNO/PKS/033/ VIII/jo.Addendum I Akta No. KPNO/ PKS/024/VII/2017

21-08-2017 PT Sinarmas

Multifinance

31 Juli 2017 PT Sinarmas

Multifinance

Jl.Jend.A.Xxxx Rt.19,Rw 07, Kel.Tangga Takat, Kec. Seberang UluII, Palembang, Sumatera Selatan

Jl. Mpu Tantular No.8

Denpasar, Bali

9 Tahun

(14-03-2014

s.d.

12-02-2023)

10 Tahun

(15-08-2017

s.d.

14-08-2027)

Rp12.568.500,00/

tahun

Rp125.840.000,00/

tahun

49.	KPNO/PKS/019/ III/2017	21-03-2017	PT Sinarmas Multifinance	Jl. Merdeka Ruko JDF No. 10 Tahun Rp14.109.375,00/ 1, Kel. Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx tahun (01-07-2017 s.d. 30-06-2027)
50.	K P N O /	04-04-2017	PT Sinarmas	Xx.Xxxxxx Xx.00 Rw.04 Kel. 10 Tahun Rp16.137.000,00/
	PKS/ 012/ V/ 2013 jo. Addendum I Akta No. KPNO/ PKS/007/IV/2017		Multifinance	Lagaligo,Kec. Wara,Kota tahun Palopo,Sulsel (17-05-2013 s.d. 17-05-2023)
51.	K P N O / PKS/ 017/ V/ 2013 jo. Addendum I Akta No. KPNO/ PKS/001/VI/2017	02-06-2017	PT Sinarmas Multifinance	Jl. Urip Sumoharjo, RT. 10 Tahun Rp54.505.500,00/ 02 RW. 01, Lingkuangan tahun Karema Utara, Kel. Karema, (16-05-2013 Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat 91511 s.d.

52. KPNO/PKS/002/ IX/2012 jo.

Addendum I Akta No. KPNO/

19-06-2017 PT Sinarmas

Multifinance

Relokasi Ej l. KS Tubun, Kel. Rimiku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju , Sulawesi Barat

Xx.Xxxxx Xxxx Xx.000 Xx.00 Kel.Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku

16-05-2023)

10 Tahun

(10-08-2012

Rp53.550.000,00/

tahun

	PKS/011/VI/2017			s.d. 10-08-2022)
53.	K P N O / PKS/003/X/2015	06-10-2015	PT Sinarmas Multifinance	Jl Xxxxxx Xxxxx No. 105- 10 Tahun Rp8.474.625,00/ 106 Semarang tahun (06-10-2015 s.d. 06-10-2025)
54.	KPNO/PKS/004B/ VIII/2017	18-08-2017	PT Sinarmas Multifinance	Jl By Pass Xxxxxx Xxx No 10 Tahun Rp538.044.000,00/ 188, Mumbul Kel Benoa, tahun Kec Kuta Selatan, Badung, (18 Agustus 2017 Nusa Dua Denpasar, Bali s.d 18 Agustus 2027)
55.	K P N O / PKS/002/X/2015	06-10-2015	PT Sinarmas Multifinance	Jl Xxxxxx Xxxxxxxxxx 10 Tahun Rp5.761.000,00/ No.77, Bogor Utara tahun

(06-10-2015

s.d.

06-10-2025)

NO.	Nomor	Tanggal	MENYEWAKAN	LOKASI	WAKTU	NILAI
56.	KPNO/PKS/044/	19 Juli 2010	PT Sinarmas	Ruangan Lantai 1 seluas	19 Juli 2010 –	Rp8.474.625,00/
	VII/2010 yang telah diubah oleh		Multifinance	189,7 m2 yang terletak di Ruko Xxxxxx Xxxxx No. 9,	18 Juli 2025	tahun
	Addendum II			Jl. Xxxxxx Xxxxx No. 105-
	Perjanjian No. 092/			106, Semarang – Jawa
	AD D -II/SMMF-			Tengah.
	BSIM/V/2021
57.	KPNO/PKS/001/	02 Juni 2021	PT Sinarmas	Bangunan Seluas 138 m2	2 Aoruk 2021 –	Rp30.360.000,00/
	VI/2021		Multifinance	terletak di Jl. Timor Raya KM.09, RT.016, RW.06, Kel.	31 Desember	tahun
				Oesapa, Kec. Kalapa Lima,	2022
				Kupang, NTT
58.	SMS : 028A/PS/	30 -12- 2013	PT Sinarmas	Jl. Xxxxxx Xxxx, Lolu Utara,	06.01.2014 –	Rp40.211.437,00/
	SMS-BSM/XII/2013		Sekuritas	Palu Timur, Kota Palu	18.07.2025	tahun

AKTA SEWA MENYEWA YANG

JANGKA

Bank : KPNO/

	PKS/017/XII/2013
59.	SMS : 007/PKS/	24 -5-2013	PT Sinarmas	Jl. Jend. Xxxxxx Xxxxxxxx	24.05.2013 –	Rp102.630.000,00/
	SMS-BSIM/V/2013		Sekuritas	No.58, Xxxxan, Koljen,	23.05.2023	tahun
	Bank : KPNO/			Malang
	PKS/086/II/2014
60.	SMS : 029/PS/	19 -7- 2010	PT Sinarmas	Jl. Jend. Xxxxxx Xxxxxxxx	19.07.2010 –	Rp89.760.000,00
	SMS-BSM/VII/2010		Sekuritas	No.58, Kauman, Koljen,	18.07.2025
	Bank : KPNO/			Malang
	PKS/006/VII/2010
61.	SMS : 026/PS/	10 -7- 2010	PT Sinarmas	Jl. Xxxxxxxxxx / edelweys	19.07.2010 –	Rp119.987.500,00
	SMS-BSM/VII/2010		Sekuritas	45-1, Madale, Xxxxxxxxxx,	18.07.2025
	Bank : KPNO/			Makassar
	PKS/028/VII/2010
62.	SMS : 025/PS/	19 Juli 2010	PT Sinarmas	Jl. MT. Haryono No.88, Kel.	19.07.2010 –	Rp61.900.000,00/
	SMS-BSM/VII/2010		Sekuritas	Wowawangu, Kec. Kadia,	18.07-2025	tahun
	Bank : KPNO/			Kendari, Sulawesi Tenggara

PKS/027/VII/2010

Diubah dengan

adendum

SMS : 025a/PS/ SMS-BSM/I/2014

Bank : KPNO/ PKS/016/XII/2013

63. SMS : 024/PS/ SMS-BSM/X/2011

Bank :KPNO/ PKS/015/X/2011

Terakhir diubah menjadi

Bank :KPNO/ PKS/008/XI/2016

64. SMS : 024a/PS/ SMS-BSM/VII/2010

Bank : KPNO/ PKS/026/VII/2010

11-11- 2016 PT Sinarmas

Sekuritas

19 Juli 2010 PT Sinarmas

Sekuritas

Jl. Xxxxxx Xxxxxx, Limba 0, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx

Jl. Padjajaran Xx.00X Xxxxx, Xxxx Xxxxx

01.11.2011 –

31.10.2021*

19.07.2010 –

18.07.2025

Rp38.839.920,00/

tahun

Rp43.680.000,00

NO. AKTA SEWA MENYEWA YANG

LOKASI JANGKA

NILAI

Nomor Tanggal

MENYEWAKAN

WAKTU

65. P e r j a n j i a n 17 Desember PT AB Sinar Mas

Jl. Xxxxxx Xxxxxx No.42,

15-10-2020

Rp29.327.020,00/

Sewa Menyewa

No. KPNO/

PKS/002/X/10 yang terakhir diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian

2020

Multifinance

Desa Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

s.d.

14-10-2030

tahun

	Sewa Menyewa No. KPNO/PKS/013/
	XII/2020
66.	A d d e n d u m 30 Mei 2017	Xxxxx Xxxxxxx	Xx Xxxxx	Xxxxx	Xx.0,	00 Mei 2017 –	Rp51.376.000,00
	Pertama Perjanjian		Bandung,	Jawa	Barat,
	Sewa Menyewa			Lantai 6 seluas 196.7m2		30 Mei 2022*
	N o . K P N O /
	PKS/013/V/2017
67.	Addendum Pertama	30 Maret	PT Sinarmas	Jl Perintis Kemerdekaan KM		02 Desember	Rp12.434.400,00/
	Perjanjian Sewa Menyewa No. 016/ ADD-I/SMMF-	2022	Multifinance	11 Ruko Permata RT 01/03, Tamalanrea, Biringkanaya, Makassar		2021 – 31 Desember	tahun
	BSIM/III/2022					2022

Catatan:

*Sedang dalam proses perpanjangan

Peruntukan masing-masing obyek sewa tersebut di atas adalah untuk kantor dan kegiatan operasional

Perseroan.

Perseroan Sebagai Yang Menyewakan

				Waktu
1. KPNO/PKS/006/	09-11-	Lantai 3 seluas 180m2 DAN	PT Sinarmas	Sampai	Rp56.395.200,00
IX/2021	2021	Lantai 4 seluas 192m2 terletak di	Multifinance	dengan 29
		jalan Xx Xxxxx Xx. 39, RT 01/01,		April 2021*
		Pekalongan, Jawa Tengah.
2. KPNO/PKS/018/	19-07-	Lantai 4 seluas 232 m2 dari	PT Sinarmas	15 Tahun	Rp71.920.000,00
VII/2010	2010	bangunan gedung yangterletak di	Multifinance	19-07-2010
		Jl. Diponegoro No. 64 Surabaya.		s.d. 18-07-
				2025
3. KPNO/PKS/019/	19-07-	Lantai 2 seluas 181 m2 dari	PT Sinarmas	15 Tahun	Rp27.150.000,00
VII/2010	2010	bangunan gedung yang terletak di	Multifinance	19-07-2010
		Jl. Xxxxx Xxxx No.86 Jember.		s.d. 18-07-
				2025
4. KPNO/PKS/020/	19-07-	Lantai 3 seluas 160 m2 dari	PT Sinarmas	15 Tahun	Rp17.600.000,00
VII/2010	2010	bangunan gedung yang terletak	Multifinance	19-07-2010
		di Jl. Damar No.67 A RT 001/004		s.d. 18-07-
		Olo Ladang Padang Barat, Kota		2025
		Padang, Sumatera Utara.
5. KPNO/PKS/024/	19-07-	Lantai 3 seluas 100m2 dari	PT Sinarmas	15 Tahun	Rp50.000.000,00
VII/2010	2010	bangunan gedung 3 lantai yang	Multifinance	(19-07-2010
		terletak di Jl. Xxxx Xxxxxx No.4-C,		s.d. 18-07-
		Rantau Prapat, Labuhan Ratu.		2025)
6. KPNO/	24-01-	Lantai 2 seluas 16 m2 dari	PT Sinarmas	10 Tahun	Rp4.347.000,00
PKS/025/I/2012	2012	bangunan gedung 2 lantai yang	Multifinance	(24-01-2012
		terletak di Jl. IG Xxxxxx Xxx		s.d. 24-01-
		RT.001 RW 01, Kel. Jepun, Kec.		2022)*
		Tulungagung, Jawa Timur.
7. KPNO/PKS/013/	30-03-	Lantai 3 seluas 68 m2 dari	PT Sinarmas	10 Tahun	Rp50.000.000,00
III/2012	2012	bangunan gedung 3 lantai yang	Multifinance	(01-04-2012
		terletak di Jl. HOS Cokroaminoto		s.d. 01-04-
		RT.004 RW.07, Kel. Melayu, Kec.		2022)*
		Siantar Utara, Pematang SIantar,
		Sumatera Selatan.

No. Nomor Tanggal Lokasi Penyewa Jangka

Nilai

No. Nomor Tanggal Lokasi Penyewa Jangka

Waktu

Nilai

8. KPNO/PKS/005/ VI/2012

9. KPNO/PKS/002/ VIII/2012

10. KPNO/

PKS/005/X/2012

11. KPNO/ PKS/022/I/2012

12. KPNO/PKS/011/ XII/2011

19-06-

2012

01-08-

2012

05-10-

2012

16-01-

2012

22-12-

2011

Lantai 2 seluas 178 m2 dari bangunan gedung 2 lantai terletak di Jl. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Hegarsari, Kec. Pataruman, Banjar, Jawa Barat.

Lantai 3 seluas 90 m2 dari bangunan gedung 3 lantai terletak di Jl. RA Kartini 236/Kav.7 Kel.

Sidomor, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur.

Lantai 2 seluas 220m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Diponegoro No. 77A-10 RT.001 RW 02, Kel Sidorejo Lor, Kec.

Sidoarjo, Salatiga, Jawa Tengah.

Ruangan seluas 34 m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Sudirman No.70-71

RT.03 RW.10 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan.

Ruang lantai 3 seluas 252 m2 dari bangunan gedung yang terletak di Jl. Xxxxx Xxxx No.2, Banjar Anyar, Kediri Tabanan,Bali.

PT Sinarmas Multifinance

10 Tahun

(19-06-2012

s.d. 19-06- 2022)

10 Tahun

(01-08-2012

s.d. 01-08-

2022)

10 Tahun

05-10-2012

s.d. 05-10-

2022

10 Tahun

16-01-2012

s.d. 16-01-

2022*

10 Tahun

(22-12-2011

s.d. 21-12 2021)*

Rp35.600.000,00

Rp5.400.000,00

Rp9.053.000,00

Rp12.580.000,00

Rp16.380.000,00

13. Bank : KPNO/ PKS/030/VII/2010 SMS : 028/ PS/SMS-BSM/ VII/2010

14. Bank : KPNO/ PKS/002?III/2014 SMS : 007/PKS/ SMS-BSIM/I/2014

15. KPNO/PKS/033A/ III/2011

09-9-2010 Jl. Mesjid Raya Lolu Utara, Palu

Selatan, Palu

30-1-2014 Jl. Pengayoman No. 182, Kel. Masale, Kec. Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan

03-3-2011 Jl. Jendral Sudirman No.1B-C,

Pasar Baru, Balikpapan

PT Sinarmas

Sekuritas

PT Sinarmas

Sekuritas

PT Sinarmas

Sekuritas

19.07.2010 –

18.07.2025

01.02.2014 –

31.01.2025

03.03.2011 –

03.03.2026

Rp31.385.500,00

Rp170.193.750,00

Rp4.879.600,00/

tahun

16. KPNO/PKS/014A/ IV/2016

26-4-l

2016

Jl. Letjen Xxxxxxx, Xxx. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

PT Sinarmas

Sekuritas

26.04.2016 –

25.04.2026

Rp16.671.135,00/

tahun

17. KPNO/

PKS/013/V/2012

01-8-2012 Jl. Boulevard Barat blok LA1 No. 30-1, Kel. Kelapa Gading, Jakarta Utara

PT Sinarmas

Sekuritas

01.08.2012 –

01.08.2022

Rp7.200.000,00

18. Bank : KPNO/ PKS/013/VII/2010 SMS : 023/ PS/BSM-SMS/ VII/2010

Diubah dengan

adendum Bank : KPNO/

PKS/014/XI/2014 SMS : 002/ PS/BSM-SMS/ XI/2014

27-11-

2014

Jl. Tantara Pelajar No.3-5, Komp. Ruko Top Square blok A6, Magelang

PT Sinarmas

Sekuritas

19.07.2010 –

18.07.2025

Rp3.911.280,00/

tahun

19. Bank : KPNO/ PKS/012/VII/2010 SMS : 024/ PS/BSM-SMS/ VII/2010

19-7-2010 Jl. Gajah Mada no.1A-B, Pontianak PT Sinarmas

Sekuritas

19.07.2010 –

18.07.2025

Rp12.279.600,00/

tahun

20. Bank : KPNO/ PKS.015/III/2014

25-3-2014 Jl. Raya Solo Baru No.10

F-G, Komp. Super Maklmur 2, Sukoharjo, Jawa Tengah

PT Sinarmas

Sekuritas

01.04.2014 –

01.04.2024

Rp4.718.000,00/

tahun

21. KPNO/PKS/008/ XII/2011

22-12-

2012

Jl. Diponegoro No.64, Surabaya, Jawa Timur

PT Sinarmas

Sekuritas

01.01.2012 –

01.01.2022*

Rp71.920.000,00/

tahun

				Waktu
22. Bank : KPNO/	19-7-2010	Jl. Boulevard Barat blok LA1 No.	PT Sinarmas	19.07.2010 –	Rp13.747.500,00/
PKS/011/VII/2010		30-1, Kel. Kelapa Gading, Jakarta	Sekuritas	18.07.2025	tahun
SMS : 022/		Utara
PS/BSM-SMS/
VII/2010
23. 009APKS/BSM-	27-12-	Jl. Pejanggik, Kel. Cilinaya, Kec.	PT Sinarmas	05.01.2018 –
SAM/XII/2017	2017	Cakranegara, NTB	Asset	04.01.2023	Rp1.500.000,00/
			Management		tahun
24. KPNO/PKS/028/	30-7-2018	Jl. Xx. Xxxxx Xx.39, RT 001, RW	PT Sinarmas	11.07.2018 –	Rp2.872.100,00/
VII/2018		001, Keputran, Pekalongan Xxxxx	Xxxxx	10.07.2028	tahun
			Management
25. 010/PKS/BSM-	22-1-2018	Komp. Ruko Nagoya Hill blok P	PT Sinarmas	29.01.2019 –	Rp5.000.000,00/
SAM/XII/2012		No.12A, Batam	Asset	28.01.2028	tahun
terakhir diubah			Management
berdasarkan
adendum
010B/PKS/-BSM-
SAM/I/2018

No. Nomor Tanggal Lokasi Penyewa Jangka

Nilai

Catatan:

*Sedang dalam proses perpanjangan

b. Perjanjian Asuransi

Jenis Polis : Polis Asuransi Kredit

No Polis : C4190000010357

Penanggung : PT Asuransi Simas Insurtech

Tertanggung : Perseroan

Penanggungan : Kredit yang diberikan Tertanggung kepada para Debitur Nilai Pertanggungan : Rp30.000.000.000.000,00

Xxxxxx Xxxxx : 15 November 2019 sampai dengan 15 November 2025

Cover Note : No. 1381/PAREQ/MKT-ASM/V/2022 tanggal 22 Mei 2022

Polis sedang dalam proses pencetakan.

Nama Tertanggung : PT Bank Sinarmas, TBK

Penanggung : PT Asuransi Sinarmas

Alamat Tertanggung : Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat

Periode Pertanggungan : 01 Mei 2022 s/d 01 Mei 2023 Total Pertanggungan : Rp956.551.930.941,00 Obyek Pertanggungan : Office

Alamat Risiko : Jl. Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxx No. 45 Peunayong, Banda Aceh

Jl. Sisingamangaraja, Kel. Bakaran Baru, Kec. Rantau Selatan, Kab.

Labuhan Batu

Jl. Damar No. 67 A RT/RW. 001/004 Olo Ladang Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

Jl. Xxxxxx Xxxxxxx Ruko No. 2 & 3 RT 033 RW 009 Kel. 20 Ilir D.II, Kec Kemuning, Kota Palembang Sumatera Selatan 30127

Jl. Jend Xxxxxxxxx Xx. 121 No. 21, Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Bangka Belitung 33412

Komp. Ruko Nagoya Hill Blok P No. 12A, Batam Jl. Hayam Wuruk No. 000, Xxxxxxxx, Xxxxx 00000

BSD HQ Office, Jl. Pahlawan Seribu, CBD BSD LOT 12 A, Tangerang Jl. Padjajaran No. 38 A, Bogor Jawa Barat

Jl. Xxxxxxxxx Xx. 18 Lt. 0, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx

Xx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Selatan 12780 XX Xxxxx Xxxxx No. 2, Bandung

XX Xxxxxxxxx Xx.00 X, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xx Xxxx Xxxxxx Xx. 9, Semarang, Jawa Tengah

Jl Balapan Kemakmuran No. 11, Kliteran, Gondokusuman, Yogyakarta Jl Wates KM 2 No. 2A, Kadipiro, Ngestihajo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Xx XX Xxxxx No. 39, Keputaran, Pekalongan

Jl Diponegoro No. 64, Surabaya

Jl. Xxxxxx Xxxx No. 85, Kab. Jember, Jawa Timur

Ruko Centra Eropa Bllok AB 7 No. 38, Kompleks Balikpapan Baru, Kel Damai, Kec Balikpapan Selatan

Jl. SA Maulana RT.011, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tandung Redeb, Kab. Berau, Kaltim 73311

Jl A Xxxx KM 37,5, Sungai Paring, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan Jl Raya Pendidikan, Tidung

Jl Manggis Np. 1, Makassar

Jl Veteran No. 40, Ujung Sabban, Pare - Pare

KJl Xxx Xxxxxxxxx No. 18, Manado, Sulawesi Utara Xx XX Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx X, Kec. Kota Selatan

Jl. Xxxxx Xxxx No. 2, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali Xx Xxx Xxxxxxxx Xx. 8 Denpasar, Balo

Jl Pejanggik No. 24, Kel Mataram Barat, Selaparan, Mataram, NTB Xx X Xxxx XXX 0, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Barat

Jl Raya Mandala No. 428, Kel Mandala, Merauke, Papua Jl Xxx Xxxxxxx, Manokwari, Manokwari Barat, Papua Barat Jl. Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxx No. 45 Peunayong, Banda Aceh

Jl. Sisingamangaraja, Kel. Bakaran Baru, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu 21421

Jl. Damar No. 67 A RT.001/003 Olo Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

Jl. Xxxxxx Xxxxxxx Ruko No. 2 & 3 RT 033 RW 009 Kel. 20 Ilir D.II, Kec. Kemuning, Kota Palembang Sumatera Selatan 30127

Jl. Jendral Sudirman No. 21, Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Bangka Belitung 33412

Komp. Ruko Nagoya Hill Blok P No. 12A, Batam Jl Riau No. 105, Pekanbaru

BSD HQ Office, Jl. Pahlawan Seribu, CBD BSD LOT 12 A Tangerang Jl. Padjajaran No. 38 A, Bogor, Jawa Barat

Jl. Xxxxxxxxx Xx. 18 Lt. 5, Tanah Abang, Jakarta 10250

South Residence Tower, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 Pancoran Jakarta Selatan 12780

Jl Xxxxx Xxxxx No. 2, Bandung

Jl. Kertabumi No. 18A Karawang, Jawa Barat

Jl Gang Tengah No. 9, Semarang, Jawa Tengah

Jl. Balapan Kemakmuran No. 11, Kliteran, Gondokusuman, Yogyakarta Jl Wates KM 2 No. 2A, Kadipiro, Ngestihajo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Jl. XX Xxxxx Xx. 00, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxan

Jl Diponegoro No. 64, Surabaya

Jl Xxxxx Xxxx No. 00, Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx

Ruko Centra Eropa Blok AB7 No. 38, Kompleks Balikpapan Baru, Kel Damai, Balikpapan Selatan

Xx XX Xxxxxxx XX 000, Xxxxxxxan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung

Redeb, Berau, Kaltim

JL A Xxxx KM 37,5, Sungai Paring, Kec Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan

Jl Raya Pendidikan, Tidung Jl Manggis No. 1, Makasar

Jl Veteran No. 40, Kec Ujung Sabban, Pare Xx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 18, Manado

Jl KH Xxxx Xxxxx Xx. 00, Xxxx Xxxxx X, Xxx Xxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxx Xxxx Xx 0, Xxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Tabanan, Bali Xx Xxx Xxxxxxxx No. 8, Denpasar, Bali

Jl Pejanggik No. 24, Mataram Barat, Selaparan, Mataram, NTB Jl A Xxxx KLD I, Klaukublik, Sorong Kota, Papua Barat

Jl Raya Mandala No. 428, Kel Mandala, Kec Merauke, Merauke, Papua Xxx Xxxxxxx, Manokwari, Manokwari Barat, Papua

Seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

6. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.584.298 juta.

No Penggunaan

No HGB

Jangka Waktu

Alamat

Luas Tanah

1 Kantor HGB No. 48/Gianyar 4/3/2041

Xx.Xxxxxx Xxxx Xx.00 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Gianyar, Propinsi Bali

135 m2

2 kantor dan disewakan

HGB No. 701/Banjar Anyar 3/1/2030 Xx.Xxxxx Xxxx Xx.0,xxxx Xxxxxx Xxxxx,

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali

Ruko Town Square No.C3, Jl.Xxxxxxx,

460 m2

3 Kantor HGB No. 1109/Sungailiat 6/16/2041

4 Kantor HGB No. 1823/Cibeber 2/11/2028

5 Kantor HGB No. 02587/Pakualam 12/11/2029

kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kotamadya Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Cilegon GREEN Megablock blok b1 Xx.0, Xx. Raya Cilegon (jl.Raya X.Xxxx), Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cilegon, Propinsi Banten

Komplek Perumahan Alam Sutra Xx.Xxxxx Xxxxxx Xxx 00 X Xx.00, Xxlurahan Pakuala, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tanggerang Selatan, Propinsi Banten

Wisma BCA Wing A/ground floor, Xx.Xxxxxx

78 m2

75 m2

90 m2

6 Kantor HGB No. 00002/Lengkong Gudang

7/15/2027

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten

Xx.Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx.00X,xxxxxxxan

202,82 m2

7 Kantor HGB No. 174/Gerendeng 12/1/2041

Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten

61 m2

8 kantor dan disewakan

HGB No. 03915/Lubuk Baja Kota dan HGB No. 03942/ Lubuk Baja Kota

28/11/2034

dan

28/11/2034

Komplek Ruko Nagoya Hill Blok P No.12-A & 12-B,Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau

Xx.Xxxxxxx Xxxxx 0 Xxxx X Xx.00, Xxxxxxxan

140 m2

9 Kantor HGB No. 2074/Bintaro 1/2/2038

10 Kantor HGB No. 1473/Duri Pulo 11/23/2030

Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

Jl.K.H.Xxxxxx Xxxxxx Xx.00 X, Xxlurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

80 m2

140 m2

No Penggunaan No HGB	Jangka Waktu	Alamat	Luas Tanah
kantor dan HGB No. 5133/Kelapa		Komplek Kelapa Gading Permai Blok A.LA1 Xx.00-00, Xx. Raya Boulevard Gading Barat,
11 disewakan Gading Timur dan HGB No. 5134/Kelapa Gading Timur	2/21/2024	kelurahan Kelpa Gading Timur, kecamatan Kelapa Gading, kota Jakarta Utara, propinsi DKI Jakarta	160 m2
		Xx.Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx.X Xxx

12 Kantor HGB No. 11.952/sunter

agung

11/1/2039

No.74,kelurahan Sunter Agung, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx XXX Xxxxxxx

Komplek Ruko Roxy Mas Blok B1 No.3,

95 m2

13 Kantor HGB No. 4081/Cideng 6/19/2036

SHMSRS No. 1340/I/D.60A

dengan luas 10.06m2 SHMSRS No. 1341/I/D.60B

Kelurahan Cideng, Kecamatan Cideng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok D.

144 m2

14 Kantor

dengan luas 10.06m2 SHMSRS No. 1342/i/d.61

dengan luas 15.45m2 SHMSRS No.1343/I/D.62A

dengan luas 9.95m2 SHMSRS No. 1344/I/D 62B

dengan luas 9.95m2

16/07/2028

No.60A,60B,61,62A,62X,Xx Xxxxxx Xxx,xxxxxxxan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta

Xx.Xxxx Xx.00X, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx

15 Kantor HGB No. 3124/Jati 7/13/2038

Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta

Komplek Rukan Puri Niaga Jl.Puri Kencana

150m2

16 Kantor HGB No. 2787/Kembangan

Selatan

3/13/2029

Blok M8-3T, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

Komplek Rukan Season City Blok D no.3,

86 m2

17 Kantor HGB No. 758/Jembatan Besi 5/22/2028

Surat Penunjukkan Tempat Untuk Tempat Usaha Pertama No. 6734/1.824.552.1 yang

Jl.Prof.DR.Xxxxxxxxxx, Kelurahan Jembetan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

Pasar Tanah Abang Blok A Basement 1 los F

73 m2

18 Kantor

diterbitkan oleh Perusahaan Daerah Pasar no.89,Jl. Xxxxxxxxx Xx.1, kelurahan Kampung Jaya dan tidak boleh dialihkan kepada pihak Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta lain tanpa seizin Direksi Perusahaan Daerah Pusat, Propinsi DKI Jakarta

Pasar Jaya

19 Kantor HGB No. 3568/Tanjung

Duren Utara

7/3/2041

Xx.Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xx.00 X, Xxlurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petambuaran, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta

Komplek Pertokoan Duta Mas Blok A.2 No.2,

139 m2

20 Kantor HGB No. 534/Cipete Utara 31/3/2039

21 Kantor HGB No. 91/Cijagra 9/24/2041

22 Kantor HGB No. 4/Pakemitan 9/24/2041

23 Kantor HGB No.38/Jamika 9/24/2034

24 Kantor HGB No. 3010/Rahayu 3/8/2028

Jl.R.S. Fatmawati, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

Xxxxx Xxxx Xxxx Xx.000 X, Xxlurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Xxxxx XX.Xxxxxxxx Xx.00X,Xxxxxxx Ruko BTP (Bandung Timur Plaza)No. A-11, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Jalan Xxxxxx Xx.42 A,kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Komplek Taman Kopo Indah II, Blok 1A No.69, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, propinsi Jawa Barat

83 m2

100 m2

68 m2

67 m2

148 m2

No Penggunaan No HGB		Jangka Waktu	Alamat	Luas Tanah
25 Kantor	HGB No. 39/Jayagiri	3/25/2031	Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xx.000, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx	152 m2
			Bandung, Propinsi Jawa Barat
26 Kantor	HGB No. 60/Maleber	9/24/2042	Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xx.00, Xxxxxxxan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung,	162 m2
			Propinsi Jawa Barat
			Xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx,Xxxxxxx XXX Blok

27 Kantor HGB No. 4759/Desa

Sekejati

1/4/2028

B No.11, Kelurahan Segerjati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Komplek Ruko Kapitol No. 00, Xxxxx

100 m2

28 Kantor HGB No.286/Karanganyar 09/5/2025

29 Kantor HGB Mo. 29/Hegarsari 12/7/2041

30 Kantor HGB No. 3208/Lambang Sari 4/19/2036

31 Kantor HGB No. 556/Hegarmukti 9/4/2028

32 Kantor HGB No. 723/Pabaton 2/28/2041

33 Kantor HGB No. 714/Pabaton 9/10/2037

34 Kantor HGB No. 1653/Ciangsana 3/30/2029

35 Kantor HGB No. 00228/Dawuan 12/18/2042

Timur

36 Kantor HGB No. 00775/Depok 6/23/2037

37 Kantor HGB No.150/Kertajaya 8/8/2031

Jend. Sudirman, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astansa Anyar, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx.00, Xxxxxxxan Hengarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat

Perumahan Grand Wisata, Celebration Xxxxxxxxx, XX-00/00, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx 00000

Ruko Spanish Square Xxxx X Xx.0, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Bekasi, Propinsi Jawa Barat

Komplek Ruko Pasar Anyar No.A-64,Xx.Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat

Jln. Jendral Sudirman Komplek Ruko H No.15, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat

Ruko Sentara Eropa Blok SEA Xx.0,Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Bogor, Propinsi Jawa Barat

Jln.Xxxxx Xxxx, Komplek Ruko Central Cikampek No.5, Kelurahan Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat

Komplek Ruko ITC Depok Xx.0 Xx.Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxan Depok, Kecamatan Pancoran, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat

Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xx.000 X, Xxlurahan Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx.00, XX.00/00,

73 m2

192 m2

71 m2

60 m2

66 m2

59 m2

63 m2

130 m2

88 m2

108 m2

38 Kantor	HGB No. 01035/Nagrikaler	7/29/2034 kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, 122 m2 Kabupaten Purwarkata, Propinsi Jawa Barat
39 Kantor	HGB No. 000/Xxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxan Xx.000, Xxxxxxx 0/00/0000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxan Soreang, Kecamatan 99 m2
		Barat Jalan Ahmad Xxxx Xx.000 Xxxx No.3,
40 Kantor	HGB No.65/Kebonjati	9/24/2038 Kelurahan Kebon Jati, Kecamatan Cikole, 79 m2 Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat
41 Kantor	HGB No. 672/Pekalangan	Jalan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Komplek Ruko 9/24/2033 Grand Center No. D-6, Kelurahan Pekalangan, 101 m2
			Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon,
			Propinsi Jawa Barat
			Jalan Xxxxx Xxxx (Rt.03/Rw.21), Kelurahan
42 Kantor	HGB No. 00457/Brebes	10/4/2041	Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten	190 m2
			Brebes, Propinsi Jawa Tengah

Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa

No Penggunaa	n No HGB	Jangka Waktu	Alamat	Luas Tanah
43 Kantor	HGB No. 01202/Padangsari	12/5/2041	Xxxxx Xxxxxx Xx.00X, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx,	103 m2
			Propinsi Jawa Tengah
44 Kantor	HGB No. 231/Barongan	9/24/2026	Xx.Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx.0,Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Kudus,	204 m2
			Propinsi Jawa Tengah
			Komplek Ruko Top Xxxxxx Xxxx X.0 Xx.0-0,

45 kantor dan

disewakan

kantor dan

HGB No. 00848/Kemirirejo 10/10/2027

Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kotamadya Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah

Xxxxx Xx.Xxxxx Xx.00, Xxxxxxxan Keputran,

114 m2

46 disewakan HGB No. 00176/Keputran 9/13/2027

47 Kantor HGB No. 00036/Kebondalem 4/8/2041

Kecamatan Pekalogan Timur, Kotamadya Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.

Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx Xx.0 (Rt.04/ Rw.08), Kelurahan Kebon dalam, Kecamatan pemalang, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah.

560 m2

118 m2

48 kantor dan

disewakan

HGB No. 473/Sidorejo Lor dan HGB No. 474/Sidorejo Lor

12/29/2040

JL. Diponegoro No.77 (Rt.01/Rw.02),Desa, Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Salatiga, Propinsi Jawa Tengah.

Jalan Brigjend Xxxxxxxx Xx.198 H(jl. Majapahit)

344 m2

49 Kantor HGB No. 00223/Gayamsari 4/19/2041

50 Kantor HGB No. 984/Ungaran 2/23/2024

51 Kantor HGB N0. 5/Sarirejo 9/26/2041

Komplek Mall Majamas, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,

Propinsi Jawa Tengah

komplek Ungaran Square Ruko Xx.00,Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx.000, Xxxxxxxan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah

Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx Xx.000, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Kendal, Propinsi Jawa Tengah

XX Xxxx Xxxx Xxxx Xx.00 XX,Komp Super

120 m2

114 m2

215 m2

52 kantor dan

disewakan

kantor dan

HGB No. 1506/Madegondo 7/10/2028

Makmur 2,Sukoharjo Solo,Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukaharjo- Jawa Tengah

Jalan Xxxxxxx Xx.16(Rt.12/Rw.06), Kelurahan

262 m2

53 disewakan HGB No. 352/Adiwerna 5/24/2041

HGB No. 499/Desa

Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah

Jl. Tentara Pelajar Xx.0,Xxxx Xxxxxxxxxx,

165 m2

54 Kantor

Temanggung I 7/5/2041

Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah

Komplek Ruko Xxxxx XX Xxxxxxx Xx 000 Xxx 0,

227 m2

57 kantor dan HGB No. 1075/Xx.Xxxxxx 9/25/2025

disewakan

58 Kantor HGB No. 914/Nyamplungan 7/28/2036

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur

55 Kantor

HGB No. 69/Sidomoro

3/26/2040 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, 94 m2 Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

56 kantor

HGB No. 510/Kepatihan

Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xx.00,XX: 2 RW:V

7/19/2037 Lingkungan Tembaan, Kelurahan Kepatihan, 277 m2

Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx.00 Xx.000 Xx.00, Kelurahan Xx xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xx.00, Xxlurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

Xxxxx X Xxxxx Xxxxxx Xxx Xx.00, Xx:00

843 m2

68 m2

59 kantor HGB No. 188/Jepun dan HGB No. 189/Jepun

3/1/2041

Rw:00,Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur

482 m2

No Penggunaan

No HGB

Jangka Waktu

Alamat

Luas Tanah

60 Kantor HGB No. 793/Klandasan Ilir 10/8/2030

61 kantor dan HGB No. 73/Tengah 16/4/2037

disewakan

Jl.Jend.Sudirman No.07, Kelurahan Klandasan Ilir,Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur

Jl.R Xxxxxxxxx, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat

150 m2

280 m2

			Jalan Tjilik Riwut KM 1 No.3, Kelurahan
62 Kantor	HGB No. 3946/Palangka	12/5/2041 Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota 129 m2 Palangkan Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
63 kantor	HGB No. 1868/Parit Tokaya	Xxxxx Xxxxx Xxxx 0X-X,Xxlurahan Parit 11/29/2026 Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, 492 m2 Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat
	HGB No. 196/	Jl. X.X Xxxxx Xxxxxx Ruko No.3, Kelurahan
64 Kantor	Sungai Pinang Luar	4/23/2038 Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda 126 m2
			Timur
			Xxxxx Xxxxx Xxxx Xx.000 XX.00 XX.00,
			Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
65 Kantor HGB No. 794/Mentawai Hulu 7/7/2041			Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten	122 m2
			Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimatan
			Tengah
kantor dan HGB No.458/Cakranegara			Xx.Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
66 disewakan Barat 6/10/2037			Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,	94 m2
			Propinsi Nusa Tenggara Barat
kantor dan			Jl. Xxxx.Xxxxx Xxxx No.35, Kelurahan Klaligi,
67 disewakan HGB No. 104/Klaligi 5/3/2037			Kecamatan Sorong, Kotamadya Sorong,	125 m2
			Propinsi Papua
			Xx.Xxxxxxx Xx.0(JL. Xxxx Xxxx),Kelurahan
68 Kantor	HGB No. 20025/ Desa Losari	9/23/2035	Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota	300 m2
			Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan
	HM atas Satuan Rumah		Komplek MTC Karebosi Lantai G Blok A
69 kantor	Susun No. 21745/Pattunuang dan HM atas Satuan Rumah	1/28/2027	Xx.00-00,Xxxxx X. Xxxx, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Propinsi	6,84 dan 6,24
	Susun No. 21746/Pattunuang		Sulawesi Selatan
			Jl. Langsat No.59, Kelurahan Macega,
70 Kantor	HGB No. 541/Macege	5/31/2042	Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten	125 m2
			Bone, Propinsi Sulawesi Selatan
			Xxxxx Xxxx Xx.000X,Xxxxxxxan Sei Rengas
71 Kantor	HGB Xx.0000/Xxx Xxxxxx XX	00/0/0000	XX, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx,	63 m2
			Propinsi Sumatera Utara
			Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx.00X, Xxxxxxxan
72 Kantor	HGB No.534/Glugur Darat I	12/14/2027	Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota	64 m2
			Medan, Propinsi Sumatera Utara
			Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx.000, Xxxxxxxan
73 Kantor	HGB No. 296/Sukajadi	7/2/2040	Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, Kota	120 m2
			Dumai, Propinsi Riau
			Xx.Xxxxxxxxx No. 43, KelurahanRawa Xxxx,
74 Kantor	HGB No. 49/Rawasari	3/31/2041	Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi	196 m2
			Jambi
			Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX.000/00,Xxxx
75 Kantor	HGB No. 00/Xxxxxxxx	0/00/0000	Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx	85 m2
			Lampung Selatan, Propinsi Lampung
			Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xx.00X, Xxxxxxxxx Jawa
76 Kantor	HGB No. 1/Jawa Kiri	15/03/2035	Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota	109 m2
			Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan

Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimatan

77 kantor dan HGB No. 23/Bungo Barat 4/26/2030

disewakan

Jl.Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxx Xx.00, Xxlurahan Bungo Barat, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

310 m2

No Penggunaan

No HGB

Jangka Waktu

Alamat

Luas Tanah

78 kantor dan HGB No. 110/Olo 12/9/2037

disewakan

79 Kantor HGB No. 519/24 Ilir 7/27/2032

HGB No. 246/Kampung 15

Xxxxx Xxxxx Xx.00X XX.000/004, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat

Jalan Letkol Xxxxxxxx,Komplek Xxxx Xxxxx Permai Blok D1 No.21, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Xxxx Xxxxx, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatre Selatan

Xxxxx Xxxxxxx Xx.000, Xxxxxxxan 15 Ilir,

356 m2

64 m2

80 Kantor

Ilir 5/3/2042

Kecamatan Xxxx Xxxxx I, Kota Palembang, Propinsi Sumatra Selatan

59 m2

81 Kantor HGB No.1079/Melayu

09/06/2031 Xxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx Xx.00, Xxxxxxxan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pemantang Siantar, Propinsi Sumatera Utara

64 m2

82 kantor dan

disewakan

HGB No. 45/Muara Dua dan 8/10/2041 HGB No. 46/Muara Dua

Jalan Sudirman No.70-71 RT.03/10, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatra Selatan

Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xx.0X, Xxxxxxxan

216 m2

83 Kantor HGB No.3/Cendana 8/1/2027

HGB No. 46/Pangkalan

Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Lambunan, Propinsi Sumatera Utara

Jalan Raya Pangkalan Kasai, Kelurahan

152 m2

84 Kantor

85 kantor

Kasai 9/3/2039

HGB No.03933/ 12/13/2047

Purwomartani

Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau

Jl. Yogya-Solo Km.10.5, Desa Purwomartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta

Gondomanan Square, Jl. Xxxxxxx Xxxxxxx

189 m2

180 m2

86 Kantor HGB No. 214/Prawirodirjan 9/12/2041

No.37, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta

149 m2

87 Kantor HGB No.02158/Kedung

Baruk

10/13/2025 Jl. Xx. Xx. X. Xxxxxxxx Xx. 15 Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya 60298

105

disewakan	Kanan Hulu
89 Kantor	HGB No.2064/ Klampisngasem dan HGB	3/10/2027 Jl. Klampis Jaya D-3A dan D11, Klmapir 000 Xxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxxx
	No.2065/Klampisngasem
90 Kantor	HGB No.1600/Petojo Utara dan HGB No.1601/Petojo	10/23/2022 Harmoni Plaza B14-15, Petojo Utara Gambir, 144 Jakarta Pusat
	Utara
91 Kantor	HGB No.00579/Tg.Redep	3/9/2037 Jl. SA. Xxxxxxx Xx. 2 Kelurahan Tanjung 250 Redep, Berau Kalimantan Timur
92 Kantor	HGB No.10347/Pegangsaan Dua dan HGB No. 10348/ Pegangsaan Dua	12/08/2034 Ruko Kelapa Gading, Jl. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx XX 00 No. 3-4, Kelapa Gading, Jakarta Utara 72 10/09/2034
93 Kantor	HGB No.3107/Grogol Utara	12/13/2027 Ruko Permata Hijau Jl. Permata Hijau Blok 244 CC 6 No. 0 Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx

88 kantor dan

HGB No.02071/Kapuas

6/15/2047 Jl. MT. Haryono - Sintang, Pontianak 614

94 Kantor HGB No.39/Xxx Xxxxx Tunggal Jaya

9/24/2049

Jalan Lintas Sumatera,Kampung Dwiwargatunggaljaya,Desa Xxx Xxxxx Tunggal,Kecamatan Xxxxxx Xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung

141.75

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan:

Individu yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, adalah Xxxxx Xxxxxxx.

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018 melalui notaris.

Document Metadata

Table of Contents

JADWAL

Document Metadata