PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LAUTAN LUAS Tbk

Nomor: 34.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh--- delapan Mei dua ribu dua puluh satu), ---------------

pukul 15.40’ (lima belas lewat empat puluh menit) ---

Waktu Indonesia Barat,

menghadap kepada saya, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, -------

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----

Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ----

akhir akta ini:

- Xxxx XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Shanghai, pada ----

tanggal 30-7-1946 (tiga puluh Xxxx xxxxxx sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, - Presiden Direktur PT LAUTAN LUAS Tbk, bertempat -- tinggal di Jakarta, Simprug Golf X kaveling 143, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ---

Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0000000000000000);- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili -- Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk, dari dan oleh karenanya - bertindak untuk dan atas nama PT LAUTAN LUAS Tbk, ---

untuk menyatakan seluruh Keputusan Para Pemegang ----

Saham sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara ---

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LAUTAN LUAS - Tbk tertanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei dua -

ribu dua puluh satu) nomor 33, dibuat oleh saya, ----

Notaris (selanjutnya disebut “Berita Acara Rapat”). -

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -------

di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: ----------

A. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat, pada hari – Jumat, tanggal 28-5-2021 (dua puluh delapan Mei – dua ribu dua puluh satu) bertempat di Ruang ------

Jakarta, Graha Indramas Lantai 00, Xxxxx Xxxx ----

Inspektur Polisi II Xxxxx Xxxxxxx Tubun Raya -----

nomor 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, ---

Jakarta Barat, dari pukul 15.09’ (lima belas lewat

sembilan menit) Waktu Indonesia Barat sampai -----

dengan pukul 15.26’ (lima belas lewat dua –-------

puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat, telah ---

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----

PT LAUTAN LUAS Tbk (untuk selanjutnya disebut ----

“Rapat”), PT LAUTAN LUAS Tbk berkedudukan di Kota- Administrasi Jakarta Barat dan beralamat di Graha- Indramas lantai 0 – 00, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx -----

Polisi II Xxxxx Xxxxxxx Tubun Raya nomor 77, -----

Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, yang --------

perubahan seluruh anggaran dasarnya telah --------

disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun – 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 27-8-2010 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh) nomor - 101, dibuat di hadapan XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana- Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata – dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi – Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-9-2009 – (dua puluh delapan September dua ribu sembilan) – nomor AHU-46487.AH.01.02.Tahun 2009;--------------

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-----

-akta tertanggal 3-6-2016 (tiga Juni dua ribu enam belas) nomor 3, dibuat di hadapan Insinyur XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh --------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata – dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi – Manusia Republik Indonesia tertanggal 7-6-2016 ---

(tujuh Juni dua ribu enam belas) nomor -----------

AHU-0010710.AH.01.02.TAHUN 2016, serta telah -----

diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan – Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN LUAS Tbk ------

tertanggal 7-6-2016 (tujuh Juni dua ribu enam ----

belas) nomor AHU-AH.01.00-0000000;----------------

-akta tertanggal 11-5-2018 (sebelas Mei dua ribu –

delapan belas) nomor 92, dibuat di hadapan -------

XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari –

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -------

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia tertanggal 6-6-2018 -----------

(enam Juni dua ribu delapan belas) nomor ---------

AHU-0012337.AH.01.02.TAHUN 2018;------------------

-akta tertanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua ---

ribu sembilan belas) nomor 94, dibuat di hadapan –

XXXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari –

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -------

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia tertanggal 17-6-2019 (tujuh ---

belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor --------

AHU-0031257.AH.01.02.TAHUN 2019;------------------

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ----

Komisaris terakhir sebagaimana termuat dalam akta- tertanggal 4-6-2020 (empat Juni dua ribu dua -----

puluh) nomor 4, dibuat di hadapan XXXXXXXXX ------

GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang – telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --------

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -------

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LAUTAN- LUAS Tbk tertanggal 29-6-2020 (dua puluh sembilan- Juni dua ribu dua puluh) nomor -------------------

AHU-AH.01.00-0000000;

(selanjutnya disebut “Perseroan”).----------------

B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -------

diwakili oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa ------

Pemegang Saham Perseroan yang berjumlah ----------

1.083.869.200 (satu miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus)-

saham atau mewakili 70,77% (tujuh puluh koma tujuh tujuh persen) dari 1.531.503.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu) - saham yang merupakan seluruh saham yang telah ----

ditempatkan dan dikeluarkan/disetor Perseroan, ---

oleh karenanya ketentuan-ketentuan kuorum --------

kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan -----

Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88

ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 42 huruf a ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor -- 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan -------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------

Perusahaan Terbuka, telah terpenuhi sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---

mengikat sesuai dengan mata acara Rapat. ---------

C. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -------

tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk -------

menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu – akta Notaris dan karenanya penghadap dengan ini – hendak menggunakan kuasanya. ---------------------

-Berhubung dengan yang disebutkan diatas, maka ------

penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ---

dengan ini menyatakan telah diambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----

sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar -----

Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -----

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. --------------

Berdasarkan keputusan tersebut diatas mengubah ---

ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22,-

Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, -------

Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk ---------

selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan -----

menjadi berbunyi sebagai berikut: ----------------

------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

Pasal 1

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas:-

--------- “ PT LAUTAN LUAS Tbk.” -------------

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -- disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Barat.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar ---

wilayah Republik Indonesia sebagaimana -------

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan ---

dari Dewan Komisaris.

-------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -------

Pasal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal --------

13-7-1951 (tiga belas Xxxx xxxxxx sembilan ratus - lima puluh satu).

------ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-------------

a. Kode 46 : Perdagangan Besar, Bukan Mobil-

xxx Xxxxxx Motor; -------------

Kode 462 : Perdagangan Besar Hasil -------

Pertanian dan Xxxxx Xxxxx; ----

Kode 4620 : Perdagangan Besar Hasil -------

Pertanian dan Xxxxx Xxxxx; ----

b. Kode 46 : Perdagangan Besar, Bukan Mobil-

xxx Xxxxxx Motor; -------------

Kode 463 : Perdagangan Besar Makanan, ----

Minuman dan Tembakau; ---------

Kode 4631 : Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian; --

c. Kode 46 : Perdagangan Besar, Bukan Mobil-

xxx Xxxxxx Motor; -------------

Kode 464 : Perdagangan Besar Barang ------

Keperluan Rumah Tangga; -------

Kode 4649 : Perdagangan Besar Barang ------

Keperluan Rumah Tangga Lainnya;

d. Kode 46 : Perdagangan Besar, Bukan Mobil-

xxx Xxxxxx Motor; -------------

Kode 465 : Perdagangan Besar Mesin, ------

Peralatan dan Perlengkapannya;- Kode 4659 : Perdagangan Besar Mesin, ------

Peralatan dan Perlengkapan ----

Lainnya;

e. Kode 46 : Perdagangan Besar, Bukan Mobil-

xxx Xxxxxx Motor; -------------

Kode 466 : Perdagangan Besar Khusus ------

Lainnya;

Kode 4662 : Perdagangan Besar Logam dan ---

Bijih Logam;

Kode 46 : Perdagangan Besar, Bukan Mobil-

Kode 466 :

Kode 4663 :

g. Kode 46 :

Kode 466 :

Kode 4669 :

h. Kode 68 : Kode 681 :

Kode 6811 :

i. Kode 52 :

Kode 521 :

Kode 5210 :

xxx Xxxxxx Motor; -------------

Perdagangan Besar Khusus ------

Lainnya;

Perdagangan Besar Bahan dan ---

Perlengkapan Bangunan; --------

Perdagangan Besar, Bukan Mobil- dan Sepeda Motor; -------------

Perdagangan Besar Khusus ------

Lainnya;

Perdagangan Besar Produk ------

Lainnya Termasuk Barang Sisa -- dan Potongan yang tidak -------

diklasifikasikan ditempat lain; Real Estat; -------------------

Real Estat yang Dimiliki ------

Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata;

Real Estat yang Dimiliki ------

Sendiri atau Disewa; ----------

Pergudangan dan Aktivitas -----

Penunjang Angkutan; -----------

Pergudangan dan Penyimpanan; -- Pergudangan dan Penyimpanan. --

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di – atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan – usaha sebagai berikut : ----------------------

A. Kegiatan Usaha Utama: ---------------------

i. Kode 46209 : Perdagangan Besar Hasil ---

Pertanian Xxx Xxxxx Xxxxx - Lainnya; mencakup usaha ---

ii. Kode 46315 :

perdagangan besar hasil --- pertanian dan hewan hidup - lainnya yang belum --------

diklasifikasikan di tempat- lain. Termasuk dalam ------

kelompok ini perdagangan -- besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan- yang digunakan untuk ------

makanan hewan, serta ------

tanaman dan bibit tanaman - lainnya yang belum --------

disebutkan di atas. -------

Perdagangan Besar Minyak - Xxx Xxxxx Xxxxxx; ---------

-mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak ----

nabati, termasuk margarin.-

Kode 46319 : Perdagangan Besar Bahan ---

Makanan Xxx Xxxxxan Hasil - Pertanian Lainnya;---------

-mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan- hasil pertanian lainnya, -- seperti tanaman -----------

bumbu-bumbuan dan ---------

rempah-rempah. ------------

iii. Kode 46492: Perdagangan Besar Farmasi;-

-mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk -------

keperluan rumah tangga, --- seperti obat-obatan. ------

iv. Kode 46591 : Perdagangan Besar Mesin --

Kantor Dan Industri, Suku - Cadang Dan Perlengkapannya;

-mencakup usaha perdagangan- besar mesin industri dan -- mesin kantor kecuali ------

komputer, serta -----------

perlengkapannya, seperti -– mesin penggerak mula, -----

turbin, mesin pengolahan -- kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan -- untuk keperluan kantor, ---

mesin pembangkit listrik -- dan mesin untuk keperluan - rumah tangga. Termasuk ----

perdagangan besar ---------

robot-robot produksi, -----

mesin-mesin lain yang tidak diklasifikasikan ditempat - lain untuk keperluan ------

industri, perdagangan dan - navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri ---

tekstil serta mesin jahit - dan rajut yang dikendalikan komputer.

-Kode 46599 : Perdagangan Besar Mesin,-

Peralatan Dan Perlengkapan- Lainnya;

-mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan - serta perlengkapan yang --- belum diklasifikasikan ----

dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti -----

perdagangan besar furnitur- kantor, kabel dan sakelar - serta instalasi peralatan -- lain untuk keperluan ------

industri, perkakas mesin -- berbagai jenis dan untuk ---

berbagai bahan, perkakas -- mesin yang dikendalikan ---

komputer dan peralatan dan-- perlengkapan

pengukuran.

v. Kode 46620 : Perdagangan Besar Logam --

Xxx Xxxxx Logam; ----------

-mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi - dan bijih bukan besi dalam- bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, -----

alumunium, besi, baja dan - perdagangan besar produk --

vi. Kode 46631

logam besi dan bukan besi - setengah jadi yang tidak -- dapat diklasifikasikan di - tempat lain dan -----------

lain-lainnya.

Termasuk perdagangan besar- emas dan logam mulia lain - (perak, platina). ---------

: Perdagangan Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; ---

-mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam ------

baja/besi untuk bahan -----

konstruksi seperti baja ---

tulangan, baja profil, ----

pelat baja, dan baja ------

lembaran, pipa besi/baja,-- kawat tali, kawat ---------

nyamuk, paku, mur/baut, ---

engsel, gerendel, kunci, -- anak kunci, tangki air, ---

menara air, rolling door, - awning dan seng lembaran. -

vii. -Kode 46691 : Perdagangan Besar Bahan -

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx; ---

-mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang ----

kimia dasar atau kimia ----

industri, seperti tinta ---

printer, minyak esensial, -

gas industri, perekat -----

kimia, pewarna, resin -----

buatan, metanol, parafin, - perasa dan pewangi, soda, - garam industri, asam dan -- sulfur dan lain-lain. -----

-Kode 46692 : Perdagangan Besar Pupuk --

Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx; -----

-mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk ----

agrokimia atau kimia ------

pertanian.

-Kode 46694 : Perdagangan Besar Karet --

Dan Plastik Dalam Bentuk -- Dasar;

-mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan -----

plastik dalam bentuk dasar.

viii. Kode 68110 : Real Estate Yang Dimiliki -

Sendiri Atau Disewa; ------

-mencakup usaha pembelian,- penjualan, persewaan dan -- pengoperasian real estat -- baik yang dimiliki sendiri- maupun disewa, seperti ----

bangunan apartemen, -------

bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat -----

tinggal (seperti tempat ---

pameran, fasilitas --------

penyimpanan pribadi, mall,- pusat perbelanjaan dan ----

lainnya) serta penyediaan - rumah dan flat atau -------

apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan - secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. ------

Termasuk kegiatan ---------

penjualan tanah, ----------

pengembangan gedung untuk -- dioperasikan sendiri ------

(untuk penyewaan ruang ----

ruang di gedung tersebut),- pembagian real estat ------

menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan ----

pengoperasian kawasan -----

tempat tinggal untuk rumah- yang bisa dipindah-pindah. -

ix. Kode 52101 : Pergudangan Dan -----------

Penyimpanan;

-mencakup usaha yang ------

melakukan kegiatan --------

penyimpanan barang --------

sementara sebelum barang -- tersebut dikirim ke tujuan- akhir, dengan tujuan ------

komersil.

Kegiatan Usaha Penunjang : -------------------

menjalankan usaha jasa penyediaan dan –

pengelolaan gudang, termasuk dengan -----

mengadakan, menyewa atau menyewakan -----

gudang maupun sarana atau tempat --------

penyimpanan barang lainnya; -------------

ii. menjalan usaha angkutan barang, termasuk dengan mengadakan, menyewa, atau --------

menyewakan alat angkut atau transportasi barang;

iii. menjalankan usaha jasa kepabeanan; ----

investasi dalam anak-anak perusahaan; ---

jasa laboratorium dan uji mutu barang ---

kimia.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah ---------------

Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar ------

Rupiah) terbagi atas 4.800.000.000 (empat -----

miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 125.- (seratus dua - puluh lima Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 32,5% (tiga puluh dua koma ---

lima persen) atau sejumlah 1.560.000.000 (satu- miliar lima ratus enam puluh juta) saham ------

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------

Rp 195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh -- lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham. -

3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain- uang baik berupa benda berwujud maupun tidak --

berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----

berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal ----

dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada- saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham - mengenai penyetoran tersebut; --------------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal – wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan- dengan cara apapun juga; -------------------

c. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum -----

Pemegang Saham dengen kuorum sebagaimana ---

diatur dalam angka 15 huruf c butir 1 ------

peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan - Lembaga Keuangan Nomor IXJ.1 Lampiran ------

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 - tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua -- ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran - Dasar Perseroan Yang Melakukan Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan/atau -----

peraturan yang terkait; --------------------

d. dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang- tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus- ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; --

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari –

laba ditahan, agio saham, laba bersih ------

Perseroan, dan atau unsur modal sendiri, ---

maka laba ditahan, agio saham, laba bersih -

Perseroan dan/atau unsur modal sendiri -----

lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan- Keuangan Tahunan terakhir yang telah -------

diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di ---

Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -------

memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum,- harus diputuskan mengenai jumlah maksimal -- saham yang akan dikeluarkan kepada ---------

masyarakat serta memberikan kuasa kepada ---

Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi - jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam -- Penawaran Umum tersebut. -------------------

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan/portepel – akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan -- Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ----

harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan- harga tersebut tidak di bawah pari, dengan -----

mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat -- dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan ---------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta- peraturan Bursa Efek dimana saham-saham --------

Perseroan dicatatkan.

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah - Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan Saham- atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh - Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran),

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran – Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan - pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan- dengan memberikan HMETD (Hak Memesan Efek ---

Terlebih Dahulu) kepada pemegang saham yang - namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat- Umum Pemegang Saham yang menyetujui ---------

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam -----

jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham ---

yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan atas nama pemegang saham ----

masing-masing pada tanggal tersebut; --------

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----

memberikan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih - Dahulu) kepada pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: ----------------

- ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

- ditujukan kepada pemegang obligasi atau – Efek lain yang dapat dikonversi menjadi -- saham, yang telah dikeluarkan dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ---

- dilakukan dalam rangka reorganisasi ------

dan/atau restrukturisasi yang telah ------

disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;- dan/atau

- dilakukan sesuai dengan peraturan di -----

bidang Pasar Modal yang memperbolehkan ---

penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek --

Terlebih Dahulu;

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat- dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka --- waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan- Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.D.I ----

tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----

dan/atau peraturan perundang-undangan yang -- terkait.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan –

oleh Perseroan dan tidak diambil oleh -------

pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ---

harus dialokasikan kepada semua pemegang ----

saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ---

Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,- Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ----

tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan- jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang- dilaksanakan oleh masing-masing pemegang ----

saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ---

Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan - peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar- Modal.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat –

Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ------

pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d -

di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut- wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang

bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga- dan syarat-syarat yang sama, kecuali --------

ditentukan lain oleh peraturan --------------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---

f. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran – Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari - ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat

5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di - atas, apabila ketentuan peraturan -----------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan- peraturan Bursa Efek dimana saham-saham -----

Perseroarn dicatatkan mengizinkannya. -------

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam – portepel untuk pemegang Efek Bersifat Ekuitas -- (Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek- yang mengandung hak untuk memperoleh saham), ---

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -------

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan- terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan ------------------

peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran- Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek -- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -------

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang ----------

diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan - saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang- diterbikan oleh Perseroan, dengan tidak --------

mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus --

pemberiahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia. --------------------

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ---

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham.

-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ------

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari ----

25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, -- dapat dilakukan sepanjang: ---------------------

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -----

Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; --

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum –

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ---

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor ----

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua ----

puluh lima persen) dari modal dasar wajib ---

dilakukan dalam jangka waku paling lambat ---

6 (enam) bulan setelah penambahan modal dasar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -------

d. dalam hal penambahan modal disetor ----------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c. Pasal -- ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka --------

Perseroan harus mengubah kembali Anggaran ---

Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal ----

disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 -- dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007-

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,- dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ----

jangka waktu dalam ayat 9.c. Pasal ini tidak- terpenuhi;

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a. Pasal -- ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 9.d. Pasal ini;

f. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -------

penambahan modal dasar menjadi efektif ------

setelah terjadinya penyetoran modal yang ----

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi- paling kurang 25% (dua puluh lima persen) ---

dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang - sama dengan saham lainnya yang diterbitkan -- oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----

kewajiban Perseroan untuk mengurus ----------

persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari ---

Menteri Hukum Xxx Xxx Asasi Manusia Republik- Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal - disetor tersebut;

10. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap- penempatan saham-saham lebih lanjut harus ------

disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini- dan dengan tidak mengurangi peraturan ----------

perundang-undangan yang berlaku. ---------------

SAHAM

Pasal 5

Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas –

nama.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)- badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----

saham, setiap 1 (satu) saham memberikan -------

1 (satu) hak suara.

3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun – menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara --------

tertulis seorang diantara mereka atau orang ---

lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya ---

nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam -----

Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus -----

dianggap pemegang saham yang sah dari saham ---

bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan - mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum - yang timbul atas saham-saham tersebut.---------

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk- memberitahukan secara tertulis kepada Xxxseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka ---

suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -------

Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak - sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham -- itu ditunda.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan –

dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan ---

peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di- bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang -- Perseroan Terbatas.

Setiap pemegang saham harus tunduk kepada -----

Anggaran Dasar ini dan kepada semua -----------

keputusan-keputusan yang diambil dengan sah ---

dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------

7. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa- Efek berlaku peraturan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di- mana saham-saham tersebut dicatatkan. ---------

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: ------

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam – Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian- dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -------

memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada ------

pemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam -------

Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan - Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada -- Lemhaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai- tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ----

pemegang saham Perseroan. -------------------

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ------

kolektif saham yang memberi bukti pemilikan ---

dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang- dimiliki oleh seorang pemegang saham. ---------

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat para pemegang saham; --------

b. nomor surat saham;

c. tanggal pengeluaran surat saham; ------------

d. nilai nominal saham;

e. nomor urut saham;

f. tanda pengenal (logo) Perseroan. ------------

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---

dicantumkan;

a. nama dan alamat pemegang saham; -------------

b. nomor surat kolektif saham; -----------------

c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ---

d. nilai nominal saham;

e. jumlah saham dan nomor urut saham-saham -----

bersangkutan;

f. tanda pengenal (logo) Perseroan. ------------

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif ----

saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ---

menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor -- urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran ---

serta memuat tandatangan dari Direksi dan -----

seorang anggota Dewan Komisaris. Tanda tangan - dapat dicetak langsung pada surat saham -------

dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya - yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan ---

mengindahkan peraturan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ---

dimana saham-saham tersebut dicatatkan. -------

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat- saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan - menerima bukti yang cukup, bahwa: -------------

a. surat saham tersebut rusak; ----------------

b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis – penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan asli surat saham yang -- rusak tersebut wajib dikembalikan kepada ---

Perseroan dan dapat ditukar dengan surat ---

saham baru yang nomornya sama dengan nomor - surat saham aslinya;

c. asli surat saham yang rusak tersebut wajib – dimusnahkan setelah diberikan surat saham -- pengganti.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan - menerima bukti yang cukup, bahwa: -------------

a. surat saham tersebut hilang; ---------------

b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis – penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

c. pihak yang mengajukan permohonan tertulis – penggantian surat saham memberikan jaminan - yang dipandang cukup oleh Direksi. ---------

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti – itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham - yang bersangkutan.

Direksi dalam rapat Direksi harus membuat -----

Berita Acara Rapat mengenai surat saham -------

pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau- surat saham hilang dengan menyebutkan ---------

alasannya.

Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan ---

oleh Direksi dalam rapat Direksi, hal mana ----

harus dicatat dalam Berita Acara Rapat --------

tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang –

wajib diumumkan di Bursa Efek tempat ----------

saham-saham Perseroan dicatatkan dalam waktu -- sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari ------

kalender sebelum pengeluaran pengganti surat -- saham dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek tempat saham-saham Perseroan dicatatkan. ------

6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu – surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan -- surat saham aslinya menjadi batal dan tidak ---

berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan - adalah surat saham pengganti. -----------------

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai – pengeuaran surat saham pengganti juga berlaku - untuk pengeluaran surat kolektif saham --------

pengganti atau Efek Bersifiat Ekuitas. --------

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan -------

Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini ----

yaitu:

saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga – Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -- atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----------

Penyelesaian untuk kepentingan pemegang -----

rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -------

Penyelesaian;

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----

Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat - dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan- dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----

Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank -----

Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; ----

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada –

Bank Kustodian merupakan bagian dari --------

Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian maka Perseroan akan --------

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar- Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak- investasi kolektif tersebut; ----------------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau –

konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ---

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana ---

dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda-

bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang - Saham Perseroan;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----

Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama - lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---

Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk ---

kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar- Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -- Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan- dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --------

dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---

Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; --

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank –

Kustodian atau Perusahaan Efek wajib --------

menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ------

rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;

g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari –

jenis dan klasifikasi yang sama yang --------

diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----

dapat ditukarkan antara satu dengan yang ----

lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke – dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham- tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak -- yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham -

dan surat saham tersebut benar-benar hilang - atau musnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke –

dalam Penitipan Kolektif apabila saham ------

tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -- berdasarkan penetapan pengadilan atau disita- untuk pemeriksaan perkara pidana; -----------

j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -------

dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum- Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham ---

yang dimilikinya pada rekening tersebut; ----

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----

menyampaikan daftar rekening Efek beserta ---

jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---

masing-masing pemegang rekening pada Bank ---

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk - selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ------

sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----

Saham;

l. Manajer Investasi berhak hadir dan ----------

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang- Saham atas saham Perseroan yang termasuk ----

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian- yang merupakan bagian dari portofolio Efek -- Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ------

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan - Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -------

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank ----

Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -- Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya

1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum ------

Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham –

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---

pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan - Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -------

Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ---------

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -------

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -------

Perusahaan Efek untuk kepentingan -----------

masing-masing pemegang rekening pada Bank ---

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham –

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---

pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -- saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----

Kustodian yang merupakan bagian dari --------

Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian;

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek- yang berhak untuk memperoleh dividen, saham - bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan- pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan --- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham - Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -- pemegang rekening Efek tersebut kepada ------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ------

setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan- pemegang saham yang berhak untuk memperoleh - dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ---

tersebut; dan

p. ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk- pada peraturan perundang-undangan di bidang - Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di -----

wilayah Republik Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ----

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar –

Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat ----

kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: ----------

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---

pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang ------

rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -------

Penyelesaian;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham ---

yang dimiliki para pemegang saham; ----------

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum –

yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----

tanggal perolehan hak gadai tersebut; -------

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh –

Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota - Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----

Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta -- tanggal saham itu diperoleh. ------------------

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ------

memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---

Khusus sebaik-baiknya.

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang ---

saham yang namanya tercatat dalam Daftar ------

Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, -- pemegang saham wajib memberitahukan kepada ----

Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan - demikian belum dilakukan, maka semua ----------

surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat ---

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. --------

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh - Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. -----

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan – Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang --- saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan -- dengan diri pemegang saham yang bersangkutan -- diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja -- Perseroan.

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak – untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku dengan --------

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar -- ini.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang ----

untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari -

1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal ------

pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para ---

pemilik bersama harus mengangkat di antara ----

mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam- pemilikan saham itu dan yang harus dianggap ---

sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya - harus dicatat sebagai pemegang saham dalam ----

Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, --------

Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham - yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang --

Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang - saham yang sah atas saham (-saham) tersebut. --

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi – wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk -- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap ------

pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar -------

Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai ---

suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham -----

Perseroan atau hak-hak atau -------------------

kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ---

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana --------

saham-saham Perseroan dicatatkan. -------------

------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan- dengan suatu dokumen yang ditandatangani -- oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan- hak dan oleh atau atas nama Pihak yang ----

menerima pemindahan hak atas saham yang ---

bersangkutan.

b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ---

dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan - pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke - rekening Efek yang lain pada Lembaga ------

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --------

Kustodian dan Perusahaan Efek. ------------

2. Dokumen pemindahan hak atas saham harus -------

berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang- dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, - bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham - yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi -- ketentuan peraturan perundang-undangan di -----

bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek - dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ------

3. Pemindahan hak atas saham-saham yang ---------

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam - Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku -----

khususnya peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham -------

Perseroan dicatarkan atau tanpa persetujuan ---

dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, ---

tidak berlaku terhadap Perseroan. -------------

4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan –

dengan memberikan alasan untuk itu dapat ------

menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas- saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak ------

dipenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----

pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib - mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ----

pihak yang akan memindahkan haknya ------------

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -------

kalender setelah tanggal permohonan untuk -----

pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan --- peraturan Bursa Efek dimana saham-saham -------

Perseroan dicatatkan.

6. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari ---

suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar ---

dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ----

sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan ----

memperhatikan ketentuan peraturan -------------

perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan - di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa ---

Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---

saham karena kematian seorang pemegang saham -- atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----

pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----

hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti ----

haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ----

dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan ----

permohonan secara tertulis untuk didaftar -----

sebagai pemegang saham dari saham tersebut. ---

-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ----

Direksi dapat menerima baik atas dasar --------

bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ------

ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -

8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham- yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ------

memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek- dimana saham-saham tersebut dicatatkan. -------

9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat 6 wajib tidak mengalihkan kepemilikan - sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit ----

6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham- jika permintaan penyelengaraan Rapat Umum -----

Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. ----

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu ------

Direksi.

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) ---

orang anggota Direksi dengan susunan sebagai -- berikut:

a. Seorang Presiden Direktur; ------------------

b. Seorang Wakil Presiden Direktur; ------------

Jika diperlukan dapat diangkat seorang ------

Direktur atau lebih; dengan memperhatikan ---

ketentuan Undang-undang tentang Perseroan ---

Terbatas, peraturan perundang-undangan lain - yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. i. Para anggota Direksi diangkat dan ---------

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang ----

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak- tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat- dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah- tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali - apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham.

ii. Xxxx dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi --- persyaratan pada saat diangkat dan selama - menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas –

yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; --------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: --------------------

a. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

b. tidak permah menjadi anggota Direksi- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -------

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----------------

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) pemah tidak menyelenggarakan Rapat- Umum Pemegang Saham Tahunan; ------

b) pertanggungjawabannya sebagai -----

anggota Direksi dan/atau anggota -- Dewan Komisaris pernah tidak ------

diterima oleh Rapat Umum Pemegang - Saham atau pernah tidak memberikan- pertanggungjawaban sebagai anggota- Direksi dan/atau anggota Dewan ----

Komisaris kepada Rapat Umum -------

Xxxxxxxx Xxxxx; dan ---------------

c) pernah menyebabkan perusahaan yang- memperoleh izin, persetujuan, atau- pendaftaran dari Otoritas Jasa ----

Keuangan tidak memenuhi kewajiban - menyampaikan laporan tahunan ------

dan/atau laporan keuangan kepada -- Otoritas Jasa Keuangan.------------

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -------

peraturan perundang undangan; dan ------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian - di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ---

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ---

dimaksud di atas, pengangkatan anggota ----

Direksi dilakukan dengan memperhatikan ----

pengalaman serta persyaratan lain ---------

berdasarkan peraturan perundang-undangan. -

iii. a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana ------

dimaksud butir ii wajib dibuktikan atau- dimuat dalam surat pernyataan yang -----

ditandatangani oleh calon anggota ------

Direksi sebelum dilakukannya -----------

pengangkatan dan surat tersebut --------

disampaikan kepada Perseroan. Surat ----

pernyataan tersebut wajib diteliti dan -

didokumentasikan oleh Perseroan. -------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat - Umum Pemegang Saham untuk melakukan ----

penggantian anggota Direksi yang tidak - memenuhi persyaratan sebagaimana -------

dimaksud dalam butir ii pasal ini. ----

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----

berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat –

memberhentikan seorang atau lebih anggota -----

Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan- Rapat tersebut kecuali bila tanggal -----------

pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat - Umum Pemegang Saham.

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----------

memberhentikan anggota Direksi sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka ----------

pemberhentian anggota Direksi tersebut harus -- menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan -----

tersebut untuk membela dirinya apabila anggota- Direksi tersebut menghadiri Rapat yang --------

bersangkutan.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---

diri dari jabatannya dengan memberitahukan ----

secara tertulis kepada Perseroan. -------------

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum ---

Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan ----

pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka - waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -- setelah diterimanya surat pengunduran diri ----

tersebut.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada -- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) -- hari kerja setelah diterimanya permohonan -----

pengunduran diri Direksi dan hasil ------------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

sebagaimana tersebut di atas. -----------------

8. Sebelum pengunduran berlaku efektif, anggota – Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban -- menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya -----

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku. --------------

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang- mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum- Pemegang Saham membebaskannya. ----------------

9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ---

sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi - menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -------

pengunduran diri tersebut sah apabila telah ---

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan - telah diangkat anggota Direksi yang baru ------

sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -- anggota Direksi.

10. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan ----

untuk sementara waktu dari jabatannya oleh ----

Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat ---

Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan- dalam ayat 5 Pasal ini. -----------------------

11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat ----

orang lain untuk mengisi jabatan seorang ------

anggota Direksi yang diberhentikan dari -------

jabatannya atau yang mengundurkan diri atau ---

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat ----

seorang anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru. ----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ----

menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri ---

atau untuk yang mengisi lowongan adalah untuk - sisa masa jabatan dari Direktur yang ----------

diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa ---

jabatan dari penambahan anggota Direksi baru -- tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari -- Direksi yang masih menjabat pada masa itu -----

kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham.

12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya- berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: ---

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----

pengampuan berdasarkan suatu keputusan ------

xxxxxxxxxx; atau

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku; atau -------

c. meninggal dunia; atau -----------------------

d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum –

Pemegang Saham.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota – Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum - Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada -- Dewan Komisaris.

14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi ------

lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan - jumlah anggota Dieksi kurang dari 2 (dua) -----

orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan ---

puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ------

mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan- peraturan perundang-undangan yang berlaku di -- bidang Pasar Modal.

15. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan – selama masa penggantinya belum diangkat atau -- belum memangku jabatannya, maka salah seorang - Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan- menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan ---

mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang -- sama sebagai Presiden Direktur. ---------------

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka - berlaku ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

16. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sesuai- dengan ketentuan yang diatur oleh -------------

perundang-undangan dan/atau peraturan ---------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau –

penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum -

Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi- dari Dewan Komisaris atau komite yang ---------

menjalankan fungsi nominasi. ------------------

------------ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam ---------

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -------

Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian --------

menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan -----

secara langsung baik di dalam maupun di luar -- pengadilan tentang segala hal dan dalam segala- kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak -- lain dan pihak lain dengan Perseroan serta ----

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -- dengan pembatasan untuk : ---------------------

a. Melepaskan hak dengan cara apapun juga atas –

harta kekayaan Perseroan baik yang berupa ---

barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau ----------------

perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih ---

dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ---------

ditetapkan oleh Presiden Xxxxxxxxx atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari -- nilai bersih aset (net asset value) Perseroan

yang ternyata dari neraca Perseroan yang ----

terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam -

1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa ----

transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ------

ataupun yang berkaitan satu sama lain; ------

b. Mengagunkan dengan cara apapun juga atas ----

harta kekayaan Perseroan baik yang berupa ---

barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau ----------------

perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih ---

dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ---------

ditetapkan oleh Presiden Xxxxxxxxx atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari -- nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang ----

terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam -

1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa ----

transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ------

ataupun yang berkaitan satu sama lain; ------

-Menerima atau memberi pinjaman uang dari ---

siapapun, tidak termasuk menerima atau ------

memberi pinjaman yang timbul dari kegiatan -- usaha Perseroan sehari-hari, jika jumlah ----

pinjaman tersebut melebihi jumlah pinjaman -- yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden - Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau- Rapat Dewan Komisaris; ----------------------

Memberi jaminan (guarantee) atau tanggungan – (security) untuk kepentingan pihak lain, jika jumlah yang dijamin atau ditanggung itu -----

melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden - Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris; -------

-harus mendapat persetujuan tertulis dari ---

atau dokumen transaksi yang bersangkutan ----

harus ikut ditandatangani oleh Dewan --------

Komisaris;

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau- mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan -----

Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (lima ---

puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset- value) Perseroan yang ternyata dari neraca -----

Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa - transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun - yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat -- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----

dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau ---

kuasa mereka yang sah yang memiliki paling -----

sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---

telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah- suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat -- yang bersangkutan.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau-

mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan -----

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----

Pasal 12 ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua)- surat kabar berbahasa Indonesia, satu ----------

diantaranya berperedaran nasional dan satu -----

beredar atau terbit di tempat kedudukan --------

Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari -----

terhitung sejak dilakukannya perbuatan hukum ---

tersebut.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa -------

transaksi yang memuat benturan kepentingan -----

antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, ---

anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham ----

dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi - harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat-syarat dan ketentuan -------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 -----

Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan - Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:-----

IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan - Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau --------

peraturan undangan-undangan yang terkait. ------

7. a.Seorang anggota Direksi tidak berwenang –-----

mewakili Perseroan jika:----------------------

i. terjadi perkara di depan pengadilan -------

antara Perseroan dengan anggota Direksi ---

yang bersangkutan;

ii.anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ------

kepentingan Perseroan; --------------------

b.Dalam hal tersebut dalam ayat-ayat (a) di ----

atas, maka Perseroan harus diwakili anggota -- Direksi lain dan jika semua anggota Direksi -- Perseroan bersangkutan suatu perkara dengan -- Perseroan di hadapan suatu badan peradilan ---

atau mempunyai kepentingan yang bertentangan - dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal - demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili - Perseroan, satu dan lain hal dengan tidak ----

mengurangi ayat 6 Pasal 12 ini. --------------

8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi ----

Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan- Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.2 -----

tentang Transaksi Material dan Perubahan -----

Kegiatan Usaha Utama harus mendapat ----------

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --------

Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana ---

diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar -- Modal Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan/atau -- peraturan perundang-undangan yang terkait; ---

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 3 dan --- ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar ini: ------------

a. Presiden Direktur berhak dan berwenang ------

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau –

berhalangan karena sebab apapun juga, hal ---

ketiga, maka Wakil Presiden Direktur --------

bersama-sama dengan seorang anggota Direktur- lainnya berhak dan berwenang mewakili dan ---

bertindak untuk dan atas nama Direksi dan ---

Perseroan.

c. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden ---

Direktur tidak ada atau berhalangan karena -- sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----

díbuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang- anggota Direktur yang ditunjuk oleh Presiden- Direktur, bersama sama dengan seorang -------

Direktur lainnya berhak dan berwenang -------

mewakili dan bertindak untuk dan atas nama -- Direksi dan Perseroan. ----------------------

10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi --- berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau --- lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan -- untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang --- kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk -----

melakukan tindakan-tindakan tertentu. --------

11. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi - ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ---

dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak ----

menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang - setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan- keputusan Rapat Direksi. ---------------------

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi ------

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan -

diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan ----

dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh ------

anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan- diwakili oleh anggota Dewan Komisaris, dengan- memperhatikan peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku.

13. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian --------

Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau- kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan -- tugasnya.

14. Anggota Direksi tidak dapat ------------------

dipertanggungjawahkan atas kerugian Perseroan- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 apabila ---

dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan ---

atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengawasan dengan itikad ---

baik, penuh tanggung jawab, dan ------------

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai - dengan maksud dan tujuan Perseroan; --------

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik – langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan-

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah ----

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-

15. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi - yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Direksi juga - berkewajiban:

a. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun --- pedoman yang mengikat setiap anggota ------

Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun ---

kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi selurah anggota Direksi - dan anggota Dewan Komisaris, --------------

karyawan/pegawai, serta pendukung organ ---

yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ----

ketentuan peraturan perundangan yang ------

berlaku. –

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap -- bulan;

b. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu:-

1. apabila dipandang perlu oleh seorang --- atau lebih anggota Direksi; ------------

2. atas permintaan tertulis dari seorang -- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) - orang atau lebih pemegang saham yang ---

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh- dengan hak suara.

c. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----

bersama Dewan Komisaris secara berkala ----

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ---------

Perseroan.

e. Direksi harus menjadwalkan rapat ----------

sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk -- tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun- buku. –

f. Bahan rapat Direksi dan Rapat Direksi dan - Komisaris yang telah dijadwalkan ----------

disampaikan kepada peserta rapat paling ---

lambat 5 (lima) hari sebelum rapat --------

diselenggarakan.

g. Dalam hal terdapat rapat yang -------------

diselenggarakan di luar jadwal yang telah - disusun, bahan rapat disampaïkan kepada ---

peserta rapat paling lambat sebelum rapat - diselenggarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----

anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi - menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib --------

diberikan secara tertulis (surat tercatat), -- dikirimkan langsung dengan mendapat tanda ----

terima atau dengan faximile, yang ditegaskan - dengan surat tercatat pemanggilan mana harus - dikirimkan kepada para anggota Direksi -------

selambat-lambatnya 7 (ujuh) hari kalender ----

sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam --- waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang -- mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) --- hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh- Presiden Direktur.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---

Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek - dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal - saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---

pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak ---

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan - dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan- yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau ---

berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Wakil Presiden -- Direktur tidak ada atau berhalangan untuk ----

menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga; maka salah ---

seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut dapat mengetuai Rapat ---

Direksi.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam - Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota -----

Direksi lain berdasarkan surat kuasa. --------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil- keputusan yang mengikat apabila lebih dari ---

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota- Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil --------

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -- hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak - tercapai maka keputusan diambil dengan -------

pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----

paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----

dengan sah dalam Rapat tersebut. -------------

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usulan ditolak. ---

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan --

1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----------------

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi- dengan cara apapun baik secara langsung ---

maupun secara tidak langsung mempunyai ----

kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak- atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ---

Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu -- Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut - dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -- tersebut, kecuali jika Rapat Direksi ------

menentukan lain.

Pemungutan suara mengenai orang dilakukan - dengan surat suara tertutup tanpa ---------

tandatangan sedangkan pemungutan suara ----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----

lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain- tanpa keberatan dari yang hadir. ----------

12. a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam- risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua -- Rapat dan seluruh anggota Direksi yang ----

hadir, dan disampaikan kepada seluruh -----

anggota Direksi.

b. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----

ditandatangani oleh anggota Direksi dan ---

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ----

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi- dan anggota Dewan Komisaris. --------------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak --------

menandatangani hasil rapat sebagaimana ----

dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang ---

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya - secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah ----

rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh -------

Perseroan.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai- dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan - bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan --

yang diambil dalam Rapat Direksi yang --------

bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi- maupun untuk pihak ketiga. -------------------

14. Direksi dapat juga mengambil -----------------

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -------

ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah -- diberitahukan secara tertulis tentang --------

usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota- Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - yang diajukan secara tertulis serta ----------

menandatangani persetujuan tersebut. ---------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian - mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. - DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya-

2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari: ----

a. Seorang Presiden Komisaris; ---------------

b. Seorang Wakil Presiden Komisaris; dan -----

Jika diperlukan dapat diangkat seorang -------

Komisaris atau lebih.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap selaku Komisaris Independen dengan syarat tidak -----

terafiliasi dengan pemegang saham utama, -----

anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan ------

Komisaris lainnya; dengan memperhatikan ------

ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan ----

Terbatas, peraturan perundang-undangan yang --

berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan -- perundang-undangan lain yang terkait dengan -- kegiatan usaha Perseroan. --------------------

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---

bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan - keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan ---

penunjukan dari Dewan Komisaris. -------------

3. i. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan - diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang ----

Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak- tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat- dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah- tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali - apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham Perseroan;------------------

ii. Xxxx dapat diangkat sebagai anggota Dewan - Komisaris adalah orang perseorangan yang -- memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas- yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----------

pengangkatan dan selama menjabat: ------

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit; -------

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----------------

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan -- Rapat Umum Pemegang Saham ------

Tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai -- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ---

diterima oleh Rapat Umum -------

Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban -- sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --------

kepada Rapat Umum Pemegang -----

Saham; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan -- yang memperoleh izin, ----------

persetujuan, atau pendaftaran -- dari Otoritas Jasa Keuangan ----

tidak memenuhi kewajiban -------

menyampaikan laporan tahunan ---

dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; --------

memiliki komitmen untuk mematuhi -------

peraturan perundang-undangan; dan ------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian - di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ---

iii. a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir ii pasal ini dibuktikan dengan- surat pemyataan yang ditandatangani oleh - calon anggota Dewan Komisaris dan surat -- tersebut disampaikan kepada Perseroan, --- surat pernyataan tersebut wajib diteliti - dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat ---

Umum Pemegang Saham untuk melakukan ------

penggantian anggota Dewan Komisaris yang - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ---

dimaksud dalam butir ii pasal ini. -------

4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa ---------

jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ---

sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang -- Saham.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat --------

diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa- jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum ----

Pemegang Saham.

-Pemberhentian tersebut berlaku sejak --------

penutupan Rapat tersebut, kecuali bila Rapat - Umum Pemegang Saham menentukan lain. ---------

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -------

mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----

memberitahukan secara tertulis kepada --------

Perseroan, dan Perseroan wajib ---------------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk memutuskan permohonan pengunduran diri - anggota Dewan Komisaris, dalam jangka waktu -- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. - Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----

tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan ----

tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar dan -- peraturan perundang-undangan. ----------------

Perseroan wajib melakukan keterbukaan --------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan - kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat --

2 (dua) hari kerja setelah diterimanya -------

permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris -- dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana tersebut di atas. ----------

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota ---

Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) -- orang, maka pengunduran diri tersebut sah ----

apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham dan telah diangkat anggota ----

Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -- persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----

Komisaris.

8. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham ----------

memberhentikan anggota Dewan Komisaris -------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini -- maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris ---

tersebut harus menyebutkan alasannya dan -----

memberikan kesempatan kepada anggota Dewan ---

Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk -- membela dirinya apabila anggota Dewan --------

Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang -----

bersangkutan.

9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota ---

Dewan Komisaris tersebut: --------------------

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---

pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----

xxxxxxxxxx; atau

b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan ---

Komisaris karena ketentuan dari suatu -----

Undang-undang atau peraturan --------------

perundang-undangan yang berlaku; atau -----

c. Meninggal dunia; atau ---------------------

d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum - Pemegang Saham.

10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat --- orang lain untuk:

a. Mengisi jabatan seorang anggota Dewan -----

Komisaris yang diberhentikan dari ---------

jabatannya; atau

b. Mengisi jabatan seorang anggota Dewan -----

Komisaris yang mengundurkan diri dari -----

jabatannya, atau

c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan- Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; ---

atau

Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris --- baru;

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk --- menggantikan anggota Dewan Komisaris yang ----

diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris ---

yang mengundurkan diri, dan/atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa -----

jabatan anggota Dewan Komisaris yang ---------

diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa -- jabatan dari penambahan anggota Dewan --------

Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih ------

menjabat pada masa itu, kecuali apabila ------

ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang ----

Saham.

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari - anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat- Umum Pemegang Saham.

12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -------

Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) -- orang, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus -- diadakan dalam waktu selambat-Iambatnya ------

60 (enam puluh) hari sesudah terjadinya ------

lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan ----

tersebut dengan memperhatikan peraturan ------

perundang-undangan yang berlaku di bidang ----

Pasar Modal.

13. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan- selama penggantinya belum diangkat atau belum-

memangku jabatannya, maka salah seorang ------

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -------

kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai ---

wewenang serta tanggung jawab yang sama ------

sebagai Dewan Komisaris. ---------------------

14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ------

jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur -- oleh perundang-undangan dan/atau peraturan ---

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----

15. Komisaris Independen yang telah menjabat -----

selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat ----

diangkat kembali pada periode selanjutnya ----

sepanjang Komisaris Independen tersebut ------

menyatakan dirinya tetap independen kepada ---

Rapat Umum Pemegang Saham dan pernyataan -----

independensi Komisaris Independen tersebut ---

wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----

16. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau - penggantian anggota Dewan Komisaris kepada ---

Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan- rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite - yang menjalankan fungsi nominasi. ------------

----------- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS ---------

Pasal 15

1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik -----

bertugas, penuh tanggung jawab dan -----------

kehati-hatian melakukan: ---------------------

a. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan -----

dengan memperhatikan kepentingan para ------

pemegang saham dan bertanggung jawab kepada- Rapat Umum Pemegang Saham. -----------------

b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan ---

Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya - pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----

Perseroan, maupun usaha Perseroan serta ----

memberikan nasehat kepada Direksi dalam ----

menjalankan Perseroan termasuk rencana -----

pengembangan Perseroan, pelaksanaan rencana- kerja dan Anggaran Perseroan, --------------

ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta -- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai – dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar -- ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang – disiapkan oleh Direksi serta menandatangani- laporan tahunan tersebut. ------------------

2. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat ---

persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak - dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---

Dewan Komisaris dalam hal memberikan ----------

persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu -- mendapat persetujuan Dewan Komisaris. ---------

3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing ---

atau bersama-sama berhak memasuki -------------

gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman ------

halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh --

Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak ----

untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan ---

Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -–

4. Direksi harus memberikan semua keterangan -----

yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana ---

diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk --------

melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan ---

berita acara rapat Direksi setelah dilakukan -- Rapat Direksi.

5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan –

sementara dan Perseroan tidak mempunyai -------

seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----

Perseoran. Dalam hal demikian Dewan Komisaris - berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---

kepada seorang atau lebih diantara anggota ----

Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ---------

Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota- Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang- yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau - anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar -- ini berlaku pula baginya. ---------------------

6. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu –

keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat ---------

memberhentikan untuk sementara waktu anggota -- (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan ----

mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila -

anggota Direksi tersebut telah bertindak ------

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku -----

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ------

sebagai berikut:

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus -----

diberitahukan secara tertulis Kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang -----

menyebabkan tindakan tersebut dengan -------

tembusan kepada Direksi. -------------------

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ---

huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu ---

paling lambat 2 (dua) hari setelah ---------

ditetapkannya pemberhentian sementara ------

tersebut.

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan -----

Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta- mewakili Perseroan untuk kepentingan -------

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan -- Perseroan baik di dalam maupun diluar ------

pengadilan. Pembatasan kewenangan berlaku -- sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -------------

1) Terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang – Saham yang menguatkan atau membatalkan -- pemberhentian sementara sebagaimana -----

dimaksud pada huruf e; atau -------------

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana ------

dimaksud pada huruf e. ------------------

Dalam jangka waktu paling lambat -----------

90 (sembilan puluh) hari setelah -----------

pemberhentian sementara dimaksud harus -----

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -- oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan -- apakah mencabut atau menguatkan keputusan -- pemberhentian sementara tersebut.-----------

Perseroan wajib melakukan keterbukaan ------

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat-

2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. --------

e. Dengan lampaunya jangka waktu --------------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -- atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat - mengambil keputusan, atau Rapat Umum -------

Pemegang Saham membatalkan pemberhentian ---

sementara tersebut, maka pemberhentian -----

sementara menjadi batal dan anggota Direksi- yang diberhentikan sementara berhak untuk -- menduduki jabatannya semula. ---------------

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, anggota ---

Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan- untuk membela diri.

7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan –

untuk sementara atau apabila karena sebab -----

apapun juga tidak ada Direksi, maka seluruh ---

anggota Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota ----

Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk-

sementara waktu dan bertindak atas nama serta - mewakili Perseroan.

8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung ----

jawab penuh secara tanggung renteng atas ------

kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -------

kesalahan atau kelalaian anggota Dewan --------

Komisaris dalam menjalankan tugasnya. ---------

9. Anggota Komisaris tidak dapat -----------------

dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan - sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengawasan dengan itikad ----

baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud -- dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---

langsung maupun tidak langsung atas tindakan- pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan -

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah -----

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----

paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) - bulan.

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----

bersama Direksi secara berkala paling -----

kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam --- rapat wajib diungkapkan dalam laporan -----

tahunan Perseroan.

d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum -- berakhirnya tahun buku. -------------------

e. Bahan rapat yang telah dijadwalkan --------

disampaikan kepada peserta rapat paling ---

lambat 5 (lima) hari sebelum rapat --------

diselenggarakan.

f. Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan - setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:

i. Seorang atau lebih anggota Dewan ----

Komisaris;

ii. Seorang atau lebih anggota Direksi; -

iii. Atas permintaan tertulis dari -------

1 (satu) atau lebih pemegang saham -- yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang - sah.

g. Dalam hal terdapat rapat yang --------------

diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun, bahan rapat disampaikan kepada ----

peserta rapat paling lambat sebelum rapat -- diselenggarakan.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Xxxxxxxxx berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana -

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka- anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan -----

berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan ----

Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan ---

dengan surat tercatat atau disampaikan secara -- langsung dengan tanda terima yang layak atau ---

dengan faximile yang ditegaskan dengan secara -- tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan ----

kepada anggota Dewan Komisaris -----------------

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender -----

sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak - yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender - sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan -----

tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan - mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden -----

Komisaris.

-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, -----

pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan -- dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan -------

dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik -- Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,- tanggal, waktu dan tempat Rapat. ---------------

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ------

kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan -- Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan --------

dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik ----

Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga asalkan dalam wilayah - Republik Indonesia dan berhak mengambil --------

keputusan yang sah dan mengikat. –--------------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden ---

Komisaris mengetuai Rapat, apabila Presiden ----

Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk -----

menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu ---------

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----

diketuai oleh Wakil Presiden Komisaris, apabila- Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau --------

berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana ---

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan- Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota ---

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ----

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ------

anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -- surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat -----

mengambil keputusan-keputusan yang mengikat ----

apabila dari 1/2 (satu per dua) bagian ---------

anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili ----

dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil – berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal- keputusan musyawarah untuk mufakat tidak -------

tercapai maka keputusan diambil dengan ---------

pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - dengan sah dalam Rapat tersebut. ---------------

10.Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang –

setuju sama berimbang maka usukan ditolak. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan --

1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan - Komisaris lainnya yang diwakilinya. -------

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara- pribadi dengan cara apapun baik secara ----

langsung maupun tidak langsung mempunyai -- kepentingan dalam suatu transaksi atau ----

kontrak yang diusulkan, dalam mana --------

Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu -- Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak ----

untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi - atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat -- Dewan Komisaris menentukan lain. ----------

c. Pemungutan suara mengenai diri orang ------

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan ----

lisan kecuali Ketua Rapat memutuskan lain - tanpa ada keberatan dari yang hadir. ------

12. a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib ---------

dituangkan dalam risalah rapat, -----------

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan --- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -- Komisaris.

b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----

ditandatangani oleh anggota Direksi dan ---

anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ---

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi- dan anggota Dewan Komisaris. --------------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak --------

menandatangani hasil rapat sebagaimana ----

dimaksud pada huruf a dan b, yang ---------

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -- secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah ----

rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perseroan. --

13.Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat- sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini -----

merupakan bukti yang sah mengenai -------------

keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat -- Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk - para anggota Dewan Komisaris maupun untuk -----

pihak ketiga.

14.Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----------

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -----

tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris –

telah diberitahukan secara tertulis tentang -- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota – Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ------

menandatangani persetujuan tersebut. ----------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian – mempunyai kekuatan yang sama dengan sah dalam – Rapat Dewan Komisaris.

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan - Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan --- Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan ------

dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat –

1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat --

30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun- buku yang akan datang. -----------------------

3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal ---

1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal ---

31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---

Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ------

ketentuan peraturan perundang-undangan yang -- ditandatangani oleh semua anggota Dewan ------

Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tahunan. Dalam hal ada anggota- Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak ------

menandatangani laporan tahunan maka ----------

alasannya harus diberikan secara tertulis.----

Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia- di kantor Perseroan paling lambat sejak hari - dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para- pemegang saham.

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan ---

Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk- oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---------

diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan ----

akuntan publik tersebut disampaikan secara ---

tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham ----

Tahunan melalui Direksi. ---------------------

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---

laporan keuangan serta pengesahan laporan ----

tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan ---

oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --------------

7. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan ------

laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam

2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu -- beredar atau terbit di tempat kedudukan -----

Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ---

ketentuan peraturan perundang-undangan di ---

bidang Pasar Modal.

b. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan ------

laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam

2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu

diantaranya berperedaran nasional dan satu -- beredar atau terbit ditempat kedudukan ------

Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. -------

c. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku- yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib – diaudit, harus disampaikan kepada Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------

Indonesia.

------------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----------

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----

terdiri dari:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum -- Pemegang Saham yang diadakan setiap waktu ---

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----

Perseroan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam -------

Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk ----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat ---

Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan- tegas dinyatakan lain.

3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat -------

dilakukan atas permintaan:---------------------

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh)- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan- suatu jumlah yang lebih kecil; atau ---------

b. Dewan Komisaris.

4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai - alasannya.

5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham ----------

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ------

ditembuskan kepada Dewan Komisaris.------------

6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:--

a. dilakukan dengan itikad baik; ---------------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan -------

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; --------

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal- yang harus diputuskan dalam Rapat Umum ------

Pemegang Saham; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar -------

Perseroan.

7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum –

Pemegang Saham kepada pemegang saham paling ---

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ---

tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum -

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat-

3 diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata –

acara rapat dan surat tercatat sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat 3 dari pemegang saham atau- Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan - paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7.---

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman – Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud- dalam ayat 7 atas usulan pemegang saham -------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, ----

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -----

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:---

a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat ---

Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang- tidak diselenggarakan; dan ------------------

b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum –

Pemegang Saham.

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman - sebagaimana dimaksud pada ayat 7 atau jangka - waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, - pemegang saham dapat mengajukan kembali ------

permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf- a kepada Dewan Komisaris. --------------------

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---

Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang ----

saham paling lambat 15 (lima belas) hari -----

terhitung sejak tanggal permintaan -----------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diterima ---

Dewan Komisaris.

12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----------

pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ----

kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud- pada ayat 11.

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ----

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris ----

wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat – Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----------------

b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum –

Pemegang Saham.

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ----

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 - atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah - terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -- permintaan diselenggarakannya Rapat Umum -----

Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham - sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a.----

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat

14 wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang- Saham.

16. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ---

Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau ----

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua ---

pengadilan negeri, pemegang saham yang -------

melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat ---

Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a wajib tidak mengalihkan -------

kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat- Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan -- Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua ---

pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman - Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, ---

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ----

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -

a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat –

Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris ---

yang tidak diselenggarakan; dan ------------

alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum –

Pemegang Saham.

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman - sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka- waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, - Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman --- Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang ----

saham paling lambat 15 (lima belas) hari -----

terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka waktu ------

15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 telah terlampaui. --------------------

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----------

pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ----

kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud- pada ayat 18.

21. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana- dimaksud dalam ayat 7 dan 8, Dewan Komisaris - sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat -- 19, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 15 wajib dilakukan sesuai dengan -- prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan -----

Otoritas Jasa Keuangan. ----------------------

22. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang - Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dalam-

pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang - Saham wajib memuat juga informasi: -----------

x. xxxjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham – dilaksanakan atas permintaan pemegang saham- dan nama pemegang saham yang mengusulkan ---

serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----

Perseroan jika Direksi atau Dewan Komisaris- melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas ---

permintaan pemegang saham; -----------------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta -----

jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan - dan penetapan ketua pengadilan negeri ------

mengenai pemberian izin penyelenggaraan ----

Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum - Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham - sesuai dengan penetapan ketua pengadilan ---

negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum ---

Pemegang Saham; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan- Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan -- Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris ------

melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham- yang diusulkannya.

23. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara -- rapat secara tertulis kepada penyelenggara ---

Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat -----

7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum- Pemegang Saham.

24. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata ---

acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 23-

merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih - yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau - lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara.

25. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud - pada ayat 23 harus:

a. dilakukan dengan itikad baik; --------------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan ------

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -------

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata –

acara rapat; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan --------

peraturan perundang-undangan dan anggaran -– dasar.

26. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara ---

rapat yang dimuat dalam pemanggilan, ---------

sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi ---

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 23- sampai dengan ayat 25. -----------------------

27. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara - Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham- yang dapat diakses dan diunduh melalui situs - web Perseroan dan/atau e-RUPS. ---------------

28. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud -- pada ayat 27 wajib tersedia sejak tanggal ----

dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang - Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

29. Dalam hal ketentuan peraturan ----------------

perundangan-undangan lain mengatur kewajiban - ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat-

28 ini, penyediaan bahan mata acara rapat ----

dimaksud mengikuti ketentuan peraturan -------

perundang-undangan lain tersebut. ------------

30.Dalam hal mata acara rapat mengenai -----------

pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota- Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -------

Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan ------------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;- atau

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana -- dimaksud pada huruf a namun paling lambat - pada saat penyelenggaraan Rapat Umum ------

Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam ----

ketentuan peraturan perundang-undangan. ---

31. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan- Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri- oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan ----

wajib menyediakan formulir pernyataan --------

bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh ---

Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan- Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit ----

menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan ---

Pemegang Saham Independen; dan ------------

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa –

pernyataan tersebut tidak benar, yang -----

bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -- dengan ketentuan peraturan ----------------

perundang-undangan.

32. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -- berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ----

Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------

33. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat - Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham - yang namanya tercatat dalam daftar pemegang -- saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -------

34. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham- kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, -- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---

sebagai berikut:

a. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, ----

pemegang saham yang berhak hadir merupakan- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----

kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum ------

Pemegang Saham kedua; dan -----------------

b. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ---

pemegang saham yang berhak hadir merupakan- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar- pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----

kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum ------

Pemegang Saham ketiga. --------------------

35. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ----------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 15, - pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat - Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham - yang namanya tercatat dalam daftar pemegang -- saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -- pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham. -

36.Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 21 ayat 15, pemegang saham yang berhak - hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 32. -----------

37.Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham ----------

diselenggarakan oleh Dewan Komisaris ---------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan -------

ayat 19, serta pemegang saham sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat 15, daftar pemegang saham- dapat disampaikan oleh biro administrasi efek- dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----

kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang -----

Saham.

38.Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----

Saham, pemegang saham berhak memperoleh ------

informasi mata acara rapat dan bahan terkait - mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan- dengan kepentingan Perseroan.-----------------

39.Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----

Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain - yang terkait dengan mata acara Rapat Umum ----

Pemegang Saham.

40.Perseroan wajib menyediakan alternatif -------

pemberian kuasa secara elektronik bagi -------

pemegang saham untuk hadir dan memberikan ----

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -------

41.Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat 32, ayat 33, ayat 34, ayat 35 dan ayat 36 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan ---

suara dalam Rapat Umum Pemegang Xxxxx sesuai - dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 42.Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ----

ayat 40 dapat dilakukan pemegang saham secara- elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan -- oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ----------

menggunakan sistem yang disediakan oleh ------

Perseroan.

43.Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ----

ayat 41 harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum- Pemegang Saham.

44.Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa - secara elektronik.

45.Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa- termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 42 jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

46.Perubahan kuasa termasuk pilihan suara --------

sebagaimana dimaksud pada ayat 44 dapat ------

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -- sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -- Saham.

47.Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara- elektronik meliputi:

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub ----

rekening efek/efek milik pemegang saham; ---

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. ---

48.Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa ----

secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -- ayat 46 huruf b.

49. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat-

47 wajib:

a. cakap menurut hukum; dan -------------------

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota ---

Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. ---

50. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada -----

ayat 48 harus telah terdaftar di dalam sistem- e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ------

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan ---

sistem yang disediakan oleh Perseroan.--------

51.Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum- Pemegang Saham secara langsung, wewenang -----

Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas ---

nama pemberi kuasa dinyatakan batal.----------

52.Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS - atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -- dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --

disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -- berlaku bagi semua pihak, serta tidak --------

membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur- lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ----

Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan - perundang-undangan.

53.Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan --------

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -----------

54.Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ---

disediakan oleh Perseroan, mekanisme ---------

pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa- serta pemberian dan perubahan suara diatur ---

dalam prosedur operasional standar -----------

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

Perseroan.

55.Pexxxxxx Xxxxx bertanggung jawab atas kuasa ---

yang diterima dari pemegang saham dan harus -- melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan ------

perundang-undangan.

56.Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----

Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham - harus diberikan kepada pemegang saham yang ---

hadir.

57. Pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham -- sebagaimana dimaksud pada ayat 56 harus ------

dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham -- dimulai.

58.Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham,

pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib -----

memberikan penjelasan kepada pemegang saham -- paling sedikit mengenai: ---------------------

a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; ----

b. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait ---

mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham ---

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ------

pendapat.

--------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------

Pasal 19

1. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tahunan paling lambat 6 (enam) - bulan setelah tahun buku berakhir. ------------

2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan – dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -------

tersebut:

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang –

telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan -----

Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan -------

jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan ---

dimasa yang akan datang, kegiatan utama -----

Perseroan dan perubahannya selama tahun buku- serta rincian masalah yang timbul selama ----

tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -------

Perseroan), dengan memperhatikan peraturan --

perundang-undangan yang berlaku khusunya ----

peraturan di bidang Pasar Modal. ------------

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -------

c. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik –

dan/atau kantor akuntan publik yang akan ----

memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan ----------

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----

d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan – para anggota Direksi dan/atau para anggota -- Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan ------

tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. --

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----

diajukan secara sebagaimana mestinya dalam -- Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan ----

dalam Anggaran Dasar ini. -------------------

4. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan -- oleh:

a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau -------

pemegang saham yang mewakili paling sedikit - 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah- seluruh saham yang telah dikeluarkan --------

Perseroan dengan hak suara yang sah; --------

b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah -----

diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum- tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang -------

Saham Tahunan.

Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan ----

publik dan/atau kantor akuntan publik yang -----

diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana ------

dimaksud pada ayat 3 huruf c wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.-----------------------

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat- memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau -- kantor akuntan publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada- Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:--

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan --------

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.---

7. Pengesahan laporan tahunan dan perhitungan -----

tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -- Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -- buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -------

tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali ---

perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan ---

pidana lainnya.

------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ------

Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -------

diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana -- dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris.-

------ TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN, -------

------ PENGUMUMAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN ------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. ---------

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu ---

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

3. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----

Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib -- dilakukan di:

a. tempat kedudukan Perseroan; -----------------

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ---

utamanya;

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau --------

d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang ---

mencatatkan saham Perseroan. ----------------

4. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ----

Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan -----

sebagai berikut:

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat- kepada Otoritas Jasa Keuangan; -------------

b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang ---

Saham kepada pemegang saham; dan -----------

c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang –

Saham kepada pemegang saham. ---------------

5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -- pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas- Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari -----

kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang -- Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---

pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. ---------

Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ----

ayat 5 harus diungkapkan secara jelas dan -----

rinci.

7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat –

sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Perseroan ---

wajib menyampaikan perubahan mata acara -------

dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling - lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum -------

Pemegang Saham.

8. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling ---

lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----------

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan - tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -- tanggal pemanggilan.

9. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ----------

sebagaimana dimaksud pada ayat 8 memuat paling- sedikit:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir –

dalam Rapat Umum Pemegang Saham; ------------

b. ketentuan pemegang saham yang berhak --------

mengusulkan mata acara rapat; ---------------

c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang –

Saham; dan

d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----

Saham.

10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----------

diselenggarakan atas permintaan pemegang saham- atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana-

dimaksud pada ayat 9, pengumuman Rapat Umum --- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat-

8 wajib memuat informasi bahwa Perseroan ------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---

karena adanya permintaan dari pemegang saham -- atau Dewan Komisaris.

11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan – Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri - oleh Pemegang Saham Independen, selain --------

informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang - Saham wajib memuat juga keterangan: -----------

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang- direncanakan akan diselenggarakan jika ----

kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen- yang disyaratkan tidak diperoleh dalam ----

Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan ----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -- disyaratkan dalam setiap rapat. -----------

12. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -- pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh ----

satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan ----

Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak -------

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---------

sebagaimana dimaksud pada ayat 12 harus memuat- informasi paling sedikit: ---------------------

a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham;

waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang –

Saham;

c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang –

Saham;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir –

dalam Rapat Umum Pemegang Saham;------------

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas –

setiap mata acara tersebut;-----------------

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham ---

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan --------

g. informasi bahwa pemegang saham dapat -------

memberikan kuasa melalui e-RUPS.------------

14. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan -- Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat ------

perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat -- Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 13. ----------

15. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana ----

dimaksud pada ayat 14 memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----

dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum ----

Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan ----

pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham -- dengan tata cara pemanggilan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 12 dan ayat 13. ----------

16. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal - penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Document Metadata

Table of Contents

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Document Metadata