PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
TESIS
SUPARNO 1320922094
PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
SUPARNO 1320922094
PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
Suparno Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum perjanjian penempatan buruh migran dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui penerapan hukum perjanjian kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang mendasarinya dilihat dari momentum terjadinya kontrak atau perjanjian adalah teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan. Melalui perjanjian semua pihak dapat membuat perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III BW. Kebebasan berkontrak disini tidak berarti setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bebas, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu model penelitian hukum yang menganalisis objek penelitian yang bermula dari fakta-fakta yuridis menuju fakta-fakta sosial. Artinya untuk menganalisis tentang perlindungan hukum buruh migran perempuan di luar negeri.
Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa perjanjian kerja yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia harus mencantumkan unsur-unsur dalam suatu perjanjian, yakni unsur essensalia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. Perjanjian kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa, dimana dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian kerja harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil (Pasal 52 dan Pasal 55) dan syarat formil (Pasal 54 dan Pasal 57). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pun memuat pasal-pasal perjanjian kerja, yakni Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59. Perjanjian kerja harus memperhatikan hak-hak para pekerja migran, dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian kerja. Pentingnya asas keseimbangan dan itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian kerja adalah untuk menghindari adanya paksaan (dwang), penipuan (bedrog), dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandegheden) terjadi dalam penempatan TKI ke luar negeri. Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah memberikan bantuan hukum melalui kerjasama BNP2TKI dengan AAI. Disamping itu juga berupa peningkatan kapasitas SDM, pengawasan atau pembinaan BLK-LN, peningkatan pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), pengetatan pengawasan, dan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
Kata Kunci : perjanjian ketenagakerjaan
APPLYING PRINCIPLES OF PROTECTION AGREEMENT FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD
Suparno
Abstract
This study was conducted to determine the legal agreement migrant worker placement and protection for Indonesian Workers Abroad through the application of legal agreements. The theory used in this research is the theory underlying momentum seen from the contract or agreement is a theoretical statement, sending theory, theory of knowledge and theory acceptance. Through the agreement, all parties can make an agreement in accordance with the principle of freedom of contract contained in the book III BW. Freedom of contract here does not mean everyone can make a deal with independent, but must meet certain conditions for the validity of an agreement The method used is a normative legal research, legal research model that analyzes the object of research that starts from facts juridical towards social facts. That is to analyze the legal protection of women migrant workers abroad.
The results of this study concluded that the agreement related to the placement of Indonesian workers must include elements of a covenant, the element essensalia, Naturalia elements, and elements accidentalia. The employment agreement has been regulated in Law Number 13 of 2003 on ketenagakerjaa, where it is stated that the validity of an agreement must be eligible material and formal requirements. Terms of the material (Article 52 and Article 55) and the formal requirements (Article 54 and Article 57). While in Law Number 39 Year 2004 regarding the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, also contain clauses the agreement, namely Article 51, Article 55, Article 56 and Article 59. The employment agreement must consider the rights of workers migrants, by promoting the principle of balance and good faith in bargaining. The importance of the principle of balance and good faith in the conduct of an agreement is to avoid coercion (Dwang), fraud (bedrog), and the abuse situation (misbruik van de omstandegheden) occurs in the placement of workers abroad. Measures taken by the government is providing legal assistance through collaboration with AAI BNP2TKI. Besides, in the form of capacity building, supervision or construction BLK-LN, an increase of PAP (Supply Final Departure), tightening controls, and the recovery, rehabilitation and empowerment.
Keywords: labor agreement
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL… i
PERNYATAAN ORISINALITAS ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI… viii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1
I.1 LatarBelakang Masalah....................................................................................... 1
I.2 RumusanMasalah……………………………………………………………… 9
I.3 TujuanPenelitian 10
I.4 ManfaatPenelitian 10
I.5 KerangkaTeoridanKonseptual 10
I.6 SistematikaPenulisan 16
BAB II TINJAUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI. 17
II.1 TinjauanTentang Ketenagakerjaan 17
II.2 Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja 26
II.3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 36
II.4 Perjanjian Kerja Sebagai Sarana Perlindungan TKI 42
II.5 Perjanjian Kerja Dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 59
II.6 Perjanjian Kerja Dalam UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 60
II.7 Hak-Hak Pekerja Migran/TKI dan Kewajiban Negara 66
II.8 Hak dan Kewajiban PPTKIS 71
II.9 Asas Keseimbangan dan Itikat Baik Dalam Perjanjian Kerja TKI 73
BAB III METODE PENELITIAN 79
III.1Jenis Penelitian… 79
III.2 Teknik Pengumpulan Data 79
III.3 Teknik Pengolahan Data 80
XXX XX PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TKI DI NEGARA
ARAB SAUDI 82
IV.1 Kasus-Kasus TKI Di Luar Negeri. 82
IV.2 Kasus TKI Akibat Lemahnya Perjanjian Hukum 88
IV.3 Perjanjian Bilateral dan Program Lainnya 92
IV.4 Faktor-Xxxxxx Xxxxxxxxxx Masalah TKI di Luar Negeri. 94
IV.5 Advokasi TKI Sebagai Bentuk Perlindungan TKI 96
IV.6 Langkah-Langkah Pemerintah Dalam Perlindungan TKI 99
BAB | V PENUTUP…………………………………………………………………. | 103 |
V.1 | Kesimpulan…………………………………………………………………. | 103 |
V.2 | Saran………………………………………………………………………… | 105 |