LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengklasifikasian daftar informasi publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 77);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU

Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022, yang meliputi:

a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

KEDUA

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan setiap Unit Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

TAHUN 2022.

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) TAHUN 2022

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Inspektorat

Perencanaan:

Inspektur

a. Hasil pelaksanaan dan kegiatan program Inspektorat

√

Laporan Kegiatan Inspektorat

Dibuat setiap tahun;LKPP

softcopy

3 tahun aktif,

4 tahun inaktif

1. Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan LKPP No 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b. Rencana Strategis Inspektorat

√

Rencana strategis beserta targetnya

Awal RPJMN;LKPP

softcopy

5 Tahun aktif,

10 tahun inaktif

1. Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan LKPP No 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun 2020-2024

c. Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

√

Rencana Kegiatan Inspektorat selama tahun berjalan

Januari tahun berjalan;LKPP

softcopy

2 Tahun aktif,

3 tahun inaktif

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Piagam audit Inspektorat

√

Kewenangan Inspektorat dalam

melaksanakan kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan dan audit

Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP

softcopy

selama

berlaku, 2 tahun inaktif

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman Pengawasan

√

Pedoman kegiatan Pengawasan Inspektorat LKPP

Dibuat setiap tahun;LKPP

softcopy

Selama berlaku, 3 tahun inaktif

1. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 130 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Program Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

√

1. Program Pelatihan Kompetensi

2. Program Pelatihan Teknis

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy; Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5

tahun inaktif

PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ

√

Uraian tentang tata cara pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Softcopy; Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Tata cara pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJ

√

Uraian tentang cara penilaian kesesuaian penyelenggaraan pelatihan PBJ terhadap pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan PBJ

Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP

Softcopy, Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Tata Cara Penyelenggaran Pelatihan PBJ

√

Uraian tentang tata cara penyelenggaraan pelatihan PBJ, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Perpres No.16 tahun 2018 tentang PBJP.

Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP

Softcopy, Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Tata cara pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan

PBJ

√

Uraian tentang tata cara penyelenggaraan Pelatihan

Pengadaan Barang/Jasa

Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP

Softcopy; Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5

tahun inaktif

Keputusan Deputi III Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi

Pengadaan Barang/Jasa

Materi Pelatihan

√

Materi Pelatihan dari Program Pelatihan Fungsional dan Teknis

Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP

softcopy

Sampai ada pembaruan, 5 tahun inaktif

PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber daya Manusia pengadaang Barang jasa (PPSDM)

√

1. Data Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ)

2. Data Fasilitator PBJ

3. Jadwal Pelatihan

4. Daftar Nama Pengajar yang memiliki Sertifikat Training of Trainer

5. Data Program Pelatihan

6. Berita mengenai kegiatan Pusdiklat

7. e-learning

Diperbarui setiap ada perubahan;LKPP

Softcopy; Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

Sampai ada pembaruan, 2 tahun inaktif

PerLKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa

Biro Perencanaan dan Keuangan

Perencanaan:

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Rencana Strategis LKPP

√

Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Kinerja dan Anggaran

Awal RPJMN; LKPP

Hardcopy, Softcopy

10 tahun

1. Keputusan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan LKPP

2. Peraturan LKPP No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019

3. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024

4. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama LKPP Tahun 2020-2024

5. Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Tahun 2020-2024

6. Keputusan Deputi II Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Tahun 2020-2024

7. Keputusan Deputi III Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Tahun 2020-2024

8. Keputusan Deputi IV Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Tahun 2020-2024

9. Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat LKPP Tahun 2020-2024

10. Keputusan Pusdiklat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP Tahun 2020- 2024

11. Keputusan Kepala LKPP Nomor 176 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LKPP Tahun 2020-2024

Rencana Kerja (RENJA) LKPP

√

Rencana Output dan Anggaran

Bulan Januari-April; LKPP

Hardcopy, Softcopy

5 tahun

1. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

2. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja LKPP Tahun 2021

3. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga

Dokumen Ringkasan DIPA LKPP

√

Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran

Bulan Desember; LKPP

Hardcopy, Softcopy

5 tahun

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Laporan Kinerja (LKj) LKPP

√

Penjelasan Capaian Kinerja LKPP

Bulan April tahun berjalan; LKPP

Softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Xxx Xxxx Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja (LKj) SESTAMA

√

Penjelasan Capaian Kinerja Sestama

Februari tahun berjalan; LKPP

Softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)

√

Penjelasan mengenai kontrak kinerja selama satu tahun anggaran

Februari tahun berjalan; LKPP

Softcopy

2 tahun aktif,

3 tahun inaktif

Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan

Anggaran (Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran)

√

Data dan/atau informasi capaian fisik dan keuangan

Bulanan, triwulanan, dan semesteran; LKPP

Softcopy

1 tahun aktif,

1 tahun inaktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (sampai dengan tahun 2021)

√

Data dan/atau informasi terkait dengan tingkat kepuasan pengguna layanan publik LKPP

Triwulan 4; LKPP

Softcopy

2 tahun aktif,

4 tahun inaktif

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik

Laporan Survei Kepuasan Pegawai

√

Penjelasan mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan internal

LKPP

Triwulan 4; LKPP

Softcopy

2 tahun aktif,

4 tahun inaktif

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Laporan Nota Keuangan

√

Penjelasan mengenai capaian kinerja tahun berjalan dan usulan rencana kinerja/anggaran tahun yang akan

datang

Bulan Juli tahun berjalan; LKPP

Softcopy

2 tahun aktif,

4 tahun inaktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Lampiran Pidato Presiden

√

Penjelasan mengenai bahan dan lampiran pidato presiden ke DPR dan DPD yang berisi strategi dan laporan kinerja LKPP

Bulan Juli tahun berjalan; LKPP

Softcopy

2 tahun aktif,

4 tahun inaktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Keuangan:

Laporan Keuangan Tahunan LKPP (audited)

√

1. Terdiri dari:

Pernyataan telah direview

2. Pernyataan Tanggung Jawab

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Neraca

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

7. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan

8. Laporan realisasi Anggaran Belanja

9. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja

10. Neraca Percobaan

Semesteran dan tahunan pada tahun anggaran berjalan; LKPP

Hardcopy, Softcopy

2 tahun aktif,

10 tahun inaktif

1. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan LKPP No.11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Peraturan LKPP

√

Naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok mengenai kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

maupun bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi LKPP.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

5 Tahun danpermanen

1. Pasal 11 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP beserta perubahannya

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Keputusan

√

a. Naskah dinas yang memuat: pengaturan terkait suatu kebijakan dibidang Pengadaan Barang/Jasa maupun bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit organisasi diLKPP; dan/atau

b. kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk Menetapkan/ mengubah status kepegawaian/ personal/ keanggotaan/material/ peristiwa atau menetapkan/ mengubah/membubarkan

suatu kepanitiaan/tim; dan Menetapkan pelimpahan

wewenang.

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

4. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip LKPP.e. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP.

Surat Edaran

√

Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak yang terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut:

a. berskala Nasional yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden;

b. berskala internal dan berlaku di LKPP sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama; dan

c. berskala eksternal untuk memberikan penjelasan atau himbauan sebagai tindak lanjut Peraturan Lembaga atau berdasarkan tugas dan fungsi

Kedeputian di LKPP.

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

2 Tahun dan permanen/dini lai

kembali

Perjanjian Kerjasama

√

Naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara LKPP dengan Pihak Kedua untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama baik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis

operasional.

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

5 Tahun dan permanen

Nota Kesepahaman

√

Naskah dinas

kesepakatan/pernyataan antara LKPP dengan Pihak Kedua yang memuat secara prinsip kedua belah pihak sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu baik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi LKPP yang bersifat teknis operasional.

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Standard Operational Procedure (SOP)

√

SOP di lingkungan LKPP

Tahun Berjalan; LKPP

Softcopy pada:

a. xxxx.xxxx.xx.xx

b. xx.xxxx.xx.xx

10 tahun dan bisa diperpanjang

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 234 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Xxxxxxx Xxxx Map Reformasi Birokrasi LKPP

√

Penjelasan mengenai program, kegiatan, hasil yang diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LKPP

Lima tahun sekali, mengikuti periode Renstra; LKPP

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

10 tahun dan bisa diperpanjang

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024

Peta Proses Bisnis LKPP

√

Peta Proses Bisnis level Lembaga, Level 0 dan Level 1

2021; LKPP

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

10 tahun dan bisa diperpanjang

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Standar Pelayanan LKPP

√

Standar Pelayanan di Lingkungan LKPP

Tahun Berjalan; LKPP

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

10 tahun dan bisa diperpanjang

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di LKPP

√

Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan LKPP

2019; LKPP

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

10 tahun dan bisa diperpanjang

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Nama, jabatan dan pangkat pegawai

√

Informasi mengenai data pegawai (nama dan jabatan)

Tahun berjalan;LKPP

Hardcopy dan Softcopy

selama masih berlaku, 2 tahun inaktif

1. Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rekrutmen Pegawai di Lingkungan LKPP

√

Informasi mengenai rekrutmen pegawai pada posisi yang lowong di LKPP

2021;LKPP

softcopy pada Website xxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 2 tahun inaktif

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil

Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

Website dan media sosial LKPP

√

Informasi mengenai Badan Publik dan Kegiatan Badan Publik

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy pada xxx.xxxx.xx.xx

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

Informasi tentang Badan Publik

√

Informasi mengenai Profil Badan Publik berisi visi, misi, tupoksi, struktur organisasi dan nama pejabat

Softcopy pada xxx.xxxx.xx.xx

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

Informasi tentang PPID LKPP

√

Informasi mengenai Profil PPID LKPP berisi visi, misi, tupoksi, struktur organisasi dan maklumat pelayanan

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22

Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LKPP

√

Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi, Pengajuan

Keberatan dan Pengajuan Sengketa Informasi Publik di LKPP

Softcopy pada xxxx.xxxx.xx.xx

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22

Daftar informasi publik yang dikuasai LKPP

√

Informasi mengenai daftar informasi publik yang dikuasai Unit Kerja Eselon 2 di LKPP

Tahun Berjalan;LKPP

Hardcopy dan Softcopy

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11

Produk hukum PPID LKPP

√

Informasi mengenai produk Hukum yang dikeluarkan oleh PPID LKPP

xxxx.xxxx.xx.xx

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

Pelaksanaan kegiatan Badan Publik

√

Informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Publik yang sudah fix dilaksanakan

Hardcopy dan Softcopy

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

Publikasi kegiatan Badan Publik

√

Informasi mengenai bahan-bahan publikasi seperti Majalah, dan Jurnal Pengadaan

Hardcopy dan Softcopy

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

Laporan PPID

√

Laporan mengenai jumlah permohonan layanan informasi publik

Hardcopy dan Softcopy

2 tahun

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9

User Guide Aplikasi Sistem Informasi Persuratan LKPP

√

Cara menggunakan aplikasi sistem informasi persuratan LKPP bagi pengguna diluar pegawai LKPP

Softcopy

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Permasalahan pada jaringan dan aplikasi LKPP yang terkait dengan ketersediaan sistem (availability)

√

Informasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam jaringan LKPP dan aplikasi LKPP,yang disebabkan oleh gangguan jaringan maupun pemeliharaan jaringan (terkait dengan ketersediaan sistem)

Dibuat per kasus laporan; LKPP

Softcopy

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Data Koleksi perpustakaan

√

Jumlah koleksi dan Deskripsi data koleksi perpustakaan yang terdiri dari judul, nama pengarang, tahun

dan kota terbit.

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy pada xxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Hibah Buku

√

Daftar Koleksi Buku yang dihibahkan dari anggota perpustakaan

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy berupa format manual yang dibuat oleh Pustakawan.

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dokumen RFC 2350 LKPP- Computer Security Incident Response Team(CSIRT)

√

Informasi mengenai kontak LKPP- CSIRT, prosedur kontak, dan tim LKPP-CSIRT

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy pada web xxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

Keputusan Kepala LKPP No. 84 Tahun 2021, tentang LKPP Computer Security Incident Response Team

Laporan Barang Milik Negara Tahunan LKPP (audited)

√

1. Terdiri dari:

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

2. Laporan Posisi BMN di Neraca

3. Laporan Barang Persediaan

4. Laporan BMN Intrakomptabel

5. Laporan BMN Ekstrakomptabel

6. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

7. Laporan BMN Barang Bersejarah

8. Laporan BMN Aset Tak berwujud

9. Laporan BMN Konstruksi Dalam Pengerjaan

10. Laporan BMN BPYBDS (Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya)

11. Laporan Penyusutan Intrakomptabel

12. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

13. Laporan Penyusutan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

14. Laporan Kondisi Barang

15. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Semesteran dan Tahunan pada tahun berjalan;LKPP

Hardcopy dan Softcopy

2 tahun aktif,

10 tahun inaktif

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

2. PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN

3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Arsip Inaktif

√

informasi mengenai rincian arsip inaktif yang disimpan

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy

Selama Masih berlaku

1. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Peraturan LKPP No 11 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di LKPP

SOP Persuratan

√

Terdiri dari:

1. Penaanganan Surat Masuk

2. Surat masuk satu pintu

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy

Selama Masih berlaku

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

SOP Kearsipan

√

Terdiri dari:

1. Penyimpanan Arsip Inaktif

2. Peminjaman Arsip Inaktif

3. Pengembalian Arsip Inaktif

4. Perpanjangan Peminjaman arsip inaktif Pendataan perlindungan dan penyimpanan arsip vital

5. Alih Media

6. Monitoring kearsipan

7. Pemindahan Arsip

8. Pemusnahan Arsip

9. Penyerahan Arsip

10. Pemeliharaan Kebersihan Tempat Arsip

11. Pemberkasan Arsip Aktif

12. Peminjaman Arsip Aktif

13. Pengembalian Arsip Aktif

14. Pendataan perlindungan dan

penyimpanan arsip vital

Tahun Berjalan;LKPP

Softcopy

Selama Masih berlaku

Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Ringkasan Kajian pendukung peraturan perundang- undangan dan kebijiakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

√

Informasi yang menggambarkan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian di bidang pbjp

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Setiap kali ada penyusunan; LKPP

Hardcopy dan softcopy

1 tahun setelah tidak berlaku (aktif), 3 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

Daftar Inventaris Masalah (DIM) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

√

Informasi yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

Setiap kali ada penyusunan; LKPP

Softcopy

Selama peraturan perundang- undangan tersebut

berlaku, 3 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

Informasi hasil Diseminasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

√

Informasi berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi Pengadaan Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan

2020; LKPP

Softcopy

Selama berlaku

Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

Informasi pada situs SIPRAJA

√

Informasi berkaitan kumpulan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tanya jawab, dan materi diseminasi yang dipublikasikan pada situs SIPRAJA

Setiap kali publikasi; LKPP

Website

Selama berlaku

Pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

Aplikasi TEMANKU

√

Sistem Layanan

Direktorat

Pengembangan Strategi

dan Kebijakan Khusus, meliputi:

1. KPBU

2. BLU/BLUD

3. Desa

4. BUMN/BUMD

5. Badan Hukum Publik

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

Tahun Berjalan

Website

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kajian Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU)

√

Hasil kajian manajemen kontrak KPBU mengenai perbandingan pelaksanaan manajemen kontrak menurut beberapa pedoman dari beberapa negara di dunia dengan peraturan yang ada di Indonesia saat

ini

2020; LKPP

Softcopy

1 tahun aktif,

5 tahun inaktif

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kajian Badan Usaha dan Keadaan Khusus

√

Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa di Desa edisi Desember 2019 memuat contoh-contoh dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengadaan

Barang/Jasa di Desa.

2019 dan 2021; LKPP

Hardcopy dan Softcopy

1 tahun aktif,

5 tahun inaktif

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

Kajian Iklim Usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

√

Kajian pengembangan iklim usaha nasional dalam perluasan kesempatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Bidang Konstruksi

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

2015;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Sustainable Public Procurement Startegi membangun Awareness Sustainable Public procurement (SPP) bagi Pemerintah dan Skema Insentif Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam

produksi Barang/Jasa yang Berkelanjutan

2015;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Pengembangan Iklim Usaha Sektor Kapal tangkap Skala Kecil Dalam perluasan Kesempatan Usaha dibidang Pengadaan Barang/jasa

Pemerintah

2016;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Pengembangan Iklim Usaha Benih Padi Dalam perluasan Kesempatan Usaha di bidang

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

2016; LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Evaluasi Implikasi Kebijakan PBJP terhadap Kinerja Sektor Konstruksi dan Value for Money dalam Penyediaan Infrastruktur Publik

2016; LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha terhadap

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bulan Desember tahun berjalan;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Peta Jalan Pengembangan

Sustainable Public Procurement di Indonesia

2017;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 11 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Laporan Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha terhadap

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bulan Desember tahun berjalan;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Sustainable Public Procurement (SPP)

2018;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Laporan Kegiatan Kesiapan Penyedia Barang/Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan

Barang/Jasa Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) Terhadap Penyediaan Barang/Jasa Yang Memenuhi Aspek Berkelanjutan

2018;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

Kajian Iklim Usaha di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

√

Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsolidasi Pengadaan Terhadap Iklim Usaha UMKM dalam

PBJP

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

2018;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Laporan Akhir Kajian Pemetaan Komoditas Barang dari Penyedia Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

2018;LKPP

Hardcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Laporan Kajian Sentralisasi Pengadaan untuk Pengadaan yang Bersifat Kompleks, Besar dan Strategis

2019;LKPP

Hardcopy, softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

√

Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2019;LKPP

Hardcopy, softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Fasilitasi 3 (Tiga) Produk Hijau atau Hasil Industri Hijau untuk Digunakan dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2019;LKPP

Hardcopy, softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri (P3DN) dan Pengembangan Kapasitas UMKM yang Terlibat dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

2020;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Penggunaan Kriteria Lingkungan, Sosial dan Ekonomi pada Pengadaan Berkelanjutan dalam Kaitannya dengan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

2020;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Pemetaan Stakeholder Engagement untuk Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2021;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Pemetaan Persepsi Pelaku Pengadaan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan

2021;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Perdagangan Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

√

Kajian Posisi Indonesia dalam kerjasama Perdagangan

Internasional

2015;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun

(inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Kesiapan Penyedia Dalam Negeri dalam kerangka Kerjasama Internasional di Bidang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

2017;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar PBJP dalam GPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi

Dalam Negeri

2018;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Kesiapan Penyedia Barang/Jasa Indonesia dalam Kerjasama Bilateral Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-

CEPA)

2018;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Dampak Ekonomi Liberalisasi

PBJP dalam Kerangka IEU-CEPA Terhadap Industri Domestik

2018;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Daya Saing dan Dampak Ekonomi dalam Kerangka Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement

(IEU-CEPA)

2019;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

√

Kajian Pemetaan Procurement Guidelines Donor dalam rangka Kegiatan Kajian Kerjasama Ekonomi Internasional

2020;LKPP

Softcopy

5 tahun (aktif),

5 tahun (inaktif)

Pasal 9 UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Aplikasi

√

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Aplikasi Business Information and Supplier plAtform (BISA) Pengadaan

√

-Website untuk membangun e- portofolio Pelaku Usaha dalam rangka mempromosikan Usaha

-Website untuk memudahkan masyarakat untuk melihat dan memahami menciptakan peluang Usaha dalam berpartisipasi dalam PBJP

-Website yang memberikan informasi

terkini tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2021 dan setiap ada pengembangan;LKPP

Website

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Sistem Monitoring Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (SismonTEPRA)

√

Sistem pelaporan perencanaan penganggaran dan realisasi keuangan Kementerian/Lembaga

/Pemerintah Daerah

Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Tahun berjalan;LKPP

Aplikasi: xxxxx.xxxx.xx.xx

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah

3. Peraturan LKPP No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja LKPP

4. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan

5. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha PBJP

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

√

Sistem informasi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan

oleh K/L/Pemda

Aplikasi: xxxxx.xxxx.xx.xx

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Aplikasi Daftar Hitam Nasional

√

Sistem Informasi yang memuat identitas penyedia barang/jasayang dikenakan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA K/L/Pemda

Tahun berjalan;LKPP

Aplikasi: xxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx

2 Tahun setelah diperbaharui (aktif), 5 tahun

(inaktif)

Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL)

√

Sistem Informasi yang menampilkan rekapitulasi tahapan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan,

kontrak dan serah terima hingga pembayaran

Tahun berjalan;LKPP

Aplikasi pada setiap LPSE di masing2 K/L/Pemda.

Misal: xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx0/x mel/

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Aplikasi Monitoring Evaluasi New Generation (MonevNG)

√

Sistem Informasi yang menampilkan rekapitulasi pengadaan barang/jasa secara Nasional (Keseluruhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah)

Tahun berjalan;LKPP

Aplikasi: xxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Flipbook Laporan Kinerja Pengadaan Nasional

√

Sistem Informasi yang menampilkan Rapor Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional maupun masing- masing Keseluruhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Tahun berjalan;LKPP

Aplikasi: xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx kkl & xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx kpd

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

Konten Katalog Elektronik

√

Jenis Komoditas, nama penyedia, merek/tipe dan spesifikasi harga barang/jasa yang ditayangkan dalam

Katalog Elektronik

Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Tahun berjalan;LKPP

Konten Penayangan Aplikasi e- xxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan LKPP No.11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Informasi mengenai petunjuk penggunaan E-purchasing dan Katalog Elektronik

√

Tata cara dan prosedur pembelian barang/jasa (E-purchasing), proses pra katalog dan proses pembaruan data produk/penyedia yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik

Tahun berjalan;LKPP

softcopy

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik

√

Undangan penawaran dan dokumen pengadaan barang/jasa

Tahun berjalan;LKPP

softcopy

selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Informasi mengenai sebaran LPSE di seluruh Indonesia

√

Sistem informasi yang memuat identitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia.

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx/ lpse/

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

PerLKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Informasi mengenai petunjuk penggunaan Aplikasi SPSE

√

Sistem informasi yang memuat tata cara penggunaan SPSE sebagai Admin PPE, Admin Agency, PPK, Kepala Unit Pengelola PBJ, Pokja

Pemilihan, PP, Penyedia, Verifikator, Helpdesk, dan Auditor.

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website

xxxx://xxxxxxx.xx/

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

PerLKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Status Implementasi LPSE

√

Sistem Informasi yang memuat data K/L/PD yang telah memiliki LPSE dan telah melakukan Tender/Non

Tender

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.x d/agregasi/repository

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

PerLKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan

PerLKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Informasi mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik

√

Berisi informasi mengenai pengertian sistem pengadaan secara elektronik (Tender/Seleksi, Non Tender, e- Purchasing, e-Kontrak, e-Audit, dll)

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

PerLKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan

PerLKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Data Pengadaan Nasional

√

Portal Pusat Pengadaan Nasional yang digunakan untuk menayangkan:

- Data Tender;

- Produk di e-Katalog;

- Informasi Rencana Umum Pengadaan;

- Sebaran LPSE;

- Daftar Hitam;

- Daftar Unduhan (Petunjuk Penggunaan, Peraturan/ Regulasi, Aplikasi, SDP, dll);

- Berita;

- Daftar Tautan ke Aplikasi yang ada di LKPP; dan

- Akses untuk SSO user di setiap LPSE ke Aplikasi e-Procurement Lainnya (SiRUP, e-Katalog, SIKaP, LPSE Support, Portal

eProc, Bela Pengadaan, Probity Advise, dll)

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website

xxxx://xxxxxxx.xx/

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sosial Media Direktorat Pengembangan SPSE

√

Sosial media yang dikelola Direktorat Pengembangan SPSE

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Youtube: EPROC LKPP

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Informasi permasalahan pada Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukung SPSE serta perawatan infrastruktur

√

Informasi mengenai error yang terjadi dalam pengadaan melalui SPSE, baik itu berhubungan dengan ADP ataupun dengan masalah jaringan diinformasikan melalui surat elektronik atau surat resmi

Dibuat per kasus laporan; LKPP

Softcopy

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

2. PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Portal eProc

√

Portal LPSE yang digunakan untuk menayangkan:

- Sebaran dan Informasi LPSE;

- Berita;

- Agenda dan Pendaftaran Kegiatan/Pelatihan;

- Daftar Unduhan;

- Galeri Kegiatan;

- Forum LPSE;

- Daftar FAQ;

- Survey; dan

- Tautan Aplikasi.

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website

xxxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx/

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Informasi tentang Toko Daring

√

Data Rekapitulasi Transaksi Toko Daring dan Rekapitulasi Data Mitra

Diperbarui setiap ada perubahan; LKPP

Website xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx. go.i d/

Selama berlaku, 5 tahun (inaktif)

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. PerLKPP No. 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. PerLKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Profil Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

√

Informasi yang memuat mengenai profil dan tugas fungsi Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Direktorat Pengembanga n Profesi dan Kelembagaan

Website LKPP (xxxx.xx.xx) dan Portal PPSDM LKPP (xxxxx.xxxx.xx.xx)

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang LKPP beserta perubahannya

2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Program dan Layanan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

√

Informasi yang memuat mengenai program dan layanan yang ada di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Website Portal PPSDM LKPP (xxxxx.xxxx.xx.xx)

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang LKPP beserta perubahannya

2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang SKJ JFPPBJ

√

Standar Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah diterbitkan pada PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang SKJ JFPPBJ

Penyusunan dilakukan

pada tahun 2018-

2019; LKPP

softcopy

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017

Informasi mengenai sebaran status, dan jumlah UKPBJ di seluruh Indonesia

√

Uraian tentang sebaran, status & jumlah keberadaan UKPBJ di seluruh Indonesia

2018-2019 di LKPP

Softcopy / Website

xxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Kematangan UKPBJ

Informasi Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Penggunaan Aplikasi SIMKU (xxxxxxx.xxxx.xx.xx)

√

Hasil kajian LKPP yang berisi tentang cara pengukuran kematangan UKPBJ di K/L/Pemda

2018-2019 ;LKPP

softcopy / Website

xxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2021;

3. Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Kematangan UKPBJ

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Informasi yang memuat mengenai ketentuan dan pedoman pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)

Website LKPP (xxxx.xx.xx) dan Portal PPSDM LKPP (xxxxx.xxxx.xx.xx)

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

2. PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS;

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

√

Pedoman yang memuat mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi JF PPBJ di KLPemda

2016;LKPP

Softcopy

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

Keputusan Deputi PPSDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari

Jabatan Lain

√

Pedoman yang memuat mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain, yang meliputi persyaratan peserta, proses uji kompetensi, dan pengangkatan dalam JF PPBJ

2021;LKPP

Website LKPP (xxxx.xx.xx)

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Keputusan Deputi PPSDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

√

Pedoman yang memuat mengenai tata cara penggunaan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SIRENAKSI PPBJ)

2021;LKPP

Website LKPP (xxxx.xx.xx)

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sistem Informasi Perpindahan Dari Jabatan Lain

√

Aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran dan uji kompetensi pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

2021;LKPP

xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

3. Keputusan Deputi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Perpindahan dari Jabatan Lain

Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (SIRENAKSI PPBJ)

√

Aplikasi yang digunakan untuk menyusun rencana aksi dan melaporkan pemenuhan bukti dukung dalam rangka melaksanakan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ

2021;LKPP

xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan

Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pegadaan Barang/Jasa;

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

4. Keputusan Deputi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sistem Informasi Penghitungan dan Penilaian AK JF PPBJ

Aplikasi yang digunakan untuk menyusun perolehan AK dan menilai perolehan AK JF PPBJ

2015;LKPP

Portal PPSDM LKPP (xxxxx.xxxx.xx.xx)

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Keterisian JF PPBJ di KLPemda

Informasi yang memuat mengenai tingkat keterisian JF PPBJ di KLPemda

2020;LKPP

Portal PPSDM LKPP (xxxxx.xxxx.xx.xx)

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi

Birokrasi

Dokumen Analisa Jabatan JF PPBJ

√

Informasi yang memuat mengenai uraian masing-masing jenjang jabatan JF PPBJ yang meliputi tugas, hasil kerja, dan persyaratan jabatan

2020;LKPP

soft copy

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

3. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Dokumen Informasi Faktor Jabatan JF PPBJ

√

Informasi yang memuat mengenai penjelasan atas 9 informasi faktor jabatan dalam rangka menentukan kelas jabatan (job grading) setiap jenjang JF PPBJ

2020;LKPP

soft copy

selama masih berlaku, 5 tahun inaktif

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

3. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Direktorat Sertifikasi Profesi

Jadwal Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

√

Berisi informasi jadwal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaksanakan LKPP maupun permintaan Instansi

Direktur Sertifikasi Profesi

Berubah setiap ada perubahan; Website xxxxx.xxxx.xx.xx

softcopy

di Website: 2 Tahun setelah penyelenggara an, 3 tahun inaktif

Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi

√

Berisi informasi terkait kelulusan Peserta Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berubah setiap ada perubahan; Website xxxxx.xxxx.xx.xx

softcopy

di Website: 2 Tahun setelah penyelenggara an, 3 tahun inaktif

Daftar Pemilik Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

√

Berisi informasi terkait kepemilikan Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berubah setiap ada perubahan; Website sertifikasipbj.lkpp.go.i

softcopy

selama berlaku

Daftar Pemilik Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

√

Berisi informasi terkait kepemilikan Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berubah setiap ada perubahan; Google Drive

softcopy

selama berlaku

Data/Status Pengiriman Sertifikat Kompetensi

√

Berisi informasi terkait pengiriman Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berubah setiap ada perubahan; Website xxxxx.xxxx.xx.xx

softcopy

di Website: 2 Tahun setelah penyelenggara

an, 3 tahun inaktif

Kontak Direktorat Sertifikasi

√

Berisi informasi terkait data alamat dan layanan konsultasi Sertifikasi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berubah setiap ada perubahan; Website

xxxxx.xxxx.xx.xx

softcopy

selama berlaku

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Pelaksana Uji Kompetensi

√

Berisi informasi terkait Tempat Uji Kompetensi

Setiap ada penambahan; Website xxxx.xx.xx

softcopy

2 Tahun setelah diperbarui,

1 Tahun inaktif

Skema Kompetensi

√

Berisi informasi terkait paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

Berubah setiap ada perubahan; Website xxxxx.xxxx.xx.xx

softcopy

2 Tahun setelah diperbarui, 1 Tahun inaktif

Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

Informasi layanan bimbingan teknis/Sosialisasi/Loka karya

√

Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Jadwal Pelaksanaan

2. Mekanisme Penyelenggaraan

3. Kuota Peserta

4. Sumber Pembiayaan

Direktur Advokasi Pemerintah Pusat

Tahun berjalan;LKPP

softcopy yang dapat diunduh xxx.xxxx.xx.xx dan hukum- xxxxxxx.xxxx.xx.xx

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Informasi mengenai Procurement Knowledge Management System

√

Informasi seputar pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Tahun berjalan;LKPP

infografis, video, materi paparan dan tanya jawab pada Website xxxx.xxxx.xx.xx dan aplikasi PKMS

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya,

2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

Informasi mengenai pemberian Rekomendasi Advokasi dan Sanggahan, Pengaduan, Probity Advice

dan clearing House

√

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah

Tahun berjalan;LKPP

softcopy

selama berlaku;5 Tahun inaktif

1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya,

2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kumpulan Tanya Jawab terkait permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara

umum/sifatnya tidak dikecualikan

√

pertanyaan dan jawaban pada portal konsultasi terkait permasalahan pra kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Tahun berjalan;LKPP

softcopy

selama berlaku;5 Tahun inaktif

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Bimbingan teknis, Seminar dan Loka Karya

√

Informasi berkaitan dengan laporan kegiatan Bimbingan teknis, Seminar dan Loka Karya yang dilaksanakan

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

1. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di LKPP

Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli

√

Informasi berkaitan dengan laporan kegiatan peningkatan kapasitas pemberi keterangan ahli yang dilaksanakan Direktorat Penanganan

Permasalahan Hukum

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Statistik Hasil Seleksi Keterangan Ahli

√

Rekapitulasi jumlah pemberi keterangan Ahli yang memenuhi kriteria

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Statistik Rekomendasi Surat

√

Informasi berkaitan dengan jumlah rekomendasi surat yang diberikan oleh Direktorat Penanganan

Permasalahan Hukum

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Statistik Data Konsultasi

√

Informasi berisi statistik kategori pertanyaan dan profil pihak yang mengajukan pertanyaan

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Statistik Pemberian Keterangan Ahli

√

Rekapitulasi jumlah pemberian layanan keterangan ahli

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Statistik kasus whistleblowing system

√

Rekapitulasi jumlah laporan kasus

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Statistik Pengaduan yang diajukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Peran gkat Daerah di portal e-

pengaduan

√

Rekapitulasi jumlah Pengaduan dari masyarakat/penyedia barang/jasa atas pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

Unit Organisasi

Jenis Informasi

Kategori informasi

Ringkasan Isi informasi

Penanggung jawab pembuatan

/penerbitan informasi

Waktu dan tempat pembuatan informasi

Bentuk informasi yang tersedia

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

Acuan/Dasar Hukum Penetapan

Berkala

Serta Merta

Setiap Saat

Permohonan terhadap layanan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di portal Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang

Jasa Pemerintah

√

Permohonan atas layanan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Tahun Berjalan; LKPP

softcopy

1 tahun aktif,

2 tahun inaktif

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Document Metadata

Table of Contents

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Document Metadata