RANCANGAN POJK TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

RANCANGAN POJK TENTANG

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …/POJK.03/2022 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …/POJK.03/2022 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang:	UMUM
bahwa untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank pembiayaan rakyat syariah terhadap perekonomian daerah;	Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan ketentuan dan kebijakan yang meningkatkan terciptanya industri perbankan nasional, termasuk bank pembiayaan rakyat syariah, yang kuat, sehat, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.
bahwa untuk meningkatkan peran industri bank pembiayaan rakyat syariah, diperlukan upaya memperkuat kelembagaan melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian agar selaras dengan kebijakan untuk mendorong konsolidasi, penataan kelembagaan dan peningkatan komitmen pemilik, peningkatan kualitas dan fungsi pengurus, penguatan fungsi jaringan kantor, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme perizinan kelembagaan agar lebih efektif dan efisien;	Sejalan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri BPRS perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri. Peningkatan peran pemilik BPRS melalui penataan kelembagaan dan komitmen juga dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan bisnis BPRS. Peningkatan peran pengurus dan penguatan jaringan kantor di tengah tingginya pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham diperlukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan masyarakat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Keseluruhan upaya tersebut akan dapat terwujud dengan baik melalui penyempurnaan persyaratan dan prosedur serta perbaikan pada mekanisme dan tahapan perizinan kelembagaan BPRS.
bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika perbankan sehingga diperlukan pembaruan pada sejumlah aspek ketentuan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi bank pembiayaan rakyat syariah;	Implementasi dari peraturan yang perlaku saat ini perlu disempurnakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS, bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Mengingat:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
BAB I KETENTUAN UMUM	II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Jaringan Kantor adalah kantor BPRS yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis.
Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPRS, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
Kantor Kas adalah kantor BPRS yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian pembiayaan dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronis.
Kas Keliling adalah Kegiatan Pelayanan Kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen.
Titik Pembayaran adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.
Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan perbankan untuk melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS.
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Xxxxxxx.
Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPRS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPRS.
Hari Kerja adalah hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.
BAB II PENDIRIAN BPRS

Pendirian BPRS dapat berasal dari:
permohonan oleh calon PSP;
perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS;
perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS;
pendirian BPRS hasil perubahan izin usaha UUS;
perubahan izin usaha BPR menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah; atau
perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah menjadi izin usaha BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang transformasi lembaga keuangan mikro konvensional menjadi bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.
BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;	Yang dimaksud dengan “badan hukum Indonesia” adalah badan hukum Indonesia yang dicatat di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum.
pemerintah daerah; atau	Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan/atau pemerintah daerah kota sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintah daerah.
dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan sebagai calon PSP, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Sebagai salah satu dokumen persyaratan, calon PSP berbadan hukum menyampaikan laporan keuangan terkini dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, sebelum tanggal surat permohonan.
Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain didasarkan pada faktor ekonomi dan sosiologis wilayah tertentu serta kelangsungan bisnis BPRS.


BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.


BPRS harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi:
persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
memuat pernyataan untuk:
penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP;	Perubahan PSP termasuk: Penggantian PSP; dan/atau Penambahan PSP.
perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan
pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS yang belum memenuhi ketentuan mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini


Modal disetor dalam rangka pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit:	Pembagian zona sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah yang bersangkutan.
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2; dan
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar), bagi BPRS yang didirikan di zona 3.
Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain: perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama; perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan; kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPRS ke depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional; dan/atau penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Modal disetor pendirian BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).	Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah seluruh aset lancar antara lain kas, pembiayaan yang diberikan, penempatan dana antar bank, dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya pendirian dan praoperasional BPRS. Pemenuhan persentase penggunaan modal kerja sebesar 50% (lima puluh persen) ditujukan pada awal pendirian BPRS.
Pembagian zona pendirian BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Zona 1 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling tinggi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling ketat, sedangkan zona 3 menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling rendah dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling longgar.


Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada BUS dan/atau UUS di Indonesia atau BPRS lain atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPRS” dengan keterangan untuk pendirian BPRS dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. Sdr. ‘A’ dengan keterangan untuk pendirian PT BPRS ‘XZY’’ dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Bilyet deposito yang tidak dapat memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan persetujuan pencairan deposito, dilengkapi dengan surat terpisah yang memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan tujuan pencairan deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank umum atau BPRS lain yang berwenang di bank tempat deposito tersebut disetorkan.
Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS.	Contoh: Calon PSP yang akan mendirikan BPRS pada zona 3 dengan persyaratan modal disetor Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS.


BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.

BAB III PERIZINAN PENDIRIAN BPRS
Bagian Kesatu Permohonan Pendirian BPRS

Pendirian BPRS oleh calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
Persetujuan prinsip; dan	Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian.
Izin usaha.	Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan persiapan pendirian telah selesai dilakukan.
Paragraf 1 Persetujuan Prinsip

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPRS.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dalam hal Pemerintah Daerah merupakan calon pemegang saham BPRS, surat pernyataan dari calon pemegang saham dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan persetujuan prinsip.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan;
penilaian kemampuan dan kepatutan;	Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS.
penelitian sumber dana setoran modal; dan
penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS.	Yang dimaksud dengan “penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP” antara lain: tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing Lembaga jasa keuangan.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPRS harus melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan strategi pengembangan BPRS.	Rencana dan strategi pengembangan BPRS yang dijelaskan dalam presentasi atau pemaparan, antara lain: tujuan dan alasan pendirian BPRS; analisis potensi dan kelayakan; dan sumber dana dan kemampuan keuangan untuk memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berdasarkan permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).	Yang dimaksud “penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan” adalah melakukan penelitian sesuai daftar periksa, termasuk informasi terkini dari daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan daftar pembiayaan macet dari pemegang saham, PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris serta anggota DPS.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan	Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.
Dalam hal calon PSP tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon PSP dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip.
Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada calon PSP.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal calon PSP tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS ditolak.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang.	Contoh: Jika persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 1 Desember 2022 maka jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal 30 November 2023.
Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPRS sebelum mendapatkan izin usaha.
Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PSP yang telah mendapat persetujuan prinsip tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan tidak berlaku.
Paragraf 2 Izin Usaha

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan izin usaha.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan;	Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS, hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.
kesiapan operasional; dan
penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.	Yang dimaksud dengan “penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP” antara lain mencakup: tidak dalam keadaan rugi yaitu tidak dalam kondisi yang mencerminkan kecenderungan meningkatnya kerugian yang dialami perusahaan baik pada tahun berjalan maupun kumulatif tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh permasalahan struktural atau kegiatan usaha utama perusahaan; memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga jasa keuangan; dan tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain berpotensi mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang mengatur bagi masing-masing Lembaga jasa keuangan.

OJK melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan batal dan tidak berlaku.
Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

BPRS yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsi intermediasi bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana.	Yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” adalah melakukan: penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan/atau pemilik BPRS atau pihak terkait; dan penyaluran dana kepada masyarakat selain pemilik BPRS dan/atau pihak terkait.
BPRS wajib melaporkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dalam hal BPRS tidak melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPRS yang telah diberikan batal dan tidak berlaku.
Dalam hal BPRS memenuhi kriteria:
tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana; dan	Pemenuhan kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha antara lain ditunjukkan pada laporan keuangan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.
tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPRS
dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya.	Contoh: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; PT BPR Syariah “ABC”; PT BPRS “ABC”; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; BPR Syariah “ABC”; BPRS “ABC
Bagian Kedua Perubahan Izin Usaha BUS Menjadi Izin Usaha BPRS

Pendirian BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
inisiatif dari BUS; atau
keputusan Otoritas Jasa Keuangan
Pemberian izin usaha BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan	Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pencabutan izin usaha BUS dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha BPRS.
BUS yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan	Contoh: BUS yang memperoleh izin usaha sebagai BPRS pada tanggal 2 Januari 2023 wajib menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS paling lambat tanggal 1 Januari 2024. Selama masa transisi, BPRS hasil perubahan izin usaha mencantumkan nama BUS sebelum perubahan izin usaha setelah penulisan nama BPRS. Contoh: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx Xxxxxxxxx Sentosa (d.h. PT Bank Syariah Xxx Xxxxxxxxx Sentosa)
Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dalam batas waktu 1 (satu) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.	Dalam menetapkan jangka waktu yang berbeda tersebut Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan antara lain tingkat kompleksitas dari proses penghentian kegiatan usaha BUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS dan/atau penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor, serta realisasi dari pelaksanaan rencana tindak yang dilakukan dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Paragraf 1 Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Inisiatif dari BUS

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUS.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS.
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kebenaran pemenuhan persyaratan yang meliputi: penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. wawancara calon DPS.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BUS wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal dokumen permohonan perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BUS bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUS menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BUS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan/atau batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
BUS harus menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BUS memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BUS dan memberikan izin usaha sebagai BPRS.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan, berupa:	Rencana tindak mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
penghentian kegiatan usaha BUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha BUS menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan:
perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang,
paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
Pencabutan izin usaha sebagai BUS dan pemberian izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPRS berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).	Pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui: pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS berada; dan media daring antara lain situs web dan/atau media social BPRs hasil perubahan izin usaha dari BUS.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUS dan menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor BUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor BPRS diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
Dalam hal jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS ditetapkan berbeda, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
Paragraf 2 Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

Perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang diberitahukan kepada BUS.	Salinan keputusan Otoritas Jasa Keuangan ditembuskan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain: Bank Indonesia; dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Keputusan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif dan penetapan kewajiban untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank.

BUS yang ditetapkan menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterbitkannya keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha BUS dan pemberian izin usaha sebagai BPRS.

Ketentuan mengenai pelaksanaan rencana tindak dan tindak lanjut perubahan izin usaha dari BUS menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUS yang ditetapkan menjadi BPRS berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Ketiga Perubahan Izin Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Izin Usaha BPRS

Pendirian BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan atas inisiatif dari BUK.
Pemberian izin usaha BPRS yang berasal dari perubahan izin usaha BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha BUK oleh Otoritas Jasa Keuangan	Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pencabutan izin usaha BUK dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha BPRS. Hal ini termasuk perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS dilakukan dalam satu kesatuan proses yang termasuk proses konversi.
BUK yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan.
Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dalam batas waktu 1 (satu) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan yang termasuk dokumen persyaratan konversi dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional, atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUK.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUK untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS.
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kebenaran pemenuhan persyaratan yang meliputi: penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan hasil wawancara DPS.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BUK wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal dokumen permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BUK bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BUK.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan/atau batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
BUK wajib menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BUK memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BUK dan memberikan izin usaha sebagai BPRS.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPRS diterbitkan, berupa: perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS.	Huruf a Perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Huruf b BUK yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional. Huruf c
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
Batas waktu rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (force majeur) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha BUK menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang
Pencabutan izin usaha sebagai BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPRS berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).	Pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui: pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK berada; dan media daring antara lain situs web dan/atau media sosial BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUK dan menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor BPRS diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
Dalam hal jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPRS ditetapkan berbeda, BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
Bagian Keempat Pendirian BPRS Hasil Perubahan Izin Usaha UUS

Pendirian BPRS yang berasal hasil perubahan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari UUS.	Perubahan izin usaha UUS menjadi izin usaha BPRS ialah pemisahan UUS dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian izin pendirian BPRS hasil perubahan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
persetujuan prinsip; dan
izin usaha
Pemberian izin usaha BPRS yang berasal dari pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha BPRS hasil pemisahan UUS.

Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS dilaksanakan sesuai dengan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Direktur Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank, Kepala Otoritas Jasa Regional, atau Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan UUS.
Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disertai dengan rancangan pemisahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BUK yang memiliki UUS dan melakukan Pemisahan mengajukan permohonan izin usaha BPRS hasil Pemisahan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUK yang memiliki UUS dan telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan izin usaha BPRS hasil Pemisahan, persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku.

Permohonan izin usaha BPRS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diajukan oleh BUK yang memiliki UUS dilaksanakan sesuai dengan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
Permohonan izin usaha BPRS hasil Pemisahan sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS dilampiri dokumen sebagaimana terlampir di Lampiran bagian H bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan dari BUK yang memiliki UUS

BPRS hasil pemisahan UUS dapat sekaligus mengajukan untuk melakukan sinergi perbankan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Rencana BPRS hasil pemisahan UUS untuk melakukan sinergi disampaikan dalam cakupan rancangan pemisahan UUS.

Dalam hal BUK yang memiliki UUS memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha sebagai BPRS.
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha BPRS hasil perubahan izin usaha.

BPRS hasil Pemisahan harus melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha BPRS hasil Pemisahan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPRS hasil Pemisahan yang telah mendapat izin usaha belum melaksanakan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diberikan batal dan menjadi tidak berlaku.
BPRS hasil Pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan BUS hasil Pemisahan

BUK wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BPRS.	Proses pencabutan izin usaha UUS dilakukan bersamaan dengan proses permohonan persetujuan perubahan izin usaha menjadi BPRS.
Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam lampiran bagian H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi persetujuan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.	Yang dimaksud dengan perubahan anggaran dasar yaitu anggaran dasar pendirian BPRS.
Pencabutan izin usaha sebagai UUS dan pemberian izin usaha sebagai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPRS berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).	Pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui: pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS berada; dan media daring antara lain situs web dan/atau media sosial BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS.
BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari UUS wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai UUS dan menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor UUS yang tidak diperkenankan bagi BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor BPRS diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS hasil perubahan izin usaha dari BUS, BUK, atau hasil pemisahan UUS dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPRS dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau disingkat “BPRS”.	Kata “Bank” di depan nama BPRS hasil perubahan izin usaha, bentuk badan hukum, dan frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau disingkat “BPRS dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan. Contoh: Bank Xxx Xxxxxxxxx Sentosa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx Xxxxxxxxx Sentosa

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58, dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan BPRS; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
BUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dan/atau Pasal 24 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional.
BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), dan/atau Pasal 54 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional.

BPRS yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), pasal 45, Pasal 53 ayat (3), dan/atau Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.
BUS yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
BUS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.
BAB IV KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPRS
Bagian Kesatu Umum

Setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan kriteria mengenai PSP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pemilik BPRS yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum.

Kepemilikan BPRS oleh badan hukum wajib memenuhi: bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau koperasi paling tinggi sebesar modal sendiri bersih dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan bagi badan hukum Indonesia lainnya paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Huruf a Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi: badan hukum Perseroan Terbatas, Perumda, atau Perseroda adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian; badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian. Penyertaan yang dilakukan oleh badan hukum pemilik BPRS yaitu penanaman dana dalam bentuk saham atau bentuk lain yang membuktikan kepemilikan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.
Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPRS dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam melakukan perhitungan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS harus menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh badan hukum pemilik BPRS pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya.
Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPRS paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BPRS paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan.

Sumber dana untuk kepemilikan BPRS dilarang: berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.

Pemilik BPRS dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
Dalam hal pemilik bermaksud mengundurkan diri sebagai pemilik BPRS, pemilik wajib: mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pihak yang menjadi Pemilik harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada Lampiran bagian I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Yang dimaksud dengan “pemilik” adalah pemegang saham, PSP, dan PSP terakhir badan hukum pemilik BPRS.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan informasi bahwa pemegang saham BPRS tidak memenuhi persyaratan: Berakhlak dan moral yang baik; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan, pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPRS.	Informasi terkait pemegang saham didapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari berbagai sumber, antara lain: penelitian atau pemeriksaan; putusan pengadilan; dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi kebenarannya
Pemegang saham BPRS yang ditetapkan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka: tidak diakui kepemilikan sahamnya; dan tidak diperhitungkan hak suaranya dalam kuorum RUPS, sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal pemegang saham BPRS tidak mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dividen ditangguhkan sampai dengan pemegang saham BPRS mengalihkan kepemilikan saham.
Pihak yang dapat menjadi PSP BPRS harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Dalam hal pemilik BPRS berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pengurus dari badan hukum.	Yang dimaksud dengan pemilik adalah PSP yang berlaku bagi badan hukum berupa Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah. Yang dimaksud dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum selain perseroan terbatas adalah: bagi badan hukum koperasi, direksi adalah pengurus dan dewan komisaris adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian; bagi badan hukum perusahaan daerah, direksi adalah direksi dan dewan komisaris adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perusahaan daerah; bagi badan hukum yayasan, direksi adalah pengurus dan dewan komisaris adalah pembina sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai yayasan.
Persyaratan bagi pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku dalam hal pemilik BPRS berbentuk badan hukum berupa Koperasi dan Yayasan.

Dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari badan hukum pemilik BPRS, BPRS wajib melaporkan perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPRS paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
Bagian Kedua Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan Perubahan PSP

BPRS wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
BPRS yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada bank umum Syariah di Indonesia, BPRS lain, atau BPRS yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPRS yang bersangkutan.
Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi BPRS yang tidak dalam status pengawasan khusus.
Tata cara penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: deposito pada bank umum Syariah atau BPRS lain di Indonesia; dan/atau deposito pada BPRS yang bersangkutan, sebagaimana mengacu pada Lampiran Bagian I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) disertai dengan bukti setoran modal dan dokumen persyaratan tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi: penelitian terhadap sumber setoran modal; penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen penambahan modal disetor telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
Penambahan modal disetor oleh BPRS diakui dalam perhitungan modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

BPRS harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).	Jangka waktu 60 (enam) puluh Hari Kerja sudah termasuk dalam hal RUPS harus diselenggarakan dengan RUPS kedua atau ketiga.
Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
Dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penambahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetor mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan risalah RUPS paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPRS.
BPRS wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pelaporan sebagaimana pada ayat (6) disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor.
Bagian Ketiga Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan Perubahan PSP

BPRS wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) mengakibatkan terjadinya pengambilalihan, tata cara perubahan kepemilikan saham dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Perubahan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai akuisisi namun tetap wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak melalui persyaratan dan tata cara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan PSP dan/atau terjadinya PSP baru wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan.	Perubahan kepemilikan BPRS mencakup: penggantian pemegang saham; penambahan pemegang saham baru; dan/atau perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru; dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor.
Dalam hal perubahan kepemilikan saham atau penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pihak yang melakukan pengambilalihan merupakan orang perseorangan, BPRS yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan pengambilalihan BPRS menyusun rancangan pengambilalihan paling sedikit berupa analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen, sesuai dengan Xxxaturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rencana pertumbuhan aset atau kesiapan pendanaan calon PSP orang perseorangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun analisis keuangan.
Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dmaksud pada ayat (4) harus menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP untuk memberikan dukungan permodalan terhadap BPRS dalam rangka menjaga kelangsungan usaha BPRSS.

BPRS menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Bagian L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi: penelitian terhadap sumber dana pengalihan saham; penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

BPRS harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
Dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan saham mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPRS.
BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan saham mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPRS.
Bagian Keempat Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP

BPRS wajib manyampaikan laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.	Termasuk perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP adalah perubahan kepemilikan saham baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemegang saham.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Bagian Kelima Perubahan Modal Dasar

BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak BPRS menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
Laporan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang
BPRS wajib mengadministrasikan daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPRS yang berbadan hukum perseroan terbatas.

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 73 ayat (3), dan/atau Pasal 79 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 73 ayat (3), dan/atau Pasal 79 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan BPRS; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Pasal 67 ayat (1), Pasal 72 ayat (4), Pasal 72 ayat (5), Pasal 72 ayat (6), Pasal 73 ayat (4), Pasal 77 ayat (4), Pasal 77 ayat (5), Pasal 77 ayat (6), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (1), dan/atau Pasal 79 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan.

PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
BAB V ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PEJABAT EKSEKUTIF Bagian Kesatu Umum

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: integritas; reputasi keuangan; dan kompetensi
Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga.
Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling singkat: 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota direksi sesuai dengan Xxxaturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pada lembaga jasa keuangan.

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.	Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah Lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pelaksanaan program sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Selain memenuhi ketentuan di atas, anggota Direksi BPRS harus memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
Bagian Ketiga Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.	Huruf b Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan” antara lain pengalaman di bidang pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan dan/atau pembiayaan, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengawasan lembaga jasa keuangan.
Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.	Pelaksanaan program sertifikasi mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris.
Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota Dewan Komisaris termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi yang masih berlaku.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPRS, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS.
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Xxxxxxx.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan anggota dewan komisaris dan rapat dewan komisaris sesuai dengan Xxxaturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
Bagian Keempat Tindak Lanjut terhadap Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BPRS harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
Dalam hal RUPS pengangkatan tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.
Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode pelaporan terdepat dari tanggal pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dalam laporan bulanan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BPRS telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku sebagai tanggal pertama kali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat.	Yang dimaksud dengan “menjabat” adalah melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, antara lain mewakili BPRS dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPRS dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan BPRS.
BPRS wajib melaporkan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

BPRS wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan, disertai dengan alasan pengunduran diri dan/atau risalah RUPS.
BPRS wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat terhitung sejak tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS disertai dengan alasan pemberhentian dan risalah RUPS.
Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPRS wajib melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, larangan berlaku sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.	Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh: pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; atau penetapan predikat tidak lulus sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
Dalam hal anggota Direksi dilarang menjadi anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi oleh BPRS, penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi tersebut oleh RUPS.
BPRS wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir yang mengakibatkan batas minimal jumlah anggota Direksi tidak terpenuhi paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	Batas minimal yaitu batas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat

Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPRS wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Otoritas Jasa Keuangan periode laporan terdekat dari tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS.	Perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yaitu perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.	Termasuk penyampaian secara luring adalah penyampaian dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan elektronik (softcopy) melalui surat elektronik resmi.
Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.
Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir jika: BPRS tidak dapat menyelenggarakan RUPS pengangkatan kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Bagian Kelima Dewan Pengawas Syariah

BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian U yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas jasa keuangan ini.

Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.	Pedoman pelaksanaan tugas DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan anggota dewan pengawas syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan: hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.
Pengangkatan anggota anggota DPS wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode pelaporan terdepat dari tanggal pengangkatan anggota anggota DPS yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
BPRS wajib menyampaikan laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan, disertai dengan alasan pengunduran diri dan/atau risalah RUPS.
Dalam hal anggota DPS meninggal dunia, BPRS wajib melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal anggota DPS meninggal dunia.

Pengangkatan kembali anggota DPS oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPS.
Dalam hal anggota DPS diangkat oleh RUPS setelah tanggal berakhirnya masa jabatan, OJK dapat melakukan wawancara dengan pertimbangan tertentu.	Pertimbangan tertentu antara lain pengangkatan oleh RUPS telah melebihi 1 (satu) tahun sejak masa jabatan anggota DPS berakhir.
BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.

Bagian Keenam Pejabat Eksekutif

BPRS wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung.	Pejabat Eksekutif antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara. Yang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPRS baik yang telah diangkat atau belum diangkat sebagai Pejabat Eksekutif oleh BPRS namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif. Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain adalah berupa mutasi jabatan. Yang dimaksud dengan “pemberhentian” meliputi pengunduran diri Pejabat Eksekutif, pemberhentian oleh BPRS, maupun pemberhentian sebagai akibat penetapan predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bagian U yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.	Penelitian meliputi pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain: termasuk dalam Daftar Tidak Lulus mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam daftar tidak lulus, BPRS wajib mengakhiri masa jabatan Pejabat Eksekutif tersebut sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 85 ayat (5), Pasal 85 ayat (7), Pasal 86 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 90 ayat (6), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94, dan/atau Pasal 100 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 85 ayat (5), Pasal 85 ayat (7), Pasal 86 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 90 ayat (6), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94, dan/atau Pasal 100 ayat (2)dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan BPRS; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (1), dan/atau Pasal 99 ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena tidak menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.

Dalam hal anggota atau calon anggota Direksi, anggota atau calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPRS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 85 ayat (5), dan/atau Pasal 85 ayat (7) dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
BAB VI KEGIATAN USAHA

Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.
BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan BPRS; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
BAB VII JARINGAN KANTOR BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Bagian Kesatu Umum

BPRS dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS, sepanjang memenuhi modal inti minimum BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.	Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPRS termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPRS. Yang dimaksud dengan “memenuhi modal inti minimum BPRS” termasuk bagi BPRS yang memenuhi tahapan pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
BPRS dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPRS dan/atau pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPRS sepanjang memiliki: modal inti minimum paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau pertimbangan tertentu yang didukung dengan analisis yang kuat.	Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” antara lain: kantor pusat BPRS berlokasi di perbatasan provinsi lain sehingga memiliki kedekatan jarak dengan provinsi lain tersebut yang antara lain didasarkan pada kemampuan rentang kendali dan tipologi wilayah; atau memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial.
BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan permodalan dan kebutuhan bisnis BPRS.	Kemampuan permodalan BPRS diukur berdasarkan rasio KPMM yang dinilai dapat menyerap kemungkinan timbulnya kerugian atau tidak membahayakan kinerja keuangan BPRS. Kebutuhan bisnis diukur berdasarkan kelayakan dan potensi pasar dan nasabah yang dapat dilayani.

Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Jaringan Kantor BPRS.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pembukaan Jaringan Kantor BPRS sebagai akibat penggabungan atau peleburan

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Kas, Kantor Cabang dan kantor pusat BPRS berada di wilayah provinsi yang berbeda, BPRS dapat tetap beroperasi di wilayah tersebut
Bagian Kedua Pembukaan Jaringan Kantor

BPRS wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
BPRS yang mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS; memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPRS dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha; tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS; memiliki teknologi informasi yang memadai; memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; dan memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.	Huruf a Dalam rencana bisnis disebutkan jumlah Kantor Cabang yang akan dibuka. Huruf b Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” antara lain rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan: permodalan; kualitas aset produktif; likuiditas; rentabilitas Huruf c Yang dimaksud pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS adalah terkait dengan sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPRS berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPRS. Huruf d Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa sistem core banking khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronis dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPRS. Teknologi informasi yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap: pemenuhan persyaratan, meliputi: analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan analisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tangga pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
Dalam hal dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b terdapat: rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau pelanggaran ketentuan terkait BPRS, permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.

BPRS yang memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang.
Dalam hal BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan batal dan tidak berlaku.

BPRS dapat melakukan pembukaan Kantor Kas di wilayah kabupaten atau kota yang: sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas; dan/atau berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat.
BPRS dapat melakukan pembukaan Kantor Kas pada lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang berlokasi dalam batas wilayah pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2)

Kantor Kas BPRS dapat melakukan Kegiatan meliputi: melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru; membantu pelayanan kegiatan pembiayaan, seperti menerima permohonan pembiayaan, melakukan pencairan pembiayaan yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran pembiayaan; menerima titipan dana untuk jasa pembayaran tagihan; menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai; dan/atau kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf e Kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas antara lain berupa aktivitas dengan muatan dukungan teknologi untuk kegiatan pelayanan nasabah.
Kantor Kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah

BPRS harus mencantumkan rencana pembukaan Kantor Kas dalam rencana bisnis BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas.

BPRS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.	Yang dimaksud kantor meliputi kantor pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas. Pencantuman nama dan jenis kantor BPRS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor BPRS agar mudah terlihat oleh nasabah. Contoh: Penulisan Kantor Cabang PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/“XXX” Kantor Cabang “YYY”. Penulisan Kantor Kas PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/“XXX” Kantor Kas “YYY”.


Kas Keliling dan Titik Pembayaran dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang: sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran; dan/atau berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
Kas Keliling dilarang melakukan kegiatan usaha selain dari: menerima angsuran pembiayaan; menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru termasuk setoran tabungan nasabah; melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan.	Pelaksanaan Kas Keliling antara lain dilakukan dengan menggunakan kas mobil, kas terapung atau konter BPRS nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
Titik Pembayaran dilarang melakukan kegiatan usaha selain pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu	Perjanjian dengan pihak lain dapat berupa perjanjian mengenai pembayaran tagihan listrik, telepon, dan/atau air.


Kegiatan pameran yang dilakukan untuk promosi dan tidak bersifat permanen merupakan kegiatan yang tidak termasuk ke dalam Kas Keliling dan Titik Pembayaran.	Kegiatan pameran dapat dilakukan secara individu oleh BPRS dan/atau dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan atau pihak lainnya
BPRS yang melakukan kegiatan pameran harus memenuhi persyaratan: dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari; kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan; terdapat pegawai kantor pusat atau Kantor Cabang BPRS yang menjadi penanggung jawab dari pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran; dan tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran.
BPRS dalam kegiatan pameran dilarang melakukan layanan selain: mempromosikan produk BPRS yang bersangkutan; melayani pembukaan rekening baru; dan melayani permohonan pembiayaan.

BPRS yang membuka Kas Keliling dan Titik Pembayaran harus mencantumkan rencana Kas Keliling dan Titik Pembayaran dalam rencana bisnis BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan Titik Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanan Kas Keliling dan Titik Pembayaran.

BPRS wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama.	Yang dimaksud “laporan keuangan” adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran (Payment Point) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS wajib menyampaikan laporan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanan penggunaan PPE.
Bagian Ketiga Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
BPRS yang mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Perubahan lantai pada alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang. pada BPRS tidak termasuk dalam kategori pindah alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
Dalam hal dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang ditolak.

BPRS yang memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) wajib melakukan pemindahan alamat paling lambat: 30 (tiga puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat kantor pusat; atau 20 (dua puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat Kantor Cabang, sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai pemindahan alamat kantor pusat kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam hal BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

BPRS harus mencantumkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas dalam rencana bisnis BPRS.
BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas
BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BPRS yang melakukan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE.
Bagian Keempat Kegiatan Operasional dan Penutupan Sementara Jaringan Kantor

BPRS harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPRS.	Hari kerja dan jam kerja operasional adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh BPRS untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kantor BPRS dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional.	Hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama
Dalam hal BPRS melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS wajib menyampaikan laporan rencana BPR dan/atau Sebagian kantor BPRS untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.
Dalam hal BPRS melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional berdasarkan keputusan pemerintah yang menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional di luar haridan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan kegiatan operasional.

BPRS dapat melakukan penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu.	Penutupan sementara adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPRS. Alasan tertentu antara lain libur kedaerahan yang bersifat fakultatif atau kegiatan kantor BPRS yang mengharuskan penutupan sementara.
Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.	Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).
BPRS wajib mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan.	Untuk memperluas jangkauan pengumuman, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Bukti pengumuman antara lain berupa fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPRS atau guntingan surat kabar yang memuat pengumuman.
BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembukaan.
Bagian Kelima Perubahan Status Jaringan Kantor

BPRS harus mencantumkan rencana perubahan status Jaringan Kantor dalam rencana bisnis BPRS.
Perubahan status Jaringan Kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; atau penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
BPRS mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3).
Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
Dalam hal dokumen permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dinyatakan ditolak.

BPRS yang memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit pada papan pengumuman di kantor BPRS yang statusnya meningkat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak BPRS memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk memperluas jangkauan, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal BPRS tidak melakukan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang telah diberikan batal dan tidak berlaku.
Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BPRS mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1).
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapandokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BPRS yang memperoleh penegasan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) wajib melakukan pembukaan Kantor Kas paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit pada papan pengumuman di kantor BPRS yang melakukan penurunan status Kantor paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak BPRS memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk memperluas jangkauan, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal BPRS tidak melakukan pembukaan Kantor Kas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi batal dan tidak berlaku.
Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Keenam Penutupan Jaringan Kantor

BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
BPRS harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis BPRS.
Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penutupan Kantor Cabang.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3).	Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan Kantor Cabang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 142 ayat (3) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.
Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan penutupan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang ditolak.

BPRS wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk memperluas jangkauan, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS wajib melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BPRS harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas dalam rencana bisnis BPRS.
BPRS wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit pada papan pengumuman di di Kantor Kas yang bersangkutan dan kantor BPRS yang menjadi induk dari Kantor Kas paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan.	Untuk memperluas jangkauan, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketujuh Jaringan Kantor pada saat Keadaan Kahar
Paragraf 1 Pemindahan Sementara Alamat Jaringan Kantor

BPRS dapat melakukan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.	Keadaan kahar yaitu keadaan yang tidak dapat dihindari terdri atas: bencana alam bencana non-alam; dan/atau bencana sosial, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.
BPRS wajib mengumumkan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling xxxxxx 00 (xxxxxxx) hari kerja setelah dilakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BPRS wajib mengumumkan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pemindahan.
BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan kembali Jaringan Kantor BPRS ke lokasi semula kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemindahan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Paragraf 2 Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

BPRS dapat melakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
BPRS wajib mengumumkan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pemindahan alamat Jaringan Kantor.	Untuk memperluas jangkauan, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS harus menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
BPRS wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemindahan alamat Jaringan Kantor.
Paragraf 3 Penutupan Sementara Jaringan Kantor

BPRS dapat melakukan penutupan sementara Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
BPRS wajib mengumumkan tanggal penutupan Jaringan Kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.	Untuk memperluas jangkauan, selain melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, BPRS dapat mengumumkan penutupan Kantor Cabang antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS.
BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan Jaringan Kantor.

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116, Pasal 117 ayat (2), Pasal 117 ayat (3), Pasal 118 ayat (3), Pasal 120, Pasal 122 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2), Pasal 131 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 137 ayat (1), Pasal 137 ayat (2), Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (2), Pasal 141 ayat (1), Pasal 145 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (2), Pasal 147 ayat (4), Pasal 148 ayat (2), dan/atau Pasal 149 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116, Pasal 117 ayat (2), Pasal 117 ayat (3), Pasal 118 ayat (3), Pasal 120, Pasal 122 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2), Pasal 131 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 137 ayat (1), Pasal 137 ayat (2), Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (2), Pasal 141 ayat (1), Pasal 145 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (2), Pasal 147 ayat (4), Pasal 148 ayat (2), dan/atau Pasal 149 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPRS.
BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121, Pasal 127 ayat (2), Pasal 128 ayat (3), Pasal 129 ayat (2), Pasal 130 ayat (3), Pasal 130 ayat (4), Pasal 131 ayat (4), Pasal 131 ayat (5), Pasal 137 ayat (3), Pasal 137 ayat (5), Pasal 140 ayat (3), Pasal 140 ayat (5), Pasal 145 ayat (3), dan/atau Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (3), Pasal 147 ayat (5), Pasal 148 ayat (4), Pasal 149 ayat (3), Pasal 149 ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.
BAB VIII SINERGI BPRS

BPRS dapat melakukan sinergi perbankan.	Sinergi Perbankan antara lain pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, TPE, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data (data center), pusat pemulihan bencana (disaster recovery center), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (call center), dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sinergi: Bank Umum, BPRS dan/atau BPR yang memiliki PSP yang sama dengan BPRS; atau Bank Umum sebagai PSP BPRS.

Dalam melaksanakan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.	Kerja sama kedua belah pihak tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah secara konsolidasi
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: pihak yang melakukan kerja sama; tujuan dan ruang lingkup kerja sama; jangka waktu perjanjian kerja sama; dan hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai: kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi (nondisclosure agreement), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah; tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, fraud, dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain; mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum jatuh tempo; penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan nasabah secara langsung; aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia dari pihak yang melakukan sinergi; dan pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup yang dilakukan kerjasama.	Huruf c Jangka waktu perjanjian kerja sama mencantumkan periode kerja sama dimulai dan berakhir. Dalam hal kerja sama masih diperlukan, setiap pihak dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama dengan melakukan penginian perjanjian kerja sama. Huruf d Angka 1 Kerahasiaan dan keamanan informasi (non disclosure agreement), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi kedua belah pihak yang melaksanakan sinergi, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh nasabah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah antara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Angka 3 Mitigasi risiko diperlukan sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan operasional dalam hal terjadi penghentian perjanjian kerja sama yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi antara lain peningkatan eksposur risiko sehubungan perubahan status pengawasan (menjadi pengawasan intensif atau khusus), diambil alih, yang melibatkan sedikitnya salah satu pihak. Angka 4 Penanganan pengaduan nasabah sesuai dengan Peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Angka 6 Termasuk dokumentasi antara lain bukti transaksi, termasuk untuk tujuan dan kepentingan audit.
Perjanjian kerja sama disusun oleh kedua belah pihak disertai dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Sinergi Perbankan telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Pejabat satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan bagi lembaga jasa keuangan nonbank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kelembagaan masing-masing lembaga jasa keuangan.
Sinergi Perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.
Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan Sinergi Perbankan.
Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama
Sinergi terkait dengan penyediaan jasa teknologi informasi sebagaimana dalam Pasal 151 ayat (2) dikecualikan dari persetujuan OJK sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Pelaksanaan Sinergi Perbankan BPRS wajib disertai dengan opini DPS.	Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Sinergi Perbankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan kepada OJK: salinan perjanjian kerja sama; dan opini DPS, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.
Dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, BPRS wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan perjanjian kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama.	Perubahan perjanjian kerja sama yaitu perubahan atau perluasan dari jenis cakupan sebagaimana perjanjian kerja sama awal. Sebagai contoh, dukungan kerja sama sebelumnya terkait dengan pusat layanan nasabah dan diubah menjadi layanan pemasaran melalui elektronik (telemarketing).
Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai, Bank BHI wajib melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama.

BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (6) dan/atau Pasal 153 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (6) dan/atau Pasal 153 ayat (1), BPRS dikenai sanksi administratif berupa: larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
BPRS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2), Pasal 152 ayat (3), dan/atau Pasal 152 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.
BAB IX PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM
Bagian Kesatu Perubahan Nama BPRS

Perubahan nama BPRS harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
BPRS yang melakukan perubahan nama wajib mempersiapkan: penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru BPRS; dan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formular dan warkat sesuai dengan nama baru BPRS.
BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib: mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan mengajukan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengumuman perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BPRS mengajukan permohonan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Bagian T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru.
Dalam memberikan penegasan atas permohonan penetapan izin usaha BPRS dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan surat keberatan atas penggunaan nama baru BPRS.
Dalam hal dokumen permohonan penetapan izin usaha BPRS dengan nama baru yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan proses penegasan penetapan izin usaha BPRS dengan nama baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dan/atau Pasal 155 ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) dan/atau Pasal 155 ayat (3) huruf a dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat Kesehatan BPRS.
BPRS yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB X PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham.

BPRS dapat mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 sepanjang BPRS tidak sedang ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Dalam hal BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, pengajuan disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir.


Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan keputusan pencabutan izin usaha.

BPRS mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah dana escrow lebih tinggi dari pada jumlah dana escrow yang diajukan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Penetapan jumlah dana escrow yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan atas proyeksi arus kas masuk aset BPRS dengan total kewajiban, untuk memastikan penyelesaian kewajiban oleh BPR.

Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha.
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS; dan analisis terhadap proyeksi arus kas serta jumlah kewajiban dan asset BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.
Dalam hal dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap dan perizinan persiapan pencabutan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPRS.
Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak dapat menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha ditolak.

BPRS yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS, wajib: menghentikan seluruh kegiatan usaha BPRS, kecuali dalam penyelesaian kewajiban dan asset BPRS; mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPRS dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPRS paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS; menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPRS; dan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas neraca akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPRS.	Huruf c Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPRS antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah pembiayaan, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya lain yang relevan. Huruf d Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
Dalam hal: BPRS tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau BPRS mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria ditetapkan dalam pengawasan khusus, persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

BPRS mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b setelah seluruh kewajiban BPRS diselesaikan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.
Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPRS untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal BPRS tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dianggap membatalkan permohonana keputusan pencabutan izin usaha.
Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan; memberitahukan kepada BPRS bahwa dokumen telah lengkap; menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPRS; memerintahkan BPRS untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraaturan perundang-undangan; dan memerintahkan BPRS untuk mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemegang saham BPRS tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPRS yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Status badan hukum BPRS berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhirnya atau bubarnya badan hukum BPRS dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPRS tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan BPRS; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan: presentasi atau pemaparan oleh calon PSP; klarifikasi oleh calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris; dan/atau wawancara calon anggota DPS, pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi.	Yang dimaksud dengan “melalui sarana teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain.

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.	Penetapan kebijakan yang berbeda antara lain: jumlah modal disetor pendirian BPRS; dan jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari BU menjadi BPRS. Dalam menetapkan kebijakan yang berbeda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penilaian terhadap faktor eksternal dan internal berupa data dan/atau informasi yang diperoleh.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPRS disertai dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
BPRS yang telah memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, atau perubahan bentuk badan hukum dapat menindaklanjuti permohonan izin dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Rencana pembukaan atau pemindahan Kantor Kas, perubahan nama, dan penutupan Jaringan Kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh penegasan dan/atau tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
BPRS yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a, dapat menindaklanjuti permohonan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan Jangka waktu penyampaian laporan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern pada Pasal 88 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, XXXXXXXX XXXXXXX

Document Metadata

Table of Contents

RANCANGAN POJK TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Document Metadata