RENCANA KERJA TAHUN 2020
RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG
RENJA DPMPTSP Tahun 2020 1
RENJA DPMPTSP Tahun 2020 2
AFTAR ISI
PENGANTAR ................................................................................................ DAFTAR ISI ................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1.2. Landasan Hukum ................................................................... 1.3. Xxxxxx dan Tujuan ............................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU ………………………………………………….. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis ………………………………………………………………. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………………………… 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ………………………………………………………………………………. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………… BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ……………………………….. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional ……………… 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah …………… 3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………… BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...... BAB V PENUTUP …………………………………………………………………. | i ii 1 1 2 4 4 6 6 13 16 17 18 24 24 24 25 27 34 |
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencananan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dalam pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
Dalam perencanaan Pembangunan daerah yang merupakan konsekuensi logis di berlakukannya Undang Undang nomor 32 tahun 2014 tentang rencana kerja (renja) SKPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien ,efektif, akuntable, partisipatif, terukur, berkeadilan pemerintahan daerah pada tingkatan SKPD dilakukannya penyusunan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang dinamakan rencana kerja (renja) SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah dan berkelanjutan.
Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada satu kesatuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kegiatan dan program sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang berpedoman kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Untuk Periode satu tahun, yaitu Tahun 2019, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah :
1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Empat Lawang dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 - 2023 ke dalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran dan kegiatan Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Penyusunan RKPD.
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU
Pada bab ini dijelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dalam bentuk matriks.
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANANAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi
Untuk efisiensi penyusunan Rencana Kerja yang strategis dan salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka hal ini dapat ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2018. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 diuraikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang antara lain : program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan.
Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dan pencapaian Renstra sampai dengan 2018.
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kabupaten Empat Lawang
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2) | Target Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1) | Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2020 | |||||||
Target Renja SKPD Tahun 2018 (n-2) | Realis asi Renja SKPD Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisas i (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019(n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | ||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai SKM OPD | 85 | 60 | 70 | 65 | 93% | 75 | 70 | 93% | ||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Output | Materai 6000, Materai 3000 | 3950 | 3.800 | 3.800 | 3.650 | 96% | 3.800 | 3.700 | 97% |
Outcome | Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 2 | Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Output | Telpon, Air, Listrik | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
Outcome | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 8 | Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor | Output: | jasa kebersihan kantor | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
Outcome: | tersedianya jasa kebersihan kantor | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 9 | Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Output: | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% |
Outcome: | Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 10 | Kegiatan penyediaan alat tulis kantor | Output: | alat tulis kantor | 80 | 55 | 65 | 60 | 95% | 70 | 70 | 100% |
Outcome: | tersedianya alat tulis kantor | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 11 | Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan | Output: | barang cetakan dan penggandaan | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
Outcome: | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 15 | Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Output: | koran/majalah pertanian | 5 | 4 | 4 | 4 | 90% | 4 | 5 | 90% |
Outcome: | tersedianya koran/majalah pertanian | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 17 | Penyediaan Makan dan Minum | Output: | Makanan dan Minuman | 450 | 450 | 450 | 450 | 100% | 450 | 450 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Makanan dan Minuman | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 18 | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Output: | koordinasi dan konsultasi | 15 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% |
Outcome: | terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 19 | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Output: | koordinasi dan konsultasi | 89 | 79 | 79 | 79 | 100% | 79 | 79 | 100% |
Outcome: | terlaksananya rapat koordinasi ke dalam daerah |
4.01 | 4.01 | 20.01 | 20 | Kegiatan Penyedia jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran | Output: | jasa pendukung adm/teknis perkantoran | 16 | 12 | 12 | 12 | 100% | 16 | 16 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.01 | 21 | Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | Output: | jasa pendukung adm/teknis perkantoran | 35 | 35 | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% |
Outcome: | tersedianya jasa teknis perkantoran | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | Program Peningkatan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Aparatur (%) | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%) | 87,48% | 77,48% | 79% | 60% | 80% | 81,48% | 65% | 70% | ||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 7 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Output: | Perlengkapan Gedung Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
Outcome: | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 9 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Output: | Peralatan Gedung Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
Outcome: | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 10 | Kegiatan Pengadaan Meubeler | Output: | Pengadaan Meubeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
Outcome: | Tersedianya Meubeler | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 23 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Output: | Pemeliharaan Kendaraan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 24 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Output: | Pemeliharaan Kendaraan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 35 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Output: | Pajak Kendaraan | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.02 | 42 | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Output: | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | |||||||||||||
4.01 4.01 | 4.01 | 20.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) | Prosentase SDM yang mengikuti diklat/peningkatan kapasitas (%) | 100% | 0% | 60% | 40% | 67% | 20% | 0% | 0% | ||
4.01 | 20.05 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Output: | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | |
Outcome: | Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Nilai Lakip | 75 | 60 | 65 | 60 | 92% | 59 | 55 | 93% | ||
4.01 | 4.01 | 20.06 | 26 | Penyusunan Lakip Kabupaten Empat Lawang | Output: | Laporan Lakip | 75 | 60 | 65 | 60 | 92% | 59 | 55 | 93% |
Outcome: | Tersedianya Laporan Lakip | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.06 | 35 | Penyusunan Renstra | Output: | Laporan Renstra | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
Outcome: | Tersedianya Laporan Renstra | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.15 | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA dan PMDN) | 38,5 T | 3,5 T | 4,5 T | 3,5 T | 80% | 5,5T | 3,5 T | 70% | ||
4.01 | 4.01 | 20.15 | 23 | Mengikuti Pameran Investasi | Output: | Pameran Luar Daerah Luar Provinsi | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Pameran Investasi | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.15 | 24 | Kegiatan RUPM | Output: | Dokumen RUPM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Dokumen RUPM | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.15 | 25 | Pembuatan Website DPMPTSP | Output: | Media Informasi Penanaman Modal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal Daerah | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.22 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Lama Proses Perizinan (Hari) | 5 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 70% | ||
4.01 | 4.01 | 20.22 | 02 | Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan | Output: | Standar Operasional Prosedur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
Outcome: | Tersedianya Dokumen SOP | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.22 | 08 | Monitoring dan Evaluasi | Output: | Monitoring terhadap pelaku usaha | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
Outcome: | Terlaksananya Monitoring | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.22 | 10 | Sosialisasi Perizinan | Output: | Sistematika Investasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Outcome: | Terlaksananya Sistematika Investasi | |||||||||||||
4.01 | 4.01 | 20.28 | 14 | Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha | Output: | Xxx Xxxxan Teknis dan Xxx Xxxxxx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Outcome: | Terlaksananya Xxx Xxxxan Teknis dan Tim Satgas | |||||||||||||
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Empat lawang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indicator kinerja yang bersifat hasil (out come) dan menggambarkan indicator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang disajikan pada Tabel 2.2. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang
No | Indikator Kinerja | Target SPM/ standar nasional | Target IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
(n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
1 | Nilai Investasi | Angka | 1,5 T | 1,5 T | 2,5 T | 3,5 T | 2 T | 2,5 T | 2,5 T | 2,5 T | ||
2 | Jumlah Investor Baru | Angka | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 65 | 70 | 75 | 80 | 65 | 70 | 70 | 70 | ||
4 | Jumlah Potensi Investasi yang Bebas Konflik Hukum | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Jumlah Investor yang Menandatangani Investasi Agreement | Dokumen | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
6 | Jumlah Peluang Investasi yang di Promosikan | Dokumen | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | Lama Waktu Pengurusan Perizinan | Dokumen | 11 Hari | 10 Hari | 9 Hari | 8 Hari | 11 Hari | 10 Hari | 10 Hari | 10 Hari | ||
8 | Persentase Perizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP dan Tepat Waktu | % | 60 % | 60 % | 70 % | 80 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||
9 | Jumlah Potensi Investasi yang Nol Konflik | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | Jumlah Hak-Hak Investor yang Dilindungi | Dokumen | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan dan Disesuaikan Secara Reguler | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Jumlah Regulasi Investasi yang Telah Disesuaikan Sesuai Standar | Dokumen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | Jumlah Even Pameran Promosi Investasi yang Diikuti | Dokumen | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | Jumlah Jariangan Promosi Investasi Online dan Offline | Dokumen | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
15 | Jumlah Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | JUmlah Aplikasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Dikembangkan Sesuai Standar | Angka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diakses Oleh Investor | Angka | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
18 | Persentase Penurunan Pengaduan | % | 50% | 40% | 30% | 20% | 50% | 40% | 40% | 40% | ||
19 | Persentase Sengketa Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan | % | 50% | 60% | 70% | 80% | 50% | 60% | 60% | 60% | ||
20 | Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Mempunyai Kapabilitas Sesuai Standar | Angka | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
21 | Jumlah Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti | Angka | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | Jumlah Dokumen SOP Kebijakan Perlindungan Hak Investor | Dokumen | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
23 | Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan | Dokumen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | Jumlah Regulasi yang Terukur | Dokumen | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Jumlah Peluang Investasi | Dokumen | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
26 | Jumlah Promosi Media Online dan Offline | Dokumen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Jumlah Izin yang Dikenakan Biaya | Dokumen | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
28 | Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Periznan | Dokumen | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
29 | Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Diterapkan | Angka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
30 | Jumlah Kebijakan Pelayanan yang Dibuat | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
31 | Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Bersertifikat | Angka | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawangme dapat ditinjau dari beberapa isu penting yang menunjang terselenggaranya target dalam pelayanan kepada masyarakat, isu tersebut antara lain :
1. Pelayanan perizinan berbasis elektronik
2. Peningkatan pelayanan perizinan yang lebih prima :
- Peningkatan sarana dan prasarana
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal
4. Kajian Kebijakan Penanaman Modal (RUPM)
5. Kawasan Industri
6. Pengembangan Potensi Daerah
Pembuatan rencana kerja ini harus efektif dan efisien, hal ini terletak pada teknis pembuatannya yang memandang aspek aspek dasar seperti kekuatan Kelemahan, Peluang dan Tantangan sehingga tercapai target tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Adapun uraiannya aspek aspek dasar penyusunan rencana kerja ini sebagai berikut :
Kekuatan (strength)
a. Dukungan sumber daya manusia sebanyak 27 orang yang terdiri dari 15 orang PNS dan 12 orang pegawai honorer.
b. Dukungan financial Dana Pembangunan Tahun Anggaran 2019.
c. Adanya perangkat peraturan-perundangan yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan tata Kerja DPMPTSP.
Kelemahan (Weakness)
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan.
b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk membuat izin.
c. Adanya kebijakan teknis dari departemen sektoral yang mempengaruhi pelayanan perizinan.
Peluang (Opportunity)
a. Banyaknya pengusaha yang akan menanamkan modal.
b. Adanya kebijakan pemerintah yang akan menertibkan setiap kegiatan atau usaha masyarakat.
x. Xxningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
Tantangan ( Threats)
a. Perlu ditingkatkan kemampuan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
b. Sistem Pelayanan Perizinan belum berjalan secara optimal.
c. Kurangnya sarana promosi penanaman modal.
d. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas tugas.
e. Pelaku usaha belum terdata secara akurat.
x. Xxxxxxnya perhatian pelaku usaha terhadap lingkungan.
g. Kurangnya perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.4. Review Rancangan Awal RKPD
Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja
pencapaian target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dengan arahan Bupati Empat Lawang terkait prioritas program atau kegiatan dan pagu indikatif yang sediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan idenfikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
Tabel 2.3 berikut memberikan gambaran indentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, Perguruan Tinggi yang ditunjuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat sampai saat ini belum ada.
TABEL 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | ||||||||
Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Empat Lawang | Nilai SKM | B | Rp938.000.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Empat Lawang | Nilai SKM | B | Rp816.800.000 |
2 | Penyediaan jasa surat menyurat | Empat Lawang | Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | Rp30.000.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | Empat Lawang | Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | Rp20.000.000 |
3 | Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Empat Lawang | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | Rp70.000.000 | Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Empat Lawang | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | Rp60.000.000 |
4 | Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor | Empat Lawang | tersedianya jasa kebersihan kantor | 2 Orang 12 bulan | Rp27.000.000 | Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor | Empat Lawang | tersedianya jasa kebersihan kantor | 2 Orang 12 bulan | Rp27.000.000 |
5 | Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Empat Lawang | Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 12 Bulan | Rp35.000.000 | Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Empat Lawang | Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 12 Bulan | Rp25.000.000 |
6 | Kegiatan penyediaan alat tulis kantor | Empat Lawang | tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | Rp75.000.000 | Kegiatan penyediaan alat tulis kantor | Empat Lawang | tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | Rp68.000.000 |
7 | Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan | Empat Lawang | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | Rp55.000.000 | Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan | Empat Lawang | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | Rp30.000.000 |
8 | Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Empat Lawang | Tersedianya bahan bacaan | 12 Bulan | Rp34.000.000 | Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Empat Lawang | Tersedianya bahan bacaan | 12 Bulan | Rp23.000.000 |
9 | Penyediaan Makan dan Minum | Empat Lawang | Tersedianya Makanan dan Minuman | 12 Bulan | Rp35.000.000 | Penyediaan Makan dan Minum | Empat Lawang | Tersedianya Makanan dan Minuman | 12 Bulan | Rp22.000.000 |
10 | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Empat Lawang | terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah | 12 Bulan | Rp180.000.000 | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Empat Lawang | terlaksananya rapat- rapat koordinasi ke luar daerah | 12 Bulan | Rp150.000.000 |
11 | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Empat Lawang | terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah | 12 Bulan | Rp150.000.000 | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Empat Lawang | terlaksananya rapat- rapat koordinasi ke dalam daerah | 12 Bulan | Rp130.000.000 |
12 | Kegiatan Penyedia jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran | Empat Lawang | Tersedianya Jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran | 14 Orang 12 bulan | Rp214.000.000 | Kegiatan Penyedia jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran | Empat Lawang | Tersedianya Jasa Pendukung Adminitrasi/Tehnis Perkantoran | 14 Orang 12 bulan | Rp241.800.000 |
13 | Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | Empat Lawang | tersedianya jasa teknis perkantoran | 12 Bulan | Rp33.000.000 | Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | Empat Lawang | tersedianya jasa teknis perkantoran | 12 Bulan | Rp20.000.000 |
14 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Empat Lawang | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%) | 81,48% | Rp1.842.000.000 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Empat Lawang | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang baik (%) | 81,48% | Rp169.000.000 |
15 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Empat Lawang | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 12 Bulan | Rp80.000.000 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Empat Lawang | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 12 Bulan | Rp12.000.000 |
16 | Pengadaan Mobil dan Motor Dinas | Empat Lawang | Tersedianya Mobil dua Kabin dan 2 Motor Dinas | 12 Bulan | Rp570.000.000 | Pengadaan Mobil dan Motor Dinas | Empat Lawang | Tersedianya Mobil dua Kabin dan 2 Motor Dinas | 12 Bulan | Rp0 |
17 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Empat Lawang | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 12 Bulan | Rp50.000.000 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Empat Lawang | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 12 Bulan | Rp25.000.000 |
18 | Kegiatan Pengadaan Meubeler | Empat Lawang | Tersedianya Meubeler | 12 Bulan | Rp50.000.000 | Kegiatan Pengadaan Meubeler | Empat Lawang | Tersedianya Meubeler | 12 Bulan | Rp15.000.000 |
19 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Empat Lawang | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan | 1 Unit Mobil | Rp40.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Empat Lawang | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan | 1 Unit Mobil | Rp30.000.000 |
20 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Empat Lawang | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 1 Unit Mobil, 2 Unit Motor | Rp45.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Empat Lawang | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 1 Unit Mobil, 2 Unit Motor | Rp40.000.000 |
21 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Empat Lawang | Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan | 2 Unit Mobil, 2 Unit Motor | Rp7.000.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Empat Lawang | Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan | 2 Unit Mobil, 2 Unit Motor | Rp7.000.000 |
22 | Rehab sedang / berat gedung kantor | Empat Lawang | Tersedianya Ruang Kantor yang baru | 12 Bulan | Rp1.000.000.000 | Rehab Ruang Kantor | Empat Lawang | Tersedianya Ruang Kantor yang baru | 12 Bulan | Rp40.000.000 |
23 | Program Peningktan Disiplin Aparatur | Empat Lawang | Persentase Meningkatnya Disiplin aparatur (%) | 92% | Rp150.000.000 | Program Peningktan Disiplin Aparatur | Empat Lawang | Persentase Meningkatnya Disiplin aparatur (%) | 92% | Rp80.000.000 |
24 | Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Empat Lawang | Terpenuhiya Kebutuhan Pajaian Khusus Hari-hari tertentu | 100 stel | Rp150.000.000 | Pengadaaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Empat Lawang | Terpenuhiya Kebutuhan Pajaian Khusus Hari-hari tertentu | 100 stel | Rp80.000.000 |
25 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Empat Lawang | Peresentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Rp80.000.000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Empat Lawang | Peresentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Rp25.000.000 |
26 | Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | Empat Lawang | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bimtek 9 orang, Pelatihan 7 orang | Rp80.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | Empat Lawang | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bimtek 9 orang, Pelatihan 7 orang | Rp25.000.000 |
27 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Empat Lawang | Nilai Lakip | C | Rp25.000.000 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Empat Lawang | Nilai Lakip | C | Rp20.000.000 |
28 | Penyusunan Lakip | Empat Lawang | Tersedianya Lakip | Dokumen | Rp15.000.000 | Penyusunan Lakip | Empat Lawang | Tersedianya Lakip | Dokumen | Rp10.000.000 |
29 | Penyusunan SPM | Empat Lawang | Tersedianya SPM | Dokumen | Rp10.000.000 | Penyusunan SPM | Empat Lawang | Tersedianya SPM | Dokumen | Rp10.000.000 |
30 | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi | Empat Lawang | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 5,6 Trilyun | Rp575.000.000 | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi | Empat Lawang | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 5.600.000.000.000 | Rp793.000.000 |
31 | Mengikuti Pameran Investasi | Empat Lawang | Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal | Dokumen, Booklet, dan leaflet | Rp150.000.000 | Mengikuti Pameran Investasi | Empat Lawang | Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal | Dokumen, Booklet, dan leaflet | Rp300.000.000 |
32 | Pelaksanaan Forum Bisnis | Empat Lawang | Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi | 1 Kali | Rp250.000.000 | Pelaksanaan Forum Bisnis | Empat Lawang | Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi | 1 Kali | Rp200.000.000 |
33 | Pelaksanaan Cofee Morning / Talk Bisnis | Empat Lawang | Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | 1 kali | Rp75.000.000 | Pelaksanaan Cofee Morning / Talk Bisnis | Empat Lawang | Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | 1 Tahun | Rp0 |
34 | Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri | Empat Lawang | Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Booklet dan Leaflet | Rp100.000.000 | Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri | Empat Lawang | Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Booklet dan Leaflet | Rp293.000.000 |
35 | Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | Empat Lawang | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 10 Investor | Rp575.000.000 | Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | Empat Lawang | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 10 Investor | Rp10.000.000 |
36 | Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal | Empat Lawang | Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal | Dokumen, Booklet, dan leaflet | Rp150.000.000 | Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal | Empat Lawang | Terlaksananya Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal | Dokumen, Booklet, dan leaflet | Rp0 |
37 | Penelitian Potensi Investasi | Empat Lawang | Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi | 1 Kali | Rp250.000.000 | Penelitian Potensi Investasi | Empat Lawang | Terlaksananya Penelitian Potensi Investasi | 1 Kali | Rp0 |
38 | Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Empat Lawang | Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | 1 Tahun | Rp75.000.000 | Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Empat Lawang | Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | 1 Tahun | Rp10.000.000 |
39 | Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Empat Lawang | Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Booklet dan Leaflet | Rp100.000.000 | Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Empat Lawang | Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Booklet dan Leaflet | Rp0 |
40 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Empat Lawang | Lama Proses Perizinan (Hari) | 8 Hari | Rp725.000.000 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Empat Lawang | Lama Proses Perizinan (Hari) | 8 Hari | Rp466.200.000 |
41 | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Empat Lawang | Tersedianya SOP | Dokumen | Rp15.000.000 | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Empat Lawang | Tersedianya SOP | Dokumen | Rp0 |
42 | Monitoring dan Evaluasi | Empat Lawang | Terlaksananya Monitoring | 4 kali | Rp100.000.000 | Monitoring dan Evaluasi | Empat Lawang | Terlaksananya Monitoring | 4 kali | Rp100.000.000 |
43 | Sosialisasi Perizinan | Empat Lawang | Terlaksananya Sistematika Investasi | 1 kali | Rp100.000.000 | Sosialisasi Perizinan | Empat Lawang | Terlaksananya Sistematika Investasi | 1 kali | Rp70.000.000 |
44 | Kejian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha | Empat Lawang | Terlaksananya kajian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha | Dokumen | Rp250.000.000 | Kejian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha | Empat Lawang | Terlaksananya kajian teknis dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha | Dokumen | Rp166.200.000 |
45 | survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan PM | Empat Lawang | Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peblik di bidang perizinan dan PM | Dokumen | Rp10.000.000 | survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perizinan dan PM | Empat Lawang | Terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peblik di bidang perizinan dan PM | Dokumen | Rp10.000.000 |
46 | Fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi | Empat Lawang | Tersedianya fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi | Aplikasi | Rp100.000.000 | Fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi | Empat Lawang | Tersedianya fasilitasi penyusunan kelengkapan aplikasi | Aplikasi | Rp50.000.000 |
47 | pembuatan aplikasi | Empat Lawang | Terlaksananya Pembuatan aplikasi | Aplikasi | Rp150.000.000 | pembuatan aplikasi | Empat Lawang | Terlaksananya Pembuatan aplikasi | Aplikasi | Rp70.000.000 |
JUMLAH | Rp4.644.000.000 | Rp2.380.000.000 | ||||||||
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dalam penyusunan rencana kerja ini harus dilakukan secara terarah agar dalam pelaksanaan selalu mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam hal ini dapat diuraikan antara lain :
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional
Arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang antara lain melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kearsipan serta perumusan kebijakan dan program serta pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
⮚ Tujuan
Tujuan merupakan penyebaran atau implementasi dari pernyatan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yaitu Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing.
⮚ Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai dengan yang akan dicapai oleh setiap instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
1. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
2. Terciptanya Pelayanan Perizinan Prima
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang mengacu kepada Tahapan Perencanaan dan Prioritas Daerah 2019 yaitu Peningkatan Ekonomi Berbasis Masyarakat yang meliputi :
1. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a. Penyerderhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan
b. Membentuk Tim Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
c. Pengadaan Sistem Aplikasi e-monev
d. Peningkatan ketrampilan dan profesinalisme aparatur
e. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di bidang perizinan dan penanaman modal
f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan
g. Sistem informasi layanan perizinan
2. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
a. Penyusunan Master Plan pengembangan Penanaman Modal
b. Peningkatan kerjasama strategis(kemitraan) untuk Pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi Investasi daerah
c. Pengembangan potensi unggulaN daerah
d. Pameran dan temu usaha di dalam maupun di luar negeri
e. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
x. Xxxxan Kebijakan Penanaman Modal (RUPM)
3. Pembinaan dan Fasilitasi Investor yang ada :
a. Koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
b. Fasilitas dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
x. Xxxxxxxxxx koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
d. Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu
e. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasana antara usaha besar dengan usaha kecil menengah
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran sasaran program dan kegiatan sesuai tema pembangunan Kabupaten Empat Lawang dengan sasaran sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai pelaku utama.
4. Realistis dan dilaksanakan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang menyusun Rencana Kerja sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
x. Xxnyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
h. Penyediaan Makan dan Minum
i. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah
k. Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran
l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pengadaan Mobil dan Motor Dinas
x. Xxxxadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pengadaan Meubiler
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
g. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
h. Pengadaan Ruang Rapat
i. Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telpon
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
a. Pendidikan dan Pelatihan non Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
a. Penyusunan Lakip
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi :
a. Mengikuti Pameran Investasi
b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
a. Monitoring dan Evaluasi
b. Sosialisasi Perizinan
c. Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
d. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :
a. Penyusunan Media Informasi Penanaman Modal
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan dan Capaian Kerja :
a. Penyusunan Laporan SPM
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | ||||||||
Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |||||||||
Sumber Dana | Jumlah Pagu | ||||||||||||
(Rp) | (Rp) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
4 | URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG | 2.380.000.000 | 3.537.000.000 | ||||||||||
4 | 01 | PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD | 1.110.800.000 | 1.597.000.000 | |||||||||
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai SKM | 67 | 816.800.000 | 1.052.000.000 | |||||
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Empat Lawang | 3 Jenis | APBD KAB | 20.000.000 | - | 3 Jenis | 25.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 RekeningTelepon 1 Rekening Air 2 Rekening Listrik | Empat Lawang | 4 rekening | APBD KAB | 60.000.000 | - | 4 rekening | 75.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Empat Lawang | 3 Orang | APBD KAB | 27.000.000 | - | 3 Orang | 27.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( Komputer, AC, TV, Printer dan Laptop) | Empat Lawang | 5 Jenis | APBD KAB | 25.000.000 | - | 5 Jenis | 40.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (50 Rim Kertas HVS, Catridge Hitam 10 Buah ,Catritge Warna 10 Buah, Pena Balliner 100 Buah Tinta Printer Hitam 40 Kotak, Tinta Printer Warna 40 Kotak dll) | Empat Lawang | 35 Jenis | APBD KAB | 68.000.000 | - | 35 Jenis | 80.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetak Amplop, Kwitansi,Blanko, Piagam Perizinan, Cetak Maf, Fotocopy dan Penjilitan) | Empat Lawang | 7 Jenis | APBD KAB | 30.000.000 | - | 7 Jenis | 60.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Empat Lawang | 5000 Eks | APBD KAB | 23.000.000 | - | 5000 Eks | 35.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Snack | Empat Lawang | 100 Kotak | APBD KAB | 22.000.000 | - | 150 Kotak | 40.000.000 |
Tersedianya makan | 100 Kotak | 150 Kotak | |||||||||||
Tersedianya minum | 100 Buah | 150 Buah | |||||||||||
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Empat Lawang | 10 Kali | APBD KAB | 150.000.000 | - | 12 Kali | 180.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Empat Lawang | 78 Kali | APBD KAB | 130.000.000 | - | 88 Kali | 170.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran | Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | Empat Lawang | 15 Orang | APBD KAB | 241.800.000 | - | 18 Orang | 285.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 01 | 22 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (Kain Pel, Sapu, Pewangi Ruangan, Keset Kaki, Pembersih Lantai, Tissu DLL) | Empat Lawang | 20 Jenis | APBD KAB | 20.000.000 | - | 25 Jenis | 35.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 81,48 | APBD KAB | 169.000.000 | 425.000.000 | ||||
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC) | Empat Lawang | 2 Buah | APBD KAB | 12.000.000 | - | 2 Buah | 100.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer PC) | Empat Lawang | 2 Unit | APBD KAB | 25.000.000 | - | 4 Unit | 50.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 10 | Pengadaan Meubeler | Tersedianya Lemari Arsip | Empat Lawang | 2 Unit | APBD KAB | 15.000.000 | - | 2 Unit | 50.000.000 |
Tersedianya Kursi | 10 Unit | APBD KAB | 10 Unit | ||||||||||
Tersedianya Meja | 6 Unit | APBD KAB | 6 Unit |
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Empat Lawang | 10 Jenis | APBD KAB | 30.000.000 | - | 10 Jenis | 40.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat | Empat Lawang | 2 Unit | APBD KAB | 40.000.000 | - | 2 Unit | 45.000.000 |
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua | 2 Unit | APBD KAB | 2 Unit | ||||||||||
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 35 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda Empat | Empat Lawang | 3 Unit | APBD KAB | 7.000.000 | - | 3 Unit | 15.000.000 |
Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda dua | 2 Unit | APBD KAB | 2 Unit | ||||||||||
4 | 01 | 4.01.20 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Empat Lawang | 2 Ruang | APBD KAB | 40.000.000 | - | 2 Ruang | 125.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan disiplin aparatur | 92 | APBD KAB | 80.000.000 | 0 |
4 | 01 | 4.01.20 | 03 | 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu | Empat Lawang | 111 stel | APBD KAB | 80.000.000 | - | 111 stel | 0 |
4 | 01 | 4.01.20 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang lulus diklat/pelatihan dengan nilai baik | 40 | APBD KAB | 25.000.000 | 90.000.000 | ||||
4 | 01 | 4.01.20 | 05 | 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal | Empat Lawang | 5 Orang | APBD KAB | 25.000.000 | - | 18 Orang | 90.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai Lakip | 62 | APBD KAB | 20.000.000 | 30.000.000 | ||||
4 | 01 | 4.01.20 | 06 | 11 | Penyusunan Lakip | Tersedianya Laporan Perencanaan dan Keuangan (LAKIP) | Empat Lawang | 1 Dokumen | APBD KAB | 10.000.000 | - | 1 Dokumen | 15.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 06 | 27 | Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Tersedianya Laporan SPM | Empat Lawang | 1 laporan | APBD KAB | 10.000.000 | - | 1 laporan | 15.000.000 |
4 | 12 | PENANAMAN MODAL | APBD KAB | 803.000.000 | 1.080.000.000 | ||||||||
4 | 12 | 4.01.20 | 15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam milyar) | 1 | APBD KAB | 793.000.000 | 1.030.000.000 | ||||
Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam milyar) | 1,5 | APBD KAB | |||||||||||
4 | 12 | 4.01.20 | 15 | 23 | Mengikuti Pameran Investasi | Tersedianya Pameran Investasi | Empat Lawang | 3 Kali | APBD KAB | 300.000.000 | - | 3 Kali | 330.000.000 |
4 | 12 | 4.01.20 | 15 | 29 | Pelaksanaan Forum Bisnis | Tersedianya pertemuan dengan Investor | Empat Lawang | 1 Kali | APBD KAB | 200.000.000 | - | 1 Kali | 400.000.000 |
4 | 12 | 4.01.20 | 15 | 31 | Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri | Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Investasi Dalam Negeri (Eksibisi Kopi Regional) | Empat Lawang | 1 Event | APBD KAB | 293.000.000 | - | 1 Event | 300.000.000 |
4 | 12 | 4.01.20 | 16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Jumlah Investor Baru | 12 | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | ||
4 | 12 | 4.01.20 | 16 | 20 | Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik | Tersedianya Informasi Melalui Media Cetak Dan Elektronik (Koran) | Empat Lawang | 2 Kali | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB |
4 | 01 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | ||||||
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Lama Proses Perizinan (Hari) | 8 | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | ||
Nilai SKM | 75 | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | |||||||
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | 08 | Monitoring dan Evaluasi | Terlaksananya Dokumen Monitoring Perizinan Terhadap Pelaku Usaha | Empat Lawang | 4 Kali | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB |
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | 10 | Sosialisasi Perizinan | Terlaksananya Sosialisasi Perizinan | Empat Lawang | 1 Kali | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB |
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | 14 | Kajian Teknis dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha | Tersedianya Dokumen Tim Kajian Teknis Percepatan Pelaksanaan Berusaha | Empat Lawang | 1 Dokumen | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB | APBD KAB |
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | 23 | Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan PM | Tersedianya Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan Dan PM | Empat Lawang | 1 Dokumen | APBD KAB | 10.000.000 | - | 1 Dokumen | 10.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | 25 | Fasilitasi Penyusunan Kelengkapan Aplikasi | Tersedianya Aplikasi Peningkatan Pelayanan Perizinan | Empat Lawang | 1 Aplikasi | APBD KAB | 50.000.000 | - | 1 Aplikasi | 150.000.000 |
4 | 01 | 4.01.20 | 28 | 26 | Pembuatan Aplikasi | Tersedianya Aplikasi Yang Terintegrasi Dengan Perizinan | Empat Lawang | 1 Aplikasi | APBD KAB | 70.000.000 | - | 1 Aplikasi | 200.000.000 |
Jumlah total : (33 kegiatan) | 2.380.000.000 | 3.537.000.000 | |||||||||||
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 merupakan gambaran kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima dibidang perizinan kepada masyarakat dan dalam dokumen perencanaan tersebut terlihat dengan jelas langkah langkah yang akan ditempuh dalam mewujudkannya.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melakukan program dan kegiatan tahunan, sehingga akan memudahkan pelaksanaan (realisasinya).
Kita menyadari betapun baiknya program dan kegiatan yang dibuat tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dana dan semua pihak. Untuk itu saran dan pendapat yang konstruktif serta dukungan dari instansi maupun pihak terkait dan berkepentingan sangat diharapkan dalam rangka mendukung program dan kegiatan tersebut sebagai upaya ikut mensukseskan visi misi pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam mewujudkan “Empat lawang EMASS GEMILANG” (ekonomi Maju Aman Sehat Sejahtera).