LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 001/DP-PUSARAN/I/2022

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MUKADIMAH

Lebih dari dua dekade sejak Pemerintah memutuskan membentuk sebuah Departemen yang khusus menangani sektor kelautan dan perikanan, nampaknya sektor ini belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, khususnya kontribusi sektor ini terhadap pembangunan nasional dan struktur ekonomi masyarakat. Paradigma yang semula diharapkan dari orentasi pembangunan yang berbasis daratan (land based development) ke pendekatan pembangunan yang berbasis maritime (ocean based development), pada faktanya juga belum secara konsisten dijalankan. Konsistensi dan komitmen dari policy maker menjadikan sektor ini masih menjadi raksasa tidur (the sleeping giant).

Belum adanya fokus kebijakan prioritas di sektor ini, serta perencanaan pembangunan yang minim kajian dan pendekatan yang masih bersifat parsial, menyebabkan Pemerintah belum memiliki pijakan data yang realistis, sehingga belum secara komprehensif mampu menangkap dinamika yang terjadi pada sektor ini. Memeprtimbangakan hal tersebut, maka penting adanya peran partisipasi masyarakat untuk turut berperan secara konkrit dalam memberikan masukan dan rekomendasi berbasis fakta dan kajian ilmiah, serta berkontribusi nyata dalam mendorong peran pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pendirian Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan adalah untuk turut berperan secara nyata dalam mewujudkan arah pembangunan kelautan dan perikanan yang dikelola secara bertanggunjawab dan berkelanjutan dengan focus pada kegiatan kajian/riset, edukasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

ANGGARAN DASAR

YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yayasan ini adalah sebuah lembaga think tank independen yang fokus pada bidang kajian, edukasi, pengabdian dan pemberdayaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2 Nama

Yayasan ini bernama Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat dengan Pusaran KP.

Pasal 3 Waktu

Yayasan Pusaran KP di dirikan di Jakarta, pada tanggal 03 September Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027769.AH.01.12 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, untuk kurun waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 Tempat Kedudukan

Yayasan Pusaran KP ini berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan jika diperlukan atau pada kondisi tertentu dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain persetujuan Dewan Pembina.

BAB III LAMBANG/LOGO YAYASAN

Pasal 5

(1) Lambang atau Logo Yayasan Pusaran-KKP adalah dua telapak tangan yang menyangga tiga lingkaran berbeda warna yang saling terkait dengan gambar ikan ditengahnya.

(2) Pemaknaan Lambang atau Logo sebagaimana ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Dua telapak tangan berwarna biru yang sedang menyangga memiliki makna upaya pelestarian, perlindungan dan pemberdayaan terhadap sumber daya

;

b. Tiga lingkaran yang saling terkait masing-masing berwarna biru, ungu dan kuning, memiliki makna keberlanjutan (sustainability) yaitu keseimbangan

antara upaya pelestarian lingkungan (save), kajian (study) dan pemanfaatan ekonomi dan sosial (use);

c. Gambar ikan yang berada ditengah-tengah lingkaran memiliki makna bahwa sumber daya kelautan dan perikanan harus dimanfaatkan secara bertanggungjawab.

BAB III

ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 6

1. Yayasan Pusaran KP berasaskan Pancasila

2. Yayasan Pendidikan Pusaran KP berlandaskan :

a. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi di Indonesia, beserta aturan-aturan turunan yang berlaku di Indonesia, yang berimbas pada pergerakan Yayasan Pusaran KP.

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pusaran KP sebagai landasan dasar dan operasional-konseptual.

c. Surat Ketetapan Dewan Pembina Yayasan Pusaran KP yang mengikat ke dalam dan ke luar organisasi beserta unit kerja turunannya.

d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pusaran KP yang hanya mengikat internal organisasi beserta unit kerja turunannya.

e. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pusaran KP yang hanya mengikat internal organisasi beserta unit kerja turunannya.

f. Aturan-aturan turunan lain yang dianggap perlu atas hasil musyawarah dan mufakat seluruh elemen Yayasan Pusaran KP.

3. Dalam setiap penentuan kebijakan, selain mengacu pada landasan-landasan yang tercantum pada poin 2, Yayasan Pusaran KP juga diwajibkan melakukan tinjauan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah.

4. Yayasan Pusaran KP bersifat independen, tidak berafiliasi dengan organisasi politik, organisasi keagamaan, dan juga organisasi-organisasi lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan yayasan.

BAB IV

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7 Visi

“Menjadikan Pusaran-KP sebagai lembaga kajian terkemuka di bidang kelautan dan perikanan yang mandiri, transparan, akuntabel dan professional”

Pasal 8 Misi

Untuk mewujudkan tercapainnya Visi sebagaimana pada pasal 5, Yayasan Pusaran KP menetapkan Misi :

a. Melakukan dan mengembangkan kajian dan riset terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai acuan pemanfaatan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

b. Menjadi partner kritis Pemerintah dalam memberikan masukan, referensi, dan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis pada kajian ilmiah, data, dan informasi faktual untuk kemaslahatan masyarakat kelautan dan perikanan.

c. Mengembangkan strategi dan manajemen adaptif dalam perencanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

d. Mengembangkan layanan edukasi dan keahlian terhadap masyarakat dan dan pihak lain terkait untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

e. Mendorong pendampingan, pemberdayaan, dan pengabdian terhadap masyarakat dan lingkungan di bidang kelautan dan perikanan.

f. Melakukan pendampingan dan advokasi bantuan hukum bagi masyarakat kelautan dan perikanan, terkait konflik di bidang kelautan dan perikanan.

g. Menyelenggarakan dan membangun kerjasama antar lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri yang focus pada upaya mendorong kemajuan sector kelautan dan perikanan.

h. Membangun edukasi dan diskursus publik yang mencerdaskan dalam merubah cara pandang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan ke arah yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.

i. Menyelenggarakan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi public terkait isu-isu di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9 Tujuan

Tujuan Yayasan Pusaran KP adalah:

a. Menjadi Lembaga yang mandiri, transparan, dan akuntabel serta berkontribusi besar dalam bidang kajian dan riset, perencanaan, analisis kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan

b. Mendukung penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan guna mewujudkan pencapaian tujuan bersama pembangunan berkelanjutan.

c. Memfasilitasi kemudahan akses bagi masyarakat terhadap akses edukasi, pengembangan kompetensi, dan kebutuhan lainnya yang secara langsung mampu menumbuh kembangkan kemandirian ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.

d. Meningatkan peran partisipasi publik dalam upaya-upaya pelestarian sumber daya dan lingkungan untuk mewujudkan pemanfaatan yang lebih bertanggungjawab.

BAB V

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Pasal 10

Pusaran KP melaksanakan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan Pusaran KP dalam berbagai bidang kelautan dan perikanan, meliputi:

a. Membangun sistem dalam upaya menjadikan lembaga yang mandiri, transparan, dan akuntabel.

b. Melakukan kajian dan riset di bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan informasi bagi stakeholders;

c. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;

d. Memberikan masukan, kritik konstruktif dan rekomendasi kepada Pemerintah berbasis kajian ilmiah, dan data informasi yang factual serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. Melakukan pendampingan dan pembinaan baik teknis maupun non teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

f. Menyediakan layanan keahlian untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi bidang kelautan dan perikanan;

g. Membangun dan mengembangkan kerjasama baik level nasional maupun internasional untuk mendukung kinerja bidang kelautan dan perikanan;

h. Mendorong kontribusi yayasan dalam memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada masarakat khususnya generasi muda terkait bidang kelautan dan perikanan;

i. Penyediaan dan penyebaran informasi yang bermanfaat di bidang kelautan dan perikanan melalui kegiatan publikasi.

j. Mendorong peran dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam hal ini yang terkait langsung pada sector kelautan dan perikanan;

k. Mengampanyekan prinsip pengelolaan kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan kepada masyarakat baik melalui pendidikan dan pelatihan, maupun melalui peran nyata di lapangan;

l. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi masyarakat perikanan dan kelautan;

m. Memberikan advokasi dalam penyelesaian konflik yang berdampak langsung kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 11 Kekayaan

1. Yayasan Pusaran KP mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yg tidak mengikat;

b. Wakaf;

c. Hibah;

d. Hibah wasiat; dan

3. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

4. Segala kekayaan Yayasan Pusaran KP baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan yang berwujud lainnya, dikelola oleh/dan menjadi tanggung jawab Pengurus.

Pasal 12

Kode Etik Kekayaan

1. Yayasan Pusaran KP menetapkan kode etik kekayaan yang bersumber dari perolehan lain sebagaimana pasal 12 ayat (2), dengan ketentuan bahwa perolehan kekayaan baik secara pribadi maupun lembaga, sekurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau perundang- undangan yang berlaku;

b. dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum;

c. bebas dari kepentingan yang bersifat partisan.

2. Terkait perolehan kekayaan sebagaimana pasal 2, bagi donatur yang akan memberikan sumbangan pada Yayasan Pusaran KP terlebih dahulu harus membuat pemenuhan kode etik sebagaimana ayat (1) dalam bentuk pernyatan tertulis di atas materai.

BAB VI KEORGANISASIAN

Pasal 13 Struktur organisasi

Struktur organisasi Yayasan Pusaran KP terdiri atas:

a. Dewan Pembina.

b. Dewan Pengurus

c. Dewan Pengawas.

Pasal 14 Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah organ Yayasan Pusaran KP yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan Pusaran KP, utamanya dalam hal legislatif dan yudikatif. Tugas dan wewenang Dewan Pembina tidak diserahkan kepada Pengurus atau Dewan Pengawas.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pembina.

3. Dalam hal lebih dari seorang anggota Dewan Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Anggota Pembina

4. Xxxx dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Seluruh anggota Dewan Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan Pusaran KP.

6. Dalam hal Yayasan Pusaran KP oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Dewan Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Dewan Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaran KP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Masa jabatan anggota Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena perundang-undangan yang berlaku.

9. Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau Dewan Pengawas Yayasan Pusaran KP.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Dewan Pembina

1. Anggota Pembina memiliki wewenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2. Kewenangan Dewan Pembina meliputi:

a. Keputusan dan penetapan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pusaran KP.

b. Pengangkatan, penetapan dan pemberhentian anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas dan Pengurus unit kerja dibawah Yayasan Pusaran KP.

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Pusaran KP.

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan Pusaran KP.

f. Pengesahan laporan tahunan Yayasan Pusaran KP.

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan Pusaran KP dibubarkan.

h. Membentuk dan mengesahkan Pengurus Yayasan Pusaran KP.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina selain Anggota Pembina Definitif, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau Anggota Pembina berlaku pula baginya.

Pasal 16

Rapat Dewan Pembina

1. Rapat Dewan Pembina diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. Dewan Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap

waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pembina, anggota Pengurus atau anggota Dewan Pengawas.

2. Panggillan Rapat Dewan Pembina dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Dewan Pembina dapat diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan dan/atau di tempat lain dan/atau dilakukan secara virtual.

5. Dalam hal semua anggota Dewan Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Pembina di pimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan jika Ketua Dewan Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pembina akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari anggota Dewan Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Pembina lainnya dalam Rapat Dewan Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 17

Aturan Pengesahan Keputusan Rapat Pembina

1. Rapat Dewan Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak dicapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pembina kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Dewan Pembina kedua diselenggarakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina Pertama.

e. Rapat Dewan Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Dewan Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap anggota DewanPembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang mewakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan surat mengenai hal- hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Dewan Pembina dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.

8. Dewan Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pembina.

Pasal 18 Rapat Tahunan

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan Pusaran KP ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar bagi pemikiran mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus,

c. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Pusaran KP.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijaankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Pasal 19 Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan Pusaran KP.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Pengawas atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20 Anggota Dewan Pengawas

1. Xxxx dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan Pusaran KP yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan Pusaran KP, masyarakat atau negara berdasarkan

putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Dewan Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Dewan Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan Pusaran KP diurus oleh Pengurus.

5. Anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan Pusaran KP, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Dewan Pengawas Yayasan Pusaran KP, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus dan masuk dalam kepengurusan Unit Kerja.

Pasal 21

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

c. Bersalah melakukan palanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

d. Diberhentikan oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina karena melakukan pelanggaran peraturan Yayasan Pusaran KP.

e. Masa jabatan berakhir.

Pasal 22

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib dengan i’tikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Dewan Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Dewan Pengawas berwenang:

a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.

b. Memeriksa dokumen.

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus.

e. Memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Dewan Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7 ) dan (8), maka pemberhenian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10.Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Dewan Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

Pasal 23

Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan lisan atau tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Pengawas atau Dewan Pembina.

2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas yang berhak mewakili Dewan Pengawas.

3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat Dewan Pengawas harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan Pusaran KP atau di tempat kegiatan Yayasan Pusaran KP.

6. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 24 Kuorum Rapat Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengawas akan dipimpin oleh satu orang anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Dewan Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.

4. Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengkat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pengawas.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengawas kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama.

e. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas.

Pasal 25

Pengambilan Keputusan Rapat Pengawas

1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat atau 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberi tahu dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas.

Pasal 26 Dewan Pengurus

1. Pengurus adalah organ yayasan yang menjalankan tugas dan fungsi eksekutif dan diangkat oleh Pembina untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terdiri atas:

a. Dewan Pakar

b. Direktur Eksekutif

c. Sekretaris Jenderal

d. Direktur

e. Bidang-Bidang

2. Xxxx dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan Pusaran KP yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuaan hukum tetap.

3. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

4. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan Pusaran KP:

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, serta Pengawas;

b. Bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangan; dan

c. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Xxxxxan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan Pusaran KP, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian pengurus Yayasan Pusaran KP, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, dan Pengawas.

Pasal 27

Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengurus

Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

c. Bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu tertentu.

d. Diberhentikan oleh Pembina atas usul anggota Pengurus yang lain melalui keputusan Rapat Pembina karena melakukan pelanggaran peraturan Yayasan Pusaran KP.

e. Masa jabatan berakhir.

Pasal 28

Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus bertanggungjawab penuh atas pengurusan Yayasan Pusaran KP untuk kepentingan Yayasan.

2. Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Pusaran KP untuk disahkan Dewan Pembina.

3. Dewan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas.

4. Setiap anggota Dewan Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dewan Pengurus berhak mewakili Yayasan Pusaran KP di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan Pusaran KP (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).

b. Mendirikan suatu satuan kerja dan/atau usaha baru atau melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk satuan kerja dan/atau usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Memberi atau menerima pengalihan harta tetap,

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Xxxxxan.

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan Pusaran KP serta menganggunkan/membebani kekayaan Yayasan.

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pusaran KP, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Pusaran KP.

6. Perbuatan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Dewan Pembina.

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pembina secara berkala.

Pasal 29

Pembatasan Kewenangan Dewan Pengurus

Dewan Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

a. Mengikat Yayasan Pusaran KP sebagai penjamin hutang.

b. Membebani kakayaan Yayasan Pusaran KP untuk kepentingan pihak lain.

c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pusaran KP, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan Pusaran KP, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan Pusaran KP.

Pasal 30

Lanjutan Tugas dan Wewenang Dewam Pengurus

1. Dewan Pakar memberikan masukan pemikiran terkait kegiatan dan pengembangan organisasi berdasarkan kepakarannya.

2. Direktur Eksekutif bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Pusaran KP.

3. Dalam hal Direktur Eksekutif tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Direktur Keuangan bersama anggota pengurus.

4. Dewan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan Pusaran KP.

5. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi Yayasan Pusaran KP.

6. Direktur Keuangan bertugas mengelola keuangan Yayasan Pusaran KP.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Dewan Pembina.

8. Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Xxxxx 00 Xxxx Xxxxx

1. Dalam hal keperluan dan kepentingan yayasan, jika diperlukan pengurus berhak untuk membentuk Unit Kerja untuk mendukung efektifitas program kerja yayasan atas pertimbangan anggota dewan Pembina dan Dewan Pengawas.

2. Yang dimaksud Unit Kerja adalah organisasi/kepengurusan di bawah naungan Yayasan Pusaran KP yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan dan/atau unit usaha.

3. Ketua unit kerja diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Pusaran KP berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus.

4. Xxxx dapat diangkat sebagai ketua unit kerja adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

5. Ketua unit kerja Yayasan Pusaran KP diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Ketua unit kerja Yayasan Pusaran KP bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

7. Ketua unit kerja Yayasan Pusaran KP menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Yayasan Pusaran KP.

8. Kepengurusan unit kerja dapat dibentuk oleh ketua unit kerja berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Yayasan Pusaran KP dengan persetujuan Direktur Eksekutif dengan mempertimbangkan arahan Dewan Pembina.

9. Hal-hal yang berkaitan dengan Unit Kerja tersebut, dapat diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pusaran KP

Pasal 32

Lain-lain tentang Dewan Pengurus

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan Pusaran KP dengan anggota Dewan Pengurus atau apabila kepentingan pibadi seorang anggota Dewan Pengurus bertentangan dengan Yayasan Pusaran KP, maka anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Yayasan Pusaran KP. Dalam kondisi demikian, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Yayasan Pusaran KP.

2. Dalam hal Yayasan Pusaran KP mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Dewan Pengurus, maka Yayasan Pusaran KP diwakili oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 33

Rapat Dewan Pengurus

1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan lisan atau tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Pengurus, Dewan Pengawas atau Dewan Pembina.

2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Dewan Pengurus.

3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus disampaikan kepada anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat Dewan Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Dewan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan di tempat lain dengan persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 34

Kuorum Rapat Dewan Pengurus

1. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Direktur Eksekutif

2. Dalam hal Direktur Eksekutif tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau dari Dewan Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh Dewan Pengurus lainnya dalam Rapat Dewan Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.

4. Rapat Dewan Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengurus kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Dewan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Dewan Pengurus pertama.

e. Rapat Dewan Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebh dari ½ (satu per dua) jumlah Dewan Pengurus.

Pasal 35

Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Pengurus

1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju dama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Dewan Pengurus dibuat berita acara rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat atau 1 (satu) orang anggota Dewan Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.

8. Dewan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengurus.

Pasal 36 Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus untuk mengangkat Dewan Pembina, apabila Yayasan Pusaran KP tidak lagi mempunyai Dewan Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Xxxxxan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Dewan Pegawas.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan Pusaran KP atau di tempat kegiatan Yayasan Pusaran KP.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

8. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Direktur Eksekutif.

9. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif berhalangan hadir maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus dan/atau dipilih dari peserta yang hadir.

Pasal 37

Pengambilan Keputusan Rapat Gabungan

1. Satu orang Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.

2. Satu orang Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh Dewan Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Dewan Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

Pasal 38 Kuorum Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat :

a. Apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus

b. dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

2. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselelnggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

4. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan pengawas.

5. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

8. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak keiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

9. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

10. Anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

11. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 39

1. Keuangan Yayasan Pusaran KP dikelola oleh Pengurus dan disimpan dalam Kas Yayasan Pusaran KP dan/atau Bank yang diatur dan dipertanggung jawabkan pada Rapat Pengurus.

2. Keuangan dan kekayaan Yayasan Pusaran KP dibukukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku di Indonesia.

3. Tahun buku Yayasan Pusaran KP dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun (tahun kalender).

4. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan Pusaran KP ditutup.

5. Laporan keuangan yang susun Bendahara dan dijadikan satu dengan laporan tahunan.

Pasal 40 Laporan Tahunan

1. Dewan Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan Pusaran KP.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

a. Laporan dan kegiatan Yayasan Pusaran KP selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan harus disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Pengurus terhadap segala kegiatan dan pengelolaan Yayasan Pusaran KP.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan Pusaran KP disusun sesuai degan standar akuntansi yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor/sekretariat Yayasan.

7. Ikhitisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan Pusaran KP:

a. Memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan Luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau

b. Mempunyai kekayaan diluar wakaf sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

8. Laporan tahunan Yayasan Pusaran KP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan Pusaran KP sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Dewan Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

1. Dewan Pembina membuat dan menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang tidak/belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Pusaran KP.

2. Hal-hal yang tidak/belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Pusaran KP, harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan merujuk kepada Anggaran Dasar.

3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Pusaran KP, dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Pembina sesuai dengan kondisi kekinian Yayasan Pusaran KP.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 42

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina, yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Dewan Pembina yang hadir atau yang mewakili.

4. Dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Dewan Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih lebih dari

½ (satu per dua) dari seluruh Dewan Pembina.

6. Keputusan Rapat Dewan Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Dewan Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 43

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap mukadimah, visi, misi, dan tujuan Yayasan Pusaran KP.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan Pusaran KP, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan Pusaran KP dinyatakan pailit, kecuali atas persertujuan kurator.

BAB X PENGGABUNGAN/PELEBURAN YAYASAN

Pasal 44

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalamayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Ketidakmampuan Yayasan Pusaran KP melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan Pusaran KP dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina untuk selanjutnya dirapatkan oleh anggota Pembina sebelum disetujui/ditetapkan.

Pasal 45

1. Penggabungan Yayasan Pusaran KP hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pebina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendat persetujuan dari Pembina masing- masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan dalam surat kabar harian Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

BAB XI PEMBUBARAN YAYASAN

Pasal 46

1. Yayasan Pusaran KP bubar karena:

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.

c. Putusan pengadilan yng telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau

3) Harta kekayaan Yayasan Pusaran KP tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan Pusaran KP bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus sebagai likuidator.

Pasal 47

1. Dalam hal Yayasan Pusaran KP bubar, Yayasan Pusaran KP tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan Pusaran KP sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan Pusaran KP bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan Pusaran KP karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan Pusaran KP dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak anggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan Pusaran KP ke Dewan Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan Pusaran KP sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan Pusaran KP tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 48

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Pusaran KP yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Pusaran KP yang bubar.

BAB XII PENUTUP

Pasal 49

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lainnya yang belum diatur akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan turunan lain dari Yayasan Pusaran KP.

2. Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diputuskan dalam Rapat Pembina.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2022

PUSARAN KP

Yayasan Pusat Kajian Dan Pemberdayaan Kelautan Dan Perikanan

X. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Eksekutif Ketua Dewan Pembina

ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 1 KETENTUAN DEWAN PENGURUS

(1) Dewan Pengurus organisasi Pusaran KP dilarang menjadi pengurus organisasi terlarang, demikian juga terhadap Partai terlarang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

(2) Dewan Pengurus yang berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selain dua jenis organisasi terlarang sebagaimana pada ayat (1) di atas, juga dilarang untuk menjadi anggota Partai Politik atau berafilisasi dengan kegiatan sejenis, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dewan Pengurus Pusaran-KP harus tunduk kepada Pimpinan Struktur organisasi Pusaran KP yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan AD & ART.

Pasal 2 PEMBERHENTIAN DEWAN PENGURUS

Seseorang pengurus organisasi Pusaran-KP dinyatakan gugur kepengurusannya dikarenakan:

a) Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi pengurus organisasi Pusaran-KP yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Pengurus organisasi Pusaran-KP yang diperkuat sekurang-kurangnya satu orang saksi;

b) Meninggal dunia;

c) Diberhentikan sebagai Dewan Pengurus.

Pasal 3

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGURUS

(1). Seorang Dewan Pengurus organisasi Pusaran-KP dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD & XXX Xxxxxxx atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai pengurus Pusaran-KP, atau melanggar disiplin organisasi dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Yayasan.

(2). Sebelum diberhentikan sebagai pengurus yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pimpinan Pengurus organisasi Pusaran-KP. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.

(3). Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.

(4). Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada organisasi Pusaran-KP, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya.

(5). Surat Pemberhentian sebagai pengurus diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Yayasan Pusaran-KP.

(6). Dewan Pengurus yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan melakukan banding.

BAB II

DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR, DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN PENTANGGUNG JAWAB PENGURUS DEWAN PEMBINA, DEWAN PAKAR DAN

DEWAN PENGAWAS

(1) Dewan Pembina adalah merupakan penasehat organisasi, dimana fungsinya memberikan saran, nasehat dan pertimbangan, baik diminta ataupun tidak diminta kepada Pimpinan Pengurus organisasi Pusaran-KP tempat dimana dia terdaftar sebagai pengurus Dewan Pembina;

(2) Dewan Pengawas adalah merupakan pengawas organisasi secara kolektif dimana fungsinya memberikan pengawasan pada pengurus organisasi dalam roda organisasi berdasarkan AD/ART;

(3) Dewan Pakar adalah merupakan penasihat suatu organisasi secara kolektif, dimana fungsinya memberikan saran, dan atau masukan sesuai bidang kepakarannya kepada Pimpinan Pengurus organisasi tempat dimana dia terdaftar sebagai Pengurus Dewan Pakar dalam menjalankan rencana kerja/kegiatan pada bidang tertentu.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5 DEWAN PENGURUS

(1) Dewan Pengurus adalah Pimpinan Tertinggi organisasi Pusaran-KP yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur

(2) Pengurus memiliki wewenang:

a) Menetapkan kebijakan organisasi Pusaran-KP sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Pusaran-KP lainnya.

b) Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus

c) Mengangkat Pelaksana Xxxxx sebagai pengurus sementara dalam hal pengurus dibekukan.

(3) Pengurus berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi Pusaran-KP sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Pusaran-KP lainnya.

Pasal 6 BIDANG KAJIAN

(1) Bidang Kajian adalah kelengkapan organisasi Pusaran-KP yang berfungsi sebagai bagian pelaksanaan program kerja utama organisasi Pusaran-KP dan pimpin oleh seorang Ketua Bidang sesuai ruang lingkup program kerja Yayasan.

(2) Bidang Kajian dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan dinamika yang berkembangan di masyarakat dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pengurus melalui Keputusan-Keputusan dan Peraturan-Peraturan organisasi Pusaran-KP.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2022

PUSARAN KP

Yayasan Pusat Kajian Dan Pemberdayaan Kelautan Dan Perikanan

X. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Eksekutif Ketua Dewan Pembina