PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBW< INDONES1A
DENGAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERlAN DALAM XXXXXX XXXXXXXX INDONESfA TENTANG
PEMBINAAN CIVITAS AKADEMIKA, PRAJA, DAN PURNA PRAJA lNSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
MENJADI AGEN PANCASILA
Nomor PKS-.02/BPIP/DTV/08/2019
Nomor 420/1193/IPDN
Pada bari ini Jumat, tanggal 30 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-08-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawab ini:
1. BABY XXXX XXXXXXX selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pa:ncasila Republi.k Indonesia, dalam ha.I ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembina.an Ideologi Pancasila, yang berkedudukan di Xxxxx Xxxxxxx 0 Xx. 2, Jakarta Pusat, selanj:utnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 -
2. XXXXXX XXXXXXX selaku Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dala-m Negeri, Kementerian Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia, yang berkedudukan Jalan Xx. Xxxxxxx Km. 20 Jatinang0r, Surnedang, Jawa Barat.dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 1nstitut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeli Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara ber:sarna-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pe1atihan, Badan Pero bin.3.an Ideologi Pancasila, yang bertujuan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan, Ideologi Pancasila untuk Civitas Xxxxxxxxxx,. Praja, dan Purna Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri Menjadi Agen Pancasila.
2. Bahwa PIHAK KEDUA .adalah Perguru<;ln Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengetnban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilal<:u kepamongan, dan penyedia kader pemerintahan yang terampil.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembina.an Ideologi Pancasila dengan Kementerian Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx fndonesia Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ tanggal 20 Mei 20 l 9 tentang Pelal<Sanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.
PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Civitas Xxxxxxxxxx, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebag� qerikut:
�
- 3 -
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Mak.sud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kapasitas Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri rnenjacLi Agen Pancasila.
(2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK, meningkatkan efektivitas fungsi dan perc;m PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas Civitas Akademika, Praja, dan Pun1a Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.
PASAL2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
L pi!nyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. penyecliaan fasilitas Pendiclikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akadem.ika, Praja, dan Purna Pr!lja Instrtut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. pelaksanaan Penclidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka penyiapan Civitas Akademika, Praja, dan Puma Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
4. pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila bagi Civitas Xxxxxxxxxx, Praja, dan Puma Praja Jnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.
- 4 -
PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:
a. melalrukan perumusan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria prograin kegiatan yang akan dituangkan dalam Ke:rangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Xxx Xxxxx dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA;
b. membentuk tim kerja daJam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
c. melalrukan penyusunan standar kompetensi PP.ndidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila b�gi Civitas Akadem.ika, Praja, dan Purna Praja Insti.tut Pemerintaban DaJam Negeri;
d. :nenyediakan kurikulum dan materi pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pernerintahan Dalam Negeri;
e. menyiapkan tenaga penclidik berupa penceramah dan p�ngajar;
f. rn.elaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jdeologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Puma Praja Jnstitut Pemerint-ahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila;
g. tnengikutsertakan PIHAK KEDUA daJam memberikan sertifikat hasil kegiatan kepada peserta Penc:lidikan dar1 Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Puma Praja Institut Pemerintahan Dularn Negeri menjacli Agen Pancasila; dan
h. melakukan pernantauan dan evaluasi secara berkala tentang pembinaan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja rnstitut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Agen Pancasila.
- 5 -
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. melakukan pembahasan, perum'..isan, dan penyus1...man nonna, prosedur, dru:: kriteria progrcilTI. kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Tim KeJ.-,ja dengan PIHAK PERTAMA;
b. membentuk tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
c. memfasilitasi prasarana dan sarana d.alam PcrJ.didikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Puma Praja Institut Pemerincahan Dalam Negeri;
. .
d. inenyediakan data ·administrasi terkait Civitas Akademika, Praja, dan
Puma Praja lnsttut Pemerintahan Dalam Negeri yang akan diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasi1a nienjadi Agen Pancasfla;
e. m.enyediakan. peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jdeologi Par.casila menjadi Agen Pancasila ·yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan ideologi Pancasila dengan jumlab
peserta didik yang disepakati PARA PIH.AK;
r.· melaksanakan Penclidikan dan Pelatihan Pembinaan. ldeologi Pancasila
.. , ' .
bagi Ci"itas Akademika, Praja, dan Puma Praja Inst. itut Pemerintahan
Daiain Negeri menjadi Agen Pancasila atas biaya PIHAK PERTAMA;
g. memberikan sertifilcat xxxxx kegiatan kepada peserta Penclidikan dan Pelatihan Pembinaan ldeologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Instih1t Pemcrintahan Dalam Negeri me:n.jadi Agen PancasiJa bersan1a PlHAK PERTAMA;
h. meiakukan so'sialisasi atas pelaksanaan Pembinaan ldeo1ogi Pancasila bagi Civ1tas Akademika, Praja, dan Furna Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Age:::1 Pancasila; dan
i. melakukan pemautauan dan evaluasi secara berkala tentang pembinaan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negt>r:i sebagai Agen Pancasila bersama PIHAK PERTAMA.
- 6 -
PASL4 HAK PARA PIHAK
(1) PIHAK PERTAMA mempun}ai hak untuk:
a. rnemperoleh data administrasi dan peserta yang akan diberikan Pend1dikan dar. Pe!atihan Pembinaan Ideologi PancasiJa bagi Civitas Akadem,ka, Praja, dan Purna Praja 1nstlh1t f>emerintahan Dalam Negeri untuk menjadi Agen Pancasila;
b. �elakukan pembRhasan, perumusan, dan penyusunan program kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan. Xxxxx Xxxx sebagai pedomo.n ke1ja bagi Tim Ke1ja;
c. inemperoleh fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ide0logi Pancasila b�gi Ci.vitas 'Akademika, Pra.ja, dan Furna Pr·:t.ja In�titut Pem.erintahar.. Dalam Neeeri menjadi Agen Pancasifa·;
d. .tnelaksanakan Pencliclikan dan Pelatihan Peo.binar:..n Ideolog.i · Pancasila bagi Civitas AkadP.mika, f'raja, dan Purna Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi 'Agen Pancasila; dan
e.
melakukah pemruitauar. dan evaluasi secara berkala tenta'r.ig Pendidikan dan Pelatihaa Pembinaan Ideologi Pfu1casila bagi Civitas A.kademika, Praja, clan Purna Praja lnstitut Pemeriiitalian Dalarr1 Negeri rncnjadi Agen PancasiJa.
(2) PIHAK KEDUA mempU!xxxx xxx untuk:
a. melakukan pembahasan, perumusan., dan penyusunan program kegiatan yang akan ditt.1fmgkan <lalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman i<:erja bagi Xxx Xxxxx;
. . .
b. mempero.l'!h Pendidikan can Pelatihan Pembinaan
_. ... .
ldeo]ogi Pancasila bagi
. . ...
Civitas Xxxxxxxxxx, l?raja, da::i Puma Pr::i.ja Institut Pemerintahan Dalam Neged menjadi Ager, Fanc�sila;
•·
- 7 -
x. xxxx.peroleh' serti.flkat hasil keg;atan Pendidikan dan Pelatihan bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja ln5titnt Pc:nterintahan DaJam Nege1i menjadi Agen Pancasila; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang Penclidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, tlan Purl'la Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.
PASAL 5 JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian Ke1ja Sama ini berlaku untuk ja..gka waktu 2 (dua) t&hun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat d1perpanjang· atas kesepakatan PA.RA PIHAK denga.n membeiitahukan maksud tersebuc secara teitulis kepada Pihak Lainnya, pa1ing lambat 30 (tiga· puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja S&ma ini berakhir.
(2) D�Jam hal sa:tu Pihak berkehendak untuk me:ngakhiri Perjanjian Kerja Barria int sebelum jangka waktu sebagaima!1a d:imaksud pada ayat (1), maak Pihak tersebut \.vajib rnembe_ritahukan ma!;sud ter�ebut secara te�lis. da�
�endapatka.n. persetujuan dari Pihak Lainnya, paiing 1arnbat. 60 {enam
puluh) hari sel>elum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam ha] Perjaujian Kerja Sama ·ini tidal{ diperpanjang lagi, tidal<· akan mempengaruhi ha.k dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan
• t •
terlebih dahuln sebagai a1<lbat pelaksanaan s.ebelum berakhirnya Perjanjian
•
xxxxx Xxxx L'"li.
PASAL 6 KORESPONDENSI
(1) PARA PIHAK menunjuk pt=>jabat penghubung dah menentukan alamat korespondensi masing-masirig dalam rangka pelak.5angan Perjanjian Kerja Sama ini; ya1tu:
- 8 -
a) Bacla.n Pembinaan Id.eologi Pancasila Republik li1donesia:
Pejabat Dircktur Penyelenggaraan Pendldjkan dan Pelatihan
Alamat Email
Xxxxx Xxxxx0X.0 0 Xx. 2, Jakarta Pusat deputt.diklat.bpjp@gmai_X.xxx
b) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kem.enteran Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Lndonesia:
Pejabat Alamat Telepon Email'.
Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum Jl. Xx. Xxxxxxxx, Km. 00 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 022 7798252
(2) Dalam hal terdapat pengganti� pejabat penghuburag, rnaka PARA PIHAK mernberitahukan kepada Pihak Lainnya secara tertulis dalam jangka wal<tu paling lambat 6 (enam) han kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat.penghubung.
PASAL 7 EVALUASI DAN PELAPORAN
(1) PARA PIHAK melalrukan evaluasi dan pclaporan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit l (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(2) PARA PIHAK akan · menunjuk pejabat di masing-masing unit kerja yang terkait untuk melak:ukan pengendalian dan evaluasi ini;
(3) PARA PIHAK menyampaikan basil evaluasi dan laporan bersama Pusat Fasilitasi dan Kerja Sama kepada masing-masing Pimpinan.
- 9 -
PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE JY[AJEURE)
(l) Dalsm hal terjadi keadaan m::'!maksa, antara lain bencapa alam, kebakaran, gan�guan keamanan dan hal-bal lain yang mengaki.batkan PARA PIHAK
tidak dapat melalc:;anakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
.ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK clihebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan ata:s kerugian
yang timbul ak:ibat dari keadaan memaksa ini.
(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me:r:niliki hubungan sebcib akibat secara langs1Jng dengan kerugian yang dialami PARA PUIAK serta dibuktikan d.engan Surat Keterangan dari Pejabat Be1wenang paling lamba-t 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjad1 peristiwa s�bagaimana dirnaksud pada ayat (1).
(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langs,Jng inembatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh !{arena itu PARA PIHAK berkewajiban melalrukan upaya untuk memulihkan kemball keac:laan, kecuali ditentukan lain oleh PA.RA PIHAK.
• • • t
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal terjadj perselisihan dalam pelalcsanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah ·untuk mufak�t.
PASAL 10 PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pe!aksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA.
[filJ
- 10 -
PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA
(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan mated Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalarn Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL 12 PENUTUP
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA .dan .PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan perjanjian ini.
Pll:IAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
�
L.AMt"UU\tl t"d.t<J.i\XXX.Xxx K.lUWI\ dl\NI\ I\N'l'/\,KJ\ u�••u,.. dU.>MU j•Ji::.NUIUIKAf-. UM t".t!J..l\:flU� UIUJJ\tl Yiat.Ul.ffl\J\1' IUt;ul,V\JI J♦J\hCl\tUl.A Ut::NUl\1'4 lh�Tl't'Ur l'C"'-UNll\"rAllA N UJ\L.AN Nt;;XxXX �u,.:t·nttUJU'( UIUJ\M Ntru t:;fU Kt.-t•UUl.lfl. llfDD"J:SIA
lfo
I
T
3
IJ<atulclt,vata.a
P1myu-autlftn outrTUI-,, 11Uuular, proU"'.lur, dAn knteM �ntllcbkan dttn Pt:ltltlhnn tlw!mbmrutn ldenlt)gt Pto1ct111l11 t�ld Civ110 Alat..detrt.ib4 PrQJ,1. d4n Pum.o pr,va lu11u1u1 Ptimcrutt.orua.n Oilh1m Nti;C":n mc(\Jad1 ai1t:n rtlnca.tU.a
Rv.•nl Un&)wp PKS
r.mbel111,an dM P<nyut=nproqo..m kq;,4tun y,,� ftluln
dttu:mWC-n dAlllm k�nft,kn IK'\UU'I k!!rja uma 11itha.f:;aJ JlCdnman ket]O b:.id 11m �:�11
f;ualna11 lt.c:ndkhkJi(1 dan l�tnllh.an fltmtuna.•11 lckoiQ(P
l'nna,ad.o bag! t:,.;._., XxXxxxxxx, ,.,...i,., dan l'\1rna Pn•J•
,n■Ulul J4cmeriurnhcm U.idam Nc�ri m�nj,1uli A�u PNnca.aila.
r(tn�'C:dlnun penc:cr-a.mnh drm pcnga.j11r.
Peny4dl.nnn .4'et1.1fik:H b:.gi p,xxxx n. xx.xx tcluh .mcngikuu pc111Jj,dlk;Jn dllu p¢h1uhun pcnllamllll.n ll.!colotJ'l PilnC1-15lla.
PcnycdttWn d.atQ. pdmuua&ni•i dcm pc:=.crtzt yanR, abn
thbe-nk-an f'ondw:hkom dDn PtinuhAn Pt:1nbU,:aC111 l�('olo,ti Panca•dn
P�nycd.tap.n unu1.11 Jl'flllNnm.A ]lCndu:hlam d.Rn pclnrih.a.n
J't-ny,1•u11n1\ pi,t1t111;tk�t 1�bc!.fJ11mn.1
J'eUlk..unn,m Pcnd1ri1J.c,m dnc, l�lnuturn l"-:mblnr,on ldoologl Pcmbc.Mnn bimbinll!'n 1cknl1, pcndidumn dsm pchlllhnn, Jlnnaa,ilLt bag:J Civh11.1 AJ:.urkmJ�, Pr·nj�. d"" Purni. Pr.1jk xxxx.xx, pcnu.turur.t. acmfrrnr, �in�, te mu koordim,wi,
p,c•�rta ynnr. bh,n dlb<:rll<An dlkhlt •=rn
1:1dmfn111r� dQJ'l
fn.h
Tcrtet.HAnyA pcturlgJrnl J1c1nbelDj'1rflM )"tH\Y, mc:m:utnl
........,.,_.
....,
1\�ni uandr. 1c;
111c:l;1
Tct•edlanyh J>l!.n(lrnunflh cfan pe.npjar.
Tcr1cdu1nyl) :u:n1fiko1
Pe.ningkA1on kopa1HR-s CM1n1 Alcttdemlk•,
&a.......
("U,e< 1nny-i1 nn ll
Ttt•edw\Vl\ Dtl-rtn.lJ da.n
atu.nclar ffljn aama
�-:,:ns;: fcl.,a
Te:rw:dtan:y,i AT'QOQi JlfllPn.nii )'Mnf; xxxxxxx untuk
M>.u11d d.,._ 'l'uJU&A
C1',tu Alutdcmlla,., Pl"DJa. do.n l'umn f"tt\11,'!1 lnJJUu1 f"tmcnnu1h11n Dnlam Ne1tt:r1
01.Ufllt
t.lnlman
c,,,i..._. Xxxxxx.lal. Seplt'.mbc-r 20 19 Pnjn. tl.Dn Pu' -n.a
l'rajooln•••tut
l'-cmtrtntdhs.n Oal�m
:ftJ:,n S.:pAnjangPMS tnJ>•lh b<Nlcll
Scianlnns l'KS 1nn1ih bcrlnku
IJ.cnan�nd•••b fSu mbc:r-rcmbt ayaaa Xxx Xxx,,
Tltn.Kcrj•
tn111hut Pemerintulnul Oalum Neaert mi:nfntll A¢Co r11n01•Jlll
loknknryR/wmk.ahop. acmlna.r, �mbc.lajaum ckk1mnik {t.:• fr-tunl,igJ, pcmbeh1j11rnnjt1rrtkJ11uh, mn1-1os, pcinbck.uWn/tmcnlaa.f d"n konsulLn Sl'pubUk..
r.-n,-. dnn Pum• Pr.,)., lPON n rt�
mernpc:rlQ.uu. koordln.1:t1I dt1n 1lnt:rgi;1u rmtt1ru 0.puh Bld•n11 DlklAI
O.puti Xxx.xxx BPIP
4 Pcrn111ntn.U1tM U11n no11.lu1u11 Pr.ndb:H1Um dun Pt1ltdlhan Pcmb"tn-111m Punbcrwn UJUm/tca/uJi k:Om?!'lcnai/.Kminar terhad-Dp Mcu'loa,a P11.. ncatlla b{(J? CMtn Nc:ntfomilul. rnaJ,�. dun rumn pctcnn y11n.g t.ckth mt:11guru11Pc:ndid1k.nn dnn Ptl.:11Jh:on PrAJa ln•lnut P-em-crmtuhan Dr,\Jl.m :ft"g�ri rneanJnd1 Agr,n l'<mb,r,OAn ldeol<lg, PonoullA fcvntu..t bclJljnr whndap P.anaa.a.ilA.. pc••n�I
t:,_.iwul pcny,,l<:nRKDt-a (Pembcrllln rorm pcn!Wan tcrbaclap pcny,IA:nl!IU'"' Y:,Ojl olan dl1'1 oi.l:h pc>ena ,.mg terdiri clan poln�potn untuk mcml:u e.lbie:n:il waktu, �n:m, ,arnna. pt'H.&f'ilrt!:tl
EvaluAS1 pcmcc:r.unu.h d11;n pc:np}:u lc:arA pcny,u:ipaum m�tcrt d\k!Mt/rnc111dc-. ir:cl.cnr)c.apan matcri. pc:nggunun media. dun ke1cpa1ao walcUJI
Otperolt'h sombu.nin pcmA.lumao, pcnKU1'11Jt.11n. ,en• m11mpu rnen,;imptemen1111ikttn
-
••n:uua
•ll..d,k••·
Dipcmlch pmb;uun
C'A',;n�IUU
prn..x.xxxxxx, pe:nggunun
�ktu. d.anj■munn donpo,upc.t<.....
.,b:IJll'l b.-,!Uln pcogopt.imolAn k<!l"'lan
xxxx Xx:an d11"lc-uk•n
Of;>crolch p.mbarun mt'J1s_enaa kondu&1 pcngajar di:11\ scbng3, d.-ur mc.1ailikuk:tt\ np11m■Huat p.,du.
1<,epaum ..,1.o.n1u1ny,, dlkemudia.n tum
S.ponj�nQ PKS rnanlh bc:r1Aku
�•u••'II Pl<S
n,aath b<:rlalru
Sep:u,JA'l& PKS mu,h b<:r!Aku
l�ortujw 1111n d,.,..,.i...u 01 "'"""• pa4lt ••n� lO /\1',UUH ❻19
'Xxx..lwjo
Xxx XxXxx,
Tunlt,tja