TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk

Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk (“Perseroan”), keduanya selanjutnya disebut “Rapat”.

2. a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan pukul

16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.

b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.

c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:

a. Secara Fisik yang diwakili oleh BAE; atau

b. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

3. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

4. a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

6. Kuorum Kehadiran Dan Keputusan Rapat :

-untuk mata acara ke-1 dan ke-3 :

Kuorum yang berlaku adalah dihadiri pemegang saham atau kuasanya paling sedikit ¾ (tiga per- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan yang berlaku adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-untuk mata acara ke-2:

Kuorum yang berlaku adalah dihadiri pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-untuk mata acara ke-4 dan ke-5:

Kuorum yang berlaku adalah dihadiri pemegang saham atau kuasanya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

7. a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit.

b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.

c. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.

d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun yang hadir secara elektronik melaluiaplikasi eASY.KSEI,

e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.

f. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melaluiaplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

g. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat memintapihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab olehPerseroan secara terpisah di luar Rapat.

8. a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham.

b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

c. Proses pemungutan suara :

i. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;

- Kedua, mereka yang memberikan suara xxxxxx (abstain) akan diminta mengangkat tangan;

- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut;

Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

ii. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.

c. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara “Abstain”untuk mata acara yang bersangkutan.

Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.

10. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

11. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

DIREKSI PERSEROAN

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA PT PRADIKSI GUNATAMA TBK DAN PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI

TAHUN 2022

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT PRADIKSI GUNATAMA TBK (“PGUN”) DAN PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI (“SA”) AGAR PARA

PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) MASING-MASING, UNTUK PGUN,YANG DIRENCANAKAN PADA TANGGAL

21 DESEMBER 2022 SEHUBUNGAN DENGAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA PGUN DAN SA.

Kantor PGUN:

Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261.

Kalimantan Timur, Indonesia.

Telp: (0000) 0000000

Website: xxx.xxxxxxxx.xx.xx

Email: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx

Kantor SA:

Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261.

Kalimantan Timur, Indonesia.

Telp: (0000) 0000000

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, PARA KREDITUR, MASYARAKAT,

PERSAINGAN YANG SEHAT DAN PEMENUHAN HAK-HAK PARA KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DENGAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL

27 OKTOBER 2022.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING- MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”). NAMUN, BELUM MEMPEROLEH

PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PGUN DAN SA.

DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN

RUPSLB PGUN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN USAHA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN

MENYESATKAN.

Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN
Akta Penggabungan	:	Sebuah akta penggabungan yang dibuat oleh seorang notaris dalam bahasa Indonesia, yang konsepnya harus disetujui dengan suatu keputusan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek-efek PGUN
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dirjen Pajak		Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia
Ha	:	Hektar
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	:	Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (“Bapepam- LK”) Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
OSS	:	Online Single Submission

Periode Pembelian Kembali	:	Periode di mana Para Pemegang Saham Penjual dapat menyampaikan formulir pernyataan menjual saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul “Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berkeberatan Atas Penggabungan Usaha”.
Pendapat Kewajaran	:	Pendapat Kewajaran yang disiapkan oleh XXXX Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Rekan tertanggal 5 Desember 2022.
PP No. 27 Tahun 1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP No. 57 Tahun 2010	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	PGUN dan SA
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	:	SA
Perusahan Penerima Penggabungan Usaha	:	PGUN, yang terhitung sejak Penyelesaian Penggabungan akan tetap dengan nama PT Pradiksi Gunatama Tbk
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019	:	Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
POJK No. 15/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 16/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 30/POJK.04/2017	:	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
POJK No. 3/POJK.04/2021	:	Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
POJK No. 74/POJK.04/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.
POJK No. 58/POJK.04/2017	:	Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
Pembeli Siaga	:	PT Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rasio Konversi Penggabungan	:	1:2.442 dimana 1 (satu) saham milik pemegang saham SA akan mendapatkan 2.442 saham PGUN.
Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha ini sebagaimana dibuat bersama-sama oleh Direksi PGUN dan Direksi SA dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tertanggal 27 Oktober 2022 yang harus disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan yang diringkas dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini.
Rp	:	Rupiah Indonesia
Para Pemegang Saham Penjual	:	Pemegang Saham Yang Berhak yang hendak menjual saham PGUN mereka sebagai bagian dari pembelian kembali saham sebagaimana dijelaskan dalam bagian berjudul “Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berkeberatan Atas Penggabungan Usaha”.
PMK Penggunaan Nilai Buku	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua

		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Penggambilan Usaha.
PP BPHTB	:	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
UU No. 8 Tahun 1995	:	Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UU No 28 Tahun 2009	:	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU PPNBM	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga.
UUPT	:	Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Anti Monopoli	:	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU PPh	:	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU PPN	:	Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Xxxxx Xxxxxx dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara	:	Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan		sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Wajib Pajak	:	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
AAL	:	PT Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
CAR	:	PT Citra Agro Raya
PGUN	:	PT Pradiksi Gunatama Tbk
SA	:	PT Senabangun Anekapertiwi

I. INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk

1. Riwayat Singkat

PGUN didirikan dengan nama PT Pradiksi Gunatama berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 95 tanggal 11 September 1995, dibuat di hadapan Nyonya Xxxxx Xxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 21 Juni 1996, dibuat di hadapan Nyonya Xxxxx Xxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. C2-4869 HT.01.01.TH.97 tanggal 10 Juni 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. 0109//131908 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1658/BH.09/97 tanggal 4 Desember 1997 (“Akta Pendirian PGUN”).

Anggaran dasar PGUN sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PGUN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali dengan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pradiksi Gunatama Tbk No. 40 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Keputusan No. AHU- 0073618.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03- 0488096 tanggal 20 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0225436.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040747 (“Akta No. 40/2021”).

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pradiksi Gunatama Tbk No. 52 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0052814.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022 , dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145761.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.032131 (“Akta No. 52/2022”).

Kantor Pusat PGUN berlokasi di Xxxxx Xxxxxx XX 00 Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Paser, Provinsi Kalimantan Timur 76261, Indonesia.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 40/2021 dan Daftar Pemegang Saham per 30 September 2022 yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh PGUN, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PGUN adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Saham Rp100,- per

saham %

	Saham
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor	8.000.000.000	800.000.000.000
PT Araya Agro Lestari	2.049.180.000	204.918.000.000	41,00
PT Citra Agro Raya	2.049.180.000	204.918.000.000	41,00
Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	18,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.998.360.000	499.836.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.001.640.000	300.164.000.000

Jumlah

Xxxxx Xxxxx (Rp)

3. Pengurusan dan Pengawasan

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PGUN berdasarkan Akta No. 52/2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama	:	Xxxxx Xxxxxxx
Komisaris Independen	:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx
Direktur Utama	:	Xxxxxxxx Xxx
Xxxxxxxx	:	Tamlikho

4. Kegiatan Usaha

a) Umum

PGUN menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) mulai tahun 1999. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGUN sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 52/2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PGUN adalah berusaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi serta Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PGUN dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu:

Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).

b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, yaitu:

i. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431).

ii. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10432).

Selain kegiatan usaha utama, PGUN dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan bagian kegiatan usaha utamanya, yaitu:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, yaitu:

Konstruksi Gedung Industri mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013).

b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan, yaitu:

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan (KBLI 52221).

Kegiatan Usaha yang dijalankan PGUN saat ini adalah perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit.

PGUN mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki seluas 22.586,71 Ha. Lokasi usaha PGUN terletak di Desa Petangis, Langgai, Bai Jaya, Saing Prupuk, Tabru, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Dari total HGU yang dimiliki, luas tertanam kelapa sawit PGUN mencapai 12.931,17 Ha, dengan tanaman menghasilkan seluas 12.537,3 Ha dan tanaman belum menghasilkan seluas 393,87 Ha. Areal bisa ditanam seluas 8.606,54 Ha, areal tidak bisa ditanam seluas

1.049 Ha.

Pada tahun 2017, PGUN mulai melaksanakan proyek pembangunan pabrik minyak kelapa sawit (MKS) yang mampu mengolah 60 ton per jam dan dapat ditingkatkan menjadi 90 ton per jam atau setara +/- 100.000 ton MKS per tahun dan juga inti kelapa sawit +17.000 ton per tahun yang mulai berproduksi pada Agustus 2019 dan melakukan penjualan perdana pada September 2019.

Kegiatan usaha PGUN sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu, yaitu mengolah kelapa sawit yang dihasilkan dari perkebunan Perseroan menjadi produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Semula produk hasil perkebunan berupa TBS dijual kepada pihak lain yaitu perusahaan pengolah MKS. Namun seiring dengan selesainya pembangunan pabrik MKS milik Perseroan, maka kebutuhan akan hasil perkebunan yaitu tanda buah segar menjadi bertambah, sehingga bahan baku untuk menghasilkan minyak kelapa sawit tersebut tidak hanya berasal dari kebun Perseroan (TBS Inti) tetapi juga berasal dari kebun plasma (TBS Plasma) dan milik masyarakat (TBS Masyarakat).

b) Produk-Produk

Kegiatan usaha PGUN meliputi perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu dengan produk-produk Tandan Buah Segar (TBS), Minyak Kelapa Sawit (MKS), Inti Kelapa Sawit (IKS). PGUN memiliki Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton per jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 ton per jam.

PGUN mengklasifikasikan produknya menjadi 2 (dua), yaitu:

Produk Utama

a. CPO – merupakan produk utama PGUN dari hasil ekstraksi tandan buah sawit dengan OER 22% - 25%, CPO Moisture 0,15% Dirt 0,02%, FFA 3,00%.

b. Kernel - merupakan inti sawit, yaitu biji yang diambil dari tandan buah segar yang memiliki bagian seperti cangkang dan dapat diproses menjadi minyak inti kelapa sawit atau Palm Kernel Oil. Tingkat ekstrasi 3,5%-4,5% PK Moisture 7,18%, Dirt 7,75%, Broken Kernel 14,15%.

Produk Sampingan

a. Cangkang – merupakan produk sampingan kelapa sawit yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif yang murah dan berkelanjutan, sehingga masih mempunyai nilai ekonomis.

b. Janjangan Kosong – merupakan produk sampingan kelapa sawit setelah proses perebusan dan perontakan buah kelapa sawit. Janjangan Kosong ini mengurangi biaya operasional sebagai substitusi penggunaan pupuk.

c. Fiber – merupakan produk sampingan kelapa sawit yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar boiler dalam menghasilkan energi. Penggunaan serabut ini mampu mengurangi biaya bahan bakar fosil.

5. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan PGUN untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (disajikan kembali) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PGUN dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (anggota Nexia International) dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Ak., CA, CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:

Keterangan	31 Agustus	31 Desember (disajikan kembali)
Keterangan	2022	2021	2020
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank	1.476.294.035	7.249.391.491	4.578.677.258
Piutang usaha
Pihak ketiga	1.604.614.636	73.717.354	6.631.427.579
Pihak berelasi	00.000.000.000	00.000.000.000	-
Piutang lain-lain
Pihak ketiga	580.123.810	421.828.075	434.102.103
Pihak berelasi	129.587.216	-	496.393.973.614
Persediaan	102.367.140.052	00.000.000.000	00.000.000.000
Aset biologis	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Uang muka	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Biaya dibayar dimuka	1.319.657.903	645.308.093	375.299.398
Pajak dibayar dimuka	271.651.429	-	1.246.695.503
Jumlah Aset Lancar	263.032.089.999	187.871.289.202	618.789.733.497
ASET TIDAK LANCAR
Uang muka	1.971.757.824	-	4.212.712.998
Piutang lain-lain
Pihak berelasi	9.289.293.694	9.289.293.694	-
Piutang plasma	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000
Tanaman produktif
Tanaman menghasilkan	758.553.240.933	638.142.403.275	770.441.771.493
Tanaman belum menghasilkan	103.971.324.212	246.856.740.061	141.598.618.378
Aset tetap - bersih	1.120.033.604.843	1.122.794.967.757	985.117.051.247
Kas yang dibatas	-	-	-

penggunaannya
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.065.095.181.062	2.101.473.149.341	2.009.504.430.410
JUMLAH ASET	2.328.127.271.060	2.289.344.438.542	2.628.294.163.907
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Pihak ketiga	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Pihak berelasi	-	-	-
Utang lain-lain Xxxxx Xxxxxxxx	9.635.994.471	6.216.340.788	1.193.725.000
Pendapatan diterima dimuka	1.838.400.000	178.962.410	00.000.000.000
Utang pajak	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000
Utang akrual	7.554.670.249	00.000.000.000	0.000.000.000
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun
Utang bank	115.224.666.661	00.000.000.000	00.000.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	190.775.948.174	175.197.926.334	183.764.322.838
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pascakerja	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Liabilitas pajak tangguhan	135.539.314.743	136.495.251.669	131.235.153.053
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Utang bank	610.164.502.508	691.427.216.582	1.227.689.051.830
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	777.242.427.075	852.252.253.525	1.384.780.537.376
JUMLAH LIABILITAS	968.018.375.249	1.027.450.179.859	1.568.544.860.214
EKUITAS
EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal saham	499.836.000.000	499.836.000.000	499.836.000.000
Tambahan modal disetor	00.000.000.000	00.000.000.000	0.000.000.000
Defisit	(199.081.147.135)	(330.301.295.048)	(420.677.597.501)
Penghasilan komprehensif lain	714.343.511.171	744.458.464.328	653.818.438.068
Proforma ekuitas dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	-	317.941.849.999
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.040.089.102.406	938.983.907.650	1.059.749.303.693
Kepentingan non pengendali	320.019.793.405	322.910.351.033	-
JUMLAH EKUITAS	1.360.108.895.811	1.261.894.258.683	1.059.749.303.693
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.328.127.271.060	2.289.344.438.542	2.628.294.163.907

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehenasif lain Konsolidasian:

Keterangan	31 Agustus		31 Desember (Disajikan kembali)
Keterangan	2022	2021 *)	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	632.373.867.703	489.828.065.195	786.686.008.070	475.252.008.248
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(490.553.657.725)	(352.979.827.379)	(642.204.468.156)	(465.301.637.698)
LABA BRUTO	141.820.209.978	136.848.237.816	144.481.539.914	9.950.370.550
Beban umum dan administrasi	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis	00.000.000.000	-	00.000.000.000	(0.000.000.000)
LABA (RUGI) USAHA	143.522.853.509	113.420.377.455	103.760.016.751	(00.000.000.000)
Beban keuangan	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)	(000.000.000.000)
Lain-lain	3.976.158.632	6.450.919.996	(2.351.583.694)	6.188.864.032
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	102.244.155.757	00.000.000.000	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)
Manfaat (beban) pajak penghasilan
Pajak Kini	(2.408.344.620)	-	-	-
Pajak Tangguhan	388.972.521	-	8.548.893.743	00.000.000.000
	(0.000.000.000)	-	0.000.000.000	00.000.000.000
LABA (RUGI) SEBELUM PENYESUAIAN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	100.224.783.658	00.000.000.000	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)
PENYESUAIAN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	-	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	100.224.783.658	00.000.000.000	00.000.000.000	(000.000.000.000)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPERHENSIF LAIN
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke ke laba rugi :
Surplus revaluasi	-	-	232.208.017.010	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(2.577.110.938)	-	2.199.706.375	5.468.507.560
Pajak penghasilan terkait	566.964.406	-	(00.000.000.000)	00.000.000.000
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI	(2.010.146.531)	-	220.598.731.026	00.000.000.000

DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI
PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	(00.000.000.000)	(0.000.000.000)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIVE LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN	(2.010.146.531)	-	149.680.800.657	00.000.000.000
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIVE PERIODE BERJALAN	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	(00.000.000.000)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk	102.112.524.269	00.000.000.000	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)
Kepentingan Nonpengendali	(1.887.740.611)	-
	100.224.783.658	00.000.000.000	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk	101.105.194.755	00.000.000.000	000.000.000.000	(00.000.000.000)
Kepentingan Nonpengendali	(2.890.557.628)	-	-	-
JUMLAH	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	(00.000.000.000)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	20,43	13,45	(3,69)	(34,05)

*) Tidak diaudit

B. PT SENABANGUN ANEKAPERTIWI

1. Keterangan Tentang Perusahaan

SA didirikan dengan nama PT Senabangun Anekapertiwi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Senabangun Anekapertiwi No. 89 tanggal 11 September 1995, yang dibuat di hadapan Nyonya Toetty Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 47 tanggal 21 Juni 1996 dibuat di hadapan Nyonya Xxxxx Xxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4870 HT.01.01.Th.97 tanggal 10 Juni 1997 (“Akta Pendirian SA”).

Anggaran Dasar SA sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian SA telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar SA yang berlaku saat ini sebagaimana dinyatakan dalam:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Senabangun Anekapertiwi No. 4 tanggal 15 Desember 2017, dibuat di hadapan Wahdini Syafriana, S.H., X.Xx., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0000636.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0003860.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Januari 2018 (“Akta No. 4/2017”).

b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Senabangun Anekapertiwi No. 14 tanggal 6 Agustus 2021, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU- 0044778.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 19 Agustus 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140964.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 (“Akta No. 14/2021”).

c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Senabangun Anekapertiwi No. 94 tanggal 27 Desember 2021, dibuat di hadapan Aisya Ratu Xxxxxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Kota Sukabumi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU- 0076157.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0037838 tanggal 28 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231785.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 (“Akta No. 94/2021”).

SA menjalankan kegiatan usahanya di Jl. Negara KM 44, Kerang, Kec. Batu Engau, Kabupaten Paser, 76261.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 94/2021 dan Daftar Pemegang Saham SA pertanggal 26 Oktober 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SA, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)
Modal Dasar	2.185.656	2.185.656.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Xxxxx Xxxx Xxxxxxx	154.438	154.438.000.000	28,26
PT Citra Agro Raya	148.383	148.383.000.000	27,16
PT Pradiksi Gunatama Tbk	243.593	243.593.000.000	44,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	546.414	546.414.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.639.242	1.639.242.000.000

3. Perizinan

1. Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/Risk Based Approach (“OSS – RBA”)

a. NIB OSS-RBA No. 9120600812796 dengan kode KBLI 10431, 01262, dan 10432 ,

tanggal 23 Agustus 2022, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. NIB

sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berlaku juga sebagai:

i.	API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
ii.	Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan;
iii.	Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
iv	Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 15082210216401004 dengan Kode KBLI 10432 dan 01262 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2021, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.

2. Pemerintah Daerah

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503/236/BPMPPT-3.1.3/IX/2015 dengan peruntukan Gudang Material/Kantor HRD tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tanah Paser.

b. IMB No. 503/231/BPMPPT-3.1.3/IX/2015 dengan peruntukan TPS Limbah B3 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tanah Paser.

c. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Paser No. 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/2014 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) No. 525/41/EK-SDA/IUP-B/VIII/2011 Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 30 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Xxxxxx Xxxxx.

d. Surat Rekomendasi Penyesuaian Perencanaan Pembangunan Perkebunan Untuk Izin Usaha perkebunan Kelapa Sawit No. 503/3543/Rekom IUP/DPMPTSP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rekomendasi diberikan untuk IUP No. 525/01/Ek.Adm.SDA/IUP/ 2014 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) No. 525/41/EK-SDA/IUP-B/VIII/2011 Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 30 Mei 2014.

e. Keputusan Bupati No. 660.1/02/B.I.3/Bpdld/I/2006 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit SA di Desa Kerang, Desa Tampakan, Desa Mengkudu, dan Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser tanggal 17 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Paser.

f. Tanda Daftar Perusahaan SA Terbatas (PT) No. 09.03.1.46.76862 tanggal 4 September 2018 diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku sampai dengan 11 Desember 2023.

3. Kementerian Keuangan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.770.364.6-057.000 untuk kantor PT Senabangun Anekapertiwi yang beralamat di Xxxxx Xxxxxx XX 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Timur, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dan terdaftar sejak 18 Desember 1995.

b. Surat Keterangan Terdaftar No. S-53KT/WPJ.07/KP.0503/2018 telah terdaftar sejak tanggal 18 Desember 1995 atas nama PT Senabangun Anekapertiwi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Empat, yang menyatakan bahwa SA memiliki kewajiban Pajak atas PPh

Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal

25, PPh Pasal 29.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-50PKP/WPJ.07/KP.05032018 telah dikukuhkan sejak tanggal 20 Desember 2004 atas nama PT Senabangun Anekapertiwi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Empat, yang menyatakan bahwa SA memiliki kewajiban Pajak atas PPN.

4. Aset Tetap yang Dimiliki atau Dikuasai SA

Sertifikat Hak Guna Usaha

Sertifikat Hak Guna Usaha (yang selanjutnya disebut “SHGU”) yaitu SHGU No. 10 tanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dengan luas 16.404,4059 Ha yang dibuktikan dengan Surat Ukur No. 1344/1998 tanggal 18 April 1998 berlokasi di Kelurahan Kerang, Kecamatan Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2033.

Nilai buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasai SA pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp328.102.501.262,-.

5. Pengurusan dan Pengawasan dan Sumber Daya Manusia

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Senabangun Anekapertiwi No. 28, tanggal 25 Mei 2022 dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh penerimaan perubahan data perseroan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0017999 tanggal 3 Juni 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102639.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris	:	Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Direksi
Direktur	:	Xxxxxxxx Xxx

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SA sebagai berikut:

Komisaris

Finance, Accountin g & Tax Manager

Manager Kebun MTLE

Manager Kebun MMKE

Manager Land Clearing & Humas

Manager Kebun MSRA

Manager Kebun MTBE

HRGA &

Security

General Manager

Direktur

7. Sumber Daya Manusia

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia dan status kepegawaian sampai dengan 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	Agustus 2022	2021	2020	2019
Komisaris Utama	0	1	1	1
Komisaris	1	1	1	1
Direktur	1	1	1	1
General Manager	1	1	1	1
Manager	5	5	5	3
Staff	30	29	27	29
Non Staff	969	1.041	923	901
Jumlah	1.007	1.079	959	937

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan	Agustus 2022	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	196	173	204	232
Karyawan Kontrak	523	567	459	402
Karyawan Harian Lepas	000	000	000	303
Jumlah	1.007	1.079	959	937

Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Nomor: 560.5/KEP-307/DTKT tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan SA yang berlaku sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2023.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan telah dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor Pelaporan 76261.20211123.0001 tanggal 23 Agustus 2022, dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 23 Agustus 2023

BPJS Ketenagakerjaan

SA telah mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 200000000909639 tanggal 16 Januari 2020.

BPJS Kesehatan

SA telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan berdasarkan Sertifikat BPJS Kesehatan No. Entitas 03010048.

Lembaga Kerja Sama Bipartit

SA telah membentuk Lemabaga Kerja Sama Bipartit dan telah dicatatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit No. 560.5/06/LKS/DTKT/2020 tanggal 30 Juni 2020.

8. Kegiatan dan Prospek Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SA, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SA adalah berusaha dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit yaitu:

b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit yaitu:

Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

c. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil), yaitu:

Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil), mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernal Oil/CKPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar terakhir SA menjalankan kegiatan usaha bidang Perkebunan Kelapa Sawit yaitu perkebunan kelapa sawit dimulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

Kegiatan Usaha yang dijalankan SA saat ini adalah perkebunan kelapa sawit.

Produk

Produk yang dihasilkan SA adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang dapat digunakan untuk menghasilkan Minyak Kelapa Sawit.

SA mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total HGU seluas 16.404,40 Ha yang terletak di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dari total HGU yang dimiliki, luas areal yang telah ditanam seluas 7.636,76 Ha, dengan tanaman menghasilkan seluas 5.964,13 Ha dan tanaman yang belum menghasilkan seluas 1.672,63 Ha. SA memiliki areal yang masih bisa ditanami seluas 6.955,39 Ha sementara areal yang tidak bisa ditanami seluas 1.552,25 Ha.

Berikut perincian berdasarkan umur tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman belum menghasilkan (TBM):

Umur Tanaman (Tahun)	Tahun Tanam	Luas (Ha)	Keterangan
1-3	2020-2022	1.672,63	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
3-10	2012-2019	1.392,75	Tanaman Menghasilkan (TM)
00-00	0000-0000	4.349,87
00-00	0000-0000	221,51
Jumlah		7.636,76

Prospek Usaha

Menurut riset DBS Asean Insight yang berjudul Indonesian Palm Oil, permintaan CPO dalam negeri diperkirakan mengalami peningkatan rata-rata selama tahun 2020 hingga tahun 2025 sebesar 5,75% pertahun atau mencapai 15,55 juta ton CPO pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan CPO untuk kebutuhan oleopangan, oleokimia dan biodisel. Seiring dengan hal tersebut akan terjadi peningkatan permintaan TBS sebagai bahan baku dari CPO, 1 ton TBS akan menghasilkan 220 kg CPO, jika rendemen atau extraction 20% sampai 22%.

9. Produksi dan Pemasaran Kapasitas Produksi

Kapasitas produk TBS (Tandan Buah Segar) mencapai +/- 10,05. ton per Ha, berikut kapasitas produksi periode 2019 sampai dengan Agustus 2022:

Keterangan	Agustus 2022 (Ton)	2021 (Ton)	2020 (Ton)	2019 (Ton)
Xxxxxx Xxxx Xxxxx	36.229	65.380	45.197	52.960

Jumlah	36.229	65.380	45.197	52.960

Rata-rata produksi sekitar + 49.800 ton per tahun selama 3 tahun terakhir.

2. Pemasaran

Seluruh TBS sebagai produk SA dijual ke PT Pradiksi Gunatama Tbk. Berikut total penjualan SA periode 2019 sampai dengan Agustus 2022:

Keterangan	Agustus 2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Xxxxxx Xxxx Xxxxx	00.000.000.000	000.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000

Jumlah	00.000.000.000	000.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000

10. Risiko Usaha

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit tidak terlepas dari risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kesehatan Perseroan, seperti:

1. Risiko Perubahan Cuaca

SA sebagai produsen kelapa sawit dalam proses produksinya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim yang terlalu lama akan berdampak pada tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan SA. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi TBS Perseroan dan perkebunan petani plasma akibat terhambatnya aktivitas panen, penurunan efektivitas pemupukan, serta penurunan kualitas TBS. Sementara, musim kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS di periode selanjutnya.

2. Risiko Ketergantungan Usaha

Dalam operasional bisnisnya, Perseroan menitikberatkan penjualan kepada satu konsumen tetap saja, yaitu PT Pradiksi Gunatama Tbk. Hal ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai risiko yang dihadapi Perseroan karena apabila suatu saat kerja sama atau kontrak dengan konsumen tetap ini telah berakhir, aspek going concern dapat terganggu.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali

Kejadian bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi di mana fasilitas produksi, gudang penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja secara umum.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi atau kebijakan perdagangan Pemerintah dari waktu ke waktu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyebabkan pergeseran pola konsumsi, permintaan dan penawaran serta ketersediaan komoditi yang dapat berimbas terhadap terjadinya fluktuasi harga produk TBS.

11. Pernyataan Hutang

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang SA tanggal 31 Agustus 2022 yang diambil dari laporan keuangan SA yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (member of Nexia International), dengan Opini Tanpa Modifikasian,

ditandatangani oleh Xxxx Xxxxxxxx, Ak., CA, CPA, yang laporannya tercantum dalam Informasi Perusahaan Tidak Tercatat Peserta Penggabungan Usaha ini.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, SA memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp99.290.109.824 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha	00.000.000.000
Pendapatan diterima di muka	00.000.000.000
Utang lain-lain	9.635.994.471
Utang pajak	32.616.947
Utang akrual	1.394.822.417
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	00.000.000.000
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan	00.000.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.869.777.362
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	00.000.000.000
JUMLAH LIABILITAS	00.000.000.000

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Saldo utang usaha SA pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp 00.000.000.000 dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi

Keterangan	Jumlah
PT Pradiksi Gunatama Tbk	1.478.312.314
Sub Jumlah	1.478.312.314

Pihak Ketiga

Keterangan	Jumlah
Plasma Mahamaya	00.000.000.000
Plasma Sukses Pertiwi	4.434.235.644
PT Sinar Bintang Mulia	998.249.659
Lain-lain (masing-masing di bawah 1 miliar)	2.744.609.716
Sub Jumlah	00.000.000.000
Jumlah	00.000.000.000

Pendapatan diterima di muka

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan tandan buah segar. Saldo Pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp25.759.115.619.

Utang Lain-Lain

Xxxxx Xxxxx Xxxx-Xxxx SA pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp9.635.994.471 kepada pihak berelasi. Rincian utang lain-lain pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PT Eshan Agro Sentosa	6.515.520.421
PT Jhonlin Agro Raya	1.589.091.258
PT Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx	508.628.107
PT Adisurya Cipta Lestari	40.463.690
Lain-lain (masing-masing dibawah 1 milyar)	982.290.995
Jumlah	9.635.994.471

Utang Pajak

Saldo utang pajak SA pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp32.616.947. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
PPh 00	00.000.000
PPh 4 ayat 2	2.928.079
PPh 00	00.000.000
Jumlah	32.616.947

Utang Akrual

Saldo utang akrual SA pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp1.394.822.417. Rincian dari utang akrual adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Gaji dan Upah	995.742.961
Operasional	399.079.456
Jumlah	1.394.822.417

Liabilitas Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, dengan menggunakan tarif yang berlaku pada 31 Agustus 2022. Rincian Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Selisih nilai buku aset tanaman fiskal dan akuntansi	(00.000.000.000)
Perubahan nilai wajar aset biologis	(1.941.346.015)
Imbalan kerja	2.171.351.020
Jumlah	(00.000.000.000)

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan paska kerja per 31 Agustus 2022 dihitung oleh aktuaris independen, dengan menggunakan metode "projected unit credit” dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2022
Tingkat diskonto pertahun	7,18%
Kenaikan gaji rata-rata pertahun	8,00%
Umur pensiun normal	58 tahun
Tingkat Kematian	TMI 2019

Rekonsiliasi nilai kini dari liabilitas imbalan pascakerja pada awal dan akhir tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2022
Saldo awal	5.961.036.243
Biaya jasa kini	1.307.529.991
Biaya bunga	281.345.015
Pembayaran imbalan	-
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui
dalam penghasilan komprehensif lain	2.319.866.113
Jumlah	9.869.777.362

12. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen Ikatan Material

Tidak terdapat ikatan material yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan keuangan Perseroan sampai dengan tanggal Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha.

Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat ikatan kejadian luar biasa yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan keuangan Perseroan sampai dengan tanggal Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha.

Transaksi Tidak Normal

Tidak terdapat transaksi tidak normal yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan keuangan Perseroan sampai dengan tanggal Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha.

13. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan SA untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (disajikan kembali), 2020 dan 2019 berdasarkan Laporan Keuangan SA yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (anggota Nexia International) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Ak., CA, CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:

Keterangan	31 Agustus		31 Desember
Keterangan	2022	2021 *)	2020	2019
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank	725.174.234	287.942.637	187.881.433	567.863.531
Piutang usaha
Pihak ketiga	-	-	-	658.531.758
Pihak berelasi	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Piutang lain-lain
Pihak ketiga	219.278.549	154.182.644	179.842.291	213.885.651
Pihak berelasi	129.587.216	-	496.393.673.614	702.730.841.016
Persediaan	00.000.000.000	00.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
Aset biologis	8.824.300.068	7.112.439.291	3.551.292.798	7.354.220.967
Uang muka dan biaya dibayar di muka	00.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	000.000.000
Pajak dibayar di muka	271.651.429	-	1.246.695.503	-
Jumlah Aset Lancar	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
ASET TIDAK LANCAR
Piutang plasma	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Tanaman produktif
Tanaman menghasilkan - bersih	183.372.994.204	121.150.424.815	151.076.422.072	166.002.721.251
Tanaman belum menghasilkan	00.000.000.000	000.000.000.000	93.244.072.175	00.000.000.000
Aset tetap - bersih	328.102.501.261	322.548.662.577	275.107.307.308	269.128.672.298
Jumlah Aset Tidak Lancar	607.866.252.789	595.761.394.739	543.470.083.338	527.094.801.546
JUMLAH ASET	676.737.827.762	649.882.402.029	1.080.915.158.692	1.260.180.114.536
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Pihak ketiga	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Pihak berelasi	1.478.312.314			538.800.310
Pendapatan diterima di muka	00.000.000.000	-	-	-
Utang lain-lain
Pihak berelasi	9.635.994.471	6.216.340.788	243.979.158.788	361.738.591.773
Utang pajak	32.616.947	897.091.316	174.383.859	1.727.385.452
Utang akrual	1.394.822.417	2.890.803.528	2.318.439.225	2.307.537.678
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank	-	-	4.530.000.000	4.530.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
LIABILITAS JANGKA

PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	9.869.777.362	5.961.036.243	6.989.433.966	7.962.461.074
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank	-	-	443.940.000.000	448.470.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
JUMLAH LIABILITAS	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
EKUITAS
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham
pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember
2021, 2020 dan 2019
Modal dasar - 2.185.656 saham pada tanggal
31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 dan 312.821
saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh 546.414
saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan
31 Desember 2021 dan 302.821 saham pada
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	546.414.000.000	546.414.000.000	302.821.000.000	302.821.000.000
Penghasilan komprehensif lainnya	398.231.040.158	405.675.684.591	341.633.214.709	342.025.823.761
Defisit	(367.197.322.220)	(369.426.208.314)	(326.512.364.710)	(279.546.010.937)
JUMLAH EKUITAS	577.447.717.938	582.663.476.277	317.941.849.999	365.300.812.825
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	676.737.827.762	649.882.402.029	1.080.915.158.692	1.260.180.114.536

*) Disajikan kembali

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehenasif lain Konsolidasian:

31 Agustus 31 Desember

Keterangan		2021
	2022	(tidak diaudit)	2021 *)	2020	2019
Penjualan bersih	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Beban pokok penjualan	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Laba (rugi) bruto	7.104.035.264	8.779.554.343	00.000.000.000	0.000.000.000	(00.000.000.000)

Beban umum dan administrasi	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis	1.711.860.778	-	3.561.146.493	(3.802.928.169)	1.633.582.854
Rugi Usaha	(5.339.548.553)	(1.265.122.424)	(8.993.707.708)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Beban bunga	-	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Lain-lain	370.941.691	(15.186.293)	734.845.188	1.073.335.744	450.863.439
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(4.968.606.862)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Manfaat (beban) pajak
Pajak tangguhan	1.562.344.092	-	694.907.117	2.916.682.508	(97.298.975)
RUGI TAHUN BERJALAN	(3.406.262.770)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(85.181.252.159)
Penghasilan (beban) komperhensif lain:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas pasca kerja	(2.319.866.113)	-	1.581.539.325	2.441.622.779	(709.632.352)
Surplus revaluasi	-	-	00.000.000.000	-	000.000.000.000
Pajak	510.370.545	-	(7.842.969.861)	3.586.828.539	(00.000.000.000)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(1.809.495.568)	-	00.000.000.000	0.000.000.000	000.000.000.000
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(5.215.758.339)	(00.000.000.000)	00.000.000.000	(00.000.000.000)	000.000.000.000

*) Disajikan kembali

II. PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Penggabungan yang direncanakan antara PGUN dan SA memiliki manfaat-manfaat strategis, operasional dan keuangan serta akan memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, para pemegang saham masing-masing, seluruh pemangku kepentingan lain yang terlibat karena Penggabungan Usaha. Hal ini dikarenakan PGUN dan SA terletak dalam satu hamparan dan hanya berbeda HGU serta seluruh penjualan SA yang berasal dari PGUN akan menghasilkan suatu organisasi gabungan dengan struktur biaya yang lebih efisien.

Didalam rencana Penggabungan Usaha, SA akan menggabungkan diri dengan PGUN. PGUN akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah Penggabungan Usaha menjadi efektif, PGUN akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI.

2. Ringkasan Laporan Penilaian Saham dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Penggabungan Usaha

Ringkasan Laporan Penilaian Saham PGUN

Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Rekan (“KJPP STH”) dengan Ijin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham No. 00090/2.0007-00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, dan hasil kajian serta analisis dari semua data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, berikut ini hasil penilaian KJPP STH :

a) Obyek Penilaian

Penilaian ini meliputi penilaian saham atas 100% saham PGUN.

b) Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian yang dipakai dalam penilaian ini adalah per 31 Agustus 2022.

c) Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan diadakannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Pasar dari

saham PGUN atas rencana penggabungan usaha dengan SA.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Usaha ini bergantung kepada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP STH bersifat non-disclaimer

opinion.

2. KJPP STH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP STH berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. KJPP STH menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (fiduciary duty).

5. KJPP STH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP STH menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

7. KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Penilaian Usaha.

8. KJPP STH telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas ("DCF").

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi: Pendapatan PGUN diproyeksikan sebagai berikut:

Produksi (Ton)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	73.530	104.490	92.880	98.685	98.685	98.685
Kernel	15.390	21.870	19.440	20.655	20.655	20.655
Cangkang	13.680	19.440	17.280	18.360	18.360	18.360
Jumlah	102.600	145.800	129.600	137.700	137.700	137.700

Produksi (Ton)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	92.880	92.880	87.075	87.075	81.270	81.270
Kernel	19.440	19.440	18.225	18.225	17.010	17.010
Cangkang	17.280	17.280	16.200	16.200	15.120	15.120
Jumlah	129.600	129.600	121.500	121.500	113.400	113.400

Produksi (Ton)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	81.270	81.270	81.270	81.270	81.270	81.270
Kernel	17.010	17.010	17.010	17.010	17.010	17.010
Cangkang	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
Jumlah	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400

Produksi (Ton)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	81.270	87.075	92.800	92.800	92.800	96.685
Kernel	17.010	18.225	19.440	19.440	19.440	20.655
Cangkang	15.120	16.200	17.280	17.280	17.280	18.360
Jumlah	113.400	121.500	129.600	129.600	129.600	137.700

Produksi (Ton)	2046	2047
CPO	96.685	96.685
Kernel	20.655	20.655
Cangkang	18.360	18.360
Jumlah	137.700	137.700

Harga (Rp/Kg)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
Kernel	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.177
Cangkang	500	510	520	531	541	552

Harga (Rp/Kg)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	12.388	12.636	12.888	13.146	13.409	13.677
Kernel	7.320	7.466	7.616	7.768	7.923	8.082
Cangkang	563	574	586	598	609	622

Harga (Rp/Kg)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	13.951	14.230	14.514	14.805	15.101	15.403
Kernel	8.244	8.408	8.577	8.748	8.923	9.102
Cangkang	634	647	660	673	686	700

Harga (Rp/Kg)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	15.711	16.025	16.345	16.672	17.006	17.346
Kernel	9.287	9.469	9.659	9.852	10.049	10.250
Cangkang	714	728	743	758	773	788

Harga (Rp/Kg)	2046	2047
CPO	17.693	18.047
Kernel	10.455	10.664
Cangkang	804	820

*) Kenaikan harga CPO, Kernel dan Cangkang diasumsikan sebesar 2% per tahun

Penjualan (Ton)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	73.030	104.490	92.380	98.685	98.185	98.685
Kernel	15.090	21.870	19.140	20.655	20.355	20.655
Cangkang	10.944	15.552	13.824	14.688	14.688	14.688
Jumlah	99.064	141.912	125.344	134.028	133.228	134.028

Penjualan (Ton)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	92.380	92.880	86.575	87.075	80.770	81.270
Kernel	19.140	19.440	17.925	18.225	16.710	17.010
Cangkang	13.824	13.824	12.960	12.960	12.096	12.096
Jumlah	125.344	126.144	117.460	118.260	109.576	110.376

Penjualan (Ton)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	80.770	81.270	80.770	81.270	80.770	81.270
Kernel	16.710	17.010	16.710	17.010	16.710	17.010
Cangkang	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096
Jumlah	109.576	110.376	109.576	110.376	109.576	110.376

Penjualan (Ton)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	80.770	87.075	92.380	92.880	92.380	98.685
Kernel	16.710	18.225	19.140	19.440	19.140	20.655
Cangkang	12.096	12.960	13.824	13.824	13.824	14.688
Jumlah	109.576	118.260	125.344	126.144	125.344	134.028

Penjualan (Ton)	2046	2047
CPO	98.185	98.685
Kernel	20.355	20.655
Cangkang	14.688	14.688
Jumlah	133.228	134.028

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	803.330	1.172.378	1.057.224	1.151.978	1.169.065	1.198.518
Kernel	98.085	144.998	129.436	142.475	143.214	148.231
Cangkang	5.472	7.931	7.191	7.794	7.949	8.108
Jumlah	906.887	1.325.307	1.193.861	1.302.247	1.320.228	1.354.857

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	1.144.384	1.173.589	1.115.801	1.144.690	1.083.040	1.111.539
Kernel	140.106	145.148	136.513	141.573	132.401	137.474
Cangkang	7.784	7.940	7.592	7.744	7.372	7.520
Jumlah	1.292.274	1.326.677	1.259.906	1.294.007	1.222.813	1.256.533

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	1.126.795	1.156.446	1.172.317	1.203.166	1.219.679	1.250.774
Kernel	137.750	143.027	143.315	148.806	149.105	154.818
Cangkang	7.670	7.824	7.980	8.140	8.303	8.468
Jumlah	1.272.215	1.307.297	1.323.612	1.360.112	1.377.087	1.415.060

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	1.268.954	1.395.370	1.509.990	1.548.526	1.570.994	1.711.779
Kernel	155.129	172.578	184.867	191.520	192.335	211.711
Cangkang	8.638	9.440	10.271	10.476	10.686	11.581
Jumlah	1.432.721	1.577.388	1.705.128	1.750.522	1.774.015	1.935.171

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2046	2047
CPO	1.737.169	1.780.935
Kernel	212.808	220.264
Cangkang	11.812	12.049
Jumlah	1.961.789	2.013.248

Harga Pokok Pendapatan PGUN diproyeksikan sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Awal Barang Jadi	24.322	26.393	26.008	29.609	30.456	35.330
Beban produksi	288.738	283.502	308.375	337.811	369.783	377.347
Pembelian	394.127	723.999	550.991	603.350	573.553	626.382
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Jadi	26.393	26.008	29.609	30.456	35.330	37.514
HPP	680.795	1.007.886	855.765	940.314	938.462	1.001.545

(dalam jutaan Rupiah)

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Saldo Awal Barang Jadi	37.514	43.838	45.442	51.558	53.029	58.525
Beban produksi	349.499	332.640	312.936	301.098	291.100	282.828
Pembelian	621.901	674.764	643.624	683.591	624.092	649.838
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Jadi	43.838	45.442	51.558	53.029	58.525	59.567
HPP	965.076	1.005.780	950.444	983.218	909.696	931.624

(dalam jutaan Rupiah)

	2034	2035	2036	0000	0000	0000
Saldo Awal Barang Jadi	59.567	67.652	69.853	75.608	72.913	76.736
Beban produksi	268.026	270.079	271.335	288.101	301.157	327.332
Pembelian	699.310	728.723	719.982	665.512	628.238	545.725
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Jadi	67.652	69.853	75.608	72.913	76.736	72.302
HPP	959.252	996.600	985.562	956.309	925.572	877.491

(dalam jutaan Rupiah)

	2040	2041	2042	0000	0000	0000
Saldo Awal Barang Jadi	72.302	72.821	71.379	75.391	73.746	76.608
Beban produksi	352.061	373.380	394.262	405.168	414.474	406.523
Pembelian	465.777	488.851	514.676	483.163	451.823	514.623
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Jadi	72.821	71.379	75.391	73.746	76.608	76.514
HPP	817.319	863.673	904.926	889.975	863.436	921.240

(dalam jutaan Rupiah)

	2046	2047
Saldo Awal Barang Jadi	76.514	79.865
Beban produksi	399.316	402.038
Pembelian	505.746	534.392
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Jadi	79.865	82.305
HPP	901.710	933.990

b. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek ("GPTC")

f) Rincian penilaian entitas anak langsung dan tidak langsung hingga penilaian SA berdasarkan masing-masing pendekatan penilaian dan rekonsiliasi nilainya;

Metode yang digunakan oleh KJPP STH untuk penilaian saham SA sebagai satu-satunya entitas asosiasi yang dimiliki oleh PGUN dan nilai yang dihasilkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian (Rp)

Bobot

Relatif (%)

Nilai Hasil Rekonsiliasi (Rp)

a. Menurut Metode Diskonto Arus Kas

778.364.718.465

700.528.246.619

Indikasi Nilai Pasar

per 31 Agustus 2022

b. Menurut Xxxxxx Xxxbanding Perusahaan

Tercatat di Bursa Efek

517.185.747.977

00.000.000.000

Indikasi Nilai Pasar

per 31 Agustus 2022

	Hasil Penilaian (Rp)	Bobot Relatif (%)	Nilai Hasil Rekonsiliasi (Rp)
c. Indikasi Nilai Pasar Ekuitas			752.246.821.416
d. Diskon Marketabilitas - 20%			(150.449.364.283)
e. Nilai Pasar Ekuitas – untuk 546.414 saham (100%)			601.797.457.133
f. Nilai Pasar Ekuitas – untuk 243.593 saham (44,58%)			268.283.111.296

g) Kesimpulan Nilai Pasar Saham PGUN

Dalam melakukan penilaian saham PGUN, KJPP STH telah memperhitungkan kepemilikan PGUN di SA sebesar 44,58% diatas sebesar Rp268.283.111.296,-, dan hasil penilaian saham PGUN adalah sebagai berikut:

	Hasil Penilaian (Rp)	Bobot Relatif (%)	Nilai Hasil Rekonsiliasi (Rp)
a. Menurut Metode Diskonto Arus Kas	2.340.314.602.255	90	2.106.283.142.030
Indikasi Nilai Pasar per 31 Agustus 2022	2.340.314.602.255	90	2.106.283.142.030
b. Menurut Xxxxxx Xxxbanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	1.467.476.816.317	10	146.747.681.632
Indikasi Nilai Pasar per 31 Agustus 2022	1.467.476.816.317	10	146.747.681.632
c. Indikasi Nilai Pasar Ekuitas			2.253.030.823.662
d. Nilai Pasar Ekuitas – untuk 4.998.360.000 saham (100%)			2.253.030.823.662

Jumlah Rp 2.253.030.823.662,- (dua triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah) merupakan Nilai Pasar dari 4.998.360.000 lembar saham PGUN atau setara dengan kepemilikan sebesar 100%, yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (going concern) pada tanggal 31 Agustus 2022, dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan diatas.

Ringkasan Laporan Penilaian Saham SA

Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Rekan (“KJPP STH”) dengan Ijin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham No. 00089/2.0007-00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, dan hasil kajian serta analisis dari semua data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, berikut ini hasil penilaian KJPP STH :

a) Obyek Penilaian

Penilaian ini meliputi penilaian saham atas 100% saham SA.

b) Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian yang dipakai dalam penilaian ini adalah per 31 Agustus 2022.

c) Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan diadakannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Pasar dari

saham SA atas rencana penggabungan usaha dengan PGUN.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian Usaha ini bergantung kepada asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP STH bersifat non-disclaimer

opinion.

2. KJPP STH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP STH berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. KJPP STH menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (fiduciary duty).

5. KJPP STH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP STH menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

7. KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Penilaian Usaha.

8. KJPP STH telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas ("DCF").

Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi: Pendapatan SA diproyeksikan sebagai berikut:

Produksi (Ton)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	-	-	45.940	49.343	52.245	55.148
Kernel	-	-	9.420	10.328	10.635	11.543
Cangkang	-	-	6.912	7.344	7.776	8.208
TBS	62.322	71.350	-	-	-	-
Jumlah	62.322	71.350	62.272	67.014	70.656	74.898

Produksi (Ton)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150	11.850	12.150	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840	78.540	78.840	78.540	78.840

Produksi (Ton)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150	11.850	12.150	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840	78.540	78.840	78.540	78.840

Produksi (Ton)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150	11.850	12.150	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840	78.540	78.840	78.540	78.840

Produksi (Ton)	2046	2047
CPO	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840

Harga (Rp/Kg)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	-	-	11.444	11.673	11.907	12.145
Kernel	-	-	6.763	6.898	7.036	7.177
Cangkang	-	-	520	531	541	552
TBS	1.900	2.052	-	-	-	-

Harga (Rp/Kg)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	12.388	12.636	12.888	13.146	13.409	13.677
Kernel	7.320	7.466	7.616	7.768	7.923	8.082
Cangkang	563	574	586	598	609	622

Harga (Rp/Kg)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	13.951	14.230	14.514	14.805	15.101	15.403
Kernel	8.244	8.408	8.577	8.748	8.923	9.102
Cangkang	634	647	660	673	686	700

Harga (Rp/Kg)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	15.711	16.025	16.345	16.672	17.006	17.346
Kernel	9.287	9.469	9.659	9.852	10.049	10.250
Cangkang	714	728	743	758	773	788

Harga (Rp/Kg)	2046	2047
CPO	17.693	18.047
Kernel	10.455	10.664

Cangkang

804

820

*) Kenaikan harga CPO, Kernel dan Cangkang diasumsikan sebesar 2% per tahun

Penjualan (Ton)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	-	-	45.940	49.343	52.245	55.148
Kernel	-	-	9.420	10.328	10.635	11.543
Cangkang	-	-	6.912	7.344	7.776	8.208
TBS	62.322	71.350	-	-	-	-
Jumlah	62.322	71.350	62.272	67.014	70.656	74.898

Penjualan (Ton)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150	11.850	12.150	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840	78.540	78.840	78.540	78.840

Penjualan (Ton)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150	11.850	12.150	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840	78.540	78.840	78.540	78.840

Penjualan (Ton)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150	11.850	12.150	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840	78.540	78.840	78.540	78.840

Penjualan (Ton)	2046	2047
CPO	58.050	58.050
Kernel	11.850	12.150
Cangkang	8.640	8.640
Jumlah	78.540	78.840

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPO	-	-	525.756	575.989	622.068	669.760
Kernel	-	-	63.704	71.238	74.826	82.835
Cangkang	-	-	3.595	3.897	4.208	4.531
TBS	118.411	146.410	-	-	-	-
Jumlah	118.411	146.410	593.055	651.124	701.102	757.126

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CPO	719.111	733.493	748.163	763.126	778.389	793.957
Kernel	86.743	90.718	90.247	94.383	93.893	98.196
Cangkang	4.865	4.962	5.062	5.163	5.266	5.371
Jumlah	810.719	829.173	843.472	862.672	877.548	897.524

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2034	2035	2036	0000	0000	0000
CPO	809.836	826.033	842.553	859.404	876.592	894.124
Kernel	97.686	102.163	101.633	106.210	105.739	110.584
Cangkang	5.479	5.588	5.700	5.814	5.930	6.049
Jumlah	913.001	933.784	949.886	971.508	988.261	1.010.757

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2040	2041	2042	0000	0000	0000
CPO	912.007	930.247	948.852	967.829	987.185	1.006.929
Kernel	110.011	115.052	114.455	119.670	119.079	124.536

Cangkang	6.170	6.293	6.419	6.548	6.679	6.812
Jumlah	1028.188	1.051.592	1.069.726	1.094.077	1.112.943	1.138.277

(dalam jutaan Rupiah)

Penjualan (Rp)	2046	2047
CPO	1.027.068	1.047.609
Kernel	128.889	129.557
Cangkang	6.948	7.087
Jumlah	1.157.905	1.184.263

Harga Pokok Pendapatan SA diproyeksikan sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
S.Awal Barang Jadi	-	-	-	5.273	5.583	5.523
Beban prod	107.160	129.958	137.667	201.978	226.717	252.277
Pembelian	-	-	352.060	349.312	350.271	354.058
X.Xxxxx Xxxxxx Jadi	-	-	5.273	5.583	5.523	5.498
HPP	107.160	129.958	484.454	550.980	577.049	606.361

(dalam jutaan Rupiah)

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
S.Awal Barang Jadi	5.498	5.502	5.467	5.416	5.430	5.449
Beban prod	273.711	294.742	316.251	335.583	353.684	354.217
Pembelian	365.058	339.980	312.495	294.832	278.951	302.313
X.Xxxxx Barang Jadi	5.502	5.467	5.416	5.430	5.449	5.653
HPP	638.768	634.757	628.798	630.401	632.615	656.326

(dalam jutaan Rupiah)

	2034	2035	2036	0000	0000	0000
X.Xxxx Barang Jadi	5.653	5.786	5.977	6.123	6.463	6.713
Beban prod	364.981	369.583	383.047	381.907	383.716	394.571
Pembelian	306.887	324.502	327.958	368.760	395.910	415.419
X.Xxxxx Xxxxxx Jadi	5.786	5.977	6.123	6.463	6.713	6.974
HPP	671.735	693.894	710.858	750.326	779.376	809.729

(dalam jutaan Rupiah)

	2040	2041	2042	0000	0000	0000
X.Xxxx Barang Jadi	6.974	7.163	7.323	7.447	7.573	7.723
Beban prod	402.034	432.466	463.846	498.251	536.687	563.375
Pembelian	429.805	417.911	400.914	381.151	360.138	353.184
X.Xxxxx Xxxxxx Jadi	7.163	7.323	7.447	7.573	7.723	7.893
HPP	831.650	850.216	864.637	879.277	896.674	916.389

(dalam jutaan Rupiah)

	2046	2047
S.Awal Barang Jadi	7.893	8.092
Beban prod	594.127	600.146
Pembelian	345.564	374.880
X.Xxxxx Barang Jadi	8.092	8.396
HPP	939.492	974.722

b. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek ("GPTC")

f) Kesimpulan Nilai Pasar Saham SA

	Hasil Penilaian (Rp)	Bobot Relatif (%)	Nilai Hasil Rekonsiliasi (Rp)
a. Menurut Metode Diskonto Arus Kas	778.364.718.465	90	700.528.246.619
Indikasi Nilai Pasar per 31 Agustus 2022	778.364.718.465	90	700.528.246.619
b. Menurut Xxxxxx Xxxbanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	517.185.747.977	10	00.000.000.000
Indikasi Nilai Pasar per 31 Agustus 2022	517.185.747.977	10	00.000.000.000
c. Indikasi Nilai Pasar Ekuitas			752.246.821.416
d. Diskon Marketabilitas - 20%			(150.449.364.283)
e. Nilai Pasar Ekuitas – untuk 546.414 saham (100%)			601.797.457.133

Jumlah Rp 601.797.457.133 (enam ratus satu milliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah) merupakan Nilai Pasar dari 546.414 lembar saham SA atau setara dengan kepemilikan sebesar 100%, yang berada dalam kondisi berkesinambungan usaha (going concern) pada tanggal

31 Agustus 2022, dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan diatas.

Hasil Analisa Penilai Independen tentang Kewajaran Penggabungan Usaha

Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Rekan (“KJPP STH”) dengan Ijin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00091/2.0007-00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, dan hasil kajian serta analisis dari semua data dan informasi yang KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi pendapat kewajaran, berikut ini hasil penilaian KJPP STH :

Dalam mengevaluasi kewajaran Penggabungan Usaha, KJPP STH menggunakan metodologi sebagai berikut:

a) Objek penilaian

Objek analisis kewajaran adalah atas rencana penggabungan usaha yang akan dilakukan PGUN dan SA (“Rencana Penggabungan Usaha”) per 31 Agustus 2022.

b) Tujuan penilaian

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha.

c) Asumsi dan kondisi pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha KJPP STH menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain :

1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP STH bersifat non-disclaimer

opinion.

2. KJPP STH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP STH berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. KJPP STH menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (fiduciary duty).

5. KJPP STH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP STH menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

7. KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Penilaian Usaha.

8. KJPP STH telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

KJPP STH berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen (management representation letter) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Rencana Penggabungan Usaha dan sepanjang pengetahuan manajemen PGUN tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

d) Pendekatan dan metode penilaian

1. Analisis Transaksi, meliputi identifikasi dan hubungan pihak-pihak yang bertransaksi, analisis atas pokok-pokok dokumen Rencana Penggabungan Usaha, dan analisis atas risiko dan manfaat dari Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai berikut:

a. PGUN dan SA akan melakukan penggabungan dimana PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan SA sebagai Perusahaan Yang Menggabungkan Diri. Berdasarkan Rancangan Penggabungan Usaha yang telah disiapkan oleh manajemen PGUN dan SA, jumlah saham PGUN per 31 Agustus 2022 adalah 4.998.360.000 saham dengan nilai pasarnya sebesar Rp2.253.030.823.662,atau sebesar Rp.451 per saham, sedangkan jumlah saham SA per 31 Agustus 2022 adalah 546.414 saham dengan nilai pasarnya sebesar Rp601.797.457.133 atau sebesar Rp1.101.358 per saham.

b. Nilai aset bersih (ekuitas) SA yang akan digabungkan dengan PGUN didasarkan pada konversi saham SA dengan saham PGUN yaitu dengan rasio konversi 2.442 saham SA untuk 1 saham PGUN. Dasar nilai ekuitas SA untuk konversi saham ini adalah Rp1.101.358 per saham. Nilai ekuitas SA yang akan digabungkan dengan

PGUN ini sama dengan hasil penilaian KJPP STH yang nilai pasarnya sebesar Rp601.797.457.133 atau Rp1.101.358 per saham.

c. Dalam Rencana Penggabungan Usaha ini konversi antara saham SA menjadi saham PGUN adalah 2.442 saham SA dikonversi menjadi 1 saham PGUN. Berdasarkan konversi saham ini penambahan jumlah saham PGUN adalah 739.488.882 saham untuk mengganti saham SA yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya dengan nilai nominal Rp100 per saham.

d. Dalam melaksanakan Rencana Penggabungan Usaha, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan POJK 74. Oleh karenanya Rencana Penggabungan Usaha harus diumumkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham PGUN dalam RUPSLB.

2. Analisis kualitatif, meliputi analisis atas riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha Perusahaan Peserta Penggabungan, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek perusahaan, alasan dan latar belakang dilakukannya Rencana Penggabungan Usaha, dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai berikut:

Manfaat dan keuntungan Rencana Penggabungan Usaha ini adalah sebagai berikut:

a. Penciptaan sinergi-sinergi operasional akan menguntungkan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham

• Dengan adanya Rencana Penggabungan Usaha akan dapat mendukung pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam upaya peningkatan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel) dimana hal ini diharapkan dapat mendukung PGUN dalam hal memastikan ketersediaan pasokan produk TBS ketika permintaannya semakin meningkat.

• Rencana Penggabungan Usaha juga akan menciptakan sinergi-sinergi operasional yang signifikan, terutama karena lokasi perkebunan SA yang berdekatan dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PGUN. PGUN dan SA terletak dalam satu hamparan dan hanya berbeda HGU. Dengan dilakukannya Rencana Penggabungan Usaha diharapkan akan menciptakan efisiensi agar dapat memberikan harga yang lebih kompetitif terhadap konsumen dan mendorong peningkatan profit keuangan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan nilai tambah (y) bagi para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

b. Skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan meningkatkan value added bagi pemegang saham.

• Bergabungnya PGUN dan SA akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan efisien terutama dibidang kelapa sawit dan minyak kelapa sawit dan adanya sinergi Pabrik Kelapa Sawit yang saat ini dimiliki oleh PGUN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai milik pemegang saham.

c. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha yang lebih kuat yang akan mendukung operasional yang berkelanjutan.

• Dengan adanya Rencana Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan memiliki skala yang lebih besar dan lebih kuat, terutama adanya sinergi sehingga ketersediaan pasokan bahan baku TBS

kelapa sawit Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan lebih terjamin.

3. Analisis kuantitatif, meliputi penilaian atas kinerja historis PGUN, analisis berkaitan dengan penilaian proyeksi keuangan PGUN (dalam kondisi tidak melakukan Rencana Penggabungan Usaha dan kondisi Melakukan Penggabungan Usaha), analisis laporan keuangan PGUN dalam kondisi tidak melakukan Rencana Penggabungan Usaha dan proforma laporan keuangan setelah melakukan Rencana Penggabungan Usaha, analisis atas pengaruh terhadap komposisi pemegang saham PGUN, dan penilaian arus kas PGUN (dalam kondisi tidak melakukan Rencana Penggabungan Usaha dan kondisi Melakukan Penggabungan Usaha); yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan kinerja masa lalu dan proyeksi laporan keuangan PGUN dari tahun 2022 sampai dengan 2033, dengan melakukan Rencana Penggabungan Usaha, diharapkan dapat meningkatkan kinerja PGUN, dan nilai kini arus kas PGUN setelah penggabungan, dengan demikian Rencana Penggabungan Usaha memberikan nilai tambah bagi PGUN berdasarkan gambaran sebagai berikut :

a. Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	102,99	288,37	426,78	647,32	872,25	1.145,58
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.160,90	2.131,85	2.261,73	2.242,66	2.226,38	2.213,62
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	127,97	184,84	258,99	284,45	291,84	311,04
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	862,18	742,78	664,79	539,67	407,73	313,21
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	195,71	317,05	316,04	339,79	378,95	358,86
Rasio lancar (x)	2,23	3,08	2,90	3,55	4,39	5,07
DER (x)	0,68	0,52	0,44	0,34	0,25	0,20
Return on Asset (%)	8,00	11,74	10,49	10,45	10,81	9,47
Return on Equity (%)	13,45	17,89	15,13	13,99	13,50	11,33
Return on Sales (%)	21,58	23,92	17,61	17,39	18,73	16,99

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	1.357,52	1.726,29	2.063,03	2.444,37	2.813,56	3.138,91
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.215,57	2.203,19	2.199,97	2.174,88	2.139,86	2.165,33
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	313,85	323,66	316,77	326,89	319,04	331,89

Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	191,74	196,80	202,38	208,50	215,25	222,66
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	328,85	338,71	336,59	338,17	340,78	322,65
Rasio lancar (x)	5,69	6,65	7,86	8,78	10,17	10,73
DER (x)	0,14	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11
Return on Asset (%)	8,22	7,78	7,18	6,70	6,33	5,63
Return on Equity (%)	9,41	8,83	8,07	7,50	7,03	6,24
Return on Sales (%)	15,62	15,71	15,98	15,68	16,21	14,98

b. Melakukan Rencana Penggabungan Usaha

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	102,99	313,61	487,61	748,06	1.017,47	1.338,48
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.160,90	2.131,85	2.261,73	2.242,66	2.226,38	2.213,62
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	127,97	177,22	250,29	274,71	281,00	299,37
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	862,18	742,78	664,79	539,68	407,73	313,21
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	95,48	349,10	352,65	380,65	424,29	407,30
Rasio lancar (x)	2,23	3,35	3,24	4,04	5,07	5,91
DER (x)	0,68	0,51	0,42	0,32	0,23	0,18
Return on Asset (%)	7,92%	12,81%	11,48%	11,35%	11,62%	10,23%
Return on Equity (%)	13,31%	19,34%	16,35%	15,00%	14,32%	12,09%
Return on Sales (%)	21,36%	26,34%	19,65%	19,49%	20,97%	19,29%

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kas dan setara kas (Rp. miliar)	1.600,07	2.020,56	2.411,47	2.849,41	3.278,25	3.665,39
Aset tidak lancar (Rp. miliar)	2.215,57	2.203,19	2.199,97	2.174,88	2.139,86	2.165,33
Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)	301,66	310,75	303,14	312,42	303,67	315,70
Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)	191,74	196,80	202,38	208,50	215,25	222,66
Laba periode berjalan (Rp. miliar)	378,85	391,11	391,22	395,56	401,03	385,22
Rasio lancar (x)	6,72	7,86	9,36	10,47	12,21	12,94

DER (x)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09
Return on Asset (%)	8,93%	8,42%	7,77%	7,26%	6,86%	6,16%
Return on Equity (%)	10,11%	9,45%	8,63%	8,03%	7,53%	6,74%
Return on Sales (%)	18,00%	18,14%	18,58%	18,34%	19,07%	17,88%

4. Analisis Inkremental, meliputi analisis arus kas bersih (Net Cash Flow - NCF), analisis nilai tambah dari Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai berikut:

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih

Nilai Kini Arus Kas Bersih	(dalam Rupiah)
Kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	3.707.382.728.815
Kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha	3.247.752.229.928
Selisih	459.630.498.887

Berdasarkan analisis arus kas bersih Perseroan seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha lebih tinggi sebesar Rp459.630.498.887 dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha.

e) Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP STH berpendapat bahwa Rencana Penggabungan Usaha adalah wajar (fair).

3. Kerangka Legislatif Penggabungan Usaha

Kerangka legislatif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

a) UUPT

b) UU Pasar Modal

• UU Pasar Modal

• POJK No. 31/POJK.04/2015

• POJK No. 74/POJK.04/2016

• POJK No. 30/POJK.04/2017

• POJK No. 58/POJK.04/2017

• POJK No. 15/POJK.04/2020

• POJK No. 16/POJK.04/2020

• POJK No. 3/POJK.04/2021

c) Peraturan Pajak

• UU PPh

• UU PPN

• Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) pada Bab 17 - BPHTB

• PP BPHTB

d) Peraturan Ketenagakerjaan

• UU Ketenagakerjaan

e) Peraturan Anti-Monopoli

• UU Anti Monopoli

• PP No. 57 Tahun 2010

• Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019

f) Peraturan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan

• PP No. 27 Tahun 1998

g) Peraturan lainnya

• UU Cipta Kerja

h) Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan

4. Akibat Hukum dari Penggabungan Usaha

Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, SA sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:

i. seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan; dan

ii. para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha akan dilakukan oleh PGUN dan SA dengan menandatangani Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan penggabungan ini akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Penggabungan, maka salinan Akta Penggabungan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.

B. ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA

Penggabungan yang direncanakan antara PGUN dan SA memiliki manfaat-manfaat strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

1. Penciptaan sinergi-sinergi operasional akan menguntungkan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham

• Dengan adanya penggabungan usaha yang dilakukan oleh PGUN dan SA akan dapat mendukung pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam upaya peningkatan pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel) dimana hal ini diharapkan dapat mendukung PGUN dalam hal memastikan ketersediaan pasokan produk TBS ketika permintaannya semakin meningkat.

• Penggabungan Usaha juga akan menciptakan sinergi-sinergi operasional yang signifikan, terutama karena lokasi perkebunan SA yang berdekatan dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PGUN. PGUN dan SA terletak dalam satu hamparan dan hanya berbeda HGU. Dengan dilakukannya Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA diharapkan akan menciptakan efisiensi agar dapat memberikan harga yang lebih kompetitif terhadap konsumen dan mendorong peningkatan profit keuangan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan.

Dengan adanya Xxxxgabungan Usaha akan terjadi integrasi, terutama dalam peningkatan aset milik Perseroan, aspek adminisitrasi seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis dan lebih efisien.

2. Skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan meningkatkan value added bagi pemegang saham.

• Bergabungnya PGUN dan SA akan menciptakan skala perusahaan yang lebih besar dan

efisien terutama dibidang kelapa sawit dan minyak kelapa sawit dan adanya sinergi Pabrik Kelapa Sawit yang saat ini dimiliki oleh PGUN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai milik pemegang saham.

• Penghematan biaya yang dapat diperoleh atas Penggabungan Usaha yaitu disebabkan oleh penurunan harga pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi. Sehingga, laba bersih Perseroan yang dihasilkan dapat lebih baik dan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

3. Perusahaan Penerima Penggabungan yang lebih kuat yang akan mendukung operasional yang berkelanjutan.

• Dengan adanya Penggabungan Usaha, Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki skala yang lebih besar dan lebih kuat, terutama adanya sinergi sehingga ketersediaan pasokan bahan baku TBS kelapa sawit Perusahaan Penerima Penggabungan akan lebih terjamin.

C. RISIKO-RISIKO PENGGABUNGAN USAHA

1. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”)

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dirjen Pajak dapat menghapus NPWP Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dilikuidasi karena penggabungan usaha. Wajib Pajak yang akan dilikuidasi karena penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Dirjen Pajak. Dalam hal likuidasi, selain penghapusan NPWP, Wajib Pajak juga perlu melakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Sehubungan dengan penghapusan NPWP maka (i) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan usaha; dan (ii) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWP Wajib Pajak hasil penggabungan.

Dalam proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilikuidasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan penghapusan NPWP paling lama 12 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak. Atas permohonan pencabutan PKP, Dirjen Pajak akan memberikan keputusan terhadap permohonan pencabutan PKP paling lama 6 bulan setelah permohonan diajukan ke kantor pajak.

2. Risiko-Risiko Terkait Perundang-undangan

PGUN dan SA wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang- undangan di Indonesia, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan proses Penggabungan Usaha, PGUN harus mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Apabila pernyataan efektif, tidak diperoleh, PGUN dan SA tidak dapat melanjutkan atau membatalkan proses Penggabungan Usaha dengan tetap memperhatikan peraturaan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, PGUN dan SA harus

membuat sebuah pengumuman mengenai tidak dilanjutkan atau dibatalkannya Penggabungan Usaha.

3. Tidak Tercapainya Sinergi Yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah untuk menciptakan kekuatan usaha yang lebih besar dengan efesiensi biaya untuk mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diharapkan akan terwujud dalam kerangka waktu yang diharapkan.

D. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA

1. Penggabungan Usaha

Berdasarkan penelaahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan Usaha akan dilaksanakan bila hal-hal berikut telah dipenuhi:

a) Rancangan Penggabungan Usaha telah disiapkan bersama oleh Direksi PGUN dan SA dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari PGUN dan SA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PGUN No. 001/DK-PG/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris SA tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPSLB dari masing-masing PGUN dan SA. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB PGUN tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan Usaha dan Prosedur Pemungutan Suara.

b) Diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PGUN dan SA dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat

(2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. PGUN telah melakukan pengumuman atas Ringkasan Penggabungan Usaha PGUN dan SA pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 Surat Kabar Neraca tanggal 28 Oktober 2022 dan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 Surat Kabar International Media tanggal 28 Oktober 2022 dan pada website PGUN dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-0000 dan dalam Bahasa Inggris sebagai berikut xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxx-0000 ;

c) Diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan PGUN dan karyawan SA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016. Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam:

1. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Pradiksi Gunatama Tbk Mengenai Rencana Penggabungan PT Senabangun Anekapertiwi ke Dalam PT Pradiksi Gunatama Tbk tertanggal 28 Oktober 2022; dan

2. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Senabangun Anekapertiwi Mengenai Rencana Penggabungan PT Senabangun Anekapertiwi ke Dalam PT Pradiksi Gunatama Tbk tertanggal 28 Oktober 2022.

d) SA tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari bank untuk pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha dan sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada SA atas rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan SA tanggal 17 November 2022.

Di lain pihak, PGUN yang memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.421.AGR- ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Persetujuan Merger PT Pradiksi Gunatama Tbk dengan PT Senabangun Anekapertiwi dan sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada PGUN atas rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan PGUN tanggal 17 November 2022.

e) Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK telah menjadi efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Rancangan Penggabungan Usaha telah disetujui oleh RUPSLB PGUN dan RUPS SA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PGUN dan SA.

g) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh PGUN dan SA telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham; dan

h) Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan Usaha akan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

i) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar PGUN dan anggaran dasar SA telah terpenuhi serta perubahan anggaran dasar PGUN pasca penggabungan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Prosedur dan Metodologi Konversi Saham

Dasar untuk menghitung konversi saham PGUN dan SA adalah berdasarkan Hasil Penilai Independen atas Nilai Pasar Wajar dari Saham Peserta Penggabungan yang dibuat oleh XXXX Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Xxxxx (“KJPP STH”).

Berdasarkan Hasil Penilai Independen:

• Nilai Pasar PGUN per Saham adalah sebesar Rp451,- per saham, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Basar (Market Based Approach) dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method), berdasarkan laporan KJPP STH No. 00090/2.0007- 00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022.

• Nilai Pasar SA per Saham adalah sebesar Rp1.101.358,- per saham, yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Basar (Market Based Approach) dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method), berdasarkan laporan KJPP STH No. 00089/2.0007- 00/BS/01/0027/1/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Berdasarkan hasil penilaian independen diatas, maka setiap 1 (satu) saham SA berhak mendapatkan 2.442 (dua ribu empat ratus empat puluh dua) saham PGUN yang dibulatkan kebawah satuan penuh. Sehingga rasio konversi saham yang digunakan adalah 1:2.442.

Berdasarkan rasio konversi saham SA terhadap PGUN tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, PGUN akan menerbitkan saham kepada pemegang saham minoritas SA sebanyak 739.488.882 lembar saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham SA atau setara dengan 12,89% dari modal ditempatkan dan disetor PGUN setelah Penggabungan Usaha.

Sehingga, Kepemilikan AAL dan CAR di PGUN bertambah masing-masing sebanyak 377.137.596 dan 362.351.286 lembar saham. atau porsi kepemilikan AAL dan CAR di PGUN menjadi sebesar 42,29% dan 42,03%. Atas konversi saham tersebut maka persentasi dilusi dari kepemilikan masyarakat atas saham PGUN setelah Penggabungan Usaha adalah sebesar 12,89%.

3. Struktur modal dan kepemilikan saham Perusahaan Penerima Penggabungan sebelum dan setelah Penyelesaian Penggabungan

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan kepemilikan saham dari Perusahan Penerima Penggabungan Usaha sebelum dan setelah Penggabungan Usaha akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan

Struktur Permodalan Sebelum Penggabungan Usaha

Nilai Nominal Saham Rp100,- per

saham %

Struktur Permodalan Sesudah Penggabungan Usaha

Nilai Nominal Saham Rp100,- per

saham %

	Xxxxx			Xxxxx	(Rp)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor PT Araya Agro Lestari	2.049.180.000	204.918.000.000	41,00	2.426.317.596	242.631.759.600	42,29
PT Citra Agro Raya	2.049.180.000	204.918.000.000	41,00	2.411.531.286	241.153.128.600	42,03
Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	18,00	000.000.000	90.000.000.000	15,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.998.360.000	499.836.000.000	100,00	5.737.848.882	573.784.888.200	100,00
Saham dalam Portepel	3.001.640.000	300.164.000.000		2.262.151.118	226.215.111.800

Jumlah

Xxxxx Xxxxx (Rp) Jumlah

Xxxxx Xxxxx

E. ANALISA HUKUM ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Konsultan Hukum Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx telah ditunjuk oleh PGUN untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 POJK No. 74/POJK.04/2016 (“Pendapat dari Segi Hukum”).

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi, dan asumsi Pendapat dari Segi Hukum, berikut adalah ringkasan Pendapat dari Segi Hukum:

a) Rancangan Penggabungan Usaha yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi PGUN dan Direksi SA. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PGUN dan Dewan Komisaris SA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PGUN No. 001/DK-PG/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris SA tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya Rancangan Penggabungan Usaha wajib diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham PGUN dan Rapat Umum Pemegang Saham SA untuk memperoleh persetujuan.

b) Penggabungan Usaha tidak mengakibatkan perubahan pengendali atas Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima Penggabungan tetap dikendalikan oleh Xxxxx Xxxxxxx. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan kepada sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melaporkan Xxxxx Xxxxxxx sebagai Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficiary Ownership) pada Perusahaan

Penerima Penggabungan.

c) Penggabungan Usaha ini mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perusahaan Penerima Penggabungan dari semula Rp499.836.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi Rp573.784.888.200,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus Rupiah). Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT, salinan akta perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sesuai ketentuan Pasal

23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d) Dengan bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (sebagaimana berlaku) atas persyaratan-persyaratan efektifnya Penggabungan Usaha, pada tanggal efektif, yakni Tanggal Efektif Penggabungan, SA akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu sehingga:

i. seluruh aktiva dan pasiva SA akan beralih karena hukum kepada PGUN, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan

ii. pemegang saham SA karena hukum menjadi pemegang saham PGUN, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.

e) Benturan Kepentingan: sesuai Surat Pernyataan dari Direksi PGUN tanggal 26 Oktober 2022 menyatakan bahwa pelaksanaan Penggabungan Usaha PGUN dan SA bukan merupakan transaksi yang mengandung suatu benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis PGUN dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan PGUN.

f) Syarat Efektif Penggabungan: Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PGUN, penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan- persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini dipenuhi:

i. diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha tersebut;

ii. diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PGUN dan SA dalam

(i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web PGUN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;

iii. diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan PGUN dan karyawan SA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016;

iv. diajukannya permohonan pencatatan saham tambahan PGUN sebagai hasil dari Penggabungan beserta dokumen pendukungnya ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan. PGUN telah memperoleh

persetujuan prinsip dari Bursa berdasarkan Surat No. S-09782/BEI.PPI/11-2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Tambahan.

v. tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing PGUN dan SA atau telah tercapainya penyelesaian atas keberatan kreditur, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 UUPT. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku kreditur PGUN, telah memberikan persetujuan atas rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA melalui Surat No. B.421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal Rancangan Penggabungan, SA tidak menandatangani dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank atau pihak ketiga lainnya;

vi. diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing PGUN dan SA, yaitu :

(i) RUPSLB PGUN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 dan RUPSLB SA.

(ii) Keputusan Dewan Komisaris PGUN terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 001/DK-PG/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dan Keputusan Dewan Komisaris SA terkait Persetujuan dan Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 27 Oktober 2022.

(iii) Surat Permohonan Direksi PGUN No. 075/EXT-DIR/CORSEC/X/2022 tanggal

26 Oktober 2002 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan dan Surat Permohonan Direksi SA No. 0038/SA/DIR- DK/INT/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan.

vii. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh PGUN dan SA;

viii. diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan data PGUN dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha.

g) Kepentingan Stakeholder: Dalam mempersiapkan Rancangan Penggabungan, Direksi PGUN telah melakukan penjajakan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan PGUN, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.

h) Hak Para Pemegang Saham Minoritas: Para pemegang saham yang tidakmenyetujui keputusan dalam RUPSLB PGUN mengenai Penggabungan Usaha, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 juncto Pasal 62 UUPT. Pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PGUN yang meminta agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh AAL berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga No. 56 tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang merupakan pengendali PGUN. Pembelian kembali dilakukan dengan harga Rp550,- per saham PGUN. Harga tersebut diatas nilai wajar yang dilakukan oleh penilai independen KJPP STH, namun tidak melebihi rata-rata harga saham selama 90 hari pada saat ditandatanganinya persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris PGUN dan SA dan memperhatikan Pasal 62 UUPT dan OJK No. 74/POJK.04/2016. Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, yang ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxx selaku Direktur AAL, dinyatakan bahwa AAL memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli seluruh saham milik pemegang saham Perseroan yang tidak

menyetujui Rencana Penggabungan Usaha PGUN dan SA.

UUPT tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh karena itu, PGUN dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni selesainya Penggabungan.

i) Rencana terhadap Karyawan: Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka berdasarkan Pasal 154(A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, dalam hal mana pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.

j) Akta Penggabungan: Pelaksanaan Penggabungan Usaha berikut pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari SA kepada PGUN dan penerimaan atas pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh Perseroan akan dinyatakan di dalam Akta Penggabungan. Akta Penggabungan tersebut akan ditandatangani setelah Penggabungan Usaha telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham PGUN dan SA dalam RUPSLB terkait. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan Penggabungan Usaha akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

k) Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. Sesuai dengan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, yang disusun oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxx Puradiredja Xxxxxxxxx (anggota Nexia International), Xxxxxxx Xxxxgabungan Usaha PGUN dan SA akan mengakibatkan:

i. Nilai aset menjadi sebesar Rp2.328.127.271.061,- (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh satu Rupiah); dan

ii. Nilai penjualan bersih menjadi sebesar Rp632.373.867.703,- (enam ratus miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga Rupiah).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perseroan tidak wajib melaporkan Penggabungan Usaha PGUN dan SA kepada KPPU.

F. DIAGRAM KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN USAHA

Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham PGUN sebelum Penyelesaian Penggabungan dan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah Penyelesaian Penggabungan:

a) Diagram Kepemilikan Sebelum Penggabungan Usaha

PGUN

41,00%

18,00%

41,00%

CAR

Masyarakat

AAL

27,16%

28,26%

44,58%

Keterangan:

- Kepemilikan saham SA

b) Diagram Kepemilikan Setelah Penyelesaian Penggabungan

PGUN

15,68%

42,29%

CAR

Masyarakat

AAL

42,03%

Berdasarkan rasio konversi saham SA terhadap PGUN tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, PGUN akan menerbitkan saham kepada pemegang saham minoritas SA sebanyak 739.488.882 lembar saham, yaitu AAL dan CAR masing-masing sebanyak 377.137.596 dan 362.351.286 lembar saham. Sehingga, kepemilikan AAL dan CAR setelah penggabungan usaha menjadi 42,29% dan 42,03% dan kepemilikan masyarakat atas saham PGUN terdilusi sebesar 12,89%.

G. INFORMASI TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA

1. Transaksi Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA merupakan penggabungan antara dua perseroan terbatas, untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan yang menimbulkan efisiensi operasional, efisiensi ekonomi dan pengurangan biaya.

PGUN akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan SA akan bubar demi hukum setelah Penyelesaian Penggabungan.

2. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha

Tanggal Efektif Penggabungan adalah tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali ditangguhkan oleh PGUN karena keterlambatan izin OJK atau persetujuan peraturan

lainnya. Perkiraan alur waktu Penggabungan Usaha dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat dalam bagian berjudul “Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha”.

3. Perlakuan Akuntansi

Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, PGUN dan SA secara mayoritas dimiliki oleh pemegang saham yang sama, CAR dan AAL, perusahaan peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas Sepengendali (Entities under Common Control), oleh karena itu, penggabungan usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest method).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus disesuaikan terhadap ekuitas. Goodwill atau goodwiil negatif tidak diakui. Transaksi antar perusahaan dieliminasi.

Rencana penggabungan PGUN dan SA berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, dimana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakusisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

4. Perlakuan Pajak

a. Pajak Penghasilan Badan

• Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, kecuali berlaku kondisi-kondisi khusus, pengalihan aset-aset terkait dengan Penggabungan Usaha ini akan dihitung menggunakan nilai pasar dan setiap keuntungan modal yang dihasilkan (setelah diperjumpakan (offset) dengan kerugian pajak yang tersedia) bagi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dapat dikenakan pajak pada tarif pajak badan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%).

• Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.

• Untuk dapat menggunakan nilai buku, Penggabungan usaha harus dilakukan sesuai dengan PMK Penggunaan Nilai Buku.

• Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak (badan) yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

• Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) PMK Penggunaan Nilai Buku, Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) PMK Penggunaan Nilai Buku yaitu:

a. penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut; atau

b. penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

• Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan nilai buku adalah:

1. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan penggabungan usaha;

a. permohonan dilakukan oleh pihak yang mengalihkan harta,

b. permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ("Kanwil DJP") yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan.

c. permohonan menggunakan surat permohonan sesuai dengan format yang ditetapkan.

d. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha dengan disertai bukti pendukung yang telah ditentukan.

e. melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka business purpose test sesuai dengan format yang ditetapkan.

2. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP di lokasi;

3. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test)

a. tujuan utama penggabungan usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;

b. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan

c. harta yang dimiliki oleh Xxxxx Xxxxx yang menerima harta setelah terjadinya penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha.

Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap. Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut telah lewat dan Kepala Kanwil DJP belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan.

• Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.

• Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh Xxxxx Xxxxx yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.

• Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

• Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak (badan) yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.

• Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.

• Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:

a) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau

b) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.

• Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan harta.

• Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (offset) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.

• Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk tahun pajak dilakukannya penggabungan usaha.

• Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha.

• Berdasarkan peraturan perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan dikenakan pajak penghasilan apaibila memperoleh keuntungan atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK No.52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 (UU harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN) Pasal 1A ayat (2) huruf d, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak diantaranya yaitu pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Xxxx Xxxxx, oleh

karena PGUN dan SA adalah Pengusaha Kena Pajak maka atas penggabungan usaha tersebut tidak dikenakan PPN.

Dengan mempertimbangkan bahwa pajak-pajak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Penggabungan Usaha PGUN dan SA bukan hanya PPN, maka dalam rangka efisiensi perhitungan pajak-pajak terkait penggabungan usaha PGUN dan SA, PGUN akan mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha.

c. Pajak Final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Apabila pengalihan aset-aset dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dalam konteks Penggabungan Usaha melibatkan pengalihan tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian- pengecualian yang berlaku, pengalihan tersebut akan berakibat pada implikasi pajak berikut bagi PGUN dan SA:

• Pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan (SA) akan tunduk pada Pajak Final sebesar 2,5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang ditransfer.

• Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PGUN) akan tunduk pada BPHTB dalam jumlah maksimum sebesar 5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak).

H. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan Perusahan yang Menggabungkan Diri diberi kesempatan untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Masa kerja selama di Perusahan yang Menggabungkan Diri diakui sebagai masa kerja di Perusahan Penerima Penggabungan, sehingga tidak ada pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak.

b) Pada saat dilakukan pemindahan hubungan kerja, maka hak dan fasilitas karyawan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Terhadap para karyawan Perusahan Penerima Penggabungan maka golongan dan jabatan akan tetap sama dengan tugas dan tanggung jawab yang akan disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan.

Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dipekerjakan oleh PGUN atau SA.

Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka terhadap karyawan tersebut akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan berdasarkan Pasal 154 huruf (A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan pekerja berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak.

I. HAK PEMEGANG SAHAM YANG BERKEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPT, setiap pemegang saham PGUN yang memberikan suara tidak menyetujui Rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada PGUN agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui Recana Penggabungan tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Rencana Penggabungan tersebut.

Pembelian atas saham-saham milik pemegang saham PGUN yang tidak setuju dengan Penggabungan dan bermaksud menjual sahamnya akan dilakukan oleh AAL sebagai pembeli siaga berdasarkan akta perjanjian pembeli siaga yang ditandatangani oleh AAL dan PGUN dengan harga pembelian saham milik pemegang saham yang tidak setuju sebesar Rp550,- per saham PGUN. Harga tersebut diatas nilai pasar wajar yang dilakukan oleh penilai Independen KJPP STH, namun tidak melebihi rata-rata harga saham 90 hari pada saat ditandatanganinya persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha oleh masing-masing Dewan Komisaris PGUN dan SA.

Dalam rangka Rencana Penggabungan ini dilaksanakan, pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB PGUN dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh PGUN setelah RUPSLB PGUN.

Para pemegang saham PGUN yang memenuhi syarat untuk meminta agar saham-saham mereka dibeli adalah para pemegang saham PGUN (i) yang namanya yang terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PGUN pada saat recording date RUPSLB PGUN, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPSLB PGUN dan (ii) yang memberikan suara untuk tidak menyetujui Penggabungan Usaha di RUPSLB PGUN (“Pemegang Saham Yang Berhak”).

Mekanisme pembelian kembali saham-saham sebagai berikut:

a) Biro Administrasi Efek akan menyediakan suatu daftar Pemegang Saham yang Berhak di RUPSLB kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah RUPSLB.

b) Pemegang Saham Yang Berhak yang bermaksud untuk menjual saham PGUN miliknya (Para Pemegang Saham Penjual) dapat memperoleh formulir Pernyataan Menjual Saham dari PGUN di Biro Administrasi Efek tiap hari kerja, selama periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham mulai 1 hari kerja setelah recording date RUPSLB sampai dengan akhir periode penyampaian formulir yaitu tanggal 23 Desember 2022. Para Pemegang Saham Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan formulir Pernyataan Menjual Saham ke Biro Administrasi Efek, paling lambat pukul 16.00 WIB, pada periode penyampaian formulir Pernyataan Menjual Saham berakhir.

c) Para Pemegang Saham Penjual yang belum melengkapi formulir pernyataan menjual

saham dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (b) di atas, akan dianggap telah melepaskan hak-hak mereka untuk meminta pembelian kembali saham- saham.

d) Pembayaran kepada Para Pemegang Saham Penjual dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah efektinya Penggabungan Usaha. PGUN akan mentransfer pembayaran harga beli ke Rekening Escrow (Rekening KSEI) melalui Perusahaan Efek yang ditunjuk, selanjutnya akan diselesaikan oleh KSEI ke masing-masing rekening efek Para Pemegang Saham Penjual) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Saham Pembelian Kembali tersebut ke rekening efek PGUN.

e) Pembayaran untuk saham-saham yang dibeli untuk pembelian kembali tunduk kepada komisi, biaya BEI dan seluruh pajak yang berlaku serta biaya-biaya lain yang berlaku sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya dan pajak yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing dari Para Pemegang Saham Penjual, dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini, (sebagai pemegang saham PGUN) tidak bermaksud, untuk menghapuskan pencatatan saham-saham Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Apabila karena penjualan saham-saham PGUN oleh Para Pemegang Saham Penjual kepada PGUN, kepemilikan saham dari para pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga pencatatan saham Perusahaan Penerima Penggabungan di BEI, Perusahaan Penerima Penggabungan harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham dari para pemegang saham publik hingga ke batas yang dipersyaratkan sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK atau BEI dan harus mempertahankan posisi PGUN sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi tidak diwajibkan mengumumkan dan melakukan suatu penawaran tender wajib sebagai akibat dari Penggabungan Usaha.

J. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK KETIGA

1. Perjanjian-Perjanjian Pihak Ketiga

Seluruh perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh SA secara otomatis demi hukum akan dialihkan kepada Perusahaan Penerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan efektif.

Oleh karena itu, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan SA sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana relevan, kecuali diatur lain oleh perjanjian atau kontrak dimaksud atau disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

2. Para Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT, para kreditur dapat mengajukan keberatan atas Penggabungan Usaha dalam waktu 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini.

SA tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari bank untuk pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha dan sampai dengan lewatnya 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada SA atas rencana penggabungan usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan SA tanggal 17 November 2022.

Dilain pihak, PGUN yang memiliki perjanjian kredit dengan BRI, telah memperoleh persetujuan dari BRI berdasarkan Surat BRI No. B.421.AGR-ABS/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Persetujuan Merger PT Pradiksi Gunatama Tbk dengan PT Senabangun Anekapertiwi dan sampai dengan lewatnya 14 hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada PGUN atas rencana penggabungan usaha PGUN dan SA berdasarkan Surat Pernyataan PGUN tanggal 17 November 2022

Setiap keberatan kreditur akan ditangani sebelum RUPSLB dari PGUN. Apabila sampai dengan waktu penyelenggaraan RUPSLB yang berkaitan, keberatan belum diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur PGUN akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

3. Transaksi-transaksi pihak terkait SA

Sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, kontrak-kontrak SA yang telah ada demi hukum akan dialihkan ke PGUN.

K. INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN

1. Identitas Perusahaan Penerima Penggabungan

Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha adalah PT Pradiksi Gunatama Tbk.

Perusahaan Penerima Penggabungan akan memiliki gabungan izin usaha utama dari Perusahaan Peserta Penggabungan, kecuali jika otoritas terkait menyetujui lain.

Alamat Perusahaan Penerima Penggabungan berlokasi di Xxxxx Xxxxxx XX 00 Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 00000, Xxxxxxxxx.

2. Visi Dan Misi Visi:

Visi Perusahaan Penerima Penggabungan adalah menjadi perusahaan perkebunan kelapa

sawit yang terintegrasi dari hulu hingga industri hilir dengan produk terbaik.

Misi:

• Menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit secara efektif dan efesien dengan tingkat produktifitas tinggi serta biaya yang rendah

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan penggunaan teknologi secara berkesinambungan

• Menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

3. Strategi Usaha

Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan terus bertumbuh dengan strategi-strategi bisnis berikut ini:

a) Mengoptimalkan pabrik kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan kinerja PGUN seiring dengan meningkatnya permintaan CPO yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah penggunaan biodiesel B30 (bauran 30 % minyak kelapa sawit pada solar).

b) PGUN akan tetap fokus pada penjualan CPO

c) PGUN akan tetap melakukan perluasan areal tanam baru untuk meningkatkan kapasitas produksi tandan buah segar sebagai bahan baku CPO.

d) Melakukan akuisisi lahan perkebunan kelapa sawit di sekitar area perkebunan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.

e) Melakukan efesiensi pada seluruh bagian proses bisnis PGUN sehingga laba bersih PGUN dapat bertumbuh.

f) Melakukan efisiensi dengan menggunakan teknologi untuk kegiatan operasional seperti pada proses pemupukan dengan menggunakan Emdek Fertilizer Spreader.

4. Struktur Modal Dan Kepemilikan Xxxxx PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan susunan pemegang saham PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Araya Agro Lestari	2.426.317.596	242.631.759.600	42,29%
PT Citra Agro Raya	2.411.531.286	241.153.128.600	42,03%
Masyarakat	900.000.000	90.000.000.000	15,68%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.737.848.882	573.784.888.200	100,00%
Saham Portepel	2.262.151.118	226.215.111.800

Catatan:

Saham-saham yang diterbitkan oleh PGUN adalah saham-saham atas nama dan setiap saham memiliki satu hak suara.

5. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Setelah tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGUN. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama	:	Xxxxx Xxxxxxx
Komisaris Independen	:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx
Direktur Utama	:	Xxxxxxxx Xxx
Xxxxxxxx	:	Tamlikho

6. Struktur Organisasi PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Struktur organisasi Perusahaan Penerima Penggabungan di masa depan akan dibentuk berdasarkan penilaian yang disusun untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana bisnis gabungan dan memperhitungkan efisiensi operasional, campuran keterampilan, kompetensi staf dan persyaratan pengembangan serta praktik industri yang relevan dalam mendesain ulang organisasi.

7. Perubahan Atas Anggaran Dasar PGUN Sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha PGUN dan SA mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT, salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Ikhtisar Data Keuangan Dari Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha

Berikut ini adalah Ikhtisar laporan keuangan proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (PGUN) dan SA untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, yang telah diaudit dengan penyesuaian proforma dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxx Puradiredja Xxxxxxxxx (anggota Nexia International).

Laporan Posisi Keuangan Proforma Per 31 Agustus 2022:

Analisis Proforma Keuangan

Berdasarkan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian PGUN per tanggal 31 Agustus 2022, transaksi penggabungan ini tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan pada aset dan labilitas serta laporan laba rugi kecuali pada bagian ekuitas atas adanya perubaham modal disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komperehensif lain dan kepentingan non pengendali.

		Gabungan	Dr (Cr)	Konsolidasi ***)	Dr (Cr)
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas	751.119.801 725.174.234	1.476.294.035		1.476.294.035		1.476.294.035
Piutang usaha
Pihak ketiga	1.604.614.636 -	1.604.614.636		1.604.614.636		1.604.614.636
Pihak berelasi	00.000.000.000 00.000.000.000	00.000.000.000	(00.000.000.000)	00.000.000.000		00.000.000.000
Piutang lain-lain
Pihak ketiga	360.845.261 219.278.549	580.123.810		580.123.810		580.123.810
Pihak berelasi	- 129.587.216	129.587.216		129.587.216		129.587.216
Persediaan	00.000.000.000 00.000.000.000	000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
Aset biologis	00.000.000.000 0.000.000.000	00.000.000.000		00.000.000.000		00.000.000.000
Uang muka	00.000.000.000 00.000.000.000	00.000.000.000	(00.000.000.000)	00.000.000.000		00.000.000.000
Biaya dibayar dimuka	1.053.103.900 266.554.003	1.319.657.903		1.319.657.903		1.319.657.903
Pajak dibayar dimuka	- 271.651.429	271.651.429		271.651.429		271.651.429
Jumlah Aset Lancar	238.997.110.739 00.000.000.000	000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
ASET TIDAK LANCAR
Uang muka	1.971.757.824 -	1.971.757.824		1.971.757.824		1.971.757.824
Piutang lain-lain
Pihak berelasi	9.289.293.694 -	9.289.293.694		9.289.293.694		9.289.293.694
Investasi	243.593.000.000 -	243.593.000.000	(243.593.000.000)	-		-
Piutang plasma	00.000.000.000 00.000.000.000	00.000.000.000		00.000.000.000		00.000.000.000
Tanaman produktif
Tanaman menghasilkan	575.180.246.729 183.372.994.204	758.553.240.933		758.553.240.933		758.553.240.933
Tanaman belum menghasilkan	00.000.000.000 00.000.000.000	000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
Aset tetap	791.931.103.582 328.102.501.261	1.120.033.604.844		1.120.033.604.843		1.120.033.604.843
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.700.821.928.273 607.866.252.789	2.308.688.181.062		2.065.095.181.062		2.065.095.181.062
JUMLAH ASET	1.939.819.039.013 676.737.827.762	2.616.556.866.774		2.328.127.271.060		2.328.127.271.061
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Pihak ketiga	00.000.000.000 00.000.000.000	00.000.000.000		00.000.000.000		00.000.000.000
Pihak berelasi	00.000.000.000 0.000.000.000	00.000.000.000	(00.000.000.000)	-		-
Utang lain-lain
Pihak berelasi	- 9.635.994.471	9.635.994.471		9.635.994.471		9.635.994.471
Pendapatan diterima dimuka	1.838.400.000 00.000.000.000	00.000.000.000	(00.000.000.000)	0.000.000.000		0.000.000.000
Utang pajak	00.000.000.000 00.000.000	00.000.000.000		00.000.000.000		00.000.000.000
Utang akrual	6.159.847.832 1.394.822.417	7.554.670.249		7.554.670.249		7.554.670.249
Utang jangka panjang - yang jatuh
tempo dalam satu tahun:
Utang bank	115.224.666.661 -	115.224.666.661		115.224.666.661		115.224.666.661
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	178.679.586.016 00.000.000.000	000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pasca kerja	00.000.000.000 0.000.000.000	00.000.000.000		00.000.000.000		00.000.000.000
Liabilitas pajak tangguhan	103.051.940.153 00.000.000.000	000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
dikurangi jatuh tempo dalam satu
tahun: Utang bank	610.164.502.508 -	610.164.502.508		610.164.502.507		610.164.502.507
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	734.885.275.124 00.000.000.000	000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
JUMLAH LIABILITAS	913.564.861.140 00.000.000.000	0.000.000.000.000		000.000.000.000		000.000.000.000
EKUITAS
Modal disetor	499.836.000.000 546.414.000.000	1.046.250.000.000	(546.414.000.000)	499.836.000.000	00.000.000.000 0	000.000.000.000
Tambahan modal disetor	8.830.613.127 -	8.830.613.127	16.160.125.243	00.000.000.000	00.000.000.000 0	00.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	720.785.338.586 398.231.040.158	1.119.016.378.744	(404.672.867.573)	714.343.511.171	223.821.430.684 2	938.164.941.855
Xxxxx xxxx (rugi)	(203.197.773.841) (367.197.322.220)	(570.395.096.061)	371.313.948.926	(199.081.147.135)		(199.081.147.135)
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK	1.026.254.177.873 577.447.717.938	1.603.701.895.811		1.040.089.102.406		1.360.108.895.811
Kepentingan non-pengendali	- -	-	320.019.793.405	320.019.793.405	(320.019.793.405) 1	-
JUMLAH EKUITAS	1.026.254.177.873 577.447.717.938	1.603.701.895.811		1.360.108.895.811		1.360.108.895.811
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.939.819.039.013 676.737.827.762	2.616.556.866.774		2.328.127.271.060		2.328.127.271.060

Keterangan PGUN *) SA **)

PGUN + SA

Eliminasi

PGUN + SA

Penyesuaian Proforma

Proforma

Berikut ini adalah deskripsi-deskripsi singkat tentang penyesuaian proforma:

*) Nilai tercatat PGUN induk saja berdasarkan lampiran laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Xxxxxxxxx tertanggal 17 November 2022.

**) Nilai tercatat SA berdasarkan laporan keuangan per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Xxxxxxxxx tertanggal 17 November 2022.

***) Nilai tercatat PGUN dan SA berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Xxxxxxxxx tertanggal 17 November 2022.

1. Nilai tercatat kepentingan non-pengendali.

2. Penyesuaian nilai tercatat kepentingan non-pengendali atas penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan ke pemilik entitas induk.

3. Saham biasa yang diterbitkan oleh PGUN sebagai imbalan yang dibayarkan kepada pemegang saham minoritas SA (AAL dan CAR). Jumlah saham yang diterbitkan adalah 739.488.882 dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Nilai tersebut setara dengan nilai wajar imbalan yang dibayarkan.

4. Selisih yang timbul dari transaksi PGUN (sebagai pemilik entitas anak SA), dengan kepentingan non- pengendali.

Laporan Laba dan Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Proforma:

Keterangan PGUN *) SA **)

PGUN + SA

Gabungan

Eliminasi Dr (Cr)

PGUN + SA

Konsolidasi ***)

Penyesuaian Proforma Dr (Cr)

Proforma

Penjualan bersih	632.373.867.703	00.000.000.000 000.000.000.000	(00.000.000.000)	000.000.000.000	000.000.000.000
Beban pokok penjualan	(497.657.692.988)	(00.000.000.000) (000.000.000.000)	00.000.000.000	(000.000.000.000)	(000.000.000.000)
LABA BRUTO	134.716.174.715	7.104.035.264 141.820.209.979		141.820.209.979	141.820.209.979
Beban umum dan administrasi Keuntungan (kerugian) atas	(00.000.000.000)	(00.000.000.000) (00.000.000.000)		(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
perubahan nilai wajar aset
biologis	00.000.000.000	0.000.000.000 00.000.000.000		00.000.000.000	00.000.000.000
LABA (RUGI) USAHA	148.862.402.063	(5.339.548.553) 143.522.853.510		143.522.853.510	143.522.853.510
Beban keuangan	(00.000.000.000)	- (00.000.000.000)		(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Lain-lain - bersih	3.605.216.941	370.941.691 3.976.158.632		3.976.158.632	3.976.158.632
LABA (RUGI) SEBELUM
PAJAK PENGHASILAN	107.212.762.620	(4.968.606.862) 102.244.155.758		102.244.155.758	102.244.155.758
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.581.716.191)	1.562.344.092 (2.019.372.099)		(2.019.372.099)	(2.019.372.099)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	103.631.046.429	(3.406.262.770) 100.224.783.659		100.224.783.659	100.224.783.659
Penghasilan (beban) komprehensif lain:
Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi :
Pengukuran kembali liabilitas
imbalan pasca kerja (257.244.824) (2.319.866.113)			(2.577.110.937)	(2.577.110.938)	(2.577.110.938)
Pajak penghasilan terkait 56.593.861 510.370.545			566.964.406	566.964.406	566.964.406
JUMLAH LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 103.430.395.466 (5.215.758.339)			00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000

Berikut ini adalah deskripsi-deskripsi singkat tentang penyesuaian proforma:

*) Nilai tercatat PGUN induk saja berdasarkan lampiran laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Xxxxxxxxx tertanggal 17 November 2022.

**) Nilai tercatat SA berdasarkan laporan keuangan per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Xxxxxxxxx tertanggal 17 November 2022.

***) Nilai tercatat PGUN dan SA berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Agustus 2022 yang diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Xxxxxxxxx tertanggal 17 November 2022.

9. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

a) Keuntungan

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing PGUN dan SA memandang bahwa rencana Penggabungan Usaha antara PGUN dan SA sejalan dengan tujuan bersama untuk menciptakan perusahaan perkebunan sawit yang lebih efisien sehingga menciptakan nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan, pemegang saham masing-masing serta untuk semua pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

Sehubungan dengan penggabungan usaha yang diusulkan, Direksi dan Dewan Komisaris kedua perusahaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Skala yang lebih besar

Dengan skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien, Penggabungan Usaha akan menghasilkan sinergi-sinergi signifikan dalam bentuk penghematan biaya, memberikan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan kemampuan untuk meginvestasikan kembali keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan dengan cara yang lebih baik dibandingkan jika PGUN atau SA secara sendiri-sendiri.

2) Struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya signifikan yang akan diinvestasikan ulang

Keberadaan SA selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (intercompany charges) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, penggabungan PGUN dan SA diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit dan aktuaria. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi SA.

b) Potensi Risiko

Direksi dari masing-masing PGUN dan SA mengakui bahwa akan ada risiko berikut sehubungan dengan Penggabungan Usaha yang diusulkan:

Sinergi yang diharapkan dari Rencana Penggabungan Usaha mungkin tidak dapat tercapai

Sinergi merupakan salah satu tujuan dari Rencana Penggabungan Usaha untuk mengkonsolidasikan sumber daya operasional dan menciptakan kekuatan bisnis yang lebih besar untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, belum terdapat kepastian sinergi yang diharapkan akan terwujud sepenuhnya dalam kerangka waktu yang diharapkan.

Potensi pengunduran diri karyawan

Sebagai akibat dari rancangan Penggabungan Usaha tersebut, terdapat kemungkinan tidak semua karyawan memutuskan untuk bergabung dengan Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa karyawan utama memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Perusahaan Penerima Penggabungan yang menyebabkan dampak negatif pada keberlanjutan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan. Jika hal ini terjadi, dapat diantisipasi dengan memilih karyawan pengganti yang dapat melanjutkan kegiatan operasional setelah Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan akan berupaya mengurangi dampak tersebut dengan melakukan “handover” sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri.

Risiko terkait dampak keuangan yang timbul dari rencana penggabungan usaha

Sebagai akibat dari dari Penggabungan Usaha yang diusulkan, ada kemungkinan bahwa rasio leverage Perusahaan Penerima Penggabungan dapat meningkat karena biaya integrasi dan peningkatan belanja modal. Biaya pembiayaan Perusahaan Penerima Penggabungan juga dapat meningkat karena rasio leverage yang meningkat.

Risiko yang terkait dengan dampak perlakuan pajak yang timbul dari Penggabungan Usaha yang diusulkan

Dalam melaksanakan studi kelayakan atas Penggabungan Usaha yang diusulkan, Direksi telah memperoleh masukan dari konsultan mengenai dampak perpajakan dari Penggabungan Usaha yang diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Namun demikian, penafsiran peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan tersebut dapat menimbulkan ketidaksepakatan atau tantangan oleh Otoritas Pajak Indonesia yang dapat berdampak pada posisi pajak Perusahaan Penerima Penggabungan.

Risiko yang terkait dengan persetujuan dan izin peraturan

Persetujuan peraturan, izin dan persyaratan pemerintah yang mungkin dikenakan adalah beberapa hal utama yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan penggabungan usaha. Kemungkinan semua persetujuan/izin peraturan yang diperlukan akan diperoleh namun tidak ada jaminan untuk hal yang sama atau persyaratan apa yang mungkin dikenakan.

10. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak Dan Kewajiban Dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27 Tahun 1998, PGUN sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa PGUN akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset operasional bisnis, liabilitas dan ekuitas SA sebagai hasil dari Penggabungan Usaha.

11. Rekomendasi Direksi Dan Dewan Komisaris

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Usaha ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris PGUN dan SA merekomendasikan untuk menggabungkan SA ke dalam PGUN.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha, para kreditur, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka pada tanggal Efektifnya Penggabungan SA demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sisa liabilitas SA demi hukum akan beralih ke PGUN.

Penggabungan Usaha ini direncanakan akan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas persetujuan perubahan Anggaran Dasar PGUN.

Direksi dan Dewan Komisaris PGUN dan SA berencana agar Penggabungan Usaha ini akan menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham Publik PGUN.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris PGUN dan SA dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diusulkan dalam RUPS.

12. RUPSLB Dan Persyaratan Pemungutan Suara

Para pemegang saham dari PGUN yang dapat hadir dalam RUPSLB PGUN adalah pemegang saham yang tercatat di dalam daftar pemegang saham pada satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

Pemberitahuan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB PGUN telah disampaikan kepada OJK melalui Surat PGUN No. 080/DIR-PG/EXT/CORSEC/XI/2022 pada tanggal 7 November 2022. Pemanggilan RUPSLB dijadwalkan pada tanggal 29 November 2022. Penyelenggaraan RUPSLB PGUN dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2022 setelah diterbitkannya persetujuan OJK terhadap Rancangan Penggabungan usaha.

Sesuai ketentuan Pasal 17 POJK No. 74/POJK.04/2016, Pasal 43 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, Penggabungan Usaha PGUN dan SA wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham PGUN yang dihadiri oleh pemegang saham PGUN yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan rapat umum pemegang saham PGUN adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham PGUN. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PGUN akan dilaksanakan setelah Pernyataan Penggabungan Usaha menjadi efektif.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUPT juncto Pasal 89 UUPT dan Pasal 21 Anggaran Dasar SA, Penggabungan Usaha PGUN dan SA wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham SA dengan kuorum rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Keputusan sirkuler para pemegang saham SA sehubungan dengan penggabungan usaha PGUN dan SA direncanakan untuk ditandatangani oleh seluruh pemegang saham SA tanggal 21 Desember 2022.

DALAM KEPUTUSAN SIRKULER SA DAN PADA RUPSLB PGUN, SEBAGAIMANA BERLAKU, PGUN DAN SA AKAN MEMINTA PERSETUJUAN BERIKUT DARI PARA PEMEGANG SAHAMNYA:

1. Persetujuan penggabungan SA ke dalam PGUN (selanjutnya bersama-sama disebut “Peserta Penggabungan”) dan karenanya aktiva dan pasiva Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan beralih karena hukum kepada PGUN dan selanjutnya status badan hukum Perseroan berakhir karena hukum yang berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persetujuan untuk mengesahkan Rancangan Penggabungan yang dilampirkan pada Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler ini, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris Peserta Penggabungan.

3. Persetujuan untuk mengesahkan Konsep Akta Penggabungan yang berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Penggabungan.

4. Persetujuan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan penggabungan usaha tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menuangkan Konsep Akta Penggabungan yang akan ditandatangani di hadapan notaris.

Prosedur-prosedur yang akan diambil oleh Para Pemegang Xxxxx dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri

Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi prosedur berikut:

1. Para pemegang saham PGUN dan SA telah memahami dengan benar Rancangan Penggabungan Usaha;

2. Pada tanggal masing-masing RUPSLB, RUPSLB harus dihadiri dan disetujui oleh jumlah para pemegang saham yang memenuhi syarat yang disyaratkan untuk mengambil keputusan- keputusan sesuai dengan anggaran dasar PGUN dan SA secara berturut- turut;

3. Para pemegang saham PGUN dan SA (jika berlaku) yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh pihak lain dengan surat kuasa.

III. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA

Perusahaan Peserta Penggabungan bermaksud untuk menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 2 bulan. Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
1	Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Merger	27-Oct-22
2	Penyampaian Pernyataan Merger kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PGUN dan SA beserta dokumen-dokumen pendukung	28-Oct-22
	Direksi PGUN mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs Web BEI dan Situs Web PGUN
	Direksi SA mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian
	Pemberitahuan kepada karyawan terkait rencana Xxxxxx secara tertulis oleh Direksi PGUN dan SA
	Pengumuman kepada kreditur mengenai batas waktu penyampaian keberatan
	Penyampaian permohonan pencatatan Saham Tambahan ke BEI
3	Penyampaian Surat Permintaan RUPS dari Dewan Komisaris ke Direksi	31-Oct-22
4	Penyampaian Mata Acara dan Surat Permintaan RUPS ke OJK	7-Nov-22
5	Batas waktu bagi para kreditur PGUN dan SA untuk mengajukan keberatan	11-Nov-22
6	Pengumuman RUPS	14-Nov-22
7	Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Tambahan dari BEI	16-Nov-22
8	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS PGUN	28-Nov-22
9	Mulai periode penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham bagi para pemegang saham yang tidak setuju Merger dan bermaksud untuk menjual saham, termasuk saham- saham odd lot	29-Nov-22
9	Pemanggilan RUPS	29-Nov-22
10	Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK	15-Dec-22
11	Pengumuman Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Rancangan Penggabungan Usaha dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web PGUN	19-Dec-22
12	RUPS	21-Dec-22

	Penandatanganan Akta Merger
	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat dari Notaris ke BEI
	Pelaporan Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, kepada Menkumham dan pengkinian izin PGUN pada Sistem OSS
13	Pemberitahuan hasil RUPS PGUN kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web PGUN, situs web KSEI dan situs web BEI	22-Dec-22
	Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar PGUN dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha
	Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK dan BEI
	Penyampaian salinan hasil RUPS kepada BEI
	Efektifnya Penggabungan Usaha
14	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK sehubungan dengan POJK No. 31/2015	23-Dec-22
14	Hari terakhir penyerahan Formulir Pernyataan Menjual Saham (termasuk saham-saham odd lot) ke BAE	23-Dec-22
15	Pengumuman hasil Merger oleh Direksi Perusahaan Penerima Merger (PGUN) di 2 (dua) surat kabar harian	26-Dec-22
16	Persetujuan Pencatatan atas Rencana Penggabungan Usaha dari BEI dan tanggal akhir perdagangan saham sebelum Penggabungan Usaha	28-Dec-22
17	Tanggal pencatatan saham hasil Penggabungan Usaha dan mulai perdagangan	29-Dec-22
17	Pembayaran bagi para pemegang saham yang yang tidak setuju Merger dan bermaksud untuk menjual saham (termasuk saham-saham odd lot)	29-Dec-22
18	Penyampaian Risalah RUPS ke OJK	18-Jan-23

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik : Kanaka Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Konsultan Hukum : Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Office Penilai Independen : KJPP Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx & Xxxxx Xxxxxxx : Xxxxxx Xxxxxxxxx, SH., M. Kn

Biro Administrasi efek : PT Admitra Jasa Korpora

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham PGUN atau SA memerlukan informasi tambahan terkait dengan Penggabungan Usaha, dipersilahkan untuk menghubungi:

Sekretaris Perusahaan PGUN Telp: (0000) 0000000

Website: xxx.xxxxxxxx.xx.xx Email: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx

Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Document Metadata

Table of Contents

TATA TERTIB

Document Metadata