LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................	i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................	ii
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................	1
1.1 Tugas dan Fungsi ..........................................................................................................	1
1.2 Susunan Organisasi …………….....................................................................................	2
1.3 Sumber Daya Manusia ……………………………………….............................................	6
1.4 Peran Strategis …..………………...................................................................................	7
1.5 Sistematika Pelaporan ...................................................................................................	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................................	11
2.1 Rencana Strategis .........................................................................................................	11
2.2 Perjanjian Kinerja ...........................................................................................................	12
2.3 Indikator Kinerja Utama .................................................................................................	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................	15
3.1 Capaian IKU Tahun 2021 …….......................................................................................	15
3.2 Capaian Kinerja Sasaran ...............................................................................................	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan …………………………………………........................................	44
BAB IV PENUTUP .................................................................................................	47
LAMPIRAN :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU); 2. Perjanjian Kinerja (Eselon II) Tahun 2021; 3. Matriks Renstra 2018-2023; 4. Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2021; 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Agar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Seiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dinamis maka diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pekerjaan umum dan penataan ruang, kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

I.1. Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya. Dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang strategis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang memegang peranan sangat penting dalam proses pembangunan di daerah ini, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

II.2. Susunan Organisasi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Bidang, dan UPT. Dengan dibentuknya UPT untuk mendukung peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang. Bagan Struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas

Sekretaris yang terdiri atas 3 sub bagian:

1. Sub Bagian Program

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

3. Sub Bagian Keuangan

Bidang Sumber Daya Air, meliputi:

1. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;

2. Seksi Pelaksanaan; dan

3. Seksi Monitoring, Evaluasi Xxx Xxxxxxxxxxxx. Bidang Bina Marga, meliputi:

1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;

2. Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan; dan

3. Seksi Monitoring, Evaluasi Xxx Xxxxxxxxxxxx. Bidang Bina Cipta Karya, meliputi:

1. Seksi Pengembangan Sistem Pengelolan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

2. Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;

3. Seksi Monitoring, Evaluasi Xxx Xxxxxxxxxxxx. Bidang Bina Konstruksi, meliputi:

1. Seksi Pengaturan Tata Teknis;

2. Seksi Pembinaan Xxxx Xxxxxxxxx; dan

3. Seksi Monitoring, Evaluasi Xxx Xxxxxxxxxxxx. Bidang Tata Ruang, meliputi:

1. Seksi Pengaturan Dan Pengembangan;

2. Seksi Pengendalian Dan Penertiban; dan

3. Seksi Data Base Dan Informasi.

Bidang Bina Teknik Dan Perencanaan, meliputi:

1. Seksi Teknik Dan Perencanaan Sumber Daya Air;

2. Seksi Teknik Dan Perencanaan Xxxx Xxxxx; dan

3. Seksi Teknik Dan Perencanaan Cipta Karya.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelaksanaan;

4. Seksi Pengawasan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelaksanaan;

4. Seksi Pengawasan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelaksanaan;

4. Seksi Pengawasan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan Larona, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelaksanaan;

4. Seksi Pengawasan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengujian dan Kendali Mutu;

4. Seksi Penyelidikan dan Pengkajian Material; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Workshop dan Peralatan, meliputi:

1. Kepala UPT;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai berikut:

I.3 Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2021 Jumlah data terpilah Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu sebanyak 569 Orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4. Seksi Bahan dan Penanggulangan Tanggap Darurat; dan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPEGAWAIAN DAN

HUKUM

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KEPALA BIDANG BINA MARGA

KEPALA BIDANG BINA CIPTA KARYA

KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI

KEPALA BIDANG TATA RUANG

KEPALA BIDANG BINA TEKNIK DAN PERENCANAAN

KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LING. PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI PENGATURAN TATA TEKNIS

KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN

KEPALA SEKSI TEKNIK DAN PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN

KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

KEPALA SEKSI TEKNIK DAN PERENCANAAN BINA MARGA

KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PADA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PADA BIDANG BINA MARGA

KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PADA BIDANG BINA CIPTA KARYA

KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PADA BIDANG BINA KONSTRUKSI

KEPALA SEKSI DATABASE DAN INFORMASI

KEPALA SEKSI TEKNIK DAN PERENCANAAN CIPTA KARYA

UPT

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan komposisi 168 orang Perempuan dan 401 orang Laki- Laki.

Tabel I-1

Tabel I-2

Jumlah data terpilah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Jabatan

Tabel I-3

Jumlah data terpilah pegawai berdasarkan Tingkat Golongan

I.4 Peran Strategis

Berdasarkan hasil telahaan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala

Jumlah data terpilah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S.3	1	0	1	0,18
S.2	45	35	80	14,06
S.1	138	83	221	38,84
D3	3	7	10	1,76
SMA/sederajat	190	42	232	40,77
SMP	15	1	16	2,81
SD	9	-	9	1,58
Total	401	168	569	100,00

No	Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
No	Struktural/Fungsional	L	P	Jumlah
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	15	3	18
3.	Eselon IV	43	9	52
4.	Fungsional Pelaksana (Staf)	2	2	4
5.	Fungsional Pelaksana (Ahli/Terampil)	4	4	8
	Total

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
No	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Gol. IV	30	14	44
2.	Gol. III	144	95	239
3.	Gol. II	222	51	273
4.	Gol. I	13	-	13
	Total	000	000	000

daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

maka isu strategis dikerucutkan sebagai berikut:

1. Akses dan kemantapan jalan

Membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta meningkatakan kemantapan jalan provinsi;

2. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air

Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

3. Pencapaian SPM Air Minum

Belum maksimal pelayanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang merupakan kewenangan provinsi.

4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik

5. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja

6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru

Kawasan strategis terbagi menjadi kepentingan ekonomi; sosial; pertahanan dan keamanan; budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan fungsi daya dukung lingkungan hidup.

7. Ketaatan pemanfaatan ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju

8. Pencapaian SPM Sanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi.

9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel. I-4

Aspek Permasalahan Pelayanan dan Isu-Isu Strategis

perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

No.	Aspek -Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan	Telahaan Renstra	Telahaan Visi, Misi, dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telahaan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
1.	Sumber Daya Air:	Kondisi DI Provinsi belum optimal	1. Ketimpangan wilayah 2. Pelayanan dasar dan daya saing daerah 3. Ketimpangan kondisi jalan 4. Akses 3T 5. Dukungan infrastruktur industri dan pariwisata 6. Pengelolaan air baku 7. Ketahanan kebencanaan 8. Kompetensi ahli konstruksi dan ketertiban pelaksanaan konstruksi 9. Alternatif	1. jalan 2. Prioritas infrastruktur irigasi 3. Fasilitas penunjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Akses daerah terisolir 5. Fasilitas bangunan gedung untuk layanan publik dan sosial ekonomi masyarakat 6. Pengelolaan sumber daya air 7. Peningkatan kulaitas lingkungan melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Pembangunan yang diarahkan untuk menunjang kawasan strategis, PKW, serta kawasan pertumbuhan baru, serta Prioritas untuk pencapaian indikator SDGs/TPB	1. Akses dan kemantapan jalan 2. Infrastrtuktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air 3. Pencapaian SPM Air Minum 4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan 5. Layanan Jasa konstruksi 6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru 7. Ketaatan
2.	Air Minum Persampahan, Air Limbah Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Akses infrastruktur dasar belum memenuhi SPM
3.	Jalan	Kondisi kemantapan jalan masih rendah
4.	Penataan Ruang	Pengendalian dan Perencanaan Tata Ruang belum optimal

No.

Aspek -Aspek

Permasalahan Pelayanan PD

Permasalahan

Telahaan Renstra

Telahaan Visi, Misi, dan

Program KD dan Wakil KD Terpilih

Telahaan RTRW/KLHS

Isu- isu Strategis

Jasa Konstruksi:

Ketersediaan informasi dan tenaga ahli belum mumpuni

Pembiayaan infrastruktur

pemanfaatan ruang

8. Pencapaian SPM Sanitasi

9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan

Dinas

I.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas dan renja tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian IKU Tahun 2021

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJM.

2) Realxxxxx Xxxxxxx Lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja yang meliputi (1) Perumusan Kebijakan strategis dan teknis yang telah diterbitkan yang digunakan sebagai panduan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan (2) capaian sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel.

3) Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Yang akan di laksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai macam kegiatan tahunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar Penilaian dan Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2021, yang di susun berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Strategis, yang di Implementasikan melalui Program dan Kegiatan, yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023. Yang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin di capai 5 (Lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi yang telah tertuang dalam Rencana Strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak terkait dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peranan strategis dalam mendukung peningkatan pertanian. Akuntabilitas kinerja kebijakan pemerintah daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi pada era otonomi daerah saat ini. Dan Otonomi daerah pada satu sisi telah memberikan keleluasan yang sangat besar kepada daerah untuk lebih mandiri menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerahnya. Namun disisi lainnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan menjadi syarat bagi kemandirian tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung akuntabililtas kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan program dan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan implementasi Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan serta Keterkaitannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

⮚ Visi dan Misi

Visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklutif dan Berkarakter” dimana :

Inovatif, adalah kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produktif, adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kompetitif, adalah kemampuan menghasilkan SDM, produk barang, dan jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Inklutif, adalah kondisi system dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali; Berkarakter, adalah spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Penetuan Misi berdasarkan pada 4 fungsi utama pemerintahan, yakni Melayani (Services), membangun (Development), Memberdayakan (Empowerment) dan Mengatur (Regulating). Berdasarkan fungsi utama tersebut, maka dijabarkan 5 Misi yaitu :

Misi 1. “ Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif ” Misi 2. “ Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel“

Misi 3 “ Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif “ Misi 4 “ Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter “

Misi 5 “ Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan “

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2021. Target ditetapkan untuk indikator kinerja, baik

Tabel II-1

Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel TA. 2021

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan Kinerja IKU juga telah mengalami revisi terhadap target-target yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, outcome). Perjanjian kinerja tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan kuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR	BB
1		2 Persentase temuan material	0 %
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	3 Rasio kemantapan jalan provinsi	72,30 %
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79 %
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06 %
3		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24 %
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47 %
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8 Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100 %
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80 %
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10 Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70 %
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11 Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80 %
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12 Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80 %
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13 %

Tabel II-2

Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel Tahun Anggaran 2021

Indikator Kinerja

Formulasi Perhitungan

Nilai Sakip Dinas PUTR

(Ax0,35)+(Bx0,20)+(Cx0,15)+(Dx0,10)+(Ex0,20)

Keterangan:

A : Perencanaan Kinerja B : Pengukuran Kinerja C : Pelaporan Kinerja

D : Evaluasi Kinerja E : Capaian Kinerja

Persentase temuan

material

Nilai Temuan x100 %

Jumlah Anggaran

Rasio kemantapan jalan

provinsi

Panjang jalan kondisi baik & sedang x100 %

panjang seluruh Ruas Jalan Provinsi

Persentase penanganan

ruas jalan terisolir

Jumlah Ruas Terisolir x100 %

Jumlah seluruh ruas jalan provinsi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi

yang dilayani oleh jaringan irigasi

Luas kewenangan provinsi yang dilayani jaringan irigasi (ha) x100 %

Luas Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi

Persentase luas kawasan

permukiman rawan banjir

Luas kawasan permukiman rawan banjir (ha) x100 %

Luas wilayah sulawesi selatan

Persentase Penduduk berakses air minum layak

Jumlah RT berakses air minum layak x100 %

Jumlah seluruh RT

Persentase ketersediaan layanan konstruksi

bangunan/gedung

Jumlah pembangunan + pendampingan bangunan gedung x100 %

Jumlah gedung yang dirancanakan terbangun

Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi

Jumlah layanan yang dilaksanakan x100 %

Jumlah layanan sesuai indikator (13 indikator)

Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang

dikembangkan

Jumlah kawasan strategis + kawasan pert. baru yang direncanakan x100 %

Jumlah seluruh kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan baru yang direncanakan

Persentase ketaatan pembangunan terhadap

rencana tata ruang

Jumlah kawasan sesuai peruntukan x100 %

Jumlah seluruh kawasan

Persentase Penduduk berakses air limbah

domestik

Jumlah RT terlayani persampahan x100 %

Jumlah seluruh RT

Persentase sampah

perkotaan yang tertangani

Jumlah RT terlayani persampahan x100 %

Jumlah seluruh RT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.		Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	1		91 % ≤	Sangat Tinggi
	2		76 % s.d 90 %	Tinggi
	3		66 % s.d 75 %	Sedang
	4		51 % s.d 65 %	Rendah
	5		50 %	Sangat Rendah

3.1 Capaian IKU Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistemastis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Hasil Capaian	%
1	2	3		4	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan kuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1	Nilai Sakip Dinas PUTR	BB	BB	100%
1		2	Persentase temuan material	0 %	3,02 %	96,98%
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	3	Rasio kemantapan jalan provinsi	72,30%	70,01%	96,83%
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	4	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79%	77,12%	107,42%
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06%	64%	106,56%
3		6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24%	1,26%	99,97
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7	Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47%	91,18%	110,56%
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8	Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100%	85%	85%
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9	Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80%	80%	100%
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10	Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70%	72,2%	99,31%
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11	Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80%	80%	100%
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80%	91,58%	104,30%
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	13	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13%	66,21%	88,12%

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang sepanjang tahun 2021 sebagaimana pada uraian berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Kuangan, Kepegawaian Dan Aset Perangkat Daerah”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Dinas PUTR;

2. Persentase temuan material.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUTR dan Persentase Temuan Material diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN 2021

REALISASI CAPAIAN 2021

CAPAIAN KINERJA

Nilai Sakip Dinas PUTR

100%

Persentase temuan material

0 %

3,02 %

96,98%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-5

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambarkan bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	Target Capaian 2022
1	Nilai Sakip Dinas PUTR	B	BB	A
2	Persentase temuan material	0%	3,02 %	0%

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Kinerja pada Akhir Priode

RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Nilai Sakip Dinas PUTR

Persentase temuan material

3,02 %

1. Nilai Sakip Dinas PUTR

Nilai Sakip Dinas PUTR pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar BB

dari target BB.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

2. Persentase temuan material

Persentase temuan material pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 3,02% dari target 0%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan menyediakan SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lain untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

❖ Permasalahan

- Pengelolaan asset temuan material karena tedapat perbedaan perhitungan volume pekerjaan antara pencairan dari hasil pemeriksaan temuan-temuan tersebut telah diselesaikan.

❖ Solusi

- Pelaksanaan konstruksi serta melibatkan APIP selaku Whistle Blower.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Aanggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 00.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau 93,79%, realisasi fisik 99,40%.

Tabel III-6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA.

2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

00.000.000.000

93,79

99,40

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah sebesar 97,48%, yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan.

2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan.

3) Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.

4) Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.

5) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.

6) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana..

7) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang tidak dilaksanakan

8) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.

9) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Akses dan Kemantapan Jalan Provinsi”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Rasio kemantapan jalan provinsi;

2. Persentase penanganan ruas jalan terisolir.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Rasio kemantapan jalan provinsi dan Persentase penanganan ruas jalan terisolir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN 2021

REALISASI CAPAIAN 2021

CAPAIAN KINERJA

Rasio kemantapan jalan provinsi

72,30%

70,01%

96,83%

Persentase penanganan ruas jalan terisolir

71,79%

77,12%

107,42%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-8

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	Target Capaian 2022
1	Rasio kemantapan jalan provinsi	66,62%	70,01%	74.24%
2	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	12,82%	77,12%	74.25%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-9

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Rasio kemantapan jalan provinsi

70,01%

75.09%

75%

Persentase penanganan ruas jalan terisolir

77,12%

80%

1. Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Rasio kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 70,01% dari target 72,30%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Membangun dan memperbaiki jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan Menjaga dan mencegah kerusakan pada jalan kondisi Mantap (Baik dan sedang).

2. Persentase Penanganan Ruas Jalan Terisolir

Persentase ruas jalan terisolir pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 77,12% dari target 71,79%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Membangun jalan pada wilayah terisolir yang menjadi ruas jalan provinsi dan Mengoptimalkan dukungan penanganan jalan Kabupaten/Kota pada wilayah terisolir.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak tuntas yang berpengaruh pada

capaian panjang jalan kondisi mantap,selain itu terdapat beberapa kerusakan jalan/penurunan kondisi yang tidak di antisipasi, yang terjadi karena usia jalan serta bencana dan gangguan lainnya.

❖ Solusi

- Membangun dan memperbaiki jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan Mengoptimalkan penanganan jalan melalui pemeliharaan jalan untuk mencegah penurunan kondisi jalan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Aanggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 690.106.475.266,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 644.681.224.184,- atau 93,42%, realisasi fisik 96,81%.

Tabel III-10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA.

2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Penyelenggaraan Jalan

690.106.475.266

644.681.224.184

93,42

96,81

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan capaian kinerja Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 70,01% dan Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat sebesar 77,12% terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi, terdiri dari 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.

SASARAN STRATEGIS 3

“Menigkatnya Cakupan Layanan Irigasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi;

2. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dan Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-11

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN 2021

REALISASI CAPAIAN 2021

CAPAIAN KINERJA

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

60,06%

64%

106,56%

Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir

1,24%

1,26%

99,97%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambarkan bahwa dari indikator kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya dan indikator kinerja Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya. seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-12

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	Target Capaian 2022
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06%	64%	106,56%
2	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	NA	1,26%	99,97%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-13

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi

64%

63,37%

Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir

1,26%

1,22%

1. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 64% dari target 60,06%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (39 Daerah Irigasi Sawah dan Daerah Irigasi Tambak Prioritas) dan Menambah jaringan untuk menambah luasan lahan pertanian beririgasi.

2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 1,26% dari target 1,24%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya inventarisasi sarana dan prasarana sungai dan fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir yang terjadi setiap tahun pada wilayah sungai Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan agar kerusakan yang terjadi akibat banjir pada sarana dan prasarana

sungai dapat diketahui dan diinventarisasi yang akan menjadi bahan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan dibuatkan daftar skala prioritas.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi inventarisasi sarana dan prasarana sungai sumber daya air dan agar masyarakat sekitar daerah aliran sungai dapat melakukan antisipasi banjir yang akan terjadi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pengukuran capaian kinerja irigasi menggunakan e-paksi yang berdampak pada penyesuaian parameter pengukuran.

- Penanganan rawan banjir dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah dan pemerintah daerah.

❖ Solusi

- Dibutuhkan kajian rutin untuk mengukur kinerja penanganan rawan banjir.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 190.143.543.573,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 170.480.792.689,- atau 89,66%, realisasi fisik 95,86%.

Tabel III-14

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

190.143.543.573

170.480.792.689

89,66

95,86

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan capaian kinerja Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas) sebesar 76% dan Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai sebesar 100% terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 12 (dua belas) Sub Kegiatan;

2) Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 4

“Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Air Minum”

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum sasaran ini merupakan indikator kinerja yang utama dalam pencapaian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Sulawesi Selatan yang cukup besar.

Indikator sasaran dalam Meningkatnya kapasitas Pemenuhan Air Minum Layak sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk berakses air minum layak.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Penduduk berakses air minum layak diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-15 Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.

Indikator Kinerja

Tahun 2021

Target Capaian

Realisasi Capaian

Capaian Kinerja

Persentase Penduduk berakses air minum layak

82,47%

91,18%

110,56%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-16

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-17

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

NO.

INDIKATOR KINERJA

Hasil Capaian Per Tahun

Target Capaian 2022

2020

2021

Persentase Penduduk berakses air minum layak

85,90%

91,18%

86,28%

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Capaian

Kinerja pada Akhir Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Persentase Penduduk berakses air minum layak

91,18%

89.62%

Persentase Penduduk berakses air minum layak di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 100% dari target 82,47%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Persentase Penduduk berakses air minum layak adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Layanan akses air minum yang belum tercapai dan layanan provinsi hanya pada air minum curah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota.

❖ Solusi

- Capaian layanan air minum sangat bergantung pada layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penguatan dan peningkatan peran Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan layanan air minum harus didukung melalui pembinaan serta pengawasan pelaksanaan layanan untuk mencapai target nasional. Selain itu, penyediaan layanan air minum curah regional harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kedepan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 115.527.100,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 102.723.200,- atau 88,92%, realisasi fisik 100%.

Tabel III-18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

115.527.100

102.723.200

88,92

100

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan capaian kinerja Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota sebesar 100% terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 5

“Berkembangnya Fasilitas Gedung Penunjang Layanan”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung;

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-19

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.

Indikator Kinerja

Target Capaian 2021

Realisasi Capaian 2021

Capaian Kinerja

Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung

100%

85%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel III-20

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-21

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 85% dari target 100%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Membangun gedung/

bangunan layanan publik, keagaaman, kepemudaan dan olahraga, kebencanaan serta

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.

INDIKATOR KINERJA

Hasil Capaian Per Tahun

Target

Capaian 2022

2020

2021

Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/ gedung

95,56%

85%

100%

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Persentase ketersediaan

layanan konstruksi bangunan/ gedung

85%

100%

penunjang fungsinya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pekerjaan pembangunan fisik dibeberapa paket tidak tuntas.

❖ Solusi

- Optimalisasi pelaksanaan dari tahap perencanaan pengadaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 113.003.354.905,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 106.792.390.587,- atau 94,50%, realisasi fisik 94,98%.

Tabel III-22

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Penataan Bangunan Gedung

113.003.354.905

106.792.390.587

94,50

94,98

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Penataan Bangunan Gedung dengan capaian kinerja Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitasi sebesar 85% terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 6

“Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-23

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.

Indikator Kinerja

Target Capaian 2021

Realisasi Capaian 2021

Capaian Kinerja

Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi

80%

100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-24

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.

INDIKATOR KINERJA

Hasil Capaian Per Tahun

Target Capaian 2022

2020

2021

Persentase Pelaksanaan layanan jasa konstruksi

70%

80%

90%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-25

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Persentase Pelaksanaan layanan jasa konstruksi

80%

100%

Persentase Pelaksanaan layanan jasa konstruksi pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 80 % dari target 80 %.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan.

❖ Solusi

- Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 880.355.900,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 689.244.392,- atau 78,29%, realisasi fisik 95,71%.

Tabel III-26

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

880.355.900

689.244.392

78,29

95,71

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan capaian kinerja Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 50% terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.

2) Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

3) Kegiatan : Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 7

“Berkembangnya Infrastruktur Penunjang Kawasan Strategis Dan Pusat Pertumbuhan Baru”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan. Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase

kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-27

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-28

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.

Indikator Kinerja

Target

Capaian 2021

Realisasi

Capaian 2021

Capaian

Kinerja

Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang

dikembangkan

72,70 %

72,2%

99,31%

NO.

INDIKATOR KINERJA

Hasil Capaian Per Tahun

Target Capaian 2022

2020

2021

Persentase kawasan strategis dan

pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan

32,14%

72,2%

77,20%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-29

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan

72,2%

81.8%

Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 72,2% dari target 72,70%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya menata kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi & pariwisata serta rest area.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata membutuhkan keterlibatan multi sektor dan multi aktor. Adanya kewenangan dan kepemilikan asset yang berbeda dalam satu kawasan membutuhkan sinergi dan integrase dalam pengembangan kawasan. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur adalah kesiapan lahan dan admistrasi pengelolaan asset, serta pemanfaatan serta keberfungsian sarana prasarana yang telah dibangun.

❖ Solusi

- Selain pembangunan infrastruktur, dibutuhkan penguatan pada penyiapan administrasi, serta penyiapan pemanfaatan setelah pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian

sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 00.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau 89,45%, realisasi fisik 93,29%.

Tabel III-30

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

00.000.000.000

89,45

93,29

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan capaian kinerja Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya sebesar 9 Kawasan, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 8

“Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-31

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.

Indikator Kinerja

Target

Capaian 2021

Realisasi

Capaian 2021

Capaian

Kinerja

Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang

80%

100%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-32

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.

INDIKATOR KINERJA

Hasil Capaian Per Tahun

Target Capaian 2022

2020

2021

Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang

75%

80%

85%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-33

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Persentase Ketaatan pembangunan terhadap

rencana tata ruang

80%

90%

Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 80% dari target 80%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang dan mengoptimalkan pendataan dan pengendalian.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal.

❖ Solusi

- Mengoptimalkan pendataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 00.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau 99%, realisasi fisik 99,86%.

Tabel III-34

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik (%)

Rp.

Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang

00.000.000.000

99,00

99,86

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian kinerja Rasio ketaatan pemanfaatan ruang sebesar 0,80%, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

2) Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.

3) Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

4) Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 9

“Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Sanitasi”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Persentase penduduk berakses air limbah domestik;

2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase penduduk berakses air limbah domestik dan Persentase sampah perkotaan yang tertangani, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-35

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.

Indikator Kinerja

Target Capaian 2021

Realisasi Capaian 2021

Capaian Kinerja

Persentase Penduduk berakses air limbah domestik

87,80%

91,58%

104,30%

Persentase sampah perkotaan yang tertangani

75,13%

66,21%

88,12%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel III-36

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-37

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

1. Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik

Persentase Penduduk berakses air limbah domestik pada tahun 2021

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	Target Capaian 2022
1	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	68,44%	91,58%	91,02%
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	85,39%	66,21%	74,93%

No.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian 2021

Kondisi Capaian

Kinerja pada Akhir Priode RPJMD

Target Nasional ( jika ada )

Persentase Penduduk

berakses air limbah domestik

91,58%

93,55%

Persentase sampah perkotaan

yang tertangani

66,21%

74,72%

memperlihatkan hasil sebesar 91,58% dari target 87,80%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan air limbah domestik pada IPLT.

2. Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani

Persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 66,21% dari target 75,13%.

Capaian pada indikator ini mendukung tercapainya untuk mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan persampahan pada TPA

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Layanan air limbah domestik yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada pengolahan limbah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota;

- Layanan persampahan belum optimal dan layanan provinsi hanya pada TPA Regional.

❖ Solusi

- Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan air limbah domestik pada IPLT;

- Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan persampahan pada TPA.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp. 209.347.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 175.628.000,- atau 83,89%, realisasi fisik 100%.

Tabel III-38

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi

Fisik

(%)

Rp.

Program Pengembangan

Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

102.805.500

97.467.000

94,81

100

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air

Limbah

106.541.500

78.161.000

73,36

100

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan capaian kinerja Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota sebesar 100%, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian kinerja Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM) sebesar 100% dan Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota (SPM) sebesar 100%, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Efesiensi dalam Pencapaian Sasaran

Penggunaan biaya untuk mencapaian sembilan sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.125.710.089.060,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.045.300.404.843,- atau 92,86%, realisasi fisik 97,48%.

Tabel III-39

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO.	SASARAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran	Ket.
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan kuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	00.000.000.000	00.000.000.000	93,79
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	690.106.475.266	644.681.224.184	93,42
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	190.143.543.573	170.480.792.689	89,66

NO.	SASARAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran	Ket.
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	115.527.100	102.723.200	88,92
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	113.003.354.905	106.792.390.587	94,50
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	880.355.900	689.244.392	78,29
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	00.000.000.000	00.000.000.000	89,45
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	00.000.000.000	00.000.000.000	99,00
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	102.805.500	97.467.000	94,81
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	106.541.500	78.161.000	73,36
TOTAL		1.125.710.089.060	1.045.300.404.843	92,86

2. Analisis Efesiensi dalam Pencapaian Sasaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan / penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2021 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, mempunyai total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.482.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.287.562.800,- (92,13 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-40

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
NO.	URAIAN	(Rp.)	(Rp.)	%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.482.980.000,00	2.287.562.800,00	92,13
1	Retribusi penyewaan tanah dan bangunan	53.580.000,00	46.130.000,00	86,10
	- Sewa rumah dinas	41.820.000,00	00.000.000,00	95,96
	- Sewa mess malino	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Sewa kantin	5.760.000,00	-	-

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
NO.	URAIAN	(Rp.)	(Rp.)	%
2	Retribusi penyewaan tanah	134.400.000,00	000.000.000,00	121,43
	- Sewa kantor kas (bank Sulselbar)	134.400.000,00	000.000.000,00	121,43
3	Retribusi pemakaian laboratorium	2.000.000.000,00	1.841.332.800,00	92,07
	- Sewa laboratorium	2.000.000.000,00	1.841.332.800,00	92,07
4	Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	295.000.000,00	000.000.000,00	80,31
	- Sewa alat berat	295.000.000,00	000.000.000,00	80,31

SUMBER ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI
SUMBER ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	(%)	FISIK (%)
I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.482.980.000,00	2.287.562.800,00	92,13	100
II. Belanja	1.125.710.089.060	1.045.300.404.343	92,86	97,48
T O T A L ( II-I )	1.123.227.109.060	1.043.012.841.543	92,86	97,48

b. Belanja

Untuk tahun 2021 ini, total alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 1.125.710.089.060,- dan total realisasi sebanyak Rp. 1.045.300.404.843 (92,86%), dan realisasi fisik 96,34%.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III-41 Anggaran dan Realisasi Dinas

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV-1

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Hasil Capaian	%	Kriteria
1	2	3		4	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan kuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR		BB	BB	100%	Sangat Tinggi
1		2 Persentase temuan material		0 %	3,02 %	96,98%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	3 Rasio kemantapan jalan provinsi		72,30%	70,01%	96,83%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir		71,79%	77,12%	107,42%	Sangat Tinggi
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi 5 kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		60,06%	64%	106,56%	Sangat Tinggi
3		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir		1,24%	1,26%	99,97%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak		82,47%	91,18%	110,56%	Sangat Tinggi
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	Persentase ketersediaan 8 layanan konstruksi bangunan/gedung		100%	85%	85%	Tinggi
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi		80%	80%	100%	Sangat Tinggi
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	Persentase kawasan 10 strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan		72,70%	72,2%	99,31%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan 11 pembangunan terhadap rencana tata ruang		80%	80%	100%	Sangat Tinggi
9		12	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80%	91,58%	104,30%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80%	91,58%	104,30%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani		75,13%	66,21%	88,12%	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN						99,61	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan, meskipun demikian tingkat capaian ini masih berada pada kriteria Sangat Tinggi karena berada pada angka 99% ke atas.

4.2 Permasalahan Xxx Xxxxxx

Terdapat beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Sulawesi Selatan terkait dengan kondisi pola pikir, lemahnya kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, sarana dan dukungan pembiayaan sehingga mempengaruhi :

Permasalahan :

1. Pengelolaan asset temuan material karena tedapat perbedaan perhitungan volume pekerjaan antara pencairan dari hasil pemeriksaan temuan-temuan tersebut telah diselesaikan;

2. Terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak tuntas yang berpengaruh pada capaian panjang jalan kondisi mantap,selain itu terdapat beberapa kerusakan jalan/penurunan kondisi yang tidak di antisipasi, yang terjadi karena usia jalan serta bencana dan gangguan lainnya;

3. Pengukuran capaian kinerja irigasi menggunakan e-paksi yang berdampak pada penyesuaian parameter pengukuran;

4. Layanan akses air minum yang belum tercapai dan layanan provinsi hanya pada air minum curah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota;

5. Pekerjaan pembangunan fisik dibeberapa paket tidak tuntas;

6. Ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan;

7. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata membutuhkan keterlibatan multi sektor dan multi aktor. Adanya kewenangan dan kepemilikan asset yang berbeda dalam satu kawasan membutuhkan sinergi dan integrase dalam pengembangan kawasan. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur adalah kesiapan lahan dan admistrasi pengelolaan asset, serta pemanfaatan serta keberfungsian sarana prasarana yang telah dibangun;

8. Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal;

9. Layanan air limbah domestik yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada pengolahan limbah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota;

10. Layanan persampahan belum optimal dan layanan provinsi hanya pada TPA Regional;

Solusi :

1. Pelaksanaan konstruksi serta melibatkan APIP selaku Whistle Blower;

2. Membangun dan memperbaiki jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan Mengoptimalkan penanganan jalan melalui pemeliharaan jalan untuk mencegah penurunan kondisi jalan;

3. Dibutuhkan kajian rutin untuk mengukur kinerja penanganan rawan banjir;

4. Capaian layanan air minum sangat bergantung pada layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penguatan dan peningkatan peran Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan layanan air minum harus didukung melalui pembinaan serta pengawasan pelaksanaan layanan untuk mencapai target nasional. Selain itu, penyediaan layanan air minum curah regional harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kedepan;

5. Optimalisasi pelaksanaan dari tahap perencanaan pengadaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan;

6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi;

7. Selain pembangunan infrastruktur, dibutuhkan penguatan pada penyiapan administrasi, serta penyiapan pemanfaatan setelah pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan;

8. Mengoptimalkan pendataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

9. Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan air limbah domestik pada IPLT;

10. Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan persampahan pada TPA.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

PERJANJIAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Xx. Xx. X. Xxxx Xxxxxxxxxxx, M.Eng

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Prof. Dr. Xx. X. X. Xxxxxx Xxxxxxxx, M.Agr.

Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PROF. DR. Xx. X. X. XXXXXX XXXXXXXX, M.Agr.

NIP. 19

Makassar, 01 Februari 2021

Pihak Pertama,

PROF. XX. Xx. X. XXXX XXXXXXXXXXX, M.Eng.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 00000000 000000 0 001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target
1	2			3		4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan kuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah			1	Nilai Sakip Dinas PUTR	BB
1				2	Persentase temuan material	0 %
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi			3	Rasio kemantapan jalan provinsi	72,30 %
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi			4	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79 %
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air			5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06 %
3				6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24 %
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum			7	Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47 %
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan			8	Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100 %
6	Meningkatnya konstruksi	kualitas	jasa	9	Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80 %
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru			10	Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70 %
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang			11	Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80 %
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi			12	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80 %
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi			13	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13 %

Program Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rp. 103.506.887.062,00

2. Program Penyelenggaraan Jalan Rp. 239.144.922.402,00

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 101.989.809.567,00

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Rp. 160.619.100,00

5. Program Penataan Bangunan Gedung Rp. 164.376.164.792,00

6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp. 999.859.900,00

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Rp. 00.000.000.000,00

8. Program Penyelenggaraan Tata Ruang Rp. 1.955.622.800,00

9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Rp. 160.961.000,00

Rp. 160.995.500,00

TOTAL Rp. 687.725.298.047,00

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PROF. DR. Xx. X. X. XXXXXX XXXXXXXX, M.Agr.

NIP. 19

Makassar, 01 Februari 2021

KEPALA DINAS

PROF. XX. Xx. X. XXXX XXXXXXXXXXX, M.Eng.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 00000000 000000 0 001

MATRIKS RENSTRA 2018-2023

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)/

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaa

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan

OPD

Penanggung Jawab

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan asset perangkat daerah

% temuan material

X.XX.0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI

Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP

Persentase

Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik

dan Sangat

100%

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

100 %

104.237.474.792,00

0 %

100 %

121.421.071.642,20

0 %

100 %

141.722.871.091,79

0 %

100 %

367.381.417.525,99

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.0

Perencanaan

Persentase

100

100 %

2.574.252.860,00

100 %

2.831.678.132,00

100 %

3.114.845.961,60

100 %

8.520.776.953,60

Dinas Pekerjaan

Penganggara

penyusunan

Umum dan Tata

n dan

penganggaran

Ruang

Evaluasi

dan evaluasi

Kinerja

kinerja tepat

Perangkat

waktu

1.0

Penyusunan

Jumlah

0 Dok

1 Dok

434.888.360,00

1 Dok

478.377.196,00

1 Dok

526.214.916,60

3 Dok

1.439.480.472,60

Dinas Pekerjaan

Dokumen

dokumen

Umum dan Tata

Perencanaan

perencanaan

Ruang

Perangkat

(Dok)

Daerah

. X X

. 0

1.0

Koordinasi

Jumlah

0 Dok

1 Dok

355.736.600,00

1 Dok

391.310.260,00

1 Dok

430.441.286,00

3 Dok

1.177.488.146,00

Dinas Pekerjaan

dan

Dokumen RKA

Umum dan Tata

Penyusunan

Perangkat

Ruang

Dokumen

Daerah (Dok)

RKASKPD

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT WS

Jeneberang

(Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT WS

Saddang (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT WS

Walanae

Cenranae (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT WS.

Pompengan

Larona (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT Workshop

dan Peralatan

(Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT

Laboratorium

Pengujian

Bahan

Jumlah

0 Dok

1 Dok

Dokumen RKA

UPT Wil. I

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT Wil. II

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)/

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaa

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan

OPD

Penanggung Jawab

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT Wil. III

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT Wil. IV

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT Wil. V

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen RKA

UPT Wil. VI

1.0

Koordinasi

Jumlah

0 Dok

1 Dok

54.577.500,00

1 Dok

60.035.250,00

1 Dok

66.038.775,00

3 Dok

180.651.525,00

Dinas Pekerjaan

dan

Dokumen RKA

Umum dan Tata

Penyusunan

Perubahan

Ruang

Dokumen

(Dok)

Perubahan

. X X

. 0

1.0

Koordinasi

Jumlah

0 Dok

1 Dok

304.415.800,00

1 Dok

334.857.380,00

1 Dok

368.343.118,00

3 Dok

1.007.616.298,00

Dinas Pekerjaan

dan

Dokumen DPA

Umum dan Tata

Penyusunan

Perangkat

Ruang

DPASKPD

Daerah (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT WS

Jeneberang

(Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT WS

Saddang (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT WS

Walanae

Cenranae (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT WS

Pompengan

Larona (Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Workshop

dan Peralatan

(Dok)

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT

Laboratorium

Pengujian

Bahan

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Wil. I

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Wil. II

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Wil. VI

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Wil. V

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Wil. IV

Jumlah

0 Dok

1 Dok

3 Dok

Dokumen DPA

UPT Wil. III

1.0

Koordinasi

Jumlah DPA

0 Dok

1 Dok

23.932.000,00

1 Dok

26.325.200,00

1 Dok

28.957.720,00

3 Dok

79.214.920,00

Dinas Pekerjaan

dan

Perubahan

Umum dan Tata

Penyusunan

(Dok)

Ruang

Perubahan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)/

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaa

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan

OPD

Penanggung Jawab

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

. X X

. 0

1.0

Koordinasi

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

1.049.810.200,00

4 Lap

1.154.791.220,00

4 Lap

1.270.270.342,00

12 Lap

3.474.871.762,00

Dinas Pekerjaan

dan

Capaian dan

Umum dan Tata

Penyusunan

Realisasi

Ruang

Laporan

Kinerja (Lap)

Capaian

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Kinerja dan

Realisasi UPT

Ikhtisar

WS Jeneberang

Realisasi

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Kinerja SKPD

Realisasi UPT

Pompengan

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

WS Walanae

Cenranae (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

WS Saddang

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Laboratorium

Pengujian

Bahan

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Workshop dan

Peralatan (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Wil. III (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Wil. II (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Wil. I (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Wil. VI (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Wil. V (Lap)

Jumlah Laporan

0 Lap

4 Lap

12 Lap

Realisasi UPT

Wil. IV (Lap)

1.0

Evaluasi

Jumlah Laporan

0 Lap

1 Lap

350.892.400,00

1 Lap

385.981.626,00

1 Lap

424.579.804,00

3 Lap

1.161.453.830,00

Dinas Pekerjaan

Kinerja

Evaluasi Kinerja

Umum dan Tata

Perangkat

Dinas (Lap)

Ruang

Daerah

1.0

Administrasi

Persentase

100

100 %

00.000.000.000,00

100 %

00.000.000.000,30

100 %

00.000.000.000,00

100 %

235.152.118.324,30

Dinas Pekerjaan

Keuangan

penyusunan

Umum dan Tata

Perangkat

laporan

Ruang

Daerah

keuangan

tepat waktu

. X

1.0

Penyediaan

Tersedianya

646

0 OB

646 OB

00.000.000.000,00

650 OB

00.000.000.000,30

650 OB

00.000.000.000,00

650 OB

230.675.830.556,30

Dinas Pekerjaan

Gaji dan

Umum dan Tata

Tunjangan

Tunjangan ASN

Ruang

1.0

Penyediaan

Tersedianya

0 Lap

1 Lap

184.869.000,00

1 Lap

203.355.900,00

1 Lap

223.691.490,00

3 Lap

611.916.390,00

Dinas Pekerjaan

Administrasi

laporan

Umum dan Tata

Pelaksanaan

adminstrasi

Ruang

Tugas ASN

pelaksanaan

tugas ASN (Lap)

. X X

. 0

1.0

Pelaksanaan

Tersedianya

0 Lap

1 Lap

61.442.700,00

1 Lap

67.586.970,00

1 Lap

74.345.667,00

3 Lap

203.375.337,00

Dinas Pekerjaan

Penatausahaa

laporan

Umum dan Tata

n dan

pelaksanaan

Ruang

PengujianVeri

penatausahaan

fikasi

dan Pengujian

Keuangan

verifikasi

SKPD

keuangan PUTR

(Lap)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)/

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaa

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan

OPD

Penanggung Jawab

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1.0

Koordinasi

Tersedianya

0 Lap

1 Lap

26.554.000,00

1 Lap

29.209.400,00

1 Lap

32.130.340,00

3 Lap

87.893.740,00

Dinas Pekerjaan

dan

laporan

Umum dan Tata

Pelaksanaan

koordinasi dan

Ruang

Akuntansi

pelaksanaan

SKPD

akuntansi Dinas

(Lap)

. X X

. 0

1.0

Koordinasi

Tersedianya

0 Lap

1 Lap

26.167.100,00

1 Lap

28.783.810,00

1 Lap

31.662.191,00

3 Lap

86.613.101,00

Dinas Pekerjaan

dan

laporan

Umum dan Tata

Penyusunan

koordinasi dan

Ruang

Laporan

laporan

Keuangan

Keuangan akhir

Akhir Tahun

tahun Dinas

SKPD

(Lap)

. X X

. 0

1.0

Koordinasi

Tersedianya

0 Lap

12 Lap

1.030.100.900,00

12 Lap

1.133.110.990,00

12 Lap

1.246.422.089,00

36 Lap

3.409.633.979,00

Dinas Pekerjaan

dan

laporan

Umum dan Tata

Penyusunan

koordinasi dan

Ruang

Laporan

laporan

Keuangan

keuangan

BulananTriwu

Bulanan,

lananSemest

triwulanan, &

eran SKPD

semesteran

Dinas (Lap)

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT WS

Pompengan

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT WS

Walanae

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT WS

Saddang (Lap)

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT WS

Jeneberang

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Workshop

dan Peralatan

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT

Laboratorium

Pengujian

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)/

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaa

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan

OPD

Penanggung Jawab

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Wil. III

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Wil. II

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Wil. I (Lap)

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Wil. VI

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Wil. V

Tersusunnya

0 Lap

12 Lap

36 Lap

laporan

keuangan

Bulanan,

triwulanan, &

semesteran

UPT Wil. IV

1.0

Penyusunan

Tersusunnya

0 Lap

4 Lap

23.219.100,00

4 Lap

25.541.010,00

4 Lap

28.095.111,00

12 Lap

76.855.221,00

Dinas Pekerjaan

Pelaporan

laporan dan

Umum dan Tata

dan Analisis

analisis

Ruang

Prognosis

prognosis

Realisasi

realisasi

Anggaran

anggaran (Lap)

1.0

Administrasi

Persentase

100

100 %

329.375.800,00

100 %

389.729.780,00

100 %

428.702.758,00

100 %

1.147.808.338,00

Dinas Pekerjaan

Barang Milik

pelaksanaan

Umum dan Tata

Daerah pada

pengelolaan

Ruang

Perangkat

aset

Daerah

. X X

. 0

1.0

Pembinaan

Jumlah laporan

0 Lap

1 Lap

329.375.800,00

1 Lap

389.729.780,00

1 Lap

428.702.758,00

3 Lap

1.147.808.338,00

Dinas Pekerjaan

Pengawasan

hasil

Umum dan Tata

dan

pembinaan,

Ruang

Pengendalian

pengawasan

Barang Milik

dan

Daerah pada

SKPD

pengendalian Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

WS Saddang Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

WS Jeneberang

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)/

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaa

Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan

OPD

Penanggung Jawab

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

WS Walanae

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Laboratorium

Pengujian

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

WS Workshop

dan Peralatan

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

0 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Tersusunya

0 Lap

1 Lap

3 Lap

laporan hasil

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

asset pada UPT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									Tersusunya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap
			0	0	X	1.0		Administrasi	Persentase	100	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	50.088.533,00	100 %	30.000.000,00	100 %	80.088.533,00	Dinas Pekerjaan
				0	.	3		Barang Milik	pelaksanaan														Umum dan Tata
					X			Daerah pada	pengelolaan														Ruang
					X			Perangkat	aset
					.			Daerah
			0	0	X	1.0	01	Penyusunan	Tersusunya		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	38.174.653,00	2 Dok	20.000.000,00	4 Dok	58.174.653,00	Dinas Pekerjaan
				0	.	3		Perencanaan	dokumen														Umum dan Tata
					X			Kebutuhan

Document Metadata

Table of Contents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

Document Metadata