GUBERNUR GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 PROVINSI GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXX XXXXXXXXXX

Jabatan : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Gorontalo, 28 Juni 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 PROVINSI GORONTALO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	6,42
		2. Indeks Gini	0,396
		3. Inflasi	4-5
		4. Pendapatan Perkapita	36,71
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49
		6. Persentase Kemiskinan	14,54
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	70,02
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	30
		9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,82
4	Terwujudnya Good and Clean Government	10.Nilai MCP (Monitoring Center For Prevention)	94,01
		11.Indeks Reformasi Birokrasi	65,7
		12.Nilai SAKIP	BB
		13.Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	377,072,012,849
2 Program Pengelolaan Pendidikan	152,618,401,803
3 Program Pengembangan Kurikulum	252,898,950

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

- Dinas Kesehatan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26,380,368,053
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75,611,957,100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	331,952,000
4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	112,903,500
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - RSUD xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx	179,438,000
1 Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	70,720,040,436
2 Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan Dan Upaya kesehatan Masyarakat	65,155,210,167
3 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan - Laboratorium Kesehatan Daerah	11,956,750,000
1 Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Provinsi	1,018,514,400
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13,383,666,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35,498,177,512
2 Program Pengelolaan Sumberdaya Air (Sda)	27,451,830,368
3 Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	1,083,190,700
4 Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem Air Limbah	2,313,234,400
5 Program Pengembangan permukiman	310,002,500
6 Program Penataan Bangunan Gedung	7,991,803,550
7 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12,214,690,525
8 Program Penyelenggaraan Jalan	37,197,865,311
9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	423,910,000
10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	833,571,300

- UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan

1 Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi 1,282,613,825

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 Program Pengembangan Perumahan	967,000,600
2 Program Kawasan Permukiman	4,050,612,801
3 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3,279,654,967

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,462,347,532
2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4,384,676,235
3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non 398,153,848 Kebakaran
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah□
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9,386,754,427
2 Program Penanggulangan Bencana	1,000,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- Dinas Sosial □
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11,847,398,797
2 Program Pemberdayaan Sosial	1,731,835,135
3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	118,042,000
4 Program Rehabilitasi Sosial	3,222,863,720
5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8,004,514,875
6 Program Penanganan Bencana	1,045,192,140
7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	570,671,350

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTENAGA KERJA

- Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi

1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	538,470,000
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	285,600,350
3	Program Hubungan Industrial	847,576,276
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	150,000,000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14,123,383,617

- UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas

1 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 177,750,000

2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 197,812,000

- Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,875,902,777
2	Program Perlindungan Perempuan	190,328,000
3	Program Peningkatan Kualitas keluarga	106,323,014
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	150,745,980
5	Program Perlindungan Khusus anak	355,396,600
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,253,421,470
RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan 1 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1,134,805,120
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	87,628,100
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4,849,757,400

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

U

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 26,490,367,298

2 Program Pengendalian pencemaran Dan/Atau Kerusakan lingkungan Hidup 79,200,000

Program Pengendalian Bahan berbahaya Xxx Xxxxxxx (B3) Dan limbah Bahan Berbahaya Dan

3 beracun (LIMBAH B3)

Program Pembinaan Dan pengawasan Terhadap Izinlingkungan Xxx Xxxx perlindungan Dan

4 Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)

24,200,000

24,200,000

5 Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan lingkungan Hidup Untuk masyarakat 877,440,000

6 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 26,400,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Program Pendaftaran Penduduk	113,892,500
2 Program Pencatatan Sipil	134,508,750
3 Program Pengelolaan Informasiadministrasi Kependudukan	323,651,250
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,558,969,892

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Program Administrasi Pemerintahan Desa 965,594,790

2 Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 3,286,479,450

URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG PANGAN

- Dinas Ketahanan Pangan
1 Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	594,235,150
2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	1,263,150,300
3 Program Pengawasan Keamanan Pangan	223,595,150
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	503,543,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Dinas Kesehatan

1 Program Pengendalian Penduduk 59,610,000

2 Program Pembinaan Keluarga berencana (KB) 82,560,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

- Dinas Perhubungan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,515,898,765
2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	6,936,903,702
3 Program Pengelolaan Pelayaran	138,168,400

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7,742,462,914
2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3,907,522,500
3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,686,973,200

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12,626,043,291
2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	77,755,475
3 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1,649,855,250
4 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	670,416,750
5 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1,267,183,250
6 Program Pengembangan UMKM	15,360,200,000

- Dinas Penanaman Modal Energi SumberDaya Mineral dan Transmigrasi
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,615,194,474
2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	370,000,000
3 Program Promosi Penanaman Modal	149,999,775
4 Program Pelayanan Penanaman Modal	299,195,850
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,561,629,650
6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	190,679,600
- Dinas Pemuda dan Olahraga
1 Program Pengembangan Kapasitasdaya Saing Kepemudaan	2,041,149,121
2 Program Pengembangan Dayasaing Keolahragaan	26,688,715,454
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,740,807,096

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

U

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 86,330,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 262,999,850

- Dinas Pendidikan Kebudayaan
1 Program Pengembangan Kebudayaan	300,023,300
2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,181,905,950
3 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	399,979,250
4 Program Pengelolaan Permuseuman RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3,108,534,663
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1 Program Pembinaan Perpustakaan	289,842,800
2 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	152,630,675
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,567,914,364

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

U

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1 Program Pengelolaan Arsip		413,011,100
2 Program Perlindungan Dan penyelamatan Arsip 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		98,431,600
- Dinas Kelautan dan Perikanan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18,455,975,896
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2,396,166,650
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9,797,726,908
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,312,964,589
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	766,668,350
8	Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pualu-pulau kecil	4,097,428,550

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	441,751,327
2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPITenda)	1,125,727,800
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	765,900,750
2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,123,510,800

UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPITilamuta)

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 531,981,260

2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1,364,996,876

UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 435,753,300

2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1,548,659,980

Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 202,054,600

2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 53,584,800

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

- Dinas Pariwisata
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9,237,879,214
2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,341,646,200
3 Program Pemasaran Pariwisata	1,415,578,500

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan

4 Intelektual

263,016,550

5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 225,000,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

- Dinas Pertanian
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41,600,467,894
2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	17,592,709,100
3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,796,404,000
4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	755,810,000
5 Program Penyuluhan Pertanian UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan danSertifikasi Benih Pertanian	1,893,397,750
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	405,926,000
2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,011,840,000
3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,706,764,000

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 424,824,500

3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 600,460,000

UPTD Laboratorium Veteriner

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 191,674,500

2 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 369,744,500

UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 193,510,000

2 Program Penyuluhan Pertanian 120,350,000

UPTD Balai Perbibitan Ternak

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 417,020,675

2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1,924,125,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1 Program Pengelolaan Hutan	3,674,636,061
2 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarak Kehutanan	at Dibidang 24,200,000
3 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	78,100,000

UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 28,133,157,085

2 Program Pengelolaan Hutan 101,641,061

UPTD KPH Wilayah III Pohuwato

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 343,548,626

UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	223,295,610
2 Program Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah V Boalemo	140,000,000
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	284,878,700
2 Program Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo	149,995,000
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	234,827,157
2 Program Pengelolaan Hutan	120,000,000

UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango danKota Gorontalo

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 337,194,066

- Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
1 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100,000,000
2 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	150,000,000
3 Program Pengelolaan Energi Terbarukan	140,089,300
4 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	379,646,200
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
1 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	29,616,750
2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	4,291,483,982
3 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1,416,220,250

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

U

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN

- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1,652,718,250

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

- Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi

1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 128,880,000

2 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 220,000,000

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
- Sekretariat Daerah
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27,820,960,954
- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,350,060,732
2 Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	919,509,270
3 Program Kesejahteraan Rakyat	26,863,682,368
- Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,400,896,813
2 Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,287,903,500
3 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	257,868,200
- Biro Hukum
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,722,427,428
2 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1,983,829,850
- Biro Pengadaan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,760,819,110
2 Program Kebijakan Xxx Xxlayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1,111,484,300
- Biro Umum
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15,155,138,548
- Biro Organisasi
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,524,508,304
2 Program Penataan Organisasi	1,075,402,806
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PENGELOLAAN PENGHUBUNG
- Badan Penghubung
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,563,893,951
2 Program Pelayanan Penghubung SEKRETARIAT DPRD	1,415,253,654
- Sekretariat DPRD
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45,532,228,994
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	52,912,017,849

PERENCANAAN

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14,474,609,846
2 Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	871,792,100
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,063,255,375

KEUANGAN

- Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	69,477,503,913
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	222,632,609,544
3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,105,949,275
4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,374,281,980

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 751,401,775

2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 577,436,000

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 727,545,429

2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 773,400,000

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	424,274,450
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah UPTD Pusat Pelayanan Pajak DaerahKabupaten Bone Bolango	281,210,000
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	477,567,475
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	388,968,000

UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 493,251,125

2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 430,575,000

UPTD Pusat Pelayanan Pajak DaerahKabupaten Pohuwato

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 621,878,225

2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 479,754,000

KEPEGAWAIAN

- Badan Kepegawaian Daerah

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9,433,632,047

2 Program Kepegawaian Daerah 1,059,226,175

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12,174,821,016
2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,096,350,875
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	612,015,184
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
- Inspektorat
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18,371,906,774
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,866,801,700
3 Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi	1,088,062,850
7 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5,042,368,962
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	845,500,000

3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	87,063,369,318
4 Program Pemberdayaan Xxx Xxxxawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,217,886,992
5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	475,600,000
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,759,800,000

Gorontalo, 28 Juni 2024

DEFINISI OPERASIONAL

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Rumus : Keteranga n : Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarka harga konstan) PDB(t-1)= Produk Domestik Bruto periode sebelumnya Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo
		2. Indeks Gini	Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Rumus dari koefisien Gini :
			Dimana, GR : Koefisien Gini (Gini Ratio) Pi: frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fi: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fi-1: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)
			Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo
		3. Inflasi	Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang

			terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
			Rumusan:
			IHKn – IHK(n-1) Inflasin = x 100 IHK(n-1)
			Dimana, Inflasin= Inflasi pada periode ke-n IHKn= Indeks Harga Konsumen pada periode ke-n IHKn-1= Indeks harga konsumen pada periode ke n-1
			Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo
		4. Pendapatan Perkapita	PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupkan jumlah nilai barng dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.
			Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Rumusan: PP TPT = x 100 % PAK Ket: TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang) Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan BPS Provinsi Gorontalo
		6. Persentase Kemiskinan	adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)
			Dimana: α =0 z =gariskemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
			Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo

- 2 -

Catatan:

2	Peningkatan Sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia (point)	IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Sumber Data: BPS Provinsi Gorontalo
3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	8. Penurunan emisi GRK	Gas Rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer, baik yang terbentuk secara alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah menyebabkan efek gas rumah kaca. Berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak masa pra- industrialisasi, mendorong bertambahnya emisi GRK di atmosfer, sehingga konsentrasinya meningkat. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya. Rumus: E = DA x FE Dimana: E = Emisi GRK (ton) DA= Data Aktivitas (Tj) FE= Faktor Emisi (ton/Tj) Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1		9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut IKLH = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 3 -

Catatan:

4	Terwujudnya Good and Clean Government	10. Nilai MCP (%)	Adalah upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem salah satunya melalui MCP yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. Sumber Data: Inspektorat dan Hasil Evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI
		11.Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu : Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sumber Data: Biro Organisasi dan Kementerian PANRB
		12.Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap komponen-komponen SAKIP yang meliputi: - perencanaan kinerja; - pengukuran kinerja; - pelaporan kinerja; dan - evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB
		13. Opini Pengelolaan Keuangan	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sumber Data: Hasil Evaluasi LKPD dari BPK

- 4 -

Catatan: