PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBERDAYA...



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI


DENGAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Nomor :.......................................

Nomor :.......................................


TENTANG


PENDIDIKAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN





Pada hari ini …… tanggal ………. Bulan ……. Tahun dua ribu dua puluh satu (…-….-2021) bertempat di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Kota Bitung, yang bertanda tangan dibawah ini :

  1. Nama : Prof. Dr. Xx Xxxxx X. Xxxxx, X.Xx

Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Nusa Utara yang berkedudukan di Xxxxx Xxxxxxxxx Xx. 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;



  1. Nama : Xxxxx Xxxxxxxxx, S.T, M.P

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung berkedudukan di Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Bitung Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

  1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pendidikan dibawah kordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memiliki kewenangan salah satunya menyelenggarakan program Diploma III (D III) bidang kelautan dan perikanan

  2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan

  3. telah ditandatangani kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/MEN-KP/KB/II/2017 dan 10/II/NB/2017 tanggal 25 Februari 2017 tentang pengembangan Sumber Daya Bidang Kelautan dan Perikanan melalui Pendidikan dan Kebudayaan



Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :



Pasal 1

TUJUAN



Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kedua belah pihak serta secara bersama-sama menerapkan teknologi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan



Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

  1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, magang dan studi banding;

  2. Sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;

  3. Pemanfaatan sarana dan prasarana kedua belah pihak untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan;

  4. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

  5. Penerapan teknologi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

  1. PIHAK KESATU berhak dan berkewajiban untuk :

  1. Memberikan dan mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

  2. Mempersiapkan anggaran kegitan pelatihan, magang dan studi banding peserta didik PIHAK KESATU di unit pelatihan PIHAK KEDUA;

  3. Mempersiapkan anggaran dan peserta sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;

  4. Mempersiapkan sarana prasarana untuk dapat dimanfaatkan bersama PIHAK KEDUA;

  5. Semua hasil karya pelatihan, magang, studi banding, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama.



  1. PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban untuk :

  1. Memberikan dan mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;

  2. Mempersiapkan program pelatihan, magang dan studi banding bagi peserta didik PIHAK KESATU;

  3. Mempersiapkan program uji sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;

  4. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk dapat dimanfaatkan bersama PIHAK KESATU;

  5. Semua hasil karya pelatihan, magang, studi banding, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama.


Pasal 4

PELAKSANAAN


  1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

  2. Untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

  3. Setiap kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 5

PEMBIAYAAN


Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.





Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI



  1. Untuk menjamin tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara optimal, maka selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

  2. PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 7

MASA BERLAKU



  1. Perjanjan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

  2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

  3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri kerjasma ini sebeum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

  4. Pengakhiran kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kerjasama tersebut.





Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


  1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majuere

  2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai force majuere antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini

  3. Apabila terjadi force majuere maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majuere untuk diselesaikan secara musyawarah.

  4. Keadaan force majuere sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.



Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.



Pasal 10

KERAHASIAAN


PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pasal (3) kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.



Pasal 11

PERUBAHAN


  1. Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

  2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kerjasama ini diatur dalambentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerjasama ini



Pasal 12

PENUTUP


  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK;

  2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;

  3. Perjanjian Kerjasama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.



Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU PIHAK KEDUA






Prof. Xx.Xx. Xxxxx X. Xxxxx, X.Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.T, M.P

Document Metadata

Filed: November 16th, 2021