PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LA ODE BUTOLO

Jabatan : Pj. Bupati Xxxx Xxxxx

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Laworo, 15 Januari 2024

Pj. Bupati Muna B

LA ODE BUTOLO

arat,

Lampiran : Perjanjian Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxx Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata- rata Lama Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.	62
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata- rata perkiraan lama hidup yang dapat dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun	77.49
3	Meningkatnya pemenuhan hak- hak dasar masyarakat atas pangan, papan dan rasa aman	Tingkat pencapaian SPM	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat Permendagri no.69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri no.62 tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota	100
		Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut kemudian dikali 100 persen.	130
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah	Indeks Kemantapan Infrastruktur Daerah	Infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang handal tidak hanya menjadi roda penggerak sektor ekonomi, melainkan juga berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah dan lainnya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur agar layanan dasar masyarakat terjamin Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah dimana semakin sulit letak geografisnya maka nilai IKK akan	71,5

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			semakin Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tinggi yang mencerminkan tingginya tingkat harga/biaya pembangunan di daerah tersebut.
5	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Rumus yang digunakan untuk penghitungan IKLH adalah: IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL) Keterangan: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	74.3
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomikerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan	% Pertumbuhan PDRB bidang usaha pertanian	Perhitungan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menggunakan formula : GPKT=(PKPn-PKP "(n-1)" )/(PKP "(n-1)" ) x 100 Ket : GPKT = Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan per tahun PKPn = Nilai sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun yang dihitung pertumbuhannya PKP (n-1) = Nilai sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun sebelumnya Perhitungan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) Formula C=PKP/PDRB x 100 Ket : C = Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap produk domestik regional bruto. PKP = Nilai sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun yang dihitung	5-7
		% Pertumbuhan PDRB bidang usaha non pertanian terkait dengan ekonomi kerakyatan		6-8

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
			pertumbuhannya PDRB = Nilai produk domestik regional bruto (Halim, 2014:163)
7	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja - 15 tahun ke atas).dengan rumus penghitungan: TPT=(Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja)*100%	2,5-3,5
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai >90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80, Predikat B (Baik) - Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60. Hasil penilaian predikat AKIP diterbitkan oleh Kementrian PAN-RB.	CC
		Opini BPK atas LKD	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan	WTP

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
9	Meningkatkan transparasi dan kualitas pelayanan publik	Opini Ombudsmen	Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. prinsip transparansi dan partisipasi, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah	KUNING

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61,076,661,631
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41,072,306,071
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65,164,320,658
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7,168,556,306
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	14,000,000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	476,070,000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,912,817,280
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2,711,715,000
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,986,959,966
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,731,409,212
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6,946,659,830
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11,409,620,210
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	24,853,939,088
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	269,616,500
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,852,477,758
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	251,985,000
17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	812,139,640
18	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,059,288,000
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,248,730,865
20	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,126,080,000
21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	551,670,000
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100,000,000
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,343,524,041
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	114,487,900
25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	56,341,700
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6,489,250,915
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	302,005,000
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,905,332,351
29	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	958,497,900
30	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	54,975,855
31	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2,783,297,020
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,525,418,497
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	50,000,000

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	213,145,800
35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	50,000,000
36	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50,000,000
37	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191,963,000
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,419,607,969
39	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,467,649,926
40	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50,000,000
41	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1,004,998,000
42	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	399,500,000
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,106,185,069
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	349,596,918
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	5,000,000
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	145,395,000
47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,075,479,008
48	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	163,948,910
49	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	9,014,000
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9,014,000
51	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9,949,400
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,370,816,540
53	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5,843,000
54	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,902,629,450
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	535,259,380
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,220,215,637
57	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	519,308,500
58	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,111,252,000
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	968,077,000
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,428,420,995
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,303,805,002
62	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1,355,319,568
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,548,982,289
64	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	328,138,000
65	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,858,368,000
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,682,611,054

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
67	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	3,500,000
68	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3,500,000
69	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3,500,000
70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3,500,000
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3,500,000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,799,841,500
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,102,234,360
74	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30,000,000
75	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50,958,000
76	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	575,036,000
77	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	215,969,000
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,451,176,181
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	91,750,000
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	980,390,500
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	600,000,000
82	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	8,368,000
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8,368,000
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125,762,652,334
85	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	500,000,000
86	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	105,000,000
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,418,585,978
88	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	213,838,500
89	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	8,770,000
90	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2,000,000
91	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	14,906,000
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,204,222,083
93	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3,950,297,518
94	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,705,928,207
95	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,000,000
96	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	394,000,000
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,697,441,565
98	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	698,469,000
99	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	132,655,000
100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	39,005,800

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
101	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	85,708,300
102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,852,045,529
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5,301,754,229
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7,209,220,671
105	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	245,190,395
106	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	272,150,910
107	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,174,583,500
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,741,793,381
109	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	7,150,000
110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,643,014,500
111	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	28,600,000
112	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	87,708,000
113	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	594,523,000
114	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14,300,000
115	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24,083,670
116	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	158,126,240
117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,314,943,399
118	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5,818,499,000
119	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,362,015,000
120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,741,973,958
121	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13,915,522,000
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,262,682,357
123	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,989,273,500
124	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	259,733,000
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43,284,918,180
126	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113,810,154,355
127	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	452,312,000
128	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	115,352,160
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,005,477,669
130	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	930,364,870
131	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	537,448,000
132	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,257,192,175
133	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,531,524,792

NOMOR	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
134	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	813,496,160
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,010,814,532
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	534,760,879
137	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,666,882,500
138	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64,498,350
139	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62,154,300
140	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63,675,500
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,830,847,725
142	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	559,999,000
143	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30,034,477,720
144	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	49,999,000
145	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	30,000,000
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,500,000
761,781,455,541.00

Laworo, 15 Januari 2024 Pj. Bupati Xxxx Xxxxx,

LA ODE BUTOLO