KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PENGANA KEPJA (PENJA) TAHUN AOA3

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (BPPKAD)

Jl. Aloon-Aloon Utara 9 Lt. II Graha Krida Praja Telp./Fax (0352) 481612 Kode Pos 63413 Website xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.45/ /405.25/2022 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang	:	a. b.	bahwa dalam rangka meningkatkan sistem perencanaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Badan.
Mengingat	:	1. 2. 3. 4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 2 -

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2006-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 143

- 3 -

16. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo; Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 188.45/36/405.25/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023.
KESATU	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.
KEDUA	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP LAMPIRAN
KETIGA	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
KEEMPAT	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2023.

- 4 -

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

Xx. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010

KATA PENGANTAR

Teriring ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan target capaian Renja Tahun 2023 yang disesuaikan dengan capaian renstra SKPD Tahun 2021-2026, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap perencanaan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo,

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

Xx. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................... ii

DAFTAR ISI.......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum............................................................ 2

1.3 Xxxxxx dan Tujuan ........................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun dan Capaian Renstra Perangkat daerah ...........................	Lalu	6 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................		32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD		37
2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD .......................		39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....		61
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................		62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................		62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................		63
3.3 Program dan Kegiatan .....................................................		64
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....		89
BAB V PENUTUP .................................................................................		90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2021......	6
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
	Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
	Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten
	Ponorogo........................................................................	7
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan,
	Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
	Ponorogo........................................................................	35
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
	Kabupaten Ponorogo ......................................................	40
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
	Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Ponorogo ......................................................	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah mengacu pada Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. Rencana Kerja Tahun 2023 juga disusun dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2023 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan. Tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 yaitu “Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pariwisata dan Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Kesehatan, yang Didukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat Guna Memperkuat Ekonomi Lokal”, maka pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 akan mendukung tema pembangunan tersebut.

Tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2006-2025;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan	dan	Susunan	Perangkat Daerah
sebagaimana diubah	dengan	Peraturan	Daerah Kabupaten

Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;

17) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 143 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo

Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja PD Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi pelaksana program dan kegatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mendukung tercapainya target kinerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja tersebut juga digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan agar terdapat sinerginitas dan kontinyuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembnagunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan target indikator yang telah ditetapkan dengan capaiannya seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Pencapaian Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6
1	Meningkatnya	1	Persentase	6,40	23,93%	373,9%
	Pendapatan Asli		peningkatan
	Daerah		pendapatan asli
			daerah
		2	Persentasi PAD	13,88%	18,44%	132,85%
			terhadap total
			belanja
2	Meningkatnya	3	Persentase OPD	100%	100%	100%
	kualitas		yang mengelola
	pengelolaan		keuangan sesuai
	keuangan daerah		SAP
	Kabupaten Ponorogo	4	Persentase penurunan nilai	30	100%*	333,33%
			temuan BPK
3	Meningkatnya		Persentase	100%	100%	100%
	akuntabilitas		peningkatan
	kinerja dan		pelayanan
	kualitas pelyanan		administrasi
	publik		perkantoran

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
5.02	Bidang Keuangan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	-	-	-	-	100%	25%	-
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan /sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	25%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persetase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntable	100%	-	-	-	-	100%	-	-
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	6 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	-	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	8 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	-	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	-	100%	96,49%	96,49%	100%	-	-
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	95 orang	-	95 orang	95 orang	100%	95 orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen pengajuan bantuan keuangan dan bagi hasil yang diverifikasi	160 dokumen	-	160 dokumen	155 dokumen	96,87%	160 dokumen	-	-
		Persentase anggaran belanja SKPD dan PPKD yang terserap	100%	-	100%	95,92%	95,92%	100%	-	-
		persentase insentif pajak yang dibayarkan	100 %	-	100%	97,61%	97,61%	100 %	-	-
		persentase insentif retribusi yang dibayarkan	100 %	-	100%	88,68%	88,68%	100 %	-	-
		persentase tunjangan ASN yang dibayarkan	100 %	-	100%	93,38%	93,38%	100 %	-	-
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	-	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	-	-
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah tanggapan pemeriksaan BPK maupun inspektorat yang ditindaklanjuti	10 buah	-	-	-	-	10 buah	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	-	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	jumlah pakaian dinas yang tersedia	100 buah	-	-	-	-	100 buah	-	-
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	-	50 orang	50 orang	100%	100 orang	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	-	100%	99,80%	99,80%	100%	-	-
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 item	-	7 item	7 item	100%	7 item	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 item	-	40 item	40 item	100%	40 item	-	-
		jumlah pegawai yang menerima makanan dan minuman harian	95 orang	-	95 orang	95 orang	100%	95 orang	-	-
		jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	15 item	-	15 item	15 item	100%	15 item	-	-
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 item	-	10 item	10 item	100%	10 item	-	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli	10 buah/bulan	-	10 buah/bulan	10 buah/bulan	100%	10 buah/bulan	-	-
5.02.01.2.06.08	Xxxxxxxxxx Xxxxxxxan Tamu	jumlah tamu yang dilayani	155 orang	-	155 orang	184 orang	118,71%	155 orang	-	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsulasi	100 orang		100 orang	95 orang	95%	100 orang	-	-
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan	jumlah arsip	200	-	000	000	000%	200	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Arsip Dinamis pada SKPD	dinamis yang diinventarisasi	dokumen		dokumen	dokumen		dokumen
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah aplikasi dan website SKPD yang dimutakhirkan	1 website	-	-	-	-	1 website	-	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	6 unit	-	2 unit	2 unit	100%	6 unit	-	-
5.02.01.2.07.04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gudang yang dibangun	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur yang tersedia	10 buah	-	18 buah	18 buah	100%	10 buah	-	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin yang tersedia	9 unit		26 unit	26 unit	100%	9 unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	-	100%	100,63%	100,63%	100%	-	-
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah administrasi surat menyurat yang tersedia	5500 surat	-	5500 surat	5604 surat	-	5500 surat	-	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi yang dibayar	2 item	-	2 item	2 item	100%	2 item	-	-
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia	1 orang	-	1 orang	1 orang	100%	1 orang	-	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100%	-	100%	88,66%	88,66%	100%	-	-
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	-	7 unit	7 unit	100%	7 unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeleur yang dipelihara	10 buah	-	5 buah	3 buah	60%	10 buah	-	-
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	136 buah	-	136 buah	136 buah	100%	136 buah	-	-
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	-	-	-	-	92	-	-
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
		Jumlah dokumen paket regulasi yang disusun	2 dokumen	-	3 dokumen	2 dokumen	66,67%	2 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen perencanaan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perencanaan perubahan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	jumlah RKA-SKPD yang sudah terverifikasi	113 SKPD/Unit Kerja	-	-	-	-	113 SKPD/Unit Kerja	-	-
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah RKA-SKPD perubahan yang sudah terverifikasi	113 SKPD/Unit Kerja	-	-	-	-	113 SKPD/Unit Kerja	-	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	3 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah dokumen kebijakan dan regulasi di bidang anggaran yang disusun	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	-	-
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	jumlah tim TAPD yang berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan anggaran	17 orang	-	17 orang	17 orang	100%	17 orang	-	-
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D sesuai SOP	100%	-	100%	94,08%	94,08%	100%	-	-
		Persentase produk hukum penatausahaan keuangan yang disusun	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan penggajian secara tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase pelaporan	100%	-	100%	80,30%	80,30%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		penatausahaan keuangan daerah yang dilaporkan tepat waktu
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu yang berkoordinasi	115 bendahara	-	109 bendahara	109 bendahara	100%	115 bendahara	-	-
		jumlah dokumen penempatan uang daerah yang disusun	10 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	100%	10 dokumen	-	-
		jumlah jurnal buku kas umum dan pembantu yang diverifikasi	250 jurnal	-	250 jurnal	275 jurnal	110%	250 jurnal	-	-
		jumlah kertas kerja rekonsiliasi penyetoran pajak pusat yang disusun	12 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	-	-
		jumlah laporan keuangan non tunai ke Kemendagri yang disusun	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
		jumlah laporan penyetoran pajak pusat yang direkonsiliasi	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
		jumlah laporan RTH yang disusun	12 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		jumlah penerbitan SPD yang diverifikasi	480 dokumen	-	480 dokumen	484 dokumen	100,84%	480 dokumen	-	-
		jumlah rekomendasi pengambilan uang tunai ke bank yang dikeluarkan untuk SKPD	200 dokumen	-	175 dokumen	178 dokumen	101,71%	200 dokumen	-	-
		jumlah SP2D yang diverifikasi	25000 dokumen	-	27000 dokumen	23782 dokumen	88,08%	25000 dokumen	-	-
		jumlah surat pengesahan pendapatan dana desa (SP2DD) dan surat pengesahan belanja dana desa (SPBDD) yang disusun	60 dokumen	-	-	-	-	60 dokumen	-	-
		jumlah surat pengesahan pendapatan hibah (SP2H) yang disusun	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-
		jumlah rekomendasi pengambilan uang tunai ke bank yang dikeluarkan untuk SKPD	200 dokumen	-	-	-	-	200 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah daftar gaji seluruh SKPD yang divalidasi	686 dokumen	-	686 dokumen	686 dokumen	100%	686 dokumen	-	-
		jumlah data TPP yang diverifikasi dan validasi	564 dokumen	-	564 dokumen	564 dokumen	100%	564 dokumen	-	-
		jumlah iuran potongan PPH 21, IWP, Taperum, JKK, JKM, BPJS sejumlah PNS tiap bulan	72 dokumen	-	72 dokumen	72 dokumen	100%	72 dokumen	-	-
		jumlah laporan SPT tahunan PNS yang diverifikasi dan validasi	9366 dokumen	-	9366 dokumen	9366 dokumen	100%	9366 dokumen	-	-
		jumlah model C yang diverifikasi dan validasi	9366 dokumen	-	9366 dokumen	9366 dokumen	100%	9366 dokumen	-	-
		jumlah pengajuan SPP/SP2D Belanja tidak	1588 dokumen	-	1588 dokumen	1588 dokumen	100%	1588 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		langsung yang diproses tepat waktu
		jumlah SKPP yang diproses secara tepat waktu	264 dokumen	-	264 dokumen	264 dokumen	100%	264 dokumen	-	-
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan	jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaba n (SPJ) yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot a	jumlah laporan DAK fisik (13 bidang) yang disusun	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	-	-
		jumlah laporan DAK non fisik yang disusun	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	-	-
		jumlah laporan DAU tambahan (26 kelurahan) yang disusun	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	-	-
		jumlah laporan DAU yang disusun	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		jumlah laporan DID (4 bidang) yang disusun	6 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	-	-
		jumlah pengajuan SPP/SPM belanja langsung yang diproses secara tepat waktu	32000 dokumen	-	30834 dokumen	30834 dokumen	100%	32000 dokumen	-	-
		jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan persamaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SOP yang berlaku	116 bendahara	-	116 bendahara	116 bendahara	100%	116 bendahara	-	-
		jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi	1296 dokumen	-	1296 dokumen	1296 dokumen	100%	1296 dokumen	-	-
		jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi dana BOS	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	-	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
		Jumlah dokumen Laporan Konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		waktu
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun tepat waktu	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	-	-
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah draf laporan konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	-	-
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah draf laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	7 dokumen	-	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	-	-
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	jumlah dokumen rancangan pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD beserta dokumen pendukungnya yang disusun tepat waktu	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	113 SKPD/Unit Kerja	-	21 kecamatan	21 kecamatan	100%	113 SKPD/Unit Kerja	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Asset	100	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
		Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	500 bidang	-	-	-	-	500 bidang	-	-
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlad dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
		jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharan barang milik daerah yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah yang sudah dilakukan penilaian yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga	149 bidang	-	500 unit	500 unit	100%	149 bidang	-	-
		jumlah tanah dan kendaraan barang milik daerah yang	1077 unit	-	4228 unit	4228 unit	100%	1077 unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terinventarisasi
		sensus penilaian barang milik daerah	116 SKPD	-	-	-	-	116 SKPD	-	-
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikasi	150 bidang	-	202 bidang	202 bidang	100%	150 bidang	-	-
		jumlah realisasi penerimaan pemanfaatan tanah asset daerah	Rp. 2.900.000.0 00,00	-	Rp. 2.700.000.0 00,00	Rp. 3.109.149.92 7,00	-	Rp. 2.900.000.00 0,00	-	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah unit BMD berupa bongkaran, sepeda motor dan mobil yang dihapus	30 unit	-	30 unit	3 unit	10%	30 unit	-	-
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu	116 SKPD/Unit Kerja	-	116 SKPD/Unit Kerja	116 SKPD/Unit Kerja	100%	116 SKPD/Unit Kerja	-	-
		jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi bahan pakai habis tepat	116 SKPD/Unit Kerja	-	116 SKPD/Unit Kerja	116 SKPD/Unit Kerja	100%	116 SKPD/Unit Kerja	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		waktu
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK pengelolaan Barang milik daerah	200 orang	-	-	-	-	200 orang	-	-
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase tanah asset yang tersedia	1 bidang	-	-	-	-	1 bidang	-	-
	Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Jumlah tanah asset yang tersedia	1 bidang	-	-	-	-	1 bidang	-	-
	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah berkas pengadaan tanah yang disiapkan	1 bidang	-	-	-	-	1 bidang	-	-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD	0,68%	-	6,4%	23,93%	373,9%	0,68%	-	-
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	12,30%	-	12,25%	6,57%	53,63%	12,30%	-	-
		Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah	5,58%	-	1,52%	(23,52)%	(1542,37) %	5,58%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah pengelola pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	432 orang	-	432 orang	432 orang	100%	432 orang	-	-
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah command center pajak daerah yang tersedia	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-
		jumlah staf bidang pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	35 orang	-	37 orang	37 orang	100%	35 orang	-	-
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah media penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang dipasang	13 buah	-	13 buah	13 buah	100%	13 buah	-	-
		jumlah penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak teladan	410 wajib pajak	-	-	-	-	410 wajib pajak	-	-
		jumlah petugas pemungut PBB dan pajak daerah lainnya yang mengikuti penyuluhan kebijakan pajak daerah	2750 orang	-	2750 orang	2750 orang	100%	2750 orang	-	-
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	jumlah blangko pelayanan pajak daerah yang tersedia	61840 lembar blangko	-	61840 lembar blangko	61840 lembar blangko	100%	61840 lembar blangko	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pajak Daerah
		jumlah tenaga outsourcing yang dikontrak	15 orang	-	-	-	-	15 orang	-	-
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek PBB yang di data NJOP nya	21350 objek PBB	-	-	-	-	21350 objek PBB	-	-
		jumlah potensi pajak daerah yang didata	10 jenis pajak daerah	-	11 jenis pajak daerah	11 jenis pajak daerah	100%	10 jenis pajak daerah	-	-
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah sistem aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2 buah	-	2 buah	2 buah	100%	2 buah	-	-
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	jumlah data PBB dan BPHTB yang diverifikasi dan divalidasi	12400 objek pajak	-	12400 objek pajak	12400 objek pajak	100%	12400 objek pajak	-	-
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan	660000 wajib pajak	-	660000 wajib pajak	660000 wajib pajak	100%	660000 wajib pajak	-	-
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi	jumlah pelayanan dan konsultasi	1363 wajib pajak	-	1363 wajib pajak	1363 wajib pajak	100%	1363 wajib pajak	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pajak Daerah	pajak daerah yang dilaksanakan ke wajib pajak
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah piutang PBB yang diverifikasi	10000 objek pajak	-	-	-		10000 objek pajak	-	-
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah sisa piutang pajak daerah yang dilaksanakan	Rp. 1.500.000.0 00,00	-	Rp. 1.000.000.0 00,00	Rp. 6.244.809.65 5,00		Rp. 1.500.000.00 0,00	-	-
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah banner dan baliho PLN yang disediakan dan dipasang	21 buah	-	-	-		21 buah	-	-
		jumlah monev berupa stiker untuk objek pajak yang belum membayar pajak	75 lembar	-	-	-		75 lembar	-	-
		jumlah monev pengendalian reklame berupa pemeliharaan papan reklame	28 buah	-	-	-		28 buah	-	-
		jumlah pemeriksaan pajak daerah yang dilaksanakan	25 kali	-	25 kali	25 kali	100%	25 kali	-	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang terlaksana	12 SKPD/Unit Kerja	-	12 SKPD/Unit Kerja	12 SKPD/Unit Kerja	100%	12 SKPD/Unit Kerja	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		jumlah pemberian rekomendasi terkait intensifikasi PAD kepada SKPD pemungut yang terlaksana	36 dokumen	-	48 dokumen	48 dokumen	100%	36 dokumen	-	-
		jumlah regulasi terkait teknis dan tarif objek retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	-	3 dokumen	2 dokumen		1 dokumen	-	-
		jumlah rekonsiliasi penerimaan pungutan retribusi daerah dengan SKPD pemungut	12 SKPD/Unit Kerja	-	12 SKPD/Unit Kerja	12 SKPD/Unit Kerja	100%	12 SKPD/Unit Kerja	-	-
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	-	92	92	100%	92	-	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dana Transfer yang disalurkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	persentase belanja bunga yang dibayarkan	100 %	-	100%	100%	100%	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Daerah
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase bantuan keuangan umum dan khusus yang dibayarkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Xxxx Xxxxxxx dan Mendesak	persentase dana darurat dan mendesak yang dibayarkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kot a	persentase dana bagi hasil yang dibayarkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dianalisis hasil kinerja Perangkat Daerah pada n-2 atau pada tahun 2021. Tahun 2021 target realisasi Prosentase peningkatan PAD sebesar 6,40%. Terealisasi sebesar 23,93%. Persentase capaiannya yaitu 373,9%. Pada tahun ini, realisasi mencapai target. Sedangkan target realisasi Prosentase PAD terhadap total Belanja sebesar 13,88%. Terealisasi sebesar 18,44%. Persentase capaiannya yaitu 132,85%. Hal ini menggambarkan bahwa PAD tercapai namun belum mengartikan kemandirian keuangan daerah masih relative rendah. Kabupaten Ponorogo masih mengandalkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Tahun 2021 target prosentase OPD yang mengelola keuangan sesuai SAP ditargetkan 100%. Terealisasi sebesar 100%, dapat diartikan bahwa semua OPD telah mengelola keuangan sesuai SAP. indikator ini belum bias dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan indikator ini baru sesuai hasil pendampingan dengan Kemenpan-RB.

Faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Asset/Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut :

- Upaya perbaikan penyusunan perencanaan anggaran dan percepatan pelaksanaan anggaran SKPD.

- Penyelesaian proses penyusunan anggaran tepat waktu dan perbaikan pola penyerapan anggaran yang lebih proporsional sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.

- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

sehingga pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan bias dimimalisir.

- Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap bulan baik rekonsiliasi kas maupun asset tetap dan persediaan bahan pakai habis.

Secara keseluruhan setiap tahun anggaran, target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, hal ini disebabkan karena ada beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- Terbatasnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa SKPD yang benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP).

- Masih belum optimalnya rekonsiliasi asset, persediaan dan kas untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah.

- Sebagian tanah pemerintah yang tidak bersertifikat tidak didukung dengan dokumen kepemilikan tanah, sehingga tidak memiliki atas hak yang kuat sebagai dasar pengurusan sertipikat tanah, seperti girik, letter c atau surat bukti perolehan tanah lainnya.

Dari permasalahan mengenai Pendapatan Asli Daerah diatas maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu :

- Perlu dilakukan bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Aparatur Sipil Negara yang menangani Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

- Perlu diintensifkan rekonsiliasi asset, persediaan dan kas secara rutin setiap bulan antara masing-masing SKPD dengan BPPKAD untuk kelancaran dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

- Perlu melakukan upaya pengamanan fisik dan administrasi untuk mendukung penyelesaian pensertifikatan tanah yang dikuasainya

serta terus mencari upaya pengamanan secara hukum untuk mensertipikatkan tanah tersebut.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase peningkatan PAD	-	-	6,40%	6,40%	0,70%	0,73%	23,93%	-	0,70%	0,73%
2	Prosentase PAD terhadap total Belanja	-	-	13,88%	13,88%	13,68%	13,70%	18,44%	-	13,68%	13,70%
3	Prosentase OPD yang mengelola keuangan sesuai SAP	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
4	Prosentase penurunan nilai temuan BPK	-	-	30%	30%	-	-	100%	-	-	-
5	Persentase penetapan APBD tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
6	Persentase penyerapan APBD	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7	Persentase pengelolaan asset daerah tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
8	Persentase bidang tanah Pemda yang sudah bersertifikat	-	-	-	-	18,14%	18,14%	-	-	18,14%	18,14%
9	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
10	Persentase peningkatan akuntabilitas keuangan, kinerja dan pelayanan kantor	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa permasalahan. Secara umum, isu atau permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

2. Belum optimalnya pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis digital.

3. Penyerapan anggaran belum dilaksanakan secara tepat waktu demi kelancaran transfer dana pusat.

4. Pengelolaan keuangan dan asset yang kurang akuntabel.

5. Kualitas penyusunan anggaran kabupaten yang kurang tepat sasaran dan kredibel.

6. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan penertiban aset daerah.

7. Belum maksimalnya legalitas kepemilikan aset daerah.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Mengupayakan pendataan potensi-potensi yang belum terdata agar lebih optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, sebagai bentuk upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Formulasi kebijakan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diperlukan dalam rangka pengaturan pengelolaan PAD.

2. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;

3. Peningkatan kinerja melalui peningkatan sarana dan prasarana;

4. Pembinaan terhadap penyusun anggaran dan Bendahara Pengeluaran PD terkait pentingnya perencanaan anggaran dan pengelolaan anggaran yang tepat waktu.

5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelesaian pekerjaan.

6. Pembinaan terhadap Pengurus Barang PD terkairt pentingnya pengelolaan aset yang sesuai peraturan agar BMD dapat tertib.

7. Peningkatan kualitas kinerja Tim P3D dan peningkatan koordinasi dengan BPN dalam hal penuntasan sertifikasi tanah aset Pemda.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPPKAD Kabupaten Ponorogo, berdasarkan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya akan berhasil apabila didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendapatan daerah ;

2. Tingkat pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis prestasi kerja ;

3. Tingkat pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan penatausahaan asset Pemerintah Daerah.

Pengertian penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) adalah suatu penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

Sedangkan penganggaran berbasis kinerja itu sendiri dimaksudkan agar :

1. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ;

2. Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan ;

3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan program prioritas dan kegiatan pendukung ;

4. Mengembangkan pengelolaan dan pengukuran kinerja.

Pengelolaan asset Kabupaten Ponorogo sejauh ini belum menunjukkan kinerja yang optimal banyak faktor penyebabnya. Namun demikian sudah diupayakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya ;

2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;

3. Pengadministrasian dan monitoring evaluasi terhadap hasil pengadaan barang oleh SKPD ;

4. Penyusunan daftar barang pengguna, daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang pencatatan KIB A, B, C, D dan F, pembuatan daftar barang daerah dari hasil pengadaan ;

5. Inventarisasi barang milik daerah dengan sistem SIMDA BMD, penataan, penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ;

6. Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, pensertifikatan tanah milik daerah ;

7. Penyusunan Standar Satuan Harga, penguatan Kapasitas pengelolaan barang daerah.

2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang	BPPKAD	Persentase	100%	116.888.751.913,00	1	Program Penunjang	BPPKAD	Persentase	100%	00.000.000.000,00
	Urusan		pelayanan				Urusan		pelayanan
	Pemerintahan		administrasi				Pemerintahan		administrasi
	Daerah		umum				Daerah		umum
	Kabupaten/Kota		dan kepegawaian				Kabupaten/Kota		dan kepegawaian
			serta penyediaan						serta penyediaan
			sarana						sarana
			prasarana						prasarana
			perangkat daerah						perangkat daerah
			yang						yang
			memadai						memadai
			Persentase	100%					Persentase	100%
			penyusunan						penyusunan
			dokumen						dokumen
			perencanaan dan						perencanaan dan
			pelaporan						pelaporan
			program/kegiata						program/kegiata
			n /sub kegiatan						n /sub kegiatan
			xxx						xxx
			anggaran						anggaran
			perangkat daerah						perangkat daerah
			secara						secara
			partisipatif dan						partisipatif dan
			tepat waktu						tepat waktu
			Persetase	100%					Persetase	100%
			pelaksanaan						pelaksanaan
			administrasi						administrasi
			realisasi						realisasi
			anggaran serta						anggaran serta
			pengelolaan						pengelolaan
			pencatatan aset						pencatatan aset
			yang akuntable						yang akuntable

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	51.122.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	125.805.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	6 dokume n	25.561.000,00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	6 dokume n	75.683.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPPKAD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	8 dokume n	25.651.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPPKAD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	8 dokume n	50.122.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	112.907.209.256,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	00.000.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPPKAD	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	95 orang	101.505.698.298,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPPKAD	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	95 orang	00.000.000.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPPKAD	jumlah dokumen pengajuan bantuan keuangan dan bagi hasil yang diverifikasi	160 dokume n	00.000.000.000,00		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPPKAD	jumlah dokumen pengajuan bantuan keuangan dan bagi hasil yang diverifikasi	160 dokume n	00.000.000.000,00
			Persentase anggaran belanja SKPD dan PPKD yang terserap	100 %					Persentase anggaran belanja SKPD dan PPKD yang terserap	100 %

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			persentase insentif pajak yang dibayarkan	100 %					persentase insentif pajak yang dibayarkan	100 %
			persentase insentif retribusi yang dibayarkan	100 %					persentase insentif retribusi yang dibayarkan	100 %
			persentase tunjangan ASN yang dibayarkan	100 %					persentase tunjangan ASN yang dibayarkan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPPKAD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	35.561.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPPKAD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	35.435.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPPKAD	jumlah tanggapan pemeriksaan BPK maupun inspektorat yang ditindaklanjuti	10 buah	20.000.000,00		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPPKAD	jumlah tanggapan pemeriksaan BPK maupun inspektorat yang ditindaklanjuti	10 buah	20.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	BPPKAD	jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	4 laporan	35.561.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	BPPKAD	jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	4 laporan	50.722.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	443.736.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	598.950.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPPKAD	jumlah pakaian dinas yang tersedia	100 buah	83.000.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPPKAD	jumlah pakaian dinas yang tersedia	100 buah	37.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPPKAD	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	360.736.000,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPPKAD	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	561.450.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	1.202.874.857,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPKAD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	100%	901.220.496,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	BPPKAD	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 item	21.265.500,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPPKAD	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 item	3.461.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPKAD	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 item	480.558.700,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPKAD	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 item	398.761.196,00
			jumlah pegawai yang menerima makanan dan minuman harian	95 orang					jumlah pegawai yang menerima makanan dan minuman harian	95 orang
			jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	15 item					jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	15 item
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPPKAD	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 item	139.955.500,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPPKAD	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 item	139.955.500,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	BPPKAD	jumlah bahan bacaan yang dibeli	10 buah/b ulan	48.200.000,00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	BPPKAD	jumlah bahan bacaan yang dibeli	10 buah/b ulan	28.200.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPPKAD	jumlah tamu yang dilayani	155 orang	57.750.000,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPPKAD	jumlah tamu yang dilayani	155 orang	7.180.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPPKAD	jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	100 orang	300.145.157,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPPKAD	jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	100 orang	200.441.800,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPPKAD	jumlah arsip dinamis yang diinventarisasi	200 dokume n	55.000.000,00		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPPKAD	jumlah arsip dinamis yang diinventarisasi	200 dokume n	22.800.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPPKAD	jumlah aplikasi dan website SKPD yang dimutakhirkan	1 website	100.000.000,00		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPPKAD	jumlah aplikasi dan website SKPD yang dimutakhirkan	1 website	100.421.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPPKAD	Persentase BMD yang tersedia	100%	1.529.150.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPPKAD	Persentase BMD yang tersedia	100%	695.646.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD	jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	6 unit	1.300.000.000,00		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD	jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	6 unit	525.946.000,00
	Pengadaan Mebel	BPPKAD	jumlah mebeleur yang tersedia	10 buah	75.000.000,00		Pengadaan Mebel	BPPKAD	jumlah mebeleur yang tersedia	10 buah	10.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD	jumlah peralatan mesin yang tersedia	9 unit	154.150.000,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD	jumlah peralatan mesin yang tersedia	9 unit	159.700.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	356.655.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	389.032.600,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPKAD	jumlah administrasi surat menyurat yang tersedia	5500 surat	146.017.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPKAD	jumlah administrasi surat menyurat yang tersedia	5500 surat	119.633.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPPKAD	jumlah jasa komunikasi yang dibayar	2 item	191.218.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPPKAD	jumlah jasa komunikasi yang dibayar	2 item	191.218.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPPKAD	jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia	1 orang	19.420.000,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPPKAD	jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia	1 orang	78.181.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD	Persentase BMD yang dipelihara	100%	398.004.800,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD	Persentase BMD yang dipelihara	100%	200.997.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	208.874.600,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	137.781.100,00
	Pemeliharaan Mebel	BPPKAD	jumlah mebeleur yang dipelihara	10 buah	75.000.000,00		Pemeliharaan Mebel	BPPKAD	jumlah mebeleur yang dipelihara	10 buah	9.558.400,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	136 buah	84.130.200,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	136 buah	43.657.700,00
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPPKAD	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	30.000.000,00		Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPPKAD	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	10.000.000,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	4.123.973.294,00	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	4.053.335.629,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD	Persentase dokumen APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	2.427.335.794,00		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD	Persentase dokumen APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%	2.639.117.629,00
			Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	2 dokume n					Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	2 dokume n
			Jumlah dokumen paket regulasi yang disusun	2 dokume n					Jumlah dokumen paket regulasi yang disusun	2 dokume n
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPPKAD	jumlah dokumen perencanaan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	1 dokume n	172.686.000,00		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPPKAD	jumlah dokumen perencanaan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	1 dokume n	122.686.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPPKAD	jumlah dokumen perencanaan perubahan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	1 dokume n	172.686.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPPKAD	jumlah dokumen perencanaan perubahan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	1 dokume n	122.686.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	BPPKAD	jumlah RKA-SKPD yang sudah terverifikasi	113 SKPD/ Unit Kerja	100.000.000,00		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	BPPKAD	jumlah RKA-SKPD yang sudah terverifikasi	113 SKPD/ Unit Kerja	60.000.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	BPPKAD	jumlah RKA-SKPD perubahan yang sudah terverifikasi	113 SKPD/ Unit Kerja	100.000.000,00		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	BPPKAD	jumlah RKA-SKPD perubahan yang sudah terverifikasi	113 SKPD/ Unit Kerja	60.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	BPPKAD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 dokume n	260.000.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	BPPKAD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 dokume n	210.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	tentang Penjabaran APBD						tentang Penjabaran APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPPKAD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	3 dokume n	350.000.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPPKAD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	3 dokume n	300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPPKAD	jumlah dokumen kebijakan dan regulasi di bidang anggaran yang disusun	3 dokume n	244.628.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPPKAD	jumlah dokumen kebijakan dan regulasi di bidang anggaran yang disusun	3 dokume n	544.628.000,00
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah tim TAPD yang berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan anggaran	17 orang	1.027.335.794,00		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah tim TAPD yang berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan anggaran	17 orang	1.219.117.629,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPPKAD	Persentase penerbitan SP2D sesuai SOP	100%	835.581.000,00		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPPKAD	Persentase penerbitan SP2D sesuai SOP	100%	530.581.300,00
			Persentase produk hukum penatausahaan keuangan yang disusun	100%					Persentase produk hukum penatausahaan keuangan yang disusun	100%
			Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang berhubungan	100%					Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang berhubungan	100%

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			dengan penggajian secara tepat waktu						dengan penggajian secara tepat waktu
			Persentase pelaporan penatausahaan keuangan daerah yang dilaporkan tepat waktu	100%					Persentase pelaporan penatausahaan keuangan daerah yang dilaporkan tepat waktu	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPPKAD	jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu yang berkoordinasi	115 bendah ara	219.587.300,00		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPPKAD	jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu yang berkoordinasi	115 bendah ara	202.091.300,00
			jumlah dokumen penempatan uang daerah yang disusun	10 dokume n					jumlah dokumen penempatan uang daerah yang disusun	10 dokume n
			jumlah jurnal buku kas umum dan pembantu yang diverifikasi	250 jurnal					jumlah jurnal buku kas umum dan pembantu yang diverifikasi	250 jurnal
			jumlah kertas kerja rekonsiliasi penyetoran pajak pusat yang disusun	12 dokume n					jumlah kertas kerja rekonsiliasi penyetoran pajak pusat yang disusun	12 dokume n
			jumlah laporan keuangan non tunai ke Kemendagri yang disusun	2 dokume n					jumlah laporan keuangan non tunai ke Kemendagri yang disusun	2 dokume n
			jumlah laporan penyetoran pajak pusat yang direkonsiliasi	2 dokume n					jumlah laporan penyetoran pajak pusat yang direkonsiliasi	2 dokume n
			jumlah laporan RTH yang disusun	12 dokume n					jumlah laporan RTH yang disusun	12 dokume n

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			jumlah penerbitan SPD yang diverifikasi	480 dokume n					jumlah penerbitan SPD yang diverifikasi	480 dokume n
			jumlah rekomendasi pengambilan uang tunai ke bank yang dikeluarkan untuk SKPD	200 dokume n					jumlah rekomendasi pengambilan uang tunai ke bank yang dikeluarkan untuk SKPD	200 dokume n
			jumlah SP2D yang diverifikasi	25000 dokume n					jumlah SP2D yang diverifikasi	25000 dokume n
			jumlah surat pengesahan pendapatan dana desa (SP2DD) dan surat pengesahan belanja dana desa (SPBDD) yang disusun	60 dokume n					jumlah surat pengesahan pendapatan dana desa (SP2DD) dan surat pengesahan belanja dana desa (SPBDD) yang disusun	60 dokume n
			jumlah surat pengesahan pendapatan hibah (SP2H) yang disusun	2 dokume n					jumlah surat pengesahan pendapatan hibah (SP2H) yang disusun	2 dokume n
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPPKAD	jumlah daftar gaji seluruh SKPD yang divalidasi	686 dokume n	154.481.500,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPPKAD	jumlah daftar gaji seluruh SKPD yang divalidasi	686 dokume n	142.172.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			jumlah data TPP yang diverifikasi dan validasi	564 dokume n					jumlah data TPP yang diverifikasi dan validasi	564 dokume n
			jumlah iuran potongan PPH 21, IWP, Taperum, JKK, JKM, BPJS sejumlah PNS tiap bulan	72 dokume n					jumlah iuran potongan PPH 21, IWP, Taperum, JKK, JKM, BPJS sejumlah PNS tiap bulan	72 dokume n
			jumlah laporan SPT tahunan PNS yang diverifikasi dan validasi	9366 dokume n					jumlah laporan SPT tahunan PNS yang diverifikasi dan validasi	9366 dokume n
			jumlah model C yang diverifikasi dan validasi	9366 dokume n					jumlah model C yang diverifikasi dan validasi	9366 dokume n
			jumlah pengajuan SPP/SP2D Belanja tidak langsung yang diproses tepat waktu	1588 dokume n					jumlah pengajuan SPP/SP2D Belanja tidak langsung yang diproses tepat waktu	1588 dokume n
			jumlah SKPP yang diproses secara tepat waktu	264 dokume n					jumlah SKPP yang diproses secara tepat waktu	264 dokume n
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab	BPPKAD	jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawab	1 dokume n	154.380.000,00		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab	BPPKAD	jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawab	1 dokume n	186.318.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	an Sub Kegiatan		an (SPJ) yang disusun				an Sub Kegiatan		an (SPJ) yang disusun
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah laporan DAK fisik (13 bidang) yang disusun	3 laporan	307.132.200,00		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah laporan DAK fisik (13 bidang) yang disusun	3 laporan	100.000.000,00
			jumlah laporan DAK non fisik yang disusun	4 laporan					jumlah laporan DAK non fisik yang disusun	4 laporan
			jumlah laporan DAU tambahan (26 kelurahan) yang disusun	2 laporan					jumlah laporan DAU tambahan (26 kelurahan) yang disusun	2 laporan
			jumlah laporan DAU yang disusun	12 laporan					jumlah laporan DAU yang disusun	12 laporan
			jumlah laporan DID (4 bidang) yang disusun	6 laporan					jumlah laporan DID (4 bidang) yang disusun	6 laporan
			jumlah pengajuan SPP/SPM belanja langsung yang diproses secara tepat waktu	32000 dokume n					jumlah pengajuan SPP/SPM belanja langsung yang diproses secara tepat waktu	32000 dokume n
			jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan persamaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SOP yang	116 bendah ara					jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan persamaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SOP yang	116 bendah ara

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			berlaku						berlaku
			jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi	1296 dokume n					jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi	1296 dokume n
			jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi dana BOS	2 laporan					jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi dana BOS	2 laporan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD	Jumlah dokumen pertanggungjawab an pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	1 dokume n	566.256.500,00		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD	Jumlah dokumen pertanggungjawab an pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	1 dokume n	608.836.700,00
			Jumlah dokumen Laporan Konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	4 dokume n					Jumlah dokumen Laporan Konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	4 dokume n
			Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun tepat waktu	7 dokume n					Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun tepat waktu	7 dokume n
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPPKAD	jumlah draf laporan konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	4 dokume n	90.802.000,00		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPPKAD	jumlah draf laporan konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	4 dokume n	309.863.300,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD	jumlah draf laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	7 dokume n	111.369.900,00		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD	jumlah draf laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	7 dokume n	91.036.100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah dokumen rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD beserta dokumen pendukungnya yang disusun tepat waktu	2 dokume n	262.554.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah dokumen rancangan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD beserta dokumen pendukungnya yang disusun tepat waktu	2 dokume n	160.460.100,00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	1 dokume n	101.530.600,00		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	1 dokume n	47.477.200,00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	BPPKAD	Persentase jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	100%	294.800.000,00		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPPKAD	Persentase jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	100%	274.800.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Daerah
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPPKAD	Jumlah jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	113 SKPD/ Unit Kerja	294.800.000,00		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPPKAD	Jumlah jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	113 SKPD/ Unit Kerja	274.800.000,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD	Indeks Pengelolaan Asset	100	1.779.617.280,00	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD	Indeks Pengelolaan Asset	100	3.042.023.881,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD	Persentase OPD yang mengelola barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	1.779.617.280,00		Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD	Persentase OPD yang mengelola barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	3.042.023.881,00
			Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	500 bidang					Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	500 bidang
	Penyusunan Standar Harga	BPPKAD	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	1 dokume n	81.195.500,00		Penyusunan Standar Harga	BPPKAD	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	1 dokume n	81.195.500,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlad dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	1 dokume n	174.233.100,00		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlad dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	1 dokume n	122.713.100,00
			jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharan barang milik daerah yang disusun	1 dokume n					jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharan barang milik daerah yang disusun	1 dokume n

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah aset daerah yang sudah dilakukan penilaian yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga	149 bidang	172.816.000,00		Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah aset daerah yang sudah dilakukan penilaian yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga	149 bidang	105.916.000,00
			jumlah tanah dan kendaraan barang milik daerah yang terinventarisasi	1077 unit					jumlah tanah dan kendaraan barang milik daerah yang terinventarisasi	1077 unit
			sensus penilaian barang milik daerah	116 skpd					sensus penilaian barang milik daerah	116 skpd
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikasi	150 bidang	1.002.612.300,00		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikasi	150 bidang	2.381.188.901,00
			jumlah realisasi penerimaan pemanfaatan tanah asset daerah	290000 0000 Rp					jumlah realisasi penerimaan pemanfaatan tanah asset daerah	290000 0000 Rp
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah unit BMD berupa bongkaran, sepeda motor dan mobil yang dihapus	30 unit	145.000.000,00		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah unit BMD berupa bongkaran, sepeda motor dan mobil yang dihapus	30 unit	120.450.000,00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu	116 SKPD/ Unit Kerja	23.760.380,00		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPPKAD	jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu	116 SKPD/ Unit Kerja	23.760.380,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi bahan pakai habis tepat waktu	116 SKPD/ Unit Kerja					jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi bahan pakai habis tepat waktu	116 SKPD/ Unit Kerja
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK pengelolaan Barang milik daerah	200 orang	180.000.000,00		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD	jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK pengelolaan Barang milik daerah	200 orang	206.800.000,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD	Persentase peningkatan PAD	0,68%	4.869.901.210,00	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD	Persentase peningkatan PAD	0,68%	4.338.725.970,00
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPPKAD	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	12,30%	4.869.901.210,00		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPPKAD	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	12,30%	4.338.725.970,00
			Persentase PAD terhadap total belanja	13,68%					Persentase PAD terhadap total belanja	13,68%
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPPKAD	jumlah pengelola pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	432 orang	292.319.900,00		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPPKAD	jumlah pengelola pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	432 orang	292.319.900,00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah command center pajak daerah yang tersedia	1 unit	212.253.150,00		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah command center pajak daerah yang tersedia	1 unit	102.603.150,00
			jumlah staf bidang pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	35 orang					jumlah staf bidang pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	35 orang
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah media penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang	13 buah	359.740.300,00		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah media penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang	13 buah	394.500.300,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
			dipasang						dipasang
			jumlah penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak teladan	410 wajib pajak					jumlah penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak teladan	410 wajib pajak
			jumlah petugas pemungut PBB dan pajak daerah lainnya yang mengikuti penyuluhan kebijakan pajak daerah	2750 orang					jumlah petugas pemungut PBB dan pajak daerah lainnya yang mengikuti penyuluhan kebijakan pajak daerah	2750 orang
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah blangko pelayanan pajak daerah yang tersedia	61840 lrmbar blangko	785.514.900,00		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah blangko pelayanan pajak daerah yang tersedia	61840 lrmbar blangko	607.387.500,00
			jumlah tenaga outsourcing yang dikontrak	15 orang					jumlah tenaga outsourcing yang dikontrak	15 orang
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah objek PBB yang di data NJOP nya	21350 objek PBB	374.996.900,00		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah objek PBB yang di data NJOP nya	21350 objek PBB	252.136.900,00
			jumlah potensi pajak daerah yang didata	10 jenis pajak daerah					jumlah potensi pajak daerah yang didata	10 jenis pajak daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah sistem aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2 buah	275.000.000,00		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah sistem aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2 buah	444.994.800,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	BPPKAD	jumlah data PBB dan BPHTB yang diverifikasi dan divalidasi	12400 objek pajak	290.000.000,00		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	BPPKAD	jumlah data PBB dan BPHTB yang diverifikasi dan divalidasi	12400 objek pajak	157.766.350,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan	660000 wajib pajak	426.000.000,00		Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan	660000 wajib pajak	290.077.000,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang dilaksanakan ke wajib pajak	1363 wajib pajak	185.150.000,00		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang dilaksanakan ke wajib pajak	1363 wajib pajak	215.825.200,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah piutang PBB yang diverifikasi	10000 objek pajak	100.000.000,00		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah piutang PBB yang diverifikasi	10000 objek pajak	9.763.600,00
	Penagihan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah sisa piutang pajak daerah yang dilaksanakan	150000 0000 Rp	669.855.800,00		Penagihan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah sisa piutang pajak daerah yang dilaksanakan	150000 0000 Rp	593.405.800,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah banner dan baliho PLN yang disediakan dan dipasang	21 buah	185.550.000,00		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPPKAD	jumlah banner dan baliho PLN yang disediakan dan dipasang	21 buah	321.280.000,00
			jumlah monev berupa stiker untuk objek pajak yang belum membayar pajak	75 lembar					jumlah monev berupa stiker untuk objek pajak yang belum membayar pajak	75 lembar
			jumlah monev pengendalian reklame berupa pemeliharaan papan reklame	28 buah					jumlah monev pengendalian reklame berupa pemeliharaan papan reklame	28 buah
			jumlah pemeriksaan pajak daerah yang dilaksanakan	25 kali					jumlah pemeriksaan pajak daerah yang dilaksanakan	25 kali

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPPKAD	jumlah monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang terlaksana	12 SKPD/ Unit Kerja	713.520.260,00		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPPKAD	jumlah monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang terlaksana	12 SKPD/ Unit Kerja	656.665.470,00
			jumlah pemberian rekomendasi terkait intensifikasi PAD kepada SKPD pemungut yang terlaksana	36 dokume n					jumlah pemberian rekomendasi terkait intensifikasi PAD kepada SKPD pemungut yang terlaksana	36 dokume n
			jumlah regulasi terkait teknis dan tarif objek retribusi daerah yang disusun	1 dokume n					jumlah regulasi terkait teknis dan tarif objek retribusi daerah yang disusun	1 dokume n
			jumlah rekonsiliasi penerimaan pungutan retribusi daerah dengan SKPD pemungut	12 SKPD/ Unit Kerja					jumlah rekonsiliasi penerimaan pungutan retribusi daerah dengan SKPD pemungut	12 SKPD/ Unit Kerja
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	500.504.373.987,00		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	92	508.920.660.341,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	Persentase Dana Transfer yang disalurkan	100%	500.504.373.987,00		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	Persentase Dana Transfer yang disalurkan	100%	508.920.660.341,00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	BPPKAD	persentase belanja bunga yang dibayarkan	100 %	81.583.516,00		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	BPPKAD	persentase belanja bunga yang dibayarkan	100 %	8.498.083.516,00

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	Daerah						Daerah
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPPKAD	Persentase bantuan keuangan umum dan khusus yang dibayarkan	100 %	484.227.790.471,00		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPPKAD	Persentase bantuan keuangan umum dan khusus yang dibayarkan	100 %	479.326.620.500,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPPKAD	persentase dana darurat dan mendesak yang dibayarkan	100 %	10.000.000.000,00		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPPKAD	persentase dana darurat dan mendesak yang dibayarkan	100 %	10.000.000.000,00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPPKAD	persentase dana bagi hasil yang dibayarkan	100 %	9.195.000.000,00		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPPKAD	persentase dana bagi hasil yang dibayarkan	100 %	00.000.000.000,00
	JUMLAH				631.166.617.684,00		JUMLAH				546.829.199.529,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 143 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo maka untuk perencanaan program dan kegiatan tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat, Program Kegiatan BPPKAD utamanya terkait dengan optimalisasi pengelolaan keuangan/barang daerah secara transparan dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2022 berdasarkan pada RKP Tahun 2023 terdiri dari 7 (tujuh) prioritas, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan :

"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif".

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo mengacu pada visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Ponorogo. Sedangkan misinya merujuk pada misi pertama Kepala Daerah yaitu :

Misi 4, “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif”.

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Tujuan Badan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo adalah :

“Meningkatnya penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah”

Dengan indikator tujuan :

- Rasio kemandirian keuangan daerah

- Opini BPK

b) Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;

e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;

i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;

j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

k. Penagihan Pajak Daerah;

l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;

m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 kegiatan dan 20 sub kegiatan, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;

g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;

h. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

c. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

d. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Standar Harga;

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

c. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

d. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;

e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

g. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sasaran 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Pengadaan Mebel;

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Pemeliharaan Mebel;

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
5.02	Keuangan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	BPPKAD	100%	00.000.000.000,81	APBD		100%	00.000.000.000,81
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan /sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu		100%	-			100%	-
		Persetase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan		100%	-			100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pencatatan aset yang akuntable
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	BPPKAD	100%	225.805.000,00	APBD		100%	225.805.000,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	BPPKAD	6 dokumen	75.683.000,00	APBD		6 dokumen	75.683.000,00
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	BPPKAD	8 dokumen	50.122.000,00	APBD		8 dokumen	50.122.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	BPPKAD	100%	46.206.157.000,00	APBD		100%	46.206.157.000,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	BPPKAD	95 orang	25.000.000.000,00	APBD		95 orang	25.000.000.000,00
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen pengajuan bantuan keuangan dan bagi hasil yang diverifikasi	BPPKAD	160 dokumen	21.000.000.000,00	APBD		160 dokumen	21.000.000.000,00
		Persentase anggaran belanja SKPD dan PPKD yang terserap		100%	-			100%	-
		persentase insentif pajak yang dibayarkan		100 %	-			100 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		persentase insentif retribusi yang dibayarkan		100 %	-			100 %	-
		persentase tunjangan ASN yang dibayarkan		100 %	-			100 %	-
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	BPPKAD	5 laporan	135.435.000,00	APBD		5 laporan	135.435.000,00
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah tanggapan pemeriksaan BPK maupun inspektorat yang ditindaklanjuti	BPPKAD	10 buah	20.000.000,00	APBD		10 buah	20.000.000,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	BPPKAD	4 laporan	50.722.000,00	APBD		4 laporan	50.722.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	BPPKAD	100%	598.950.000,00	APBD		100%	598.950.000,00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang tersedia	BPPKAD	100 buah	37.500.000,00	APBD		94 buah	37.500.000,00
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	BPPKAD	100 orang	561.450.000,00	APBD		94 orang	561.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana tepat waktu	BPPKAD	100%	1.301.219.683,00	APBD		100%	1.301.219.683,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	BPPKAD	7 item	3.461.000,00	APBD		7 item	3.461.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	BPPKAD	40 item	598.760.383,00	APBD		40 item	598.760.383,00
		jumlah pegawai yang menerima makanan dan minuman harian		95 orang	-			95 orang	-
		jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia		15 item	-			15 item	-
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	BPPKAD	10 item	139.955.500,00	APBD		10 item	139.955.500,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli	BPPKAD	10 buah/bulan	28.200.000,00	APBD		10 buah/bulan	28.200.000,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang dilayani	BPPKAD	155 orang	7.180.000,00	APBD		155 orang	7.180.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsulasi	BPPKAD	100 orang	400.441.800,00	APBD		100 orang	400.441.800,00
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis yang diinventarisasi	BPPKAD	200 dokumen	22.800.000,00	APBD		200 dokumen	22.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah aplikasi dan website SKPD yang dimutakhirkan	BPPKAD	1 website	100.421.000,00	APBD		1 website	100.421.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia	BPPKAD	100%	2.922.006.502,81	APBD		100%	2.922.006.502,81
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	BPPKAD	6 unit	2.552.306.502,81	APBD		6 unit	2.552.306.502,81
5.02.01.2.07.04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gudang yang dibangun	BPPKAD	1 unit	200.000.000,00	APBD		1 unit	200.000.000,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur yang tersedia	BPPKAD	10 buah	10.000.000,00	APBD		10 buah	10.000.000,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin yang tersedia	BPPKAD	9 unit	159.700.000,00	APBD		9 unit	159.700.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	BPPKAD	100%	389.032.600,00	APBD		100%	389.032.600,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah administrasi surat menyurat yang tersedia	BPPKAD	5500 surat	119.633.000,00	APBD		5500 surat	119.633.000,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi yang dibayar	BPPKAD	2 item	191.218.000,00	APBD		2 item	191.218.000,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia	BPPKAD	1 orang	78.181.600,00	APBD		1 orang	78.181.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	BPPKAD	100%	290.997.200,00	APBD		100%	290.997.200,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BPPKAD	7 unit	137.781.100,00	APBD		7 unit	137.781.100,00
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeleur yang dipelihara	BPPKAD	10 buah	9.558.400,00	APBD		5 buah	9.558.400,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	BPPKAD	136 buah	43.657.700,00	APBD		136 buah	43.657.700,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	BPPKAD	1 unit	100.000.000,00	APBD		1 unit	100.000.000,00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	92	4.053.335.629,00	APBD		92	4.053.335.629,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	BPPKAD	100%	2.639.117.629,00	APBD		100%	2.639.117.629,00
		Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun		2 dokumen	-			2 dokumen	-
		Jumlah dokumen paket regulasi yang disusun		2 dokumen	-			2 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen perencanaan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	BPPKAD	1 dokumen	122.686.000,00	APBD		1 dokumen	122.686.000,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perencanaan perubahan KUA dan PPAS tersusun secara tepat waktu	BPPKAD	1 dokumen	122.686.000,00	APBD		1 dokumen	122.686.000,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	jumlah RKA-SKPD yang sudah terverifikasi	BPPKAD	113 SKPD/Unit Kerja	60.000.000,00	APBD		113 SKPD/Unit Kerja	60.000.000,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	jumlah RKA-SKPD perubahan yang sudah terverifikasi	BPPKAD	113 SKPD/Unit Kerja	60.000.000,00	APBD		113 SKPD/Unit Kerja	60.000.000,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	BPPKAD	2 dokumen	210.000.000,00	APBD		2 dokumen	210.000.000,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah dokumen Perda dan Perbup Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	BPPKAD	3 dokumen	300.000.000,00	APBD		2 dokumen	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah dokumen kebijakan dan regulasi di bidang anggaran yang disusun	BPPKAD	3 dokumen	544.628.000,00	APBD		2 dokumen	544.628.000,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah tim TAPD yang berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan anggaran	BPPKAD	17 orang	1.219.117.629,00	APBD		17 orang	1.219.117.629,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D sesuai SOP	BPPKAD	100%	530.581.300,00	APBD		100%	530.581.300,00
		Persentase produk hukum penatausahaan keuangan yang disusun		100%				100%
		Persentase penerbitan dokumen administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan penggajian secara tepat waktu		100%				100%
		Persentase pelaporan penatausahaan keuangan daerah yang dilaporkan tepat waktu		100%				100%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu yang berkoordinasi	BPPKAD	115 bendahara	202.091.300,00	APBD		109 bendahara	202.091.300,00
		jumlah dokumen penempatan uang daerah yang disusun		10 dokumen	-			10 dokumen	-
		jumlah jurnal buku kas umum dan pembantu yang		250 jurnal	-			250 jurnal	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		diverifikasi
		jumlah kertas kerja rekonsiliasi penyetoran pajak pusat yang disusun		12 dokumen	-			12 dokumen	-
		jumlah laporan keuangan non tunai ke Kemendagri yang disusun		2 dokumen	-			2 dokumen	-
		jumlah laporan penyetoran pajak pusat yang direkonsiliasi		2 dokumen	-			2 dokumen	-
		jumlah laporan RTH yang disusun		12 dokumen	-			12 dokumen	-
		jumlah penerbitan SPD yang diverifikasi		480 dokumen	-			480 dokumen	-
		jumlah rekomendasi pengambilan uang tunai ke bank yang dikeluarkan untuk SKPD		200 dokumen	-			500 dokumen	-
		jumlah SP2D yang diverifikasi		25000 dokumen	-			32422 dokumen	-
		jumlah surat pengesahan pendapatan dana desa (SP2DD) dan surat pengesahan belanja dana desa (SPBDD) yang disusun		60 dokumen	-			-	-
		jumlah surat pengesahan pendapatan hibah (SP2H) yang disusun		2 dokumen	-			-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah daftar gaji seluruh SKPD yang divalidasi	BPPKAD	686 dokumen	142.172.000,00	APBD		686 dokumen	142.172.000,00
		jumlah data TPP yang diverifikasi dan validasi		564 dokumen	-			564 dokumen	-
		jumlah iuran potongan PPH 21, IWP, Taperum, JKK, JKM, BPJS sejumlah PNS tiap bulan		72 dokumen	-			72 dokumen	-
		jumlah laporan SPT tahunan PNS yang diverifikasi dan validasi		9366 dokumen	-			9366 dokumen	-
		jumlah model C yang diverifikasi dan validasi		9366 dokumen	-			9366 dokumen	-
		jumlah pengajuan SPP/SP2D Belanja tidak langsung yang diproses tepat waktu		1588 dokumen	-			1588 dokumen	-
		jumlah SKPP yang diproses secara tepat waktu		264 dokumen	-			264 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaba n Sub Kegiatan	jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun	BPPKAD	1 dokumen	186.318.000,00	APBD		1 dokumen	186.318.000,00
		jumlah laporan DAK fisik (13 bidang) yang disusun	BPPKAD	3 laporan		APBD		3 laporan	-
		jumlah laporan DAK non fisik yang disusun		4 laporan	-			4 laporan	-
		jumlah laporan DAU tambahan (26 kelurahan) yang disusun		2 laporan	-			2 laporan	-
		jumlah laporan DAU yang disusun		12 laporan	-			12 laporan	-
		jumlah laporan DID (4 bidang) yang disusun		6 laporan	-			6 lpaoran	-
		jumlah pengajuan SPP/SPM belanja langsung yang diproses secara tepat waktu		32000 dokumen	-			30834 dokumen	-
		jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan persamaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SOP yang		116 bendahara	-			116 bendahara	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		berlaku
		jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi		1296 dokumen	-			1296 dokumen	-
		jumlah rekonsiliasi kas yang diverifikasi dan validasi dana BOS		2 laporan	-			2 laporan	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	BPPKAD	1 dokumen	608.836.700,00	APBD		1 dokumen	608.836.700,00
		Jumlah dokumen Laporan Konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu		4 dokumen	-			4 dokumen	-
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dixxxxx xxxxx xxxxx		0 xxxxxxx	-			0 xxxxxxx	-
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah draf laporan konsolidasian pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	BPPKAD	4 dokumen	309.863.300,00	APBD		4 dokumen	309.863.300,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah draf laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	BPPKAD	7 dokumen	91.036.100,00	APBD		7 dokumen	91.036.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta dokumen pendukungnya yang disusun tepat waktu	BPPKAD	2 dokumen	160.460.100,00	APBD		2 dokumen	160.460.100,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun tepat waktu	BPPKAD	1 dokumen	47.477.200,00	APBD		1 dokumen	47.477.200,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	BPPKAD	100%	274.800.000,00	APBD		100%	274.800.000,00
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah jaringan pengelolaan keuangan yang dipelihara	BPPKAD	113 SKPD/Unit Kerja	274.800.000,00	APBD		21 kecamatan	274.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Asset	BPPKAD		2.026.076.430,00	APBD		100%	2.026.076.430,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	BPPKAD	100%	2.026.076.430,00	APBD		73%	2.026.076.430,00
		Jumlah bidang tanah yang bersertifikat		500 bidang				300 bidang
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	BPPKAD	1 dokumen	81.195.500,00	APBD		1 dokumen	81.195.500,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlad dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	BPPKAD	1 dokumen	131.004.550,00	APBD		1 dokumen	131.004.550,00
		jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharan barang milik daerah yang disusun		1 dokumen	-			1 dokumen	-
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah yang sudah dilakukan penilaian yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga	BPPKAD	149 bidang	105.916.000,00	APBD		500 unit	105.916.000,00
		jumlah tanah dan kendaraan barang milik daerah yang terinventarisasi		1077 unit	-			820 unit	-
		sensus penilaian barang milik daerah		116 skpd	-			116 SKPD	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikasi	BPPKAD	150 bidang	1.356.950.000,00	APBD		30 bidang	1.356.950.000,00
		jumlah realisasi penerimaan pemanfaatan tanah asset daerah		2900000000 Rp	-			Rp. 3.000.000.000,00	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah unit BMD berupa bongkaran, sepeda motor dan mobil yang dihapus	BPPKAD	30 unit	120.450.000,00	APBD		30 unit	120.450.000,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu	BPPKAD	116 SKPD/Unit Kerja	23.760.380,00	APBD		116 SKPD	23.760.380,00
		jumlah SKPD/unit kerja yang melakukan rekonsiliasi bahan pakai habis tepat waktu		116 SKPD/Unit Kerja	-			116 SKPD	-
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK pengelolaan Barang milik daerah	BPPKAD	200 orang	206.800.000,00	APBD		200 orang	206.800.000,00
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase tanah asset yang tersedia	BPPKAD	1 bidang	2.000.000.000,00	APBD		1 bidang	2.000.000.000,00
	Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	Jumlah tanah asset yang tersedia	BPPKAD	1 bidang	2.000.000.000,00	APBD		1 bidang	2.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah berkas pengadaan tanah yang disiapkan	BPPKAD	1 bidang	2.000.000.000,00	APBD		1 bidang	2.000.000.000,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD	BPPKAD	0,68%	3.651.722.210,00	APBD		0,70%	3.651.722.210,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	BPPKAD	12,30%	3.651.722.210,00	APBD		12,30%	3.651.722.210,00
		Persentase PAD terhadap total belanja		13,68%	-			5,60%	-
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah pengelola pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis	BPPKAD	432 orang	270.689.110,00	APBD		432 orang	270.689.110,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah command center pajak daerah yang tersedia	BPPKAD	1 unit	202.603.150,00	APBD		1 unit	202.603.150,00
		jumlah staf bidang pajak daerah yang mengikuti bimbingan teknis		35 orang	-			37 orang	-
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah media penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang dipasang	BPPKAD	13 buah	279.800.000,00	APBD		13 buah	279.800.000,00
		jumlah penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak teladan		410 wajib pajak	-			410 wajib pajak	-
		jumlah petugas pemungut PBB dan pajak daerah lainnya yang		2750 orang	-			2750 orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		mengikuti penyuluhan kebijakan pajak daerah
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah blangko pelayanan pajak daerah yang tersedia	BPPKAD	61840 lrmbar blangko	230.000.000,00	APBD		61840 lembar	230.000.000,00
		jumlah tenaga outsourcing yang dikontrak		15 orang	-			-	-
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek PBB yang di data NJOP nya	BPPKAD	21350 objek PBB	225.600.000,00	APBD		1000 NPWPD	225.600.000,00
		jumlah potensi pajak daerah yang didata		10 jenis pajak daerah	-			11 jenis	-
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah sistem aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	BPPKAD	2 buah	237.800.000,00	APBD		2 buah	237.800.000,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	jumlah data PBB dan BPHTB yang diverifikasi dan divalidasi	BPPKAD	12400 objek pajak	257.766.350,00	APBD		12400 OP	257.766.350,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan	BPPKAD	660000 wajib pajak	289.000.000,00	APBD		660000 WP	289.000.000,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang dilaksanakan ke wajib pajak	BPPKAD	1363 wajib pajak	198.500.000,00	APBD		1363 WP	198.500.000,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data	jumlah piutang PBB yang diverifikasi	BPPKAD	10000 objek pajak	159.763.600,00	APBD		10000 objek pajak	159.763.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaporan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah sisa piutang pajak daerah yang dilaksanakan	BPPKAD	1500000000 Rp	365.400.000,00	APBD		Rp. 1.000.000.000,00	365.400.000,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah banner dan baliho PLN yang disediakan dan dipasang	BPPKAD	21 buah	275.800.000,00	APBD		-	275.800.000,00
		jumlah monev berupa stiker untuk objek pajak yang belum membayar pajak		75 lembar	-			-	-
		jumlah monev pengendalian reklame berupa pemeliharaan papan reklame		28 buah	-			-	-
		jumlah pemeriksaan pajak daerah yang dilaksanakan		25 kali	-			25 kali	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang terlaksana	BPPKAD	12 SKPD/Unit Kerja	659.000.000,00	APBD		12 SKPD	659.000.000,00
		jumlah pemberian rekomendasi terkait intensifikasi PAD kepada SKPD pemungut yang terlaksana		36 dokumen	-			36 dokumen	-
		jumlah regulasi terkait teknis dan tarif objek retribusi daerah yang disusun		1 dokumen	-			1 dokumen	-
		jumlah rekonsiliasi penerimaan pungutan retribusi daerah dengan SKPD pemungut		12 SKPD/Unit Kerja	-			12 SKPD	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD	92	399.814.783.080,00	APBD		100%	399.814.783.080,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dana Transfer yang disalurkan	BPPKAD	100%	399.814.783.080,00	APBD		100%	399.814.783.080,00
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	persentase belanja bunga yang dibayarkan	BPPKAD	100 %	81.583.516,00	APBD		2 dokumen	81.583.516,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase bantuan keuangan umum dan khusus yang dibayarkan	BPPKAD	100 %	378.637.243.239,00	APBD		2 dokumen	378.637.243.239,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Xxxx Xxxxxxx dan Mendesak	persentase dana darurat dan mendesak yang dibayarkan	BPPKAD	100 %	10.000.000.000,00	APBD		1 unit	10.000.000.000,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase dana bagi hasil yang dibayarkan	BPPKAD	100 %	00.000.000.000,00	APBD		15 orang	00.000.000.000,00
JUMLAH					463.480.085.334,81				463.480.085.334,81

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 akan dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya partisipasi aktif dari semua pihak, kerja sama yang harmonis antar pelaku pembangunan di semua tingkatan serta sinkronisasi dan sinergi antar pelaksana program dan kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sehingga semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

Xx. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010