DAFTAR ISI

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR................................................................................. i

DAFTAR ISI.............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................. 2

1.3 Xxxxxx dan Tujuan .......................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKKTAHUN LALU ......................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Renstra Capaian BPKK...................................................... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKK......................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BPKK ......................... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKK .................................... 24

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ......... 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKK ...................................... 24

3.3 Program dan Kegiatan......................................................... 25

BAB V PENUTUP .................................................................................. 34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini RKPK dan Renja SKPK.

Perencanaan berdasarkan visi, misi, serta kebijakan dan program kepala daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMN yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja SKPK mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPK menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPK) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Renja BPKK merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKK serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BPKK. Renja BPKK Aceh Jaya Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Renstra BPKK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang memuat estimasi pelaksanaan Tahun 2020 serta rencana program dan kegiatan tahun 2021 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sabagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

12) Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;

24) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

25) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022;

26) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

27) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud disusunnya Renja BPKK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, antara lain yaitu untuk:

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan pelakanaan perencanaan sesuai dengan Renstra dan RPJM.

f. Memuat penjabaran dari seluruh rencana kerja dari program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk jangka waktu periode I (satu) tahun kedepan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi BPKK Aceh Jaya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan dari penyusunan Renja BPKK Tahun Anggara 2021 antara lain adalah sebagai pedoman/acuan didalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKK

a. Menetapkan program/kegiatan pembangunan pada BPKK Aceh Jaya selama I (satu) tahun kedepan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Aceh Jaya.

b. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;

c. Sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

d. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Renja BPKK Aceh Jaya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Renja BPKK adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Bab II : Hasil Evaluasi Renja BPKK Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKK

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKK

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III : Tujuan dan Sasaran Renja BPKK Aceh Jaya

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKK

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan BPKK Bab IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPK dalam melaksanakan program kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini didasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA – SKPK tahun berjalan yang sudah beberapa bulan dilaksanakan

Pencapaian target kinerja APBK dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki 2 sasaran yaitu: (1). meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, dan (2). meningkatnya akuntabilitas keuangan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun 2019 Kabupaten Aceh Jaya terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKK dan Pencapaian Renstra BPKK s/d Tahun 2020

Kabuapten Aceh Jaya

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)		Taget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020				Catatan
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1						2	3		4		5		6		7		8	9		10 (7+9)			11 (10/4)	12
4						Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4	04					Bidang Keuangan
4	04	05	01	01		Program Perkantoran	Pelayanan	Administrasi	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	realisasi terhadap administrasi	100 %	100 %	20 %		20 %		100%	20 %		60 %			60.00 %
4	04	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik, kawat/faxcimile/ internet/TV kabel		60	bln	60	bln	12	bln	12	bln	100	12	bln	84		bln	140.00 %
4	04	05	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas		4	unit			2	unit				3	unit	3		unit	75.00 %
4	04	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas		30	unit	30	unit	30	unit	30	unit	100	30	unit	90		unit	300.00 %
4	04	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan		5	orang	5	orang	5	orang	5	orang	100	5	orang	15		orang	300.00 %
4	04	05	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		43	jenis	38	jenis	38	jenis	38	jenis	100	43	jenis	119		jenis	276.74 %
4	04	05	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan		516884	lbr	10	lbr	117,142	lbr	42857	lbr	37	117,142	lbr	160,009	lbr		30.96 %
4	04	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat elektronik	listrik dan	10	jenis	10	jenis	10	jenis	10	jenis	100	10	jenis	30		jenis	300.00 %
4	04	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		1	jenis	1	jenis	1	jenis	1	jenis	100	1	jenis	3		jenis	300.00 %
4	04	05	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu		330	kali	394	kali	50	kali	73	kali	146	50	kali	517		kali	156.67 %
4	04	05	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah		943	kali	576	kali	317	kali	144	kali	45	184	kali	904		kali	95.86 %
4	04	05	01	01	19	Penyediaan Perkantoran	Jasa	Operasional	Jumlah Tenaga Harian Lepas	28	orang	23	orang	32	orang	23	orang	72	32	orang	78 orang		278.57 %
4	04	05	01	01	20	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan		10	kali	3	kali	1	kali	1	kali	100	1	kali	5		kali	50.00 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)	Taget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020			Catatan
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1						2	3	4		5		6		7		8	9		10 (7+9)		11 (10/4)	12
4	04	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan aparatur	realisasi terhadap prasarana	100 %	100 %		20 %		20 %		100	20 %		60		60.00
4	04	05	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	73	unit	39	unit	15	unit	4	unit	27	2	unit	45	unit	61.64 %
4	04	05	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	73	unit	196	unit	10	unit	19	unit	190	29	unit	244	unit	334.25 %
4	04	05	01	02	10	Pengadaan Mebeleur Kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	76	unit	152	unit	20	unit	7	unit	35	8	unit	167	unit	219.74 %
4	04	05	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	jenis	60	jenis	20	jenis	10	jenis	50	20	jenis	90	jenis	150.00 %
4	04	05	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4	unit	2	unit	4	unit	2	unit	50	4	unit	8	unit	200.00 %
4	04	05	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	150	unit	48	unit	12	unit	12	unit	100	45	unit	105	unit	70.00 %
4	04	05	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	1	unit	3	unit	300.00 %
4	04	05	01	02	44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kenderaan Dinas/Operasional	Jumlah rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	415	unit	48	unit	85	unit	12	unit	14	40	unit	100	unit	24.10 %
4	04	05	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	66,30								60.20			62.70		62.70 %
4	04	05	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	60.00 %
4	04	05	01	06	06	Penyusunan pelaporan keuangan dana desa	Jumlah laporan	5	laporan	- laporan		- laporan					- laporan		- laporan		- %
4	04	05	01	06	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan	2	laporan			1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	2	laporan	100.00 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)	Taget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020			Catatan
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1						2		3	4		5		6		7		8	9		10 (7+9)		11 (10/4)	12
4	04	05	01	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK	100 %				100 %		100 %		100			100 %		100.00 %
4	04	05	01	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga		Jumlah laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	03	Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah	Akuntansi	Jumlah laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	150.00 %
4	04	05	01	17	04	Penyusunan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosedur	Jumlah laporan	5	laporan	1	dok	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK		Jumlah laporan	15	laporan	3	dok	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	9	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK		Jumlah laporan	10	laporan	2	dok	2	laporan	2	laporan	100	2	laporan	6	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK		Jumlah laporan	15	laporan	3	dok	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	9	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBK		Jumlah laporan	10	laporan	2	dok	2	laporan	2	laporan	100	2	laporan	6	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK		Jumlah laporan	15	laporan	3	dok	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	9	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK		Jumlah laporan	15	laporan	3	dok	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	9	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	tentang	Jumlah sosialisasi	18	kali	2	kali	4	kali				4	kali	6	kali	33.33 %
4	04	05	01	17	40	Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengajuan Pembayaran Keuangan Daerah		Jumlah laporan	2	laporan			1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	2	laporan	100.00 %
4	04	05	01	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD		Jumlah laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	20	Peningkatan Pelayanan SIM Penggajian Daerah Otonom		Jumlah aparatur	4	jenis	4	jenis	4	jenis	4	jenis	100	4	jenis	4	jenis	100.00 %
4	04	05	01	17	21	Peningkatan Pelayanan SIMDA Keuangan		Jumlah sistem	1	sistem	1	sistem	1	sistem	1	sistem	100	1	sistem	1	sistem	100.00 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)	Taget Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020			Catatan
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program (Out Come) / Kegiatan (Output)					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
1						2	3	4		5		6		7	8	9		10 (7+9)		11 (10/4)	12
4	04	05	01	17	28	Penyusunan Standar Penyusunan Rencana Anggaran dan SAB	Jumlah laporan	5	laporan			1	laporan	1 laporan	100	1	laporan	2	laporan	40.00 %
4	04	05	01	17	33	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Qanun Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan	5	laporan			1	laporan			1	laporan	1	laporan	20.00 %
4	04	05	01	17	36	Pemutakhiran Database Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1 laporan	100	1	laporan	3	laporan	60.00 %
4	04	05	01	17	37	Pengendalian dan Pengawasan Objek Pajak	Jumlah laporan	20	kali	4	kali	2	kali	2 kali	100	2	kali	8	kali	40.00 %
4	04	05	01	17	41	Penilaian Aset Daerah	Jumlah laporan	5	laporan			1	laporan			1	laporan	1	laporan	20.00 %
4	04	05	01	17	42	Penertiban Aset Daerah	Jumlah laporan	5	laporan			1	laporan			1	laporan	1	laporan	20.00 %
4	04	05	01	17	43	Penyusunan Laporan Aset Berbasis Database	Daerah	Jumlah laporan	15	laporan		1	laporan			1	laporan	1	laporan	6.67 %
4	04	05	01	17	45	Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan PAD	Jumlah rancangan qanun pengelolaan PAD	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1 laporan	100	1	laporan	2	laporan	40.00 %
4	04	05	01	17	51	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong	Jumlah gampong	172	gampong			172	gampong	172	gampong	100	172	gampon	172	gampong	100.00 %
4	04	05	01	17	52	Peningkatan Pelayanan Keuangan Gampong	Jumlah gampong	172	gampong			172	gampong	172	gampong	100	172	gampon	172	gampong	100.00 %
4	04	05	01	17	53	Implementasi E-Budgeting	Jumlah tenaga Asistensi Implementasi	3	orang			3	orang			3	orang	3	orang	100.00 %
4	04	05	01	17	54	Penyusunan Identifikasi Aset Gampong (identifikasi, kondisi, keberadaan dan rencana tindak lanjut)	Jumlah laporan	5	laporan			1	laporan			1	laporan	1	laporan	20.00 %
4	04	05	01	17	61	Pelaporan Bulanan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan	60	laporan			12	laporan			12	laporan	12	laporan	20.00 %
4	04	05	01	17	62	Pendataan dan Pemetaan Objek PBB - P2	Jumlah laporan	2500	WP	650	WP	500	WP	500 WP	100	500	WP	1,650	WP	66.00 %
4	04	05	01	20		Program Peningkatan Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan	Sistem dan	Persentase peningkatan realisasi administrasi keuangan	100 %	20 %		20		20	100	20		60 %		60.00 %
1	20	05	01	20	09	Operasional Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	jumlah laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1 laporan	100	1	laporan	3	laporan	60.00 %
4	04	05	01	20		Program Peningkatan Pelayanan Informasi	Kualitas	Persentase terlaksananya keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah	100 %	20 %		20 %		20 %	100	20 %		60 %		60.00 %
1	20	05	01	20	09	Publikasi Informasi Keuangan Daerah	jumlah laporan	8	jenis			8	jenis			8	jenis	8	jenis	100.00 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;

d. Pembinaan UPTB; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban APBK. Disamping itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terhadap 3 indikator kinerja tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aaceh Jaya

Indikator

SPM/

Standar Nasional

IKK

Target renstra perangkat daerah

Realisasi capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Opini BPK terhadap laporan

keuangan daerah

WTP

Peningkatan pendapatan asli

daerah Aceh Jaya

27,34

16,34

19,34

21,34

24,34

27,34

11,45

21,34

24,34

27,34

Ketepatan waktu penetapan APBK

Tepat waktu

Pencapain indikator sebagaimana tercamtum dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

⮚ Laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 yang diaudit BPK RI pada Tahun 2020 telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor: 19.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 yang diterima pada 24 Mei 2019 sesuai yang ditargetkan dalam Perjajian Kinerja Tahun 2019, dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan :

1). Penyusunan Standar Satuan Harga

2). Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

3). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBK

4). Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

5). Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah Otonom 6). Peningkatan Pelayanan SIMDA Keuangan

7). Penyusunan Standar Penyusunan Rencana Anggaran dan SAB

8). Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pembayaran Keuangan Daerah

9). Penilaian Aset daerah 10). Penertiban Aset Daerah

11). Penyusunan Laporan Aset Daerah Berbasis Database 13). Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 14). Peningkatan Pelayanan Keuangan Gampong

15). Penyusunan Identifikasi Aset Gampong (inventarisasi, kondisi, keberadaan dan rencana tindak lanjut)

16). Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan

⮚ Peningkatan pendapatan asli daerah Aceh Jaya yang tidak sesuai target disebabkan karena pengalihan dana OTSUS dari pengelolaan pada masing-masing pemerintah kabupaten kembali ke Pemerintah Provinsi, pengalihan dana OTSUS telah menyebabkan penurunan jumlah infaq, shadaqah dan bunga dari pengelolaan kas dan beberapa objek penerimaan lainnya, dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan :

1). Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah

2). Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Qanun Pajak dan Retribusi Daerah

3). Pemutakhiran Database Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 4). Pengendalian dan Pengawasan Objek Pajak

5). Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan PAD

6). Pelaporan Bulanan Realiasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah 7). Pendataan dan Pemetaan Objek PBB-P2

8). Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2

⮚ Tahapan penyusunan anggaran sudah memenuhi target yang direncanakan dimana Penetapan Qanun APBK Tahun 2020 sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu tepat waktu dimana realisasinya pada tanggal 30 Desember 2019. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kegiatan:

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBK

2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBK

4) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK

5) Implementasi E-Budgeting

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi BPKK

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKK Aceh Jaya. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPKK Aceh Jaya untuk tahun 2017 – 2022.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKK selaku salah satu satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) yang juga merangkap sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghadapi berbagai permasalahan, antara lain yaitu:

a. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;

b. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;

c. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;

d. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal;

e. Belum seluruhnya proses operasional memiliki prosedur operasional baku (Standar Operating Procedure);

x. Xxxxxxxx dan verifikasi penyusunan RKA-SKPK yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBK dengan dokumen perencanaan daerah;

g. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;

h. Pengembangan aset belum seluruhnya diatribusikan ke aset induk;

i. Belum seluruhnya dilakukan pendataan ulang terhadap WP PBB P2;

x. Xxxxx adanya data base WP dan WR;

k. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana- prasarana pengelolaan arsip;

l. Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan daerah;

m. Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang masih belum cukup; dan

n. Kurangnya komitmen pimpinan SKPK terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah; Adapun yang menjadi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;

2. Hubungan kerja dengan istansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;

3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;

4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif;

5. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;

6. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

7. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan

b. Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, sedangkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;

2. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;

3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah SKPK;

4. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkatnya intensitas;

5. Masih adanya aset di SKPK yang belum dioptimalkan;

6. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;

7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran program/kegiatan;

8. Adanya tanah milik daerah namun bangunan di atasnya merupakan bangunan yang dibangun dari sumber pembiayaan diluar APBD dan belum diserahterimakan ke daerah;

9. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;

10. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh daerah, namun belum diserahkan;

11. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ; dan

12. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan aset.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;

c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah;

d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertical; dan

e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset dinas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK

Perkembangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, namun akibat keterbatasan dana dan anggaran yang tersedia tidak semua program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) dapat terealisasi.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPK dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPK dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPK, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPK berdasarkan rancangan awal RKPK.

Review terhadap rancangan awal RKPK, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja BPKK ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPK, evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKK. Perumusan rancangan awal Renja BPKK dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan pada BPKK, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun lalu berdasarkan Renstra BPKK, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK, Telaahan terhadap rancangan awal RKPK, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKK,

penyempurnaan rancangan Renja BPKK, pembahasan forum SKPK; dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Dalam prosesnya juga diperbandingkan antara program-program yang sudah dituangkan dalam RKPK dengan hasil analisa kebutuhan yang didasarkan pada plafon dan prioritas anggaran. Hasil revie terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2021 tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.4

Revie terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2021 Kabupaten Aceh Jaya

Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)

KEUANGAN

6,161,107,748

KEUANGAN

3,998,345,446

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran/ Persentase Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur/Tingkat kedisplinan ASN

4,544,553,098

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran/ Persentase Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur/Tingkat kedisplinan ASN

2,282,571,646

Perencanaan dan Perangkat Daerah

Evaluasi

Kinerja

Perencanaan dan Perangkat Daerah

Evaluasi

Kinerja

15,000,000

Penyusunan Daerah

Renstra

dan

Renja

Perangkat

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja

Dokumen

Penyusunan Daerah

Renstra

dan

Renja

Perangkat

Kab. Aceh Jaya

Jumlah Dokumen Renstra dan Renja

Dokumen

5,000,000

Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah

Perangkat

Kab. Jaya

Aceh

Tersedianya buku data base (dokumen)

Dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah

Perangkat

Kab. Aceh Jaya

Tersedianya buku data base (dokumen)

Dokumen

5,000,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah Dokumen LAKIP

Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah Dokumen LAKIP

Dokumen

5,000,000

Administrasi Keuangan

66,000,000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Aceh Jaya

Jumlah ASN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

20,000,000

Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran

Keuangan

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

46,000,000

Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran

Keuangan

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

46,000,000

Administrasi Umum

Persentase realisasi Pemenuhan terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

Administrasi Umum

Persentase realisasi Pemenuhan terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

2,201,571,646

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet

bulan

230,673,416

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Aceh Jaya

Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet

bulan

190,673,416

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah kendaraan dinas

unit

25,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Aceh Jaya

Jumlah kendaraan dinas

unit

25,000,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah Tenaga Harian Lepas

orang

560,763,982

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Aceh Jaya

Jumlah Tenaga Harian Lepas

orang

500,763,982

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah tenaga kebersihan

orang

136,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah tenaga kebersihan

orang

68,365,900

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah ATK

jenis

101,536,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah ATK

jenis

65,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah penggandaan

1E+05

lembar

40,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Aceh Jaya

Jumlah penggandaan

100000

lembar

40,000,000

Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)

KEUANGAN

6,161,107,748

KEUANGAN

3,998,345,446

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah alat listrik dan elektronik

jenis

8,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah alat listrik dan elektronik

jenis

8,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah bahan bacaan

jenis

1,080,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kab. Aceh Jaya

Jumlah bahan bacaan

jenis

1,080,000

Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah Pameran Pembangunan

kali

20,000,000

Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah Pameran Pembangunan

kali

20,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu

kali

19,591,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Aceh Jaya

Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu

kali

19,591,000

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

184

kali

545,478,700

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah

184

kali

400,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

unit

797,709,500

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

unit

340,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

unit

272,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

unit

30,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

unit

114,806,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

unit

50,000,000

Pengadaan Mebeleur

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pengadaan mebeleur

unit

208,766,000

Pengadaan Mebeleur

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pengadaan mebeleur

unit

25,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

unit

115,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

unit

40,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

unit

94,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

unit

50,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

unit

63,348,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

unit

60,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor

unit

480,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Kab. Aceh Jaya

Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor

unit

118,097,348

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah rehab sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

unit

515,700,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Aceh Jaya

Jumlah rehab sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

unit

150,000,000

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat kedisiplinan

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat kedisiplinan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan

pasang

149,100,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan

pasang

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan

pasang

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan

pasang

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1,439,901,150

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1,140,305,300

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

623,946,300

Penyusunan KUA dan PPAS

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah dokumen

dok

88,642,000

Penyusunan KUA dan PPAS

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dokumen

dok

65,642,000

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah dokumen

dok

55,000,000

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dokumen

dok

45,000,000

Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah dokumen

dok

50,000,000

Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dokumen

dok

40,000,000

Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)

KEUANGAN

6,161,107,748

KEUANGAN

3,998,345,446

Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

50,000,000

Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

40,000,000

Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

57,835,000

Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

195,897,250

Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

58,546,400

Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

210,542,800

Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

26,864,250

Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

26,864,250

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

238,668,000

Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah koordinasi

kali

55,000,000

Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Kab. Aceh Jaya

Jumlah koordinasi

kali

40,000,000

Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah dok SP2D

11620

dok

90,796,000

Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dok SP2D

11620

dok

60,000,000

Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah dok

930

dok

63,000,000

Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dok

930

dok

53,000,000

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah dok

dok

60,668,000

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dok

dok

60,668,000

Pelaksanaan Pengendalian PenerbitanAnggaran Kas dan SPD

dan

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah dok

728

dok

30,000,000

Pelaksanaan Pengendalian PenerbitanAnggaran Kas dan SPD

dan

Kab. Aceh Jaya

Jumlah dok

728

dok

25,000,000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

dan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

dan

219,225,000

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

53,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

53,000,000

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

137,025,000

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

134,025,000

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

32,200,000

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

32,200,000

Kegiatan Penunjang Urusan

58,466,000

Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

58,466,000

Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

58,466,000

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

418,425,000

Rancangan Awal RKPK

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

JUMLAH PLAFOND ANGGARAN 2021 (Rp.)

KEUANGAN

6,161,107,748

KEUANGAN

3,998,345,446

Pengelolaan Barang Milik Daerah

418,425,000

Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

40,425,000

Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

73,425,000

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

80,000,000

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

70,000,000

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kab.

Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

97,033,500

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

75,000,000

Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah pelaksanaan koordinasi

kali

150,400,000

Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah pelaksanaan koordinasi

kali

150,000,000

Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

105,000,000

Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

50,000,000

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

176,653,500

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

157,043,500

Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian danEvaluasi Pendapatan Daerah

157,043,500

Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

84,210,000

Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

35,000,000

Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

21,000,000

Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

35,500,000

Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

23,000,000

Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

23,000,000

Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

33,443,500

Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

33,443,500

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kab. Jaya

Aceh

Jumlah laporan

laporan

15,000,000

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kab. Aceh Jaya

Jumlah laporan

laporan

30,100,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya tidak menampung usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPK lain.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 BPKK Aceh Jaya

Program/

Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume

Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan APBK. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan daerah dibidang keuangan maka pada tiap tahunnya tidak melaksanakan telaah atas kebijakan nasional.

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	NIHIL

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi dan misi dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi ril dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

dalan Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap kelanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BPKK Aceh Jaya yaitu :

1. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

3. Menyediakan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan keuangan SKPK.

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.

5. Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran.

6. Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra terdiri dari 4 (empat) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 3.998.345.446,00. Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.2.282.571.646,-. Kegiatannya yaitu:

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan, terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

3) Administrasi Umum, terdiri dari 20 sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

9. Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah

10. Penyediaan Makanan dan Xxxxxxx

11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

13. Xxxxadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15. Pengadaan Mebeleur

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

19. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

20. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.1.140.305.300,-. Kegiatannya yaitu:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 8 sub kegiatan:

1 Penyusunan KUA dan PPAS

2. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

3. Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD

4. Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD

5. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

6. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

7. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD

8. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan:

1. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

2. Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D

3. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP

4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)

5. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

4) Kegiatan Penunjang Urusan, terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

c) Prgram Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.418.425.000,-. Kegiatannya yaitu:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah

3. Inventarisasi Barang Milik Daerah

4. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

5. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah

d) Prgram Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.157.043.500,-. Kegiatannya yaitu:

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

2. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi

5. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya seperti yang tercantum pada tabel 3.3.

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Kode Rekening						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					KEUANGAN				3,998,345,446				7,673,288,998
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran/ Persentase Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur/Tingkat kedisplinan ASN			2,282,571,646				5,194,528,998
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,282,571,646				5,194,528,998
5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000				15,000,000
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Calang	1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,000,000
5	02	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya buku data base (dokumen)		1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,000,000
5	02	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP		1 dokumen	5,000,000	DAU		1 dokumen	5,000,000
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan				66,000,000				101,000,000
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN		61 orang				61 orang
5	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan		1 laporan	20,000,000	DAU		1 laporan	55,000,000
5	02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan		1 laporan	46,000,000	DAU		1 laporan	46,000,000
		01	2,03		Administrasi Umum	Persentase realisasi Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran			2,201,571,646				5,078,528,998
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan tagihan internet		12 bulan	190,673,416	DAU		12 bulan	230,673,416
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas		30 unit	25,000,000	DAU		30 unit	25,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Kode Rekening						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Harian Lepas		32 orang	500,763,982	DAU		32 orang	560,763,982
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan		5 orang	68,365,900	DAU		5 orang	68,365,900
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK		43 jenis	65,000,000	DAU		43 jenis	101,837,000
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan		117142 lembar	40,000,000	DAU		117142 lembar	45,000,000
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik		10 jenis	8,000,000	DAU		10 jenis	8,000,000
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan		1 jenis	1,080,000	DAU		1 jenis	1,080,000
5	02	01	2.03	16	Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pameran Pembangunan		1 kali	20,000,000	DAU		1 kali	20,000,000
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman tamu		50 kali	19,591,000	DAU		50 kali	25,000,000
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah		184 kali	400,000,000	DAU		184 kali	545,478,700
5	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		1 unit	340,000,000	DAU		1 unit	797,709,500
5	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		12 unit	30,000,000	DAU		12 unit	557,000,000
5	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		13 unit	50,000,000	DAU		13 unit	114,806,000
5	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur		32 unit	25,000,000	DAU		32 unit	208,766,000
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor		1 unit	40,000,000	DAU		1 unit	115,000,000
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		4 unit	50,000,000	DAU		4 unit	100,000,000
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		45 unit	60,000,000	DAU		45 unit	158,348,500
5	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor		1 unit	118,097,348	DAU		1 unit	880,000,000
5	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah rehab sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional		78 unit	150,000,000	DAU		78 unit	515,700,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Kode Rekening						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi administrasi keuangan			1,140,305,300				1,416,901,300
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				623,946,300				836,946,300
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen		2 dokumen	65,642,000	DAU		2 dokumen	88,642,000
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen		2 dokumen	45,000,000	DAU		2 dokumen	55,000,000
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen		88 dokumen	40,000,000	DAU		88 dokumen	50,000,000
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD	Jumlah laporan		88 dokumen	40,000,000	DAU		88 dokumen	50,000,000
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah laporan		5 laporan	195,897,250	DAU		5 laporan	276,897,250
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah laporan		5 laporan	210,542,800	DAU		5 laporan	289,542,800
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah laporan		1 laporan	26,864,250	DAU		1 laporan	26,864,250
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				238,668,000				299,464,000
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi		9 kali	40,000,000	DAU		9 kali	55,000,000
5	02	02	2.02	04	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah dok SP2D		11620 dokumen	60,000,000	DAU		11620 dokumen	90,796,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah dok		930 dokumen	53,000,000	DAU		930 dokumen	63,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Kode Rekening						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah dok		2 dokumen	60,668,000	DAU		2 dokumen	60,668,000
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dok		728 dokumen	25,000,000	DAU		728 dokumen	30,000,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				219,225,000				222,025,000
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan		3 laporan	53,000,000	DAU		3 laporan	53,000,000
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan		3 laporan	134,025,000	DAU		3 laporan	137,025,000
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	32,200,000	DAU		1 laporan	32,000,000
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan				58,466,000				58,466,000
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah laporan		1 laporan	58,466,000	DAU		1 laporan	58,466,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				418,425,000				682,310,500
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				418,425,000				682,310,500
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah laporan		1 laporan	73,425,000	DAU		1 laporan	73,425,000
5	02	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	30,000,000	DAU		1 laporan	35,000,000
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	40,000,000	DAU		1 laporan	50,000,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Kode Rekening						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/ Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	35,000,000	DAU		1 laporan	40,000,000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	60,000,000	DAU		1 laporan	193,485,500
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi		50 dokumen	60,000,000	DAU		12 kali	130,000,000
5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	40,000,000	DAU		1 laporan	50,000,000
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan		40 laporan	30,000,000			40 laporan	30,400,000
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen		100 dokumen	25,000,000			100 dokumen	30,000,000
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang MilikDaerah	Jumlah laporan		3 laporan	25,000,000			3 laporan	50,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pedapatan Asli Daerah Aceh Jaya			157,043,500				379,548,200
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah				157,043,500				379,548,200
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	35,000,000	DAU		1 laporan	242,448,200
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	15,500,000	DAU		1 laporan	24,000,000
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	23,000,000	DAU		1 laporan	23,000,000
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	33,443,500	DAU		1 laporan	30,000,000

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2.02

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah laporan

20,000,000

1 laporan

30,000,000

2.02

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah laporan

1 laporan

30,100,000

DAU

1 laporan

30,100,000

Document Metadata

Table of Contents

DAFTAR ISI

Document Metadata