PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PKT Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer II-09 Bandung | Hal. 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP : Kolonel Chk (K) / 548707.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx, S.H., M.Hum.

Pangkat : Brigadir Jenderal TNI.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada Tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 3 Januari 2021

Pihak Kedua

Kepala Pengadilan Militer II-09 Pihak Pertama

Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548707

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxxxxx, S.H.

Pangkat/NRP : Kapten Chk / 11120031710786.

Jabatan : Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP : Kolonel Chk (K) / 548707.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer II-09 Pihak Kedua

Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548707

Panitera Pihak Pertama

Xxxxxxxx, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

REVIU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP. : Mayor Chk / 21940113890873.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP. : Kolonel Chk (K) / 548707.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer II-09 Pihak Kedua

Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548707

Sekretaris Pihak Pertama

Handoko, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21940113890873

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP. : Letda Chk (K) / 21000150031081.

Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxxxxx, S.H.

Pangkat/NRP. : Kapten Chk / 11120031710786.

Jabatan : Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Panitera Pihak Kedua

Xxxxxxxx, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Muda Pidana Pihak Pertama

Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP 21000150031081

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxx Xxxxx Pangkat/NRP : Peltu / 2920087030270.

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxxxxx, S.H.

Pangkat/NRP. : Kapten Chk / 11120031710786.

Jabatan : Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Panitera Pihak Kedua

Xxxxxxxx, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti Pihak Pertama

Xxxxx Xxxxx

Peltu NRP 2920087030270

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxx Xxxxxxxx, S.H. Pangkat/NRP. : Pelda / 21010218101278.

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxxxxx, S.H.

Pangkat/NRP. : Kapten Chk / 11120031710786.

Jabatan : Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Panitera Pihak Kedua

Xxxxxxxx, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti Pihak Pertama

Xxxxx Xxxxxxxx, S.H. Pelda NRP 21010218101278

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxx Xxxxxxxxxxx, S.H. Pangkat/NRP. : Pelda / 21010091950482.

Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxx Xxxxxxx, S.Sos., S.H. Pangkat/NRP. : Mayor Chk / 21940135750972.

Jabatan : Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Panitera Pihak Kedua

Xxxxxxxx, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti Pihak Pertama

Xxxxx Xxxxxxxxxxx, S.H. Pelda NRP 21010091950482

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxxxxx Xxxxx.

Pangkat/NIP : Penata Tingkat I III.D / 197110191992031002.

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP. : Mayor Chk / 21940113890873.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Sekretaris Pihak Kedua

Handoko, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21940113890873

Kasubag Umum dan Keuangan Pihak Pertama

Xxxxxxxx Xxxxx

Penata Tk I III.D NIP. 197110191992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, S.T. Pangkat/NIP : Penata III.C NIP 198611012011012009.

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP. : Mayor Chk / 21940113890873.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Sekretaris Pihak Kedua

Handoko, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21940113890873

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pihak Pertama

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, S.T. Penata III.C NIP 198611012011012009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxxxxxx

Pangkat/NIP : Penata III.C NIP. 197004211992031001

Jabatan : Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Xxxxxxx, S.H., M.H. Pangkat/NRP. : Mayor Chk / 21940113890873.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bandung, 3 Januari 2021

Sekretaris Pihak Kedua

Handoko, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21940113890873

Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pihak Pertama

Xxxxxxx

Xxxxxx III.C NIP. 197004211992031001

REVIU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Unit Kerja : Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%
		b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%
		c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	85%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	80%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%
		g. Persentase penurunan/kenaikan sisa perkara	30%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas perkara yang dimohon-kan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Jumlah pelaksanaan sidang keliling	100%
3.		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
5.	Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	90%
5.		b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	N/A
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

b. Persentase penyelenggaraan operasional

perkantoran

95%

c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana

100%

*****Keterangan Daftar Perjanjian Kinerja Tahunan 2021

1. a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah sisa perkara kejahatan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara dimaksud adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2021 sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target sisa perkara kejahatan yang harus diselesaikan sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2021 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan indikator tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun lalu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target core business (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi inabsentia yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : “Pasal 143

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”. Dengan demikian, target jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pelanggaran yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2021 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diambil dari Persentanse perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2021 sebesar 85% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2019 dan Tahun 2020. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2021 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2021 sebesar 85%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, setiap putusan perkara banding yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2021 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada Tahun 2021 sebesar 80%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, setiap putusan perkara kasasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat kasasi tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2021 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

1. g. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara diambil dari perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya - sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa Perkara tahun sebelumnya. Dengan catatan bahwa sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan 90%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, setiap sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan demikian, target Persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/ Pengadilan pengaju tepat waktu.

Persentase 2. a. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan. Dengan catatan bahwa salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2021 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer II-09 Bandung segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (diminutasi) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2021 mencapai 100%.

2. b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase 2 b. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pengiriman berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2021 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang telah diputus untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditura Militer II-09 Bandung secara tepat waktu pada kesempatan pertama dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dapat dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. pada Tahun 2021 mencapai 100%.

3. a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling

Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang seharusnya (dirensid) untuk diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang ada. Catatan bahwa perkara yang ada adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2021 sebesar 10%, dengan pertimbangan bahwa jumlah perkara yang harus dirensid/diselesaikan melalui mekanisme pelaksanaan sidang keliling telah ditetapkan pada Rencana Kerja

dan Anggaran serta Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, target Jumlah pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2021 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

3. b. Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling. Persentanse jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (zitting plats) harus diputus semuanya. Namun perkaran akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2021 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) .

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumla perkara yang yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan .

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai :

a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/ 1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

Maka percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil II-09 Bandung baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus diinput/diregister ke SIPP sampai perkara tersebut selesai diputus, diminutasi atau perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Dengan demikian, target pada Tahun 2021 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

5. a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan diambil perbandingan dari jumlah putusan yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan, baik itu kejahatan maupun pelanggaran.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai wujud dari transparansi (transparency) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kaitannya adalah meningkatkan akses informasi yaitu mempublikasikan putusan perkara secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan SIPP Web serta website xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx sesuai dengan jumlah putusan perkara yang putus kemudian mengunggah dan mempublikasikannya (one day one publish). Dengan demikian, target jumlah putusan yang dipublikasikan pada Tahun 2021 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

5. b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjut diambil dari perbandingan jumlah penanganan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan pengaduan dan permohonan informasi di Meja Pengaduan dan di Meja Permohonan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target ini sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

6. Persentanse temuan yang ditindaklanjuti.

Persentanse temuan yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang ada pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7. a. pada Tahun 2021 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran (RKA) terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk aparatur peradilan yang terdiri dari Prajurit TNI dan ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya. Dengan demikian, target Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pada Tahun 2021 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

7. a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan diambil dari perbandingan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAL untuk gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.

7. b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran diambil dari perbandingan anggaran yang terealisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7. b. pada Tahun 2021 sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran dan pelaksanaan pembayaran terkait operasional kantor yang dikaitkan dan menunjang operasional persidangan. Dengan demikian, target 7.b. pada Tahun 2021 sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

7. c. Persentanse pengadaan sarana dan prasarana.

Persentanse pengadaan sarana dan prasarana merupakan perbandingan jumlah anggaran yang teralisasi untuk sarana prasarana yang ada dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAKL tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7.c. pada Tahun 2021 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Xxxxx Xxx, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai. Serta sarana prasarana lain yang mendukung tupoksi dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti menyediakan fasilitas seperti Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

Jumlah Anggaran Kegiatan		Rp7.291.588.000,00
Terdiri dari :
1.	Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp5.804.088.000,00
2.	Anggaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp1.430.000.000,00
3.	Anggaran Kegiatan Manajemen Peradilan	Rp57.500.000,00

Pihak Pertama

Bandung, 3 Januari 2021 Kepala Pengadilan Militer II-09

Xxxxx Xxxxxxx, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548707

Document Metadata

Table of Contents

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Document Metadata