PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Z7’21/PKR-MMI M1/ABR-AMM

Nomor 47.

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juli - - - dua ribu dua puluh satu (15-7-2021), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), - - - - - - - - - - -

berhadapan dengan saya, XXXX XXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota - - -

Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi- -saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. - Xxxx XXXXXX XXXXXXX, Sarjana Ekonomi, lahir - - - - -

di Medan, pada tanggal 11 (sebelas) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), - - - - - --

Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Metro Sunter Blok I - - Nomor 1703, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga - 011, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung - Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Nomor 3172021105700019, Warga - - - - -

Negara Indonesia;

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 (lima belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Equity Tower, 19th A Floor, Jalan Jenderal - - - - - --

Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, - - - - -

12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -

Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh - - - - -

satu);

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; - - -

dari PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan - hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang dan beralamat di Xxxxx Xxxxxxxxxxx 000, - - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx - Malang, Propinsi Jawa Timur, yang anggaran - - - - --

dasarnya telah diubah seluruhnya untuk - - - - - - - - -

disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua - - -

puluh sembilan) Juni 2009 (dua ribu sembilan) - - -

Nomor 245, yang dibuat dihadapan XXXXX XXXXXXX, - Sarjana Hukum, yang pada waktu itu pengganti dari XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor - - - - - - - - - - - -

AHU-34519.AH.01.02.Tahun 2009; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- anggaran Dasar tersebut telah mengalami - - - - - --

beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember - 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 61, yang dibuat - - dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah - - - - - - -

mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum - - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) - - Januari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor - - - - - - - - - - -

AHU-02948.AH.01.02.Tahun 2010, dan (ii) - - - - - - - -

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 27 (dua puluh - - --

tujuh) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor - - - -

AHU-AH.01.10-02171;

- akta tanggal 9 (sembilan) Agustus 2012 (dua - - -

ribu dua belas) Nomor 14, yang dibuat dihadapan - XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister - Humaniora, Notaris di Kota Malang, yang telah - - -

mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - - Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal -

16 (enam belas) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) - -

Nomor AHU-AH.01.10-18853;

- akta tanggal 2 (dua) Mei 2013 (dua ribu tiga - - belas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan LIESTIANI - WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - - - - -

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan (i) - -

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - - - -

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat - - Keputusan tanggal 5 (lima) Juni 2013 (dua ribu - - tiga belas) Nomor AHU-30522.AH.01.02.Tahun 2013 - dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - - - -

Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal -

17 (tujuh belas) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-24376;

- akta tanggal 12 (dua belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 22, yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan - - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 13 (tiga belas) - Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: - - - -

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 25, yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan - -

(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- Keputusan Nomor AHU-0026266.AH.01.02.TAHUN 2017 - dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - - - --

Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor - - -

AHU-AH.01.00-0000000, keduanya tertanggal 13 - - --

(tiga belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh - - - - --

belas);

- akta tanggal 15 (lima belas) Maret 2018 (dua - -

ribu delapan belas) Nomor 11, yang dibuat - - - - - -

dihadapan Notaris XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah - - - - -

mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum - - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - dengan Surat Keputusan Nomor - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHU-0006048.AH.01.02.TAHUN 2018 dan (ii) - - - - - - -

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000, keduanya tertanggal 16 - - --

(enam belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas);

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 61, yang dibuat - - dihadapan Notaris XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah - - - - -

mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - - Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal -

29 (dua puluh sembilan) Januari 2019 (dua ribu - -

sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - -

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana - dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) - - Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 40, yang dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang - - - -

telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri - - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - - sesuai dengan Surat Keputusan Nomor - - - - - - - - - - - -

AHU-0030116.AH.01.02.TAHUN 2019 dan (ii) - - - - - - -

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan surat Nomor - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000, keduanya tertanggal 31 - - - -

(tiga puluh satu) Mei 2019 (dua ribu sembilan - - -

belas);

- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana - - -

dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga puluh satu) - - Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 61, dibuat dihadapan Notaris XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut; - - - - - - - - -

- susunan Direksi Xxx Xxxxx Komisaris terakhir - -

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua - - -

puluh enam) Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh - - -

satu), Nomor 54, dibuat dihadapan Notaris - - - - - --

XXXXXXXXX XXXX, Sarjana Hukum, Magister - - - - - - - -

Kenotariatan, tersebut;

- untuk selanjutnya akan disebut juga”Perseroan”;

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, - - - - - --

Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal - -

15 (lima belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh - - -

satu) Nomor 46;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13, - - -

Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa - - Keuangan Nomor 15 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum - - Pemegang Saham Terbuka (“POJK 15”), sebelumnya - - oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: - - - - - - - --

a. Pemberitahuan mengenai rencana akan - - - - - - - - -

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 31 - - -

(tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh

satu) sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor -

047/MMI/EXT/AB/V/2021;

b. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham - - - telah dilakukan melalui situs web penyedia E- - RUPS, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia, yang diumumkan pada tanggal 8 (delapan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan

c. Pemanggilan kepada para pemegang saham juga - - - telah dilakukan melalui situs web penyedia - - - E-RUPS, situs web Perseroan, dan situs web - - - Bursa Efek Indonesia, yang diumumkan pada - - - -

tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2021 (dua - - -

ribu dua puluh satu).

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh pemegang saham sejumlah 2.078.981.673 (dua - miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus - - delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh - - tiga) saham, yang memiliki hak suara yang sah - - -

atau 89,04% (delapan puluh sembilan koma nol - - - -

empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan - --

-hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh - -

-Perseroan yaitu sebanyak 2.334.888.498 (dua - - - -

-miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan -

-ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus - - -

-sembilan puluh delapan) saham, masing-masing - - -

-saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 POJK 15, Rapat tersebut - - - adalah sah susunannya dan berhak mengambil - - - - --

keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal - - -

yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; - - - - -

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -

tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa - - - -

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan - - - -

antara lain sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MATA ACARA RAPAT KELIMA:

1. Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran - - - -

Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan - - dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - - - -

Saham Perusahaan Terbuka; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun -

kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran - - -

Dasar sehubungan dengan perubahan - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam keputusan - - - - - --

tersebut diatas;

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada - - -

Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan - - - -

untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam - akta notaris, termasuk menyatakan kembali - - susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, - - untuk keperluan tersebut - - - - - - - - - - - - - - - - -

menyatakan/menuangkan keputusan tersebut - - -

dalam akta-akta yang dibuat dihadapan - - - - - -

Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan - - -

segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau -

diperlukan untuk menjalankan tujuan dan - - - -

maksud dari Keputusan ini dan - - - - - - - - - - - - -

pelaksanaannya.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan - - -

susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- - - - - - - - - - -NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - - - - - - - - - - -

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -“PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk" - - - - - - --

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup - disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di - Kabupaten Malang, Jawa Timur. - - - - - - - - - - - - - - -

2. Perseroan dapat membuka cabang atau - - - - - - - -

perwakilan di tempat lain, baik di dalam - - - -

maupun diluar wilayah Republik Indonesia - - - -

sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi - - - -

dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. - - - -

- - - - - - -JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - - - - - - -

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Pebruari 1960 (seribu sembilan ratus - - enam puluh) didirikan untuk jangka waktu yang - - -

tidak terbatas.

- - - - -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - - - - -

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah - - - - - - - - -

menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, - -

perdagangan dan industri. - - - - - - - - - - - - - - - - - --

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan - usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama: - - - - - - - - - - - - - - - - - --

a. menjalankan usaha dalam bidang jasa – --

antara lain:

- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan - - - - -

Broker Bisnis. (KBLI 74902) - - - - - - - - -

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada - - dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan - - penjualan bisnis berskala kecil dan -- menengah, termasuk praktek - - - - - - - - --

professional, kegiatan broker hak - - -

paten (pengaturan pembelian dan - - - - -

penjualan hak paten), kegiatan - - - - - -

penilaian selain real estat dan - - - - -

asuransi (untuk barang antik, - - - - - - -

perhiasan dan lain-lain), audit - - - - -

rekening dan informasi tarif barang --

atau muatan, kegiatan pengukuran - - - -

kuantitas dan kegiatan peramalan - - - -

cuaca. Tidak termasuk makelar real - -

estat.

b. menjalankan usaha dalam bidang - - - - - - - -

perdagangan antara lain: - - - - - - - - - - - - - -

- Perdagangan besar bahan dan barang - --

kimia dasar. (KBLI 46691) - - - - - - - - - - --

Kelompok ini mencakup usaha - - - - - - - - -

perdagangan besar bahan dan barang - -

kimia dasar atau kimia industri, - - - -

seperti tinta printer, minyak - - - - - - -

esensial, gas industri, perekat - - - - -

kimia, pewarna, resin. - - - - - - - - - - - - - -

- Perdagangan besar pupuk dan produk - -

agrokimia. (KBLI 46692) - - - - - - - - - - - - -

Kelompok ini mencakup usaha - - - - - - - - -

perdagangan besar pupuk dan produk - -

agrokimia atau kimia pertanian. - - - - -

- Perdagangan besar berbagai macam – - -

barang. (KBLI 46900) - - - - - - - - - - - - - - - -

Kelompok ini mencakup usaha - - - - - - - - -

perdagangan besar berbagai macam - - - -

barang antara lain molasses dan - - - - -

karbondioksida (CO2). - - - - - - - - - - - - - -

c. menjalankan usaha dalam bidang - - - - - - - -

perdagangan antara lain: - - - - - - - - - - - - - --

- Industri Kimia Dasar Anorganik Gas - - -

Industri. (KBLI 20112) - - - - - - - - - - - - - -

Kelompok ini mencakup usaha industri - kimia dasar yang menghasilkan bahan -- kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak - -

dan dry ice. Termasuk juga usaha - - -

industri kimia dasar yang - - - - - - - - - --

menghasilkan gas mulia, seperti - - - -

helium, neon, argon dan radon; - - - - - -

serta jenis-jenis gas industri - - - - - -

lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik Yang - - - -

Bersumber Dari Hasil Pertanian. - - - - - -

(KBLI 20115)

Kelompok ini mencakup usaha industri - kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian - - - -

termasuk kayu dan dan getah (gum), - - seperti asam alufamat, asam asetat, -- asam citrat, asam benzoat, fatty - - - -

acid, fatty alkohol, furfucal, - - - - - -

sarbilol dan bahan kimia organik - - - -

lainnya dari hasil pertanian. - - - - - - -

Termasuk pembuatan biofuel, arang - - -

kayu, arang batok kelapa, dan - - - - - - -

lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik Yang - - - -

Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. - - - - -

(KBLI 20118)

Kelompok ini mencakup usaha industri - kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan - - -

kimia khusus untuk minyak dan gas - - -

bumi, pengolahan air, karet, kertas, -

konstruksi, otomotif, bahan tambahan - makanan (food additive), tekstil, - - - kulit, elektronik, katalis, minyak - - rem (brake fluid), serta bahan kimia - khusus lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik - - - - - - - -

Lainnya. (KBLI 20119) - - - - - - - - - - - - - -

Kelompok ini mencakup usaha industri -

Kimia Dasar Organik yang belum - - - - - -

tercakup dalam golongan Industri - - - -

Kimia Dasar Organik, seperti - - - - - - - -

plasticizer, bahan untuk bahan baku -- pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.

B. Kegiatan usaha penunjang: - - - - - - - - - - - - - - -

- menjalankan usaha-usaha lain yang - - -

berkaitan dan menunjang kegiatan - - - -

usaha pada butir A diatas sesuai - - - -

dengan peraturan perundang-undangan --

yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar - - - -

Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 7.500.000.000 - - -

(tujuh miliar lima ratus juta) saham, yang - -

masing-masing bernilai nominal Rp100,00 - - - - -

(seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut te1ah - - - - - - - - - - -

ditempatkan dan disetor sebesar 31,13% (tiga puluh satu koma satu tiga persen) atau - - - - -

sejumlah 2.334.888.498 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan - puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham, dengan jumlah nilai nominal - seluruhnya sebesar Rp233.488.849.800,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus - - - -

delapan puluh delapan juta delapan ratus - - - -

empat puluh sembilan ribu delapan ratus - - - - -

Rupiah) oleh para pemegang saham yang - - - - - --

rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --

dikeluarkan menurut keperluan modal - - - - - - - -

Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh - - - - - -

Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum - - Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum - - terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang- - - - -

undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang - - - - -

mengatur tentang penambahan modal tanpa hak - memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham - - - - -

Perseroan dicatatkan.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan

lebih lanjut harus disetor penuh. - - - - - - - - - -

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain - - - - -

selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan - - - - -

sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal -

dimaksud wajib diumumkan kepada publik - --

pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; - - - - - -

x. xxxxx yang dijadikan sebagai setoran - - - -

modal wajib dinilai oleh Penilai yang - - -

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan --

tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; -

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum - - - - - -

Pemegang Xxxxx dengan kuorum sebagaimana -

diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran - - -

Dasar ini;

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai - -

setoran modal dilakukan dalam bentuk - - - -

saham Perseroan yang tercatat di Bursa - --

Efek, maka harganya harus ditetapkan - - - -

berdasarkan nilai pasar wajar; dan - - - - - - -

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal - - -

dari laba ditahan, agio saham, laba - - - - -

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal - --

sendiri, maka laba ditahan, agio saham, --

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur - - -

modal sendiri lainnya tersebut sudah - - - -

dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan - - -

terakhir yang telah diperiksa oleh - - - - - -

Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa --

Keuangan dengan pendapat wajar tanpa - - - -

pengecualian.

f. dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

yang memutuskan untuk menyetujui - - - - - - - -

Penawaran Umum, harus diputuskan megenai -

jumlah maksimal saham yang akan - - - - - - - - -

dikeluarkan kepada masyarakat serta - - - - -

memberi kuasa kepada Dewan Komisaris - - - -

untuk menyatakan realisasi jumlah saham --

yang telah dikeluarkan dalam Penawaran - --

Umum tersebut.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang - - - menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan - dengan cara penawaran umum terbatas maupun - - peningkatan modal tanpa hak memesan efek - - - -

terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum - - saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, - maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam - - -

rangka penawaran umum terbatas atau - - - - - - - -

peningkatan modal tanpa hak memesan efek - - - -

terlebih dahulu tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui - -

pengeluaran saham dalam simpanan harus - - - - -

memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 dari - - - -

Anggaran Dasar ini.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan - - - - - - -

dikeluarkan oleh Perseroan, maka: - - - - - - - - - - -

a. Setiap penambahan modal melalui - - - - - - - - --

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang - - -

dilakukan dengan pemesanan, maka hal - - - - -

tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya - - - - - --

terdaftar dalam daftar pemegang saham - - - -

Perseroan pada tanggal yang ditentukan - - -

Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam - - jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham - masing-masing pada tanggal tersebut. - - - - - -

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa - -

memberikan HMETD kepada pemegang saham - - -

dapat dilakukan dalam hal pengeluaran - - - -

saham:

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; - - -

2. ditujukan kepada pemegang obligasi - - - -

atau Efek lain yang dapat dikonversi -- menjadi saham, yang telah dikeluarkan - dengan persetujuan RUPS; - - - - - - - - - - - - -

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi - - -

dan/atau restrukturisasi yang telah - -

disetujui oleh RUPS; dan/atau - - - - - - - - -

4. dilakukan sesuai dengan peraturan di - - bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. - - - - - - - - -

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan - - - - - - - - - -

diperdagangkan, dengan mengindahkan - - - - - -

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan - - -

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan - - - - - - - - --

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak - - - - -

diambil oleh pemegang HMETD harus - - - - - - --

dialokasikan kepada semua pemegang saham -

yang memesan tambahan Efek bersifat - - - - - -

ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -

Efek bersifat ekuitas yang dipesan - - - - - --

melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas - - yang tidak diambil tersebut wajib - - - - - - --

dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing - - - - -

pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek - - - - - - -

bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud - dalam huruf d di atas, maka dalam hal - - - -

terdapat pembeli siaga, Efek bersifat - - - -

ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada

Pihak tertentu yang bertindak sebagai - - - -

pembeli siaga dengan harga dan syarat- - - - -

syarat yang sama.

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam - - - - - -

portepel untuk pemegang Efek yang dapat - -

ditukar dengan saham atau Efek yang - - - - - -

mengandung hak untuk memperoleh saham, - - -

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -

RUPS Perseroan terdahulu yang telah - - - - - -

menyetujui pengeluaran Efek tersebut. - - - - -

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif - setelah terjadinya penyetoran, dan saham - yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang - - sama dengan saham yang mempunyai - - - - - - - -

klasifikasi yang sama yang diterbitkan - - -

oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi - -

kewajiban Perseroan untuk mengurus - - - - - --

pemberitahuan kepada menteri yang - - - - - - --

menyelenggarakan urusan pemerintahan di - -

bidang hukum dan hak asasi manusia. - - - - - - -

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. - - - - - --

Perubahan anggaran dasar dalam rangka - - - - - --

perubahan modal dasar harus disetujui oleh - -

menteri yang menyelenggarakan urusan - - - - - - --

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi - -

manusia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan - -

a. modal ditempatkan dan disetor menjadi - - - -

kurang dari 25% (dua puluh lima persen) - -

dari modal dasar, dapat dilakukan - - - - - - --

sepanjang:

b. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk - -

menambah modal dasar;

c. telah memperoleh persetujuan Menteri - - - - -

Hukum dan Hak Asasi Manusia; - - - - - - - - - - - - -

d. penambahan modal ditempatkan dan disetor - sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua - puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat

6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;

e. Dalam hal penambahan modal disetor - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi - paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 - - -

(dua) bulan setelah jangka waktu dalam - - -

ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -

f. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud - - - -

dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk - - juga persetujuan untuk mengubah anggaran - dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 - -

huruf d Pasal ini.

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka - - - - - -

penambahan modal dasar menjadi efektif - - - - - -

setelah terjadinya penyetoran modal yang - - - -

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) - - dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang - sama dengan saham lainnya yang diterbitkan - - oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi - - - - -

kewajiban Perseroan untuk mengurus - - - - - - - - -

persetujuan perubahan anggaran dasar dari - - -

menteri yang menyelenggarakan urusan - - - - - - --

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi - -

manusia atas pelaksanaan penambahan modal - - -

disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -

adalah saham atas nama. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan - - -

nilai nominal atau tanpa nilai nominal. - - - - - -

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib - dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- - undangan di bidang Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - -

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 - - - --

(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 - - -

(satu) saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi - - -

milik beberapa orang, maka mereka yang - - - - - --

memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk - - menunjuk secara tertulis seorang di antara - - mereka atau menunjuk seorang lain sebagai - - - kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau - diberi kuasa itu sajalah yang berhak - - - - - - --

mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -

atas saham tersebut.

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai - - - -

untuk memberitahukan secara tertulis kepada - Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama - itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham - yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham - - - - - - --

tersebut.

7. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum - dilaksanakan, para pemegang saham tersebut - - tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, - sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk - - - -

kepada Anggaran Dasar dan kepada semua - - - - - -

keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang - - - - -

berlaku dibidang Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - - -

9. Apabila terdapat pecahan nilai nominal - - - - --

saham, pemegang pecahan nilai nominal saham -

tidak diberikan hak suara perseorangan, - - - - -

kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham,

baik sendiri atau bersama pemegang pecahan - - nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar

1 (satu) nominal saham dari klasifikasi - - - - -

tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham - - -

tersebut harus menunjuk seorang di antara - - -

mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa - itu sajalah yang berhak mempergunakan hak - - -

yang diberikan oleh hukum atas saham - - - - - - --

tersebut.

10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh - - - - - - - -

Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti - ketentuan peraturan perundang-undangan yang - berlaku.

11. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada - - -

Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan - - -

Bursa Efek di Indonesia tempat saham - - - - - - --

Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: - - - - -

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk - - - -

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - - -

Penyelesaian dan Penyimpanan, maka - - - - - -

Perseroan wajib memberikan bukti - - - - - - - -

pemilikan saham berupa surat saham atau --

surat kolektif saham kepada pemegang - - - -

sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam - - - - -

Penitipan Kolektif pada Lembaga - - - - - - - - -

Penyelesaian dan Penyimpanan, maka - - - - - -

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat - - atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -- Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai - - - -

tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -

pemegang saham Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - -

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas - - - - -

nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku - - -

Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai - - - - -

dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di - - -

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham - - - - -

Perseroan dicatatkan.

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat - - - - -

kolektif saham yang memberi bukti pemilikan -

dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham - - -

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. - - -

4. Pada surat saham harus dicantumkan - - - - - - - - - -

sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham; - - - - - - - - - -

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. tanggal pengeluaran surat saham. - - - - - - - - --

5. Pada surat kolektif saham sekurang- - - - - - - - - -

kurangnya harus dicantumkan : - - - - - - - - - - - - - - -

a. nama dan alamat pemegang saham; - - - - - - - - - -

b. nomor surat kolektif saham; - - - - - - - - - - - - - -

c. nilai nominal saham; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. tanggal pengeluaran surat kolektif - - - - - - -

saham;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus - - -

ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 - - -

(dua) orang anggota Direksi lainnya. - - - - - - - --

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian - - - -

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - - -

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - -

penggantian saham adalah pemilik surat - -

saham tersebut; dan

b. Perseroan telah menerima surat saham - - -

yang rusak.

2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan - - -

dan dapat ditukar dengan surat saham baru - - -

yang nomornya sama dengan nomor surat saham -

aslinya.

3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat - - saham.

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian - - -

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - - -

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - - -

penggantian saham adalah pemilik surat - -

saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen - - - --

pelaporan dari Kepolisian Republik - - - - -

Indonesia atas hilangnya surat saham - - --

tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - - -

penggantian saham memberikan jaminan - - --

yang dipandang cukup oleh Direksi - - - - - -

Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat - - - --

saham yang hilang telah diumumkan di - - --

Bursa Efek di mana saham Perseroan - - - - -

dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 - (empat belas) hari sebelum pengeluaran - - pengganti surat saham. - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti - - - --

surat saham itu ditanggung oleh pemegang - - - -

saham yang berkepentingan. - - - - - - - - - - - - - - - - --

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas - - - - - - - -

mengenai pengeluaran surat saham pengganti - - juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. - -

- - - - -DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS - - - - -

Pasal 8.

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya - - - -

wajib mengadakan dan memelihara dengan - - - - - -

sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan - - - -

Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan -

Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu - - - -

dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham; - - - - - -

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan - - - - - -

surat saham atau surat kolektif saham - - -

yang dimiliki para pemegang saham; - - - - - - -

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; - - - -

d. Nama dan alamat dari orang atau badan - - - -

hukum yang mempunyai hak gadai dan atau -- pemegang jaminan fidusia atas saham dan -- tanggal perolehan hak gadai dan atau - - - -

tanggal pendaftaran akta fidusia atas - - -

saham tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam - - - - - - --

bentuk lain selain uang; - - - - - - - - - - - - - - - -

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu - - -

oleh Direksi dan atau diharuskan oleh - - -

peraturan perundang-undangan yang - - - - - - -

berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat - - - - - - --

keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta - - - - - - - -

keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada - - -

perseroan lain serta tanggal saham itu - - - - - -

diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap - - -

perpindahan tempat tinggal dengan surat - - - - -

kepada Direksi Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, - - -

maka segala panggilan dan pemberitahuan - - - - -

kepada pemegang saham adalah sah jika - - - - - --

dialamatkan pada alamat pemegang saham yang - paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang - - Saham.

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi - - - - - - - - -

wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. -

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang - - - -

sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan - - - - -

dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. - - - - - - -

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar - - -

Pemegang Saham Perseroan harus disetujui - - - -

Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh - - - - -

Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam - - - -

Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk - - - -

pencatatan mengenai suatu penjualan, - - - - - - --

pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak - - atau kepentingan atas saham harus dilakukan - sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini - - dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang - - -

berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana - - -

saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang - - -

akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan - - - -

bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang - - - - - -

bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham - - - - - --

Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9.

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: - - - - - - - --

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat - - dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan - - atas nama Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - - - - -

Penyelesaian.

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank - - - -

Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat - dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank - - - - -

Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank - - - - -

Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. - - - -

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -

Bank Kustodian merupakan bagian dari - - - - - - --

portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian, maka Perseroan akan - - - - - --

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank - - - - -

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit - - - -

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. - - - - - - - - - - - - - - -

d. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau -

konfirmasi tertulis kepada Lembaga - - - - - - - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana - - - -

dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank - - -

Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. - - - - - - -

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam - - - --

Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau - - -

Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk - - -

kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama - - pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian - - - - - - --

dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga - -

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - - - - - -

Kustodian kepada Perseroan atau Biro - - - - - - --

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. - -

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank - -

Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib - - - - - --

menerbitkan konfirmasi tertulis kepada - - - - - -

pemegang rekening sebagai tanda bukti - - - - - --

pencatatan dalam rekening Efek. - - - - - - - - - - - - -

g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari -

jenis dan klasifikasi yang sama yang - - - - - - --

diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan - - - -

dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -

lain.

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke - dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak - - yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham - dan surat saham tersebut benar-benar hilang - atau musnah.

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -

dalam Penitipan Kolektif apabila saham - - - - - -

tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita - - berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. - - - - - - - - --

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir - - - - - --

dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek - - -

tersebut.

k. Pemegang rekening efek yang berhak - - - - - - - - -

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat - - - -

sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja - - - -

sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau - - Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam - - jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib - - - - - - - - - -

menyampaikan daftar nama pemegang rekening - - efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus - - - - - -

disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham - - -

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam - - - -

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

l. Manajer Investasi berhak hadir dan - - - - - - - - -

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk - - - -

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek - - Reksa Dana berbentuk kontrak investasi - - - - - -

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - --

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank - - - -

Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama - -

Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 - - (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat - Umum Pemegang Saham.

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - - bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan - - pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan - Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - --

Penyelesaian dan seterusnya Lembaga - - - - - - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut - - - - - --

menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak- - -

hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada - - -

Perusahaan Efek untuk kepentingan masing- - - - -

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. - - - - - - - - - - - - - -

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - -

bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan - - -

pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas - -

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank - - - -

Kustodian yang merupakan bagian dari - - - - - - --

portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham - bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif - - - -

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham - - -

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan - - - Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar - - - pemegang rekening Efek beserta jumlah saham - Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing - - pemegang rekening Efek tersebut kepada - - - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal - - yang menjadi dasar penentuan pemegang saham - yang berhak untuk memperoleh dividen saham - - bonus atau hak-hak lainnya tersebut. - - - - - - - --

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar - - - -

Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah - - - - - --

Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham -

Perseroan dicatatkan.

- - - - - - - - - - -PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 10.

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar - - - -

dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap - - - - -

dianggap sebagai pemegang saham sampai nama - pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang - - - - - - --

berwenang dan peraturan perundang-undangan - - serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - --

2. Semua pemindahan hak atas saham harus - - - - - - -

dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani

oleh atau atas nama pihak yang memindahkan - -

hak dan oleh atau atas nama pihak yang - - - - - -

menerima pemindahan hak atas saham yang - - - - -

bersangkutan.

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus - - -

memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan - dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - -

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas - - - -

saham yang diperdagangkan di Pasar Modal - - - -

wajib memenuhi peraturan perundang-undangan -

di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan - - - -

pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar - Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara - - yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar - - - - - --

Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila - - -

salah satu syarat dalam izin yang diberikan - kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang - - atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak - - -

yang berwenang tidak terpenuhi. - - - - - - - - - - - -

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan - - -

pemindahan hak atas saham tersebut, dalam - - -

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal - -

permohonan pendaftaran itu diterima oleh - - - -

Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang - - -

akan memindahkan haknya. - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada - bursa efek di Indonesia, setiap penolakan - - - untuk mencatat pemindahan hak atas saham - - - -

harus sesuai dengan peraturan perundang- - - - - -

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena - - -

kematian seorang pemegang saham atau karena -

suatu alasan lain yang menyebabkan - - - - - - - - -

kepemilikan suatu saham berubah menurut - - - - -

hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak - - - -

sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh - - Direksi, dapat mengajukan permohonan secara - tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang - saham.

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila - Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak - itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat - - -

dimana saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - --

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan - - - - - - - -

pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke - - -

rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan -

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan - - - - - --

Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan - - - dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak - - untuk memindahkan hak atas saham dan - - - - - - --

pendaftaran pemindahan hak atas saham harus - berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak - menurut ayat 6 Pasal ini. - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - --RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - - - - - - - - - --

Pasal 11.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya - -

disebut “RUPS” adalah: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. RUPS Tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar - -

disebut juga RUPS Luar Biasa. - - - - - - - - - - --

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar - Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. - -

3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka - - - -

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah - - tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- laporan tahunan yang telah ditelaah - - -

oleh Dewan Komisaris untuk mendapat - -

persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat - - - - - - -

pengesahan rapat;

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. -

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika - - - - - - - -

Perseroan mempunyai saldo laba yang - - - -

positif.

d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik - - - - - -

terdaftar;

e. Jika perlu melakukan pengangkatan - - - - - - -

dan/atau perubahan susunan anggota - - - - -

Direksi dan anggota Dewan Komisaris - - - -

Perseroan;

f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -

telah diajukan sebagaimana mestinya - - - -

dengan memperhatikan ketentuan anggaran -

dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan - - laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti - - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan - - - --

Komisaris atas pengawasan yang telah - - - - - - --

dijalankan selama tahun buku yang lalu, - - - --

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam - - - -

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. - - - - - - --

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan - - - - - - -

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk - - -

membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada - ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas, - dengan memperhatikan peraturan perundang- - - - -

undangan serta Anggaran Dasar. - - - - - - - - - - - - - -

7. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas - - - -

permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu - - --

persepuluh) atau lebih dari jumlah - - - - -

seluruh saham dengan hak suara, kecuali - anggaran dasar menentukan suatu jumlah - yang lebih kecil; atau - - - - - - - - - - - - - - --

b. Dewan Komisaris.

8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -

dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan - - - --

kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan - - - - - - --

Komisaris.

9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 - - -

(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk - -

oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS - - - --

tersebut dibuat dalam bentuk akta berita - - - -

acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang - - -

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. - - - - - - -

10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 - - - -

Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e- - RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS - - -

atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -

dengan memperhatikan peraturan perundang- - - - -

undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal

11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS - dengan ketentuan semua pemegang saham telah - diberi tahu secara tertulis dan semua - - - - - -

pemegang saham memberikan persetujuan - - - - - -

mengenai usul yang diajukan secara tertulis - serta menandatangani persetujuan tersebut. - - Keputusan yang diambil dengan cara demikian - itu mempunyai kekuatan yang sama dengan - - - --

keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya - - - -

dihadiri oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden, - - -

risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta - berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris - - yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. - -

- - - - - -TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN - - - - - -

PIMPINAN RUPS

Pasal 12.

l. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain -

dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS - - - - --

diadakan di tempat kedudukan Perseroan - - --

atau di tempat Perseroan melakukan - - - - - - -

kegiatan usaha utamanya atau di ibukota - --

propinsi dimana tempat kedudukan atau - - - -

kegitan usaha utama Perseroan atau di - - - -

propinsi tempat kedudukan bursa efek di - - -

mana saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - -

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a - -

Pasal ini wajib dilakukan di wilayah - - - -

Negara Republik Indonesia. - - - - - - - - - - - - - - -

2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum - pemanggilan RUPS, dengan tidak - - - - - - - - - - - - -

memperhitungkan tanggal pengumuman dan - - - - - -

tanggal pemanggilan.

3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: - - -

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang berhak - - - - -

mengusulkan mata acara rapat; - - - - - - - - - -

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - - - - - - -

d. tanggal pemanggilan RUPS. - - - - - - - - - - - - - -

e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari - - - - - --

pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan - - - - -

pemegang saham atau Dewan Komisaris - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya - - - - - -

dihadiri oleh Pexxxxxx Xxxxx Xxxxxxxden, - - - -

selain informasi sebagaimana dimaksud dalam -

ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan - -

diselenggarakan jika kuorum kehadiran - - - - -

Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -

disyaratkan.

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS - - -

kepada pemegang saham Perseroan paling lambat

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar diterima Direksi.

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana - - dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima - - -

belas) hari terhitung sejak tanggal - - - - - - - -

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima - - - -

Direksi, Direksi wajib mengumumkan: - - - - - - - --

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -

dari pemegang saham yang tidak - - - - - - - - - - -

diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. - - - -

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini - - atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah

terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -

kembali permintaan penyelenggaraan RUPS - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 - -

huruf a kepada Dewan Komisaris. - - - - - - - - - - -

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman - RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling - lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak - tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS - - - - -

sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini - -

dixxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan - pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat -

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima - - - -

Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib - - - - - -

mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -

dari pemegang saham yang tidak - - - - - - - - - - -

diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. - - - -

10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan - - -

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 - Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) - hari telah terlampaui, pemegang saham dapat - mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah - - hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin - - - - - - - - - - - -

diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a. - - - - - - - - - - - - -

11. Pemegang saham yang telah memperoleh - - - - - - --

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan - - RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. - - - - - - - - - - -

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) - - hari terhitung sejak tanggal permintaan - - - - -

penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, - - - - - -

Direksi wajib mengumumkan: - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -

dari Dewan Komisaris yang tidak - - - - - - - - - -

diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. - - - -

13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini - atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman - - -

RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 -

(lima belas) hari terhitung sejak tanggal - - -

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) - hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal

ini telah terlampaui. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau - - -

Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling - - -

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan-

14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan - -

tanggal pengumuman RUPS. - - - - - - - - - - - - - - - - --

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, - - - - -

Direksi wajib menyampaikan surat tercatat - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 - - Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. - - - -

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas - - -

Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas - -

permintaan pemegang saham dan nama - - - - - - -

pemegang saham yang mengusulkan serta - - - -

jumlah kepemilikan sahamnya pada - - - - - - - - -

Perseroan, jika Direksi atau Dewan - - - - - - -

Komisaris melakukan RUPS atas permintaan - -

pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta - - -

jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri - - - -

mengenai pemberian izin penyelenggaraan - --

RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang - - - -

saham sesuai dengan penetapan ketua - - - - - -

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan - -

RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak - - - - - - - - - -

melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan - - --

Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -

sendiri RUPS yang diusulkannya. - - - - - - - - - -

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan - - -

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud - - -

dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar - wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) - - bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh - - ketua pengadilan negeri. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang - - - - -

bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua - - - -

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -

dengan hak suara yang dikeluarkan oleh - - - - - -

Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara - - -

RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum - -

pemanggilan RUPS.

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata - - - -

acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata -

acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS - - - -

apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - - -

a. diajukan oleh pemegang saham sesuai - - - - - -

ketentuan ayat 18 Pasal ini; - - - - - - - - - - - --

b. dilakukan dengan itikad baik; - - - - - - - - - --

c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; --

d. merupakan mata acara yang membutuhkan - - - -

keputusan RUPS;

e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata -

acara RUPS; dan

f. tidak bertentangan dengan ketentuan - - - - - -

peraturan perundang-undangan dan Anggaran -

Dasar.

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses - dan diunduh melalui situs web Perseroan - - - --

dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya - -

pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal - - - - - -

penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain. - - - - -

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh - Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS - - -

dengan tidak memperhitungkan tanggal - - - - - - --

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan - - - -

RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib - - - --

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari - - - - - -

sebelum tanggal penyelenggaran RUPS kedua - - -

dilakukan dengan tidak memperhitungkan - - - - - -

tanggal pemanggilan dan tanggal - - - - - - - - - - - -

penyelenggaran RUPS kedua tersebut dan - - - - - -

disertai informasi bahwa RUPS pertama telah - diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling - - -

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum - -

kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS - - - - - -

ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga - - dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada - -

ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi - - - -

paling sedikit:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; - - - - - - - - - -

b. waktu penyelenggaraan RUPS; - - - - - - - - - - - -

c. tempat penyelenggaraan RUPS; - - - - - - - - - - -

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; - - - - - - - - - - - -

f. informasi yang menyatakan bahan terkait - - mata acara rapat tersedia bagi pemegang - - saham sejak tanggal dilakukannya - - - - - - - - -

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS - - - - - -

diselenggarakan; dan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. informasi bahwa pemegang saham dapat - - - - -

memberikan kuasa melalui e-RUPS. - - - - - - - - -

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan - RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam - pemanggilan RUPS yang telah dilakukan - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.

-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana - -

dimaksud pada ayat ini memuat perubahan - - - --

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau - - - - - -

penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib - melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam - ayat 21 Pasal ini.

-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan - Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa - - Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan - - - --

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud -

pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang - - - - - -

Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan - -

untuk dilakukan pemanggilan ulang. - - - - - - - - -

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak - - - - -

suara yang sah hadir atau diwakili dalam - - - -

RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS - - sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam - - -

RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang - -

sah serta mengikat mengenai hal yang akan - - -

dibicarakan, sedangkan RUPS dapat - - - - - - - - - -

diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, - - - - - - -

pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam - - - - - --

Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit: - -

a. situs web penyedia e-RUPS; - - - - - - - - - - - - -

b. situs web bursa efek; dan - - - - - - - - - - - - - -

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa - - - - - - - -

Indonesia dan bahasa asing, dengan - - - - - - -

ketentuan bahasa asing yang digunakan - - - -

paling sedikit bahasa Inggris. - - - - - - - - --

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang - - -

disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, - dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana - - - - - -

dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan - -

melalui paling sedikit: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. situs web bursa efek; dan - - - - - - - - - - - - - -

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa - - - - - - --

Indonesia dan bahasa asing, dengan - - - - - - -

ketentuan bahasa asing yang digunakan - - - -

paling sedikit bahasa Inggris. - - - - - - - - --

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, - - - - - - --

pemanggilan, ralat pemanggilan, dan - - - - - - - -

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis - - - - -

mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS -

oleh pemegang saham yang telah memperoleh - --

penetapan ketua pengadilan negeri - - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 - Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - - Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar. - - - - - - - - - - - -

28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan - - - -

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris - - - - -

tidak ada yang hadir atau semua berhalangan - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. - -

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan - ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh - - - - - --

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang - - -

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. - - - - - - -

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang - - - - - -

ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan - - mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, - RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris - - lainnya yang tidak mempunyai benturan - - - - - --

kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan - - - - - - --

Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris - - - - -

mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin

oleh salah seorang anggota Direksi yang - - - - -

ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang - - -

ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS - - -

mempunyai benturan kepentingan atas mata - - - -

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak - - - -

mempunyai benturan kepentingan. - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai - - -

benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh - - - -

salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham - - lainnya yang hadir dalam RUPS. - - - - - - - - - - - - - -

- - - - --KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS - - - - --

Pasal 13.

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - - - hadir atau diwakili, kecuali Anggaran - - - Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - -

dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS - - - - -

kedua.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak - - - - - - - -

mengambil keputusan yang mengikat jika - - dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per - tiga) bagian dari jumlah seluruh saham - - dengan hak suara hadir atau diwakili, - - -

kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan 1 huruf c Pasal ini adalah sah jika - disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali - - - -

Anggaran Dasar menentukan kuorum yang - - -

lebih besar.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak - - - - - - -

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan - - - -

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan - - - -

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - - -

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan - -

Perseroan.

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum - - - - - - -

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum - - - - - --

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk - - -

mata acara transaksi material dan/atau - - - - - -

perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan - - kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. - - - - - - - - - - - -

Berkenaan dengan transaksi material - - - - - - - - --

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang - - berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan - - - - - -

memperhatikan peraturan perundang-undangan - -

dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar - - -

Modal;

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS - - -

untuk mata acara mengalihkan kekayaan - - - - - - -

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih - - - - - - - -

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun - - -

tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang - - - -

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan - - - - -

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi - - -

atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan - - - -

sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS - - - - - - -

dihadiri oleh pemegang saham yang - - - - - - -

mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per - - -

empat) bagian dari jumlah seluruh-saham -

dengan hak suara yang sah. - - - - - - - - - - - - - -

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - -

dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS - - - - -

kedua.

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan - - - - - - - -

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak - - - - -

mengambil keputusan jika RUPS dihadiri - - oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari - - jumlah seluruh saham dengan hak suara - - -

yang sah.

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika - disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per - empat) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - - - - - -

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak - - - - - - -

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan - - - -

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan - - - -

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh - - -

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan - -

Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS - - -

yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham - - - - -

Independen dilaksanakan dengan ketentuan: - - -

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS - - - - - -

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

b. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah - - yang dimiliki oleh Pemegang Saham - - - - - - --

Independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - -

dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS - - - - -

kedua.

d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS - dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) - - bagian dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d - - - -

Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - - -

yang sah yang dimiliki oleh Pemegang - - - -

Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS - - - -

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c -

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat - - - - - - -

dilangsungkan dengan ketentuan RUPS - - - - -

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham - - - - - - -

Independen dari saham dengan hak suara - - yang sah, dalam kuorum kehadiran yang - - - ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan - - atas permohonan Perseroan; dan - - - - - - - - -

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika - - -

disetujui oleh Pexxxxxx Xxxxx Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -

5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari - - - - - - -

1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata - acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham - - yang terkena dampak atas perubahan hak atas - saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) - - - -

bagian dari jumlah seluruh saham pada - - -

klasifikasi saham yang terkena dampak - - -

atas perubahan hak tersebut hadir atau - -

diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud - - - -

dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak - - - -

tercapai, diadakan pemanggilan RUPS - - - - -

kedua.

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil - - - - -

keputusan jika dalam RUPS paling sedikit

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah - - - seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak - - - - - - -

tersebut hadir atau diwakili; - - - - - - - - - -

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS - - - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika - disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per - empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan - - - - - - - - - - - - -

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS - - - - -

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c -

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat - - - - - - -

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika - - - - -

dihadiri oleh pemegang saham pada - - - - - - -

klasifikasi saham yang terkena dampak - - -

atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang - - - - -

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan - -

atas permohonan Perseroan. - - - - - - - - - - - - -

f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena - dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan - - - - -

Perundang-Undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan - - dalam RUPS terkait dengan perubahan hak - -

6. a.

atas saham pada klasifikasi saham - - - - - - -

tersebut.

-Pemegang saham yang berhak hadir dalam - - RUPS adalah pemegang saham yang namanya - - tercatat dalam daftar pemegang saham - - - -

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum - - -

pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang - -

berhak hadir dalam RUPS merupakan - - - - - - -

pemegang saham yang namanya tercatat - - - -

dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan - - -

ulang RUPS.

c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS -

yang tidak mengakibatkan pemanggilan - - - -

ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang - - -

saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat - - - -

dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan - - -

RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.

7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir - -

dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara - - -

(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang - -

sama dengan suara mayoritas pemegang saham - -

yang mengeluarkan suara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak - - - - -

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan - - - - - - - - -

berdasarkan musyawarah untuk mufakat - - - - - --

sebagaimana tidak tercapai, keputusan - - - - --

diambil melalui pemungutan suara. - - - - - - - - -

PEMBERIAN KUASA

Pasal 14.

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk - - - - - - - -

menghadiri dan/atau memberikan suara dalam - -

RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan - - - - - -

perundang-undangan.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani -

dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh - - - -

Direksi Perseroan.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa - untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan - kepadanya pada waktu RUPS diadakan. - - - - - - - --

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -

karyawan Perseroan dapat bertindak selaku - - -

kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka - -

keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak - - - - -

dihitung dalam pemungutan suara. - - - - - - - - - - -

3. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - - - - - -

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak - -

ditandatangani dan mengenai hal lain - - - - - - --

dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali - - jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada - - keberatan dari pemegang saham yang hadir - - - -

dalam RUPS tersebut.

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk - - - - -

memberikan suara atas nama pemberi kuasa - - - -

dinyatakan batal.

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada - - - ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang - - - saham secara elektronik melalui e-RUPS yang - disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem - yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal - - - Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari - kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. - - - - - - - -

-Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan - - -

RUPS.

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:

a. partisipan yang mengadministrasikan sub - - rekening efek/efek milik pemegang saham; atau

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; - - -

atau

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham; - -

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat

6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan -

merupakan anggota Direksi, anggota Dewan - - - -

Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta - - - -

telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau - sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang - - - - - --

disediakan oleh Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15.

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan - - - -

persetujuan menteri yang menyelenggarakan - - -

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak -

asasi manusia, kecuali perubahan anggaran - - -

dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang - -

jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh - - - -

RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - - bagian dari jumlah seluruh saham yang telah - dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang - - -

sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - -

Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - - --

memerlukan persetujuan menteri yang - - - - - - - -

menyelenggarakan urusan pemerintahan di - - - - -

bidang hukum dan hak asasi manusia - - - - - - - - -

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan - - - - -

peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - -

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus - - - - -

dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa -

Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang - - - - -

menyangkut perubahan nama dan/atau tempat - - -

kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu - - - - --

berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -

pengurangan modal yang ditempatkan dan - - - - --

disetor, dan perubahan status Perseroan - - - - -

tertutup menjadi Perseroan terbuka atau - - - - -

sebaliknya, wajib mendapat persetujuan - - - - --

menteri yang menyelenggarakan urusan - - - - - - -

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi - -

manusia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - - --

menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 - - -

Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam - - - -

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang - - - - --

perubahan tersebut.

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal - ini, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah - - -

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang - - -

mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) -

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -

suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari seluruh saham dengan hak - - - suara yang hadir dalam RUPS. - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak - - - - - --

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak - - - - - - -

mengambil keputusan jika dihadiri oleh - - - - --

pemegang saham dari saham dengan hak suara - - yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum - - keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. - - - - - - - --

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus - - diberitahukan secara tertulis kepada semua - - kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka - - -

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak - - - -

tanggal keputusan tentang pengurangan modal -

tersebut.

- - - -PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, - - - -

--PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN --

- -DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU - --

- - - - - -BERDIRINYA PERSEROAN, DAN PEMBUBARAN - - - - - -

Pasal 16.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan - - - -

perundang-undangan yang berlaku, kuorum - - - -

kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana - -

dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran - - - -

Dasar mutatis mutandis berlaku untuk kuorum -

kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata - --

acara penggabungan, peleburan, - - - - - - - - - - - - -

xxxxxxxxxxxxxan, pemisahan, pengajuan - - - - - -

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya - - - - - - -

Perseroan dan pembubaran Perseroan. - - - - - - - -

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) - - - --

surat kabar harian yang terbit atau beredar -

di tempat kedudukan atau tempat kegiatan - - --

usaha Perseroan mengenai rancangan - - - - - - - - -

penggabungan, peleburan, pengambilalihan - - --

atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya -

30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan - - --

RUPS.

DIREKSI

Pasal 17.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu - - - -

Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota -

Direksi, maka seorang diantaranya dapat - - - --

diangkat sebagai Direktur Utama. - - - - - - - - - - - -

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 - (satu) periode masa jabatan anggota Direksi - adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan - - - -

penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) - -

periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak -

mengurangi hak RUPS tersebut untuk - - - - - - - - -

memberhentikan anggota Direksi tersebut - - - -

sewaktu-waktu, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan - - -

diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut, dengan - - - -

ketentuan bahwa Pemberhentian demikian - - - - --

berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang - - ditentukan oleh RUPS.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi - adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan - - - - - - - - -

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- - - -

undang Negara Republik Indonesia yang - - - - - -

berlaku.

4. Setelah masa jabatan berakhir anggota - - - - - --

Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan - - anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan - harus diangkat untuk jangka waktu yang - - - - --

merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang -

menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) -

hari sejak terjadi lowongan harus di - - - - - - -

selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan - - itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. - - - - - --

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk - - -

mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa - jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. - - - - - - - - - - - - -

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 - - (sembilan puluh) hari sejak terjadinya - - - - --

kelowongan tersebut, wajib diselenggarakan - -

RUPS untuk mengangkat Direksi baru, untuk - - -

sementara Perseroan diurus oleh anggota - - - -

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat - - - -

Dewan Komisaris.

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara - - - --

tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 - -

(sembilan puluh) hari sebelum tanggal - - - - - -

pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -

memutuskan permohonan pengunduran diri - - - - --

anggota Direksi dalam jangka waktu paling - - -

lambat 90 (sembilan puluh) hari dan - - - - - - - -

memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku - - efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh)

hari setelah diajukannya permohonan - - - - - - - -

pengunduran diri tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat - - -

dimintakan pertanggungjawabannya sejak - - - --

pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS - - - --

tersebut.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri - sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 - Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga - memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota - Direksi.

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang - - - - -

diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS - - dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian - - -

sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam - - -

ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil - - - --

keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka - --

pemberhentian sementara anggota Direksi - - - -

menjadi batal.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan - - - - - - - - -

sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang: - - - - - - - - - - - - - - - -

a. menjalankan tindakan pengurusan - - - - - - - - -

Perseroan untuk kepentingan Perseroan - - -

sesuai dengan maksud dan tujuan - - - - - - - --

Perseroan; dan

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di - - - -

luar pengadilan.

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang - - - - - - - - - -

diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak - - - - - -

keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan - - -

atau membatalkan pemberhentian sementara - sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; - atau

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana - - - - - --

dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini. - - - - - - -

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika - ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada - Dewan Komisaris, besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan - - Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan - - usulan komite Remunerasi. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: - - - - -

x. xxxx jabatannya berakhir - - - - - - - - - - - - - - - -

b. mengundurkan diri sesuai ketentuan - - - - --

Pasal ini;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah - - - -

pengampuan berdasarkan suatu keputusan - -

Pengadilan;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - - - - - - - - -

- - - - - - - - - --TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - - - - - - - - - --

Pasal 18.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam - - dan di luar Pengadilan tentang segala hal - - - dan dalam segala kejadian, mengikat - - - - - - - -

Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain - - dengan Perseroan, serta menjalankan segala - - tindakan, baik yang mengenai kepengurusan - --

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan - - - - -

pembatasan bahwa untuk: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama - Perseroan (tidak termasuk pengambilan - - uang perseroan di bank-bank) yang - - - - - -

jumlahnya melebihi jumlah yang dari - - - -

waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan - - -

Komisaris;

b. mengikat Perseroan sebagai Penjamin dalam bentuk dan cara apapun; - - - - - - - - - - - - - - - -

c. mendirikan suatu usaha atau turut serta - -

pada perusahaan lain baik di dalam - - - - -

maupun

di luar negeri; - - - - - - - - - - - - - - - - -

harus dengan persetujuan terlebih dahulu - - --

dari Dewan Komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan

hak atau menjadikan jaminan utang yang - - - - -

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 - - --

(satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) - - - - -

transaksi atau beberapa transaksi yang - - - - -

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu -

sama lain harus mendapat persetujuan RUPS - --

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 - -

Anggaran Dasar.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang - - - - -

bertindak untuk dan atas nama Direksi - --

serta mewakili Perseroan. - - - - - - - - - - - - - --

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, - - --

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - - pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang - - --

bertindak untuk dan atas nama Direksi - --

serta mewakili Perseroan. - - - - - - - - - - - - - --

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang - - tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak - - - - --

menetapkan, pembagian tugas dan wewenang - - -

anggota Direksi -ditetapkan berdasarkan - - - -

keputusan Direksi.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, - - - Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat - - - - -

kuasa.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan - - yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan - - dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan - - yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini - - - - - - -

Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, - - -

satu dan lain dengan tidak mengurangi - - - - --

ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini. - - - - - - - - -

RAPAT DIREKSI

Pasal 19.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib - - - - - - --

diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu - - apabila dipandang perlu: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang - - -

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -

orang atau lebih pemegang saham yang - - - -

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per - - - -

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suara. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam - risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh - anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. - - - - - - - - - - - -

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi - - - - -

bersama Dewan Komisaris secara berkala - - - - -

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, - - - - --

ditandatangani oleh anggota Direksi dan - - - -

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan - - - - -

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -

dan anggota Dewan Komisaris. - - - - - - - - - - - - - - -

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani - - hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan - - - -

wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.

4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana - - - - - - -

Dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, - dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak - bertindak untuk dan atas nama Direksi - - - - --

menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar - -

ini.

5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota - Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan - - - -

mendapat tanda terima dan bahan rapat - - - - --

disampaikan kepada peserta rapat paling - - - -

lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal - - - - - --

panggilan dan tanggal rapat. - - - - - - - - - - - - - - -

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan - - - - -

mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Direksi diadakan di tempat - - - - - - - - - -

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan - - -

usaha perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau - - -

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat - - diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. - - - - - - - - - - -

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur - - - - - -

Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu - - - -

dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat - - - - --

Direksi dipimpin oleh seorang anggota - - - - --

Direksi yang dipilih oleh dan dari antara - -

anggota Direksi yang hadir dalam Rapat - - - - -

Direksi yang bersangkutan. - - - - - - - - - - - - - - - --

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili - - - -

dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota - - - - -

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. - -

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak - - - - - - --

mengambil keputusan yang mengikat apabila - - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - - jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili - dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil - - - - - -

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - - - - - -

Apabila keputusan berdasarkan musyawarah - - -

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - - dalam rapat.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak - setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang - akan menentukan.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir - - - - - - -

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan - -

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap - - - -

anggota Direksi lain yang diwakilinya. - - -

b. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - -

dilakukan dengan surat suara tertutup - - -

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan - - -

secara lisan, kecuali ketua rapat - - - - - --

menentukan lain tanpa ada keberatan dari

14. a.

yang hadir.

Suara abstain (xxxxxx) dan suara yang - - -

tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - - - -

secara sah dan dianggap tidak ada serta - tidak dihitung dalam menentukan jumlah - - suara yang dikeluarkan. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selain penyelenggaraan Rapat Direksi - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat

7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga - - -

dilakukan melalui media telekonferensi, -

video konferensi atau melalui sarana - - - -

media elektronik lainnya yang - - - - - - - - -

memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara - - - - -

langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat -

14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam - - Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota - - - - -

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -

tidak menandatangani Risalah Rapat - - - - - -

tersebut, maka yang bersangkutan wajib - -

menyebutkan alasannya secara tertulis - - -

dalam surat tersendiri yang dilekatkan - - pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar - - Modal

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan - - - -

Yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, - - -

dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan - - - - - --

menandatangani persetujuan tersebut. - - - - - - -

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan - - - - - - -

keputusan yang diambil dengan sah dalam - - - -

Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20.

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 - - -

(dua) orang atau lebih anggota Dewan - - - - - - -

Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan - - -

dalam peraturan perundang-undangan yang - - - -

berlaku di bidang pasar modal. - - - - - - - - - - - --

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota - Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya - - dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. - - - - -

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan - - -

Komisaris adalah orang perseorangan yang - - --

memenuhi persyaratan sesuai peraturan - - - - - -

perundang-undangan dan peraturan yang - - - - - -

berlaku di bidang Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - --

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, - - - - - - - - - - -

pengangkatan anggota Dewan Komisaris - - - - - - -

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan - - lain berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS - - untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota - Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada - - akhir 1 (satu) periode masa jabatan - - - - - - - -

dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS - untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu, dengan menyebutkan - alasannya setelah anggota Dewan Komisaris - - yang bersangkutan diberi kesempatan untuk - - membela diri dalam RUPS tersebut, dengan - - -

ketentuan bahwa:

(i) Anggota Dewan Komisaris yang akan - - - -

diberhentikan telah diberitahu secara - tertulis tidak kurang dari 14 (empat - - belas) hari sebelum tanggal RUPS atas - rencana pemberhentian; dan - - - - - - - - - - - -

(ii) Anggota Dewan Komisaris tersebut telah - diberikan kesempatan untuk mengajukan - pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal - - - --

pemberitahuan. Jika anggota Dewan - - - --

Komisaris tersebut tidak menyerahkan - - pembelaan dalam jangka 7 (tujuh) hari - tersebut, anggota Dewan Komisaris - - - --

tersebut dianggap telah menerima - - - - --

pemberhentian tersebut. - - - - - - - - - - - - - --

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh - - -

RUPS.

6. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan - Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya - - -

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan - - ketentuan perundang-undangan dan Anggaran - - Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan - -

anggota Komisaris yang berhenti atau - - - - - - -

dihentikan dari jabatannya atau untuk - - - - - -

mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota - - Komisaris yang menjabat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak - - - - --

mengundurkan diri dari jabatannya dengan - - - -

memberitahukan secara tertulis mengenai - - - - -

maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya

90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal - - --

pengunduran dirinya.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -

memutuskan permohonan pengunduran diri - - - - --

anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu - -

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari - - - - -

setelah diterimanya surat pengunduran diri. - -

Kepada anggota Dewan Komisaris yang - - - - - - - -

mengundurkan diri sebagaimana tersebut di - --

atas tetap -dapat dimintakan - - - - - - - - - - - - - - -

pertanggungjawabannya sejak pengangkatan - --

yang bersangkutan sampai dengan tanggal - - - -

pengunduran dirinya, dalam RUPS tersebut. - - - -

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris - - - - - - - - - -

mengundurkan diri sehingga mengakibatkan - - --

jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka - - - -

pengunduran diri tersebut sah apabila telah -

ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat - - - -

Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan - - -

Komisaris.

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya - - (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh - --

RUPS.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir - - - -

apabila:

a. masa jabatannya berakhir; - - - - - - - - - - - - - - -

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah - - - -

pengampuan berdasarkan suatu keputusan - -

Pengadilan;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - - - - - - - - -

- - - - - - -TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS - - - - - - -

Pasal 21.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas - - -

kebijaksanaan pengurusan, jalannya - - - - - - - --

pengurusan pada umumnya, baik mengenai - - - - -

Perseroan maupun usaha Perseroan, serta - - - -

memberikan nasihat kepada Direksi. - - - - - - - - -

2. Dalam rangka mendukung efektivitas - - - - - - - - -

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya - - - -

dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris - -

wajib membentuk maupun menentukan susunan - --

komite audit maupun komite lainnya - - - - - - - - -

sebagaimana ditentukan oleh peraturan - - - - - -

perundang-undangan dan peraturan yang - - - - - -

berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban - -

melakukan evaluasi terhadap kinerja komite- - -

komite tersebut setiap akhir tahun buku - - - -

Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan - --

dan halaman atau tempat lain yang - - - - - - - - --

dipergunakan atau yang dikuasai oleh - - - - - - -

Perseroan dan berhak memeriksa semua - - - - - - -

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, - - -

persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak - untuk mengetahui segala tindakan yang telah - dijalankan oleh Direksi. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang - - - - -

diperlukan oleh Dewan Komisaris dan tenaga - - -

ahli yang membantunya.

5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan -

Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk - - - -

kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat - --

dibantu oleh seorang sekretaris yang - - - - - - -

diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban - - --

Perseroan.

6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak - - --

untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota - Direksi tersebut bertindak bertentangan - - - -

dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan - - --

perundang-undangan yang berlaku atau - - - - - - -

merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau - -

melalaikan kewajibannya. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Pemberhentian sementara itu harus - - - - - - - - - -

diberitahukan kepada yang bersangkutan - - - - -

dengan disertai alasannya. - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) - - - - --

hari sesudah pemberhentian sementara itu, - - -

Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS - yang akan memutuskan apakah anggota Direksi - yang bersangkutan akan diberhentikan - - - - - - -

seterusnya atau dikembalikan kepada - - - - - - - -

kedudukannya semula, sedangkan kepada - - - - - -

anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna - - - - -

membela diri.

9. RUPS tersebut dalam ayat 8 Pasal ini - - - - - - -

dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila - - -

Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak -

perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka - - --

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota - - --

Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh - -

RUPS tersebut dan pemanggilan harus - - - - - - - -

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang - - - - -

termaktub dalam Pasal 12 di atas. - - - - - - - - - -

10. Apabila RUPS dalam ayat 6 Pasal ini tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 - - - - - - -

(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian - sementara itu, maka pemberhentian sementara - itu menjadi batal demi hukum, dan yang - - - - -

bersangkutan berhak menjabat kembali - - - - - - -

jabatannya semula.

11. Apabila seluruh anggota Direksi - - - - - - - - - - - -

diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka - --

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan - -

untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian

Rapat Dewan Komisaris berhak untuk - - - - - - - - -

memberikan kekuasaan sementara kepada - - - - - -

seorang atau lebih di antara mereka atas - - --

tanggungan mereka bersama, satu dan lain - - --

dengan memperhatikan ketentuan ayat 8 Pasal -

ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 - -- (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau - setiap waktu apabila dipandang perlu: - - - - - - -

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan - - -

Komisaris;

b. atas permintaan tertulis dari seorang - --

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) - -

orang atau lebih pemegang saham yang - - --

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per - - --

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suara. - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama - - - - -

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - - Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. - - - - - - - - - - - -

3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah - - -

rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam - - - -

Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat

Dewan Komisaris.

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan - - -

oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris - - - -

Utama berhalangan maka anggota Dewan - - - - - - -

Komisaris yang lain berhak melakukan - - - - - - -

penggilan berdasarkan surat kuasa dari - - - - -

Komisaris Utama.

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan - dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota - - Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta - - rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum - --

rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. - - - - - - - -

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan - - - - --

mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat - - - -

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan - - - -

usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir -

atau diwakili, panggilan terlebih dahulu - - --

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan - - Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan - berhak mengambil keputusan yang sah dan - - - -

mengikat.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh - - - - - - - -

Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama - -

tidak dapat hadir atau berhalangan yang - - - -

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, - Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang - anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh - -- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat - - - - - -

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya - -

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya - - - - - - -

berdasarkan surat kuasa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -

mengambil keputusan yang mengikat apabila - - -

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari - --

jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau - --

diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus - - - - - -

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah - - - -

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan - suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) - - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - - -

dalam rapat.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak - - - -

setuju berimbang, ketua rapat Dewan - - - - - - - -

Komisaris yang akan menentukan. - - - - - - - - - - - --

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan - - tambahan 1 (satu) suara untuk setiap - - - -

anggota Dewan Komisaris lain yang - - - - - --

14. a.

diwakilinya;

Pemungutan suara mengenai diri orang - - - -

dilakukan dengan surat suara tertutup - - -

tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan -

suara mengenai hal-hal lain dilakukan - - -

secara lisan, kecuali ketua rapat - - - - - --

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

Suara abstain (xxxxxx) dan suara yang - - -

tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - - - -

secara sah dan dianggap tidak ada serta - tidak dihitung dalam menentukan jumlah - - suara yang dikeluarkan. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selain penyelenggaraan Rapat Dewan - - - - - -

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - - - -

ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan - Komisaris dapat juga dilakukan melalui - - media telekonferensi, video konferensi - - atau melalui sarana media elektronik - - - -

lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta - - - - - - - -

berpartisipasi dalam Rapat Dewan - - - - - - --

Komisaris.

Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud - - - -

dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus - - -

dibuat secara tertulis dan diedarkan - - - -

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris - -

yang ikut serta untuk disetujui dan - - - - -

ditandatangani.

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil - - - - - - -

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat - - -

Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua - - - -

anggota Dewan Komisaris telah diberitahu - - --

secara tertulis dan semua anggota Dewan - - - -

Komisaris memberikan persetujuan mengenai - --

usul yang diajukan secara tertulis dengan - --

menandatangani persetujuan tersebut. - - - - - - -

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -

mempunyai kekuatan yang sama dengan - - - - - - - -

keputusan yang diambil dengan sah dalam - - - -

Rapat Dewan Komisaris.

- -RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - -

Pasal 23.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang - - - --

memuat juga anggaran tahunan Perseroan - - - - --

kepada Dewan Komisaris untuk mendapat - - - - - -

persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. - - - -

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat -

30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya - - - -

tahun buku yang akan datang. - - - - - - - - - - - - - - -

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 - - - -

(tiga puluh satu) Desember. - - - - - - - - - - - - - - -

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --

Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan - - - - - - -

menyediakannya di kantor Perseroan untuk - - --

dapat diperiksa oleh para pemegang saham - - --

terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS - - --

tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk - - - - - -

pengesahan laporan keuangan tahunan serta - - -

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, - --

dan keputusan penggunaan laba ditetapkan - - --

oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan - - - - --

Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran - - - - - - -

nasional sesuai dengan peraturan perundang- - -

undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -

- - - - --PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - - - - --

Pasal 24.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan - - - - - - - - -

perhitungan laba rugi yang telah disahkan - --

oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba - -

yang positif, dibagi menurut cara - - - - - - - - - -

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS - - - -

tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun - buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat - - ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian - itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam - perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku - - selanjutnya Perseroan dianggap tidak - - - - - - -

mendapat laba selama kerugian yang tercatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi - - itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. - -

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang - - - -

tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun - - - -

setelah disediakan untuk dibayarkan, - - - - - - -

dimasukkan ke dalam dana cadangan yang - - - - -

khusus diperuntukkan untuk itu. - - - - - - - - - - - -

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang - - - - -

berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 - - - - -

(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti - - - -

haknya atas dividen tersebut yang dapat - - - -

diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen - - --

yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 - --

(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak - --

Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim - - sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang - - -

berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 25.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan - - - - - -

dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh - - --

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan - --

disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah -

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) - --

dari modal ditempatkan dan disetor hanya - - --

boleh dipergunakan untuk menutup kerugian - --

yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. - - - --

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah - -

20% (dua puluh persen), RUPS dapat - - - - - - - - -

memutuskan agar jumlah kelebihannya - - - - - - - -

digunakan bagi keperluan Perseroan. - - - - - - - - -

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 - - -

Pasal ini yang belum dipergunakan untuk - - - --

menutup kerugian dan kelebihan cadangan - - - -

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini - -

yang penggunaannya belum ditentukan oleh - - --

RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, - - --

setelah memperoleh persetujuan Dewan - - - - - - -

Komisaris dan memperhatikan peraturan - - - - - -

perundang-undangan agar memperoleh laba. - - - --

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam - - - -

RUPS.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. PT CROPSCO PANEN INDONUSA, sebanyak - - - - - - - --

1.102.292.593 (satu miliar seratus dua juta - dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) saham dengan nilai - - - --

nominal seluruhnya sebesar - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp110.229.259.300,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus - lima puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah); -

b. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX, sebanyak 287.399.941 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga - - - -

ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan - ratus empat puluh satu) saham dengan nilai - - nominal seluruhnya sebesar - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp28.739.994.100,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus - - - --

Rupiah);

c. Xxxx XXXXX XXXXXXX, sebanyak 143.877.817 - - - -

(seratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh - - belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.387.781.700,00 (empat belas - - - -

miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta - -

tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh - - -

ratus Rupiah);

d. Nyonya XXXXX XXXXXXXX, sebanyak 143.699.970 -

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus - - -

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus -

tujuh puluh) saham dengan nilai nominal - - - --

seluruhnya sebesar Rp14.369.997.000,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan - juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

e. Xxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebanyak - - - - - - - --

113.213.861 (seratus tiga belas juta dua - - - -

ratus tiga belas ribu delapan ratus enam - - - -

puluh satu) saham dengan nilai nominal - - - - -

seluruhnya sebesar Rp11.321.386.100,00 - - - - --

(sebelas miliar tiga ratus dua puluh satu - - -

juta tiga ratus delapan puluh enam ribu - - - --

seratus Rupiah);

f. Nyonya AVADIAWATI XXXXXXX, sebanyak - - - - - - - --

75.772.318 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan - - - --

belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.577.231.800,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga - puluh satu ribu delapan ratus Rupiah); - - - - - --

g. PT SEJAHTERA INVESTAMA INDAH, sebanyak - - - - - -

74.528.498 (tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan - puluh delapan) saham dengan nilai nominal - - -

seluruhnya sebesar Rp7.452.849.800,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta - - - - --

delapan ratus empat puluh sembilan ribu - - - --

delapan ratus Xxxxxx);

h. MASYARAKAT, sebanyak 394.103.500 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu - lima ratus) saham dengan nilai nominal - - - - --

seluruhnya sebesar Rp39.410.350.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh - - -

juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah); - - - - -

- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.334.888.498 - - -

(dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta - - - -

delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat - - ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp233.488.849.800,00 - (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus - - -

delapan puluh delapan juta delapan ratus empat - -

puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah). - - - - - - -

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala - - - - --

sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai - -

maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan - - - -

sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Xxxx, Notaris, untuk mengajukan Persetujuan dan permohonan - - - - -

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - -

Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut - - - -

dengan ini menyatakan bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh - - - - - - -

tandatangan yang terdapat dalam Keputusan - - -

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung - - -

jawab penuh terhadap keabsahan - - - - - - - - - - - - -

penandatanganan dokumen tersebut. - - - - - - - - - -

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan - - - --

peraturan perundang-undangan yang berlaku; - -

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di - - - -

atas, berarti siap bertanggung jawab penuh - -

dan dengan ini menyatakan dianggap turut - - - -

menandatangani pernyataan yang dibuat oleh - - saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan - - yang sah.

Xxxxxxxxx xxxx, Notaris kenal. - - - - - - - - - - - - - - - - --

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di - - - - - -

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: - - - - -

1. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXX, lahir di Banda Aceh, -

	pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 - - (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), - Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun - Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, - - - --
	Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Propinsi Aceh, pemegang Kartu Tanda Nomor 1106102405920001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;	Besar, - Penduduk - - - - - - -- - - - - - - -
2.	Xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, lahir di	- - - - - - --
	Semarang, pada tanggal 26 (dua puluh	enam) - -
	Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan - - puluh enam), Asisten Notaris, bertempat - - - -- tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx XXXX Xxxxx 00, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 002, - - - -- Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, - Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - - Penduduk Nomor 3173086603960002, Warga Negara

Indonesia.

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. - - - Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada - - penghadap dan saksi-saksi, akta ini - - - - - - - - - - - -

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan - -

saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. - - - - - - - - - --

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan - - -

sempurna.

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. - - - -

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(XXXX XXXX XXXXXX, S.H., X.Xx.)

Document Metadata

Table of Contents

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Document Metadata