PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI A N T A R A _____________________________ DENGAN ___________________________ No. ______________ SUBORDINATED LOAN AGREEMENT B E T W E E N _____________________________ AND ___________________________ No. ______________

PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI A N T A R A _____________________________ DENGAN ___________________________ No. ______________	SUBORDINATED LOAN AGREEMENT B E T W E E N _____________________________ AND ___________________________ No. ______________
Perjanjian Pinjaman Subordinasi ini dibuat pada hari [ ] tanggal [ ] bulan [ ] tahun [ ] (__-___-___) di [ ] oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:	This Subordinated Loan Agreement is made on [ ] [ ] [ ] [ ] (__-___-___) in [ ] by the undersigned:
1. _________________, Direktur Utama PT _______________ (Perseroan) berkedudukan di _________, ____________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal ___ Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor [ ] tanggal _______________(________) dibuat di hadapan __________________, Notaris di _______, demikian itu sah mewakili untuk/dan atas nama PT _________, selaku Pemakai Jasa/Anggota Kliring PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Debitur.	1. _________________, The President Director of PT _______________ (the Company) domiciled in _________, ____________, in this matter is acting in his capacity based on Article ___ of the Articles of Association of the Company contained in Deed number [ ] dated _______________(________) drawn up before _________, a Notary in _______, and therefore validly acting for/and on behalf of PT _________, as the Service User/Clearing Member of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, hereinafter shall be referred to as the Debtor.
2. _________________, [jabatan dalam badan hukum] _________ berkedudukan di __________, ____________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal ___ Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor ____tanggal _______________ (________) dibuat di hadapan __________________, Notaris di _________, demikian itu sah (mewakili untuk/dan atas nama PT _________________) untuk selanjutnya disebut sebagai Kreditur. atau Bertempat tinggal di [ ], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Kreditur.	2. _________________, [title in legal entity] _________ domiciled in __________, ____________, in this matter is acting in his capacity based on Article ___ of the Articles of Association of the Company contained in Deed number ____ dated _______________ (________) drawn up before _________, a Notary in _________, and therefore validly (acting for/and on behalf of PT _________________) hereinafter shall be referred to as the Creditor. or Residing at [ ], in this matter is acting for and on behalf of himself, hereinafter shall be referred to as the Creditor.
Terlebih dahulu menerangkan:	Firstly declare as follows:
Bahwa Debitur adalah perusahaan efek selaku Anggota Bursa Efek Indonesia yang bergerak sebagai perantara pedagang efek, bermaksud untuk meminjam uang dari Xxxxxxxx selaku pemegang saham Debitur untuk keperluan penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Debitur.	Whereas Debtor is a securities company as a Member of the Indonesian Stock Exchange operating as a securities broker, intending to borrow money from the Creditor as the shareholder of the Debtor for the purpose of increasing working capital in order to expedite the business activities of the Debtor.
Bahwa Kreditur bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada Debitur untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a).	Whereas Creditor is willing to lend a certain amount of money to the Debtor for the purpose as referred to in letter a).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Debitur dan Kreditur dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:	Based on the foregoing, the Debtor and the Creditor hereby legally bind themselves by entering into this Agreement with the following terms and conditions:
Pasal 1 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah pemberian pinjaman berupa dana dari Kreditur kepada Debitur untuk keperluan penambahan modal kerja dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Debitur.	Article 1 Purposes and Objectives The purpose and objective of this agreement is to provide a loan in the form of funds from the Creditor to the Debtor for the purpose of increasing working capital in order to expedite the business activities of the Debtor.
Pasal 2 Pemberian Pinjaman Pinjaman diberikan Kreditur kepada Debitur secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah) pada tanggal ____________. Untuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Debitur wajib membayar bunga sebesar ____ % (__________________ persen) per tahun atau kompensasi apabila ada. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang berlalu, dimulai dari tanggal penerimaan dana, dengan perhitungan satu tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Perubahan mengenai besarnya suku bunga harus disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Sumber dana yang digunakan dalam rangka pemberian pinjaman tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.	Article 2 Lending Loan shall be given by the Creditor to the Debtor in cash, immediately and at once in the amount of IDR_____________ (______________ rupiah) on _____________. For the loan as referred to in paragraph 1 of this Article, the Debtor must pay interest in the amount of ____ % (_____ percent) per year or compensation if any. Interest shall be calculated based on the number of days that have passed, starting from the date of receipt of funds, with one year calculated as 360 (three hundred and sixty) days. Changes regarding the amount of interest rates must be approved in advance by both parties. The source of funds used for the purpose of providing loans shall not originate from and for the purpose of money laundering and/or terrorism financing.
Pasal 3 Pengembalian Pinjaman Pinjaman berikut bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Kreditur dalam waktu __________ tahun atau selambat-lambatnya tanggal ______________. Apabila dikehendaki oleh Debitur, pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dapat dipercepat pembayarannya kembali kurang dari __________ tahun atau sebelum tanggal ______________, dengan ketentuan Debitur tetap dapat memenuhi persyaratan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Pembayaran oleh Debitur kepada Kreditur dilakukan melalui Rekening Kreditur Nomor__________ pada Bank____________. Apabila pembayaran pinjaman tersebut telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan apabila pembayaran yang dipenuhi oleh Debitur mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi persyaratan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka tanggal jatuh tempo pinjaman, bunga dan kompensasi lain secara otomatis diperpanjang sampai dengan saat Debitur dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan MKBD.	Article 3 Loan Repayment Loan including interest as referred to in Article 2 must be repaid by the Debtor to the Creditor within __________ years or no later than ______________. If preferred by the Debtor, the loan as referred to in Article 2 paragraph 1, may have its repayment accelerated in less than __________ years or before ______________, provided that the Debtor can still meet the requirements for the amount of Adjusted Net Working Capital (MKBD) as referred to in the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan regarding Maintenance and Reporting of Adjusted Net Working Capital. Payment by the Debtor to the Creditor shall be made through the Creditor Account Number__________ at Bank____________. If the payment of the loan is due as referred to in paragraph 1, and if the payment fulfilled by the Debtor causes the Debtor to be unable to meet the MKBD requirements as referred to in the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan regarding Maintenance and Reporting of Adjusted Net Working Capital, then the maturity date of the loan, interest and other compensation shall be automatically extended until the Debtor can make payments without violating the MKBD requirements.
Pasal 4 Kewajiban Para Pihak Debitur wajib: mengembalikan pinjaman pokok, bunga berikut kompensasi denda (jika ada) pada waktunya yang dilakukan melalui rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 3 ayat 3. menyerahkan hak opsi pelunasan pinjaman kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam rangka pengembalian pinjaman Debitur pada saat pengembalian pinjaman jatuh tempo. Kreditur wajib: memberikan pinjaman kepada Debitur secara tunai dan sekaligus sejumlah dan pada waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1. Menggunakan hak opsi pelunasan pinjaman berkenaan dengan cara pengembalian pinjaman Debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. Memberikan perpanjangan pembayaran pokok pinjaman dan bunga dalam hal pembayaran dimaksud dapat menjadikan Debitur melanggar ketentuan-perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 4.	Article 4 Obligations of the Parties The Debtor must: repay the principal loan, interest together with compensation for penalties (if any) in due time made through the account as referred to in Article 3 paragraph 1 in conjunction with Article 3 paragraph 3. deliver the loan repayment option to the Creditor as referred to in Article 5 in order to repay the Debtor's loan when the loan repayment is due. The Creditor must: provide loan to the Debtor in cash and at once in the amount and at the time as referred to in Article 2 paragraph 1 and Article 3 paragraph 1. Use the loan repayment option with respect to the method of repaying the Debtor's loan as referred to in Article 5. Provide an extension of payment of loan principal and interest in the event that the said payment can make the Debtor violate the prevailing laws and regulations as referred to in Article 3 paragraph 4.
Pasal 5 Hak Opsi Pelunasan Pinjaman Pada waktu pembayaran pinjaman jatuh tempo, Kreditur diberikan pilihan untuk pelunasan pinjaman sebagai berikut: Penyelesaian dengan cara pembayaran secara tunai. Penyelesaian melalui konversi atas pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam saham Debitur yang belum ditempatkan, setiap saat, dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan terkait kepemilikan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan Rencana penyelesaian melalui konversi wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Debitur. Penyelesaian dengan cara memberikan penggantian berupa saham Debitur milik pemegang saham lain yang telah dihibahkan kepada Debitur baik sebagian maupun seluruhnya atas pilihan Kreditur, dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan terkait kepemilikan Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan Rencana penyelesaian wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Debitur.	Article 5 Loan Repayment Option Rights When the loan repayment is due, the Creditor is given the following options for repayment of the loan: Settlement by way of payment in cash. Settlement through the conversion of subordinated loan either in part or in whole into the Debtor’s shares that have not been issued, at any time, with the following provisions: The plan for settlement through conversion must first be submitted to Otoritas Jasa Keuangan to obtain approval in order to comply with the provisions regarding ownership of Securities Companies as stipulated in the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector; and The settlement plan through conversion must obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Debtor. Settlement by way of providing replacement in the form of the Debtor’s shares belonging to other shareholders which have been granted to the Debtor either in part or in whole at the Creditor's choice, with the following provisions: The plan for settlement through conversion must first be submitted to Otoritas Jasa Keuangan for approval in order to comply with the provisions related to Securities Company ownership as stipulated in the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector; and The settlement plan must obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Debtor.
Pasal 6 Pajak-Pajak Semua pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan ditanggung oleh ____, dengan perincian sebagai-berikut: ______________________ ______________________	Article 6 Taxes All taxes incurred in connection with the implementation of this agreement will be borne by ____, with the following details: ______________________ ______________________
Pasal 7 Wanprestasi Dalam hal pinjaman Debitur sudah jatuh tempo dan Debitur dapat membayar pinjaman tersebut serta tetap dapat memenuhi persyaratan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, namun Debitur tidak melakukan pembayaran kepada Kreditur atau tidak menjalankan hak opsi Kreditur, maka Debitur dikenakan kompensasi denda sebesar __% (___persen) dari nilai pokok pinjaman untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar __% (___ persen) dari nilai pokok pinjaman.	Article 7 Default In the event that the Debtor's loan is due and the Debtor can repay the loan and is still able to meet the MKBD requirements as referred to in the Regulation of Otoritas Jasa Keuangan regarding Maintenance and Reporting of Adjusted Net Working Capital, but the Debtor does not make payments to the Creditor or does not exercise the Creditor's option rights, then the Debtor shall be subject to a compensation penalty of __% (___percent) of the principal amount of the loan for each day of delay with a maximum penalty of __% (___ percent) of the principal amount of the loan.
Pasal 8 Pelepasan Hak Didahulukan Kreditur menyetujui bahwa seluruh pembayaran pokok pinjaman, bunga beserta kompensasi denda dilakukan setelah semua pemberi pinjaman lain menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi denda yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan pinjaman termasuk hak kepemilikan manfaat atas rekening Efek Debitur tersebut telah dibayarkan. Kreditur menyatakan bahwa kedudukan hak Kreditur adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain.	Article 8 Waiver of Priority Rights The Creditor agrees that all payments of principal, interest and compensation for penalties shall be made after all other lenders have received payment of principal loan, interest or compensation for penalties that are due in advance or at the same time as the loan including beneficial rights of the Debtor's Securities account have been paid. The Creditor represents that the position of the Creditor's rights is lower than the position of the rights of other lenders.
Pasal 9 Masa Berlaku Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian dan akan berakhir 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali terjadinya perpanjangan waktu pinjaman akibat tidak dapatnya Debitur memenuhi pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini.	Article 9 Term Unless otherwise stipulated in this Agreement, this Agreement comes into effect as from the execution of the Agreement and will expire 1 (one) year as from the execution of this Agreement, except for the extension of the loan period due to the failure of the Debtor to fulfill the loan repayment as referred to in Article 3 of this Agreement.
Pasal 10 Pengalihan Hak dan Kewajiban Para pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.	Article 10 Assignment of Rights and Obligations The parties may not assign their rights and obligations as referred to in this Agreement to any third party without a prior written consent of the other party.
Pasal 11 Force Majeure Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini karena akibat langsung dari Force Majeure. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian yang termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian diluar kuasa manusia, hukum, peraturan/kebijakan Pemerintah, Putusan Pengadilan, pemogokan buruh, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, teroris, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, ledakan, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, topan, angin ribut, banjir, wabah penyakit dan lain-lain sejenis dengan itu.	Article 11 Force Majeure Each party shall not be responsible to the other party in the event of non-performance or delay in the performance of the obligations of each party as specified in this agreement due to a direct result of the Force Majeure. If a Force Majeure occurs, the party affected by the disaster must immediately notify the other party at the first opportunity followed by a written notice no later than 2 x 24 hours as from the time at which the Force Majeure occurs and must be able to prove that the delay or non-performance of the provisions of this agreement is as a direct result of the Force Majeure. What is meant by Force Majeure herein is a situation beyond the fault or power of either party to this agreement which causes the non-performance or delay in the performance of the obligations set out in the Agreement which includes but is not limited to events beyond human control, laws, government regulations/policies, court decisions, labor strikes, confiscation or appropriation by the state, wars either declared or undeclared, riots, terrorists, rebellion, riots, fires, explosions, earthquakes, volcanic eruptions, floods, typhoons, hurricanes, floods, epidemics and other similar things.
Pasal 12 Penyelesaian Sengketa Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara kedua belah pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah. Bila musyawarah tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan.	Article 12 Dispute Resolution Any disputes, conflicts or differences of understanding between the two parties that may arise out of or in connection with or relating to this Agreement, will be resolved by way of deliberation. If the deliberation as referred to in paragraph (1) of this article does not result in an agreement on the method of settlement, both parties agree to resolve all disputes arising from this Agreement through the Court.
Pasal 13 Domisili Hukum Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	Article 13 Legal Domicile Regarding this Agreement and all its consequences, both parties shall choose a permanent and unchanged domicile (legal domicile) of the Registrar's Office of the South Jakarta District Court.
Pasal 14 Lain-lain Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara Debitur dan Kreditur serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Semua surat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini, wajib disampaikan dengan surat tercatat atau diantar dengan kurir dengan mendapat bukti tanda terima kepada alamat-alamat sebagai berikut: Debitur dialamatkan kepada: Direksi _______________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Telp. : ______________________ Fax : ______________________	Article 14 Miscellaneous Any matters which have not been provided for in this Agreement shall be further determined between the Debtor and the Creditor and shall be set forth in writing which is mutually executed and it shall constitute an inseparable part of and have the same legal force as this Agreement. All letters or notices based on this Agreement, must be delivered by registered letter or delivered by courier with proof of receipt to the following addresses: For the Debtor, it shall be addressed to: Board of Directors _______________________ ____________________________________ ____________________________________ Phone : ______________________ Fax : ______________________
Kreditur dialamatkan kepada: _______________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Telp. : ______________________ Fax : ______________________	For the Creditor, it shall be addressed to: _______________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Phone : ______________________ Fax : ______________________
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang diberi meterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini.	In witness whereof, this Agreement is made in 2 (two) original copies, each with the same content, on paper affixed with adequate stamp duty, and having the same legal force after being executed by the parties on the day, date and year as mentioned in this Agreement.
Debitur/Debtor [___________] Direktur Utama/President Director	Kreditur/Creditor [___________] [Jabatan bila kreditur berbentuk badan hukum]/ [Title if the creditor is a legal entity]

9/9