Jadwal

TAMBAHAN

Jadwal

Tanggal Efektif :	27 Juni 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan :	28 Mei 2024
Masa Penawaran Umum :	20 - 21 Mei 2024	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik :	28 Mei 2024
Tanggal Penjatahan :	22 Mei 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	29 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :

Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Xxxx Xxxxxx Xx.00, Xxxxxxx 00000 Telp. (000) 000 0000; Fax. (000) 000 0000

Website : xxx.xxx.xx.xx

E-mail : xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.xx

Kantor Cabang :

125 (seratus dua puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor selain kantor cabang yang terletak di beberapa wilayah Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2023

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp691.735.000.000,- (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2023

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.131.110.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS TIGA PULUH SATU MILIAR SERATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP III TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.163.085.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

INFORMASI

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp81.590.000.000,- (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.081.495.000.000,- (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 28 Mei 2027 untuk Obligasi seri A dan tanggal 28 Mei 2029 untuk Obligasi seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PEMBIAYAAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

danareksa

sekuritas

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI) PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

PT Mandiri Tunas Finance (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 052/SKL-CSC/ MTF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-148/D.04/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp691.735.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Selanjutnya Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 (“Obligasi”) dengan nilai pokok sebesar Rp1.163.085.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03215/BEI. PP1/04-2023 tanggal 18 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-1413/NB.22/2022 tanggal 27 Desember 2022, perihal Pencatatan Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Mandiri Tunas Finance tahun 2023.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai mana di definisikan dalam Undang- Undang Pasar Modal, Kecuali PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI iii

RINGKASAN xii

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 15

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 16

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 20

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 28

USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan 28

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 28

3. Pengurusan dan Pengawasan 28

4. Sumber Daya Manusia 31

5. Struktur Organisasi 33

6. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan 35

7. Aset Tetap 38

8. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi 38

9. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 41

10. Perlindungan Asuransi Atas Xxx Xxxxxxxx 00

11. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (haki) 61

12. Jaringan Kantor 61

13. Prospek Usaha 62

14. Persaingan Usaha 62

15. Tingkat Kesehatan Perseroan 64

VI. PERPAJAKAN 65

VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 67

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 69

IX. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT 72

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 79

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 82

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 83

Halaman ini sengaja di kosongkan

DEFINISI

“Afiliasi” Berarti pihak−pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/2023 (UUP2SK), yaitu:

(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;

2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;

(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;

2. kakek dan nenek serta cucu; atau

3. saudara dari orang yang bersangkutan;

(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsugn maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran” Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal−hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Pasal 12.

“ATPM” Berarti Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor.

"Bank Kustodian" Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang−Undang Pasar Modal.

“BEI” Berarti PT Bursa Efek Indonesia.

“Bunga Obligasi" Berarti bunga Obligasi dari masing−masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki

Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"Bursa Efek" Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak−pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Consumer Financing Receivable”

Berarti piutang pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada konsumennya.

“Daftar Pemegang Rekening” Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Dealer/Showroom" Berarti perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor. “Denda” Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan

kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing−masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“Dokumen Emisi” Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Informasi Tambahan, dan dokumen−dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

“EBITDA” Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi.

“Efek” Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

“Emisi” Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Emiten dan/atau Perseroan” Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini adalah PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“Force Majeure” Kejadian−kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing−masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Hari Bank” Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

“Hari Bursa” Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang−undangan yang berlaku dan ketentuan− ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender” Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu−waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Hari Kerja” Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Informasi Tambahan” Berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.

“Joint Financing” Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya.

“Jumlah Terhutang” Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian−perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

“Kantor Cabang” Berarti kantor penjualan Perseroan di lokasi−lokasi tertentu yang telah mendapat ijin sebagai Kantor Cabang dari OJK.

“Konfirmasi Tertulis” Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak−hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan−ketentuan KSEI.

“Kustodian” Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak−hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“Masyarakat” Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.

“Merek Dagang” Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau merk tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya berada di luar negeri.

“Obligasi” Berarti Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.163.085.000.000,− (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp81.590.000.000,− (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah);

- Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.081.495.000.000,− (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”

Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang−Undang nomor : 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor : 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31−12−2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang−Undang Republik Indonesia nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang−undang OJK.

"Pefindo" Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.

"Pemerintah" Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Pemegang Obligasi” Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:

a. Rekening Efek pada KSEI; atau

b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemegang Rekening” Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang− undangan di bidang Pasar Modal.

“Penawaran Umum” Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang−Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

“Penawaran Umum Berkelanjutan”

Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

"Pengakuan Hutang” Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 No. 18 tanggal 3 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta.

“Penitipan Kolektif” Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang−Undang Pasar Modal.

“Penjamin Emisi Obligasi” Berarti pihak−pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat− syarat dan ketentuan−ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Peraturan Nomor IX.A.2” Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep−122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan Nomor VI.C.3” Berarti Peraturan Nomor: VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep−309/BL/2008 tanggal 01−08−2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

“Peraturan Nomor VI.C.4” Berarti Peraturan Nomor: VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep−412/BL/2010 tanggal 06−09−2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“POJK No. 33/2014” Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 34/2014” Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 35/2014” Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 36/2014” Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.

“POJK No. 30/2015” Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 55/2015” Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“POJK No. 56/2015” Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“POJK No. 7/2017” Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No.9/2017” Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

“POJK No. 20/2020 ” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal

23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 49/2020 ” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“Perjanjian Agen Pembayaran”

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 No. 20 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 No. 19 tanggal 3 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian

Perwaliamanatan”

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 No. 17 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”

Berarti suatu perjanjian antara Emiten dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor Pendaftaran SP−044/OBL/KSEI/0424 tanggal 3 Mei 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

“Pernyataan Pendaftaran” Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang−Undang Pasar Modal juncto POJK No. 7/2017, berikut dokumen− dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Masyarakat termasuk perubahan− perubahan, tambahan−tambahan serta pembetulan−pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

“Perseroan” Berarti PT Mandiri Tunas Finance, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Graha Mandiri, Lt. 3A, Jl. Xxxx Xxxxxx No.61, dan berkantor pusat di Jakarta.

"Perusahaan Efek” Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang−Undang Pasar Modal.

“Piutang” Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

“Piutang Performing” Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing− masing piutang tersebut.

“Piutang Non Performing” Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing− masing piutang tersebut.

"Pokok Obligasi” Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp1.163.085.000.000,− (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

“Program Referral” Berarti program kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Bank Mandiri”) untuk meningkatkan pembiayaan konsumen dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan Bank Mandiri untuk mereferensikan nasabah−nasabah Bank Mandiri kepada Perseroan.

“PUB VI MTF Tahap I Tahun 2023”

Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023.

“PUB VI MTF Tahap II Tahun 2023”

Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023.

“Rekening Efek” Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.

“RUPO” Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

“RUPS” Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

“RUPSLB” Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

"Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan”

Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp 1 (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,− (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek.

“Seri Obligasi” Berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp1.163.085.000.000,− (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah), yaitu

− Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp81.590.000.000,− (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah);

− Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.081.495.000.000,− (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).

"Sertifikat Jumbo Obligasi" Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan Jumlah Pokok Obligasi yang terhutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“SO” Berarti Sales Officer, adalah karyawan Perseroan yang bertugas untuk mencari calon pelanggan potensial, melakukan survey dan analisa serta mengajukan usulan kredit.

"Tanggal Efektif" Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menjadi Efektif sesuai surat No. S−148/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Tanggal Emisi” Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”

Berarti tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing−masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pembayaran” Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”

Berarti tanggal−tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi”

Berarti tanggal−tanggal dimana Pokok Obligasi yang terhutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Penjatahan” Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 22 Mei 2024. “TURI” Berarti PT Tunas Ridean.

“Undang−Undang Pasar Modal/UUPM”

Berarti Undang−Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995, beserta peraturan−peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

UUP2SK Berarti Undang−Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.

”Wali Amanat” Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan lebih rinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta−fakta dan pertimbangan−pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2−4868.HT.01.01.TH.89 tanggal 01 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali dengan tiga perubahan terakhir yaitu:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 29 Maret 2021 dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (“Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU−AH.01.03−0225954 tanggal 12 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU−0065917.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 April 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.030 tanggal 13 April 2021 Tambahan Berita Negara No.013537 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 16 tanggal 29 Maret 2021”).

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 29 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

− mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat 3c mengenai jabatan lowong Direksi, Pasal 11 ayat 7 mengenai pengunduran diri Anggota Direksi, Pasal 11 ayat 9 berakhirnya jabatan anggota Direksi, Pasal 14 ayat 2 mengenai persyaratan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 3c mengenai jabatan lowong Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 5 mengenai pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 6 mengenai berakhirnya jabatan Anggota Dewan Komisaris

− menghapus Pasal 11 ayat 5 mengenai RUPS untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, Pasal 14 ayat 4 mengenai RUPS untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong dan pasal 15 ayat 12 mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara anggota Direksi

− menambahkan 1 ayat pada Pasal 14 setelah ayat 5 sehingga Pasal 14 ayat 6 berbunyi Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 38 tanggal 23 Desember 2022 dibuat dihadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU−AH.01.03−0495371 tanggal 26 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU−0260914.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 30 Desember 2022 Tambahan Berita Negara No.045304 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 38 tanggal 23 Desember 2022”).

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance Nomor 160 tanggal 29 September 2023 dibuat dihadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx,S.H., Notaris di Jakarta, akta

mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU−0060383.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan telah didaftarkan Dalam Daftar Perseroan Nomor:AHU−0197871.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2023 Tambahan Berita Negara Nomor 33842 (untuk selanjutnya disebut “Akta No.160 tanggal 29 September 2023”).

Berdasarkan Akta No.160 tanggal 29 September 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Serta Kegiatan Usaha.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap II Tahun 2023.

3. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Uraian

31 Desember

2023 2022

Tabel−tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal−tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008−1/1/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1008).

Laporan Posisi Keuangan		(dalam jutaan Rupiah)


Total Aset	29.727.392	23.728.966
Total Liabilitas	25.697.732	20.636.141
Total Ekuitas	4.029.660	3.092.825
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya
		(dalam jutaan Rupiah)
Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal Uraian 31 Desember
	2023	2022
Pendapatan	4.752.900	3.931.508
Laba sebelum beban pajak	1.491.226	963.994
Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.161.899	747.146

Rasio Keuangan

Uraian

31 Desember

2023 2022

Rasio Pertumbuhan Total pendapatan	20,89%	17,48%
Laba tahun berjalan	54,77%	205,11%
Total aset	25,28%	26,82%
Total liabilitas	24,53%	26,48%
Total ekuitas	30,29%	29,14%

Uraian

31 Desember

2023 2022

Rasio Usaha
Laba sebelum beban pajak / pendapatan	31,38%	24,52%
Pendapatan / total asset	15,99%	16,57%
Laba tahun berjalan / pendapatan	24,43%	19,08%
Laba sebelum beban pajak/rata−rata aset(1)	5,58%	4,54%
Laba tahun berjalan / rata−rata ekuitas(2)	32,60%	27,34%
Laba tahun berjalan/ rata−rata aset	4,34%	3,54%
Rasio keuangan
Total liabilitas / total ekuitas (x)	6,38	6,67
Total liabilitas / total aset (x)	0,86	0,87
Xxxxxxx non performing	0,70%	0,72%
Gearing ratio (x)	5,90	6,14
Rasio lancar (current ratio)	1,10	1,32
Interest coverage ratio(3)	1,99	1,77
Debt service coverage(4)	0,20	0,12

(1) Dihitung dengan menggunakan laba sebelum beban pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 dibagi dengan rata−rata total aset untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba bersih setelah pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 dibagi dengan rata− rata total ekuitas untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

(3) Interest Coverage Ratio dihitung dari EBIT (2023 : Rp3.001.391juta; 2022 : Rp2.213.566 juta) dibagi dengan beban bunga tahun berjalan (2023 : Rp 1.510.165 juta; 2022 : Rp1.249.572 juta). EBIT dihitung dari laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan (2023 : Rp 1.491.226 juta; 2022 : Rp963.994 juta) ditambah beban bunga tahun berjalan (2023 : Rp 1.510.165 juta; 2022 : Rp1.249.572 juta).

(4) Debt Service Coverage Ratio dihitung dari EBITDA (2023 : Rp3.069.496 juta ; 2022 : Rp2.269.692 juta) dibagi dengan pembayaran pokok bunga atas pinjaman bank dan surat berharga yang diterima selama tahun berjalan (2023 : Rp15.199.068 juta; 2022 : Rp18.591.999 juta). EBITDA dihitung dari laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan (2023 : Rp 1.491.226 juta; 2022 : Rp963.994 juta) ditambah dengan beban bunga tahun berjalan (2023 : Rp 1.510.165 juta; 2022 : Rp1.249.572 juta), beban depresiasi aset tetap (2023 : Rp41.383 juta; 2022 : Rp34.582 juta), dan beban amortisasi aset hak guna (2023 : Rp26.722 juta; 2022 : Rp21.544).

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024.

Target Dana yang akan Dihimpun untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance

: Sebesar Rp5.000.000.000.000,− (lima triliun Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi Tahap III : Sebesar Rp1.163.085.000.000,− (satu triliun seratus

enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah), yaitu:

Seri A : sebesar Rp81.590.000.000,− (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah)

Seri B : sebesar Rp1.081.495.000.000,− (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)

Jangka Waktu : Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga : Seri A : 7,00% (tujuh koma nol nol persen) Seri B : 7,25% (tujuh koma dua lima persen)

Harga Penawaran : 100% dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,− (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp 1,− (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak−hak Kreditur lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari.

Penyisihan Dana (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana

untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) : Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan 1 (satu)

tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya−biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang−undangan yang berlaku.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

5. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat*	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang
No.	Nama Obligasi	Seri	(Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat*	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	(Rp juta)
1	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019	B	658.000	9,50%	60 (enam puluh) bulan	IdAA+	27 Desember 2018	26 Juli 2024	658.000
	Obligasi
	Berkelanjutan
2	V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun	B	386.000	8,60%	60 (enam puluh) bulan	IdAA+	6 Agustus 2020	13 Agustus 2025	386.000
	2020
3	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021	A	915.150	7,00%	36 (tiga puluh enam) bulan	IdAA+	6 Agustus 2020	20 Mei 2024	915.150
3		B	485.700	7,65%	60 (enam puluh) bulan	IdAA+	6 Agustus 2020	20 Mei 2026	485.700
4	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance	A	851.440	5,90%	36 (tiga puluh enam) bulan	IdAA+	6 Agustus 2020	23 Februari 2025	851.440
	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance						6 Agustus 2020
	Tahap III Tahun 2022	B	376.615	6,75%	60 (enam puluh) bulan	IdAA+		23 Februari 2027	376.615
5	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023	A	439.660	6.00%	36 (tiga puluh enam) bulan	idAAA	27 Juni 2023	11 Juli 2026	439.660
5		B	252.075	6.25%	60 (enam puluh) bulan	idAAA	27 Juni 2023	11 Juli 2028	252.075
	Obligasi							27
	Berkelanjutan VI Mandiri	A	804.175	6.50%	36 (tiga puluh enam) bulan	idAAA		Septem ber	804.175
6	Tunas Finance Tahap II Tahun						27 Juni 2023	2026
6	Tunas Finance Tahap II Tahun						27 Juni 2023
	2023							27
		B	326.935	6.75%	60 (enam puluh) bulan	idAAA		Septem ber	326.935
								2028
Total Obligasi Yang Masih Terhutang									5.495.750

Keterangan:

*Hasil pemeringkatan tersebut merupakan peringkat yang ditetapkan terhadap obligasi pada saat awal pendaftaran obligasi

Pada Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki jumlah Obligasi yang diterbitkan sebesar Rp5.495.750 Juta. Untuk Pelunasan Obligasi yang akan jatuh tempo pada 20 Mei 2024, Perseroan akan menggunakan Dana collection atau hasil usaha Perseroan di bidang pembiayaan kendaraan bermotor.

6. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut menjelaskan kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp Juta)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	25 Mei 2024	27.778
PT Bank Central Asia Tbk	22 Mei 2024	44.444
	23 Mei 2024	27.778
	27 Mei 2024	13.889
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22 Mei 2024	150
	24 Mei 2024	18.881
	25 Mei 2024	6.250
	26 Mei 2024	1.667
	27 Mei 2024	300
	29 Mei 2024	6.667
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	28 Mei 2024	15.864
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4 Juni 2024	13.889
	13 Juni 2024	11.111
PT Bank DKI	4 Juni 2024	5.788
	14 Juni 2024	25.422
	20 Juni 2024	8.833
PT Bank Pan Indonesia Tbk	14 Juni 2024	27.778
	16 Juni 2024	55.556
	18 Juni 2024	27.778
	25 Juni 2024	27.778
PT Bank Central Asia Tbk	13 Juni 2024	25.000
	15 Juni 2024	41.667
	16 Juni 2024	30.556
	17 Juni 2024	27.778
	18 Juni 2024	41.667
	19 Juni 2024	21.528
	22 Juni 2024	44.444
	23 Juni 2024	27.778
	27 Juni 2024	13.889
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14 Juni 2024	1.733
	15 Juni 2024	9.375
	17 Juni 2024	1.938
	21 Juni 2024	45.000
	22 Juni 2024	150
	24 Juni 2024	18.933
	25 Juni 2024	6.250
	26 Juni 2024	1.667
	27 Juni 2024	300
	29 Juni 2024	6.667
PT Bank UOB Indonesia	4 Juni 2024	8.333
	15 Juni 2024	8.333
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12 Juni 2024	27.778
	20 Juni 2024	55.556
PT Bank Permata Tbk	16 Juni 2024	11.111
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19 Juni 2024	13.889
PT Bank Oke Indonesia Tbk	15 Juni 2024	14.265
PT Bank KEB Hana Indonesia	20 Juni 2024	8.833
PT Bank QNB Indonesia Tbk	7 Juni 2024	8.333
	20 Juni 2024	8.333

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp Juta)
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3 Juni 2024	7.819
	15 Juni 2024	12.205
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	8 Juni 2024	12.702
	28 Juni 2024	15.953
PT Bank of India Indonesia Tbk	10 Juni 2024	13.889
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17 Juni 2024	20.833
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	9 Juni 2024	13.889
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4 Juli 2024	13.889
	13 Juli 2024	11.111
PT Bank DKI	4 Juli 2024	5.817
	14 Juli 2024	25.565
	20 Juli 2024	8.879
PT Bank Pan Indonesia Tbk	14 Juli 2024	27.778
	16 Juli 2024	55.556
	25 Juli 2024	27.778
PT Bank Central Asia Tbk	13 Juli 2024	25.000
	15 Juli 2024	41.667
	16 Juli 2024	30.556
	17 Juli 2024	27.778
	18 Juli 2024	41.667
	19 Juli 2024	21.528
	22 Juli 2024	44.444
	23 Juli 2024	27.778
	27 Juli 2024	13.889
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12 Juli 2024	27.778
	20 Juli 2024	55.556
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14 Juli 2024	1.733
	15 Juli 2024	9.375
	17 Juli 2024	1.938
	21 Juli 2024	45.000
	22 Juli 2024	150
	24 Juli 2024	18.985
	25 Juli 2024	6.250
	26 Juli 2024	1.667
	27 Juli 2024	300
	29 Juli 2024	6.667
PT Bank UOB Indonesia	4 Juli 2024	8.333
	15 Juli 2024	8.333
MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch	15 Juli 2024	34.122
PT Bank Permata Tbk	16 Juli 2024	11.111
PT Bank QNB Indonesia Tbk	7 Juli 2024	8.333
	20 Juli 2024	8.333
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19 Juli 2024	13.889
PT Bank KEB Hana Indonesia	20 Juli 2024	8.879
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3 Juli 2024	7.861
	15 Juli 2024	12.268
PT Bank Oke Indonesia Tbk	15 Juli 2024	14.338
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	8 Juli 2024	12.774
	28 Juli 2024	16.043
PT Bank of India Indonesia Tbk	10 Juli 2024	13.889
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17 Juli 2024	20.833
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	9 Juli 2024	13.889
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4 Agustus 2024	13.889
	13 Agustus 2024	11.111

Kreditur/Fasilitas Pinjaman	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp Juta)
PT Bank DKI	4 Agustus 2024	5.846
	14 Agustus 2024	25.708
	20 Agustus 2024	8.926
PT Bank Pan Indonesia Tbk	14 Agustus 2024	27.778
	16 Agustus 2024	55.556
PT Bank Central Asia Tbk	13 Agustus 2024	25.000
	15 Agustus 2024	41.667
	16 Agustus 2024	30.556
	17 Agustus 2024	27.778
	18 Agustus 2024	41.667
	19 Agustus 2024	21.528
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12 Agustus 2024	27.778
	20 Agustus 2024	55.556
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14 Agustus 2024	1.733
	15 Agustus 2024	9.375
	17 Agustus 2024	1.938
	21 Agustus 2024	45.000
PT Bank UOB Indonesia	4 Agustus 2024	8.333
	15 Agustus 2024	8.333
PT Bank Permata Tbk	16 Agustus 2024	11.111
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19 Agustus 2024	13.889
PT Bank QNB Indonesia Tbk	7 Agustus 2024	8.333
	20 Agustus 2024	8.333
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3 Agustus 2024	7.904
	15 Agustus 2024	12.331
PT Bank KEB Hana Indonesia	20 Agustus 2024	8.926
PT Bank Oke Indonesia Tbk	15 Agustus 2024	14.411
PT Bank Mizuho Indonesia	13 Agustus 2024	63.021
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	8 Agustus 2024	12.847
PT Bank of India Indonesia Tbk	10 Agustus 2024	13.889
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17 Agustus 2024	20.833
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	9 Agustus 2024	13.889
Jumlah		2.540.048

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan yang terdiri dari pokok dan pinjaman bank sebesar Rp2.540.048 juta dengan jadwal pembayaran masing−masing sebesar Rp 163.667 juta, Rp832.305 juta, Rp839.305 juta dan Rp704.771 juta pada bulan Mei, Xxxx, Xxxx dan Agustus 2024. Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penerimaan pembayaran angsuran.

Halaman ini sengaja di kosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp691.735.000.000,-

(ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2023

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.131.110.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS TIGA PULUH SATU MILIAR SERATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP III TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.163.085.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

(”OBLIGASI”)

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp81.590.000.000,− (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.081.495.000.000,− (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing−masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing−masing seri Obligasi adalah pada tanggal 28 Mei 2027 untuk Obligasi seri A dan tanggal 28 Mei 2029 untuk Obligasi seri B.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo:

idAAA(Triple A)

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,dan Pembiayaan Multiguna

Kantor Pusat:

Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Xxxx Xxxxxx No.00, Xxxxxxx 00000 Xel. (000) 000 0000; Fax. (000) 000 0000

Website : xxx.xxx.xx.xx

E−mail : xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.xx

Kantor Cabang:

125 (seratus dua puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor selain kantor cabang yang terletak di beberapa wilayah Indonesia.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PEMBIAYAAN KEPADA PERSEROAN.

PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagai berikut:

• Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

• Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

• Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sesuai dengan surat Pernyataan yang dibuat Perseroan tertanggal 6 Mei 2024.

• Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

A. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi untuk seri A dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi untuk seri B dan jatuh tempo masing−masing Obligasi adalah pada tanggal 28 Mei 2027 untuk Obligasi seri A, dan tanggal 28 Mei 2029 untuk Obligasi seri B.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp1.163.085.000.000,− (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

− Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp81.590.000.000,− (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

− Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.081.495.000.000,− (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing− masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,− (satu Rupiah) dan kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,− (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang−kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,− (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir masing−masing Obligasi adalah pada tanggal 28 Mei 2027 untuk Obligasi seri A, tanggal 28 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B.

Tanggal−tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke

Tanggal Pembayaran

Seri A Seri B

1	28 Agustus 2024	28 Agustus 2024
2	28 November 2024	28 November 2024
3	28 Februari 2025	28 Februari 2025
4	28 Mei 2025	28 Mei 2025
5	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
6	28 November 2025	28 November 2025
7	28 Februari 2026	28 Februari 2026
8	28 Mei 2026	28 Mei 2026
9	28 Agustus 2026	28 Agustus 2026
10	28 November 2026	28 November 2026
11	28 Februari 2027	28 Februari 2027
12	28 Mei 2027	28 Mei 2027
13		28 Agustus 2027
14		28 November 2027
15		28 Februari 2028
16		28 Mei 2028
17		28 Agustus 2028
18		28 November 2028
19		28 Februari 2029
20		28 Mei 2029

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab VI Informasi Tambahan ini mengenai Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh XXXX selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat−syarat dan ketentuan−ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing−masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II Lt.6

Jl. Jend.Sudirman Kav.44−46 Jakarta 10210 − Indonesia Tel. (000) 000 0000

Faksimili: (021) 575 2360 Email : xxx@xxxx.xxx.xx.xx

U.p. Division Head Investment Services Division

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC−179/PEF−DIR/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Mandiri Tunas Finance periode 6 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025 dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Pefindo berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No. RTG−132/PEF−DIR/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA

(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing−masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

5. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,− (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak−hak kreditur lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari.

B. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal−hal sebagai berikut :

a. Pembatasan keuangan dan pembatasan−pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) sebagai berikut:

1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

2) memberikan pinjaman atau kredit Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) hutang

yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; a) hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari total aktiva Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari−hari.

4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan kecuali dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

c. Perseroan berkewajiban untuk:

1) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat−lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

2) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal− hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal−hal yang diwajibkan peraturan perundang−undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;

3) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal c.7, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan atau perubahan−perubahannya;

4) Mematuhi ketentuan−ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5) Memelihara asuransi−asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahan−perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku−buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya;

7) Menyerahkan laporan−laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan− persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:

a) Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

b) Laporan−laporan keuangan interim tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan.

Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat− lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;

8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip−prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal−hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip−prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia;

9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal−hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

10) Memberitahu Wali Amanat atas:

a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;

b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;

c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah−langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan−tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen−dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi;

12) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;

13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: 49/POJK.04/2020, antara lain melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:

a) Pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat−lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode peringkatan terakhir berakhir, dan selambat−lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir. Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang−kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

b) Pemeringkatan atas Obligasi wajib dilakukan selambat−lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Obligasi dan mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh Pemegang Obligasi dan Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek selambat−lambatnya akhir Hari Kerja ke−2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat serta mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud dalam sekurang−kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat−lambatnya Hari Kerja ke−2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat tersebut.

c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Pemeringkat seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat−lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan selambat−lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkan hasil pemeringkat dimaksud dalam sekurang−kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi−kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian−kejadian atau hal−hal tersebut di bawah ini:

a. Perseroan tidak melaksanakan atau mentaati ketentuan dalam Kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau

b. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b); atau

c. Fakta mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan Informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah hutang yang melebihi 25% ( dua puluh lima perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).

2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi−kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Butir 1 huruf a dan e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Butir 1 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. Butir 1 huruf c dan d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan−alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan;

3. Apabila:

a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang− undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau

b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau

c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban−kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban−kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Xxxx Xxxxxx berhak tanpa memanggil XXXX bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan−ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang− undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi,jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligas, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Xxxx Xxxxxx, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan

e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang−undangan.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama−sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

b. Perseroan;

x. Xxxx Xxxxxx; atau

d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:

1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

2) agenda RUPO;

3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;

4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan

5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;

b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

c. Sebelum pelaksanaan RUPO,Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;

d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;

e. RUPO dipimpin oleh Xxxx Xxxxxx;

x. Xxxx Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;

g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;

h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;

i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

x. Xxmegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

k. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal−tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

l. setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;

m. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;

n. sebelum pelaksanaan RUPO:

1) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;

2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a diatur sebagai berikut:

1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

x. XXXX yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;

7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan

8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5).

8. Biaya−biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan−keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian− perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian−perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya−biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat−lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi

Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.

13. Peraturan−peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang−undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan−ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang−undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang−undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

15. Penyedia e−RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20−04−2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21−04−2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut “Peraturan OJK Nomor: 16”), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e−RUPO yang disediakan oleh penyedia e−RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.

PEMBELIAN KEMBALI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan−ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;

g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;

h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;

i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:

1) periode penawaran pembelian kembali;

2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

5) tata cara penyelesaian transaksi;

6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:

1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing−masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke−2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;

n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan;

o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;

p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentinganekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan

q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:

1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 setelah dikurangi biaya−biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang−undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 yang belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas bagi Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat 200/SKL−CSC/MTF/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 adalah kurang lebih setara dengan 0,2515% (nol koma dua lima satu lima persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,1700%, yang terdiri dari:

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar 0,1200%;

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,0250%; dan

- Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,0250%.

2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0162%, yang terdiri dari:

- Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0116%; dan

- Biaya jasa Notaris sekitar 0,0046%.

3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0462%, yang terdiri dari:

- Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0062%; dan

- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,0400%.

4. Biaya lain−lain sekitar 0,0191% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya−biaya untuk KSEI, biaya percetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya audit penjatahan.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023, dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun−tahun yang berakhir 31 Desember 2023, dan 2022 beserta catatan−catatan atas laporan−laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun−tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00026/2.1032/AU.1/09/1008−1/1/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1008).

Uraian

31 Desember

2023 2022

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tersedia secara publik dan dapat diakses di xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxx .

LAPORAN POSISI KEUANGAN		(dalam jutaan Rupiah)


Aset Kas dan setara kas
Kas	18.194	13.602
Kas pada bank Pihak ketiga	1.495	15.553
Pihak berelasi	832.451	811.281
	852.140	840.436
Piutang pembiayaan konsumen
Pihak ketiga	22.698.175	16.666.569
Pihak berelasi	11.542	7.846
	22.709.717	16.674.415
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(347.894)	(333.578)
Piutang sewa pembiayaan	22.361.823	16.340.837
Pihak ketiga	5.416.865	5.782.025
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(69.293)	(138.679)
Anjak piutang	5.347.572	5.643.346
Pihak ketiga	35.758	42.469
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(436)	(9.493)
Piutang lain−lain neto	35.322	32.976
Pihak ketiga	119.669	89.923
Pihak berelasi	547.483	499.942
	667.152	589.865
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(44.298)	(140.425)
	622.854	449.440
Aset pajak tangguhan	100.789	116.452
Piutang derivative	28.933	24.534
Aset tetap	283.625	219.763

Uraian

31 Desember

2023 2022

Aset lain−lain
Pihak ketiga	93.432	60.931
Pihak berelasi	902	251
Jumlah Aset	29.727.392	23.728.966
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas
Utang usaha Utang lain−lain	1.017.137	702.291
Pihak ketiga	190.916	199.930
Pihak berelasi	56.805	100.736
Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar	112.000	125.498
Pihak ketiga	257.626	308.087
Pihak berelasi Pinjaman bank	4.472	3.535
Pihak ketiga	15.242.400	12.748.612
Pihak berelasi	2.891.252	1.944.839
	18.133.652	14.693.451
Dikurangi: Biaya provisi yang belum diamortisasi	(36.937)	(31.564)
	18.096.715	14.661.887
Surat berharga yang diterbitkan
Pihak ketiga	5.002.750	3.876.405
Pihak berelasi	693.000	468.500
	5.695.750	4.344.905
Dikurangi: Beban emisi yang belum diamortisasi	(8.235)	(5.668)
	5.687.515	4.339.237
Liabilitas imbalan kerja karyawan	274.546	194.940
Jumlah Liabilitas	25.697.732	20.636.141
Ekuitas
Modal dasar	250.000	250.000
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan	(38.390)	(30.198)
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas− neto	2.802	(6.188)
Saldo laba
sudah ditentukan penggunaannya	50.000	50.000
belum ditentukan penggunaannya	3.765.248	2.829.211
Total Ekuitas	4.029.660	3.092.825
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	29.727.392	23.728.966
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
		(dalam jutaan Rupiah)


Pendapatan
Pembiayaan konsumen	3.000.350	2.437.004
Sewa pembiayaan	652.751	565.529
Anjak Piutang	909	9.715
Simpanan bank	17.134	15.163
Lain−lain neto	1.081.756	904.097
Total pendapatan	4.752.900	3.931.508

Uraian

31 Desember

2023 2022

Uraian

31 Desember

2023 2022

Beban
Beban keuangan	(1.510.165)	(1.249.572)
Gaji dan tunjangan	(802.194)	(823.406)
Beban umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai:	(349.836)	(327.436)
Pembiayaan konsumen	(697.613)	(487.604)
Sewa pembiayaan	(7.050)	(49.556)
Anjak piutang	9.057	(11.063)
Piutang lain−lain	96.127	(18.877)
Total beban	(3.261.674)	(2.967.514)
Laba sebelum beban pajak final dan pajak
Penghasilan	1.491.226	963.994
Beban pajak final	(3.427)	(3.033)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.487.799	960.961
Beban pajak penghasilan	(326.698)	(210.748)
Laba Periode/Tahun Berjalan	1.161.101	750.213
Penghasilan komprehensif lain
Pos-Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(10.502)	3.070
Pajak penghasilan terkait	2.310	(675)
	(8.192)	2.395
Pos-Pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi:
Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Pajak penghasilan terkait	11.525 (2.535)	(7.002) 1.540
	8.990	(5.462)
(Rugi) penghasilan komprehensif lain setelah pajak	798	(3.067)
Laba Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.161.899	747.146
Laba Per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	464	300
RASIO KEUANGAN

Deskripsi

31 Desember

2023 2022

Rasio Pertumbuhan
Total pendapatan	20,89%	17,48%
Laba tahun berjalan	54,77%	205,11%
Total aset	25,28%	26,82%
Total liabilitas	24,53%	26,48%
Total ekuitas	30,29%	29,14%
Rasio Usaha
Laba sebelum beban pajak / pendapatan	31,38%	24,52%
Pendapatan / total asset	15,99%	16,57%
Laba tahun berjalan / pendapatan	24,43%	19,08%
Laba sebelum beban pajak/rata−rata aset(1)	5,58%	4,54%
Laba tahun berjalan / rata−rata ekuitas(2)	32,60%	27,34%
Laba tahun berjalan/ rata−rata aset	4,34%	3,54%

Deskripsi

31 Desember

2023 2022

Rasio keuangan
Total liabilitas / total ekuitas (x)	6,38	6,67
Total liabilitas / total aset (x)	0,86	0,87
Xxxxxxx non performing	0,70%	0,72%
Gearing ratio (x)	5,90	6,14
Rasio lancar (current ratio)	1,10	1,32
Interest coverage ratio(3)	1,99	1,77
Debt service coverage(4)	0,20	0,12

Keterangan:

(3) Interest Coverage Ratio dihitung dari EBIT (2023 : Rp[3.001.391] juta; 2022 : Rp2.213.566 juta) dibagi dengan beban bunga tahun berjalan (2023 : Rp[1.510.165 ] juta; 2022 : Rp1.249.572 juta). EBIT dihitung dari laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan (2023 : Rp[1.491.226 ] juta; 2022 : Rp963.994 juta) ditambah beban bunga tahun berjalan (2023 : Rp Rp[1.510.165] juta; 2022 : Rp1.249.572 juta )

(4) Debt Service Coverage Ratio dihitung dari EBITDA (2023 : Rp[3.069.496] juta ; 2022 : Rp2.269.692 juta) dibagi dengan pembayaran pokok bunga atas pinjaman bank dan surat berharga yang diterima selama tahun berjalan (2023 : Rp[15.199.068 ]juta; 2022 : Rp18.591.999 juta). EBITDA dihitung dari laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan (2023 : Rp[1.491.226 ]juta; 2022 : Rp963.994 juta) ditambah dengan beban bunga tahun berjalan (2023 : Rp[1.510.165] juta; 2022 : Rp1.249.572 juta), beban depresiasi aset tetap (2023 : Rp[41.383] juta; 2022 : Rp34.582 juta), dan beban amortisasi aset hak guna (2023 : Rp[26.722] juta; 2022 : Rp21.544).

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan Rasio yang dipersyaratkan 31 Desember 2023
Debt to Equity Ratio (x)	Maksimum 10 : 1	6,38
Gearing Ratio (x)	Maksimum 10x	5,90
Piutang Pembiayaan/Total Aset (%)	Minimum 40%	93,33%
Non Performing Loan (>90 hari)(%)	Maksimum 5%	0,70%

Perseroan telah mememenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki 125 (seratus dua puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor selain kantor cabang yang terletak diberbagai wilayah di Indonesia.

Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merk−merk Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual secara resmi melalui ATPM.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu: “To be your trusted financing partner”. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah “Provide Reliable, Fast, and Easy Service to Customer”.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan bahwa setiap karyawan Perseroan wajib memiliki budaya kerja PERWIRA, yang merupakan singkatan dari:

1. KEPERCAYAAN:

• Berintegritas;

• Jujur dan dapat dipercaya

• Bertanggung jawab;

• Berkomitmen.

2. KEWIRAUSAHAAN :

• Rasa memiliki ;

• Tumbuh sehat dengan cara benar dari awal;

• Fokus kepada pelanggan.

3. INOVATIF :

• Adaptif;

• Terus belajar;

• Kreatif.

4. KEGEMBIRAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan harus:

• Antusias, Ulet dan Pantang Menyerah;

• Bersinergi;

• Gembira.

Faktor−faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain kondisi perekonomian, kompetisi dalam industri pembiayaan dan otomotif, tingkat suku bunga dan variasi produk baru dari bidang otomotif. Saat ini, pasar pembiayaan semakin kompetitif karena bertambahnya perusahaan pembiayaan serta regulasi/aturan baru yang keluar terkait bisnis pembiayaan. Dengan adanya regulasi serta aturan baru ini, semakin banyaknya perusahaan−perusahaan pembiayaan baru yang terbentuk di Indonesia. Di samping dengan dukungan regulator yang mendukung lembaga pembiayaan yang ada, jumlah penduduk menengah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh produk−produk otomotif yang semakin bervariasi dengan design terkini menjadikan lembaga pembiayaan menjadi industri usaha di Indonesia yang mempunyai potensi besar di Indonesia di masa mendatang.

Perseroan berupaya untuk senantiasa dekat dengan konsumen dan penjual (Dealer) dengan prinsip bahwa kepuasan konsumen dan Dealer adalah misi utama Perseroan. Adapun cara yang Perseroan lakukan adalah menambah jaringan operasional agar lebih dekat dengan konsumen dan Dealer termasuk dengan membuka kantor satelit di beberapa cabang Bank Mandiri sebagai perluasan jaringan pemasaran Perseroan, membuat produk pembiayaan yang lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Kompetisi yang ketat dalam industri pembiayaan dan otomotif membuat kompetitor selalu mengeluarkan berbagai program untuk menarik konsumen dan Dealer. Sehingga Perseroan dituntut untuk lebih profesional, kreatif dan efisien dalam mengelola Perseroan agar tetap memiliki competitive advantage yang lebih dari para kompetitor. Dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan−pembiayaan yang ada di Indonesia, Perseroan memiliki strategi usaha untuk menciptakan produk−produk yang inovatif serta sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Salah satu produk yang dihasilkan adalah melakukan sinergi dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham dalam melakukan pemasaran dimana hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dari Perseroan.

Perseroan dikenal oleh industri sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki track record yang baik dalam hal mendapatkan pendanaan serta pelunasannya. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah memiliki akses kepada lembaga perbankan serta instrument obligasi dalam sumber pendanaan usaha. Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi sehingga industri pasar modal sudah mengenal karakter dan kemampuan Perseroan yang berimplikasi pada biaya dana yang menarik.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai bisa memilih antara fasilitas pembiayaan dengan DP murah atau cicilian murah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang melambat serta kemampuan daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar turut serta menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat akan cenderung memilih pembiayaan yang menawarkan DP murah atau cicilan murah.

Perkembangan pemasaran Perseroan sangat progresif, karena kemajuan teknologi dan customer needs yang sudah semakin mature terhadap produk. Disamping itu, dengan dukungan 102 cabang yang tersebar di Indonesia, kegiatan pemasaran Perseroan dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dukungan pemegang saham, Bank Mandiri, juga memperkuat posisi Perseroan dalam penyebarluasan informasi mengenai produk−produk terbaru dan inovatif dari Perseroan.

Perusahaan pembiayaan khususnya Perseroan memiliki nature business yang amat bergantung pada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga yang sangat mempengaruhi bunga jual perusahaan, sehingga akan mengakibatkan penjualan produk pembiayaan perusahaan.

Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga (suku bunga) dan kecepatan servis karena harga sangat berpengaruh dalam industri pembiayaan otomotif. Konsumen cenderung mencari alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang komptetitif sedangkan untuk dapat memberikan pembiayan dengan suku bunga yang kompetitif maka Perseroan harus mendapatkan dukungan dana pembiayaan dari bank maupun kreditor dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif juga. Untuk itu Perseroan senantiasa mencari alternatif funding yang terbaik salah satunya adalah penerbitan surat hutang agar tetap dapat berkompetisi di lapangan. Selain itu Perseroan juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan.

Ditengah ketatnya kompetisi dengan perusahaan pembiayaan lain, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja untuk dapat menyokong kebutuhan pembiayaan dari masyarakat. Hal− hal yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan tersebut diantaranya adalah memahami lebih dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan memberikan produk pembiayaan yang memenuhi keinginan konsumen, serta meningkatkan efektifitas kinerja tenaga pemasaran dan tenaga penunjang.

Semakin banyak variasi produk baru dari otomotif maka minat konsumen untuk memiliki produk tersebut juga makin besar sehingga kebutuhan akan pembiayaan oleh konsumen juga makin tinggi. Dengan demikian akan tercipta pasar pembiayaan yang makin besar yang mendorong Perseroan untuk menciptakan berbagai paket program pembiayaan yang menarik bagi konsumen secara inovatif.

Perkembangan aktivitas pemasaran juga semakin progresif karena kemajuan teknologi dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan dukungan 102 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan pemegang saham sehingga informasi produk−produk perseroan dapat dikenal masyarakat.

Perseroan berkeyakinan peluang usaha dimana Perseroan beroperasi akan ikut membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia.

Selain itu, kinerja keuangan Perseroan dari tahun ketahun dapat dikatakan relatif baik karena Kinerja Perseroan meningkat hal ini dilihat dari meningkatnya laba perseroran saat ini dibandingkan periode tahun sebelumnya. Perseroan dapat memenuhi semua kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.

2. ANALISIS KEUANGAN

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun−tahun yang berakhir pada 30 Juni 2023, 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 2021 beserta catatan−catatan atas laporan−laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal−tanggal tersebut, tersedia secara publik dan dapat diakses di xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxx .

a. Analisis Kinerja Keuangan Perseroan

Uraian

31 Desember

2023 2022

Bersama ini disajikan analisis manajemen Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

		(dalam jutaan Rupiah)


Pendapatan	4.752.900	3.931.508
Beban	(3.261.674)	(2.967.514)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.487.799	960.961
Beban pajak penghasilan	(326.698)	(210.748)
Laba Tahun Berjalan	1.161.101	750.213

Pendapatan Usaha

Pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, anjak piutang, simpanan bank dan lain−lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember Uraian 2023 Δ% 2022
Pembiayaan konsumen	3.000.350	23,12%	2.437.004
Sewa pembiayaan	652.751	15,42%	565.529
Anjak piutang	909	−90,64%	9.715
Simpanan bank	17.134	13,00%	15.163
Lain−lain – bersih	1.081.756	19,65%	904.097
Jumlah Pendapatan	4.752.900	20,89%	3.931.508

1. Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Perbandingan Pendapatan Pembiayaan Konsumen untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, Pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp3.000.350 juta mengalami peningkatan sebesar Rp563.346 juta atau 23,12% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 yang mencapai Rp2.437.004 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh realisasi pembiayaan baru yang mengalami peningkatan sebesar 25,9% dibandingkan tahun 2022.

2. Pendapatan Sewa Pembiayaan

Perbandingan Pendapatan Sewa Pembiayaan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, pendapatan sewa pembiayaan adalah sebesar Rp652.751 juta mengalami peningkatan sebesar Rp87.222 juta atau 15,42% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 yang mencapai Rp565.529 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh Peningkatan lending tahun 2023 yang diiringi dengan peningkatan suku bunga efektif pembiayaan pada tahun 2023 sebesar 13,26% atau meningkat sebesar 28,98% dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,28%.

3. Anjak Piutang

Perbandingan Anjak Piutang untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, pendapatan dari anjak piutang mengalami penurunan 90,64% dibandingkan tahun 2022, atau menurun sebesar Rp8.806 juta pada tahun 2023 sebesar Rp909 juta dan tahun 2022 sebesar Rp9.715 juta.

4. Simpanan Bank

Perbandingan Simpanan Bank untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, simpanan bank adalah sebesar Rp 17.134 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.971 juta atau 13,00% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2022 yang mencapai Rp15.163 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh suku buga deposito dan giro di tahun 2023 meningkat.

5. Pendapatan Lain-Lain – Bersih

Perbandingan Pendapatan Lain-Lain - Bersih untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, Pendapatan lain−lain−bersih adalah sebesar Rp1.081.756 juta mengalami peningkatan sebesar Rp177.659 juta atau 19,65% dari tahun 2022 sebesar Rp 904.097 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan lending di tahun 2023.

Beban

Beban Perseroan berasal dari beban keuangan, gaji dan tunjangan dan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023, dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember Uraian 2023 Δ% 2022
Beban keuangan	(1.510.165)	20,85%	(1.249.572)
Gaji dan tunjangan	(802.194)	−2,58%	(823.406)
Beban umum dan administrasi	(349.836)	6,84%	(327.436)
Penyisihan kerugian penurunan nilai:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember Uraian 2023 Δ% 2022
Pembiayaan konsumen	(697.613)	43,07%	(487.604)
Sewa pembiayaan	(7.050)	−85,77%	(49.556)
Anjak piutang	9.057	−181,87%	(11.063)
Piutang lain−lain	96.127	−609,23%	(18.877)
Total beban	(3.261.674)	43,07%	(2.967.514)

1. Beban Keuangan

Perbandingan Beban Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, beban keuangan Perseroan adalah sebesar Rp1.510.165 juta mengalami peningkatan sebesar Rp260.593 juta atau 20,85% dibandingkan dengan beban tahun 2022 yang mencapai Rp1.249.572 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank sebesar 19,85% dan adanya non bank loan di tahun 2023.

2. Beban Umum dan Administrasi

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pada tahun 2023, beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebesar Rp349.836 juta mengalami peningkatan sebesar Rp22.400 juta atau 6,84% dibandingkan dengan beban tahun 2022 yang mencapai Rp327.436 juta. Peningkatan tersebut didominasi oleh kenaikan pada beban penyusutan aset tetap dan aset hak guna serta biaya perbaikan dan pemeliharaan.

3. Laba Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Laba periode tahun berjalan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.161.101 juta mengalami peningkatan sebesar Rp410.888 juta atau 54,77% dibandingkan dengan laba tahun 2022 yang mencapai Rp750.213 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan di tahun 2023 sebesar 20,89% dibanding tahun 2022.

b. Analisis Posisi Keuangan Perseroan Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember Uraian 2023 Δ% 2022
Kas dan setara kas	852.140	1,39%	840.436
Piutang pembiayaan konsumen neto	22.361.823	36,85%	16.340.837
Piutang sewa pembiayaan neto	5.347.572	−5,24%	5.643.346
Anjak piutang	35.322	7,11%	32.976
Piutang lain−lain	622.854	38,58%	449.440
Aset pajak tangguhan	100.789	−13,45%	116.452
Piutang derivative	28.933	17,93%	24.534
Aset tetap	283.625	29,06%	219.763
Aset lain−lain	94.334	54,19%	61.182
Jumlah Aset	29.727.392	25,28%	23.728.966

Perbandingan Aset pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Posisi Total Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.727.392 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.998.426 juta atau 25,28% dari Rp23.728.966 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan hampir disemua pos akun aset.

Pada tahun 2023, jumlah aset lancar Perseroan sebesar Rp 13.835.668 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.313.616 juta atau 20,08% dari Rp 11.522.052 juta pada tahun 2022 Peningkatan aset lancar disebabkan oleh bertambahnya kas serta piutang pembiayan konsumen yang terjadi pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2022.

Pada Tahun 2023 jumlah aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp15.891.724 juta mengalami peningkatan sebesar Rp3.684.810 juta atau 30,19% dari Rp 12.206.914 juta per tahun 2022. Peningkatan aset tidak lancar disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan yang lebih dari 1 tahun.

Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian

31 Desember

(dalam jutaan Rupiah)

	2023	Δ%		2022
Utang usaha
Pihak ketiga Utang lain−lain	1.017.137		44,83%		702.291
Pihak ketiga	190.916		−4,51%		199.930
Pihak berelasi	56.805		−43,61%		100.736
Utang pajak kini Beban yang masih harus dibayar	112.000		−10,76%		125.498
Pihak ketiga	257.626		−16,38%		308.087
Pihak berelasi	4.472		26,51%		3.535
Pinjaman bank	18.096.715	23,43%		14.661.887
Surat berharga yang diterbitkan	5.687.515	31,07%		4.339.237
Liabilitas imbalan kerja karyawan	274.546	40,84%		194.940
Jumlah Liabilitas	25.697.732	24,53%		20.636.141

Perbandingan Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.697.732 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.061.591 juta atau 24,53% dari Rp20.636.141 juta pada tahun 2022. Peningkatan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh kebutuhan dana Perseroan yang meningkat seiring dengan ekspansi bisnis pembiayaan Perseroan. Pinjaman Bank merupakan kontributor terbesar terhadap liabilitas Perseroan.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta saldo laba. Rincian jumlah ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

31 Desember

2023	Δ%	2022
250.000	−	250.000
bilitas imbalan kerja (38.390) 27,13% (30.198)

Modal dasar

Kerugian aktuarial atas xxx xxxxxxxx

Uraian

31 Desember

(dalam jutaan Rupiah)

Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk	2023	Δ%	2022
lindung nilai arus kas− neto	2.802	−145,28%	(6.188)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	50.000	−	50.000
belum ditentukan penggunaannya	3.765.248	33,08%	2.829.211
Total Ekuitas	4.029.660	30,29%	3.092.825

Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.029.660 juta mengalami peningkatan sebesar Rp936.835 juta atau 30,29% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun 2022 sebesar Rp3.092.825 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih Perseroan.

Imbal Hasil Atas Aset

Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak. Tingkat imbal hasil atas aset tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing−masing adalah 4,34% dan 3,54%.

Imbal Hasil Atas Ekuitas

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing−masing adalah 28,81% dan 24,26%.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (interest bearing). Salah satu pengukur solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas (gearing ratio) atau tingkat perbandingan kewajiban yang mengandung beban bunga dengan ekuitas. Rasio tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berturut−turut adalah sebesar 5,90 kali dan 6,14 kali.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus kas keluar (cash outflow).

Arus kas masuk Perseroan dan Perusahaan Anak yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank dan/atau obligasi dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan dan Perusahaan Anak yang utama adalah untuk membayar utang kepada Dealer, membayar utang atas pinjaman bank dan/atau obligasi baik pokok maupun bunga serta membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pembiayaan.

Uraian

31 Desember

2023 2022

Berikut ini rincian arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal−tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

		(dalam jutaan Rupiah)


Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(4.420.498)	(3.190.177)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(118.954)	(65.272)
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	4.551.156	3.855.503

Sumber Pendanaan

Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, penerbitan obligasi untuk disalurkan sebagai pembiayaan konsumen.

Pada Periode tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman bank Perseroan adalah sebesar Rp18.096.715 juta atau naik sebesar Rp3.434.828 juta atau 23,43% dibandingkan dengan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp14.661.887 juta. Peningkatan tersebut karena kenaikan realisasi pembiayaan baru yang didanai dari pinjaman bank seiring dengan pertumbuhan usaha perseroan.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset−aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan & prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan pembukaan cabang−cabang baru. Belanja Modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk memenuhi kegiatan operasional Perseroan dan memperluas jaringan layanan kepada nasabah Perseroan dengan pengembangan kantor cabang di seluruh kota−kota di Indonesia dan mendukung inovasi layanan kepada nasabah secara komprehensif sesuai permintaan dan perkembangan pasar yang terkini. Manajemen berpendapat bahwa dampak dari fluktuasi mata uang asing tidak berpengaruh signifikan terhadap ikatan untuk investasi capital expenditure.

Pada tahun 2023, pembelian atau penambahan aset tetap adalah sebesar Rp86.892 juta atau meningkat sebesar Rp36.996 juta atau 74,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp49.896 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perseroan telah melakukan belanja modal sebesar Rp131.972 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut dimaksudkan untuk membeli aset−aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan cabang. Sumber pendanaan tersebut diperoleh dari hasil usaha Perseroan yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian Anggaran Dasar terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance Nomor 160 tanggal 29 September 2023 dibuat dihadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU−0060383.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan telah didaftarkan Dalam Daftar Perseroan Nomor:AHU−0197871.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2023 Tambahan Berita Negara Nomor 33842 (untuk selanjutnya disebut “Akta No.160 tanggal 29 September 2023”).

Berdasarkan Akta No.160 tanggal 29 September 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Serta Kegiatan Usaha.

Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.013/1989 tanggal 07 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP−352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009.

Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor. Perseroan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang terkendali yaitu terutama merek− merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mitsubishi dan Suzuki yang sudah menguasai lebih dari 80% pangsa pasar otomotif.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap II Tahun 2023.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan hukum Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, anggota Direksi dan Dewan Komisaris suatu Perseroan Terbatas diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham untuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu−waktu. Direksi mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan suatu Perseroan Terbatas sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas tersebut serta memberikan nasihat kepada Direksi. Berdasarkan ketentuan hukum wajib daftar perusahaan yang berlaku di Indonesia, anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus didaftarkan pada Daftar Perusahaan. Oleh karenanya, dalam praktek yang terjadi, apabila Perseroan Terbatas mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka perubahan tersebut diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk kemudian didaftarkan pada Daftar Perusahaan. Namun demikian, pendaftaran perubahan tersebut tidak berkaitan dengan efektifitas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Efektifitas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris suatu Perseroan Terbatas tetap didasarkan pada keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam

Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU−AH.01.03−0205892 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU−005987.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 22 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU−AH.01.09−0026615 tanggal 28 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU−0121479.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 138 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU−AH.01.09−0133677 tanggal 3 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU−0123304.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 138 tanggal 28 Juni 2023”) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Komisaris : Xxxxx Xxxxxxxxxx*

Komisaris Independen : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx**

Anggota Direksi

Direktur Utama : Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx : X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Keterangan:

*) Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 7 Maret 2024, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx telah mengajukan pengunduran diri selaku Komisaris Perseroan efektif per tanggal 7 Maret 2024.Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Mei 2024, Perseroan berkomitmen untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan agenda persetujuan pengunduran diri Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx selaku Komisaris Perseroan selambat−lambatnya pada tanggal 6 Juni 2024.

**)Penetapan pengangkatan Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx telah berlaku efektif sejak tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/KDK.06/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr.Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx tanggal 8 Desember 2023.

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Pulau Tello pada tahun 1972 dan berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Xxxxxxx Xxxxxxxxx pada bidang Telecomunication Engineering tahun 1997 dan memperoleh gelar Magister Teknik pada bidang Sustainable Energy tahun 2020.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Hotel Indonesia Natour sejak tahun 2015 dan diangkat kembali pada tahun 2021 hingga sekarang.

Komite Audit

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP.KOM/008/2023 tentang Penetapan Anggota Komite Audit tanggal 11 Desember 2023 susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxx

Anggota : Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Komite Pemantau Risiko

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP.KOM/007/2023 tentang Penetapan Anggota Komite Pemantau Resiko tanggal 11 Desember 2023 dengan periode sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2026 adalah sebagai berikut:

Ketua : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxxxxx Anggota Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.KEP.KOM/006/ 2023 tentang Penetapan Anggota Komite Nominasi Xxx Xxxxxxxxxx tertanggal 11 Desember 2023, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan periode 2023−2024 adalah sebagai berikut:

Ketua : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxxxxx

Anggota : Makah Xxxxx Xxxxxxx

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku sejak tanggal 11 Desember 2023.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/SKE−DEKOM/MTF/VIII/2022 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2022.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Perseroan Nomor: 00131/SK−HCP.SVC/HC/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Perseroan telah menunjuk Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Nama : Xxxxx Xxxxxxxx

Jabatan Corporate Secretary Division Head

Nomor Telepon

: (62−21) 2305608

(62−21) 2305618

E−mail : xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.xx

Alamat : Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Xxxx Xxxxxx 61, Jakarta 10310

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang−undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang−undangan di bidang Pasar Modal.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;

b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris

- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

- Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Corporate Action seperti RUPS, Public Expose, CSR, pembagian dividen, dan Penerbitan Obligasi/MTN agar terlaksana dengan baik dan lancar.

- Mengawasi dan mengkoordinasikan whistleblowing system untuk mengefektifkan pengendalian internal.

- Memastikan fungsi People Management di divisi Corporate Secretary, berjalan lancar.

Peraturan Perusahaan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Peraturan Perusahaan tidak mengalami perubahan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap II Tahun 2023.

4. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 3.318 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, lokasi, wilayah, aktivitas utama dan status pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

Komposisi Karyawan Menurut Xxxxxxx Xxxdidikan

Pendidikan	31 Desember
	2023 2022

SLTA dan sederajat	295	317
Akademi (D1,D2,D3)	537	555
Sarjana (D4/S1)	2443	2.383
Magister (S2)	43	42
Jumlah	3.318	3.297

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan

31 Desember

2023 2022

Staff	1786	1.888
Supervisor	1196	1.111
Manager	295	264
Deputy Division Head	4	0
Division Head	34	31
Chief	3	3
Jumlah	3.318	3.297

Komposisi Karyawan Menurut Xxxxxxx Xxxx

Usia	31 Desember
	2023 2022

20 – 29 Tahun	673	682
30 – 39 Tahun	1.700	1.750
40 – 49 Tahun	844	780
> 50 Tahun	101	85
Jumlah	3.318	3.297

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember
	2023 2022

Accounting, Tax & Financial Planning	32	29
Ar Management	17	29
Deputi Direktur	3	3
Corporate Audit	25	15
Corporate Credit Management	29	0
Corporate Fleet	60	51
Corporate Planning & Performance Management	18	12
Corporate Risk Management	17	15
Corporate Secretary	27	35
Credit Management	23	43
Fleet AR Management	14	0
HC Learning	15	0
Human Capital	34	73
Improvement Project	1	−
Information Technology	46	45
Koperasi	1	−
Legal, Compliance & AML CFT	16	0
Mandiri Liaison	17	24
Marketing	22	14
Multiguna	36	26
Operation Support Management	124	113
Recovery & Litigation Management	28	24
Retail Risk Management	13	11
Strategic Marketing & Communication	28	25
Strategic Digital	8
Treasury & Finance	26	22
Operasional Kantor Cabang	473	480
Pemasaran Kantor Cabang	944	968
Penagihan Kantor Cabang	952	982
Management Risiko Cabang	269	258
Jumlah	3.318	3.297

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember
	2023 2022

Sumatera	609	620
Jawa	2046	2.032
Bali & Nusa Tenggara	107	98
Kalimantan	251	255
Sulawesi	273	257
Papua dan Maluku	32	35
Jumlah	3.318	3.297

Komposisi Karyawan Menurut Status

Usia	31 Desember
	2023 2022

Tetap	2.801	2.850
Kontrak	517	447
Jumlah	3.318	3.297

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki memiliki pegawai yang dengan ketidakberadaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Serikat Pekerja

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

5. Struktur Organisasi

CHIEF XXXXXXXXX

Corporate Fleet 2 Division

(Xxxxxxxx Xxxxxxx S.)

Corporate Fleet 1 Division (Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx T.)

Mandiri Liaison 2 Division (Jarnawi)

Mandiri Liaison 1 Division

(Xxxxx Xxxxx)

CHIEF CAPTIVE BUSINESS (VACANT)

Legal Division

(Xxxxx Xxxxxxx L.)

HC Learning Division (VACANT)

Human Capital Division (Makah Indra P.)

CHIEF HUMAN CAPITAL & LEGAL (VACANT)

Corporate Risk Management Division

(Xxxxxxxx Xxxxxxx T.)

Retail Risk Management Division (Xxxxx Xxxx L.)

CHIEF RISK MANAGEMENT

(Xxxx Xxxxxxxxxx)

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Corporate Compliance & AML-CFT

(Xxxxxx Xxxxxx S.)

Credit Operation & General Service

Division

(VACANT)

Corporate Credit Risk

Division

(Xxxxxx Xxxxxxx X.)

Fleet AR

Management Division (VACANT)

Retail Credit Risk Division

(Xxxx Xxxxxxxxx X.)

Business Project Unit

(Xxxx Xxxxxxx)

Digital Transformation Division (VACANT)

Recovery & Litigation Management

Division (Xxxxx Xxxxxx F.)

Corporate Planning & Performance Management

Division Head (Xxxxx Xxxxxx X.)

Multiguna Division

(Xxxx Xxxxxxxx)

Information Technology Division

(Xxxxx Xxxxxxxxx)

Corporate Secretary Division

(Xxxxx Xxxxxxxx)

SAM & Remedial Management

Division

(Xxxxxxxxx Xxx)

Accounting, Tax, Financial Planning Division

(Xxxx Xxxxxxxx X.)

Marketing Division

(Xxxxx Xxxxxxx)

Business & Operation Support Division

(Yeremias)

Corporate Audit Division

(Xxxx Xxxxx)

Current AR Management Division

(A Tatep F.)

Treasury & Finance Division

(Xxxxxxx Xxxxxxx)

Strategic Marketing & Communication Division

(Camar Sativa)

Regional Division

CHIEF AR MANAGEMENT & GENERAL SERVICE

(Xxxxxxxxxx X. X. Xxxxxxx)

CHIEF XXXXXXXXX

(Xxxx Xxxxx Xxxxx)

CORPORATE FINANCE &

RISK MANAGEMENT DIRECTOR

(X Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

SALES & IT DIRECTOR

(Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx)

PRESIDENT DIRECTOR

(Xxxxxxxx X. Xxxxxxx)

Regional	Nama Division Head
Regional 1	Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx 2	Xxxx Xxxx Xxxxxxx
Regional 3	Xxxxx Xxxxx
Regional 4	Xxx Xxxxxx Xxxxxx
Regional 5	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx 6	Xxxxx Xxxxxxxxx
Regional 7	Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Regional 8	Gun Gun Xxxxxx
Xxxxxxxx 9	Xxxxxxx Xxxxxxxx

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan:

Sumber: Perseroan

Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP−507/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP− 506/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Tunas Ridean, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan OJK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (untuk selanjutnya disebut “Permenkumham Nomor 15/2019”), pemilik manfaat dari Perseroan adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun dikarenakan persyaratan pada sistem administrasi hukum umum online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didaftarkan harus Individu oleh karenanya Perseroan menyatakan Pemilik Manfaat adalah Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, SH yaitu Direktur Utama Bank Mandiri dan Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx yaitu Direktur Utama TURI sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 15 Maret 2023, dengan demikian Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkumkam Nomor 15/2019.

Berikut ini merupakan tabel hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan:

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan pada TURI	Jabatan pada Bank Mandiri
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx	Komisaris Utama	Direktur Utama	−
Xxxxx Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx	−	−
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx	Komisaris (Independen)	−	−
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, SE	Direktur Utama	−	−
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxx	−	−
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx	Xxxxxxxx	−	−

Catatan :

TURI : PT Tunas Ridean BMRI : Bank Mandiri

6. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

a. Perseroan

Saat ini, Perseroan sedang menerima 1 somasi dan terlibat dalam 22 Perkara Perdata, 11 Perkara Pailit dan/atau PKPU serta 1 Perkara Perselisihan Hubungan Industrial namun berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 3 Mei 2024 Perkara−perkara tersebut tidak memiliki dampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan apabila putusan perkara−perkara tersebut menghukum Perseroan untuk membayar ganti rugi. Sedangkan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Mei 2024, masing−masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan serta arbitrase.

Perkara Perseroan yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

Perkara Perdata

No	NOMOR REGISTRASI PERKARA	TANGGAL PERKARA		POSISI PERSEROAN	PIHAK LAWAN	MATERI PERKARA	NILAI PERKARA Rp. ,- MATERIL	IMMATERIL	STATUS PERKARA
1.	327/PDT.G/2019/P N.JKT.PST JO. 72/SRT.PDT.KAS/2 022/PN.JKT.PST	29 Juli 2022		Termohon Kasasi	Xxxxx Xxxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	3.000.000.000	00.000.000.000	Sedang Menunggu putusan Kasasi dari Majelis Hakim Mahkamah Agung RI
2.	135/Pdt.G/2022/P N. Bjm	21 Juni 2023		Pemohon Kasasi (d/h Tergugat III )	Xxxxxxxx Xxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	−	−	Sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
3.	182/Pdt.G/2023/P N.Cbi	31 Mei 2023		Tergugat IX	Xxxxx Xxxxx Xxxx	Perbuatan Melawan Hukum	204.600.000	−	Dalam proses persidangan dengan agenda Saksi dari Tergugat 5
4.	403/Pdt.G/2023/P N.Bdg	7 September 2023		Tergugat	Xxx Xxxx Xxxxxxxx	Xxxprestasi	82.261.719	38.896.000	Dalam persidangan agenda Penggugat	proses dengan Saksi
5.	943/PDT.G/2023/P N.SBY	12 Oktober 2023		Tergugat	Doni Susilo & Xxxxxxxx Xxxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	509.600.000	−	Dalam proses persidangan dengan agenda Pembuktian Surat Penggugat
6.	1231/Pdt.G/2023/ PN Tng	12 November 2023		Tergugat	Xxxxxxxx Xxxxx	Xxxbuatan Melawan Hukum	362.600.000	2.000.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda Putusan
7.	236/Pdt.G/2023/P n.Plg	23 Oktober 2023		Tergugat	Lisyanti	Perbuatan Melawan Hukum	551.640.000	2.000.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda Kesimpulan
8.	34/Pdt.Sus− BPSK/2023/PN.Psb	5 Desember 2023		Pemohon Kasasi	Rasidah	Perbuatan Melawan Hukum	−	−	Dalam proses persidangan dengan agenda menunggu Putusan Kasasi
9.	1026/Pdt.G/2023/ PN Mdn	20 November 2023		Tergugat	Samtua Sihita	Perbuatan Melawan Hukum	1.033.436.000	−	Dalam proses persidangan dengan agenda Putusan Sela
10.	17/Pdt.G.2023/PN. Bls	15 2024	Januari	Termohon Kasasi	Xxxxxxx Xxxxx	Wanprestasi	613.577.000	−	Dalam proses persidangan dengan agenda upaya hukum Kasasi
11.	9/Pdt.G/2024/PN. Gto	11 2024	Januari	Tergugat	Xxxxxx Xxxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	−	−	Dalam persidangan agenda Duplik	proses dengan

No	NOMOR REGISTRASI PERKARA	TANGGAL PERKARA		POSISI PERSEROAN	PIHAK LAWAN	MATERI PERKARA	NILAI PERKARA Rp. ,- MATERIL	IMMATERIL	STATUS PERKARA
12.	6/Pdt.G/2024/PN. Gto	16 2024	Januari	Tergugat	Xxxx Xxxxxxx Xxxx, S.H./Armans yah Xxxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	−	−	Dalam proses persidangan dengan agenda Bukti Surat Para Pihak
13.	193/Pdt.G/2023/P N.Jmb	20 Desember 2023		Tergugat	Triput Darmaji	Perbuatan Melawan Hukum	166.464.000	1.000.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda Bukti Surat Para Pihak
14.	263/Pdt.G/2023/P N Tjk	27 Desember 2023		Tergugat	Suseno	Perbuatan Melawan Hukum	67.400.000	2.000.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda Duplik
15.	28/Pdt.G/2024/PN .Bgr	21 Februari 2024		Turut Tergugat II	PT Cita Cita Aditama	Perbuatan Melawan Hukum	2.094.344.000	−	Dalam proses persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan
16.	54/Pdt.G/2023/PN Mad	19 Februari 2024		Tergugat	Xxxxx Xxxxxxx	Xxxx	Perbuatan Melawan Hukum	71.036.000	−	Dalam proses Perseroan melakukan pemeriksaan berkas perkara banding
17.	105/Pdt.G/2024/P N Sby	22 2024	Januari	Terlawan	Xxxxx Xxxxx Xxxx	Gugatan Perlawanan	1.818.646.646	5.210.102.200	Dalam proses persidangan dengan agenda Replik
18.	555/Pdt.G/2023/P N Bdg	15 Februari 2024		Tergugat	Herdiawan Xxxx Xxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	−	−	Dalam proses persidangan dengan agenda Mediasi
19.	42/Pdt.G/2024/PN Plg	6 2024	Maret	Tergugat	Xxxxxx Xxxxxxxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	64.152.000	3.000.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan
20.	22/PDT.G/2024/P N JMB	27 2024	Maret	Tergugat	Saipul Xxxxx	Xxxbuatan Melawan Hukum	348.026.000	1.000.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan gugatan
21.	16/Pdt.G/2024/PN Gto	22 2024	Maret	Tergugat	Xxxxxx Xxxx	Perbuatan Melawan Hukum	293.108.000	500.000.000	Dalam proses persidangan dengan agenda Jawaban
22.	82/PDT.G/2023/P N.BJM	6 September 2023		Tergugat	Xxxxxx	Perbuatan Melawan Hukum	25.000.000		Dalam proses permohonan kasasi

Perselisihan Hubungan Industrial

No	NOMOR REGISTRASI PERKARA	TANGGAL PERKARA	POSISI PERSEROAN	PIHAK LAWAN	DASAR TUNTUTAN	STATUS PERKARA
1.	23/Pdt.Sus−	6 Januari	Tergugat	Penggugat	Bahwa Penggugat	Perseroan saat ini menunggu
	PHI/2023/PN.	2023	saat ini	an. Xxxxxxxxxxx	menolak atas PHK	putusan kasasi dari Mahkamah
	Jkt.Pst		sebagai	(Karyawan MTF	yang dilakukan MTF	Agung RI.
			Termohon	Kelapa Gading)	dikarenakan
			Kasasi		Penggugat mangkir
					(tidak masuk bekerja)
					selama 5 hari kerja
					berturut−turut setelah
					dilakukan panggilan
					secara patut dan
					tertulis oleh Tergugat.

Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

No	NOMOR REGISTRASI PERKARA	TANGGAL PERKARA	POSISI PERSEROAN	PIHAK LAWAN	MATERI PERKARA	TOTAL TAGIHAN Rp.,−	STATUS PERKARA
1.	287/PDT.SUS− PKPU/2022/PN NIAGA JKT.PST	15 Desember 2022	Kreditur Separatis	PT Phos Tekno Indonesia (Dalam PKPU Sementara)	PKPU	848.402.100	Dalam proses pengurusan harta boedel pailit
2.	318/PDT.SUS.PKPU/2022/ PN.NIAGA.JKT.PST	22 Desember 2022	Kreditur Konkuren	PT Visi Xxx Xxxxx (Dalam PKPU Sementara)	PKPU	966.819.600	Dalam proses Pemberesan Harta Pailit
3.	368/PDT.SUS/PKPU/2022/ PN.NIAGA.JKT.PST	14 Desember 2022	Kreditur Separatis	PT Labuan Mandiri Jaya (Dalam PKPU)	PKPU	121.754.000	Dalam agenda Verifikasi Tagihan
4.	16/PDT.SUS− PAILIT/2022/XX.XXXXX.XX G	6 September 2022	Kreditur Separatis	PT Ardan Greenland Propertindo, (Dalam Pailit) dan Xxxxxx Xxxxx (Dalam Pailit)	Kepailitan	442.138.100	Dalam proses pengurusan pemberesan harta boedel pailit
5.	20/Pdt.Sus− PKPU/2023/PN.Niaga.Smg	24 Juli 2023	Kreditur Separatis	Bowo Heli Sartanto	PKPU	144.879.800	Dalam proses pembahasan proposal perdamaian
6.	51/PDT−SUS PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY	15 Mei 2023	Kreditur Konkuren	PT Sakti Mait Jaya Langit	Pailit	1.438.745.400	Dalam proses pengurusan pemberesan harta boedel pailit
7.	35/Pdt.Sus−PKPU/2023/PN Niaga.Mdn	8 September 2023	Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren	PT Bias Nusatama	PKPU	2.013.738.800 dan 7.814.342.290	Dalam proses agenda Rapat Permusyawaratan Majelis
8.	205/Pdt.Sus− PKPU/2023/pn.Jktpst	18 September 2023	Kreditur Separatis	PT Saeti Centricon Wahana	PKPU	4.712.600	Dalam proses agenda Rapat Permusyawaratan Majelis
9.	5/Pdt.Sus−PKPU/2023/PN Niaga.Smg	17 November 2023	Kreditur Separatis	PT Vision Land Semarang	Kepailitan	863.414.000	Dalam proses pengurusan harta boedel pailit
10.	119/Pdt/Sus− PKPU/2023/PN Niaga Sby	3 April 2024	Kreditur Separatis	PT Runinco Bumi Lestari	PKPU	1.320.567.700	Dalam proses agenda Pembahasan Proposal perdamaian
11.	111/Pdt.Sus− PKPU/2023/PN Niaga Sby	1 Februari 2023	Kreditur Separatis	PT Sumber Pangan Xxxxxx	Xxxxxxxxxx	7.028.748.846	Debitur telah dalam keadaan Pailit, saat ini dalam agenda Rapat Kreditur Pertama

b. Direksi dan Dewan Komisaris

Para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, masing−masing tidak sedang terlibat di badan peradilan, yaitu:

a. suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; b.perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; c. pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; d. perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; e. sengketa tata usaha negara dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara; f. sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; g. sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

h. sengketa persaingan usaha, serta baik berupa somasi atau teguran lainnya yang berpotensi menimbulkan perkara, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024.

7. Aset Tetap

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang−bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), serta sertifikat lainnya seperti penguasaan tanah, perjanjian pemindahan hak dan kuasa, perjanjian jual beli ruangan, perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah dan Akta Jual Beli, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tanah−tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap II Tahun 2023.

Total nilai aset tetap − bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp283.625 juta, dengan ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Nilai Buku Penyusutan
Tanah	48.570		48.570
Bangunan, termasuk renovasi dan Instalasi	52.996	(20.746)	32.250
Perlengkapan, mesin dan perabot kantor	334.445	(231.510)	102.935
Kendaraan bermotor	28	(27)	1
Renovasi bangunan sewa	70.105	(50.621)	19.484
Asset hak guna	187.541	(107.156)	80.385
Total Aset Tetap	693.685	(410.060)	283.625
8. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Pihak afiliasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan−perusahaan afiliasi adalah Bank Mandiri dan TURI.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi. Transaksi−transaksi tersebut antara lain:

a. Aset	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Kas pada bank
Bank Mandiri	781.632
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	798
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	15
PT Bank Mandiri Taspen	6
Jumlah Kas pada bank	782.451
Deposito berjangka
PT Bank Mandiri Taspen	50.000
Jumlah Deposito berjangka	50.000
Piutang pembiayaan konsumen Personel manajemen kunci Grup	7.109
PT Kimia Farma Apotek	4.327
PT Kimia Farma Diagnostik	106
Jumlah Piutang pembiayaan konsumen	11.542
Piutang lain-lain
Bank Mandiri	473.710
PT Jamkrindo	70.992
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	2.161

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
TURI	620
Jumlah piutang lain-lain	547.483
Aset lain-lain
PT Bumi Daya Plaza	765
PT Bank Mandiri Taspen	137
Jumlah aset lain-lain	902
Jumlah aset kepada pihak afiliasi	1.392.378
b. Liabilitas	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember
	2023
Utang lain-lain
Bank Mandiri	24.591
PT Bumi Daya Plaza	23.865
PT SuryaSudeco	8.109
TURI	240
Jumlah utang lain-lain	56.805
Beban masih harus dibayar
Bank Mandiri	3.381
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	698
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	393
Jumlah beban masih harus dibayar	4.472
Pinjaman bank
Bank Mandiri	2.061.963
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	305.556
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	523.733
Jumlah pinjaman bank	2.891.252
Surat berharga yang diterbitkan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	308.000
DPLK Bank Rakyat Indonesia	250.000
Dana Pensiun Bank Mandiri	110.000
Perum Jaminan Kredit Indonesiaa	25.000
Jumlah surat berharga yang diterbitkan	693.000
Jumlah liabilitas kepada pihak afiliasi	3.645.529
c. Pendapatan
	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember
	2023
Pembiayaan konsumen
Personil manajemen kunci Grup PT Kimia Farma Apotek	512 267
PT Kimia Farma Diagnostika	28
Jumlah Pembiayaan konsumen	807
Bunga Bank Mandiri	13.544
PT Bank Mandiri Taspen	2.645

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2
Jumlah Pendapatan Bunga	16.191
Lain-lain PT Mandiri AXA General Insurance	8
Jumlah Pendapatan Lain-lain	8
Jumlah pendapatan dari pihak afiliasi	17.006
d. Beban	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember
	2023
Beban umum dan administrasi Beban sewa gedung
PT Bumi Daya Plaza	7.224
PT Wahana Optima Permai
Jumlah beban umum dan administrasi	7.224
Beban gaji dan tunjangan
Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi
Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek:
Gaji dan tunjangan	5.335
Tantiem	2.603
Dewan Direksi Imbalan kerja jangka pendek:
Gaji dan tunjangan	14.318
Tantiem	6.750
Jumlah beban gaji dan tunjangan	29.006
Beban Keuangan
Bank Mandiri	112.682
Bank Tabungan Negara	27.104
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	16.741
PT Bumi Daya Plaza	1.866
PT Surya Sudeco	610
Jumlah beban keuangan	159.003
Jumlah beban kepada pihak afiliasi	195.233

e. Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

Pihak Afiliasi Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

Bank Mandiri Pemegang saham mayoritas

TURI Pemegang saham minoritas

PT Bumi Daya Plaza Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri PT Bank Mandiri Taspen Dikendalikan oleh Bank Mandiri

PT AXA Mandiri Financial Service Entitas asosiasi Bank Mandiri

PT Mandiri Sekuritas Dikendalikan oleh Bank Mandiri

PT Mandiri AXA General Insurance Dikendalikan oleh Bank Mandiri

Dana Pensiun Bank Mandiri Bank Mandiri sebagai pendiri

PT Bank Syariah Indonesia Tbk Dikendalikan oleh Bank Mandiri

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Dikendalikan oleh Bank Mandiri PT Surya Sudeco Dikendalikan oleh TURI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik Negara

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Badan usaha milik Negara

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Badan usaha milik Negara

Pihak Afiliasi Sifat hubungan dengan pihak afiliasi

PT Taspen (Persero) Badan usaha milik Negara

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Badan usaha milik Negara

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero) Badan usaha milik Negara

PT Kimia Farma Apotek Perusahaan Anak dari Badan usaha milik Negara

PT Kimia Farma Diagnostika Perusahaan Anak dari Badan usaha milik Negara PT Kimia Farma Trading & Distribution Perusahaan Anak dari Badan usaha milik Negara DPLK Bank Rakyat Indonesia Perusahaan Anak dari Badan usaha milik Negara

Personil manajemen kunci Grup Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri Karyawan kunci Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat, transaksi−transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat−syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

9. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting dengan Pihak Ketiga yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa

Pada tanggal Prospektus PUB VI Tahap III tahun 2024 ini, Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan/Gedung yang dimiliki oleh Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana telah kami ungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap I Tahun 2023 dan Prospektus VI MTF Tahap II Tahun 2023 kecuali untuk sewa menyewa yang telah habis masa berlaku nya dan penambahan cabang baru sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu	Dikuasai Perseroan Berdasarkan
1.	Kantor Cabang Medan II dan Medan III yang terletak di Jalan X. Xxxx Xxxxx, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara	233	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024 s/d 31 Januari 2029	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.385 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, S.H., Notaris di Kota Medan
2.	Kantor Cabang Padang dan Padang II yang terletak di Jalan S. Xxxxxx Nomor 236 A, Kelurahan Ulak Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat	1998	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d 23 Desember 2024	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Hilda Novel, S.H., X.Xx., Notaris di Padang
3.	Kantor Cabang Jambi dan Jambi II yang terletak di Xxxxx Xxxxx Xxxx Xx. 85, RT 022 RW 006, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi	180	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 s/d 30 April 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 107 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Kota Jambi
4.	Kantor Cabang Pekanbaru dan Pekanbaru yang terletak di Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Platinum Bisnis Center Nomor 25 dan 26,	212	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Januari	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 237 tanggal 9 November 2022 yang dibuat di

No.	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu	Dikuasai Perseroan Berdasarkan
	Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau		2023 s/d 11 Januari 2028	hadapan Isnadi, S.H., X.Xx., Notaris di Kota Pekanbaru
5.	Kantor Cabang Pekanbaru II yang terletak di Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx XX Xxxxx 00, Xxxxxxxan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Provinsi Riau	181	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2024 s/d 12 Februari 2029	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 149 tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Isnadi, S.H., X.Xx., Notaris di Kota Pekanbaru
6.	Kantor Cabang Bandar Lampung dan Lampung II yang terletak di Jalan Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan way xxxxx, Kota Bandar Lampung	376 95	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2023 s/d 2 Mei 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1613 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Kota Bandar Lampung
7.	Kantor Cabang Batam dan Batam II yang terletak di Komplek Ruko Centre Xxxx Xxxx A No. 13, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau	90	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 s/d 1 Maret 2027	Akta Addendum Sewa Menyewa No. 04 tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Batam
8.	Kantor Cabang Kebon Jeruk dan Jakarta Barat II yang terletak di Xx.Xxxxxx Xxxx Xxxx Nomor 36−40, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat	324	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dengan grace period mulai tanggal 1 Mei 2020 s/d 30 Juni 2023 diperpanjang selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 s/d 30 Juni 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 30 April 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 9 Juni 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Paramita Sintha Widasmara, S.H., X.Xx., Notaris di Kabupaten Tangerang
9.	Kantor Cabang Cikarang yang terletak di Ruko Cikarang Central City Blok E Nomor 15, Xxxx X Xxxxxxx 00, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Bekasi, Provinsi Jawa Barat	98	2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2025	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2773 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Kota Tangerang
10.	Kantor Cabang BSD dan Tangerang Selatan II yang terletak di BSD Junction Blok A No. 39 dan No. 40	277	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2023 s/d 2 Oktober 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3005 tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxxxx, S.H.,

No.	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu	Dikuasai Perseroan Berdasarkan
				X.Xx., Notaris di Kota Tangerang Selatan
11.	Kantor Cabang Serang dan Serang II yang terletak di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	875	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 17 November 2021 s/d 16 November 2024	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2269 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Kabupaten Tangerang
12.	Kantor Cabang Yogyakarta dan Xxxxxx XX yang terletak di Ruko Sumber Baru Square kavling W, Xx.Xxxx Xxxx Xxxxx, Xxlurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	224	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 September 2020 s/15 September 2025	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 1 September 2020 yang dibuat di hadapan Derita Kurniawati, S.H., Notaris di Yogyakarta
13.	Kantor Cabang Malang dan Malang II yang terletak di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx nomor 98 Kav 1, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	333	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d 5 Januari 2027	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.04 tanggal 3 November 2021 yang dibuat di hadapan Titik Soeryati Soekesi S.H., Notaris di Malang
14.	Kantor Cabang Manado dan Manado II yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara	87 75	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2023 s/d 16 Juli 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Paramitta Jeitty Xxxxx Xxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Manado
15.	Kantor Cabang Samarinda dan Samarinda II yang terletak di Jalan Xx. Xxxxxx Gang 6 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur	190	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 s/d 1 Desember 2027	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 11 November 2022 yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxx Xxxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Samarinda
16.	Kantor Cabang Semarang II yang terletak di Mutiara Unggaran Square, Kelurahan Unggaran, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	248	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2024 s/d 19 Februari 2027	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.123 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Kabupaten Batang
17.	Kantor Cabang Sintang yang terletak di Kelurahan/Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	234	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 s/d 1 Oktober 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dodon Almury Baron

No.	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu	Dikuasai Perseroan Berdasarkan
				S.H.,X.Xx. Notaris di Sintang
18.	Kantor Cabang Banjarmasin dan Banjarmasin II yang terletak di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	199	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1 tanggal 2 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Herliena S.H., Notaris di Banjarmasin
19.	Kantor Cabang Makassar dan Makassar III yang terletak di Jalan Citraland Boulevard Kompleks Citraland Bussinesess Xxxx Xxxx A1/02 dan A1/03	110	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2023 s/d 15 April 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H. Notaris di Makassar
20.	Kantor Cabang Kotawaringin Timur (Sampit) yang terletak di Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	125	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 s/d 1 April 2029	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.17 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Wuri Xxxxxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Kotawaringin Timur
21.	Kantor Cabang Banggai (Luwuk) yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kota Banggai, Sulawesi Tengah	740	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 s/d 1 Oktober 2028	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Kabupaten Banggai
22.	Kantor Cabang Bekasi IV yang terletak di Grand Kota Bintang C6, Kalimalang, Kota Bekasi	88	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2023 s/d 28 Februari 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.3840 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Kota Tangerang
23.	Kantor Cabang Jakarta Selatan V yang terletak di Ruko Mampang Business Xxxx Xxxx A Nomor 18	19.092	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2023 s/d 28 Februari 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.36 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Aryadi S.H.,X.Xx. Notaris di Kota Tangerang
24.	Kantor Cabang Karawang II yang terletak di Grand Taruma Blok A Kavling Nomor 35	75	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2023 s/d 31 Oktober 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Xx.Xxxxx Xxxx Xxxxxxx X.X., Notaris

No.	Lokasi	Luas (m2)	Jangka Waktu	Dikuasai Perseroan Berdasarkan
				di Kabupaten Karawang
25.	Kantor Cabang Bandung yang terletak di Xx XXX Xxxxx 00, Xxxxxxxan Regol, Kelurahan Ancol, Jawa Barat	166	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 9 mei 2022 s/d 8 mei 2025	KAkta Perjanjian Sewa Menyewa No.165 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Kabupaten Bandung Barat
26.	Kantor Cabang Semarang yang terletak di Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx 00−32 Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	235	3 (tiga) tahun dengan 2 (dua) bulan grace period, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 s/d 6 April 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxx S.H., Notaris di Kota Semarang
27.	Kantor Cabang Surakarta II yang terletak di yang terletak di Xxxxx Xxx Xxxxxxx XX 000/XX 00, Xxxxxxxan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	116	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2023 s/d 1 Mei 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.10 tanggal 11 April 2023 yang dibuat di hadapan Winih Respati S.H., Notaris di Kota Surakarta
28.	Kantor Cabang Surabaya III yang terletak di Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya	88	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023 s/d 24 Maret 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxx X.X.,X.Xx. Notaris di Kabupaten Sidoarjo
29.	Kantor Cabang Denpasar yang terletak di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx	00	0 (lima) tahun dengan grace period 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2023 s/d 9 Maret 2028	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.37 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx S.H.,X.Xx. Notaris di Kabupaten Tabanan
30.	Kantor Cabang Makassar yang terletak di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	138	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 1 Maret 2026	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan F.R Pinontoan S.H., Notaris di Kota Makassar

PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi dengan Pihak Ketiga sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap I Tahun 2023 dan Prospektus VI MTF Tahap II Tahun 2023 dan sampai dengan tanggal Prospektus PUB VI Tahap III tahun 2024 ini mengalami beberapa perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. PT ASURANSI MULTI GUNA ARTHA GUNA TBK (“MAG”)

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No.MTF: 099/PKS−CLC/MTF/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor 069C/PKS−LEG/MTF/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan MAG, dengan ketentuan dan syarat−syarat sebagai berikut:

Ruang Lingkup Kerjasama

- Perseroan dengan ini menunjuk MAG sebagai perusahaan asuransi yang menyediakan Asuransi Kendaraan Bermotor yang dibeli oleh Debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Perseroan, dan MAG setuju untuk menyediakan Asuransi Kendaraan Bermotor tersebut kepada Debitur dengan syarat−syarat dan ketentuan−ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan Polis.

- Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor berdasarkan Perjanjian ini dilakukan hanya pada kendaraan dimana Perseroan memiliki kepentingan dan/atau merupakan salah satu pihak berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen atau perjanjian lain yang dapat dipersamakan dengan itu dan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Jangka Waktu Perjanjian

Berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2026 dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Nama Tertanggung

Perseroan QQ Debitur.

Objek Pertanggungan

Kendaraan baru yang dijadikan agunan oleh Debitur kepada Perseroan.

Dilakukan terbatas pada jenis kendaraan sebagai berikut:

a. Kendaraan Pengangkut Penumpang: Sedan/Jeep/Minibus/Bus;

b. Kendaraan Pengangkut Barang: Pick Up/Truck;

c. Sepeda Motor.

Jenis Pertanggungan

Gabungan (Comprehensive) dan kerugian keseluruhan (Total Loss Only), yang dapat ditambahkan dengan Jaminan Perluasan sesuai dengan persetujuan Debitur.

Uang Pertanggungan

a. Kendaraan baru: berdasarkan harga On The Road (OTR) untuk kendaraan baru saat penutupan asuransi.

b. Kendaraan bekas: berdasarkan Harga Depresiasi Kendaraan bekas yang disepakati oleh Perseroan dan Debitur pada saat perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan.

Khusus untuk penutupan lebih dari satu tahun maka Uang Pertanggungan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tahun I : 100% dari Harga Depresiasi atau OTR

2. Tahun II : 90% dari Uang Pertanggungan Tahun I

3. Tahun III : 80% dari Uang Pertanggungan Tahun I

4. Tahun IV : 70% dari Uang Pertanggungan Tahun I

5. Tahun V : 70% dari Uang Pertanggungan Tahun I

6. Tahun VI : 70% dari Uang Pertanggungan Tahun I

7. Tahun VII : 70% dari Uang Pertanggungan Tahun I.

Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan adalah selama waktu perjanjian pembiayaan konsumen dan dapat diperpanjang kembali atas permintaan Perseroan dan/atau Debitur.

Pengakhiran Perjanjian

- Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Xxxxx lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan.

- Sebagai akibat dari pembatalan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa MAG akan meneruskan pertanggungan yang dijamin dibawah setiap Polis yang masih berjalan pada saat mulai berlakunya pembatalan ini sampai dengan berakhirnya periode asuransi atas setiap Polis tersebut.

- Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang−Undang Hukum Perdata sejauh suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian.

Domisili Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA (“CAKRAWALA”)

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Referensi Penutupan Asuransi Alat Berat No: 110B1/PKS− CLC/MTF/XII/2017 No: 180/Dir−ACP/XI/2017 tanggal 1 Desember 2017 dengan CAKRAWALA, diubah dengan Addendum Pertama No. 006A1/PKS−CLC/MTF/I/2019 No. 180/Dir−ACP/XI/2017 tanggal 22 Februari 2019, Addendum Ketiga No.MTF 099I/PKS−CLC/MTF/XI/2020 No.ACP 360/Add3−ACP/Leasing−HO/XI/2020 tanggal 25 November 2020, Addendum Keempat Nomor 067.2T/PKS−CLC/MTF−CLC/MTF/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Addendum Kelima Nomor 106/PKS−LEG/MTF/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan Cakrawala, dengan ketentuan dan syarat−syarat sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup dari Perjanjian adalah Kerjasama Penutupan Asuransi antara Perseroan dan Cakrawala.

Nama Tertanggung

Perseroan QQ Debitur.

Jangka Waktu Perjanjian

Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2026.

Objek Tertanggung Alat Berat.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- Perseroan berhak untuk menerima imbalan jasa;

- Perseroan berhak untuk Membantu tertanggung dalam pengajuan proses klaim manfaat asuransi;

- Perseroan berhak untuk memantau, menganalisa dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi Cakrawala secara berkala paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu−waktu apabila terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi Cakrawala yang diketahui melalui berbagai sumber informasi (“Evaluasi”).

- Perseroan berkewajiban untuk membayarkan premi kepada Cakrawala dengan cara dan waktu yang ditentukan dalam Lampiran;

- Perseroan berkewajiban untuk membantu menyediakan data−data yang diperlukan oleh Xxxxxxxxx dari waktu ke waktu termasuk diantaranya data Debitur yang memiliki produk asuransi;

- Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur yang menjadi tertanggung terkait dengan penyediaan produk asuransi oleh Cakrawala kepada Debitur;

- Perseroan berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

- Perseroan berkewajiban untuk melakukan proses CDD dan EDD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Cakrawala atas terjadinya setiap keadaan/peristiwa terkait dengan pelaksanaan dan pemenuhan produk asuransi;

- Perseroan berkewajiban untuk tidak melakukan hal−hal berikut (selama berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini atau setelah pengakhirannya):

a. Menyatakan bahwa perseroan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen asuransi berupa polis, sertifikat, lampiran/endorsemen dan atau dokumen asuransi lainnya atas nama Cakrawala;

b. Mengesahkan atau mengizinkan atau meminta pegawainya untuk mengesahkan dokumen asuransi berupa polis, sertifikat, lampiran/endorsemen dan atau dokumen asuransi lainnya atas nama Cakrawala;

c. Mengubah atau dengan cara lain mengganti pedoman, kutipan atau dokumen asuransi berupa polis, sertifikat, lampiran/endorsemen dan atau dokumen asuransi lainnya yang diberikan atau yang disahkan oleh Cakrawala.

Hak dan Kewajiban Cakrawala

- Cakrawala berhak untuk menentukan besarnya premi dalam produk asuransi dan menerima pembayaran premi masing−masing tertanggung;

- Cakrawala berhak untuk menentukan keputusan penerimaan penundaan atau penolakan pertanggungan asuransi dengan prinsip underwriting yang berlaku;

- Cakrawala berhak untuk menolak pembayaran manfaat asuransi atau klaim yang diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan polis;

- Cakrawala berhak untuk melakukan peninjauan (survey) terhadap permintaan penutupan asuransi;

- Cakrawala berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas imbal jasa kepada perseroan;

- Cakrawala berkewajiban untuk menjadi penanggung asuransi atas masing−masing Obyek Pertanggungan yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi, sehingga bila timbul kerugian, kerusakan dan/atau kehilangan atas Obyek Pertanggungan sesuai polis maka kerugian, kerusakan dan/atau kehilangan tersebut menjadi tanggung jawab Cakrawala;

- Cakrawala berkewajiban untuk melaksanakan sepenuhnya produk asuransi dan proses underwriting terkait dengan pelaksanaan produk asuransi;

- Cakrawala berkewajiban untuk membayar dan/atau menyelesaikan klaim yang diajukan oleh Debitur atau melalui perseroan sesuai dengan ketentuan polis dan klaim yang telah disetujui tersebut akan dibayarkan melalui perseroan;

- Cakrawala berkewajiban untuk memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan klaim kepada petugas yang berwenang atau ditunjuk dari perseroan;

- Cakrawala berkewajiban untuk menjaga tingkat solvabilitas berdasarkan data terkini paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan;

- Cakrawala berkewajiban untuk menyediakan perangkat produk asuransi berupa benda, instrumen, media yang memuat penawaran, informasi dan/atau penjelasan produk asuransi baik berbentuk cetakan maupun elektronik;

- Cakrawala berkewajiban untuk menyediakan data−data yang diminta oleh perseroan dari waktu ke waktu terkait dengan pelaksanaan produk asuransi dan atau perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian

- Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu dengan dengan memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang−kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- Dalam hal Perseroan melakukan pengakhiran Perjanjian maka Perseroan akan:

a. Menghentikan penggunaan produk asuransi yang termuat dalam Lampiran;

b. Menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban Debitur sehubungan dengan produk asuransi yang telah berjalan berdasarkan Perjanjian.

- Dalam hal perjanjian diakhiri, maka:

a. Para Xxxxx sepakat bahwa pertanggungan asuransi yang telah berjalan tetap berlangsung sampai dengan berakhirnya masa asuransi;

x. Xxxxxxxxx tetap bertanggung jawab untuk polis yang telah terbit sebelum perjanjian berakhir sebagai pihak yang menanggung risiko yang dijamin dengan kewajiban untuk membayar manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan Polis;

c. Tidak ada lagi penutupan Asuransi baru berdasarkan Perjanjian;

d. Cakrawala tetap bertanggung jawab atas pembayaran imbalan jasa yang masih terhutang kepada Perseroan atau semua imbalan jasa lanjutan yang jatuh tempo dari produk asuransi yang terjual melalui Kerjasama dalam Perjanjian.

- Pengakhiran perjanjian tidak menghapus kewajiban masing−masing Pihak yang masih ada berdasarkan Perjanjian berikut lampiran−lampirannya dan Para Pihak tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban− kewajibannya yang masih ada walaupun salah satu Pihak berada dalam keadaan likuidasi, merger, sampai seluruh kewajiban tersebut selesai.

- Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang−Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengakhiri perjanjian ini tidak diperlukan suatu putusan pengadilan atau hakim terlebih dahulu.

Domisili Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. PT SUNDAY INSURANCE INDONESIA (“SUNDAY”)

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No: 049A/PKS− LEG/MTF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan Sunday, dengan ketentuan dan syarat−syarat sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian

Perseroan dengan ini menunjuk Sunday sebagai Perusahaan asuransi yang menyediakan Asuransi Kendaraan Bermotor yang dibeli oleh Debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Perseroan.

Nama Tertanggung

Perseroan QQ Debitur.

Jangka Waktu Perjanjian

Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2027.

Objek Pertanggungan

Kendaraan baru yang dijadikan agunan oleh Debitur kepada Perseroan.

Jenis Pertanggungan

Gabungan (Comprehensive) dan/atau Kerugian keseluruhan (Total Loss Only) yang dapat ditambahkan dengan Jaminan Perluasan sesuai dengan persetujuan Debitur dan/atau Tertanggung.

Uang Pertanggungan

Kendaraan baru: berdasarkan harga on the road (“OTR”) untuk Kendaraan baru saat penutupan asuransi;

Harga Pertanggungan di tahun Kedua dan seterusnya disepakati menurun berdasarkan presentasi sebagaimana dibawah ini :

1. Tahun I : 100% dari Harga Pertanggungan

2. Tahun II : 90% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

3. Tahun III : 80% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

4. Tahun IV : 70% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

5. Tahun V : 70% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

6. Tahun VI : 70% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

7. Tahun VII : 70% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

8. Tahun VIII : 70% dari Harga Uang Pertanggungan Tahun I

Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan adalah selama waktu perjanjian pembiayaan konsumen dan dapat diperpanjang kembali atas permintaan Perseroan dan/atau Debitur.

Domisili Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan nasabah/customer Perseroan dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga dalam form standar Perjanjian Pembiayaan sesuai POJK 35/2018 jo. POJK 7/2022 . Adapun ketentuan−ketentuan dalam standar Perjanjian Pembiayaan telah meliputi hal−hal pokok dan penting yang disyaratkan dalam POJK 35/2018 jo. POJK 7/2022.

Berikut kami sampaikan beberapa contoh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

1. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432302030−034 tanggal 8 September 2023 antara Perseroan dengan PT Bumi Mineral Sulawesi dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan

pembayaran secara angsuran bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional;

b. Jenis Kendaraan : 5 (lima) unit HINO;

x. Xxxxx Perolehan Barang dan/atau Jasa

: Rp.1.400.400.000,− (satu miliar empat ratus juta empat ratus ribu Rupiah)per unit;

d. Nilai Pembiayaan : Rp.1.260.360.000,− (satu miliar dua ratus enam puluh juta

tiga ratus enam puluh ribu Xxxxxx) per unit

e. Uang Muka : Rp. 140.040.000,− (seratus empat puluh juta empat puluh ribu Rupiah) per unit;

x. Xxxxxx Xxxxx : 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan;

g. Besarnya angsuran : Rp.25.706.000,− (dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu Rupiah) per unit;

h. Tingkat Suku Bunga : 8,55% (delapan koma lima puluh lima persen) per tahun

per unit;

i. Biaya Notaris, Fidusia : Rp.1.924.000,− (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

x. Xxxxx Administrasi : Rp.3.076.000,− (tiga juta tujuh puluh enam ribu Rupiah);

x. Xxxxxxxxx Pelunasan : Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 60

Angsuran dengan besaran Rp.25.706.000,− (dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu Rupiah) per unit setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 8 bulan itu.

l. Outstanding : 1.311.006.000,− (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ribu Rupiah) per unit;

m. Denda : − Denda Keterlambatan sebesar 4‰ (empat per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

− Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 4% (empat persen) dari outstanding pokok/principal

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 7171,7172,7173,7174, dan 7175 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxxx X.X., X.Xx Notaris di Banten, Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00479864.AH.05.01, W10.00479865.AH.05.01, W10.00479866.AH.05.01, W10.00479867.AH.05.01, dan W10.00479868.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal

22 September 2023 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

2. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432303093 tanggal 25 Oktober 2023 antara Perseroan dengan PT Bhineka Trans Nusantara dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan

pembayaran secara angsuran untuk pemenuhan kebutuhan Komersil;

b. Jenis Kendaraan : 1 (satu) unit Daihatsu All New Xenia;

x. Xxxxx Perolehan Barang dan/atau Jasa

: Rp.224.550.000,− (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu);

d. Nilai Pembiayaan : Rp.179.640.000,− (seratus tujuh puluh sembilan juta enam

ratus empat puluh Rupiah);

e. Xxxx Xxxx : Rp.44.910.000,− (empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah);

x. Xxxxxx Xxxxx : 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan;

g. Besarnya angsuran : Rp.3.701.300,− (tiga juta tujuh ratus satu tiga ratus

Rupiah);

h. Tingkat Suku Bunga : 9% (sembilan persen) per tahun;

i. Biaya Notaris, Fidusia : Rp.344.000,− (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

x. Xxxxx Administrasi : Rp.1.000.000,− (satu juta Rupiah);

x. Xxxxxxxxx Pelunasan : Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 59

Angsuran dengan besaran Rp.3.701.300,− (tiga juta tujuh ratus satu tiga ratus Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 bulan itu;

l. Outstanding : Rp.192.467.600,− (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Xxxxxx);

m. Denda : − Denda Keterlambatan sebesar 4‰ (empat per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

− Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 4% (empat persen) dari outstanding pokok/prinsipal

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 560 tanggal 2 November 2023 yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxxx X.X., X.Xx Notaris di Banten, Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00561877.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 2 November 2023 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

3. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.94323083368−372 tanggal 25 September 2023 antara Perseroan dengan PT Fastrans Logistik Indonesia dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan

pembayaran secara angsuran bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional;

b. Jenis Kendaraan : 5 (lima) unit Isuzu

x. Xxxxx Perolehan Barang dan/atau Jasa

: Rp.489.500.000,− (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) per unit;

d. Nilai Pembiayaan : Rp.482.891.070,− (empat ratus delapan puluh dua juta

delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh Rupiah) per unit;

e. Xxxx Xxxx : Rp.48.950.000,− (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) per unit;

x. Xxxxxx Xxxxx : 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan;

g. Besarnya angsuran : Rp.12.534.460,− (dua belas juta lima ratus tiga puluh

empat ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per unit;

h. Tingkat Suku Bunga : 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun;

i. Biaya Notaris, Fidusia : Rp.384.800,− (tiga ratus delapan puluh empat ribu

delapan ratus Xxxxxx);

x. Xxxxx Administrasi : Rp.1.700.000,− (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah)

x. Xxxxxxxxx Pelunasan : Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 48

Angsuran dengan besaran Rp.12.534.460,− (dua belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per unit setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 bulan itu;

l. Outstanding : Rp.488.843.940,− (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah);

m. Denda : − Denda Keterlambatan sebesar 4‰ (empat per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

− Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 4% (empat persen) dari outstanding pokok/prinsipal

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2575 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxxx X.X., X.Xx Notaris di Banten, Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.01303931.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 di Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

4. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432302816 tanggal 22 September 2023 antara Perseroan dengan PT Panca Duta Prakasa dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan

pembayaran secara angsuran;

b. Jenis Kendaraan : 1 (satu) unit Toyota Hilux SC 2.4 MT 4x2;

x. Xxxxx Perolehan Barang dan/atau Jasa

: Rp.306.300.000,− (tiga ratus enam juta tiga ratus ribu Xxxxxx);

d. Nilai Pembiayaan : Rp.275.670.000,− (dua ratus tujuh puluh lima juta enam

ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

e. Xxxx Xxxx : Rp.30.630.000,− (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);

x. Xxxxxx Xxxxx : 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan;

g. Besarnya angsuran : Rp.12.887.000,− (dua belas juta delapan ratus delapan

puluh tujuh ribu Rupiah);

h. Tingkat Suku Bunga : 11,30% (sebelas koma tiga puluh persen) per tahun;

i. Biaya Notaris, Fidusia : Rp.574.000,− (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

x. Xxxxx Administrasi : Rp.2.500.000,− (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

x. Xxxxxxxxx Pelunasan : Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 24

Angsuran dengan besaran Rp.12.887.000,− (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 22 bulan itu.

l. Outstanding : Rp.206.192.000,− (dua ratus enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

m. Denda : − Denda Keterlambatan sebesar 4‰ (empat per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

− Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 4% (empat persen) dari outstanding pokok/prinsipal

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 7186 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxxx X.X., X.Xx Notaris di Banten, Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.01240853.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 di Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

5. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.5802301245−246 tanggal 3 November 2023 antara Perseroan dengan PT Sawit Kapuas Kencana dengan syarat−syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan

pembayaran secara angsuran;

b. Jenis Kendaraan : 2 (dua) unit Xxxx Xxxxx Tractor JD;

x. Xxxxx Perolehan Barang dan/atau Jasa

: Rp.327.450.000,− (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per unit;

d. Nilai Pembiayaan : Rp.278.332.500,− (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga

ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per unit;

e. Xxxx Xxxx : Rp.49.117.500,− (empat puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) per unit;

x. Xxxxxx Xxxxx : 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan;

g. Besarnya angsuran : Rp.6.782.000,− (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua

ribu Rupiah) per unit;

h. Tingkat Suku Bunga : 8.25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun;

i. Biaya Notaris, Fidusia : Rp.574.000,− (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

x. Xxxxx Administrasi : Rp.1.500.000,− (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

x. Xxxxxxxxx Pelunasan : Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 48

Angsuran dengan besaran Rp.6.782.000,− (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) per unit setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 3 bulan itu

l. Outstanding : Rp.278.062.000,− (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh dua ribu Rupiah)per unit;

m. Denda : − Denda Keterlambatan sebesar 4‰ (empat per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

− Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 4% (empat persen) dari outstanding pokok/prinsipal

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2778 dan 2779 tanggal 6 November 2023 dan yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxxx X.X., X.Xx Notaris di Banten, Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00561819.AH.05.01 dan nomor W10.00175460.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian untuk fasilitas kredit sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUB VI MTF Tahap I Tahun 2023 dan Prospektus VI MTF Tahap II Tahun 2023, dan berikut adalah penambahan−penambahan Fasilitas Perjanjian Kredit sebagai berikut:

KETERANGAN

(Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)

NOMOR

PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

JUMLAH

ANGSURAN

(Installment) Per

31 Maret 2024

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER

(dalam Rupiah)

Per 31 Maret 2024

PENARIKAN

(PENCAIRAN)

PELUNASAN

(dalam Rupiah)

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

1. Fasilitas Installment Loan XV dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.1.500.000.000.000,− (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

2. Fasilitas Installment Loan XVI dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.2.500.000.000.000,− (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

3. Fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (uncommitted facility) berupa pinjaman berjangka Money Market (PBMM)

dengan jumlah pokok

Akta Perjanjian

Kredit No.13 tanggal 7 Maret

2001 dibuat

dihadapan Ny. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian kredit mana diubah

terakhir kali

dengan Akta Perubahan Ketiga Puluh atas Perjanjian Kredit No.60 tanggal 17

April 2023 yang

dibuat dihadapan

1. Fasilitas

Installment Loan XV batas

waktu penarikan telah berakhir.

2. Fasilitas

Installment Loan XVI batas

waktu penarikan telah berakhir.

3. Fasilitas

kredit

1. Fasilitas

Installment Loan XV jatuh tempo di 16

Februari 2025

2. Fasilitas

Installment Loan XVI jatuh tempo di 13

Oktober 2025

3. Fasilitas pinjaman berjangka Money Market (PBMM) jatuh tempo di 11 Juni 2024

274.305.555.557

6.048.611.111.104

NO	KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)	NOMOR PERJANJIAN	JANGKA WAKTU		JUMLAH ANGSURAN (Installment) Per 31 Maret 2024	JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER (dalam Rupiah) Per 31 Maret 2024
			PENARIKAN (PENCAIRAN)	PELUNASAN	(dalam Rupiah)
	setinggi−tingginya sebesar Rp.553.000.000.000,− (lima ratus lima puluh tiga miliar Rupiah), dengan ketentuan BCA berhak untuk menyetujui atau menolak penarikan fasilitas PBMM dan BCA berhak sewaktu−waktu, tanpa syarat membatalkan pemberian fasilitas PBMM. 4. Fasilitas Installment Loan XVII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.2.000.000.000.000,− (dua triliun Rupiah). 5. Fasilitas Installment Loan XVIII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp4.000.000.000.000,− (empat triliun rupiah)	Sri Buena Brahmana, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta	jangka pendek yang tidak mengikat (uncommitt ed facility) terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2022 dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2024. 4. Fasilitas Installment Loan XVII batas waktu penarikan telah berakhir. 5. Fasilitas Installment Loan XVIII terhitung sejak tanggal 17 April 2023 dan berakhir pada tanggal yang sama 12 (dua belas) bulan kemudian.	4. Fasilitas Installment Loan XVII jatuh tempo di 13 Maret 2026 5. Fasilitas Installment Loan XVIII jatuh tempo di 27 Desember 2026
2.	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Terafiliasi) (“Bank Mandiri”)				Total Fasilitas KMK Executing 13 dan 14 26.281.543.189	Total Outstanding KMK Executing 13 dan 14 391.487.337.011,70
	1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Executing 13 sebesar Rp600.000.000.000,− (enam ratus miliar Rupiah)	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor XXX.XX/000/XX K/2021 No.24 tanggal 24 April 2021 dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta	Jangka waktu penarikan telah berakhir	24 Mei 2025
	2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Executing 14 sebesar Rp450.000.000.000,− (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor XXX.XX/000/XXX /12 No.2 tanggal 8 Desember 2021 dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta	Jangka waktu penarikan telah berakhir	17 Oktober 2026

NO	KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)	NOMOR PERJANJIAN	JANGKA WAKTU		JUMLAH ANGSURAN (Installment) Per 31 Maret 2024	JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER (dalam Rupiah) Per 31 Maret 2024
			PENARIKAN (PENCAIRAN)	PELUNASAN	(dalam Rupiah)
	3. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving sebesar Rp.200.000.000.000,− (dua ratus miliar rupiah) dan fasilitas ini merupakan sublimit fasilitas kredit Modal Kerja Executing 15 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari total limit fasilitas kredit Modal Kerja Executing 15.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor XXX.XX/000/XXX /12 No.10 tanggal 10 April 2012 dibuat dihadapan Xxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta yang beberapa kali telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum XII Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: XXX.XX/000/XXX /12 Nomor: 155 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dihadapan Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx X.X, Notaris di Kabupaten Bekasi	27 September 2023	26 September 2024	Nihil	200.000.000.000
	4. Fasilitas Kredit Modal Kerja Auto Loan Pegawai dengan limit sebesar Rp.50.000.000.000,− (lima puluh miliar rupiah) dan fasilitas ini merupakan sublimit fasilitas kredit Modal Kerja Executing 15 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari total limit fasilitas kredit Modal Kerja Executing 15.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor XXX.XX/000/XX K/2022 No.221 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Xxxxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: XXX.XX/000/XX K/2022 Nomor: 156 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dihadapan Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx X.X, Notaris di Kabupaten Bekasi	27 September 2024	Maksimal 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit	566.666.666,00	32.616.666.632,00

KETERANGAN

(Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)

NOMOR

PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

JUMLAH

ANGSURAN

(Installment) Per

31 Maret 2024

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER

(dalam Rupiah)

Per 31 Maret 2024

PENARIKAN

(PENCAIRAN)

PELUNASAN

(dalam Rupiah)

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

1. Term Loan/ Kredit Angsuran Berjangka IV (KAB IV), Non Revolving

/ Uncommitted dengan jumlah setinggi

tingginya sebesar Rp.1.000.0000.000.000,

− (satu triliun Rupiah)

2. Term Loan/ Kredit Angsuran Berjangka V (KAB V), Non Revolving / Uncommitted dengan jumlah setinggi

tingginya sebesar Rp.1.000.0000.000.000,

− (satu triliun Rupiah)

3. Term Loan/ Kredit Angsuran Berjangka VI (KAB VI), Non Revolving

/ Uncommitted dengan jumlah setinggi

tingginya sebesar Rp.1.500.0000.000.000,

− (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

4. Working Capital/ Kredit Modal Kerja Revolving/ Uncommitted dengan jumlah setinggi

tingginya sebesar Rp.150.000.000.000,−

(seratus lima puluh miliar Rupiah).

Akta Perjanjian

Kredit No.26 tanggal 20 Mei

2010 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta yang

terakhir telah

diubah dengan

Akta Perjanjian perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.14 tanggal 13

Nopember 2023 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta

1. Fasilitas KAB IV jangka waktu penarikan telah berakhir dan jangka waktu fasilitas kredit berlaku maksimal 36 bulan terhitung sejak setiap tanggal pencairan yaitu pada

tanggal 20

Januari 2025.

2. Fasilitas KAB V jangka waktu penarikan dan jangka waktu fasilitas kredit berlaku maksimal 36

bulan terhitung sejak setiap tanggal pencairan yaitu pada

tanggal 20

Oktober 2025.

3. Fasilitas KAB VI jangka waktu penarikan adalah 12

bulan sejak

tanggal 13

Nopember

2023 dan jangka waktu fasilitas kredit berlaku maksimal 36

bulan terhitung sejak setiap tanggal pencairan.

4. Fasilitas Kredit Modal Kerja

Jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 30

Agustus 2024.

KAB IV

20 Januari 2025

KAB V

20 Oktober 2025

KAB VI

36 bulan setelah tanggal pencairan

Fasilitas KMK

30 Agustus 2023

00.000.000.000

0.000.000.000.000

PT BANK DKI (“Bank DKI”)

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Executing Term Loan sebesar Rp.500.000.000.000,− (lima ratus miliar rupiah)

2. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Executing

Term Loan sebesar

1. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.13 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Xx.Xxxxx

Xxxxxxxxx, S.H.,

1. Fasilitas KMK Executing sebesar Rp500.000.000.00 0,− (lima ratus miliar rupiah)

jangka waktu penarikan telah

berakhir.

KMK Executing sebesar Rp500.000.000.000,

− (lima ratus miliar rupiah)

4 Maret 2025

00.000.000.000

0.000.000.000.000

KETERANGAN

(Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)

NOMOR

PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

JUMLAH

ANGSURAN

(Installment) Per

31 Maret 2024

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER

(dalam Rupiah)

Per 31 Maret 2024

PENARIKAN

(PENCAIRAN)

PELUNASAN

(dalam Rupiah)

Rp.1.000.000.000.000,−

(satu triliun Rupiah)

M.H., Notaris di Jakarta Selatan

2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.06 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Xx.Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., M.H., Notaris di

Jakarta

2. Fasilitas KMK Executing sebesar Rp1.000.000.000. 000,− (satu triliun rupiah) jangka waktu penarikan sampai dengan 6 September 2024

KMK Executing sebesar Rp1.000.000.000.00

0,− (satu triliun rupiah)

14 Maret 2027

PT BANK ANZ INDONESIA

− Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai USD 15.000.000,00 (lima

belas juta dollar amerika)

− Fasilitas Kredit Berulang Tanpa Komitmen senilai USD 20.000.000,00

(Dua puluh juta dollar amerika)

− Perjanjian Fasilitas Nomor

110/FA/ANZ

/NEW/X/201 8 Tanggal 11 Oktober 2018 yang diperpanjan g dengan Perubahan Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas No. 1136/FA/AN Z/AMD/IX/2 023

− Perjanjian Fasilitas Kredit Berulang Tanpa Komitmen No.

1138/FA/AN Z/NEW/IX/2

023

− 30 Juni 2023

− 22 Juni 2023

28 Juni 2024

3 tahun dari tanggal penggunaan

Xxxxx Xxxxx

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Bank CCBI”)

1. Fasilitas Installment Loan (IL) 1/Fasilitas Langsung/Non Revolving sebesar Rp.430.000.000.000,

− (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah);

2. Fasilitas Installment Loan (IL) 2/ Fasilitas Langsung/ Non Revolving sebesar Rp.300.000.000.000,

− (tiga ratus miliar Rupiah).

Akta Perjanjian Kredit Nomor 31

tanggal 16 Juni

2022 yang dibuat dihadapan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx , S.H., M Corp Admin, M Com yang telah diubah terakhir kali

dengan Akta

Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 94 tanggal

26 Oktober 2023

yang dibuat

1.Fasilitas IL 1 Penarikan telah berakhir

2.Fasilitas IL 2 sampai dengan

tanggal 26

Oktober 2024

1. Fasilitas IL 1 : 16 Juni 2026

2.Fasilitas IL 2 : 3

November 2026

00.000.000.000

000.000.000.000

KETERANGAN

(Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)

NOMOR

PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

JUMLAH

ANGSURAN

(Installment) Per

31 Maret 2024

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER

(dalam Rupiah)

Per 31 Maret 2024

PENARIKAN

(PENCAIRAN)

PELUNASAN

(dalam Rupiah)

dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan

dan Bank CCBI

PT Bank OCBC NISP Tbk

Fasilitas Demand Loan multicurrency sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah)

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit

nomor 04

tertanggal 10

November 2015

yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxx, SH. Yang diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.417/ILS− JKT/PK/X/2023

tanggal 31

Oktober 2023

10 November 2024

Nihil

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

1. Fasilitas Refinancing Rp.600.000.000.000,− (enam ratus miliar Rupiah)

2. Uncommitted Facility Line

Sebesar

Rp.1.500.000.000.000,−

(satu triliun lima ratus miliar Rupiah)

1.Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Refinancing PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada Perseroan Nomor 27

tanggal 27 Juli

2023 yang

dibuat di hadapan

Xx.Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta

2. Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada Perseroan Nomor 08

tanggal 6 Maret

2024 yang

dibuat di hadapan

Xx.Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx

Handari

1. 7 (tujuh) hari sejak terpenuhinya persyaratan dalam Perjanjian .

2. tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6

Maret 2025

1. 28 Juli 2026

2. Setelah seluruh dana Xxxxxxxxx Xxxxxxan yang diterima oleh Perseroan telah dikembalikan dan seluruh

biaya serta kewajiban lainnya dibayar lunas oleh Perseroan kepada SMF.

00.000.000.000

000.000.000.000

KETERANGAN

(Nama Kreditur & Jenis Fasilitas)

NOMOR

PERJANJIAN

JANGKA WAKTU

JUMLAH

ANGSURAN

(Installment) Per

31 Maret 2024

JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER

(dalam Rupiah)

Per 31 Maret 2024

PENARIKAN

(PENCAIRAN)

PELUNASAN

(dalam Rupiah)

Warsito , S.H., Notaris di

Jakarta

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Fasilitas Fixed Loan Sliding (FL−S) sebesar

Rp.300.000.000.000,− (tiga

ratus miliar Rupiah)

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 85 tanggal

18 September 2023 yang dibuat dihadapan XX.Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, S.H., M.H., X.Xx.,

Notaris di Jakarta

18 September 2024

maksimal sampai dengan 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan PK

Nihil

10.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar

Rp.750.000.000.000,− (tujuh

ratus lima puluh miliar Rupiah)

Akta Perjanjian Kredit Nomor 09

tanggal 07

September 2023

yang dibuat dihadapan

Kelaswara Chandrakirana,S. H.,Notaris di

Jakarta

12 bulan sejak tanggal 7

September 2023

17 Januari 2027

00.000.000.000

000.000.000.000

11.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

− Fasilitas Kredit Jangka Pendek sebesar Rp.100.000.000.000,−

(seratus miliar Rupiah) dalam bentuk Uncommitted Credit Line

− Fasilitas Forex Line sebesar

USD.55.000.000,− (lima

puluh lima juta Dolar

Amerika Serikat)

Akta Perjanjian Kredit Nomor 86

tanggal 24

Oktober 2023

yang dibuat dihadapan Surjadi, S.H.,

X.Xx., M.M ,

M.H., Notaris di Jakarta

24 Oktober 2024

− Fasilitas Kredit Jangka Pendek:Tenor maksimal 90 hari;

− Fasilitas Forex Line sesuai jangka waktu underlying transaksi atau

maksimal 36

bulan sejak deal

date

Nihil

12.

Bank CTBC Indonesia Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan) sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar Rupiah).

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.20 tanggal 20

Desember 2020 yang dibuat dihadapan

Xx.Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir

diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No.008/ADD/I/20

24 tanggal 11

Januari 2024

7 Desember 2024

Nihil

Rp200.000.000.000

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah mengadakan perjanjian−perjanjian pengelolaan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah mengadakan perjanjian−perjanjian pengelolaan fasilitas pembiayaan dengan bank−bank berikut ini dengan ketentuan dan syarat−syarat sebagai berikut:

1. Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 20 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.h., Notaris di Jakarta dengan Bank Mandiri yang diubah terakhir dengan Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Pembiayaan Bersama Joint Financing Reguler PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Perseroan Nomor 156 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Bekasi dan terakhir diubah dengan Addendum III (ketiga) Perjanjian Pembiayaan Bersama Joint Financing Reguler PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Perseroan Nomor MTF: 030/PKS− LEG.MTF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan Kerjasama:

Untuk Kerjasama pembiayaan bersama (joint financing) antara Bank Mandiri dan Perseroan dalam bentuk pembiayaan passenger vehicle, commercial vehicle dan heavy equipment dalam bentuk penyediaan dana kepada End User (Debitur dan/atau group usaha Perseroan Bank Mandiri).

Limit Kerjasama:

Rp.6.000.000.000.000,− (enam triliun rupiah) Jangka Waktu Kerjasama:

Kerjasama pembiayaan berlaku terhitung dari tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025. Tipe Pembiayaan:

Kredit investasi bersifat nonrevolving dengan angsuran. Jumlah Porsi Pembiayaan:

Pembiayaan Bank Mandiri maksimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total nilai pembiayaan Bunga:

Suku bunga setiap end user akan diinformasikan bersamaan dengan proses referral dan MTF memperoleh spread atau margin sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen), penetapan sifat dan besaran spread atau margin ditetapkan oleh Bank Mandiri dan akan diberitahukan sebelum diberlakukannya sifat dan besaran spread atau margin yang baru.

Jangka Waktu Pembiayaan Bank:

Maksimum 5 (lima) tahun khusus untuk pembiayaan kepada end user yang didasarkan kepada kontrak kerja/SPK, maka maksimal jangka waktu kredit sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada kontrak/spk tersebut.

Agunan :

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Perseroan dengan ini menyerahkan agunan terdiri dar:

a. Passenger Vehicle

b. Commercial vehicle;

c. Heavy equipment

d. Kepemilikan agunan diutamakan atas nama end user (badan usaha)

Pengikatan agunan dilakukan secara fidusia dengan nilai pengikatan minimal 100% (seratus persen) kredit enduser.

Penyelesaian Sengketa:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam rangka pengelolaan piutang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Perseroan untuk dan atas nama Bank Mandiri melakukan pengelolaan piutang yang meliputi penerimaan pembayaran uang angsuran debitur Perseroan , penagihan dan pengelolaan administrasi dokumen pembiayaan serta updating data debitur sebagaimana disepakati dalam Akta Perjanjian Kerjasama Agen Pengelolaaan Piutang antara Perseroan dan Bank Mandiri Nomor 21 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta.

10. Perlindungan Asuransi Atas Hak Kekayaan

Perjanjian Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus VI MTF Tahap II Tahun 2023.

11. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan usaha, Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise, konsesi utama dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

12. Jaringan Kantor

Perseroan memiliki 1 (satu) kantor pusat, 125 (seratus dua puluh liima) kantor cabang yang terletak di Medan (3 cabang), Rantau Prapat, Padang (2 Cabang), Bukit Tinggi, Pekanbaru (3 Cabang), Bengkalis (Duri), Jambi (2 Cabang) , Tanjung Pinang, Xxxxx Xxxxx, Batam (2 Cabang), Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (3 cabang), Xxxx Komering Ulu (Baturaja), Lubuk Linggau, Bandar Lampung (2 Cabang), Lampung Tengah (Bandarjaya), Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Tanjung Duren, Matraman, Fatmawati, Jakarta Selatan V (duren tiga), Kebon Jeruk, Jakarta Barat II, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (BSD), Tangerang Selatan II, Bintaro, Pecenongan, Jakarta Selatan (Mampang), Pondok Indah, Pondok Gede, Bekasi IV, Cilegon, Serang (2 Cabang), Tangerang (Cimone), Lebak (Rangkasbitung), Bogor, Karawang (2 Cabang), Sukabumi, Bandung (4 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (3 Cabang), Solo, Surakarta II, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta (2 Cabang), Surabaya (3 Cabang), Malang (2 Cabang), Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar (2 Cabang), Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak (2 Cabang), Sintang, Banjarmasin (2 Cabang), Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda (2 Cabang), Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (4 Cabang), Pare−Pare, Kendari, Manado (2 Cabang), Kotamobagu, Palu, Banggai (Luwuk), Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 9 (sembilan) kantor selain kantor cabang yang terletak di Belitung, Kolaka, Palopo, Dharmasraya, Singkawang, Bau−Bau, KSKC Telecenter, KSKC Pembantu Lebak, KSKC Arut Selatan.

Sampai saat ini cabang Jakarta masih merupakan cabang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan nilai kontrak Perseroan secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara online dengan konsep single platform. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai Disaster Recovery Center yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam.

Untuk menjaga keamanan dokumen transaksi pembiayaan yang berupa surat−surat kendaraan bermotor (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB) yang diagunkan kepada Perseroan, maka dokumen BPKB tersebut disimpan dalam ruang khusus yang tahan api (fire proof strong room).

13. Prospek Usaha

Berdasarkan laporan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per YTD Maret 2024, Industri Pembiayaan telah mencatatkan total pembiayaan baru sebesar 143,51 Trilliun yang meningkat sebesar 7,03% dibandingkan dengan YTD Maret 2023. Dari total pembiayaan baru tersebut, pembiayaan untuk mobil mencapai total 74,65 Trilliun. Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan mobil, hingga YTD Maret 2024 Perseroan telah menjadi perusahaan yang menempati posisi 3 (tiga) besar untuk pembiayaan mobil di Indonesia dengan mencatatkan total pembiayaan mobil mencapai Rp 8,42 triliun atau 92% dari total keseluruhan pembiayaan yang dicatatakan Perseroan, serta angka tersebut naik sebesar 18,50% dari tahun sebelumnya. Perseroan mencatatkan pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Industri Pembiayaan Mobil yang hanya sebesar 0,17% yoy.

14. Persaingan Usaha

Berdasarkan data dari OJK, total aset industri pembiayaan per Januari 2024 dan 2023 masing−masing sebesar Rp 554,73 triliun dan Rp 489,16 triliun sedangkan total aset Perseroan per Januari 2024 dan 2023 adalah masing− masing sebesar Rp 54,16 triliun dan Rp 53,06 triliun dengan pertumbuhan sebesar 2,07%. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan dapat menjaga posisinya sebagai perusahaan pembiayaan 3 besar di Indonesia dalam pembiayaan mobil berdasarkan data yang diperoleh dari APPI. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal market share dan produk pembiayaan.

Industri Pembiayaan mencatatkan nilai pembiayaan untuk mobil (new dan used) hingga YTD Maret 2024 sebesar 74,65 triliun dan merupakan pencapaian total lending tertinggi dibandingkan dengan 5 tahun terakhir dalam periode yang sama. Berdasarkan data Gaikindo penjualan mobil baru YTD Maret 2024 mengalami penurunan dari 271 ribu menjadi 230,8 ribu turun 15% yoy, sedangkan, Perseroan mampu untuk bertumbuh sebesar 11,98% dengan market share mobil baru sebesar 14,75% per Maret 2024.

Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya. Dalam menjawab tantangan tersebut, Perseroan telah menetapkan strategi bisnis yang berfokus pada ekspansi pasdar untuk semua segmen bisnis melalui sumber−sumber bisnis yang dimiliki Perseroan, serta terus meningkatkan pelayanan yang yang cepat dan handal melalui digitalisasi proses baik bagi pelanggan maupun bagi mitra bisnis.

PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN

Berikut ini adalah skema proses pembiayaan konsumen yang dilakukan Perseroan :

Dalam rangka mendorong pertumbuhan portofolio yang sehat, Perseroan melakukan akusisi customer berdasarkan prinsip kehati−hatian. Proses pembiayaan didesign agar melibatkan pihak yang independen dan seiring dengan era digitalisasi, proses pembiayaan mulai memanfaatkan teknologi untuk semakin meningkatkan layanan kepada customer.

Prinsip kehati−hatian tersebut diimplementasikan antara lain dengan memisahkan fungsi penjualan dengan fungsi analisa pembiayaan. Penjualan dilakukan oleh petugas sales officer (SO) yang memanfaatkan 4 (empat) channel/sumber order yaitu dealer/showroom, referral bank mandiri, telemarketing dan marketing agent. Aplikasi yang diperoleh SO kemudian diserahkan ke petugas credit head yang bertugas melakukan analisa kelayakan pembiayaan, yang selanjutnya akan diberi keputusan oleh pemegang kewenangan.

Untuk terus dapat meningkatkan layanan kepada customer, Perusahaan terus melakukan pengembangan atau penyempurnaan proses pembiayaan, antara lain dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi terutama dilakukan untuk terus mempercepat waktu proses pembiayaan namun dengan tetap mengutamakan kehati−hatian untuk menghasilkan portfolio yang sehat.

Prinsip kehati−hatian juga tercermin dari penyusunan risk acceptence criteria (RAC) yang menjadi acuan dalam melakukan akusisi customer, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil.

2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 tahun.

3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun.

4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan oleh Perseroan

Proses pembiayaan yang berorientasi pada prinsip kehati−hatian serta didukung oleh penggunaan teknologi menjadi fundamental yang kuat bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dengan cepat dan sehat.

Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan. Untuk itu Perseroan telah menetapkan kebijakan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagai berikut:

15. Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank serta Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, faktor penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan terdiri atas tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. Berikut ini merupakan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perseroan untuk tahun 2023:

No. Faktor Penilaian Peringkat Individual
1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	1
2. Profil Risiko	1
3. Rentabilitas	2
4. Permodalan	1
Peringkat Tingkat Kesehatan	1

Berdasarkan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan yang dinilai dari faktor tata kelola perusahaan, profil risiko, rentabilitas dan permodalan, Perseroan menilai bahwa secara umum kondisi kesehatan perusahaan berada di peringkat 1 (kategori “sangat sehat”). Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

VI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

a. sebesar jumlah xxxxx sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon.

b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon.

c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.

d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

(i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

(ii) Xxxx Xxxxxxx yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang−undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang−undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang−undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan

b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang− Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP No. 9/2021”). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang−undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan−ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Nomor 19 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Xx Xxxxxxx X.X.X Warsito, SH., notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.163.085.000.000,− (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan puluh lima juta Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

		Porsi Penjaminan (dalam Ru		piah)
No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	(%)
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	55.170.000.000	320.005.000.000	375.175.000.000	32,26
2.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	33,83
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.010.000.000	393.375.000.000	394.385.000.000	33,91
Total		00.000.000.000	0.000.000.000.000	0.000.000.000.000

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing−masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep−45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep−691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;

2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

4. saudara dari suami atau xxxx beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;

(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;

2. kakek dan nenek serta cucu; atau

3. saudara dari orang yang bersangkutan;

(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah pihak terafiliasi baik langsung maupun secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Pemerintah.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing− masing Seri Obligasi, dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi).

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI II Lantai. 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44−46 Jakarta 10210

Telp : (000) 000 0000 / 000 0000

Fax : (000) 000 0000

STTD : 08/STTD−WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pedoman Kerja : Undang−Undang Pasar Modal.

Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Persetujuan Penawaran Jasa Wali Amanat No. 062/SPK− PROC/MTF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak−hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat−syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan−ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang−undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;

2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;

3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang−undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris : Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11

Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp : (000) 000 0000

Fax : (000) 000 0000

STTD : STTD.N−41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang−undang No.30 tahun 2004 juncto Undang−undang No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang−Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No. 063/SPK−PROC/MTF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Tugas Pokok : Membuat akta−akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran serta akta−akta pengubahannya.

Konsultan Hukum : BM & Partners

Wisma Xxxxxx

Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 0X Xxxxxxx Xxxxxxx

STTD : STTD.KH.210/PJ−1/PM.02/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama Poernomo Idna Yashinta, S.H.

Keanggotaan Asosiasi

: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.

201603

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor Ref.: 01/DS−HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tanggal 10 November 2021.

Surat Penunjukan : Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan Surat Perseroan Nomor: 061/SPK−PROC/MTF/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023 perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI (PUB VI) Tahun 2023.

Tugas Pokok : melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain sebagaimana disampaikan oleh Perseroan yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Perusahaan Pemeringkat Efek

: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

No. SIUP : KEP−39/PM−PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994

Pedoman Kerja : Kode xxxx XXXXXXX mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). Anggota−anggot IOSCO adalah

otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia (“ACRAA”). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank (“ADB”)

Perusahaan Pemeringkat Efek

: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

No. SIUP : KEP−39/PM−PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994

Pedoman Kerja : Kode xxxx XXXXXXX mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for

Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). Anggota−anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia (“ACRAA”). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank (“ADB”)

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang−Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

IX. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) yang telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD−WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 sesuai denngan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Perseroan dan Wali Amanat menyatakan memiliki hubungan afiliasi secara tidak langsung melalui penyertaan modal Pemerintah dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham Perseroan dan tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 19/2020 sesuai dengan Surat No. 188−INV/TCS/AET/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 2024, perihal: Pernyataan Wali Amanat Mengenai Hubungan Afiliasi dan Hubungan Kredit. BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (due diligence) terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat BRI Surat No. 189−INV/TCS/AET/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai due diligence, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020.

1. Umum

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BRI”) didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang−undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Xxxxxx Xxxxx, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2−6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Xxxx Xxxxxxx, S.H., pasal 2 tentang “Jangka Waktu Berdirinya Perseroan” dan pasal 3 tentang “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang−undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang “Perseroan Terbatas” dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2−24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Xxxx Xxxxxxx, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang−undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C−23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang “SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa”, BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Xxxxxxx Xxxxx, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang−undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam−LK”) (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)), No. IX.J.I tentang “Pokok−pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik”, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU−48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxx. S.H.. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU−AH.01.03−0457763 Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip−prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp50 per Saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (%)

Modal Dasar

- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00nm
- Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00 nm
- Saham biasa atas nama Seri B	00.000.000.000	0.000.000.000.000	53,19

Masyarakat

- Saham biasa atas nama Seri B 00.000.000.000 0.000.000.000.000 46,30

- Saham Treasury 768.144.900 00.000.000.000 0,51

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.557.950.080.200	100,00
Saham dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800

*) termasuk saham treasury sebanyak 965.174.500 saham

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Laporan Keuangan BRI tanggal 31 Desember 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx : Awan Xxxxxxxx Xxx

Xxxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Komisaris Independen : Xxxxxxxxx Xxx

Xxxxxxxxx Independen : Xxxx Xxxxxxxxx

Komisaris Independen : Paripurna Xxxxxxxx Xxxxxxx

Komisaris Independen : Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Independen : Xxxxxxxx Xxxxxx

Direksi

Direktur Utama : Xxxxxxx

Xxxxx Direktur Utama : Catur Xxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Keuangan : Xxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Bisnis Mikro : Xxxxxx

Xxxxxxxx Bisnis Kecil dan Menengah : Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Xxxxxxx Xxxxxxxx Kepatuhan : Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Manajemen Risiko : Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Bisnis Konsumer : Handayani

Direktur Human Capital : Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Jaringan dan Layanan : Xxxxxxxxxx

* Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (Fit & Proper Test) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang−undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum. BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang− Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang−Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya. BRI juga melakukan penyertaan pada Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak

Jenis Usaha

Persentase Tahun Status

Kepemilikan Penyertaan Operasional

1 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Bank Umum Swasta

Tbk	Nasional	86.85%	2011	Beroperasi
2 BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100,00%	2011	Beroperasi
3 PT Asuransi BRI Life	Asuransi	54,77%	2015	Beroperasi
4 PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,88%	2016	Beroperasi
5 PT BRI Danareksa Sekuritas	Sekuritas	67,00%	2018	Beroperasi
6 PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
7 PT BRI Asuransi Indonesia	Asuransi	90,00%	2019	Beroperasi
8 PT Permodalan Nasiional Madani	Pembiayaan	99,99%	2021	Beroperasi
9 PT Pegadaian	Pembiayaan, Emas, Aneka Jasa	99,99%	2021	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia. BRI saat ini melayani jasa Xxxx Xxxxxx (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), dan Xxxx Xxxxxxxan.

a. Jasa Wali Amanat (Trustee)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
1	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022	23−Feb−22
2	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022	23−Feb−22
3	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	08−Mar−22
4	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022	08−Mar−22
5	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022	22−Mar−22
6	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022	25−Mar−22
7	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022	08−Apr−22
8	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07−Apr−22
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07−Apr−22
10	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022	28−Apr−22
11	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022	10−Jun−22
12	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022	30−Jun−22
13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022	06−Jul−22
14	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05−Jul−22
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05−Jul−22
16	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022	14−Jul−22

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
17	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022	08−Jul−22
18	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022	08−Jul−22
19	Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27−Jul−22
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27−Jul−22
21	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022	26−Jul−22
22	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05−Aug−22
23	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05−Aug−22

24 Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 10−Aug−22

25 Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 09−Aug−22

26 Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022 26−Aug−22

27 Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 01−Sep−22

28 MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap I 28−Sep−22

29 Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 16−Sep−22

30 Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 16−Sep−22

31 Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 26−Oct−22

32 Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 26−Oct−22

33 Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 28−Oct−22

34 MTN I J Resources Asia Pasifik Tahun 2022 01−Nov−22

35 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022 08−Nov−22

36 Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 13−Dec−22

37 MTN I PT Mitra Niaga Madani Tahun 2022 Tahap I 22−Dec−22

38 Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 10 Januari 2023

39 Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022 25 Januari 2023

40 Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023 22 Februari 2023

41 Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 24 Februari 2023

42 Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 8 Maret 2023

43 Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 16 Maret 2023

44 Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 28 Maret 2023

45 Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 4 April 2023

46 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 4 April 2023

47 Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 11 April 2023

48 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 17 Mei 2023

49 Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 7 Juni 2023

50 EBAS−SP SMFBRIS01 8 Juni 2023

51 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023 22 Juni 2023

52 MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I 22 Juni 2023

53 Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 27 Juni 2023

54 Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 6 Juli 2023

55 Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 6 Juli 2023

56 Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 6 Juli 2023

57 Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 11 Juli 2023

58 Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 11 Juli 2023

59 Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 11 Juli 2023

60 Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 11 Juli 2023

61 Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 4 Agustus 2023

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
62	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	8 Agustus 2023
63	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	8 Agustus 2023
64	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023	11 Agustus 2023
65	EBAS−SP SMFBRIS01	26 September 2023
66	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023	27 September 2023
67	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023	3 Oktober 2023
68	Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6 Oktober 2023
69	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6 Oktober 2023
70	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023	19 Oktober 2023
71	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023	20 Oktober 2023
72	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	25 Oktober 2023
73	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023	16 November 2023
74	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	22 November 2023
75	MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023	22 November 2023

b. Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening sinking fund ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok Medium Term Notes kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

x. Xxxx Xxxx Xxxxxan (Security Agent)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

d. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

1) Jasa Trust & Corporate Services lainnya :

- Xxxx Xxxxxx Agent

- Jasa Arranger Sindikasi

2) Custodian Services

3) Jasa Trustee

4) DPLK BRI

5. Perizinan BRI

a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;

x. Xxxxxxan Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta;

x. Xxxxx Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD−WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;

d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Xxxaturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang−undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;

- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan

- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas−tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal−hal sebagai berikut:

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;

b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

i) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang−undangan

ii) Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut

iii) pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat

iv) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

v) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;

vi) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang− undangan di sektor jasa keuangan

vii) atas permintaan para Pemegang Obligasi

viii) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah

ix) timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui −jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau

x. Xxxxxxx telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- Obligasi telah dipenuhi kewajibannya baik nilai pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, termasuk Kompensasi denda dan Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;

- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;

- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI Periode tahun yang berakhir per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681−4/1/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2023 2022

Total Aset 1.965.007.030 1.865.639.010

Total Liabilitas 1.648.534.888 1.562.243.693

Total Ekuitas 316.472.142 303.395.317

Document Metadata

Table of Contents

Jadwal

Document Metadata