PERATURAN

DOKUMEN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI TAHUN 2016

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI NOMOR : PER.01/KLNP/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2015 - 2019

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI NOMOR : PER.02/KLNP/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2015 - 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2016

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI NOMOR : PER.01/KLNP/I/2016 TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

DENGAN KEPALA BNP2TKI TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI DENGAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI

TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA ESELON III, IV DAN STAF

DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI TAHUN 2016

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI NOMOR : PER.01/KLNP/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2015-2019

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERATURAN

DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 01/KLNP/IV/2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) tahun 2015-2019;

b. bahwa Renstra Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra BNP2TKI tahun 2015-2019 serta menjadi salah satu dasar bagi Deputi Bidang KLN dan Promosi dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Deputi KLN Dan Promosi BNP2TKI tentang Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri;

4. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;

10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia;

11. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Instruksi Preseiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER10/KA//IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.

PERTAMA : Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2015 - 2019 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan pedoman/acuan yang digunakan oleh masing-masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI untuk menyusun :

a. Rencana Strategis 2015 - 2019;

b. Rencana Kerja;

c. Rencana Kerja Anggaran;

d. Penetapan Indikator Kinerja;

e. Rencana Kinerja Tahunan;

f. Penetapan Kinerja;

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Melakukan Review Renstra sebagaimana diktum Pertama apabila terjadi perubahan/Revisi terkait dengan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas BNP2TKI, serta Struktur Organisasi;

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2015

Deputi Kerjasama Luar Negeri Xxx Xxxxxxx,

XX. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx NIP. 19550610.197803.2.005

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2015 - 2019 DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

VISI PRESIDEN

Terwujudnya Indonesia Xxxx Xxxxxxxxx, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Xxxxxx Xxxxxx

MISI PRESIDEN

1. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera;

2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing.

TUJUAN

Memperluas kerjasama luar negeri guna meningkatkan penempatan/perlindungan dan peluang kerja tenaga kerja Indonesia khususnya pada jabatan formal/profesional;

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

URAIAN

IKU

Memperluas kerjasama luar negeri guna meningkatkan penempatan/perlindung an dan peluang kerja tenaga kerja Indonesia khususnya pada jabatan formal/profesional

1. Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan

2. Meningkatnya potensi peluang kerja bagi TKI Profesional/formal di negara promosi penempatan

3. Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu-padan dan harmonisasi

1. Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan

2. Jumlah negara tujuan penempatan dengan potensi peluang kerja jabatan formal

3. Meningkatnya Persentase Kesesuaian/Padupadan sesuai dengan peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi CTKI Potensi dengan Permintaan

4. Persentase pemanfaatan Jobs Info BNP2TKI sebagai informasi pasar

kerja bagi pencari kerja LN

Meningkatkan kerja sama bilateral dan internasional khususnya di bidang penempatan dan perlindungan TKI, dan penanganan tindak pidana lintas batas

1. Peningkatan kerjasama Luar Negeri dan perumusan perjanjian kerjasama bilateral dan multirateral dalam rangka permintaan tenaga kerja profesional dan skilled

2. Mempercepat pelaksanaan saling pengakuan sertifikasi kompetensi Mutual Rocognition Arragement (MRA)

Meningkatkan peran Perwakilan RI sebagai Market Intelligentdalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo

1. Tersedianya peluang kerja yang terakses ke Jobsinfo dari perwakilan RI;

2. Tersedianya permintaan dalam bentuk job indikasi/job order yang terintegrasi dalam sistem online jobsinfo

Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam pendaftaran CTKI dan pengguna/employer dalam proses penempatan

1. Tersedianya roodmap pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam proses penempatan

2. Tersedia aplikasi jobsinfo online yang menjadi central database lowongan pekerjaan TKI dan terhubung dengan seluruh PPTKIS dan lembaga pendidikan dan

pelatihan;

Meningkatkan kompetensi melalui up-grade/up-skill untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja.

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan K/L lainnya dalam rangka Up-grade/up-skill CTKI ;

2. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka penyediaan CTKI berbasis permintaan luar negeri.

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI NOMOR : PER.02/KLNP/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 02/KLNP/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2015 - 2019;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

9. Peraturan DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI Nomor PER. 01/KLNP/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.

PERTAMA : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang KLN dan Promosi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

KETIGA : Melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Deputi Bidang KLN dan Promosi apabila terjadi perubahan/Revisi terkait dengan Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Deputi Kerjasama Luar Negeri Xxx Xxxxxxx,

XX. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx NIP. 19550610.197803.2.005

LAMPIRAN

PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI NOMOR : PER. 02/KLNP/IV/2016

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

Tanggal : 30 April 2016

INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan;	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan
Meningkatnya potensi peluang kerja bagi TKI Profesional/formal di negara promosi penempatan;	Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal
Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu-padan dan harmonisasi;	Persentase pemanfaatan Jobs Info BNP2TKI sebagai informasi pasar kerja bagi pencari kerja LN

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Deputi Kerjasama Luar Negeri Dan

Promosi,

XX. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx NIP. 19550610.197803.2.005

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2015 - 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan

Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan

Dokumen Kerjasama

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan

Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal yang sesuai potensi persediaan

Negara

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu- padan dan harmonisasi.

Persentase CTKI pendaftar job info telah berhasil ditempatkan

30%

40%

70%

80%

100%

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Deputi Kerjasama Luar Negeri Xxx Xxxxxxx,

XX. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx NIP. 19550610.197803.2.005

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI Nomor : PER.01/KLNP/I/2016 TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2016

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERATURAN

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 01/KLNP/I/2016 TENTANG

PENETAPAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016

DEPUTI KLN DAN PROMOSI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Penetapan Kinerja Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2014.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Nomor PER. 02/KLNP/IV/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2016.

Pasal 1

Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

Pasal 2

Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI menyusun Penetapan Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Pasal 3

Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Deputi Bidang KLN dan Promosi, beserta target kinerja dan anggaran;

Pasal 4

Melakukan Reviu Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang KLN dan Promosi apabila terjadi perubahan/Revisi terkait dengan Rencana Strategis Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI.;

Pasal 5

Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agar memperhatikan :

a. Kontrak kinerja antara Deputi KLN dan Promosi dengan Kepala BNP2TKI;

b. Dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis;

c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;

d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Pasal 6

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Kepala BNP2TKI untuk:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, Januari 2016

Deputi Kerjasama Luar Negeri Xxx Xxxxxxx,

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS NIP. 19600406 198701 2 001

Peraturan Deputi KLN dan Promosi BNP2TKI Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang KLN dan Promosi BNP2TKI Tahun 2016.

Nomor : PER.01/KLNP/I/2016

Tanggal : Januari 2016

Lampiran

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri Dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyiapan bahan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis luar negeri, serta penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerjasama luar negeri

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi TKLN I

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi TKLN II

d. Melaksanakan kebijakan teknis serta penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi promosi serta monitoring dan evaluasi TKLN dalam rangka promosi.

Tugas :

Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri Xxx Xxxxxxx mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis serta penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi promosi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja luar negeri dalam rangka promosi.

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan	10 Dokumen Kerjasama	4.930.000.000
Meningkatnya kesesuaian kualifi kasi/kompetensi CTKI potensi dengan permintaan	Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal yang sesuai potensi persediaan	10 Negara	2.775.000.000
Meningkatnya kesesuaian kualifi kasi/kompetensi CTKI potensi dengan peluang kerja yang tersedia	Persentase CTKI pendaftar job info telah berhasil ditempatkan	30%	5.395.000.000
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Deputi Bidang KLNP Tahun 2016 Rp. 13.100.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, Januari 2016

Deputi Kerjasama Luar Negeri Xxx Xxxxxxx,

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS NIP. 19600406 198701 2 001

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI

DENGAN KEPALA BNP2TKI TAHUN 2016

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

Jabatan : Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxxxxx Xxxxx

Jabatan : Kepala BNP2TKI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Xxxxxx Xxxxx

Jakarta, 25 Februari 2016 PIHAK PERTAMA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				TARGET
Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan				10 Dokumen Kerjasama
Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan	Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal yang sesuai potensi persediaan				10 Negara
Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan	Persentase CTKI pendaftar berhasil ditempatkan	job	info	telah	40%
peluang kerja yang tersedia
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Pagu Anggaran Deputi Bidang KLNP Rp. 13.100.000.000,-

PIHAK KEDUA

Xxxxxx Xxxxx

Jakarta, 25 Februari 2016 PIHAK PERTAMA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI TAHUN 2016

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTUR KERJASAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxxxxx Xxxxxxxx

Jabatan : Direktur Kerjasama Luar Negeri Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

Jabatan : Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Xxxxxxx selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, M

PIHAK PERTAMA

Xxxxxx Xxxxxxxx

XXX, MS

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTUR KERJASAMA LUAR NEGERI

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan	10 Dokumen Kerjasama
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016 Rp. 4.930.000.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, M

PIHAK PERTAMA

Xxxxxx Xxxxxxxx

XXX, MS

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DIREKTUR PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TKLN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxxxxx, SH., MM

Jabatan : Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

Jabatan : Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Xxxxxxx selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

PIHAK PERTAMA

Xxxxxx, SH., MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTUR PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TKLN I

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu-	Persentase CTKI pendaftar job info telah berhasil ditempatkan	40%
padan dan harmonisasi
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Direktorat Pemetaan Dan Harmonisasi Kualitas TKLN I Tahun 2016 Rp.2.697.000.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

PIHAK PERTAMA

Xxxxxx, SH., MM

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DIREKTUR PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TKLN II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, MM

Jabatan : Plt. Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

Jabatan : Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Xxxxxxx selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, M

Jakarta, 25 Februari 2016 PIHAK PERTAMA

ARS, MS Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, MM

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTUR PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TKLN II

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu- padan dan harmonisasi	Persentase CTKI pendaftar job info telah berhasil ditempatkan	40%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Direktorat Pemetaan Dan Harmonisasi Kualitas TKLN II Tahun 2016 Rp.2.698.000.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

PIHAK PERTAMA

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, MM

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTUR PROMOSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx BW, MA

Jabatan : Direktur Promosi Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

Jabatan : Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Xxxxxxx selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK KEDUA

Drg. Xxxx Xxxxxxxx X, MARS, MS

PIHAK PERTAMA

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx BW, MA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTUR PROMOSI

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan	Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal yang sesuai potensi persediaan	10 Negara
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Promosi Tahun 2016 Rp. 2.775.000.000,-

Document Metadata

Table of Contents

PERATURAN

Document Metadata