DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU

2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	...................................................................	i
DAFTAR ISI	...................................................................	ii
DAFTAR TABEL	...................................................................	iii

BAB I Pendahuluan .................................................................

1.1 Latar Belakang ....................................................................

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BKD dan Diklat .........................

1.3 Sumber Daya BKD dan Diklat ....................................

1.4 Isu – isu Strategis ...............................................

1.5 Xxxxxxxx dan Kebijakan ...............................................

BAB II Perencanaan Kinerja ...........................................................

2.1 Perjanjian Kinerja ...........................................................

2.2 Program dan Kegiatan ...........................................................

BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................

3.1 Capaian Indikator Kinerja ............................................................

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian ...........................

3.3 Akuntabilitas Keuangan ............................................................

BAB IV Penutup .......................................................................

Lampiran .......................................................................

DAFTAR GRAFIK dan TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKPP

Grafik 3.1 Pencapaian Masing-masing Sasaran Strategis Tahun 2017

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2017

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Ke 1 (satu) dibandingkan Dengan Kinerja 2 tahun sebelumnya serta Target RPJMD

Tabel 3.4 Daftar Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial

Tabel 3.6 Daftar Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Tabel 3.7 Daftar Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Jumlah ASN yang Mengikuti TUBEL Sesuai Kebutuhan Formasi

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Ke 2 (dua) dibandingkan Dengan Kinerja 2 tahun sebelumnya serta Target RPJMD

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Ke 3 (tiga) dibandingkan Dengan Kinerja 2 tahun sebelumnya serta Target RPJMD

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase SKD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Ke 4 (empat) Dibandingkan Dengan Kinerja 2 tahun sebelumnya serta Target

RPJMD

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang Hak-hak Kepegawaiannya Terpenuhi Sesuai Ketentuan

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Ke 5 (lima) dibandingkan Dengan Kinerja 2 tahun sebelumnya serta Target RPJMD

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.19 Nilai Persepsi Interval SKM

Tabel 3.20 Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Ke 7 (tujuh) Dibandingkan Dengan Kinerja 2 tahun sebelumnya serta Target RPJMD

Tabel 3.22 Bobot / Skala Penilaian Kinerja Tabel 3.23 Perbandingan Kategori Nilai AKIP

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pembentukan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru selanjutnya disingkat sebagai BKPP Kota Banjarbaru merupakan Unsur Penunjang dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini mengacu kepada Xxxaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah disebutkan diatas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Subbag Umum Kepegawaian

Subbag Perencanaan & Keuangan

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur

Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Sub Bidang Diklat dan

Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur

Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sub Bidang Penilaian Kinerja dan

Pengembangan Karir Aparatur

Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi XXX

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BKPP

1.3 Sumber Daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

PENDIDIKAN

SD : 0

SMP : 1

SMA : 11

DII : 1

DIII : 6

S1 : 28

S2 : 4 S3 : -

STATUS KEPEGAWAIAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru didukung oleh sebanyak 51 orang pegawai dengan profil demografi sebagai berikut :

PNS	34 orang
Pegawai Tidak Tetap	3 orang
Tenaga Kontrak	14 orang

GOLONGAN/ RUANG (PNS)

IV/b : 1 orang

IV/c : 1 orang

JENIS KELAMIN

I/c : 1 orang

II/a : 1 orang

II/b : 1 orang

II/c : 2 orang

II/d : 3 orang

III/a : 7 orang

III/b : 4 orang

III/c : 7 orang

III/d : 3 orang

IV/a : 3 orang

P = 22 orang L = 29 orang

JENIS JABATAN

Esselon II	1 orang
Esselon III	3 orang
Esselon IV	8 orang

Berdasarkan asset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun 2017, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mengelola asset/modal sebesar Rp.822.551.674,83 ,- yang terdiri dari asset tetap sebesar Rp.713.711.674,83- dan asset lainnya Rp.108.840.000,-.

1.4

Isu – isu Strategis Yang DiHadapi

Isu – isu strategis yang masih dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya terjadi kasus pelanggaran disiplin

2. Distribusi dan Penataan pegawai yang belum sepenuhnya (optimal) sesuai dengan kompetensi dan hasil kebutuhan formasi

1.5 Strategi dan Kebijakan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam penetapan Visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kota Banjarbaru dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Banjarbaru adalah ‘ Terwujudnya Kota Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter’, dengan memperhatikan Visi tersebut maka Visi BKPP adalah “ Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara Yang Berkualitas”.

Guna mendukung pencapaian visi, maka ditetapkan Misi yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, (2) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi, (3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja SKPD.

Dari Visi dan Misi diatas maka dapat ditetapkan Tujuan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah (1) Tersedianya aparatur yang memenuhi standar kompetensi, (2) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, (3) Tersedianya laporan kinerja yang optimal.

Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan diatas maka ditetapkan Strategi dan Kebijakan, sebagai berikut :

1. Misi 1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan tujuan agar tersedianya aparatur yang memenuhi standar kompetensi maka strategi dan kebijakan yang harus dilakukan adalah :

a. Konsistensi dalam penetapan Reward & punishment

b. Melaksanakan Assesment dan sistem pengembangan aparatur yang berbasis merit

c. Melaksanakan seleksi pengangkatan jabatan secara terbuka

d. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai hasil pemetaan

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan pelatihan

f. Berkoordinasi dengan pihak terkait masalah Analisis Jabatan

Kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah konsistensi dalam penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai

2. Misi 2 Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, ditetapkan Strategi dan Kebijakan adalah :

a. Memanfaatkan informasi teknologi dalam pelayanan administrasi pegawai

b. Merubah mindset petugas pelayanan dari dilayani menjadi melayani

c. Meningkatkan sarana dan prasarana

d. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi

Kebijakan yang dilaksanakan adalah Konsistensi dalam pelaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian

3. Misi 3 Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja SKPD, Strategi dan Kebijakan yang dilakukan :

a. Sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset dengan SIMDA keuangan serta SIMDA barang

b. Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundang undangan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah Konsistensi pengelolaan keuangan, asset dan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator – indikator kinerja tersebut harus dapat mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Renja.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang terintergrasi dengan Visi Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang menggambarkan janji pencapaian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, dengan tujuan agar masing-masing pihak yang ada dalam dokumen perjanjian kinerja tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.

2.1 Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU

TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	82,97%
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	31,99%
		Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai kebutuhan formasi	38 org
2	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	95,51%
3	Meningkatnya Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100%
		Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	83,33%
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak- hak Kepegawaian	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	80
6	Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	100%

7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi LKIP	B
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase tertib administrasi barang / asset	100%

2.2 Program dan Kegiatan

Dalam Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen, adapun rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, serta pendanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.699.753.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.310.905.630,- yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja Utama yaitu :

a. Persentase PNS yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Pendidikan Kedinasan	Pendidikan Penjenjangan Struktural	2.307.842.100	1.541.915.400	765.926.700	66,81
Total		2.307.842.100	1.541.915.400	765.926.700	66,81

b. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Pendidikan Kedinasan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	637.965.000	443.734.730	194.230.270	69,55
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	260.604.400	219.911.500	40.692.900	84,39
	Pengembangan Diklat	9.137.000	2.397.400	6.739.600
Total		907.706.400	666.043.630	241.662.770	73,37

c. Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Pendidikan Kedinasan	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	4.681.000	3.113.000	1.568.000	66,50
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	443.164.800	94.202.600	348.962.200	21,26
	Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar	36.359.000	5.631.000	30.728.000	15,49
Total		484.204.800	102.946.600	381.258.200	21,26

2. Sasaran Tersedianya Aparatur Sipil Negara Yang Memenuhi Standar Kompetensi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.033.896.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 653.411.450,- indikator kinerja utama persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir	21.637.000	19.606.700	2.030.300	90,62
	Seleksi Penerimaan Calon CPNS	266.226.100	26.564.900	239.661.200	9,98
	Penempatan PNS	93.754.950	43.353.900	50.401.050	46,24
	Mutasi PNSD	28.541.500	27.918.550	622.950	97,82
	Penyusunan Data Formasi	172.515.100	155.863.900	16.651.200	90,35
	Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara	451.221.700	381.447.500	69.774.200	84,54
Total		1.033.896.350	654.755.450	379.140.900	63,32

3. Persentase Sasaran Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN, dengan pagu anggaran Rp. 41.601.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.141.300 terdiri dari 2 indikator kinerja utama yaitu :

a. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai

b. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai	Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin	20.311.200	12.682.300	7.628.900	62,44
	Pengawasan dan Pembinaan Disiplin PNS,PTT dan Tenaga Kontrak	21.290.200	16.459.000	4.831.200	77,31
Total		41.601.400	29.141.300	12.460.100	70,04

4. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 179.855.450,- ,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.502.200,- dengan indikator kinerja utama Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi	60.083.550	54.580.800	5.502.750	80,84
	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	98.993.950	79.715.400	19.278.550	80,53
	Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian	20.777.950	6.206.000	14.571.950	29,87
Total		179.855.450	140.502.200	39.353.250	78,11

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaia dengan pagu anggaran Rp. 1.995.414.624,- terealisasi sebesar Rp. 1.691.898.190 ,- yang terdiri dari 2 indikator kinerja utama yaitu :

a. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	63.362.200	50.535.700	12.826.500	79,76
Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	98.993.950	79.715.400	19.278.550	80,53
	Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian	20.777.950	6.206.000	14.571.950	29,87
Total		183.134.100	136.457.100	46.677.000	74,51

b. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.780.000	3.576.000	204.000	94,60
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	64.999.992	56.350.161	8.649.831	86,69

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.999.900	15.397.100	14.602.800	51,32
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.500.000	15.369.000	17.131.000	47,29
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.492.501	4.142.200	1.350.301	75,42
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.498.500	4.466.000	1.032.500	81,22
	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.300.000	41.040.000	1.260.000	97,02
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	797.840.731	638.009.329	159.831.402	79,97
	Penyediaan Jasa Non PNS	277.660.000	251.520.000	26.140.000	90,59
	Pengolahan Dokumen Arsip	23.598.900	20.070.000	3.528.900	85,05
Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.500.000	29.650.000	2.850.000	91,23
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	343.330.000	337.180.000	6.150.000	98,21

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	00.000.000	00.000.000	48.100	99,86
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	48.180.000	45.440.400	2.739.600	94,31
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.600.000	5.600.000	-	100
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	24.600.000	400.000	98,40
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meeleur	6.000.000	6.000.000	-	100
	Pengadaan Mebeleur	33.000.000	22.199.000	10.801.000	67,27
Total		1.812.280.524	1.555.561.090	256.719.434	85,83

6. Sasaran Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian, dengan pagu anggaran Rp. 198.967.800,- terealisasi Rp. 179.748.700,- indikator kinerja utama berupa Persentase ASN yang datanya terupdate

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Peningkatan	Pembangunan Sistem	198.967.800	179.748.700	19.219.100	90,34
Informasi dan	Informasi
Kedudukan	Kepegawaian
Hukum
Pegawai
Total		198.967.800	179.748.700	19.219.100	90,34

7. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 52.299.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.683.000,- yang terdiri dari tiga indikator kinerja utama yaitu :

a. Nilai Evaluasi LKIP

b. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

c. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	35.160.000	32.204.000	2.856.000	91,88
Total		35.160.000	32.204.000	2.856.000	91,88

d. Prosentase tertib administrasi barang/aset

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Saldo	%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	17.139.000	16.379.000	760.000	95,57
Total		17.139.000	16.379.000	760.000	95,57

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, selaku pengemban amanah masyarakat dibidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi tentang tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan capaian kinerjanya. Laporan tersebut memberikan gambaran tentang penilaian tingkat capaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja Tahun 2017.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta pengungkapan secara transparansi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Skala Penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan acuan dari Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perencanaan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realxxxxx Xxxxxxx
1	91≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang tetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk kriteria penilaian terhadap laporan kinerja organisasi pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
A	Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
1	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Manajerial	%	82,97	85,90	103,5
2	Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	%	31,99	72,17	225,6
3	Jumlah PNS yang mengikuti Tubel sesuai dengan Kebutuhan Formasi	Org	38	40	105,2

Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1		144,78%
B	Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standar Kompetensi
4	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	%	95,51	97,31	101,78
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 2		101,78%
C	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN
5	Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS	%	100	100	100
6	Persentase SKPD yang tidak terdapat Pelanggaran Disiplin	%	83,33	69,69	116,36
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3		108,8%
D	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian ASN
7	Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak- hak Kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4		100%
E	Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
8	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	114,3	114,3
9	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Angka	80	73,42	91,77
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5		103%
F	Sasaran Strategis 6 : Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian
10	Persentase Pegawai yang datanya Akurat	%	100	100	100
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 6		100%
G	Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
11	Nilai Evaluasi LKIP	Kriteria	B	B	100
12	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100
13	Persentase tertib administrasi barang/aset	%	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 7		100%

Grafik 3.1 Pencapaian Masing-masing Sasaran Strategis Tahun 2017

160

140

120

Target

Realisasi

100

80

60

40

20

0

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau keahlian yang lebih dari sekedar keterampilan belaka, Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman atau pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu.

Sasaran Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, pedidikan dan pelatihan, untuk itu dalam pencapaian sasaran ini BKPP mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 1 (satu) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya serta target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021
			Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	66,98	72,91	82,97	85,90	103,5	100%
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	43,58	61,30	31,99	72,17	225,6	100%
3	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kompetensi	Org	30	20	38	40	105,26	100%
Rata-rata Capaian Sasaran 1			144,78%

Berdasarkan tabel diatas capaian dari Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 144,78% yang dapat dinyatakan dengan skala bahwa capaian sangat tinggi jika dibandingkan dengan target awal tahun begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD , dan dapat diukur dengan masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial

Indikator Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial dapat diukur dalam beberapa program yang ada di BKPP yaitu Program Pendidikan Kedinasan dengan Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural, Jumlah pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

tabel 3.4 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

NAMA	TEMPAT PELAKSANAAN	Jenis Diklat	WAKTU PELAKSANAAN
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, SH 2. Dra. Hj. Sri Xxxxx Xxxxxxxxxx, MM	Bandiklat Provinsi Jawa Timur ( Angkatan XLV)	PIM II	03 Mei s/d 08 September 2017 ( On/Off)
1. X. Xxxxxxxx Xxxx, X.Xxx, M.AP 2. Dr. Hj. Rahmah Xxxxxxxx, MM	PKP2A LAN Samarinda yang dilaksanakan pada BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan XLIII)	PIM II	10 Juli s/d 04 November 2017 (On/Off)
1. Xx. Xxxxxxxxxxx Xxxx, M.T 2. Xxxxxxxx, X.Sos 3. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, M.T 4. Xxxxxx Xxxxxxxx, S.Pi, X.Xx. Dev 5. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, M.Eng	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan VI)	PIM III	29 Maret s/d 07 Juli 2017
1. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx 2. Xxxxxx, SP 3. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, ST, M.T 4. Waterland Wind Fire, AP, MM 5. Dra. Sri Lailana	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan VII)	PIM III	02 Mei s/d 11 Agustus 2017
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx, S.Sos, MM 2. X. Xxxxx Xxxxxxxx, S.Sos, MM 3. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 4. Elda Rusmiladewi, S.Hut, MT, MA 5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, SSTP	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan VIII)	PIM III	05 September s/d 09 Desember 2017
1. Xxxx Xxxxxxx, AP 2. Xxxxxx Xxxxx	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan XXI)	PIM IV	05 Maret s/d 05 Juli 2017

3. Xxxxxxxxx, S.Pi 4. Xxxxxx Xxxxxxx, S.Pi 5. Wulan Purwaningrum, ST, M.AP 6. Xxxxxxx Xxxxx, ST, MIL 7. Xxxx Xxxxxxx, SKM 8. Xxxxxx, S.IP, SP
1. Xxxxxxx, S.Sos 2. Xxxxx Xxxxx, SE 3. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, S.Hut, MS 4. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, S.Sos 5. Xxxxx Xxxxxxxx, ST 6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.Xxx, Ners, X.XX 7. Xxx Xxx Xxxxxxxxxx, SE 8. Xxxx Xxxxxxxx, SE, MM	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan XXIII)	PIM IV	03 April s/d 18 Juli 2017
1. Xxxx Xxxxxxxx, ST, MT 2. Xxxx Xxxxxxxx, SKM 3. Xxxxxx Xxxxx 4. Xxx Xxxxx, S.Pi 5. Xxxxx Xxxxxxxxx, S.Pd 6. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, SE, MM 7. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, S.Hut 8. Aswan, SE	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan XXIV)	PIM IV	12 Juni s/d 29 September 2017
1. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, ST 2. Herliani 3. Xxxx Xxxxxxxx, ST 4. Purwaningsih, SE 5. Xxxxx Xxxxxxxxx, SE, MM 6. Xxxx Xxxxxxx, X.Xx, MPA	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan XXVI)	PIM IV	10 Agustus s/d 25 November 2017

7. Xxxxxx, SH 8. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE
1. Xxxxx Xxxxxxx, SKM 2. Xxxxx Xxxxxxxxx, SP, MS	BPSDMD Provinsi Kalsel (Angkatan XXVII)	PIM IV	11 September s/d 13 Desember 2017
3. H. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.Kom
4. Xxxx Xxxxxxxx, S.Pi
5. Xxxxxxxxx, X.Xx
6. Xxxx Xxxx Xxxx
7. Xxxxxxxxx, A.Pi, MP
8. Xx. Xxxx Xxxxxxxx, SE

Pada tahun 2017 Pelaksanaan Diklatpim Tk. II diikuti oleh 4 Orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Diklatpim III 15 orang Pejabat Administrator dan Diklatpim IV diikuti sebanyak 40 orang Pejabat Pengawas, total pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim adalah 59 orang pejabat struktural, sedangkan target awal tahun untuk tahun ini adalah 65 orang akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan kuota yang diberikan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Perhitungan capaian untuk indikator ini di dapat dengan cara “ Realisasi Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (tahun berjalan + tahun lalu) dibagi dengan jumlah pejabat struktural dikalikan 100 (tahun berjalan) ”, sebagai berikut :

tabel 3.5

Capaian indikator kinerja persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial

Tahun	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Jumlah seluruh Pejabat Struktural	Capaian
2015	358 orang pejabat struktural	29 orang	58 orang	621 orang	66,98%

2016	416 orang pejabat struktural	106 orang	55 orang	646 orang	72,91%
2017	471 pejabat struktural	65 orang	59 orang	617 orang	85,90%

Capaian untuk indikator kinerja tersebut diatas pada tahun 2017 adalah 85,90%.

2. Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Teknis

Indikator Kinerja untuk Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dapat diukur melaluiProgram Pendidikan Kedinasan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional Kepemimpinan (Bimbingan Teknis). Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Diklat yang semuanya berbasis kompetensi dan memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, Pendidikan dan pelatihan teknis merupakan salah satu jenis diklat yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, untuk memenuhi kompetensi teknis aparatur, kompetensi teknis adalah kemampuan ASN dalam bidang – bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing, adapaun pelaksanaan diklat teknis BKPP adalah diklat dengn pola penyertaan peserta kepada lembaga penyelenggara diklat lain, selain itu BKPP juga menyelenggarakan bimbingan teknis yang umumnya dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dan panitia penyelenggaranya dari BKPP Kota Banjarbaru.

tabel. 3.6

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

NAMA DIKLAT TEKNIS	NAMA PESERTA	INSTANSI PESERTA	WAKTU PELAKSNA AN	TEMPAT PELAKSANA AN
Diklat ANJAB, ABK & EVJAB	Xxxxx Xxxxxxxxxx, ST, MM	Bag. Organisasi	16 s/d 19 Februari 2017	Yogyakarta
Diklat AMDAL, A	Drs. M. Xxxxxx, X.XX - Xxxxxxxxxxx, S.Hut, MS	Dinas Lingkungan Hidup	25 s/d 28 Maret 2017	Banjarbaru
Diklat Kerasipan	Xxxx Xxxxxxxx, S.Sos	Dinas Arsip dan Perpustaka an	Mei 2017	Bogor
Diklat Bidang Penanaman Modal	Xxxxxxxx, S.Sos, MM	Dinas Penanama n Modal dan PTSP	31 juli s/d 04 Agustus 2017	Cipanas
Diklat Monitoring dan Evaluasi	- Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, SE - Xxxxxx Xxxxxxx, SE	Bappeda	10 s/d 21 April 2017	Malang
Diklat Penyusunan Renstra, RPJM, RPJP	- Xxxxx Xxxxxx, SE - Rahmadaniah, SE - Xxxx Xxxxxxx, SE	BKPP	01 s/d 04 Mei 2017	Yogyakarta
- Red Hat Enterprise Linux System Administratio n I (RH-124) - Traffic Management with Microtic	- Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx, S.Kom - Xxxxx Xxxxxxx, X.Xx - Xxxx Xxxxxxxxx, S.Kom - M.Fajar	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 s/d 14 Juli 2017	Yogyakarta

- Web Design Full Package	Rizwanna, S.Kom
Diklat Penjenjanga n Bidan I	- Xxx Xxxx, AM.Keb - Xxxxxxxxx, AM.Keb - Marianah, AM.Keb - Xxxx Xxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxx, AM.Keb	RS. Idaman	15 s/d 24 Mei 2017	Banjarbaru
Diklat Penjenjanga n Bidan II	- Xx.Xxx Xxxxxxxxx, X.XX - Sri Izzah Fitriyah, XX.Xxx - Xxxxxx Xxxxxxxx, XX.Xxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, XX.Xxx	RS. Idaman	07 s/d 16 Agustus 2017	Banjarbaru
Web Design dan Multimedia	- X.X Xxxxxx Xxxxx, S.Kom - Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, X.Xxx	BKPP	21 s/d 24 Agustus 2017	Yogyakarta
Workshop Perbenihan Ikan Nasional	- Xxxxx Xxxxx, S.Pi, MP	Dinas Ketahanan Pangan	06 s/d 08 September 2017	Bogor
Diklat Perencana	Xxxxxx Xxxxx Rositaria, S.AB	Bappeda	11 September s/d 27 Oktober 2017	Bandung
Pembentuka n PPNS Perda	Dooni Kusworo, SE	Satpol PP	11 Oktober s/d 24 November 2017	Bogor
Diklat Intelijen	- X. Xxxxxx Xxxxxxx, X.Xxx Xxxxx Xxxxxxx, SE	Satpol PP	27 s/d 30 Oktober 2017	Yogyakarta

Pengujian Kendaraan Bermotor	Xxxxx Xxxxxxxxx, A.Md	Dinas Perhubung an	27 September s/d 17 Oktober 2017	Bali
Diklat GIS (ArcGIS)	Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.Kom	Sekretariat Daerah	31 Oktober s/d 04 November 2017	Yogyakarta
Diklat Manajemen Operasional Kemetrologia n	H. Akramsyah, S.Sos	Dinas Perdagang an	20 s/d 24 November 2017	Bandung
Web Programing dan Maintenance Server	- X. Xxxxx Xxxxxx, SIP, M.AP - Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, X.Xxx	BKPP	27 s/d 29 Desember 2017	Yogyakarta

tabel. 3.7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Jenis Bimbinan Teknis	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Bimtek Kerasipan	75 Orang	28 Februari s/d 02 Maret 2017	Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru
Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	75 Orang	16 s/d 18 Mei 2017
Bimtek Xxxxxxx Xxxxxan	50 Orang	17 s/d 19 Oktober 2017
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	47 Orang	12 s/d 14 Desember 2017

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis ditergetkan sebanyak 49 orang dan terealisasi sebanyak 35 orang, Bimbingan Teknis di tahun 2017 diikuti sebanyak 247 orang dengan target awal tahun adalah 250 orang, tidak dapat terealisasi sesuai target dikarenakan banyaknya peserta sudah diundang untuk

mengikuti bimbingan teknis tetapi tidak semua dapat berhadir. Perhitungan capaian untuk indikator ini didapat dengan cara “ realisasi Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis (tahun berjalan + Tahun lalu) dibagi dengan jumlah pegawai non pejabat struktural dikalikan 100 ”, sebagai berikut :

tabel 3.8

Capaian indikator kinerja persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis

Indikator/Tahun	2015	2016	2017	Keterangan
Kondisi Awal	1257	1670	2079	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis
Target	463	412	299	Target awal tahun
Realisasi	413	409	282	Realisasi akhir tahun
Jumlah Pegawai	4453	3986	3888	Kondisi per Akhir Desember
Jumlah Pejabat Struktural	621	595	617
Capaian	43,58%	61,30%	72,17%

Capaian untuk indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 72,17%.

3. Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

Indikator kinerja kunci (IKU) Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan formasi dapat diukur melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada beberapa rangkaian kegiatannya yaitu Kegiatan Seleksi Penerimaan Tugas Belajar, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan kesempatan bagi aparatur (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan melalui mekanisme tugas belajar, adapun pemberian bantuan biaya

tugas pendidikan kepada PNS yang memenuhi syarat ( dilakukan seleksi dan penetapan PNS untuk tubel terlebih dahulu ), ada beberapa pola, seperti beasiswa penuh dari lembaga sponsor, beasiswa penuh dari Pemerintah Kota Banjarbaru dan pembiayaan dengan skema cost-sharing (Daftar pegawai tubel terlampir).

Berdasarkan data yang ada, terdapat 40 PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditunjuk sebagai mahasiswa tugas belajar selama tahun 2017, adapun dari jumlah tersebut hanya 13 orang yang mengajukan bantuan biaya pendidikan dan hanya ada 1 orang yang dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, sementara PNS Tubel yang lain menggunakan skema pembiayaan diluar Pemerintah Kota Banjarbaru. Perhitungan capaian untuk indikator ini didapat dengan cara : “ realisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti tugas belajar tahun berjalan dibagi dengan jumlah pegawai yang sudah ditetapkan untuk mengikuti Tubel dikalikan 100 “, sebagai berikut :

tabel 3.9

Capaian indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti Tubel sesuai kebutuhan formasi

Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
38 orang	40 orang	105,26%	-

Capaian untuk indikator tersebut diatas adalah 105,26%, permasalahan yang sering terjadi pada saat penetapan / penawaran tugas belajar bagi pegawai adalah terkadang penawaran tugas belajar dari universitas tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan formasi kebutuhan pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan persyaratan usia yang tidak mencukupi.

Sasaran Srategis 2

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Yang Memenuhi Kompetensi

Sebuah Organisasi akan dapat berjalan dengan lancar dan baik jika didukung dengan jumlah sumber daya aparaturnya yang sudah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan formasinya masing – masing. Sasaran tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi kompetensi dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama sebagai berikut :

tabel 3.10 capaian indikator kinerja dari sasaran ke 2 (dua) dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya dan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021
			Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jabatan Yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	100	100	95,51	97,31	101,88	100%
Rata-rata Capaian Sasaran 2			101,88%

Berdasarkan tabel diatas capaian untuk sasaran Tersedianya ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi adalah sebesar 101,88%, dan dapat dinyatakan dengan skala bahwa capaian tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD. Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, Indikator kinerja ini bertujuan untuk menempatkan Sumber Daya Aparatur yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan,keterampilan dn kinerja serta pengalaman melalui proses promosi dan mutasi yang fair dan objektif. Indikator kinerja dapat diukur melalui program Pembinaan dan pengembangan aparatur dengan rangkaian beberapa kegiatan yaitu:

a. Seleksi CPNS

Dengan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS diharapkan dapat menyaring calon – calon pegawai yang kompeten, sesuai dengan formasi yang akan di dudukinya, akan tetapi pada tahun sejak tahun 2016 Pemerintah Kota Banjarbaru tidak dapat melaksanakan penerimaan CPNS dikarenakan adanya Kebijakan Moratorium dari Pemerintah Pusat

b. Mutasi PNSD

Kegiatan mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan yang mendistribusikan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan formasi masing-masing SKPD.

c. Penyusunan rencana pembinaan karir

Penyusunan rencana pembinaan karir pegawai merupakan langkah awal dalam merencanakan pengembangan karir seorang pegawai, terkait dengan apakah seseorang tersebut dapat dikatakan berhasil atau gagal, atau apakah sesorang pegawai tersebut sudah memilki kompetensi yang sesuai ataukah belum.

d. Seleksi Terbuka Jabatan Aparatur Sipil Negara

Kegiatan seleksi terbuka ASN dilaksanakan berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Pada tahun 2017 seleksi terbuka jabatan ASN dilaksanakan untuk pengisian jabatan yang lowong untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditargetkan sebanyak 3 orang dan terealisasi sebanyak 7 orang dan bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pelaksanaan pada bulan Oktober s/d Desember 2017.

e. Penempatan PNS

Hasil dari Test Pengukuran Kompetensi tersebut diatas dijadikan sebagai dasar untuk menempatkan seluruh pejabat struktural sesuai dengan minat dan kemampuan serta kompetensi masing-masing, yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2017

Perhitungan untuk indiktor ini di dapat dengan cara :“ Realisasi jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah pejabat struktural keseluruhan dikalikan 100 “ sebagai berikut :

tabel 3.11

Capaian indikator kinerja Persentase Jabatan yang diisi Sesuai dengan Kompetensi

Jumlah Pejabat Struktural yang Terisi			Jumlah Pejabat Struktural yang telah memenuhi Persyaratan Kompetensi			Keterangan
Ess II	Ess III	Ess IV	Ess II	Ess III	Ess IV	Capaian = 97,31%
31	129	474	24	127	466
634 orang			617 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator tersebut diatas adalah 97,31%, tidak ada permasalahan yang berarti dalam pencapaian kinerja dalam indikator ini, berkat kerjasama yang baik dengan pihak – pihak atau instansi lain yang terkait.

Sasaran Srategis 3

Meningkatkan Disiplin Pegawai

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai, maka BKPP sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pegawai terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BKPP menggunakan 2 indikator kinerja yaitu :

tabel 3.12 capaian indikator kinerja dari sasaran ke 3 (tiga) dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya dan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021
			Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	%	97,29	83,33	83,33	69,69	116,36	100
Rata-rata Capaian Sasaran 3			108,18

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk Sasaran Meningkatnya Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah 108,18.%, skala capaian dari sasaran ini dapat dikatakan sangat tinggi, sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin

Untuk mengukur Indikator Kinerja utama ini dilaksanakan Program dan kegiatan yaitu Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, dengan Kegiatan Proses Penanganan Kasus – kasus pelanggaran disiplin dan Pengawasan Pembinaan Disiplin PNS,PTT, Tenaga Kontrak. Perhitungan untuk indikator ini didapat dengan cara “ Realisasi jumlah kasus pelanggaran disiplin yang sudah ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kasuss yang ada dikali 100 “, sebagai berikut :

tabel 3.13 Capaian indikator kinerja persentase penanganan pelanggaran disiplin

Tahun 2015 - 2017

Tahun	Pelanggaran disiplin	Kasus pelanggaran disiplin yang sudah ditangani	Capaian %
2015	34	34	100
2016	23	23	100
2017	16	16	100

Jenis – jenis pelanggaran disiplin yang terjadi pada tahun 2017 adalah :

a. Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan 4 Kasus

b. Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang 2 Kasus

c. Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat 10 Kasus

d. Ijin Perceraian 13 Kasus

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk indikator kinerja Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin adalah 100%, bahwa semua kasus pelanggaran disiplin sudah diselesaikan atau ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan masing-masing.

2. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Disiplin PNS,PTT dan Tenaga Kontrak, dan perhitungannya adalah “ Realisasi Jumlah SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin dibagi Jumlah Keseluruhan SKPD dikali 100 “, sebagai berikut :

tabel 3.14 Capaian indikator kinerja persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran

disiplin tahun 2015 - 2017

Tahun	Jumlah SKPD Keseluruhan	Jumlah SKPD yang Tidak Terdapat Pelanggaran Disiplin	Jumlah SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin	Capaian
2015	37	36	1 SKPD	97,29%
2016	36	30	6 SKPD	83,33%
2017	33	23	10 SKPD	69,69%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk indikator Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin pada tahun 2017 adalah 69,69% jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan SKPD yang terdapat pelanggaran disiplin, dan diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya kasus – kasus pelanggaran disiplin dapat ditekan seminimal mungkin agar dapat tercapai Reformasi Birokrasi serta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sasaran Srategis 4

Meningkatnya Pemenuhan Hak- hak Kepegawaian

Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian dimaksudkan untuk menambah motivasi pegawai / aparatur dalam bekerja, sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama sebagai berikut :

tabel 3.15 capaian indikator kinerja dari sasaran ke 4 (empat) dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya dan target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021
			Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pegawai Yang Terpenuhi Hak-hak Kepegawaianya Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran 4			100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian adalah 100%. BKPP mulai 2011 sudah memberikan pendelegasian wewenang pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Melahirkan serta Cuti Alasan penting ke masing-masing kepala SKPD kecuali untuk cuti Pejabat Ess II dan Ess III (Camat) proses pembuatan surat cutinya masih dilaksanakan oleh BKPP Kota Banjarbaru.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang Terpenuhi Hak-hak Kepegawaiannya Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku dan dapat diukur melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan Kegiatan Penataan Sistem Kenaikan Pangkat serta Program Peningkatan Informasi Kedudukan Hukum Pegawai dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16 Capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang Hak – hak Kepegawaiannya Terpenuhi Sesuai Ketentuan Tahun 2015 - 2017

N o	Jenis Hak-hak kepega waian	2015			2016			2017
		Tar get	Terpe nuhi	Capa ian	Tar get	Terpe nuhi	Capa ian	Tar get	Terpe nuhi	Capa ian
1	Cuti	60	61	101 %	60	51	85%	53	53	100%
2	Xxxxhar gaan	436	380	87,15 %	226	211	93,36 %	104	557	535,5 7%
3	Pelaksa nnan Sumpah Janji PNS	1	1	100 %	1	1	100	-	-	-
Capaian IKU				96,05 %			92,78 %			211%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk indikator persentase meningkatnya hak-hak kepegawaian sangat tinggi 211%, dapat dikatakan bahwa BKPP telah memenuhi hak-hak kepegawaian seluruh pegawai dengan baik, terkecuali untuk pelaksanaan Sumpah Janji PNS tidak terlaksana yang disebabkan tidak adanya kegiatan penerimaan / seleksi CPNS, dan juga pada salah satu faktor pendukung pada indikator kinerja ini terdapat peningkatan yaitu pada pemberian penghargaan semua usulan pegawai yang mengajukan pemberian SatyaLencana Karya Satya di setujui oleh Kementrian Dalam Negeri.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka BKD dan Diklat sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasa masyarakat / pegawai, melalui Sasaran ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat / pegawai atas pelayanan yang telah diberikan BKPP tahun 2017 ini.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 5 (lima) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya serta target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 20121
		2015	2016	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	94,28	97,72	100	114,3	114,3	100
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	NILAI	N/A	79,24	80	73,42	91,77	90
Capaian Sasaran		103%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian di BKPP adalah tercapai 103%, termasuk dalam skala pencapaian kinerja yang sangat tinggi, dan dapat diukur dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian, aspek yang akan diukur dapat dilihat pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, selain itu juga Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai pada Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Kegiatan Pemberhentian Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian.

tabel 3.18

Capaian indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2015 – 2017

Tahun	2015			2016			2017
	Target	Realisa si	Capaia n	Target	Realisa si	Capai an	Target	Realisa si	Capaia n
Kenaikan Gaji Berkala	600 sk	630 sk	105%	750 sk	764 sk	101%	750 sk	968 sk	129%
Kenaikan Pangkat	700 sk	545sk	77,86%	600 sk	553 sk	92,16 %	600 sk	672 sk	112%
Pensiun	67 sk	67 sk	100%	88 sk	88 sk	100%	102 sk	104 sk	101,9%
Capaian	94,28%			97,72%			114,3%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk indikator kinerja tersebut diatas pada tahun 2017 adalah 114,3%.

2. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka BKD dan Diklat sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, melakukan survey kepuasan masyarakat, dimana yang dimaksud masyarakat disini adalah para pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pegawai yang datang ke BKPP untuk melakukan urusan tertentu. Sampel yang diambil adalah sebanyak 150 Kuesioner atau pegawai.

Unsur -unsur pelayanan yang diukur adalah sebagai berikut :

1. Waktu dan Biaya Pelayanan

2. Mekanisme / Prosedur Pelayanan

3. Profesionalisme dan Kepribadian

Hasil dari pengukuran kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan para pegawai dilingkungn Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegwaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebesar 73,42, yang mana diukur menggunakan perhitungan rumus : Total dari nilai persepsi per unsur dibandingkan dengan total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Angka tersebut diatas menyatakan bahwa mutu atau kualitas pelayanannya adalah B, dengan kinerja BAIK.

Tabel 3.19 Nilai Persepsi Interval SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.20 Tingkat Kepuasan Pelayanan Masyarakat terhadap Pelayanan BKPP

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
3	73,42	B	BAIK

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPP sebesar 73,42 % pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 79,24%, menunjukkan bahwa masih ada masyarakat atau pegawai yang kurang puas dengan kondisi yang sudah ada, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan setiap individu dalam hal ini pegawai mempunyai penilaian tersendiri atau berbeda-beda atas beberapa hal. Untuk itu BKPP tidak langsung berpuas diri dan harus tetap berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi.

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah :

a. Waktu pelayanan dianggap masih memakan waktu yang cukup lama

b. Sikap beberapa pegawai yang masih kurang ramah

c. Mekanisme pelayanan yang masih panjang

Solusi atau beberapa langkah yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pelayanan adalah :

a. Optimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan penataan tempat pelayanan dengan kondisi yang lebih baik lagi

b. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai agar dapat mengoptimalkan waktu pekerjaan disemua bidang

c. Merubah dan menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien

d. Melaksanakan pelatihan untuk pegawai agar dapat meningkatkan kapasitas,kompetensi dan intergritas.

Sasaran Strategis 6

Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sudah mengalami pengembangan, pada tahun 2017 ini BKPP sudah melakukan pembangunan SIMPEG yang baru, untuk itu pada awal tahun 2017 BKPP sudah melakukan peremajaan data seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Data yang sudah di Update adalah sebanyak 3998 orang pegawai, dan pada akhir tahun 2017 jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru berjumlah 3888 orang, hal ini disebabkan adanya mutasi pindah keluar dan masuk serta pegawai yang pensiun.

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian untuk Sasaran Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian yang ada pada BKPP sudah Akurat / Terupdate secara keseluruhan (100%). Akan tetapi proses Update data pegawai dari Sistem Informasi Kepegawaian ini tidak akan berhenti sampai tahun 2017 saja, setiap saat BKPP akan tetap melakukan peremajaan atau Update data pegawai sesuai dengan ketentuannya masing – masing.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama BKPP karena tidak berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKPP tetapi Sasaran ini ikut menunjang kinerja BKPP dalam pelaksanaan tugas. Dalam pencapaian sasaran ke tujuh ini, BKPP menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 7 (tujuh) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya serta target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021
		2015	2016	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi LKIP	%	A (85,83)	B (60,94)	B >60)	B (65,24)	108,73	A ( > 80)
Persentase Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Persentase tertib administrasi barang/aset	%	100	100	100	100	100	100
Capaian Sasaran		102,91%

Capaian Kinerja dari Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar 102,91%, dapat dikatakan skala pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis ke 7 (tujuh) ini adalah sangat tinggi, hasil capaian tersebut dapat diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi Laporan Kinerja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sebagai Instansi Pemerintah yang berorientasikan pada Akuntabilitas Kinerja yang hasilnya dapat diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pencapaian Kinerja

Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi LKIP tahun 2016 akan keluar pada awal tahun 2017 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100. Berdasarkan laporan dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2017 mendapatkan Peringkat B, dengan Nilai 65,24 (Baik). Jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya (2015) terjadi penurunan nilai yang cukup jauh, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan bobot penilaian terhadap laporan kinerja SKPD berdasarkan Permenpan RB no 12 tahun 2015, dan jika dibandingkan dengan target akhir tahun di Renstra adalah mendapatkan peringkat A, maka BKPP akan berusaha lebih keras lagi untuk mencapai target tersebut.

Tabel 3.22 Xxxxx / Skala Penilaian Kinerja

Komponen Penilaian	Bobot Penilaian
	Permenpan RB No.35 2011	Permenpan RB No. 12 2015
Perencanaan Kinerja	35%	30%
Pengukuran Kinerja	20%	25%
Pelaporan Kinerja	15%	15%
Evaluasi Kinerja	10%	10%
Capaian Kinerja	20%	20%

Tabel 3.23 Perbandingan Kategori Nilai AKIP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kinerja BKD dan Diklat
AA	>90-100	Sangat Memuaskan	Target B ( >60 )
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik	Realisasi B ( 65,24 )
CC	>50-60	Cukup Baik
D	0-30	Sangat Kurang

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program kegiatan

2. Evaluasi atas program kerja belum sepenuhnya dilaksanakan, dan walaupun dilaksanakan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program

Solusi yang akan datang untuk permasalahan diatas adalah :

a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis tentang Laporan kinerja

b. Membangun budaya organisasi yang berbasis akuntabilitas

c. Pelaksanaan reviu terhadap indikator – indikator kinerja agar berorientasi manfaat (outcome) bukan hasil (output) secara berkala

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala

e. Komitmen pimpinan dan semua pihak yang terkait dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

2. Persentase Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti

Pemerikasaan atau evaluasi akan selalu dilakukan oleh Tim Evaluator yang dalam hal ini merupakan rangkaian dari sistem SAKIP sesuai Permenpan No 53 Tahun 2014, dan pihak yang melakukan evaluasi pada setiap SKPD adalah Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota maupun dari BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ).

Hampir setiap tahun BKPP dijadikan sampel oleh BPK untuk melakukan pmeriksaan mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015, sedangkan dari Inpektorat Provinsi dan Inspektorat Kota melakukan pemeriksaan setiap tahunnya ( Pemeriksaan Reguler ), setiap temuan yang ada sudah pasti akan langsung mendapat perhatian atau tindak lanjut dari BKPP tanpa terkecuali, jadi dapat dikatakan untuk indikator Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tercapai keseluruhannya ( 100% ).

3. Persentase Tertib Administrasi Barang / Aset

Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi / pengelolaan barang / aset SKPD.

Dari keseluruhan aset yang di BKPP, seluruhnya sudah memiliki kesesuaian dengan Simda Barang yang ada di Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga dapat dikatakan BKD dan Diklat termasuk tertib dalam pengadministrasian aset / barang, jadi kinerja untuk Indikator Prosentase Pengelolaan Barang / Aset SKPD adalah 100%.

Pada akhir tahun 2017 nilai aset yang dimiliki BKPP yaitu Rp. 822.551.674,83

Tabel 3.24

Perbandingan Aset BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2015 – 2017

Uraian	2015	2016	2017
Aset Lancar	1.823.800,00	00.000.000,00	-
Aset Tetap :
Peralatan dan Mesin	1.507.957.675,00	1.608.170.825,00	2.146.153.572,00
Gedung Bangunan	-	-	-
Akumulasi Penyusuatan	(1.006.619.653,57)	(1.122.020.782,14)	(1.431.841.897,17)
Aset Lainnya :
Aset Tidak Berwujud	57.350.000,00	000.000.000,00	000.000.000
Amortisasi	(48.510.000,00)	(83.930.000,00)	(76.960.000)
Jumlah	512.001.821,00	000.000.000,00	000.000.000,83

Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja pada Indikator ini disebabkan beberapa hal, proses pengadministrasian barang/aset yang langsung dilakukan pada saat barang datang, serta ketepatan dan ketelitian dalam proses pengadiministrasian barang / aset.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2017 pelaksanaan Program Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, mendapat Anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- sedangkan serapan anggaran yang dapat dilakukan adalah mencapai 76,77%, dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 2.567.552.547,-.

Tabel 3.25

Pagu Anggaran dan Realiasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2017

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
Belanja Tidak Langsung	3.529.744.000	3.223.596.607	306.147.393	91,32%
Gaji	2.536.744.000	2.348.473.904	188.270.096	92,57%
Tunjangan	993.000.000	875.122.703	117.877.297	88,12%
Belanja Langsung	7.524.134.774	5.262.729.620	2.261.405.154	69,94%
Belanja Pegawai	291.810.000	256.595.000	35.215.000	87,93%
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa	6.826.524.774	4.620.135.620	2.206.389.154	67,67%
Belanja Modal	405.800.000	385.999.000	19.801.000	95,12%
Jumlah	00.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	76,77%

3.3.1 Analisa Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran dibawah 100% tetap dapat menghasilkan kinerja 100%.

Tabel 3.26 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BKPP Tahun 2017

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2016
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	144,78	3.699.753.300	2.310.905.630	62,46
2	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi	101,88	1.033.896.350	653.411.450	63,19
3	Meningkatnya Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara	108,00	00.000.000	00.000.000	70,04
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian	100	179.855.450	140.502.200	78,11S
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian	103	1.995.414.624	1.691.898190	84,78
6	Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian	100	19.8967.800	179.748.700	90,34
7	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	100	52.299.000	48.683.000	93,08

3.3.2 Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja yang dirumuskan terlah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang telah dikeluarkan untuk mencapai target tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah, begitupun sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai Sasaran maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi.

Rata-rata capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerjanya pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah hampir 100% tercapai dengan menggunakan Sumber Daya yang seminimal mungkin. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi efisiensi pada anggaran yang diberikan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.27 Efesiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BKPP Tahun 2017

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	144,78	62,46	82,,32
2	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi	101,88	63,19	38,69
3	Meningkatnya Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara	108,18	70,04	38,14
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian	100	78,11S	21,89
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian	103	84,78	18,22
6	Tersedianya Akurasi Data Kepegawaian	100	90,34	9,66
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	100	93,08	6,92

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tahun 2017 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP BKPP tahun 2017 menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan ataupun kegagalan.

Pada tahun 2017 BKPP menetapkan sebanyak 7 Sasaran Strategis dengan

13 Indikator Kinerja utama yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Capaian Indikator Sasaran Strategis sebanyak 13 Indikator tersebut dapat dikatakan berhasil karena sudah memenuhi target dan rata – rata memiliki kinerja yang sangat tinggi. Untuk capaian pelaksananaan Anggaran pada tahun 2017 BKPP serapan anggaran sebesar 76,77% dengan pagu anggaran Rp. 00.000.000.000,- realisasi anggaran Rp. 8.486.326.227,- terdapat Silpa sebesar Rp. 2.567.552.547,-.

Beberapa terobosan yang dilaksanakan BKPP pada tahun 2017 adalah pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan ASN yaitu adanya seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan melakukan Test Pengukuran Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh ULM, Pelayan satu pintu ( Media Center ) yang ada di BKPP mendapatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang cukup tinggi yaitu mendapatkan Mutu Pelayanan adalah B dengan capaian nilai 73,42%.

Proses pembangunan Aplikasi Simpeg yang baru diharapkan untuk tahun 2017 Sistem Informasi Kepegawaian sudah dapat diakses oleh semua pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tentu saja dengan kerjasama semua pihak dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sudah sangat baik, hal ini berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.