PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

HKPJK-22021

POKOK-POKOK BAHASAN

1. Kedudukan hukum P3B di hadapan UU PPh,

2. Status P3B Indonesia,

3. Metode Penerapan P3B,

4. Surat Keterangan Domisili,

5. Struktur P3B.

HKPJK-22021

KEDUDUKAN HUKUM P3B

▪ P3B adalah perjanjian antara negara-negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional,

▪ Negara-negara yang membuatnya wajib memastikan bahwa P3B dapat diterapkan dalam hukum domestiknya:

▪ Terdapat dua aliran dalam menerapkan P3B di dalam negeri: Monistic Principle dan Dualistic Principle.

HKPJK-22021

KEDUDUKAN HUKUM P3B

Monistic Principle:

▪ Hukum internasional dan Hukum nasional menjadi hukum domestik dan Hukum Nasional tunduk kepada Hukum Internasional (”doctrine of incorporation”),

▪ Treaty yang telah disepakati dapat segera diberlakukan (”self

executing”),

▪ Treaty secara otomatis menjadi bagian hukum domestik,

▪ Tidak perlu diundang-undangkan

▪ Negara-negara yang menerapkan, seperti: Perancis, Jepang,

Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Portugal, Spanyol, Switzerland.

▪ Beberapa negara mensyaratkan prosedur formal di tingkat eksekutif, contoh: Indonesia, Austria, Xxxxxx, Xxxxxx, USA.

HKPJK-22021

KEDUDUKAN HUKUM P3B

Dualistic Principle:

▪ Hukum internasional terpisah dari Hukum nasional,

▪ Agar dapat diberlakukan Treaty harus dijadikan hukum domestik terlebih dulu melalui proses legislasi

(”doctrine of transformation”),

▪ Beberapa negara yang menerapkan: Australia, Canada, Denmark, India, Israel, New Zealand, Norwegia, Swedia, UK

HKPJK-22021

PROSES PEMBERLAKUAN P3B

Negara X

Negosiasi

Indonesia

Ratifkasi

Disepakati:

Pemarafan 🡺

Penanda-

tanganan

Ratifikasi

Instrumen Ratifikasi: Melalui Parlemen? Hanya Eksekutif? atau self-executing?

Pertukaran: treaty enters into force

Instrumen Ratifikasi Berupa Peraturan Presiden

Treaty Berlaku efektif

Treaty menjadi bagian hukum domestik

HKPJK-22021

KEDUDUKAN P3B DI HADAPAN UU PPH

Pasal 32A UU PPh:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.“

■ Kedudukan tax treaty: lex specialis dari UU PPh.

(Penjelasan Pasal 32 A UU PPh)

■ Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan (”Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws”).

HKPJK-22021

KEDUDUKAN P3B DI HADAPAN UU PPH

“Vienna Convention on the Law of Treaties 1969” (VCLT):

Article 26: “Pacta sunt servanda”

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

Article 27: Internal law and observance of treaties

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.

HKPJK-22021

KEDUDUKAN P3B DI HADAPAN UU PPH

“Vienna Convention on the Law of Treaties 1969” (VCLT):

Article 31: General rule of interpretation

(1) A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose;

Catatan:

RI tidak meratifikasi VCLT, namun menerapkan konvensi tersebut

sebagai “International Customary Law”

HKPJK-22021

KEDUDUKAN P3B DI HADAPAN UU PPH

UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: Pasal 1 ayat (1):

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang d buat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban

d bidang hukum publik;

Pasal 1 ayat (2):

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval);

HKPJK-22021

KEDUDUKAN P3B DI HADAPAN UU PPH

UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

Pasal 4 ayat (1):

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

HKPJK-22021

STATUS P3B INDONESIA

St tus P3B Indonesia:

Telah berlaku efektif : 58 negara

Sdh diratikasi, blm berlaku : 1 negara (Portugal)

Sdh ditandatangani, Blm diratifikasi: 5 negara (Croatia,Iran,Morocco,

Myanmar, Zimbabwe)

Sdh diparaf, Blm ditandatangani : 7 negara (Armenia, Belarus,

Cyprus, Lebanon, PNG, Senegal, Turkmenistan)

Tahap perundingan : 5 negara (Greece, Suriname,

Tajikistan, Oman, Serbia)

HKPJK-22021

DAFTAR P3B INDONESIA YANG BERLAKU EFEKTIF: 58 Negara

Australia Bangladesh

Brunei Darussalam India

Jepang Xxxxxx Xxxxx Utara

Korea Selatan Kuwait Malaysia Mongolia New Zealand Pakistan Philippines Qatar

Saudi Arabia Singapura Srilangka Syria

Taiwan Thailand

RRC

Uni Emirat Arab Vietnam Algeria

Kanada

Mesir

Mauritius (dihentikan) Mexico

Seychelles Afrika Selatan Sudan Tunisia

Amerika Serikat Venezuela Austria

Belgia Bulgaria Ceko Denmark Finlandia

Prancis Xxxxxx Xxxxxxxx Italia Luxemburg Belanda Norwegia Polandia Rumania Rusia Slovakia Spanyol Swedia Switzerland Turki Ukraina

United Kingdom Uzbekistan

HKPJK-22021

METODE PENERAPAN P3B

Secara umum, P3B diterapkan oleh WP Pemotong/ Pemungut Pajak dalam sistem self assessment.

Metode Relief-at-source: P3B diterapkan dan manfaatnya diberikan saat Pemotong/Pemungut Pajak membayarkan penghasilan kepada WPLN

Metode Relief-at-source menggunakan sarana administratif: Surat Keterangan Domisili (SE-03/PJ.101/1996),

Dalam metode ini, P3B tidak diterapkan secara efektif apabila si Pemotong/Pemungut Pajak:

– Keliru menafsirkan/menerapkan P3B, atau

– Mengambil posisi aman/menghindari risiko.

HKPJK-22021

SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)

■ SKD wajib diserahkan oleh WPLN untuk memperoleh manfaat P3B;

■ SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra P3B Indonesia;

– Wakilnya yang sah🡺 s.d. Kepala kantor dimana WPLN tersebut terdaftar sebagai WPDN

■ Bentuk SKD sesuai dengan kelaziman di negara tempat WPLN berkedudukan,

(SE Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996)

HKPJK-22021

SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)

■ Isi SKD sekurang-kurangnya menyatakan:

– Wajib Pajak luar negeri ybs. benar berkedudukan di negara tersebut,

– disertai tanggal dan tandatangan pejabat yang menerbitkan SKD.

■ SKD berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP bank. Bagi WP bank, SKD berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD.

(SE Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996)

HKPJK-22021

SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)

Contoh-contoh SKD

HKPJK-22021

BUKAN SKD

HKPJK-22021

SKEMA PENERAPAN P3B

Request For MAP

Relief-at-source:

Indonesia

Negara X

Refund Application

DJP

SKD

Jika Gagal

Pasal 17 (2) UU KUP PMK-190/PMK.03/2007

Request For MAP

Tax Office

HKPJK-22021

Direktorat Peraturan Perpajakan II, Subdit PKPI 24

Prinsip:

REFUND METHOD

WPLN dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang berdasarkan P3B.

Prosedur administratif yang tersedia:

■ Pasal 17 ayat (2) UU No.28/2007: Pengembalian PPh yang tidak seharusnya terutang harus dilakukan penelitian.

■ Tata cara diatur dengan PMK-190/PMK.03/2007

■ Prosedur belum tersedia, karena PMK-190 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak.

HKPJK-22021

MAP (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)

Pengertian:

■ Apabila WP dikenakan atau akan dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B, ia dapat meminta Kantor Pajak-nya untuk melakukan konsultasi dengan Kantor Pajak dari negara mitra P3B.

■ Para Pejabat yang Berwenang berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah WP dan berusaha menghilangkan pajak berganda.

Prosedur bagi WP Indonesia mengacu kepada SE Dirjen Pajak

No.SE-05/PJ.10/1995.

HKPJK-22021

STRUKTUR P3B-OECD MODEL

Ketentuan-ketentuan di dalam P3B dapat dikelompokkan menjadi:

1. Ruang Lingkup (Scope)

2. Definisi

3. Substansi (pembagian hak pemajakan atas penghasilan)

4. Anti Penghindaran Pajak

5. Xxxxxx menghilangkan pajak berganda

6. Lain-lain

HKPJK-22021

Pasal	Judul	Jenis
1	Personal Scope	Scope
2	Taxes Covered	Scope
3	General Definitions	Definisi
4	Resident	Definisi
5	Permanent Establishment	Definisi
6	Immovable Property	Substansi
7	Business Profits	Substansi
8	Shipping	Substansi
9	Associated Enterprise	Anti-avoidance
10	Dividend	Substansi
11	Interest	Substansi
12	Royalties	Substansi
13	Capital Gain	Substansi
14	[Independent Personal Services]	Substansi
15	Dependent Personal Services	Substansi
16	Directors	Substansi 28

STRUKTUR P3B-OECD MODEL

HKPJK-22021

STRUKTUR P3B-OECD MODEL
STRUKTUR P3B-OECD MODEL
Pasal	Judul	Jenis
17	Artistes & Sportsmen	Substansi
18	Pensions	Substansi
19	Government Services	Substansi
20	Students	Substansi
21	Other Income	Substansi
22	Capital	Substansi
23	Elimination of Double Taxation	Metode menghilangkan pajak berganda
24	Non Discrimination	Lain-Lain
25	Mutual Agreement Procedure	Metode menghilangkan pajak berganda
26	Exchange of Information	Anti-avoidance
27	Diplomats	Lain-Lain
28	Territorial Extension	Lain-Lain
29	Entry into Force	Scope
30	Termination	Scope

HKPJK-22021

Document Metadata

Table of Contents

PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Document Metadata