BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

2. Sasaran

3. Anggaran

4. Program

B. Indikator Kinerja Utama

Tabel Indikator Kinerja Utama :

C. Perjanjian Kinerja

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Xxxxxxxxxxxxx Daerah

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Solusi alternative Penyelesaian Masalah:

D. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

B. TUGAS DAN FUNGSI

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SUMBER DAYA APARATUR

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

1. Belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan banyak potensi hasil hutan belum tertangani dengan baik.

Gambar 1 UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur

2. Belum optimalnya Partisipasi masyarakat disekitar hutan terhadap program pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (Perhutanan Sosial)

Tabel 3. Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Tabel 5. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2020

4. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya (KSDAE)

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

La

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

poran Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2018

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan1. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“ Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah”

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah2. Sasaran yang akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah”

1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 49.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4
Meningkatnya Kontribusi Sektor	Kontribusi Usaha Subsektor	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan	Realisasi Produksi Hasil
Kehutanan terhadap Ekonomi	Kehutanan terhadap PDRB	berkelanjutan dalam mendukung peningkatan	Hutan Kayu (M³)
Daerah		perekonomian Daerah
			Realisasi Produksi Hasil
			Hutan Bukan kayu (Ton)

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2018, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 387.361.797.844,- menjadi sebesar Rp. 484.767.661.921,50,- terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau terdapat kenaikan sebesar 25,15 % di tahun 2020 untuk Belanja Langsung (BL), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) juga mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 112.968.196.000,- menjadi sebesar Rp. 118.475.196.000,- terdapat kenaikan anggaran sebesar 5.507.000.000.- atau sebesar 4,87%.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi3.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang

dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program Prioritas yang dilaksanakan pada periode tahun 2019 - 2023 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah meliputi program-program sebagai berikut :

a. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial.

Adapun Program program prioritas di atas juga di dukung oleh beberapa Penambahan program yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR)

a. Program pengelolaan KPH Produksi (APBD)

b. Program Pengelolaan Tahura (APBD)

c. Program Penyuluhan (DBH DR)

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)

e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH DR)

f. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)

g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)

h. Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)

i. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH DR)

Tabel. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Indikator Sasaran Indikator Satua Capaian s/d Target Kinerja Sasaran Tahun Tujuan
1	Tujuan	Strategis	Sasaran	n	Th 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatny a Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (M³)	M³ (Meter Kubik)	4.865.897,18	4.850.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000
	Kontribusi Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan kayu (Ton)	Ton	5,5	6	6.5	7	7.5	8

Tabel. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu Realisasi Produksi Hasil	Meter Kubik	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan 2. Kegiatan Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan. 3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan. 4. Kegiatan Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. 5. Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP.
			Hutan Bukan
			Kayu
					Perlindungan dan KSDAE	1. Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hutan. 2. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Xxxxx. 3. Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
					Pengelolaan	1. Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran

Tahura

Pemanfaatan Hutan

2. Kegiatan Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian (DBH SDA DR)

Kegiatan Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	Menghitung jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu	(Menjumlahkan semua Produksi Hasil Hutan Kayu)	Sistem Informasi Penata usahaan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu KLHK	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Menghitung Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	(Menjumlahkan semua Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu)		Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perjanjian Kineja Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan berkelanjutan dalam mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah	Realisasi Produksi Hutan Kayu	Hasil	Meter Kubik M³	4.900.000
1		Realisasi Produksi Hutan Bukan (HHBK)	Hasil Kayu	Ton	6

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	Perencanaan Kinerja	30 %	24,85	23,38
2	Pengukuran Kinerja	25 %	19,38	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10,15	9,35
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6,70	6,33
5	Capaian Kinerja	20 %	11,78	12,88
	Nilai Hasil Evaluasi	100 %	72,86	71,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

NO	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1. Perencanaan Kinerja
	a) Perencanaan Strategis
	- Target kinerja seharusnya ditetapkan dengan baik	Penetapan target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kehutanan
		Provinsi Kalimantan Timur di tahun
		sebelumnya

NO	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	- Program/kegiatan seharusnya digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/kegiatan	Telah di buat dalam Rencana aksi pencapaian kinerja baik program/kegiatan Penetapan target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di tahun sebelumnya Telah di buat dalam Rencana aksi pencapaian kinerja baik program/kegiatan
	- Target jangka menengah dalam renstra seharusnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Untuk memonitor pencapaian target jangka menengah renstra maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renstra pertahun dengan cara melaksanakan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan setiap Triwulan dan telah dilaporkan ke Bappeda Prov. Kaltim
	b) Perencanaan Kinerja Tahunan
	- Kegiatan seharusnya dijadikan cara untuk mencapai sasaran	Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan Pemanfaatan hasil hutan sudah
	- Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran seharusnya didukung oleh anggaran yang memadai	Telah dianggarkan dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan
	- Target kinerja yang diperjanjikan seharusnya digunakan untuk mengukur keberhasilan	Telah dilakukan evaluasi terkait kinerja yang diperjanjikan agar dapat meningkatkan keberhasilan capaian kinerja
	- Rencana aksi atas kinerja seharusnya dimonitor pencapaiannya secara berkala	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi secara berkala dan dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dimana Dinas Kehutanan telah :

NO	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		1. Menyampaikan Surat No. 935/180/DK- I/2020 tanggal 24 April Kepada Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan perihal Laporan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Surat Terlampir).
	- Rencana aksi seharusnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Dinas Kehutanan telah memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dengan melaksanakan kegiatan
	- Perjanjian kinerja seharusnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	Dinas Kehutanan telah membuat Perjanjian Kinerja tingkat eselon III dan IV baik di DInas Kehutanan maupun di UPTD lingkup Dinas Kehutanan
2. Pengukuran Kinerja
	a) Kualitas pengukuran
	- IKU yang telah ditetapkan, seharusnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja	Penetapan IKU berdasarkan perencanaan dan telah dilakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala sehingga dapat mengukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pengumpulan data kinerja seharusnya dapat diandalkan	Pengumpulan kinerja akan terus dilakukan perbaikan sehingga Informasi mengenai kinerja lebih dapat diandalkan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaiakan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar setiap informasi kinerja dilampiri dengan bukti
	b) Implementasi Pengukuran
	- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas seharusnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian reward kepada Pejabat yang berhasil mencapai target pencapaian

NO	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	& punishment)	kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. (Piagam Penghargaan atas Capaian Perjanjian Kinerja dan Foto penyerahan Piagam terlampir)
3. Pelaporan Kinerja
	a) Penyajian Informasi Kinerja
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	Laporan KINERJA telah dibuat sesuai dengan outline pada penyusunan Laporan kinerja yang tertuang pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA pada Laporan kinerja yang memuat : 1. Perbandingan data Kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 4. Analisis atas effisiensi penggunaan sumber daya 5. Realisasi anggaran
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
	- Informasi kinerja dalam laporan kinerja seharusnya dapat diandalkan	Di dalam Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan meminta Kepada Bidang dan UPTD agar dilengkapi dengan bukti yang dapat diandalkan (Laporan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan)
	b) Pemanfaatan informasi kinerja Informasi kinerja seharusnya digunakan untuk :
	- Perbaikan perencanaan	Berdasarkan hasil pelaporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah
	- Menilai serta memperbaiki

NO	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	mengintruksikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV dalam evaluasi capaian kinerja secara berkala agar dapat meningkatkan capaian kinerja sehingga dari hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja baik dalam program maupun kegiatan
	- Peningkatan Kinerja
	- Penilaian Kinerja
4. Evaluasi Internal
	a) Pemenuhan Evaluasi
	Hasil evaluasi seharusnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan	Berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Dinas kehutanan telah menyampaikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV Lingkup Dinas dan UPTD untuk disegera ditindaklanjuti
	b) Kualitas Evaluasi
	- Pemantauan rencana aksi seharusnya memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja Secara berkala setiap Triwulan I, II, III dan IV laporan Capaian Kinerja dari pejabat Esselon III dan IV
	- Hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan setiap periode	Berdasarkan hasil pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode
	c) Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Internal
	- Hasil evaluasi program seharusnya ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langkah nyata	Berdasarkan Hasil evaluasi program agar ditindak lanjuti dalam bentuk langka-langka nyata dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengintruksikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar supaya membuat langkah langkah nyata untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada saat rapat pembahasan

NO	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		capaian kinerja secara berkala
5. Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi
	Dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output) atau (outcome) agar informasi mengenai kinerja dapat diandalkan dan dilakukan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kurang tepat dan belum menggambarkan hasil yang akan dicapai	Dalam pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan kinerja sehingga Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat Xxxxxx XXX dan IV agar terus meningkatkan capaian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
	Optimalisasi	Realisasi produksi Hasil Hutan Kayu	Meter Kubik (m³)	4.900.000	Triwulan I	1.225.000	1.051.947,53	85,87
	Pemanfaatan dan
					Triwulan II	1.225.000	950.916,57	77,63
	Pengelolaan
					Triwulan III	1.225.000	1.398.604,58	114,17
	Hutan
					Triwulan IV	1.225.000	1.407.497,06	114,90
	Berkelanjutan
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu			Triwulan I	-	-	-
	dalam
					Triwulan II	-	-	-
	mendukung peningkatan perekonomian		Ton	6
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	864,90	100
	Daerah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	INDIKATORKINERJA	TAHUN 2020
NO	INDIKATORKINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	M³	4.900.000	4.808.965,74	98,14
2.	Realisasi Produksi Hasil Bukan hutan Bukan Kayu	Ton	6	864,90	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2018

2019

2020

peningkatan

/Penurunan Tahun 2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7=6/5*100 %

Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu

Meter Kubik (M³)

4.865.897,18

5.221.923,52

4.808.965,74

92,09

Realisasi Produksi Hasil hutan Bukan Kayu

Ton

99,73

1.430,65

864,90

65,67

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Target Akhir RPJMD/RENSTRA

Realisasi

Tingkat Kemajuan

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6=5/4x100)

Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu

Meter Kubik (M³)

5.050.000

4.808.965,74

95,23

Realisasi Produksi Hasil hutan Bukan Kayu

Ton

864,90

100

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah dengan indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada tahun 2020 sebesar 4.808.965,74 M³ dengan capaian kinerja menurun. Pencapaian Kinerja pada tahun 2020 dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini :

No.	Unit Usaha	Produksi Kayu
No.	Unit Usaha	Xxxx Xxxx	Xxxx Xxxxxxx
1	IUPHHK-HA	872.191,63	-
2	IUPHHK-HTI dan HTR, HKm	231.930,76	3.481.827,97
3	IPK/IPPPKH/HGU/ Perorangan	223.015,38	-
JUMLAH		1.327.137,77	3.481.827,97

Pencapaian tersebut menurun dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 91.034,26 M³ atau 1,86 %. Penurunan pencapaian dari Indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu karena Produksi kayu pada Kayu Hutan Alam menurun yang disebabkan permintaan kayu log sangat sedikit dan

harga kayu log dipasaran di bawah harga Break Even Point (BEP) serta efek Pandemi COVID-19 sehingga banyak IUPHHK-HA yg masih menunggu pasaran, sedangkan Kayu Hutan Tanaman terus naik.

Produksi kayu dihasilkan dari Kayu alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, kegiatan hutan hak atau hutan rakyat contoh jenis Meranti, Bengkirai, Ulin dll, sedangkan produksi kayu Tanaman dari Hutan Tanaman Industri (HTI), dari kegiatan Perhutani dan kegiatan pengusahaan hutan lainnya contoh jenis Gmelina, Sengon dll

Sedangkan untuk Indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu pada tahun 2020 sebesar 939 Ton, Pencapaian Kinerja pada tahun 2020 dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini :

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Jagung	20 Ton
2	Madu	0,075 Ton
3	Kulit	9 Ton
4	Karet	835,82

Total		864,90

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Timur mencapai target Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada tahun 2020 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan

Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis pada RPJMD yaitu Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut di dukung oleh beberapa Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) antara Lain di antaranya adalah:

Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Jumlah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan

165.000.000.000

128.473.082.800

Kegiatan:

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Persentase Produksi hasil Hutan Kayu

140

200

Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA

Jumlah IUPHHK-

HA menerapkan RIL/RIL C

IUPHHK

Perencanaan dan Tata Hutan

Jumlah Dokumen perencanaan

dan Tata Hutan

Dokumen

88,89

Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran, dan PNBP.

Persentase Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan

(PUHH) pada Unit Manajemen

93,75

Penyelesaian Penggunaan

Tanah dalam Kawasan Hutan.

Jumlah Dokumen

Dokumen

100

Perlindungan dan KSDAE

Prosentase Kerusakan Hutan di dalam

Kawasan Hutan

≤1,75

0,051

100

Kegiatan

Pengendalian dan Pengamanan Hutan

Luas Hutan yang di manfaatan tanpa ijin yang semakin

berkurang

1150

911

100

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Luas Areal Kebakaran Hutan yang semakin

menurun

24000

917,04

100

Konservasi sumber Daya alam dan Ekosistemnya

Luas Kawasan bernilai konservasi Tinggi yang semakin

meningkat

3000

100

Pengelolaan DAS dan RHL

Prosentase Meningkatnya Tutupan Lahan

13,98

14,07

100

Kegiatan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas Lahan Kritis yang di

Rehabilitasi

38.500

38.738

100,62

Pengelolaan DAS

Jumlah DAS

yang di

monitoring

DAS

100

Perbenihan Tanaman Hutan

Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit

Laporan

100

Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial

Luas Kawasan Hutan yang Di Kelola Masyarakat

32.000

37.490

100

Kegiatan

Penyuluhan Kehutanan

Jumlah KTH/KUPS

teregister

KTH

100

Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial

Luas Permohonan HD HKm, HTR dan

Kemitraan Kehutanan

35000

35.727

100

Unit Usaha Masyarakat

Hutan

Unit

100

Pembinaan hutan hak dan Hutan adat

Luas Pembinaan wilayah hutan hak/hutan adat

48,85

100

Program Pengelolaan KPHP

Jumlah unit Usaha Produktif Kehutanan oleh KPH dan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan

Unit usaha

100

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan yang

menurun

1.7

100

Kegiatan

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Luas Pengelolaan wilayah

tertentu(WT) di KPHP

870

850

Jumlah Pembinaan/pem antauan unit menejemen pemegang ijin di dalam kawasan

KPHP

Unit Menejemen

100

Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

Luas Kerusakan hutan dan

konplik tenurial d tingkat Tapak

22000

700

3,18

Jumlah Unit Usaha produktif masyarakat pengelolaan hutan secara

lestari di tingkat tapak

Unit Usaha

Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (DAK)

Luas penataan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari

Unit

Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (Pendamping DAK)

Luas Penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial

Unit

Program Pengelolaan Tahura

Luas Kawasan

Hutan Tahura yang Dikelola

Hektar

150

Kegiatan

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Luas penataan hutan konservasi

di tingkat tapak dan

150

pemanfaaatan potensi sumberdaya

hutan secara lestari

Perlindngan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Luas penanganan degradasi dan deforestasi serta

konflik tenurial

150

Program Penyuluhan (DBH SDA DR)

Jumlah Usaha Ekonomi

Produktif Pada KTH

Unit Usaha

140

Kegiatan

Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani

Hutan

Peserta

100

Metode dan Materi Penyuluhan

Jumlah Laporan Metode dan Materi

penyuluhan

Laporan

100

Monitoring, evaluasi,

pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Jumlah Laporan Monev. Kegiatan Penyuluh

Laporan

100

Program Pemberdayaan Masyarakat setempat (DBH SDA DR)

Jumlah Usulan Izin Perhutanan Sosial

Jumlah Usulan

190

Kegiatan

Penyiapan Perhutanan Sosial

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pendampingan

dan Fasilitasi

Laporan

100

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha

Perhutanan Sosial

Laporan

100

Program Pencegahan dan penanggulangaan Kebakaran hutan dan lahan

Prosentase Luas kebakaran Hutan dan Lahan

menurun

0,25

0,10

Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

Unit

237

226

95,36

Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.

Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/Inhous e Training/Penyegara

n/Bimtek PKHL

Kegiatan

Penetapan Posko Dalkarhut

Jumlah Kegiatan Penetapan Posko

Dalkarhutla

Kegiatan

159

112

70,44

Penaksiran Luas Kebakaran

Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Karhutla

1.855

805

43,41

Investigasi Penyebab Kebakaran.

Jumlah Laporan Investigasi Penyebab

Kebakaran

Laporan

Sosialisasi/ Kampanye

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kamp anye

Pencegahan

Laporan

142

69,72

Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran

Hutan dan Lahan

Laporan

375

100

Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jumlah Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran

Hutan dan Lahan

Laporan

241

30,29

Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar.

Jumlah Dokumen Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal

Bekas Terbakar

Dokumen

100

Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan.dan Lahan

Jumlah Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan

dan Lahan

Kegiatan

54,55

Penerapan Agroforestry. Agrosilvopastura.

Silvopastura.dan Kegiatan Sejenisnya

Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura

, Silvopastura

Hektar

100

Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (SDA DBH DR)

Jumlah Tindak Pidana yang di tangani

Kasus Tindak Pidana

100

Sosialisasi

Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi

Laporan

131

64,89

Koordinasi

Jumlah Laporan Koordinasi

Laporan

123

77,24

Patroli Pengamanan

Jumlah Laporan Patroli

Laporan

316

Program rehabilitasi Hutan dn Lahan (DBH SDA DR)

Luas hutan dan Lahan kritis yang di rehabilitasi

400

100

Perencanaan

Luas Rancangan Keguatan Penanaman

4.030

2.143

53,18

Pelaksanaan

Luas Penanaman

3.226

3.006

93,18

Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Monev. Degradasi Hutan

dalam rangka mitigasi iklim

Laporan

82,76

12	Program Pengembangan perbenihan (DBH SDA DR)	Bibit	Bibit	60.000	63.330	100
12	Program Pengembangan perbenihan (DBH SDA DR)	Jumlah SK Pengada dan Pengedar benih/bibit, Sertifikat Sumber benih	SK/Serifikat	37	30	81,08
	Kegiatan
	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan	Jumlah sertifikat Sumber benih	Serifikat	10	10	100
	Pengadaan Bibit	Jumlah Bibit	Bibit	350.980	334.480	95,30
	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	Jumlah Kegiatan Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas	Kegiatan	3	2	66,67

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Hasil Data di atas dapat di beri analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan antara lain:

a. Capaian Program kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun ini rendah dikarenakan penurunan terjadinya kebakaran hutan akibat curah hujan tinggi (musim hujan) di luar prediksi.

b. Program dan Kegiatan Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur lebih bersifat kepada fisik dan kegiatan Lapangan di tingkat tapak yang mana pada saat pandemi ada pembatasan pertemuan fisik/tatap muka dan adanya protokol kesehatan termasuk adanya pembatasan akses ke desa –desa.

c. Adanya Penambahan anggaran yang merupakan SILPA tahun 2019 yang harus di anggarkan kembali yaitu sebesar Rp. 107.237.661.702,50 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBD SDA DR).

d. Keberhasilan pada program-program yang bersumber dari APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim serta DBH SDA DR Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target pada tahun 2020 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan dukungan dari Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

a. Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan harus mengikuti protokol kesehatan dengan mengacu pada aturan dan edaran Pemerintah, serta bisa menggunakan media internet dalam berkomunikasi dalam pencapaian sasaran untuk memperoleh data

b. Percepatan dalam penyusunan Rancangan Tehnis pada Progran rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diperlukan pada Kegiatan penanaman. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diperlukan koordinasi lebih awal dengan instansi terkait,

c. Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH- HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

No.

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Persentasi Capaian

Alokasi

(x Rp. 1.000)

Realisasi

(x Rp. 1.000)

Capaian

Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan

perekonomian Daerah

Realisasi Produksi Hasil

Hutan Kayu

4.900.000

4.808.965,74

98,14 %

2.293.960

1.772.539

77,27

Realisasi Produksi Hasil Hutan Buka Kayu

864,90

100 %

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

No	Program / Kegiatan	ANGGARAN
No	Program / Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	2.293.960.000	1.772.539.118	77,27
	Kegiatan :
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	904.950.000	793.722.393	87,71
	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	92.000.000	91.904.000	99,90
	Perencanaan dan Tata Hutan	500.500.000	314.802.559	62,90
	Pengolahan Xxxxx Xxxxx, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	596.510.000	459.687.853	77,06
	Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	200.000.000	112.422.313	56,21
2	Program Pengelolaan DAS dan RHL	563.175.000	551.795.300	97,98
	Kegiatan :
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	110.000.000	100.266.000	91,15
	Pengelolaan DAS	296.175.000	296.174.800	100,00
	Perbenihan Tanaman Hutan	157.000.000	155.354.500	98,95
3	Program Perlindungan dan KSDAE	229.375.000	187.789.150	81,87
	Kegiatan :
	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	229.375.000	187.789.150	81,87
4	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	619.347.921	600.958.183	97,03

	Kegiatan :
	Penyuluhan Kehutanan	124.235.185	124.235.185	100,00
	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	321.135.536	319.910.998	99,62
	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	173.977.200	156.812.000	90,13
5	Program Penyuluhan (DBH DR)	00.000.000.000	0.000.000.000	63,13
	Kegiatan :
	Pendampingan Kegiatan RHL	784.741.000	352.305.018	44,89
	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1.347.303.200	512.057.712	38,01
	Metode dan Materi Penyuluhan	2.420.100.000	1.578.812.892	65,24
	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	1.020.552.500	766.874.443	75,14
	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	103.630.225	77.289.583	74,58
	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	2.628.600.000	2.063.866.607	78,52
	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	5.387.828.750	3.292.888.785	61,12
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	00.000.000.000	00.000.000.000	58,44
	Kegiatan :
	Penyiapan Perhutanan Sosial	00.000.000.000	0.000.000.000	60,43
	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	5.376.654.149	2.896.066.829	53,86
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	134.680.453.214	00.000.000.000	70,08
	Kegiatan :
	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	5.273.327.500	2.832.120.224	53,71
	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	594.000.000	411.573.200	69,29
	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	1.297.322.000	482.464.000	37,19
	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)	1.222.450.000	99.494.000	8,14
	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	560.550.000	524.664.680	93,60
	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	732.430.000	199.997.330	27,31
	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	1.170.575.000	954.521.402	81,54
	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	8.015.527.500	5.809.091.451	72,47
	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	00.000.000.000	00.000.000.000	85,39
	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	589.502.500	283.452.941	48,08
	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	2.633.244.264	1.181.727.780	44,88
	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	8.464.339.275	4.808.483.190	56,81
	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	00.000.000.000	0.000.000.000	69,60

	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	00.000.000.000	0.000.000.000	15,91
	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	5.853.372.500	3.786.921.199	64,70
	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	802.650.000	400.792.870	49,93
	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	5.545.741.100	3.433.939.287	61,92
8	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	00.000.000.000	00.000.000.000	56,86
	Kegiatan :
	Sosialisasi	6.066.615.686	3.772.861.123	62,19
	Koordinasi	4.324.125.000	1.938.637.236	44,83
	Patroli Pengamanan	00.000.000.000	0.000.000.000	58,11
9	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	00.000.000.000	00.000.000.000	76,58
	Kegiatan :
	Perencanaan	5.210.302.575	2.447.176.533	46,97
	Pelaksanaan	00.000.000.000	00.000.000.000	81,97
	Monitoring dan Evaluasi	4.352.030.000	2.353.630.460	54,08
10	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	8.058.878.000	5.564.174.586	69,04
	Kegiatan :
	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	5.985.465.500	4.526.551.226	75,63
	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH DR)	384.550.000	241.578.872	62,82
	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	1.688.862.500	796.044.488	47,13
11	Program Pengelolaan Tahura	1.109.976.461	108.086.461	9,74
	Kegiatan :
	Perencanaan dan Pemanfaaatan Hutan	42.801.238	42.801.238	100,00
	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	8.192.000	8.192.000	100,00
	Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (DAK)	1.000.000.000	-	0,00
	Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (Pendamping DAK)	58.983.223	57.093.223	96,80
12	Program Pengelolaan KPHP	191.484.541.564	00.000.000.000	31,94
	Kegiatan :
	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	2.060.286.172	1.504.222.024	73,01
	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	854.759.814	621.945.354	72,76
	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	30.398.600	30.398.600	0,00
	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (DBH DA DR)	188.539.096.978	00.000.000.000	31,30
13	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	978.416.775	573.310.038	58,60
	Kegiatan :
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	978.416.775	573.310.038	58,60

Pada Tabel Realisasi Anggaran Per Program dan kegiatan ini terdapat realisasi anggaran yang tidak terealisasi dan belum maksimal dalam penyerapan hal ini dikarenakan adanya penghentian pelaksanaan seluruh

proses pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, dan adanya penambahan anggaran di APBD- P yang merupakan SILPA DBH SDA DR Tahun 2019 yang harus di anggarkan kembali di Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 107.237.661.702,50,- yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR).

7. Analisis atas effisiensi penggunaan sumber daya

No.

Sasaran Strategis

Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Effisiensi

Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan

perekonomian Daerah

98,14

58,68

39,46

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel Effisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eeffisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eeffisiensi	Persentase	Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	378.779.640.350	150.309.626.225,5	77,15	39,68	264.050.837.350	378.779.640.350	1	11	4	31
2019	576.765.786.423,5	173.111.627.816	69,99	30,01	474.715.980.423,5	102.049.886.423,5	12	50	12	50
2020	603.242.857.921	354.007.284.015	33,41	58,68

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2020 menunjukan bahwa sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Cukup Berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sasaran strategis:

Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Xxxxxxxxxxxxx Daerah dengan indikator:

a. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dengan realisasi sebesar 98,14 %

b. Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar 100 %

2. Adapun untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sehingga behasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tunjang dengan Program dan Kegiatan yang bersumber pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan DBH SDA DR adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan (realisasi fisik 89,04 %, realisasi keuangan 76,76 %) dengan Kegiatan:

1. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (realisasi fisik 99,70 %, realisasi keuangan 87,71 %);

2. Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 99,90 %);

3. Perencanaan dan Tata Hutan (realisasi fisik 75,65 %, realisasi keuangan 62,90 %);

4. Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (realisasi fisik 93,57 %, realisasi keuangan 77,06 %);

5. Penyelesaian Penggunaan Tanah dalam Kawasan Hutan (realisasi fisik 76,25 %, realisasi keuangan 56,21 %);

b. Program perlindungan dan KSDAE (realisasi fisik 86,75 %, realisasi keuangan 81,87 %) dengan kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengamanan Hutan (realisasi fisik 0 %, realisasi keuangan 0 %);

2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Xxxxx (realisasi fisik 0 %, realisasi keuangan 0 %);

3. KSDAE (realisasi fisik 86,75 %, realisasi keuangan 81,87 %);

c. Program Pengelolaan DAS dan RHL dengan kegiatan (realisasi fisik 98,69 %, realisasi keuangan 96,70 %);

1. Rehabilitasi Hutan dan Xxxxx (realisasi fisik 96,32 %, realisasi keuangan 91,15 %);

2. Pengelolaan DAS (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 100

%);

3. Perbenihan Tanaman Hutan (realisasi fisik 99,75 %, realisasi keuangan 98,95 %);

d. Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (realisasi fisik 97,03 %, realisasi keuangan 96,58

%);

1. Penyuluhan Kehutanan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 100 %);

2. Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (realisasi fisik 130 %, realisasi keuangan 92,98 %);

3. Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 99,62 %);

e. Program Penyuluhan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 90,85 %, realisasi keuangan 63,27 %);

1. Pendampingan Kegiatan RHL (realisasi fisik 90,83 %, realisasi keuangan 49,34 %);

2. Pendampingan Kelompok Tani Hutan (realisasi fisik 77,27 %, realisasi keuangan 50,86 %);

3. Metode dan Materi Penyuluhan (realisasi fisik 95,16 %, realisasi keuangan 59,29 %);

4. Monitoring, Evaluasi, pelaporan kegiatan Penyuluhan (realisasi fisik 88,54 %, realisasi keuangan 62,33 %);

5. Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan/demplot (realisasi fisik 98,57 %, realisasi keuangan 74,58 %);

6. Pemenuhan Kebutuhan Sapras Penyuluh Kehutanan (realisasi fisik 95,13 %, realisasi keuangan 81,86 %);

7. Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (realisasi fisik 90,43 %, realisasi keuangan 64,65 %);

f. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH SDA DR) (realisasi fisik 83,23 %, realisasi keuangan 53,82 %);

1. Penyiapan Perhutanan sosial (realisasi fisik 86,76 %, realisasi keuangan 56,64 %);

2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (realisasi fisik 79,71 %, realisasi keuangan 51,00 %);

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 80,67 %, realisasi keuangan 54,52 %);

1. Pelatihan Pembekalan/ inhousetraning/ Penyegaran/ Bimbingan Teknis (realisasi fisik 92,51 %, realisasi keuangan 52,13 %);

2. Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (realisasi fisik 71,00 %, realisasi keuangan 69,29 %);

3. Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan Lahan (realisasi fisik 77,92 %, realisasi keuangan 36,11 %);

4. Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, silvopastura (realisasi fisik 62,66 %, realisasi keuangan 8,14 %);

5. Pembetukan dan Pelatihan Brigade PKHL (realisasi fisik 91,7 %, realisasi keuangan 47,08 %);

6. Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 93,60 %, realisasi keuangan 93,60 %);

7. Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR) (realisasi fisik 62,65 %, realisasi keuangan 25,86 %);

8. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 93,01 %, realisasi keuangan 79,78 %);

9. Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 94,07

%, realisasi keuangan 72,48 %);

10. Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 121,16

%, realisasi keuangan 83,37 %);

11. Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR) (realisasi fisik 48,93 %, realisasi keuangan 65,60 %);

12. Penaksiran Luas (DBH SDA DR) (realisasi fisik 69,64 %, realisasi keuangan 36,27 %);

13. Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 88,57 %, realisasi keuangan 56,27 %);

14. Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 91,98 %, realisasi keuangan 71,28

%);

15. Pemadaman Langsung (DBH SDA DR) (realisasi fisik 54,99 %, realisasi keuangan 17,71 %);

16. Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR) (realisasi fisik 91,25 %, realisasi keuangan 65,07

%);

17. Deteksi Dini (DBH SDA DR) (realisasi fisik 77,50 %, realisasi keuangan 38,79 %);

18. Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 80,22 %, realisasi keuangan 62,52 %);

h. Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 86,93 %, realisasi keuangan 52,62 %);

1. Sosialisasi (realisasi fisik 86,11 % , realisasi keuangan 59,16 %);

2. Koordinasi (realisasi fisik 90,14 %, realisasi keuangan 40,72 %);

3. Patroli Pengamanan (realisasi fisik 84,55 %, realisasi keuangan 57,97 %);

i. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 84,06 %, realisasi keuangan 61,03 %);

1. Perencanaan (realisasi fisik 85,97 %, realisasi keuangan 64,11 %

)

2. Pelaksanaan (realisasi fisik 91,23 %, realisasi keuangan 79,82 %)

3. Monitoring dan Evaluasi (realisasi fisik 74,97 % , realisasi keuangan 39,17 %)

j. Program Pengembangan Perbenihan (DBH SDA DR) (realisasi fisik 80,51 % , realisasi keuangan 60,95 %);

1. Pembuatan/Pengadaan Bibit (realisasi fisik 79,68 %, realisasi keuangan 72,90 %);

2. Penyelenggaraan Sertifikasi Perbenihan (realisasi fisik 85,00 %, realisasi keuangan 62,82 %);

3. Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan (realisasi fisik 76,86 %, realisasi keuangan 47,13 %);

k. Program Pengelolaan Tahura (DBH SDA DR) (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 98,93 %)

1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 100 %)

2. Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 100 %)

3. Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (Pendamping DAK) (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 96,80 %)

l. Program Pengelolaan KPHP (realisasi fisik 99,67 %, realisasi keuangan 81,22 %);

1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (realisasi fisik 118,66 %, realisasi keuangan 76,45 %);

2. Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat (realisasi fisik 93,26 %, realisasi keuangan 81,26 %);

3. Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK ) (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 100 %);

4. Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (realisasi fisik 86,78

%, realisasi keuangan 67,19 % );

m. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (realisasi fisik 82,27 %, realisasi keuangan 58,60 %);

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (realisasi fisik 82,27 %, realisasi keuangan 58,60 % );

3. Pencapaian realisasi anggaran Per Program secara keseluruhan di tahun anggaran 2020 mencapai realisasi fisik sebesar 89,28 % dan realisasi keuangan sebesar 72,07 %, artinya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan dilapangan, beberapa hal yang menjadi catatan adalah

- Status Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) akibat dari pandemi covid 19, sehingga kegiatan – kegiatan bersentuhan langsung dengan

masyarakat harus dijadwal ulang dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- Terjadinya Rasionalisasi terhadap besaran anggaran program dan kegiatan baik bersumber dari dana APBD Murni maupun Dana DBH- SDA DR untuk penanganan dan penanggulangan pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

1. Dengan terbentuknya 20 Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, maka diharapkan kepada UPTD KPH untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan hutan secara lestari yang berlandaskan pada aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial.

2. Mendorong terwujudnya kemandirian KPH melalui pemanfaatan hutan melalui kelola produktif terhadap kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu atau bukan kayu dan karbon dengan melakukan kerjasama yang tertuang dalam Rencana Bisnis (RENBIS) antara kemitraan dengan sektor swasta serta pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2017.

3. Membangun komunikasi dan melakukan pembinaan terhadap mitra – mitra kerja (IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM, KTH dan Masyarakat sekitar hutan) didalam wilayah kerja UPTD KPH masing-masing.

4. Perlu dilakukan singkronisasi dan integrasi data dari Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Timur yang

dikelola dan didesain dengan baik sehingga menjadi pedoman dan acuan dalam merencakan kegiatan, mempermudah dalam pengawasan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.

5. Mendorong peningkatan kinerja ASN terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan melakukan soialisasi secara berkala terhadap tujuan sasaran strategis kebijakan Kehutanan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, secara lebih detil, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan KPHP dan KPHL; rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;

c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, yaitu meliputi : perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;

e. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

f. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;

g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dalam sebuah organisasi. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan berdasarkan fungsi antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan, memiliki hirarki yang jelas dan melahirkan tingkatan personil dalam suatu organisasi.

Secara susunan organisasi, Dinas Kehutanan Provinsi kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2016, serta pembentukan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 , Untuk lebih detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat Dinas ;

b.1. Subbag Perencanaan Program

b.2. Subbag Umum

b.3. Subbag Keuangan

c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

c.1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

c.2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

c.3 Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan

d.1. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

d.2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

d.3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Xxxxx

e. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

e.1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LkjIP) Tahun 2020

e.2. Seksi Penyuluhan Kehutanan

e.3. Seksi Pembinaan Hutan Adat

f. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

f.1. Seksi Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan

f.2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

f.3. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :

a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (Tujuh Belas):

a.1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

a.2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

a.3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

a.4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

a.5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

a.6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

a.7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

a.8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

a.9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

a.10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

a.11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

a.12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

a.13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Xxxx Manor Bulan

a.14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

a.15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

a.16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

a.17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Terdiri dari atas 2 (dua) UPTD yaitu:

b.1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

b.2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

c. UPTD Taman Hutan raya Bukit Soeharo

Berdasarkan garis hirarki dan tingkatan personil dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2020 memiliki jumlah pegawai sebanyak 660 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 11,67% berpendidikan S2; 38,79 % berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 10,61 %; 36,06 % berpendidikan SLTA dan 1,97 % berpendidikan SLTP serta 0,91 % berpendidikan SD.

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan
NO.	Jabatan	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	1	2	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	13	1	8	6	-	-	-	8	-	-	-	-
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur	116	30	8	111	27	-	8	68	5	61	4	-
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	11	3	-	8	6	-	-	6	4	4	-	-
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	2	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	13	6	-	14	5	-	1	10	2	5	1	-
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat	1	2	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	10	2	-	6	6	-	-	4	1	6	-	1
5	Kepala UPTD KPHP Bongan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongan	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bongan	19	5	-	20	4	-	1	4	3	15	1	-
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	17	4	-	15	6	-	1	9	2	8	1	-
7	Kepala UPTD KPHP Kendilo	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kendilo	3	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kendilo	16	4	-	16	3	1	-	7	1	11	-	1
8	Kepala UPTD KPHP Meratus	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Meratus	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Meratus	23	8	-	16	15	-	-	12	2	16	1	-
9	Kepala UPTD KPHP Santan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Santan	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Santan	32	4	1	26	9	-	1	9	3	22	1	-
10	Kepala UPTD Tahura Bukit Xxxxxxxx	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD Tahura Bukit Xxxxxxxx	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD Tahura Bukit Xxxxxxxx	45	13	-	50	7	1	1	21	17	18	-	1
11	Kepala UPTD KPHP Damai	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Damai	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Damai	16	3	-	13	6	-	3	7	2	7	-	-
12	Kepala UPTD KPHP Xxxx Xxxxxx Xxxxxx	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Xxxx Xxxxxx Xxxxxx	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Xxxx Xxxxxx Xxxxxx	14	4	-	14	4	-	9	-	1	8	-	-
13	Kepala UPTD KPHP Batu Rook	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Rook	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Rook	12	2	-	11	3	-	1	8	-	5	-	-
14	Kepala UPTD KPHP Berau Utara	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan
NO.	Jabatan	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Utara	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Utara	11	1	-	10	1	1	-	3	3	5	1	-
15	Kepala UPTD KPHP Berau Tengah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Tengah	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Tengah	10	-	-	8	2	-	-	-	6	3	1	-
16	Kepala UPTD KPHP Berau Pantai	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Pantai	2	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Pantai	11	2	-	9	4	-	-	3	2	6	2	-
17	Kepala UPTD KPHP Telake	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Telake	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Telake	11	2	-	7	6	-	-	7	5	1	-	-
18	Kepala UPTD KPHP Manubar	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Manubar	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Manubar	15	6	-	17	4	-	2	11	2	6	-	-
19	Kepala UPTD KPHP Kelinjau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kelinjau	3	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kelinjau	14	7	-	16	5	-	1	11	1	8	-	-
20	Kepala UPTD KPHL Balikpapan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHL Balikpapan	2	1	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHL Balikpapan	16	3	-	17	-	2	-	5	1	11	-	2
21	Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Delta Mahakam	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Delta Mahakam	26	6	1	23	7	1	1	11	7	12	-	1
J U M L A H		253	128	60	464	130	6	77	256	70	238	13	6
JUMLAH PNS		660

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan telaaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta program prioritas pembangunan Kaltim tahun 2019 – 2023 di dukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2015 – 2019, RTRWP tahun 2016 – 2036, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2019 – 2023 dan TPB/SDGs maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan di selesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya adalah “Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Hingga Saat ini Belum Menerapkan Prinsif Lestari” .

Untuk menjawab isu strategis utama tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun arah sasaran strategis dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan prekonomian daerah, diantaranya adalah dengan mengatasi permasalahan pokok ditiap bidang dan unit UPTD KPHP/L dan Tahura Bukit Xxxxxxxx serta akar masalah pada setiap seksi di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, diantaranya adalah dengan menjawab :

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang- peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan. Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu. Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang

sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai kawasan hutan dan di areal konversi. Xxxx hasil penebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHP- kan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam laporannya memprediksi hilangnya potensi PNBP kayu mencapai Rp. 5,24 –7,24 trilyun per tahun selama 12 tahun periode kajian (2003-2014). Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatianadalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.

Kedua, pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri. Sebuah fakta, bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.

Ketiga, mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu. Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBP.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional,

provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target- target di dalam RENSTRA.

Keempat, memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi.Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi

administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi open access.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM- SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP), dan pembuatan rencana bisnis. Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 13,911 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2023, seluas 413.726 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 2 di bawah ini.

Sumber : Target perhutanan sosial (Pencadangan, Potensi dan Indikatif) di Kalimantan Timur s.d 2021 seluas 413.726 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi V).

Realisasi Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Bulan Januari Tahun 2021 sebesar 193.846,75 hektar dengan 75 Unit, yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 165.473 hektar sebanyak 34 Unit, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2.233 hektar sebanyak 13 Unit, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 12.941,98 hektar sebanyak 15 Unit, dan Kemitraan seluas 5.427,92 hektar sebanyak 11 Unit. Sedangkan realisasi Hutan Adat seluas 7.770,85 sebanyak 2 Unit. Rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

NO.	KABUPATEN	Jumlah					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN
NO.	KABUPATEN	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1.	BALIKPAPAN	-	10	-	-	-	-	1.400	-	-	-	10	1.400,00
2.	BERAU	9	-	1	2	-	76.031	-	1.096	339	-	12	77.466,00
3.	KUTIM	5	1	7	6	-	24.895	590	7.282,98	3.846	-	19	36.613,98
4.	KUKAR	5	2	4	2	-	15.896	243	3.574	1.147	-	13	20.859,92
5.	KUBAR	4	-	3	-	1	16.936	-	989	-	48,85	8	17.973,85
6.	MAHAKAM ULU	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7.	PASER	1	-	-	-	1	939	-	-	-	7.722	2	8.661
JUMLAH TOTAL KALTIM		34	13	15	11	2	165.473	2.233	12.941,98	5.427,92	7.770,85	75	193.846,75

Sumber : Perkembangan perhutanan sosial di Kalimantan Timur s.d 2021 per kabupaten/kota.

Lahan kritis masih ditemui di Provinsi Kaltim. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, dari luas areal Kaltim seluas 12.731.562,37 hektar, terdiri dari lahan kritis Seluas 191.051,79 hektar dan lahan sangat kritis seluas 129.911,88 hektar.

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara

6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas dimasa depan. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Hutan	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALTIM	BALIKPAPAN	45.406,08	1.550
2.		BONTANG	151.925,10
3.		SAMARINDA	60.483,31
4.		KUTAI BARAT	1.972.583,18	5.419,80
5.		KUTAI KARTANEGARA	2.598.953,86	12.969,68
6.		KUTAI TIMUR	2.836.646,28	16.333,88
7.		PASIR	1.083.884,15	449,53
8.		PENAJAM PASER UTARA	337.727,84	449,53
9.		BERAU	2.12.452,57	912,92
10.		MAHAKAM ULU	1.531.500,00	1.101,99
JUMLAH			12.731.562,37	38.737,80

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala, seperti saat ini, lokasi RHL belum clear and clean, aksibilitas cukup rendah serta permasalahan tenurial, hal lainnya adalah terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan

hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Xxxxxxxx. Ini membuat ruang kami menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Xxxaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfir, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut

Untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman

Hutan Raya (TAHURA) Bukit Xxxxxxxx dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

a) Kebakaran Hutan

Titik panas (hotspot) selalu terdeteksi di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. dibawah ini. Dimana Pada Tahun 2016 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 280 titik hotspot, Tahun 2017 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 335 titik hotspot, Tahun 2018 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 1.023 titik hotspot, Tahun 2019 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 2.418 titik hotspot serta Tahun 2020 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 295 titik hotspot dari data inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Xxxxx untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakkan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.

Tabel 6. Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Tabel Sebaran Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun	Bulan													Satelit
Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Xxx	Xxxx	Xxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxx	Oktober	November	Desember	Total	Satelit
2016	-	-	-	-	-	1	8	26	14	19	13	2	83	NOAA (ASMC)
	-	-	-	18	9	1	7	17	22	8	1	1	84	SNPP (Lapan)
	-	-	-	32	12	3	10	35	14	-	7	-	113	Terra / Aqua (Lapan)
Jumlah	0	0	0	50	21	5	25	78	50	27	21	3	280
2017	-	5	3	4	5	1	7	31	30	29	-	4	119	NOAA (ASMC)
	-	2	1	1	2	-	2	29	44	31	-	-	112	SNPP (Lapan)
	-	-	-	2	1	1	3	20	42	34	1	-	104	Terra / Aqua (Lapan)
Jumlah	0	7	4	7	8	2	12	80	116	94	1	4	335
2018	1	5	11	3	12	12	9	38	181	38	3	2	315	NOAA (ASMC)
	-	-	1	3	2	2	5	56	150	91	5	6	321	SNPP (Lapan)
	-	-	1	3	1	1	6	81	217	63	4	10	387	Terra / Aqua (Lapan)
Jumlah	1	5	13	9	15	15	20	175	548	192	12	18	1023
2019	1	18	26	7	4	-	10	76	316	69	7	-	534	NOAA (ASMC)
	1	13	10	4	4	3	3	40	570	156	54	1	859	SNPP (Lapan)
	2	11	8	5	-	-	9	91	751	113	34	1	1025	Terra / Aqua (Lapan)
Jumlah	4	42	44	16	8	3	22	207	1637	338	95	2	2418
2020	1	-	-	2	-	-	-	4	9	6	-	-	22	NOAA (ASMC)
	1	-	9	1	1	-	2	38	16	5	4	-	77	SNPP (Lapan)
	9	6	17	10	5	-	-	83	37	19	10	-	196	Terra / Aqua (Lapan)
Jumlah	11	6	26	13	6	0	2	125	62	30	14	0	295

Keterangan Sumber Data

: Tingkat Kepercayaan ≥ 80%

: xxxx://xxxxx-xxxxxxx.xxxxx.xx.xx/ xxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx

Dari data sebaran hotspot diatas digambarkan perubahan sebaran hotspot pertahun dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga bisa menurun dan meningkat, Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) Ilegal logging/perambahan

Gambaran secara nasional, aktivitas illegal logging dan peredaran kayu illegal cenderung menurun secara signifikan Prestasi yang telah dicapai tersebut kemungkinan besar akan mampu dipertahankan di masa depan. Optimisme tersebut timbul karena didukung arahan pengelolaan kehutanan berbasiskan tapak. Pengawasan terhadap gangguan hutan

tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi.

Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut.

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Dari data kerusakan hutan tahun 2020 illegal logging/perambahan hutan di wilayah lingkup Dinas kehutanan Prov. Kalimantan Timur mengalami peningkatan (6.994,74 ha.) dibanding tahun sebelumnya (2247,91 ha.), peningkatan kasus illegal logging /perambahan ini meningkat karena adanya tindak pidana korporasi yang terungkap berkat kerja keras Dinas kehutanan Prov. Kalimantan Timur, adapun kegiatan illegal logging/perambahan yang dilakukan oleh masyarakat menurun dibanding tahun sebelumnya karena beberapa factor antara lain alam (tidak memasuki musim Kemarau), Kebutuhan masyarakat yang menurun karna pandemi covid-19 dan rutinnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh Dinas maupun KPH.

Tabel 7. Data Kerusakkan Hutan Tahun 2020 (FIX)

No	Bidang/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jenis Kerusakan	Satuan (Ha)
1	2	3	4
1	Bidang Perlindungan dan KSDAE	Illegal logging	1465,56
		Perambahan	911,3
		Kebakaran Hutan
2	UPTD KPHP Berau Barat	Illegal logging	62,11
		Perambahan	29
		Kebakaran Hutan	6.76
3	UPTD KPHP Berau Utara	Illegal logging	27,1954
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	10
4	UPTD KPHP Berau Tengah	Illegal logging	8,19
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	10
5	UPTD KPHP Berau Pantai	Illegal logging	2
		Perambahan	4
		Kebakaran Hutan	0
6	UPTD KPHP Manubar	Illegal logging	0
		Perambahan	0
		Kebakaran Hutan	4
7	UPTD KPHP Bengalon	Illegal logging	0,9600
		Perambahan	50
		Kebakaran Hutan	15,35
8	UPTD KPHP Kelinjau	Illegal logging	2

		Perambahan	1
		Kebakaran Hutan	0
9	UPTD KPHP Das Belayan	Illegal logging	0
		Perambahan	61,38
		Kebakaran Hutan	26,3
10	UPTD KPHP Santan	Illegal logging	0
		Perambahan	5
		Kebakaran Hutan	20,95
11	UPTD KPHP Delta Mahakam	Illegal logging
		Perambahan
		Kebakaran Hutan	7,03
12	UPTD KPHP Batu Ayau	Illegal logging
		Perambahan	13,662
		Kebakaran Hutan	15
13	UPTD KPHP Damai	Illegal logging	10,54
		Perambahan
		Kebakaran Hutan	781,75
14	UPTD KPHP Xxxxxx Bulant	Illegal logging	26,512
		Perambahan
		Kebakaran Hutan	3,13
15	UPTD KPHP Meratus	Illegal logging
		Perambahan	2410
		Kebakaran Hutan	100
16	UPTD KPHP Bongan	Illegal logging	1,5
16	UPTD KPHP Bongan	Perambahan

		Kebakaran Hutan	0
17	UPTD KPHP Telake	Illegal logging
		Perambahan	648
		Kebakaran Hutan	0
18	UPTD KPHP Kendilo	Illegal logging	10,41
		Perambahan	100
		Kebakaran Hutan	0
19	UPTD KPHL Balikpapan	Illegal logging
		Perambahan	32,422
		Kebakaran Hutan	15,2
20	UPTD KPHL Batu Rok	Illegal logging
		Perambahan
		Kebakaran Hutan	0
21	UPTD Tahura Bukit Xxxxxxxx	Illegal logging	12
		Perambahan	911,3
		Kebakaran Hutan	0
JUMLAH		Illegal logging	1628,977
		Perambahan	5365,76
		Kebakaran Hutan	1027,39

Perlu untuk mendorong tersedianya pendanaan untuk penanganan pelanggaran administratif terutama dari APBN. Karena hasil dari denda pelanggaran administratif sepenuhnya disetorkan kepada negara, dan tidak menjadi bagian dari dana perimbangan.

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2020 dengan garis besar rincian :

Tabel 8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2020

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	9.000	M2
2	Gedung	5/5.742,25	Unit/M2
3	Listrik	2/20	Induk/jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Ruang Rapat	2	Ruang
6	Koperasi	1	Buah
7	Alat alat Besar	80	Set
8	Alat – alat Angkutan	97	Unit
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	176	Unit
10	Alat Pertanian	2	Buah
11	Alat kantor dan Rumah tangga	2.163	Unit
12	Alat Studio dan Alat komunikasi	145	Unit
13	Alat – Alat kedokteran	20	Unit
14	Alat Laboratorium	275	Unit
15	Alat-alat persenjataan dan Pengamanan	5	Unit

Sumber: Data SIMDA BMD 2020

DAS dan RHL

Sungai (DAS).
2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
3. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan.

Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan, dan perhutanan sosial

1. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial Pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan
3. Kegiatan Pembinaan Hutan Adat dan Hutan Hak.

Program penyuluhan (DBH DR

1. Kegiatan Pendampingan Kegiatan RHL
2. Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani Hutan
3. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH).
4. Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan.
5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh.

Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)

1. Penyiapan Perhutanan Sosial
2. Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial
3. Kegiatan Penanganan Konflik tenurial dan Hutan Adat
4. Kegiatan Pembinaan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)

1. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Kegiatan Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/ Bimtek PKHL.
3. Kegiatan Penetapan Posko Dalkarhut.
4. Kegiatan Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran.
5. Kegiatan Sosialisasi/ Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Kegiatan Patroli Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan.