PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX YL., S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Bupati Gowa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX YL., S.H., X.X. XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	persen (%)	15,10
1	Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik
1		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Nilai IKM	94,97
		Pelayanan Pajak Daerah

PROGRAM

ANGGARAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp 00.000.000.000

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp 3.456.469.700

TOTAL ANGGARAN

Rp 00.000.000.000

Sungguminasa, 02 Januari 2023

BUPATI GOWA,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Xx. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX YL., S.H., M.H.

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19770313 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah

Semakin besar angka rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah maka

semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah maka semakin

rendah kemandirian daerah

tersebut

Pendapatan Asli Daerah *100 Pendapatan Daerah

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Jumlah Bobot = 1 = N Jumlah Unsur X

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah

15,10

Penetapan Target Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 12,19%; tahun 2019

sebesar 12,74%; tahun 2020 sebesar 12,82%;

tahun 2021 sebesar 13,90%; tahun 2022 sebesar

14%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah

94,97

Penetapan Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu IKM tahun 2018 sebesar 12,19; tahun 2019 sebesar 91,11; tahun 2020

sebesar 92,36; tahun 2021 sebesar 93,58; tahun

2022 sebesar 94,86.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : XXX. XXXXXXXXXX. BM, M.M.

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Pihak Pertama,

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

XXX. XXXXXXXXXX. BM, M.M.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011 Nip. 19690727 198908 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

persen (%)

100,00

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu

persen (%)

100,00

Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

persen (%)

100,00

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

persen (%)

100,00

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

persen (%)

100,00

Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

persen (%)

100,00

Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

persen (%)

100,00

Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

persen (%)

100,00

KEGIATAN

ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp 90.607.900

KEGIATAN

ANGGARAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp 00.000.000.000

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp 105.600.000

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp 458.946.411

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rp 264.811.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp 346.253.209

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp 1.148.238.092

TOTAL ANGGARAN

Rp 00.000.000.000

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE, M.Adm.SDA

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Sekretaris

Xxx. Xxxxxxxxxx BM, MM

Nip. 19690727 198908 1 002

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 7(tujuh) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Indikator Program Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan layanan terhadap program penunjang yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan BMD, Penunjang Ketatausahaan, dan optimal.

Jumlah Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah yang dilaksanakan *100 Jumlah Target Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu dibandingkan dengan ketersediaan seluruh dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja yang tersusun tepat waktu *100 Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Akhir dibandingkan dengan Seluruh Dokumen Pengelolaan Keuangan

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Akhir * 100

Seluruh Dokumen Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah Seluruh Layanan Pengelolaan Keuangan

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian dibandingkan dengan Seluruh Layanan Pengelolaan Kepegawaian

Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian * 100 Jumlah Seluruh Layanan Pengelolaan Kepegawaian

Seluruh Dokumen Pengelolaan Kepegawaian SKPD

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum dibandingkan dengan Seluruh Layanan Umum

Jumlah Dokumen Administrasi Umum * 100

Seluruh Dokumen Layanan Umum SKPD

Jumlah Seluruh Layanan Umum

Indikator Kegiatan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

Jumlah Pengadaan BMD yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan Seluruh Rencana Pengadaan

Jumlah Pengadaan BMD terlaksana * 100 Jumlah Seluruh Rencana Pengadaan BMD

Seluruh Dokumen Pengadaan BMD SKPD

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketersediaan Dokumen Penunjang Penatausahaan Kantor dibandingkan dengan Seluruh Layanan Penatausahaan Kantor

Jumlah Dokumen Penunjang Penatausahaan Kantor * 100 Jumlah Seluruh Layanan Penatausahaan Kantor

Seluruh Dokumen Penunjang Penatausahaan Kantor

Indikator Kegiatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Menginventarisasi jumlah seluruh Barang Milik Daerah yang Dipelihara dibandingkan dengan Seluruh BMD yang telah diadakan

Jumlah BMD yang dipelihara * 100 Jumlah Seluruh BMD yang Diadakan

Laporan Pengadaan BMD dan Laporan Pemeliharaan BMD Tahun 2023

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Program Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100%

Penetapan Target Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,03%; tahun 2019 sebesar

100,12%; tahun 2020 sebesar 100,08%; tahun 2021 sebesar 100,09%;

tahun 2022 sebesar 101,58%

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu

100%

Penetapan Target Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019 sebesar 100,00%; tahun 2020 sebesar 100,00%; tahun 2021

sebesar 100,00%; tahun 2022 sebesar 100,00%

Indikator Kegiatan

Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

100%

Penetapan Target Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019 sebesar 100,00%; tahun 2020 sebesar 100,00%;

tahun 2021 sebesar 100,00%; tahun 2022 sebesar 100,00%

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

100%

Penetapan Target Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019

sebesar 100,00%; tahun 2020 sebesar 100,00%; tahun 2021 sebesar

100,00%; tahun 2022 sebesar 100,00%

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

100%

Penetapan Target Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019 sebesar

100,00%; tahun 2020 sebesar 100,00%; tahun 2021 sebesar 100,00%;

tahun 2022 sebesar 100,00%

Indikator Kegiatan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

100%

Penetapan Target Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019 sebesar 100,00%; tahun 2020 sebesar

100,00%; tahun 2021 sebesar 100,00%; tahun 2022 sebesar 100,00%

Indikator Kegiatan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

100%

Penetapan TargetPersentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019 sebesar

100,00%; tahun 2020 sebesar 100,00%; tahun 2021 sebesar 100,00%;

tahun 2022 sebesar 100,00%

Indikator Kegiatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

100%

Penetapan TargePersentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,00%; tahun 2019 sebesar 100,00%; tahun 2020 sebesar

100,00%; tahun 2021 sebesar 100,00%; tahun 2022 sebesar 100,00%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIKA RARAS, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Sungguminasa, 1 Oktober 2023

Pihak Pertama,

d. Perencanaan dan Pengembangan

XXXXXX XXXXX, S.STP

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Kabi

XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata

Nip. : 19770313 201001 1 011 Nip. 19900618 201206 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET

Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah

persen (%)

100,00

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah

persen (%)

Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah

persen (%)

100

KEGIATAN

ANGGARAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp 822.876.600

TOTAL ANGGARAN

Rp 822.876.600

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE, M.Adm.SDA

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Sungguminasa, 1 Oktober 2023

Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Xxxxxx Xxxxx, S.STP

Nip. 19900618 201206 2 001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

PENJELASAN KINERJA

Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja program ini adalah mengupayakan peningkatan potensi penerimaan pajak daerah yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah

1. Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah

2. Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pelaksanaan perencanaan pendapatan Daerah melalui pendataan potensi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak; mengupayakan peningkatan kualitas dokumen analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah melalui penyusunan kajian penilaian objek pajak, kerjasama dengan pelaku usaha, uji petik pajak; dan memastikan intensitas pelaksanaan sosialisasi produk hukum pajak daerah terlaksana sesuai schedule yang ditetapkan.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara lansung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Indikator Program Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak daerah adalah efektifitas yang merupakan suatu tingkat pendapatan dari hasil prosedur kerja dengan potensi yang telah ditentukan berdasarkan data objek pajak

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun n * 100 Besarnya Potensi Pajak Daerah Tahun n

Laporan Potensi Pajak DaerahTahun 2023 dan Laporan Realisasi PAD Tahun 2023

Indikator Kegiatan Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata.

Pertumbuhan potensi pajak daerah di tahun sebelumnya di bandingkan dengan tahun sekarang

Potensi Pajak Tahun n- Potensi pajak tahun n-1 * 100 Potensi Pajak Daerah Tahun n-1

Laporan Potensi Pajak DaerahTahun 2023 dan Laporan Realisasi PAD Tahun 2023

Indikator Kegiatan Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah

perbandingan antara realisasi intensitas pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah dibanding dengan target perencanaan sosialisasi

Intensitas Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi * 100 Intensitas Target Pelaksanaan Sosialisasi

Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah Tahun 2023

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Program

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah

100%

Penetapan Target Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100,03%; tahun 2019 sebesar 100,12%; tahun 2020

sebesar 100,02%; tahun 2021 sebesar 106,74%; tahun 2022 sebesar 101,03%

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Kegiatan Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah

10%

Penetapan Target Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 8,62%; tahun 2019 sebesar 9,87%; tahun 2020 sebesar 10,12%; tahun 2021

sebesar 10,55%; tahun 2022 sebesar 10,67%

Indikator Kegiatan Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah

100%

Penetapan Target Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100%; tahun 2019 sebesar 100%;

tahun 2020 sebesar 100%; tahun 2021 sebesar 100%; tahun 2022 sebesar

100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : XXXXXX XXXXXX XXXXX, X.XXX, M.AP

Jabatan : Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah

XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA XXXXXX XXXXXX XXXXX, X.XXX

Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata

Nip. : 19770313 201001 1 011 Nip. 19940324 201507 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak

Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB

Nilai Indeks

94,68

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Data Base PBB-P2 dan BPHTB

Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata

Persen (%)

15,00

Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB

Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani

Persen (%)

20,00

KEGIATAN

ANGGARAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp 269.239.600

TOTAL ANGGARAN

Rp 269.239.600

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : PembinaTk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Kabid. Pelayanan Pendapatan Daerah

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.STP

Nip. 19940324 201507 1 001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengoptimalkan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah

1. Meningkatnya Data Base PBB-P2 dan BPHTB

2. Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pengelolaan database PBB-P2 dan BPHTB melalui pendataan subjek, objek dan wajib pajak dan mengoptimalkan pelayanan dan konsultasi pajak daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Indikator Program Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB

Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Jumlah Bobot = 1 Jumlah Unsur X

= N

Kuesioner Kepuasan Masyarakat

Indikator Kegiatan Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata.

Pendataan wajib pajak baru dilakukan dalam rangka penentuan potensi target pajak daerah

Wajib Pajak Baru Tahun n Total Wajib Pajak Tahun n

* 100

Dokumen Daftar Wajib Pajak Baru Tahun 2023

Indikator Kegiatan Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani.

Pertumbuhan Wajib Pajak baru yang dilayani pada tahun berjalan dibandingkan tahun lalu.

(WP Baru Tahun n) -(WP Baru Tahun n-1) WP Baru Tahun n-1

* 100

Dokumen Daftar Wajib Pajak Baru Tahun 2023

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Program

Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB

94,68

Penetapan Target Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 90,85%; tahun 2019 sebesar 92,46%; tahun 2020

sebesar 93,27%; tahun 2021 sebesar 94,23%; tahun 2022 sebesar 94,45%

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Kegiatan Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata.

15%

Penetapan Target Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 13,38%; tahun 2019 sebesar 13,69%; tahun 2020 sebesar 14,57%;

tahun 2021 sebesar 14,75%; tahun 2022 sebesar 14,89%

Indikator Kegiatan

Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani.

20%

Penetapan Target Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 15,12%; tahun 2019 sebesar 17,37%; tahun 2020 sebesar 18,88%;

tahun 2021 sebesar 19,21%; tahun 2022 sebesar 19,98%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. XXXX XXXXXXXX SAHAM, SE, X.Xx.

Jabatan : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Sungguminasa, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Kepala Bidang Penetapan, Penagihan

dan Pembukuan

XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA MUH. XXXX XXXXXXXX SAHAM, SE, X.Xx.

Pangkat : Pembina Tk. I Pangkat : Penata Tk. I

Nip. : 19770313 201001 1 011 Nip. 19800730 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PENETAPAN, PENAGIHAN, DAN PEMBUKUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah	Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	persen (%)	96,72
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	persen (%)	9,00
2	Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah	persen (%)	100,00

KEGIATAN

ANGGARAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp 1.371.831.100,00

TOTAL ANGGARAN

Rp 1.371.831.100,00

Sungguminasa, 1 Oktober 2023

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE, M.Adm.SDA

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Kepala Bidang Penetapan, Penagihan

dan Pembukuan

Muh. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, SE, X.Xx.

Nip. 19800730 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengoptimalkan penagihan pajak daerah melalui serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara menegur atau peringatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan penutupan usaha.

Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah

1. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah

2. Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah mengoptimalkan peningkatan realisasi pajak daerah dengan memberdayakan kolektor pajak dan Tim Tax Hunter melakukan penagihan intensif dan melakukan penelitian serta verifikasi data realisasi pajak daerah dengan pengelola PAD. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Indikator Program Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu

Wajib pajak yang taat pajak dibandingkan dengan jumlah seluruh wajib pajak yang diterbitkan ketetapan pajaknya

Wajib Pajak yang bayar tepat waktu Tahun n Total Wajib Pajak Tahun n

* 100

Laporan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2023

Indikator Kegiatan Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah

Realisasi Pajak Daerah tahun ini dikurangi realisasi pajak tahun lalu dibagi realisasi pajak tahun lalu

(Realisasi Pajak Tahun n) -(Realisasi Pajak Tahun n-1) Realisasi Pajak Tahun n-1

* 100

Dokumen Daftar Wajib Pajak Baru Tahun 2023

Indikator Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah

Realisasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah dibandingkanTarget Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah

Realisasi Intensitas Pelaksanaan Rekon PAD Intensitas Target Pelaksanaan Rekon PAD Tahun n

* 100

Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi PAD Tahun 2023

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Program Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu

96,72

Penetapan Target Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 95,39%; tahun 2019 sebesar 95,78%; tahun 2020 sebesar

96,15%; tahun 2021 sebesar 93,46%; tahun 2022 sebesar 96,68%

Indikator Kegiatan Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah

Penetapan Target Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 11,82%; tahun 2019 sebesar 12,04%; tahun 2020 sebesar 11,22%; tahun 2021

sebesar 10,34%; tahun 2022 sebesar 8,68%

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah

100%

Penetapan Target Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100%; tahun 2019 sebesar 100%; tahun 2020 sebesar 100%; tahun

2021 sebesar 100%; tahun 2022 sebesar 100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H A M R A, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

XXXXX XXXXXXX XXXXX, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Pihak Pertama,

Kabid. Pengawasan dan Pengendalian

H A M R A, SE

Pangkat : Pembina

Nip. : 19651231 198709 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah

Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB

persen (%)

12,20

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

TARGET

Meningkatnya Pengawasan Pajak dan

Penyediaan Benda Berharga

Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran

persen (%)

0,00

Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah

Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan

persen (%)

100,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 922.522.400
TOTAL ANGGARAN		Rp 922.522.400

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Kabid. Pengawasan dan Pengendalian

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, SE, M.Adm.SDA Xxxxx, SE

Pangkat: Pembina Tk. I Nip. 19651231 198709 2 002

Nip. 19770313 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Program Pengelolaan Pajak Daerah

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Mengoptimalkan pengawasan terhadap objek pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Uraian Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah

1. Meningkatnya Pengawasan Pajak dan Penyediaan Benda Berharga

2. Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja kegiatan ini adalah melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pengawasan terhadap pungutan liar, dan meastikan ketersediaan benda berharga. Menurunnya pengaduan keberatan pajak daerah di masyarakat mencerminkan kinerja pelayanan pajak semakin baik.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Perda Kab. Gowa No. 9 Th 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Kab. Gowa No. 10 Th 2011 tentang Pajak Hiburan.

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

URAIAN

RELEVANSI

FORMULASI

SUMBER DATA

Indikator Program Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB

Melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak untuk memperoleh data NJOP

Jumlah Peninjauan Lokasi Objek Pajak yang dilakukan * 100 Jumlah Pemohon BPHTB

Laporan Pengajuan BPHTB/ SKPD-BPHTB

Indikator Kegiatan Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran.

Surat teguran pajak daerah diterbitkan untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya

Jumlah wajib pajak yang telah diberi surat teguran tahun n * 100 Total Wajib Pajak Tahun n

Laporan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

Indikator Kegiatan Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan

Pengaduan keberatan pajak daerah tahun ini yang terselesaikan dibandingkan dengan pengaduan keberatan pajak tahun lalu yang terselesaikan

Jumlah Keberatan Pajak yang terselesaikan * 100 Total keberatan pajak daerah

Laporan Pengaduan Pajak Daerah

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENJELASAN

Indikator Program Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB

12,20%

Penetapan Target Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 10,35%; tahun 2019 sebesar 10,43%; tahun 2020 sebesar 10,83%; tahun 2021

sebesar 11,94%; tahun 2022 sebesar 12,04%

Indikator Kegiatan Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran.

0,00%

Penetapan Target Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran di tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 5%; tahun 2019 sebesar 3%; tahun 2020 sebesar 3%; tahun 2021 sebesar 3%; tahun 2022 sebesar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Kegiatan		Penetapan Target Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan di
Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang	100,00%	tahun 2023 didasarkan atas data historis 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 100%; tahun 2019 sebesar 100%; tahun 2020 sebesar 100%; tahun 2021 sebesar 100%;
terselesaikan		tahun 2022 sebesar 100%

Document Metadata

Table of Contents

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Document Metadata