RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

i | RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wa’ Taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Bedasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022, melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Tarakan, 15 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

HAMSYAH, SE

NIP. 19660616 199803 1 006

      II | RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022    

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ I

KATA PENGANTAR ............................................................................................... II

DAFTAR ISI ............................................................................................................ III

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................. 4

1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................... 7

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan .....
	.............................................................................................................	11
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan .......................................................	17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan .............	21
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.............................................	23
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................	28
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN
	DAN PENCATATAN SIPIL
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.................................................	30
3.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
	Pencatatan Sipil Kota Tarakan .. ........................................................	47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

4.1 Program dan Kegiatan 57

BAB V PENUTUP 60

III | RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

I

BAB

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Penertiban Administrasi Kependudukan dan Kartu Keluarga, Penertiban Dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan 2022.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen

- dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4548) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Elektronik;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;

25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Good Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2022;

2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.

2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2022;

3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .

4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2022.

1.4 . SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN.

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

II

BAB

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2020), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 (Empat) Program dan 13 (Tiga belas) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.856. 172.227,- dengan perincian Rp. 3.559.032.227,- untuk Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp.3.404.580.900 atau 95,66% dan Rp. 1.297.140.000,- untuk Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 1.154.240.493,- atau 88,98%.

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahu n 2019-2024	Realisas i Target Kinerja Hasil (Progra m dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/4)
2.06.2.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2%	43,95%
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang tersedia	600 Lembar	-	100 Lembar	100 Lembar	100%	60 Lembar	160 Lembar	26,6%
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sum ber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasion al yang pajak kendaraannnya terbayarkan	50 Unit	9 Unit	10 Unit	8 Unit	80 %	10 Unit	27 Unit	54%

                                               13 | RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022                           

2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi Keuangan	480 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	100%	96 Orang	288 Orang	60%
2.06.2.06.01.01.09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	1115 Jenis	-	110 Jenis	110 Jenis	100%	85 Jenis	195 Jenis	1,75%
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	4625 Jenis	610 Jenis	610 Jenis	610 Jenis	100%	23 Jenis	1243 Jenis	26%
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia	4362 Jenis	486 Jenis	486 Jenis	486 Jenis	100%	2774 Jenis	23870 Jenis	85%
2.06.2.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 Jenis	9 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	-	14 Jenis	100%
2.06.2.06.01.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	3,95%
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100%
2.06.2.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor yang dipelihara	13 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	23%

14 | RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

2.06.2.06.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20 %	3,95%
2.06.2.06.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	-	-	31 Stel	-	-	-	-	-
2.06.2.06.01.15.	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
2.06.2.06.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Terselesaikan	591.070 Dokumen	240.120 Dokumen	118.214 Dokumen	111.635 Dokumen	94,43%	-	-	-
2.06.2.06.01.15.07	Peningkatan Pelayanan Publik dal Bidang Kependudukan	Jumlah Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	50 Dokumen	-	228 Dokumen	172 Dokumen	75,43%	-	-	-

                                               15 | RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022                           

Hasil evaluasi tehadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Adapun Capaian Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan mencapai 94% hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa pandemi telah melakukan Inovasi yaitu PAK BASKOM (Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Komunitas) melalui Aplikasi Online WhatsApp sehingga masyarakat dapat membuat dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan dukungan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun, Updating dan Pemeliharaan ) dengan realisasi serbesar 94 persen , hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik melalui media massa seperti whatsApp, Facebook dan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di samping itu untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan Pendaftaran dan pengajuan pencetakan Dokumen Kependudukan ( KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ) secara online melalui whasapp dan juga melakukan perekaman Biometrik di luar jam kerja.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi sebesar 75% dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Pemerintah Kota Tarakan yang diwakilkan oleh Walikota Tarakan melakukan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama

dalam mencatatkan Perkawinan bagi masyarakat yang tidak memiliki Buku Nikah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Xxx Xxxxxxxxxxan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Ketersediaan blanko KTP elektronik masih terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadahi.

3. Adanya Asumsi masyarakat bahwa kepengurusan Dokumen Kependudukan ribet dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan lama sehingga proses pengurusan cenderung masih melibatkan jasa pihak ketiga.

4. Masa Pandemi Covid 19 menyebabkan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan layanan Online dengan menggunakan whatsApp akan tetapi tidak semua juga warga masyarakat mengerti untuk mengakses melalui online sebab masih ada masyarakat yang belum memiliki smartphone atau mereka yang belum familiar dengan pelayanan online, sehingga kami tetap melayani dan membantu mereka secara langsung.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN .

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan evaluasi capaian target kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sampai dengan tahun 2020 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan serta terbatasnya blanko KTP el yang diberikan oleh Pusat, sehingga menghambat kinerja aparatur dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator IKU	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penduduk ber KTP Kaltara	75	80	85	90	95	100	96	-	90	95
2	Persentase Perekaman e KTP	96,29	96,29	96,50	97,30	98,00	100	96,29	-	97,30	98,00	Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3	Persentase Anak usia 0-17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	35	35	45	55	65	75	53	-	55	65
4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	87,03	87,03	95	97	98	99	87,03	-	97	98	Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	70	70	74	78	83	88	90	-	78	83
6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	63,58	63,58	100	100	100	100	63,58	-	100	100	Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7	Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	40,13	40,13	100	100	100	100	40,13	-	100	100	Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	98,04	98,04	100	100	100	100	98,04	-	100	100	Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

9	Persentase OPD Yang telah memanfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	80	40	80	80	80	80	0	-	80	80	Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10	Nilai IKM	76,91	78,95	79,97	80,99	81,10	82,13	83,70	-	80,99	81,10

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

b. Semangat kerja aparatur untuk meningkatkan pelayanan

c. Birokrasi yang disederhanakan guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.

d. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dapat memperkuat oprasionalisasi pelaksanaan tugas.

e. Adanya Pelayanan Dokumen Admnistrasi Kependudukan secara Daring atau Teknologi Informasi.

f. Adanya GISA ( Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ) yang menjadi salah satu target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan Pelayanan.

2. Kelemahan

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung yang memadahi.

b. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Kurangnya Alokasi Blanko KTP elektronik dari Pusat.

d. Masih kurangnya pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang lebih professional, akuntabel dan yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peluang

a. Semangat kerja Aparatur untuk meningkatkan pelayanan.

b. Efektifitas dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial yang menghubungkan Instansi baik secara vertikal antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dengan Dirjen Dukcapil serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, juga secara horizontal antara Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lainnya.

c. Birokrasi yang disederhanakan guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.

d. Dukungan Kepala Daerah dalam hal menyediakan anggaran.

4. Ancaman

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya perangkat keras dan lunak seperti Komputer dan PC .

b. Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lambat karena berbagai faktor seperti Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan juga perangkat pendukung yang melampaui jangka usia ekonomis atau kadaluarsa.

c. Jaringan VPN-IP ( Virtual Private Network-Internet Protocol) yang lambat atau sering putus sambung antara server local dan Pusat.

d. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.

e. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara Kuantitas maupun Kualitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan awal RKPD ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Program Penunjang		Persentase Layanan			Program Program		Persentase Layanan
	Urusan		Penunjang			Penunjang Urusan		Penunjang Urusan
I	Pemerintahan Daerah	disdukcapil	Urusan Pemerintahan	100%	4.696.559.401	Pemerintahan Daerah	disdukcapil	Pemerintahan Daerah Yang	100%	4.696.559.401
	Kabupaten/Kota		Daerah Yang			Kabupaten/Kota		terpenuhi
			terpenuhi
			Jumlah Layanan					Jumlah Layanan
	Administrasi		Administrasi			Administrasi		Administrasi
	Keuangan Perangkat Daerah	disdukcapil	Keuangan Yang diselesaikan	2 Layanan	3.821.704.401	Keuangan Perangkat Daerah	disdukcapil	Keuangan Yang diselesaikan tepat	2 Layanan	3.821.704.401
			tepat waktu					waktu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	disdukcapil	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	28 Orang	3,773.268,401	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	disdukcapil	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	28 Orang	3,773.268,401	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	disdukcapil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	6 Layanan	744.050.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	disdukcapil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	6 Layanan	744.050.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	disdukcapil	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	8 Buah	.2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	disdukcapil	Jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan	8 Buah	.2.000.000

	Bangunan Kantor		penerangan Bangunan Kantor Yang tersedia			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor Yang tersedia
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	disdukcapil	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	473 Item	600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor	disdukcapil	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	473 Item	600.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	disdukcapil	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan jenis alat /peralatan kebersihan yang tersedia	1374 Item	92.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	disdukcapil	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan jenis alat /peralatan kebersihan yang tersedia	1374 Item	92.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	disdukcapil	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	1604 Item	30.050.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	disdukcapil	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	1604 Item	30.050.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	disdukcapil	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang terselenggara	11 Kali	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	disdukcapil	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang terselenggara	11 Kali	20.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disdukcapi	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	3 Layanan	92.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disdukcapi	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	3 Layanan	92.160.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	Jumlah Materai yang tersedia	100 Lembar	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	Jumlah Materai yang tersedia	100 Lembar	1.000.000

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil	Cakupan waktu pembayaran Internet dan Kartu GSM berlangganan	12 Bulan	86.160.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil	Cakupan waktu pembayaran Internet dan Kartu GSM berlangganan	12 Bulan	86.160.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	Jumlah Layanan Jasa Umum Perkantoran ( Alat Pencegahan Covid )	1 Item	5.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	Jumlah Layanan Jasa Umum Perkantoran ( Alat Pencegahan Covid )	1 Item	5.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	10 Unit	38.645.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	10 Unit	38.645.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terselenggara	7 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terselenggara	7 Unit	5.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disdukcapil	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Terselenggara	1 Unit	13.645.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disdukcapil	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Terselenggara	1 Unit	13.645.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	disdukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Jenis	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	disdukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Jenis	20.000.000
II	Program Pendaftaran Penduduk	disdukcapil	Persentase Perekaman KTP Elektronik Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	100% 76,69%	55.000.000	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	disdukcapil	Persentase Perekaman KTP Elektronik Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	100% 76,69 %	55.000.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapil	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Pelayanan	30.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapil	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Pelayanan	30.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	9 Unit	30.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	9 Unit	30.000.000

	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Disdukcapil	Jumlah Formulir pendaftaran penduduk yang tersedia	7 Item	10.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dsdukcapil	Jumlah Formulir pendaftaran penduduk yang tersedia	7 Item	10.000.000
	Penyelenggaraan Pendaftaran	Disdukcapil	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2 Keg	15.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran	Disdukcapil	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2 Keg	15.000.000
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pelayanan Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	4 kali	5.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pelayanan Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	4 Kali	5.000.000
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang dilayani (Perekaman e- ktp)	1200 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang dilayani (Perekaman e-ktp)	6200 Dokumen	10.000.000

IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	80%	5.000.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	80%	5.000.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Dokumen	5.000.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2022 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

BAB

III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2022 merupakan tahun ketiga pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2022 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022.

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pernerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan COVID- l 9, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B.ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri

2. Pariwisata

3. Ketahanan Pangan

4. UMKM

5. Infrastruktur

6. Transformasi Digital

7. Pembangunan Rendah Karbon

8. Reformasi Perlindungan Sosial

9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan

10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%

b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%

c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T

2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan

b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39

3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8

b. Xxxxx Xxxxx Petani 102-104

c. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 102-105

d. Ketersediaan Beras 44 juta ton

e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton

f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 Juta/org/thn

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pertumbuhan Wirausaha 3%

b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%

c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%

5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.

b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 10 lokasi

c. Panjang Jalan Tol Baru 400 km

d. Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s

e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR

f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat)

2.000.000 SR

g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha

h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh

6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Masyarakat pengguna internet 79 ,20%

b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%

c. 72.500 SDM talenta digital

d. 12,4 juta local champion literasi digital

e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi

f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber

7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:

a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%

b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%

c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%

d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW

8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%

b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%

c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%

d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesenatan Nasional dari 400% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk.

9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%

b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%

c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%

d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pernula Berbasias Teknologi (PPBT)

e. 900 Paten Domestik

10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%

b. Insidensi TB 231/ 100.000 Penduduk

c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%

d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71 %

e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%

f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%

g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi FKTP 80% dan RS 90%

h. Sistem surveilans : terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 6,0 %

2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %

3. Rasio Gini sebesar 0,376 - 0,378

4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 - 73,48

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8- 27,1 %

6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104

7. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx / NTN sebesar 102-105

8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 - 9,0 %

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar ciselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala berituk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, mernprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 [limal arahar; Presiden tersebut, diterjemahkan ke clalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbunan yang berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pernenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;

2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;

4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

5) Pengembangan industri pendukung EBT.

b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);

2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;

3) Penyediaan air untuk pertanian;

4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi surnber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan

6) Pengembangan waduk multiguna.

c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kuanitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;

2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan; kepastian pasar;

4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan

5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;

2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;

3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan

5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;

2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;

3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;dan

4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir:

2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;

4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing procuk dan usaha kreatif dan digital;

5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatn; investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan Pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tarnbah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;

2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;

3) Pengelolaan Impor;

4) Peningkatan Kandungan dan penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;

5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;

6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan

7) Peningkatan efektivitas Prefreniial Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, ciengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;

2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknoiogi Digital dan Industry 4.0;

3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;

4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan

5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Infcrmasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,

b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,

c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

d) Memperkuat kemampuan SDM dan lptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daeran, serta

e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f) Pengentasan kemiskinan; dan

g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;

2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;

3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan

4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Sistem jaminan sosial nasional;

2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan

3) Kesejahteraan Sosial.

c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;

2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;

3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;

4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas];

5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

d) Peningkatan pemerataan layanan pendid.kan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;

2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;

3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan

5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.

e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

3) Kualitas Pemuda.

f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;

2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;

3) Reforma Agraria; dan

4) Perhutanan Sosial.

g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;

2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;

3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan

4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan xxxx xxxxxxx;

2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;

3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;

5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara ur.tuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2) Pengembangan dan Pernanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;

3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan

5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c) Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;

2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;

3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan,

d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan Budaya Literasi;

2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;

3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan

4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan per::bangunan nasional, Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini ditrunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut;

a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;

2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;

3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;

4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur: dan

6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Konektivitas Jalan;

2) Konektivitas Kereta Api;

3) Konektivitas Laut;

4) Konektivitas Udara; dan

5) Konektivitas Darat.

c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Transportasi Perkotaan; dan

2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

d) Energi dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;

2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan

3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penuntasan Infrastruktur TIK;

2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan

3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubanan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta

c) Pembangunan Rendah Karoon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Xxxx Xxxx dan Lingkungan Hidup; dan

4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang

5) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b) Peningkatan Ketahanan bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana; dan

2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;

2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan

3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;

c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulas. dan tata kelola keamanan siber;

d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;

2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan

3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan

2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Xxx Xxxx Xxxxxx, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;

2) Transformasi pelayanan publik;

3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja,

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;

2) Penguatan Keamanan Laut; dan

3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan sasaran yang dituju adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sebagai berikut :

a. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara);

b. Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);

c. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil;

d. Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat).

2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sebagai berikut :

a. Nilai / Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun 2022
Meningkatkan efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil.	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	75 %	90%
			Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak ( KIA )	21%	55%
			Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	66 %	78 %
			Nilai / Predikat IKM	76,91	80,99
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai / Predikat SAKIP	60	75

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel

3.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		Tarakan			APBD
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Tarakan			APBD
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	Tarakan	100%	4.323.391.219	APBD		100%	4.246.391.219
2	12	01	2.01		Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tarakan	3 Dokumen	25.000.000	APBD		3 Dokumen	25.000.000
2	12	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	Tarakan	2 Kali	20.000.000	APBD		2 Kali	20.000.000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja ( LKIP)	Tarakan	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	Tarakan	2 Layanan	3.846.591.219	APBD		2 Layanan	3.846.591.219

2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Tarakan	30 Orang	3.796.005.219	APBD		30 Orang	3.796.005.219
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi Keuangan	Tarakan	8 Orang	50.586.000	APBD		8 Orang	50.586.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Adminstrasi Kepegawaian	Tarakan	2 Layanan	75.000.000	APBD		1 Layanan	40.000.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Tarakan	5 Layanan	202.000.000	APBD		4 Layanan	180.000.000
2	12	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik dan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan jenis alat /peralatan kebersihan yang tersedia	Tarakan	2148 Item	100.000.000	APBD		1148 Item	100.000.000
2	12	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Tarakan	23774 Item	40.000.000	APBD		23774 Item	30.000.000
2	12	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang terselenggara	Tarakan	4 Kali	60.000.000	APBD		3 Kali	50.000.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	Tarakan	3 Jenis	60.000.000	APBD		3 Jenis	60.000.000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Tarakan	3 Jenis	60.000.000	APBD		-	-
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	Tarakan	3 Layanan	23.800.000	APBD		3 Layanan	23.800.000
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Tarakan	100 Lembar	1.000.000	APBD		100 Lembar	1.000.000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran Internet dan Kartu GSM berlangganan	Tarakan	12 Bulan	22.800.000	APBD		12 Bulan	22.800.000

2	12	01	2.09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	Tarakan	9 Unit	91.000.000	APBD		14 Unit	71.000.000
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BIaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terselenggara	Tarakan	7 Unit	6.000.000	APBD		7 Unit	6.000.000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,BIaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Terselenggara	Tarakan	1 Unit	15.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tarakan	1 Jenis	20.000.000	APBD		2 Jenis	30.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diperlihara	Tarakan	2 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	20.000.000
2	12	2			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	Tarakan	100%	247.000.000	APBD		100%	200.000.000
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tarakan	12 Pelayanan	50.000.000	APBD		12 Pelayanan	50.000.000
2	12	2	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Tarakan	2 Jenis	50.000.000	APBD		2 Jenis	50.000.000
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	Tarakan	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Kegiatan	20.000.000
2	12	2	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP el, Formulir, dan Buku Terkait Pendafataran penduduk sesaui Kebutuhan	Jumlah Formulir pendaftaran penduduk yang tersedia	Tarakan	50 Item	20.000.000	APBD		50 Item	20.000.000
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tarakan	4 Kegiatan	137.000.000	APBD		4 Kegiatan	100.000.000
2	12	2	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	Jumlah Koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	Tarakan	4 Kali	40.000.000	APBD		4 Kali	40.000.000

					Pendaftaran Penduduk
2	12	2	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	Tarakan	4 Kali	40.000.000	APBD		-	-
2	12	2	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang dilayani (Perekaman e-ktp)	Tarakan	6200 Dokumen	17.000.000	APBD		6500 Dokumen	20.000.000
2	12	2	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan	Tarakan	2 Kegiatan	40.000.000	APBD		1 Kegiatan	20.000.000
2	12	2	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diterbitkan	Tarakan	-	-	APBD		12 Dokumen	20.000.000
2	12	2	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tarakan	1 Pembinaan	40.000.000	APBD		1 Pembinaan	30.000.000
2	12	2	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tarakan	2 Orang	40.000.000	APBD		2 Orang	30.000.000
2	12	3			Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Tarakan	100 %	139.362.500	APBD		100 %	180.000.000
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	Tarakan	-	-	APBD		13 Pelayanan	60.000.000
2	12	3	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Tarakan	-	-	APBD		9200 Dokumen	40.000.000
2	12	3	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir pencatatan Sipil yang tersedia	Tarakan	-	-	APBD		40 Jenis	20.000.000

2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Tarakan	4 Kegiatan	80.000.000	APBD		3 Kegiatan	100.000.000
2	12	3	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan terkait dengan Isbat Nikah	Tarakan	-	-	APBD		90 Dokumen	40.000.000
2	12	3	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan Jemput bola yang dilaksanakan	Tarakan	-	-	APBD		1 Kegiatan	40.000.000
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tarakan	1 Pembinaan	59.362.500	APBD		1 Pembinaan	20.000.000
2	12	3	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Bimtek Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Tarakan	5 Orang	59.362.500	APBD		2 orang	20.000.000
2	12	4			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Tarakan	80%	269.131.000	APBD		80%	242.195.000
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian database Kependudukan yang disajikan	Tarakan	5 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	70.000.000
2	12	4	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data Kependudukan yang disajikan	Tarakan	-	-	APBD		12 Dokumen	30.000.000
2	12	4	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama kependudukan yang di laksanakan	Tarakan	5 Kerjasama	50.000.000	APBD		4 Kerjasama	40.000.000
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tarakan	1 Kegiatan	49.131.000	APBD		-	-

2	12	4	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Survei SKM )	Tarakan	1 Kegiatan	49.131.000	APBD		-	-
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan PIAK	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tarakan	1 Kegiatan	120.000.000	APBD		1 Kegiatan	172.195.000
2	12	4	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi SIAK	Tarakan	1 Kegiatan	45.000.000	APBD		-	-
2	12	4	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PIAK	Tarakan	-	-	APBD		1 Kegiatan	40.000.000
2	12	4	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tarakan	25 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	30.000.000
2	12	4	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi PIAK	Tarakan	-	-	APBD		1 Kegiatan	22.195.000
2	12	4	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang disusun	Tarakan	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
2	12	4	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Database Kependudukan dan pencatatan sipil yang disajikan	Tarakan	4 Dokumen	5.000.000	APBD		4 Dokumen	40.000.000
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Jumlah Pengawasan terkait Pemeliharaan SIAK	Tarakan	1 Pembinaan	50.000.000	APBD		-	-
2	12	4	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Pengawasan terkait Pemeliharaan SIAK	Tarakan	2 Kegiatan	50.000.000	APBD		-	-

					Administrasi Kependudukan
2	12	5			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Tarakan	100%	83.637.500	APBD		100%	20.000.000
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	Tarakan	1 Dokumen	83.637.500	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2	12	5	2.01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang di tersedia	Tarakan	1 Dokumen	68.637.500	APBD		-	-
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang di susun	Tarakan	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000

BAB

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2022. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 di susun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalan rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Hasil Perumusan Program dan Kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 dengan format sebagai berikut :

TABEL. 4.1

SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			1	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	Program Pendaftaran Penduduk
			1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2	Penataan Pendaftaran Penduduk
				1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
			3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
				1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
				3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
				4	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
			4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
				1	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
		3	Program Pencatatan Sipil
			1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				1	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
			2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
		4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
				1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
			2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

				1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
				3	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
				4	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
			4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
			1	Penyusunan Profil Kependudukan
				1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
				2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain

BAB

V

PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi Kepala Daerah Periode 2019-2024 yaitu ” Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City ”.

Tarakan, 15 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

HAMSYAH, SE

Sipil

NIP.19660616 199803 1 006