PT DIGITAL DESA INDONESIA DENGAN
PT DIGITAL DESA INDONESIA DENGAN
DESA BALANTANG
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor: 114/B-KS/III/2021
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sidik Permana
No KTP 731132805930005
Alamat : Jl. Jipang Raya 3 No. 23 c Makassar Jabatan : Direktur PT Digital Desa Indonesia
Bertindak atas nama PT Digital Desa Indonesia (DIGIDES), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
Nama : Xxxxxxxx Xxxxxxx, S.Pd
No KTP 0000000000000000
Alamat : Desa Balantang Jabatan : Kepala Desa Balatang
bertindak atas nama Desa Balantang, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA adalah Direktur dari PT Digital Desa Indonesia yang bergerak di bidang transformasi digital desa.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 Maksud dan Tujuan
1. PIHAK PERTAMA Sebagai penyedia Sistem Informasi Desa untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan di desa.
2. PIHAK PERTAMA bersedia untuk melakukan pemasangan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak.
3. PIHAK KEDUA Sepakat untuk menjadi Desa Mitra dari PIHAK PERTAMA dengan penandatanganan kontrak ini.
Pasal 2 Objek Perjanjian
Objek perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal digitalisasi layanan pemerintah desa secara khusus untuk paket layanan DIGIDES.
Pasal 3 Kewajiban Para Pihak
1. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal Maksud dan Tujuan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
a. Alat dan Barang
● Memberikan lisensi penggunaan sistem informasi desa Digides.
● Melakukan instalasi komputer server aplikasi offline Digides.
● Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis penggunaan layanan Digides.
● Memberikan pendampingan.
b. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut
● Lisensi dan Instalasi Sistem Administrasi Desa
● Lisensi dan Instalasi Sistem Pelayanan Digital
● Lisensi dan Instalasi Sistem Perpajakan PBB-P2
● Lisensi dan Instalasi Sistem Bansos
● Website Profil Desa
● Aplikasi Android Warga Desa
● Buku petunjuk penggunaan layanan DIGIDES
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembayaran pembelian layanan kepada
PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan sebelum/setelah pemasangan.
Pasal 4 Biaya
Adapun total biaya pembelian layanan ini yang akan dibayarkan PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 33.600.000,- (Tiga Puluh Tiga Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk pajak.
Pasal 5 Kerahasaiaan Informasi
Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi baik mengenai hasil-hasil yang dicapai maupun segala sesuatu yang diketahui atau dipertukarkan oleh PARA PIHAK baik pada saat sebelum, selama maupun sesudah proses pelaksanaan kerjasama ini yang bersifat rahasia untuk tidak disebar kepada pihak lain.
Pasal 6 Jangka Waktu
PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK
KEDUA hasil pekerjaan tersebut paling lambat 30 hari hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini.
Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian
PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
1. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama ini lagi.
2. Salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian yang disepakati termasuk melanggar pasal dan ayat dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Adanya Force Majeure yang menyebabkan ketidak mungkinan dilaksanakannya lagi perjanjian kerjasama ini.
Pasal 8 Perselisihan
Apabila dalam masa perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui jalan musyawarah dan mufakat.
Pasal 9 Ketentuan Lain-Lain
Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-
pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
Pasal 10 Penutup
1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, segala hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, dapat dibahas selanjutnya dalam musyawarah mufakat.
Luwu Timur, Februari 2021
PIHAK KEDUA
Xxxxxxxx Xxxxxxx, S.Pd
PIHAK PERTAMA
Sidik Permana, ST
Direktur Kepala Desa Balantang