DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2022

i

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….		i
	DAFTAR ISI .....................................................................................		ii
BAB I	PENDAHULUAN ................................................................................		1
	A.	Latar Belakang ................................................................................	1
	B.	Struktur Organisasi dan tata Kerja..………………..............................	2
	C.	Isu Strategis.....................................................................................	23
	D.	Xxxxxxan Hukum.……………………………………………………………....	23
	E.	Sistematika ……………………………………………………………………...	27
BAB II	PERENCANAAN KINERJA……….........................................................		28
	X.	Xxxxxxx Strategis……………….………………………………………………	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA …………………..…………………………………..		44
	A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………………………		46
	B. Realisasi Anggaran Tahun 2022 .......................................................		62
	C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……………………………..		67
BAB IV	PENUTUP .............................................................................................		79
	A. Kesimpulan ……………………………………………………………………….		79
	B. Xxxxxxxxxxan dan Tindak Lanjut …………………………………………..		79

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan prinsip dalam melaksanakan tugas pemerintah, dan dalam dunia birokrasi akuntabilitas menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melaluimedia pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 disusun untuk memberikan gambaran atas realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran melalui program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan RKPD dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Kedudukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh Kepala Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis No 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Strukur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Sedangkan uraian tugas fungsi setiap unsur jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Tugas

Fungsi

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

c. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

• Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;

• Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

• Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

• Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

• Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;

• Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;

• Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;

• Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;

• Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

• Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

• Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

• Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

• Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

• Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

• Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;

• Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang- undangan, kearsipan dan perpustakaan;

• Pengelolaan perlengkapan dinas;

• Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;

• Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,

kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

• Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kelompok Substansi Perencanaan

Kelompok substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;

• penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;

• penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;

• pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Kelompok Substansi Keuangan

Kelompok Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi :

• pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

• pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;

• pelaksanaan perbendaharaan keuangan;

• pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;

• pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;

• pelaksanaan verifikasi keuangan;

• pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;

• pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

a. Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan lahan dan air, pembiayaan, investasi serta perlindungan tanaman.

c. Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

• Penyusunan program kerja di bidang prasarana dan sarana pertanian;

• Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

• Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Penyediaan dan pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

• Pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang pertanian;

• Penyusunan petunjuk teknis perlindungan pertanian;

• Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;

• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian;

• Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi

Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Lahan dan Irigasi;

• penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian dan sejenisnya;

• pelaksanaan pengumpulan data lahan dan irigasi pertanian;

• penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani/produksi, dan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan pertanian dan sejenisnya;

• penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

• penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

• penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan kelompok tani terkait;

• penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Lahan dan Irigasi;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

• penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen;

• penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

• pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terkait pupuk, pestisida dan alsintan;

• pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

• pengoordinasian dan inventarisasi data terkait penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Kelompok Substansi Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi

Kelompok Substansi Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program kerja dan petunjuk teknis Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi di bidang pertanian;

• pelaksanaan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim serta hal terkait lainnya;

• pengumpulan dan pengolahan data OPT dan dampak perubahan iklim;

• pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan perlindungan di bidang pertanian;

• penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

• pelaksanaan pengumpulan data, penyiapan bahan penanggulangan dan fasilitasi terkait penanggulangan bencana pertanian;

• penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;

• pendampingan, bimbingan, fasilitasi, supervisi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan

a. Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja peningkatan produksi dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman pangan.

c. Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

• Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan

• Penyusunan petunjuk teknis terkait perbenihan, sarana prasarana, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan;

• Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan areal tanam pengembangan Tanaman Pangan;

• Penyusunan petunjuk teknis penggunaan sarana produksi Tanaman Pangan;

• Pengendalian pengembangan Tanaman Pangan;

• Pembinaan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan fasilitasi produksi, pemantauan penggunaan benih, fasilitasi sertifikasi benih/bibit Tanaman Pangan;

• Pemberian fasilitasi /keterangan teknis terkait usaha pertanian di bidang Tanaman Pangan;

• Pelaksanaan penerapan teknologi perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan;

• Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Kelompok Substansi Serealia

Kelompok Substansi Serealia menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman serealia;

• pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan Serealia;

• penyusunan rencana tanam dan panen tanaman serealia;

• perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi serealia;

• fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih serealia;

• pelaksanaan pengembangan pertanian serealia ramah lingkungan;

• pelaksanaan penyusunan analisa data tanaman serealia;

• pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;

• bimbingan peningkatan mutu dan penerapan teknologi produksi serealia;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Kelompok Substansi Palawija

Kelompok Substansi Palawija menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman palawija;

• pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan palawija;

• penyusunan rencana tanam dan panen tanaman palawija;

• perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi palawija;

• fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih palawija;

• pelaksanaan penyusunan analisa data tanaman palawija;

• pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;

• pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian palawija ramah lingkungan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Kelompok Substansi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Kelompok Substansi Perbenihan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan penyusunan teknis terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan;

• penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan usaha benih, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

• fasilitasi penerapan teknologi/penyiapan sarana dan prasarana penunjang usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

• pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

• pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan pada aspek produk, harga, distribusi, promosi serta kerjasama usaha pertanian;

• pelaksanaan pelayanan/fasilitasi teknis terkait usaha tanaman pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas tanaman pangan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

a. Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Holtikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja peningkatan produksi dan fasilitasi pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan.

c. Bidang Holtikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;

• penyusunan petunjuk teknis terkait perbenihan, sarana prasarana, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas hortikultura dan perkebunan;

• pengendalian pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan;

• pembinaan perencanaan kebutuhan,penyediaan, dan fasilitasi produksi, pemantauan penggunaan benih, fasilitasi sertifikasi benih/bibit hortikultura dan perkebunan;

• pemberian fasilitasi/keterangan teknis terkait usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan;

• pelaksanaan penerapan teknologi perbenihan, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;

• pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas SDM, persiapan pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan analisis data dan informasi, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis pasar hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Kelompok Substansi Produksi Hortikultura

Kelompok Substansi Produksi Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas hortikultura;

• penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas hortikultura;

• penyusunan rencana/sasaran tanam dan panen tanaman hortikultura;

• pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi hortikultura;

• pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan hortikultura;

• pelaksanaan fasilitasi pengembangan hortikultura ramah lingkungan;

• pembinaan, bimbingan teknis, penerapan teknologi budidaya dan peningkatan mutu hasil, pemantauan, evaluasi, dan pendokumentasian di bidang tugasnya;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal lain yang berhubungan dengan perbenihan/pembibitan pada komoditas hortikultura;

• pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kelompok Substansi Produksi Perkebunan

Kelompok Substansi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu dan keamanan hasil pertanian pada komoditas perkebunan;

• penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas perkebunan;

• penyusunan rencana/sasaran tanam, panen dan produksi tanaman perkebunan;

• perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana produksi perkebunan;

• pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi perkebunan;

• pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitasi terkait pengembangan perkebunan;

• pelaksanaan fasilitasi pengembangan perkebunan;

• pembinaan, bimbingan, penerapan teknologi budidaya dan peningkatan mutu hasil, pemantauan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;

• fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyiapan rencana kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, fasilitasi sertifikasi benih, penangkaran, pengujian mutu dan pengendalian serta pemantauan dan hal

lain yang berhubungan dengan pembibitan/perbenihan pada komoditas perkebunan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Kelompok Substansi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran

Kelompok Substansi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas SDM, persiapan pengumpulan data dan informasi, pelaksanaan analisis data dan informasi, pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan analisis pasar hasil pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan;

• penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi hortikultura dan perkebunan;

• penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan usaha benih, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;

• fasilitasi penerapan teknologi/penyiapan sarana dan prasarana penunjang usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;

• pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terkait usaha perbenihan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;

• fasilitasi kegiatan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pada aspek produk, harga, distribusi, promosi serta kerjasama usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan;

• pelaksanaan pelayanan/fasilitasi teknis terkait usaha pertanian di bidang hortikultura dan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyuluhan

a. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan.

c. Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

• melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya ekonomi (SDE);

• melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian;

• pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

• melakukan diseminasi informasi pertanian (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

• pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, teknologi informasi dan sarana prasarana penyuluhan lainnya;

• Pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

• peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian baik aparatur maupun non aparatur;

• pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi sesuai wilayah kerjanya;

• pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan

Kelompok Substansi Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

• Penyiapan data dan bahan penyusunan program dan kegiatan kelembagaan penyuluhan;

• penyiapan bahan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

• pengumpulan, penyusunan data kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

• penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

• penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

• penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;

• pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan

Kelompok Substansi Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

• Penyiapan data dan bahan penyusunan program dan kegiatan ketenagaan penyuluhan;

• perencanaan penyusunan program penyuluhan;

• pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

• penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh;

• penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;

• penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi penyuluh berprestasi;

• pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluh dan kegiatan penyuluhan;

• pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan

Kelompok Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

• Penyiapan data dan bahan penyusunan program dan kegiatan metode dan informasi penyuluhan;

• penyiapan bahan penyusunan materi, informasi dan pengembangan metodologi penyuluhan;

• pelaksanaan pengemasan materi dan informasi teknologi;

• penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;

• penyiapan sarana prasarana dan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan metode penyuluhan;

• penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;

• pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit kerja terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Ketahanan Pangan

a. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan.

c. Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan bahan rumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;

• penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;

• penyusunan pedoman atau panduan dan juklak juknis di bidang ketahanan pangan;

• pelaksanaan analisa dan kajian ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;

• pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang ketahanan pangan;

• pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan dan unit kerja terkait;

• pelaksanaan pendampingan di bidang ketahanan pangan;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kelompok Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta bahan analisis penanganan kerawanan pangan;

• penyiapan data dan informasi untuk penyusunan dan analisis tentang ketersediaan pangan, Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG) serta peta kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;

• penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di ketersediaan dan kerawanan pangan, termasuk sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

• penyiapan data dan informasi kelembagaan dan infrastruktur cadangan pangan;

• penyiapan bahan pendampingan di ketersediaan dan kerawanan pangan;

• penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan lokal);

• penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan supervisi di bidang tugasnya;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.2. Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan

Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan tentang distribusi, pasokan dan harga pangan;

• penyiapan bahan analisis tentang distribusi, pasokan dan harga pangan;

• penyiapan bahan penyusunan pedoman/juklak dan juknis serta rencana pelaksanaan kegiatan di distribusi dan harga pangan;

• penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta penyiapan bahan kajian pasokan dan harga pangan;

• penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

• Penyiapan bahan pendampingan di distribusi dan harga pangan;

• Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di distribusi dan harga pangan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.3. Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kelompok Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program konsumsi dan keamanan pangan;

• pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan masyarakat melalui perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH);

• penyiapan data/informasi pangan lokal dan produksi pangan serta peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;

• penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

• pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap mutu pangan segar pada skala kecil/rumah tangga dan menengah;

• pengelolaan dan analisis data/informasi keamanan pangan segar;

• pelaksanan pelatihan/bimbingan teknis pada kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;

• penyiapan bahan pendampingan kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;

• pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan konsumsi dan keamanan pangan;

• pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;

• penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan pada lingkup unit pelaksana teknis ( UPT ), telah dibentuk UPT sebanyak 17 UPT yang terdiri dari 14 UPT pengembangan pertanian dan ketahanan pangan ditambah 3 UPT yang bersifat teknis yaitu UPTD Perbenihan Banjarsari, UPTD Perbenihan Maloya dan UPTD Pemasaran Panumbangan. Adapun sebaran wilayah kerja UPT adalah sebagai berikut :

no	UPTD	kedudukan	Wilayah kerja
1	UPTD perbenihan Banjarsari	Banjarsari	Kab. Ciamis
2	UPTD Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan	Panumbangan	Kab. Ciamis
3	UPTD Balai Perbenihan Maloya	Cipaku	Kab . Ciamis
4	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Ciamis	Ciamis	Ciamis, Baregbeg, Sadananya
5	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Cijeungjing	Cijeungjing	Cijeungjing, Cimaragas, Cidolog
6	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Cikoneng	Cikoneng	Cikoneng dan sindangkasih
7	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Kawali	Kawali	Kawali, Cipaku, Panawangan
8	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Cihaurbeuti	Cihaurbeuti	Cihaurbeuti
9	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Panumbangan	Panumbangan	Panumbangan
10	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Panjalu	Panjalu	Panjalu dan lumbung

no	UPTD	kedudukan	Wilayah kerja
11	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Sukamantri	Sukamantri	Sukamantri
12	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Rancah	Rancah	Rancah, Tambaksari, Cisaga
13	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Rajadesa	Rajadesa	Rajadesa, Jatinagara,Sukadana
14	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Banjarsari	Banjarsari	Banjarsari, Banjar anyar
15	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Purwadadi	Purwadadi	Purwadadi
16	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Lakbok	Lakbok	Lakbok
17	UPTD Pengembangan Pertanian dan KP Pamarican	Pamarican	Pamarican

Sedangkan untuk mewadahi unsur penyuluh lapangan pertanian, telah dibentuk pula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan pengganti dari peran fungsi BP3K ( Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ) dikarenakan terjadi perubahan struktur kinerja. Adapun sebaran BPP di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
1	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIAMIS	14	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PANAWANGAN
2	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN BAREGBEG	15	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN JATINAGARA
3	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIJEUNGJING	16	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN RAJADESA
4	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SADANANYA	17	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN RANCAH
5	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIPAKU	18	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN TAMBAKSARI
6	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN KAWALI	19	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SUKADANA
7	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LUMBUNG	20	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CISAGA
8	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PANJALU	21	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIMARAGAS
9	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SUKAMANTRI	22	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIDOLOG
10	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PANUMBANGAN	23	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PAMARICAN
11	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIHAURBEUTI	24	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN BANJARSARI
12	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN SINDANGKASIH	25	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LAKBOK
13	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN CIKONENG	26	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PURWADADI

NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	NO	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
		27	BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN BANJARANYAR

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis pembangunan terkait dengan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan;

2. Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan;

3. Peningkatan kualitas produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian, dan perkebunan;

4. Penerapan teknologi produksi pertanian, dan perkebunan serta mekanisasinya secara terpadu;

5. Penanggulangan penyakit tanaman;

6. Penguatan kemampuan kualitas dan kuantitas SDM agribisnis;

7. Penguatan jalan pertanian;

8. Pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional;

9. Penyediaan sarana prasarana terkait pengelolaan lahan dan air;

10. Pemantapan penataan agribisnis;

11. Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

9. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

10. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedomanan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan

Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

23. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;

25. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamisn Nomor 1 Tahun 2009 tentang

25

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.

33. Peraturan Bupati Ciamis No 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 100 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

47. Peraturan Bupati Ciamis No 48 Tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang disusun LKIP, penjelasan umum tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dasar hukum, serta sistematika penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat

sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguaraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah:

Mantapnya kemandirian ekonomi , sejahtera untuk semua

2.Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

3. Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

5. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

6. Memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengacu pada Misi ke-1 dan Misi ke-3, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta Misi 3 : Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi

kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat

3.Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja tujuan / sasaran ( tahun )
			2020	2021	2022	2023	2024
1.Meningkatnya daya beli masyarakat		Indeks pengeluaran per kapita	67,83	67,93	69,08	69,18	69,61
	1.Meningkat- nya kesejahteraan petani	NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,12	100,25	100,39	101,00	101,25

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja tujuan / sasaran ( tahun )
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah		Nilai Tukar Petani (NTP)	112,0	112,2	112,4	112,6	112,8
		Persentase Pertumbuhan PDRB kategori pertanian, perikanan dan kehutanan	1,66	2,68	2,77	2,86	2,94
	2.Meningkat- nya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	Jumlah Produksi pertanian dan perkebunan	561.0 00	572.220	583.664	595.337	607.244
		Padi	390.00 0	399.000	410.000	417.000	426.234
		Jagung	20.000	21.000	21.200	23.000	24.000
		Kedelai	45	50	55	60	65
		Ubi kayu	30.000	31.000	31.200	33.000	34.000
		Cabe besar	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		Tomat	770	780	790	800	810
		Pisang	90.300	90.330	90.400	90.600	90.700
		Cabe rawit	900	905	907	909	1.000
		Komoditas tanaman pangan lain	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		Komoditas hortikultura lain	3.400	3.345	3.000	3.238	3.400
		kopi	685	700	715	730	735
		kelapa dalam	17.000	17.010	17.097	17.500	17.600
2. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah		Skor Pola Pangan Harapan	89,7	90	90,6	91,2	91,8
	3.Meningkat- nya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan	90,92	91,02	91,12	91,22	91,32
		% AKE	100	100	100	100	100
		Jumlah ketersediaan energi per kapita	2400	2400	2400	2400	2400
		Jumlah ketersediaan protein per kapita	63	63	63	63	63

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2019-2024

4.Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya	1.1.	Nilai Tukar	Dinas	Penyusunan	Nilai Tukar Petani adalah angka
	kesejahteraan		Petani sub	Pertanian dan	data	perbandingan antara indeks harga
	petani		sektor	Ketahanan	pembengunan	yang diterima petani(It) dengan indeks
			tanaman pangan,	Pangan	pertanian	harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.
			hortikultura
			dan
			perkebunan
2.	Meningkatnya	2.1.	Jumlah	Dinas	Database	Jumlah produksi pertanian (tanaman
	produksi tanaman		Produksi tanaman	Pertanian dan Ketahanan	Pertanian	pangan dan hortikultura) dan perkebunan dalam satu tahun ( ton )
	pangan, hortikultura		pangan, hortikultura	Pangan
	dan		dan
	perkebunan		perkebunan.
3.	Terwujudnya	3.1.	Skor Pola	Dinas	Laporan Hasil	Skor Pola Pangan Harapan = Skor
	ketahanan		Pangan	Pertanian dan	Analisis Pola	PPH padi-padian+skor PPH umbi-
	pangan menuju		Harapan	Ketahanan Pangan	Konsumsi dan Suplay Pangan	umbian+ skor PPH pangan hewani+ skor PPH minyak dan lemak+skor
	kemandirian pangan				Penduduk	PPH buah/biji berminyak+skor PPH kacang-kacangan+skor PPH gula+skor
						PPH sayur dan buah+skor PPH lain-
						lain

33

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun sasaran kinerja Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Sasaran Kinerja DPKP Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/ sasaran 2022
1. Meningkatnya daya beli masyarakat	1.Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,39
2.Meningkatnya kontribusi sector unggulan dan potensial perekonomian daerah	2.Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	Jumlah Produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	583.664
		Padi	410.000
		Jagung	21.200
		Kedelai	55
		Ubi kayu	31.200
		Cabe besar	3.200
		Tomat	790
		Pisang	90.400
		Cabe rawit	907
		Komoditas tanaman pangan lain	5.100
		Komoditas hortikultura lain	3.000
		kopi	715
		kelapa dalam	17.097
	3.Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,6
		Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan	91,12
		% AKE	100
		Jumlah ketersediaan energi per kapita	2400
		Jumlah ketersediaan protein per kapita	63

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2022

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	583.664 ton
		Produktivitas pertanian	65,9 kw/ha
2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,39 Nilai
3.	Meningkatkan ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Ketersediaan energi per kapita	2.400 kkal/kap/hr
		Ketersediaan protein per kapita	63 gr/kap/hr
		Skor PPH	90,6 skor
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3
		Hasil Evaluasi AKIP	BB
		Kualitas Pelaporan Keuangan	758,6
5.	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,74

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan :

Tabel 2.5

Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Angka Kecukupan Energi	100%	2.960.600.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan pangan utama	18,3 %	2.960.600.000
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	2 Unit	2.200.000.000
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	1 Unit	760.600.000
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan Ketersediaan protein	2.400 kkal/kap/hr 63 gr/kap/hr	455.600.334
2.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	90%	65.600.000
2.1.1	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	65.600.000
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi pangan per kapita per tahun	2.150 kkal/kap/hr	390.000.334
2.3.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	390.000.334
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian	65,9 kw/ha	375.600.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
3.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	375.600.000
3.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	375.600.000
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	200%	6.960.865.000
4.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian	11,1%	428.690.000
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 Laporan	428.690.000
4.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	90%	6.532.175.000
4.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	32 Unit	4.732.175.000
4.2.2	Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3 unit	1.800.000.000
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	3,6%	6.142.750.000
5.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	88%	6.142.750.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
5.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	27 Unit	5.951.090.000
5.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	27 Unit	191.700.000
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1. IKM DPKP 2. Hasil Evaluasi AKIP DPKP 3. Nilai pelaporan keuangan DPKP 4. Level maturitas SPIP DPKP	83,74 Nilai BB Predikat 758.56 Nilai 3 Level	00.000.000.000
6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	315.600.000
6.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	315.600.000
6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	00.000.000.000
6.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	118 orang	00.000.000.000
6.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengadministrasian umum perangkat daerah	12 bulan	255.095.000
6.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	74.595.000
6.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	24.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
6.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	12.090.000
1.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	144.410.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	583.799.666
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	127.499.666
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	456.300.000
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	209.000.000
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	151.000.000
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	28 unit	58.000.000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 18 bulan November tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	583.664 ton
2.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,39 Nilai
3.	Meningkatkan ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Skor PPH	90,6 skor
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3
		Hasil Evaluasi AKIP	BB
		Kualitas Pelaporan Keuangan	758,6
5.	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,74

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Angka Kecukupan Energi	100%	3.265.600.000
1.1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan pangan utama	18,3 %	3.265.600.000
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	2 Unit	2.200.000.000
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	1 Unit	1.065.600.000
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein	2.400 kkal/kap/hr 63 gr/kap/hr	855.600.334
2.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	90%	65.600.000
2.1.1	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	65.600.000
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi pangan per kapita per tahun	2.150 kkal/kap/hr	790.000.334
2.3.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	790.000.334

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian	65,9 kw/ha	794.290.000
3.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	794.290.000
3.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	794.290.000
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	200%	5.302.177.800
4.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian	11,1%	330.002.800
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 Laporan	330.002.800
4.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	90%	4.972.175.000
4.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	32 Unit	4.732.175.000
4.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	1 unit	240.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	88%	140.000.000
5.1	Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	88%	140.000.000
5.1.1	Sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu	Jumlah luas serangan organisme	17 Ha	140.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	3,6%	5.867.790.000
6.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	88%	5.867.790.000
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	27 Unit	3.531.090.000
5.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	27 Unit	2.006.700.000
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1. IKM DPKP 2. Hasil Evaluasi AKIP DPKP 3. Nilai pelaporan keuangan DPKP 4. Level maturitas SPIP DPKP	83,74 Nilai BB Predikat 758.56 Nilai 3 Level	00.000.000.000
6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	315.600.000
6.1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	315.600.000
6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan	2 Dokumen	00.000.000.000
6.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	118 orang	00.000.000.000
6.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengadministrasian umum perangkat daerah	12 bulan	352.486.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
6.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	91.736.000
6.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	29.250.000
6.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	12.090.000
1.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	219.410.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	548.295.600
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	113.995.600
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	434.300.000
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	202.283.066
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	122.000.000
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	28 unit	80.283.066

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

………………………………………………………………………..

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA. 2022

44

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan prinsip akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja tujuan dan sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuandan sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120 ≥ X > 100
2	Baik	X = 100
3	Cukup	80 < X < 100
4	Kurang	50 ≤ X ≤ 80
5	Sangat Kurang	X < 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa- si	%
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	583.664 ton	654.285 ton	112,10
2.	Meningkatkan ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Skor PPH	90,6	92,5	102,10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa- si	%
3.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,39	103,95	103,55

Berdasarkan pada indikator kinerja utama tahun 2019-2024 dapat dilaporkan bahwa pencapaian target kinerja pada capaian jumlah produksi pertanian sebesar sebesar 654.285 ton dari target kinerja sebesar 583.664 ton atau persentase capaian sebesar 112,10%.

Pencapaian yang melampaui target karena peningkatan capaian produksi pada sub sektor tanaman pangan pada komoditas kacang hijau yaitu dari capaian tahun 2021 sebesar 161 ton menjadi 289 ton pada tahun 2022 dan sub sector hortikultura dan perkebunan pada komoditas bawang merah dari capaian tahun 2021 sebesar 186 ton menjadi 354 ton pada tahun 2022, komoditas manggis dari capaian tahun 2021 sebesar 1.079 ton menjadi 2.001 ton pada tahun 2022, komoditas kopi arabika dari capaian tahun 2021 sebesar 30,26 ton menjadi 61,98 ton pada tahun 2022, komoditas mangga dari capaian tahun 2021 sebesar 5.540 ton menjadi 6.924 ton pada tahun 2022 . Hal ini disebabkan terdapat fasilitasi pengembangan kampung bawang merah, pengembangan kampung buah manggis, intensifikasi tanaman kopi arabika, dan pengembangan kampung buah mangga.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka mencapai target pencapaian jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan Prasarana Pertanian

Hasil kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 untuk pembangunan prasarana pertanian telah menghasilkan infrastruktur sebanyak 53 unit yang terdiri dari irigasi air tanah dangkal/dalam sebanyak 16 unit, embung sebanyak 1 unit, jalan pertanian sebanyak 12 unit, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebanyak 24 unit. Sumber dana pembangunan tersebut diperoleh dari dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

2) Fasilitasi pendukung sumber daya pertanian dan penerapan teknologi / fasilitasi pendukung lainnya

Upaya lain dalam rangka pencapaian produksi pertanian diantaranya melalui fasilitasi teknis dalam rangka pemberian input teknologi, pembahasan, praktek dan aspek pendukung lainnya.

Output dari fasilitasi ini dilihat dari meningkatnya jumlah SDM pertanian yang telah diikutsertakan di dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitasnya diantaranya pelatihan teknis, pertemuan teknis, sekolah lapangan, Diklat kepemimpinan dan sebagainya. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas petani yang dilibatkan didalam kegiatan diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis, pengendalian OPT, hari krida pertanian/even lainnya, obyek pengembangan

komoditas pertanian, obyek pengembangan infrastruktur/sarana prasarana pertanian serta kegiatan terkait lainnya.

Secara rinci, fasilitasi tersebut diimplementasikan di dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut yaitu Koordinasi pengembangan padi, jagung, kedelai, Pencanangan tanam padi, Evaluasi pencapaian padi, jagung, kedelai, Sinkronisasi padi jagung kedelai, Sosialiasi padi organik, Koordinsi asosiasi organik, Evaluasi pengembangan organik, Sosialisasi pengembangan mina padi, Pelatihan teknis padi, Pelatihan teknis jagung, Pelatihan teknis kedelai, Penerapan survay ubinan panen tanaman pangan, Evaluasi produksi tanaman pangan dan hortikultura, Pelatihan teknis hidroponik, Pelatihan teknis pengembangan pekarangan, Pelatihan teknis dan pengunaan traktor, Pembahasan teknis pembangunan embung, Pembahasan teknis pembangunan dam parit, Pembahasan teknis pembangunan jalan usaha tani, Pembahasan teknis pembangunan irigasi perpompaan, Pembahasan teknis rehabilitasi jaringan irigasi, Pelatihan teknis dan pengunaan pompa air, Pelatihan teknis dan pengunaan handsprayer, Pelatihan teknis dan pengunaan rice transplanter, Pelatihan teknis penggunaan pestisida, Pelatihan teknis perencanaan dan penggunaan pupuk, Pelatihan teknis penggunaan dan pemanfaatan kartu tani, Pelatihan teknis pengendalian OPT dan DPI, Pelatihan teknis pengembangan manggis, Pelatihan teknis pengembangan alpukat, Pelatihan teknis pengembangan bawang putih, Pelatihan teknis pengembangan cabe merah, Pelatihan teknis pengembangan cabe rawit, Pelatihan teknis pengembangan cabe rawit, Pelatihan teknis pengembangan pisang, Pelatihan teknis pengembangan kopi, Pelatihan teknis pengembangan durian, Pelatihan teknis pengembangan mangga, Pelatihan teknis pengembangan kakao, Pengembangan teknologi budidaya tembakau, Pelatihan teknis Pengembangan perbenihan padi, Pelatihan teknis pengembangan benih kopi, Gerakan pengendalian organisme pengganggu

tanaman, Pelatihan teknis pengembangan lada, Sekolah lapangan pengembangan tembakau, Bimbingan teknis okulasi buah-buahan.

3) Deskripsi Capaian Produksi Pertanian

Capaian produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja yang mendeskripsikan perkembangan produksi setiap bulan untuk tanaman pangan dan hortikultura serta per semester untuk komoditas perkebunan. Capaian kinerja untuk dokumentasi progress produksi sebanyak 12 dokumen per bulan atau 100% dari target yang ditetapkan.

4) Upaya Perlindungan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan lahan produktif dan merupakan salah asset penting pembangunan pertanian. Namun seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lahan untuk pertanian lambat laun mulai berkurang terutama dikaitkan dengan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka melindungi keberadaan lahan tersebut supaya tetap dipertahankan fungsi dan manfaatnya bagi keberlangsungan sektor pertanian.

Undang – Undang No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( LP2B ) pada intinya mengatur tentang perlindungan terhadap lahan- lahan produktif pertanian, dan telah diikuti pula dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis, namun sehubungan ada beberapa perubahan peraturan terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang perlu disesuaikan, sehingga diperlukan adanya revisi Perda tersebut.

Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian semakin parah, langkah yang dilakukan diantaranya melakukan upaya perlindungan lahan melalui pemberian kompensasi pada lahan-lahan pertanian dengan pengalokasian kegiatan yang diharapkan dapat meyakinkan para petani pengguna lahan ataupun pemilik lahan untuk tetap memanfaatkan lahannya untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Upaya perlindungan lahan pertanian tersebut dialokasikan pada beberapa kegiatan terkait penanganan lahan baik itu pada fase pra tanam, fase budidaya dan pasca panen dari kegiatan yang walaupun tidak secara langsung terkait dengan

kegiatan penanganan LP2B tapi dianggap sebagai upaya dalam pemberian insentif terhadap keberadaan lahan itu sendiri supaya tetap dimanfaatkan pada sektor pertanian.

Realisasi pengukuran rencana strategis tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Realisasi pengukuran rencana strategis

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

tujuan	sasaran	Program /kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran	satuan	Target	Realisa si	%
					2022	2022
Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkat nya kesejahtera an petani		Nilai Tukar Petani sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Nilai	100,39	103,95	103,55
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas pertanian	Kw/ha	65,9	63,71	96,68
		Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	%	100	100	100
		Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Lapo- ran	1	1	100
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks Pertanaman	%	200	218	109
		Kegiatan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian	%	11,1	11,1	100
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	Lapo- ran	1	1	100

tujuan	sasaran	Program /kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran	satuan	Target	Realisa si	%
					2022	2022
			lainnya
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	%	90	90	100
		Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	32	32	100
		Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Paket	1	1	100
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	88	88	100
		Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Cakupan pengendalian dan penanggula- ngan bencana pertanian	%	88	88	100
		Sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Ha	17	17	100
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Meningkat nya produksi tanaman pangan, hortikul- tura dan perkebu- nan		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	583.66 4	654.28 5	110,56
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	3,6	3,6	100

tujuan	sasaran	Program /kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran	satuan	Target	Realisa si	%
					2022	2022
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	%	88	88	100
		Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	27	27	100
		Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	27	27	100
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Meningkat nya ketahanan pangan mendu- kung terwujud- nya kemandiri- an pangan		Skor	Nilai	90,6	92,5	102,10
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	100	107,4	107,4
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan utama	%	18,3	18,3	100
		Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Unit	2	2	100
		Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	1	1	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan energi	Kkal/ kap/hr	2.400	2.867	119,46
			2. Ketersediaan protein	Gr/kap /hr	63	91,64	145,46

tujuan	sasaran	Program /kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran	satuan	Target	Realisa si	%
					2022	2022
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi per kapita per hari	Kkal/ kap/hr	2.150	2.309,1	107,4
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1	100
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	%	90	88,4	98,22
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Doku- men	1	1	100

Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan petani, terutama dalam rangka meminimalisir nilai yang dibayar petani untuk mendongkrak Nilai Tukar Petani beberapa upaya telah dilakukan terutama dikaitkan dengan peningkatan kapasitas petani dan aspek pendukung lainnya.

Penyusunan perencanaan dalam rangka peningkatan kapasitas petani untuk mendukung keberhasilan usahataninya diantaranya melalui penyusunan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian yang dijabarkan ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disusun secara teknis sebagai panduan dalam pelaksanaan usaha tani. Pada tahun 2022 telah disusun sebanyak 28 dokumen yang terdiri dari 27 dokumen di tingkat BPP kecamatan dan 1 dokumen di tingkat kabupaten.

Selain itu, dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan pertanian di tingkat lapangan pada aspek perencanaan disusun pula programa penyuluhan pertanian yang berisikan program kerja dan rencana kegiatan di setiap wilayah pengembangan pertanian. Maksud dari penyusunan programa penyuluhan yaitu sebagai acuan dalam rangka melaksanakan proses penyuluhan pertanian kepada petani di setiap wilayah binaan sesuai program kerja yang telah disepakati antara petani dan petugas sehingga pelaksanaan pengembangan pertanian di setiap wilayah binaan menjadi lebih terarah dan sistematis. Pada tahun 2022 ini, tersusun 28 dokumen programa penyuluhan terdiri dari 27 dokumen di tingkat kecamatan dan 1 dokumen untuk tingkat kabupaten.

Dalam rangka penguatan kapasitas petugas lapangan, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian sebanyak 167 orang yang telah dibekali metodologi dan informasi untuk disampaikan kepada para petani di setiap wilayah binaannya di seluruh Kabupaten Ciamis dan pelaksanaannya di seluruh BPP se Kabupaten Ciamis / 27 BPP.

Pada aspek peningkatan kapasitas petani lainnya, telah dilaksanakan pula even yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam mengimplementasikan hasil penerapan teknologi melalui keikutsertaan pada even yang diikuti khusus oleh para petani dan didampingi oleh para petugas lapangan yaitu Hari Krida Pertanian tingkat Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan 5 wilayah eks kewadanaan, sedangkan untuk even Hari Krida Pertanian tingkat Provinsi Jawa Barat serta Pekan Nasional tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.

Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pengembangan sumber daya manusia pertanian terkait penyuluhan pertanian dan prestasi petani, telah diberikan penghargaan yang diharapkan menjadi motivasi bagi petani dan petugas dalam rangka mengembangkan kemampuannya untuk memajukan pembangunan pertanian yang pada tahun 2022 ini telah diberikan penghargaan sebagai prestasi bagi petani dan petugas.

Prestasi yang diraih tahun 2022 adalah juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Karbohidrat atas nama Ds. Sukajadi Kec. Sadananya, juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) atas nama KEP Tani Berkah Kec. Sindangkasih, Juara Favorit 2 Tingkat Provinsi Jawa Barat tokoh perkebunan atas nama Xx. X. Xxxx Xxxxxxx, Juara Favorit 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Fasilitator Daerah (Fasda) atas nama Surachmanudin, SP, serta Petani berprestasi tingkat nasional atas nama Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Pada penerapan teknologi penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kemampuan para petani dalam rangka meningkatkan nilai usaha taninya yaitu melalui penerapan teknologi baik itu bimbingan teknis. Pada penerapan teknologi panen pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 5 unit yang didalamnya meliputi panen padi, panen jagung, panen cabe , panen kopi dan panen buah-buahan. Sedangkan pada penerapan pasca panen, teknologi penggunaan alsintan telah diterapkan pada komoditas tanaman pangan, sayuran, buah-buahan dan perkebunan dengan total kegiatan sebanyak 5 unit, untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Pada aspek pengembangan produk bersertifikat, pada tahun 2022 telah dihasilkan sertifikat padi organic di Kecamatan Cihaurbeuti. Sedangkan daya dukung lainnya dalam rangka meringankan biaya yang harus dibayar oleh petani sebagai upaya meningkatkan Nilai Tukar Petani yaitu melalui fasilitasi bantuan alat mesin pertanian yang pada tahun 2022 telah disalurkan sebanyak 101 unit terdiri dari power thresher kecil 41 unit, corn sheller 9 unit, tractor roda dua 3 unit, hand sprayer 27 unit, pompa air sebanyak 2 unit, motor roda tiga 16 unit, dan alat penyulingan tembakau 2 unit.

Dalam rangka meningkatkan daya tawar dan informasi tentang produk hasil pertanian sekaligus menerapkan salah satu fungsi bauran pemasaran pada aspek promosi. Beberapa produk unggulan pertanian telah diikut sertakan pada even promosi baik itu sebagai partisipasi dalam bentuk stand tersendiri ataupun partisipasi secara gabungan dengan hanya mengirimkan produk unggulan saja. Pada tahun 2022, beberapa even promosi dimaksud yaitu even Hari Krida Pertanian di 5 wilayah eks kewadanaan serta Gelar Pangan Murah.

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dikaitkan dengan pendekatan beberapa indikator penunjang, pada Tahun 2022 realisasi capaian kinerja terhitung baik apabila dihubungkan dengan target yang telah ditetapkan baik pada aspek angka kecukupan energi, jumlah ketersediaan energi per kapita, jumlah ketersediaan protein per kapita, dan pola pangan harapan yang dapat diartikan bahwa keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Ciamis

pada keseimbangan konsumsi karbohidrat, protein dan unsur lainnya termasuk berimbang.

Secara umum, beberapa aspek pendukung dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 diantaranya adalah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya (Gudang lumbung, lantai jemur, rumah RMU dan bed dryer, mesin RMU, serta mesin bed dryer) yang didalamnya berperan dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat serta pembinaan kelembagaan pangan masyarakat dalam mensosialisasikan pemanfaatan pangan lokal serta penjelasan konsumsi makanan yang aman dan bergizi.

Kegiatan penunjang lainnya yaitu peningkatan koordinasi ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis yang berperan dalam membahas segala hal yang berhubungan dengan ketahanan pangan baik itu ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat, permasalahan terkait dengan harga pangan, alur distribusi pangan, kelembagaan pangan, penganekaragaman pangan, pelaksanaan even penunjang ketahanan pangan masyarakat dan hal terkait lainnya. Selain itu terdapat pemberian Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai kompensasi kenaikan BBM kepada 80 kelompok sebagai upaya untuk pengendalian inflasi. Untuk mengukur kinerja pencapaian indikator ketahanan pangan dan kinerja kegiatan penunjang lainnya, output kinerja berupa dokumen hasil analisis dan pelaporan terealisasi sebanyak 5 dokumen yang didalamnya meliputi analisis pola konsumsi dan suplay pangan, laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, dokumen pengawasan keamanan pangan, dokumen harga pangan pokok dan dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Upaya lainnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan keanekaragaman pangan masyarakat melalui pengembangan sayuran yang melibatkan kelompok wanita tani (KWT), pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka mengembangan potensi pangan lokal masyarakat dan pemanfaatan lahan pekarangan supaya lebih optimal serta penyediaan kebun bibit dan demplot sayuran lokal, yang bersumber dana dari DAK Non Fisik.

Realisasi kinerja indikator penunjang tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Indikator Penunjang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

No	Deskripsi	Satuan	Target	Capaian	%
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok.	2	2	100
2	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	118	118	100
3	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
4	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
5	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100
6	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100
7	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	100
8	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100
9	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	10	100
10	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	28	28	100

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	%
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	581.519 ton	654.285 ton	112,51
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	65,76 kw/ha	63,71 kw/ha	96,88
2.	Meningkatkan ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat	Ketersediaan energi per kapita	2.636 kkal/ kap/hr	2.867 kkal/kap/ hr	108,76
		Ketersediaan protein per kapita	82,29 gr/kap/ hr	91,64 gr/kap/hr	111,36
		Skor PPH	91,3	92,5	101,31
3.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) subsector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	102,99	103,95	100,93

Perbandingan capaian kinerja tahun selama 5 tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Selama 5 Tahun

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Produksi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) (Ton)	591.552	546.638	544.640	581.519	654.285
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (kw/ha)	66,47	66,82	65,53	65,76	63,71

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hr)	3.592	2.455	2.723	2.636	2.867
4.	Ketersediaan protein per kapita (gr/kap/hr)	101,5	84,09	93,84	82,29	91,64
6.	Skor PPH	89,8	89,4	91,5	91,3	92,5
7.	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	103,68	106,22	107,65	102,99	103,95

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Sasaran strategis / IKU /Indikator	satuan	Target 2022 Nasional	Realisasi 2022 Kab. Ciamis	%
	Keputusan Menteri pertanian RI Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang rencana strategis kementrian pertanian tahun 2020 – 2024
I.	Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan (target nasional)
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,8	92,5	99,68
2	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hr	2.100	2.309,1	109,96
3	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gr/kap/hr	57	67,5	118,42
4	Ketersediaan beras	Ton	44.000.000	335.095,62	0,76
II.	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
	Indeks Xxxxx Xxxxx Petani	Indeks	104	102,95	98,99

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar provinsi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi

no	Sasaran strategis / IKU /Indikator	satuan	Target 2022 Propinsi Jawa Barat	Realisasi 2022 Kab. Ciamis	%
	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
I.	Meningkatnya daya saing hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ( target propinsi jawa barat )
1.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	12.802.956	654.285	5,11
2.	Produktivitas tanaman pangan	Kw/ha	58,26	63,71	109,35
II.	Meningkatnya Daya Saing hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ( target propinsi jawa barat )
	Indeks Nilai Tukar Petani	Indeks	103,39	102,95	99,57
III.	Meningkatnya daya saing usaha pertanian dan perkebunan (target propinsi jawa barat )
	Skor Pola Pangan Harapan ( PPH )	Skor	84,2	92,5	109,86

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2022, diperoleh beberapa hasil analisis sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Pada sasaran strategis ini, capaian kinerja secara keseluruhan terkait jumlah produksi tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan capaian kinerja mencapai

654.285 ton serta produktivitas padi mencapai 63,71 kw/ha. Hasil analisis disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 terjadi beberapa hal yang berpengaruh terhadap pencapaian produksi dan produktivitas pertanian diantaranya serangan organisme pengganggu tanaman, penurunan produktivitas pada beberapa komoditi diakibatkan menurunnya kualitas unsur hara, penurunan produksi tanaman pangan terutama serta faktor lain terkait penerapan Good Agricultural Practices yang belum optimal.

Pada tahun 2022, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya optimalisasi pompa air, penananaman palawija di lahan sawah pada musim kemarau, penanaman padi sistem gogo rancah dan salibu, penerapan teknologi pengendalian hama terpadu, pemanfaatan bahan organik, penyampaian informasi melalui penyuluhan dan bimbingan teknis terkait penerapan cara berusaha tani yang tepat dan pengaturan jadwal tanam.

2. Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat

Pada sasaran strategis ini, capaian kinerja dilihat pada empat komponen yaitu jumlah ketersediaan energi per kapita, jumlah ketersediaan protein per kapita, persentese angka kecukupan energi serta skor pola pangan harapan (PPH).

Capaian kinerja pada aspek jumlah ketersediaan energi per kapita terealisasi sebesar 2.867 kkal/kap/hr dari target 2.400 kkal/kap/hr (119,46%). Pada capaian kinerja ketersediaan protein per kapita terealisasi sebesar 91,64 gr/kap/hr dari target

63 gr/kap/hr (145,46%). Pada capaian angka kecukupan energi terealisasi sebesar 107,4% dari target sebesar 100% (107,4%). Hal ini diakibatkan dari sudah optimalnya kecukupan energi masyarakat dari pemenuhan pangan dan juga didukung oleh kecukupan konsumsi pangan dilihat dari capaian target produksi pangan yang sudah melebihi target konsumsi pangan masyarakat. Dan pada capaian kinerja peningkatan skor pola pangan harapan, tercapai 92,5 dari target sebesar 91,3 (101,31%). Hal ini berdasarkan hasil perhitungan diakibatkan dari baiknya situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Untuk menunjang pencapaian target kinerja pada tahun 2022, telah diimplementasikan ke dalam Program dan Kegiatan yang terdiri dari 7 Program, 13 kegiatan dan 21 sub Kegiatan, baik Non Urusan maupun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN
		Rp.	%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000	00.000.000.000	99,78
Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3.265.600.000	3.244.179.800	99,34
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	855.600.334	855.584.520	99,99
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	794.290.000	757.174.560	95,33
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	5.302.177.800	5.291.841.800	99,81
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	140.000.000	137.180.000	97,99
Program penyuluhan pertanian	5.867.790.000	5.817.665.617	99,15
JUMLAH	00.000.000.000	00.000.000.000	99,25

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Anggaran Belanja Operasi

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	Belanja pegawai	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000
2.	Belanja barang dan jasa	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000
3.	Belanja hibah	1.805.000.000	1.795.000.000	10.000.000
	Jumlah	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000

Tabel 3.11

Capaian Anggaran Belanja Modal

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	614.371.400	611.057.970	3.313.430
2	Belanja modal Gedung dan bangunan	1.462.461.000	1.419.750.047	42.710.953
	Jumlah	2.076.832.400	2.030.808.017	46.024.383
	Jumlah A + B	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000

Berdasarkan uraian di atas, realisasi pencapaian penyerapan dana untuk Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis dan Dana Alokasi Khusus adalah sebesar 99,52 % dari total anggaran Rp. 00.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,-. Dengan selisih sebesar Rp. 159.789.002,- yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp. 113.764.619,- dan belanja modal sebesar Rp. 46.024.383,-. yang merupakan akumulasi dari efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak terserap dan lainnya dikembalikan ke kas Negara/daerah.

Perincian penggunan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sumber Anggaran APBD, DBHCHT, dan DAK

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
		Rp.	%
TOTAL BELANJA	00.000.000.000	00.000.000.000	99,52
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	00.000.000.000	00.000.000.000	99,78

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
		Rp.	%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	315.600.000	315.599.900	99,99	100
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	00.000.000.000	00.000.000.000	99,90	100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.736.000	91.541.000	99,79	100,0
Penyediaan bahan logistik kantor	29.250.000	29.250.000	100,0	100,0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.090.000	12.082.500	99,94	100,0
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	219.410.000	219.410.000	100,0	100,0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	113.995.600	111.796.759	98,07	100,0
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	434.300.000	432.800.000	99,65	100,0
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	122.000.000	104.795.503	85,90	100,0
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	80.283.066	78.809.943	98,17	100,0
Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	3.265.600.000	3.244.179.800	99,34
Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	2.200.000.000	2.178.826.000	99,04	100,0
Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan lainnya	1.065.600.000	1.065.553.800	100,0	100,0
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	855.600.334	855.584.520	99,99

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
		Rp.	%
Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	65.600.000	65.600.000	100,0	100,0
Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	790.000.334	789.984.520	99,99	100,0
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	794.290.000	757.174.560	95,33
Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	794.290.000	757.174.560	95,33	100,0
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	5.302.177.800	5.291.841.800	99,81
Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	330.002.800	329.992.800	99,99	100,0
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	4.732.175.000	4.722.175.000	99,79	100,0
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	240.000.000	239.674.000	99,86
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	140.000.000	137.180.000	97,99
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	140.000.000	137.180.000	97,99	100,0
Program penyuluhan pertanian	5.867.790.000	5.817.665.617	99,15
Pengembangan kapsitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	3.861.090.000	3.855.110.000	99,85	100,0
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	2.006.700.000	1.962.255.617	97,79	100,0

Secara umum, pelaksanaan seluruh program/kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan target output yang telah ditetapkan. Dari anggaran belanja daerah sebesar Rp. 00.000.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau sebesar 99,52% dengan realisasi fisik sebesar 100% atau dengan kata lain seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya. Terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama, secara umum pencapaian target kinerja telah mencapai angka yang optimal.

Sumber dana lain dari APBN baik itu berupa tugas pembantuan dan dekonsentrasi melalui SKPD terkait yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis Tahun 2022 sebesar Rp. 2.303.665.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.303.248.600,- atau sebesar 99,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13

Capaian Anggaran Program Sumber Anggaran APBN

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	2.200.815.000	2.200.815.000	100,00
Program dukungan manajemen	89.800.000	89.383.600	99,54
Program nilai tambah dan daya saing industri	3.600.000	3.600.000	100,00
Program dukungan manajemen	9.450.000	9.450.000	100,00
JUMLAH	2.303.665.000	2.303.248.600	99,98

C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sebagai satuan kerja dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama pencapiaan target kinerja setiap tahunnya.

Pencapaian target indikator kinerja utama akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan penggunaan anggaran. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara Umum

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing - masing. dimana setiap harinya Pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis membuat Laporan Kinerja.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan anggaran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisien si
		Target	Reali sasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(dlm ribu)	(dlm ribu)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura	583.664 ton	654.285 ton	112,10	6.096.468	6.049.016	99,22	112,98

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisien si
		Target	Reali sasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(dlm ribu)	(dlm ribu)
	dan perkebunan
2.	Meningkatkan ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan masyarakat
	Skor PPH	90,6	92,5	102,10	4.121.200	4.099.764	99,48	102,26
3.	Meningkatnya kesejahteraan petani
	NTP sub sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,39	103,95	103,55	6.007.790	5.954.846	99,12	104,47
	Rata-rata							106,57

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari program-program yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis pada 2022 tercapai, maka persentase realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100%.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Kita ambil contoh realisasi skor PPH tahun 2022 adalah 92,5 dari target 90,6, sehingga persentase capaian target skor PPH adalah 102,1%. Selanjutnya kita menghitung realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut, sebanyak Rp. 4.099.764.320 telah terealisasikan dari pagu Rp. 4.121.200.334 atau dengan kata lain hanya dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,48% untuk mencapai target kinerja skor PPH. Artinya efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja skor PPH pada 2022 adalah 102,26%.

Dengan cara perhitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan di paragraf sebelumnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis menggunakan cara perbandingan yang sama untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis tahun 2022, yaitu dengan melihat persentase ketercapaian target kinerja dibandingkan

dengan persentase realisasi anggaran kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator- indikator target kinerja berikut sasaran-sasaran kegiatannya. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh sasaran kegiatan yang ada dan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana terlihat di Tabel 3.14, diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sebesar 106,57% atau 100% pada tahun 2022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis pada 2022 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2022 telah tercapai dengan realisasi anggaran 99,78%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka penca`paian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas pertanian	Kw/ha	65,9	63,71	96,00	000.000.000	000.000.000	95,33	101,42
Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	%	100	100	100	794.290.000	757.174.560	95,33	104,90
Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan	1	1	100	794.290.000	757.174.560	95,33	104,90
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks Pertanaman	%	200	218	109	5.302.177.800	5.291.841.800	99,81	109,21
Kegiatan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian	%	11,1	11,1	100	330.002.800	329.992.800	99,99	100,01

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	1	1	100	330.002.800	329.992.800	99,99	100,01
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun	%	90	90	100	4.972.175,000	4.961.849.000	99,79	100,21
Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	32	32	100	4.732.175.000	4.722.175.000	99,79	111,34
Sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Paket	1	1	100	240.000.000	239.674.000	99,86	100,14
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani	%	88	88	100	140.000.000	137.180.000	97,99	102,05
Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana	%	88	88	100	140.000.000	137.180.000	97,99	102,05

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
pertanian kabupaten/kota	pertanian
Sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Ha	17	17	100	140.000.000	137.180.000	97,99	102,05
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	3,6	3,6	100	5.867.790.000	5.817.665.617	99,15	100,86
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian terlatih	%	88	88	100	5.867.790.000	5.817.665.617	99,15	100,86
Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	27	27	100	3.861.090.000	3.855.110.000	99,85	100,15
Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	27	27	100	2.006.700.000	1.962.255.617	97,79	102,26

LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA. 2022 75

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
Prasarana Penyuluhan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	100	107,4	107,4	3.265.600.000	3.244.179.800	99,34	107,75
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan utama	%	18,3	18,3	100	3.265.600.000	3.244.179.800	99,34	100,66
Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Unit	2	2	100	2.200.000.000	2.178.826.000	99,04	100,97
Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	1	1	100	1.065.600.000	1.065.553.800	99,99	100,01

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan energi	Kkal/ka p/hr	2.400	2.867	119,00	000.000.000	000.000.000	99,99	132,47
	2. Ketersediaan protein	Gr/kap/ hr	63	91,64	145,46
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah capaian konsumsi per kapita per hari	Kkal/ka p/hr	2.150	2.309,1	107,4	790.000.334	789.984.520	99,99	107,41
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1	100	790.000.334	789.984.520	99,99	100,01
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Persentase stabilisasi harga pangan segar	%	90	88,4	98,00	00.000.000	00.000.000	100	98,22

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokume n	1	1	100	65.600.000	65.600.000	100	100
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPKP	Hasil Penilaian	83,74	90,27	107,80	17.190.721.656	00.000.000.000	99,78	99,85
	Hasil evaluasi AKIP DPKP	Predikat	BB	BB	100
	Nilai pelaporan keuangan DPKP	Hasil Penilaian	758,56	688,33	90,74
	Level maturitas SPIP DPKP	Level	3	3	100
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Doku- men	3	3	100	315.600.000	315.599.900	99,99	100,01
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doku- men	1	1	100	315.600.000	315.599.900	99,99	100,01

LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA. 2022 78

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan	Doku- men	2	2	100	15.772.056.990	00.000.000.000	99,90	100,10
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	118	118	100	15.772.056.990	00.000.000.000	99,90	100,10
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya pengadministra sian umum perangkat daerah	Bulan	12	12	100	352.486.000	352.283.500	99,94	100,06
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	91.736.000	91.541.000	99,79	100,21
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	29.250.000	29.250.000	100,0	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100	12.090.000	12.082.500	99,94	100,06
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	219.410.000	219.410.000	100,0	100

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100	548.295.600	544.596.759	99,32	100,68
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	1	100	113.995.600	111.796.759	98,07	101,97
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	1	1	100	434.300.000	432.800.000	99,65	100,35
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100	202.283.066	183.605.446	90,76	110,18
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipalihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	10	100	122.000.000	104.795.503	85,90	116,41
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan	Unit	28	28	100	80.283.066	78.809.943	98,17	101,86

Program /kegiatan/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran			Tingkat efisiensi
			2022	2022		target	Realisasi	%
dan bangunan lainnya	lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
JUMLAH					101,86	33.416.179.790	00.000.000.000	99,52	103,02

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Rata-rata capaian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis pada 2022 adalah sebesar 103,64%. Dari pagu anggaran Rp. 00.000.000.000 terealiasi sebesar Rp. 00.000.000.000 (99,52%). Untuk mencapai target kinerja 101,86% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,52%. Artinya efisensi penggunaan anggaran untuk dapat mencapai target kinerja adalah 103,02%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis pada 2022 adalah efisien karena rata-rata target kinerja pada 2022 telah tercapai dengan realisasi anggaran 99,52%.

IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 yang kami susun merupakan langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

Simpulan umum terhadap capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian realisasi terhadap kinerja anggaran pada tahun 2022 pada sumber anggaran APBD Kabupaten Ciamis termasuk didalamnya IPDMIP dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 00.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,-, atau mencapai 99,52%

2. Capaian kinerja terhadap Indikator kinerja Utama yang menjadi sasaran strategis, yaitu:

a. Indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mencapai 103,95 atau 103,55%;

b. Indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yaitu jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mencapai 654.285 ton atau 112,10%.

c. Indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan mencapai 92,5 atau 102.10%.

B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan

Secara umum beberapa permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini dalam rangka pembangunan pertanian dan ketahanan pangan antara lain sebagai berikut :

a) Peningkatan Hasil produksi pertanian serta produksi olahan perlu dioptimalkan;

b) Terbatasnya sarana dan prasarana alat mesin pertanian yang dimiliki kelompok/petani terutama alat pasca panen;

c) Penerapan teknologi pertanian oleh para petani belum optimal;

d) Terbatasnya fasilitas perbenihan tanaman pangan;

e) Masih adanya lokasi areal pertanian endemis Organisme Pengganggu Tanaman;

f) Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;

g) Dampak perubahan iklim terutama pada musim kemarau yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura;

h) Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);

i) Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu;

j) Akses pemasaran dan kinerja kelembagaan pemasaran di tingkat petani belum optimal;

k) Ketersediaan dan keanekaragaman pangan lokal belum optimal;

l) Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan kacang-kacangan perlu ditingkatkan;

m)Tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pertanian strategis.

2. Upaya Tindak Lanjut

a) Intensifikasi pertanian dan diversifikasi hasil pertanian;

b) Penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) pengolah tanah, sarana pengendali OPT, sarana produksi, sarana pasca panen untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

c) Penerapan GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP (Good Handling Practices) di tingkat lapangan oleh para penyuluh lapangan;

d) Peningkatan kapasitas perbenihan;

e) Penerapan konsep Pengendalian Hama Terpadu secara optimal;

f) Pemberian alokasi pendukung pemanfaatan sawah, misal alsintan dan sarana produksi dan lain-lain serta koordinasi dengan pihak lain terkait penggunaan lahan;

83